Ruang Lingkup HAN

RHUuAkuNmGAdLmIiNnisGtrKasUi P

Judul:

Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan
Wewenang dalam Ruang Lingkup Hukum

Administrasi Negara disertai analisis kasus

Table of

CONTENTS

01 Apa Itu hukum administrasi negara?
02 ruang lingkup Han menurut para ahli
03 Sanksi di dalam han
04 contoh & analisis kasus i
05 contoh & analisis kasus ii

Disusun oleh: Kelas
E
Kelompok 3:
1.Mutiara Choirunnisa(3021210172)
2.Nashwaa Widiarni (3021210178)
3.Nurul Fadhila (3021210180)
4.Irvan Maghribi Soekono (3021210269)
5.Kalisha Pradika (3021210244)
6.Choirunisa Nur Fitriani (3021210211)
7.Mehdivikya Avrilita (3021210210)
8.Bagus Sugara Putra (3021210134)
9.Amalia Rahmawati Sari (3021210046)
10.Aisyah Nur Berliana Eka Suci (3021210298)

Definisi APA ITU HAN?

Secara umum, HAN (Hukum Administrasi
Negara) merupakan hukum mengenai
administrasi dalam suatu negara, dimana
hubungan antar warga negara dengan
pemerintahannya dapat berjalan dengan baik.
HAN juga menjelaskan seperangkat peraturan
yang memungkinkan administrasi negara
menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga
melindungi warga terhadap sikap tindak
administrasi negara, dan melindungi
administrasi negara itu sendiri.

Istilah

Istilah yang digunakan didalam HAN sangat
beragam dan definisi dari HAN juga bermacam-
macam. Administratief Recht sebagian kalangan
menganggap murni hukum administrasi negara
saja, namun ada pula yang mengaitkan dengan
pemerintahan maupun tata usaha. Kemudian,
istilah lainnya seperti Bestuursrecht,
Bestuurkunde, dan Bestuurwetenschappen yang
dasarnya dari kata bestur berarti pemerintahan.
Walaupun istilahnya beragam, namun objek dan
maksud kajiannya sama.

Ruang Lingkup

HAN dalam arti luas itu dapat dibagi dalam 4
bidang, yaitu Bestuursrecht (hukum
pemerintahan; Justitirecht (hukum peradilan);
Politierecht (hukum kepolisian); dan
Regelaarsrecht (hukum perundang-undangan).
Sedangkan ruang lingkup HAN itu sendiri meliputi
wewenang lembaga negara baik pusat dan
daerah, perhubungan kekuasaan antar lembaga
negara, dan antara lembaga negara dengan
warga masyarakatnya.

RUANG
LINGKUP HAN
MENURUT
PARA AHLI

Menurut van vallen hoven

dalam bukunya yang berjudul : Omtrek van het administratiefrecht.

memberikan skema tentang hukum administrasi Negara didalam

kerangka hukum seluruhnya sebagai berikut :

Hukum Tata Negara/Staatsrecht meliputi : Teori Residu
- Pemerintah/Bestuur
- Peradilan/Rechtopraak "Segala yang tidak termasuk
- Polisi/Politie fungsi perundang-undangan
- Perundang-undangan/Regeling (legislative) dan fungsi peradilan
Hukum Perdata / Burgerlijk (yudisiil) ialah fungsi
Hukum Pidana/ Strafrecht pemerintahan“. Teori tersebut
Hukum Administarsi Negara/administratief berkaitan erat dengan sejarah
recht yang meliputi : lahirnya hukum administrasi.
- Hukum Pemerintah / Bestuur recht
- Hukum Peradilan (Hukum acara pidana,
administrasi negara dan perdata)
- Hukum Kepolisian
- Hukum Proses Perundang-undangan /
Regelaarsrecht
Pendapat Van Vallen Hoven ini dikenal dengan
“Residu Theori”.

Walter Burckhardt

seorang dokter kulit Swiss yang paling terkenal karena kontribusinya
pada penyakit kulit akibat kerja. Menurut Walther Burckharlt (Swiss),
bidang-bidang pokok Hukum Administrasi :

Negara, adalah :
Hukum Kepolisian (alat administrasi Negara yang sifat preventif
misalnya pencegahan dalm bidang kesehatan, penyakit flu burung,
malaria, pengawasan dalam pembangunan, kebakaran, lalu lintas,
lalulintas perdagangan ( Ekspor-Impor))
Hukum Kelembagaan, yaitu administrasi wajib mengatur hubungan
hukum sesuai dengan tugas penyelenggara kesejahtreaan rakyat
missal dalam bidang pendidikan, rumah sakit, tentang lalu lintas
(laut, udara dan darat), Telkom, BUMN, Pos, pemeliharaan fakir
miskin, dan sebagainya.
Hukum Keuangan, aturan-aturan tentang keuangan Negara, missal
pajak, beacukai, peredaran uang, pembiayaan Negara dan sebagainya.

Tshhsooeyauucshlstdtetugumatdb,lyetloyaaobnfeedsxtthouinnsdetsoytmnionafoofrtaulalalraewlwgeorgfaoaauslsnlaiditwt Prajudi Atmosudirdjo

Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa ruang lingkup Hukum
Administarsi Negara adalah :

Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada
Administrasi Negara.
Hukum tentang organisasi dari Administrasi Negara.
Hukum tentang aktifitas-aktifitas dari Administrasi Negara yang
bersifat yuridis.
Hukum tentang sarana-sarana dari Administrasi Negara terutama
mengenai kepegawaian Negara dan keuangan Negara.
Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah dan wilayah (Hukum
Administrasi Kepegawaian, keuangan, materil, dan perusahaan
negara)
Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara

GOLONGAN AHLI Kranenburg
Tidak ada perbedaan yang prinsipil antara Hukum Tata Negara
Yang bependapat HAN dan HTN sama dengan Hukum Administrasi Negara, perbedaannya hanya terjadi
dalam praktek dalam rangka tercapainya suatu kemanfaatan saja.
Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai struktur umum
daripada suatu pemerintahan Negara. Sedangkan Hukum
Administrasi Negara merupakan peraturan-peraturan yang bersifat
khusus.

Vegting
Golongan ini berpendapata bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum
Administrasi Negara tidak ada perbedaan prinsipil, hanya pada titik
berat/focus pembahasan Hukum Tata Negara fokusnya adalah
hukum rangka dasar dari Negara, sedangkan Hukum Administrasi
Negara adalah administrasi dari Negara, dengan demikian Hukum
Administrasi Negara merupakan hukum khusus dari hukum tata
Negara.

Mr. Prins
Hukum Tata Negara mempelajari hal-hal yang fundamental yang
merupakan dasar-dasar dari Negara. Hukum Administrasi Negara
menitikberatkan kepada hal-hal yang bersifat teknis yang selama ini
kita tidak berkepentingan hanya penting bagi para spesialis.

Macam - Macam

Sanksi dalam Hukum Administrasi ADMINNISHSEAUTGNKRAAKURMSSAII
yaitu alat kekuasaan yang bersifat
hukum publik yang dapat digunakan Macam-Macam Sanksi Hukum Administrasi Negara:
oleh pemerintah sebagai reaksi atas
ketidakpatuhan terhadap kewajiban 1. Paksaan Pemerintah (Bestuursdwang)
yang terdapat dalam norma hukum Tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama
administrasi negara. pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-
halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah
Jenis Sanksi dalam Hukum dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan
Administrasi: kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan. Contoh pasal 508 ayat 1 PP 22/2021 yaitu
Sanksi Reparatoir peraturan pelaksanaan UU PPLH.
Artinya sanksi yang diterapkan 2. Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan
sebagai reaksi atas pelanggaran Penarikan kembali ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu
norma, yang sifatnya mengembalikan ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau
kepada keadaan semula seperti menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu.
sebelum terjadi pelanggaran Ketetapan yang dimaksud berupa hak atau kemungkinan untuk
memperoleh sesuatu melalui ketetapan atau bila ketetapan itu
Sanksi Punitif memberikan keringanan beban yang ada. Contohnya pada Pasal
Artinya sanksi yang ditujukan untuk 23 Bab III PP Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang
memberikan hukuman pada seorang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
pelanggar. 3. Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom)
Sanksi ini dapat dikenakan kepada seseorang yang melanggar
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif
dari tindakan paksaan pemerintah. Hal ini belum diatur dalam
perundang-undangan, namun dapat dilaksanakan apabila
terdapat persetujuan pemerintah. Contoh Pasal 87 ayat (3) UU
No. 23 Tahun 2009 tentang PPLH disebutkan bahwa pengadilan
dapat menetapkan pembayaran uang paksa.
4. Pengenaan Denda Administratif
Sanksi ini biasanya terdapat didalam hukum pajak, jaminan
sosial, dan hukum kepegawaian. Didalam Algemene Bepalingen
van Administratif Recht, denda administrasi hanya dapat
diterapkan atas dasar kekuatan wewenang yang diatur dalam
undang-undang dalam arti formal. Secara umum diatur dalam UU
No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara
perpajakan dan diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020
tentang (UU KUP).

CONTOH KASUS I :
KORUPSI BANSOS COVID-19

Pada periode kedua, Kemensos Dari nilai Rp
terkumpul fee sebesar memberikan bansos 300 ribu per
penanganan Covid-19 paket sembako,
Rp 8,8 miliar. fee yang diambil
Total Rp 5,9 Triliun sebesar Rp 10
Sehingga, total uang ribu per paket.
suap yang diterima sebanyak 272 kotak
oleh Juliari menurut dan dilaksanakan
KPK adalah sebesar sebanyak dua
periode.
Rp 17 miliar.

Kemudian uang Juliari menunjuk
tersebut dikelola Eko langsung Matheus
dan Shelvy N selaku J. S. & Adi W.
orang kepercayaan sebagai pejabat
Juliari untuk pembuat
keperluan pribadi. komitmen.

Dari jumlah itu, Pada pelaksanaan Lalu melakukan
diduga total suap periode pertama kontrak pekerjaan
yang diterima diduga diterima dengan suplier yang
oleh Juliari salah satunya PT RPI
sebesar fee Rp 12 miliar yang diduga milik
Matheus dan atas
Rp 8,2 miliar. yang pembagiannya sepengetahuan
diberikan secara tunai Juliari.
oleh Matheus kepada
Juliari melalui Adi.

Analisis Kasus 1

KORUPSI BANSOS COVID-19

Segi filosofis & sosiologi

Dasar filosofis negara Indonesia adalah
Pancasila. Dimasa pandemi Covid-19 yang
mempengaruhi segala sektor kehidupan,
pemerintah berniat menerapkan sila ke 5
yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”. Namun, dalam pelaksanaannya
terjadi pelanggaran sila tersebut, Juliari
selaku Menteri Sosial dan orang-orang
terkait mengambil hak yang ditujukan
kepada rakyat, yaitu pemotongan nilai
bansos yang harusnya diterima rakyat.

Salus Populi Suprema Lex
yang artinya kemakmuran
dan kesejahteraan rakyat
adalah hukum yang tertinggi
pada suatu negara.
Begitulah seharusnya
kesejahteraan rakyat
diutamakan di Indonesia.
Pemerintah harus
mementingkan kepentingan
rakyat diatas kepentingan
pribadi bukan mengambil
hak-hak yang seharusnya
diberikan untuk rakyat.

ANALISIS YURIDIS

Kasus ini telah mencederai Asas Pengadilan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara
Hukum Administrasi Negara yaitu dan denda Rp. 500 Juta serta uang pengganti
Principle of Reasonable or sejumlah Rp 14,59 miliar dan Hak politik atau hak
Prohibition of Arbitariness artinya dipilih dicabut selama 4 tahun kepada Juliari
dalam melakukan suatu tindakan karena terbukti melanggar pasal 12 huruf A
pemerintah tidak boleh Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang
melakukan sewenang-wenang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
atau berlaku tidak wajar/layak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20
dan Asas Principle of Public Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31
Service yang berarti menjunjung Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
kepentingan umum dalam Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hal
melaksanakan tugasnya. Pada memberatkan Juliari menurut hakim perbuatannya
pandemi COVID-19 seperti saat dapat dikualifikasi tidak kesatria, ibaratnya lempar
ini seharusnya pemerintah batu sembunyi tangan. Kemudian Berani berbuat
membantu masyarakat yang tidak berani bertanggung jawab. Bahkan
sedang kesulitan bukan mencari menyangkali perbuatannya. Hakim juga menilai
kesempatan dalam kesempitan perbuatan Juliari dilakukan dalam keadaan
dengan korupsi dana bansos darurat bencana nonalam yaitu wabah covid-
yang seharusnya digunakan 19.Sementara yang meringankan, Juliari belum
untuk membantu masyarakat. pernah dijatuhi pidana. Ia juga sudah cukup
menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat.
Selama persidangan, Juliari hadir dengan tertib,
tidak pernah bertingkah dengan macam-macam
alasan yang akan mengakibatkan persidangan
tidak lancar.

CONTOH KASUS II :
DENDA TELAT BAYAR PAJAK STNK

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah tanda bukti pendaftaran dan
pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang
telah didaftarkan di Indonesia, STNK diterbitkan oleh Sistem administrasi manunggal
satu atap (Samsat), yakni tempat pelayanan penerbitan atau pengesahan STNK oleh
tiga instansi, yaitu Kepolisian, Dinas Pendapatan, dan PT. Jasa Raharja (Persero). Dasar
hukum terkait STNK diatur pada Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun
2009, berisi setiap kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di jalan wajib dilengkapi
dengan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). STNK dan TNKB berlaku
selama lima tahun yang dimintakan pengesahannya setiap tahun.

STNK disahkan apabila telah Ketika STNK sudah tidak berlaku lagi,
membayar pajak kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi tilang jika
dan PNBP pengesahan, apabila terjaring razia polisi. Ketentuan pidana
pengguna sepeda motor tidak pelanggaran bisa dikenakan Undang-
melakukan pengesahan, maka STNK undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal
dinyatakan tidak sah. Untuk denda 288 ayat (1) dipidana dengan pidana
PKB itu diatur dalam KUPD Nomor 6 kurungan 2 (dua) bulan atau denda
Tahun 2010, dalam Pasal 12 (6) paling banyak Rp 500.000 (lima ratus
dijelaskan bahwa apabila pembayaran ribu rupiah).
pajak terutang setelah jatuh tempo
pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dikenakan bunga keterlambatan
sebesar 2 persen setiap bulannya.

Filosofis

ANALISIS FILOSOFIS, Ubi Societas Ibi Ius, di mana ada sosiologis
SOSIOLOGIS DAN YURIDIS masyarakat di situ ada hukum,
Artinya,dalam hidup masyarakat Sebagai makhluk sosial yang
masyarakat diikat dengan aturan perlu hidup berkelompok, kita
yang bersumber dari undang- tidak bisa terhindar dari
undang. Agar hidup menjadi kewajiban. Salah satunya adalah
teratur diperlukan undang- pajak. Pajak adalah kontribusi
undang. Dengan ada nya aturan wajib kepada negara yang
tersebut kita harus menaatinya terutang oleh orang pribadi atau
dan tidak boleh badan yang bersifat memaksa
melanggar,apabila melanggar berdasarkan Undang-Undang,
maka akan mendapatkan sanksi dengan tidak mendapatkan
administrative. Razia yang imbalan secara langsung dan
dilakukan Direktorat Lalu Lintas digunakan untuk keperluan
adalah suatu tindakan untuk negara bagi sebesar-besarnya
menggalakkan sanksi bagi para kemakmuran rakyat. Sebagai
penunggak Surat Tanda Nomor warga negara yang baik, kita
Kendaraan (STNK). harus taat pajak demi usaha
kontribusi membangun negara
Yuridis demi kesejahteraan bersama

Dalam hal ini asas yang di pakai
adalah asas Ne Bis Vexari Rule
yang artinya asas yang
menghendaki agar setiap
tindakan administrasi negara
harus didasarkan oleh undang-
undang dan hukum. Ketika STNK
sudah tidak berlaku lagi, dapat
dikenakan sanksi tilang jika
terjaring razia polisi. Ketentuan
pidana pelanggaran bisa
dikenakan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 288
ayat (1) dipidana dengan pidana
kurungan 2 (dua) bulan atau
denda paling banyak Rp 500.000
(lima ratus ribu rupiah).

M"DDHMAAIEDELLNAMAABPBMEMAA,RBTCSH"AAEANMRIGTAG.UKSAIIEBNYMAABRANAAKGNTINYAK
-JENI KARAY

TERIMA KASIH

daftar pustaka

Maheswari,Adine Alimah.2021. ”Menilik Korupsi Dana Bansos COVID-19 di Indonesia”,
http://lexscientia.ukm.unnes.ac.id/buletin-lex-scientia-vol-1-no-2-2021/menilik-korupsi-
dana-bansos-covid-19-di-indonesia/3618/
Marhaenjati Bayu. 2017. ”Telat Bayar Bayar Pajak STNK,Pelanggar Didenda Maksimal”,
https://www.beritasatu.com/megapolitan/446805/telat-bayar-pajak-stnk-pelanggar-
didenda-maksimal
Munaf, Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing
Ragawino Bewa. 2006. ”Hukum Administrasi Negara”,
https://www.academia.edu/13116705/Hukum_Administrasi_Negara_UNPAD_
Rahadian, Aristya. 2020. “Cerita Lengkap Mensos Juliari Tersandung Korupsi Bansos
Covid”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20201206140248-16-207157/cerita-
lengkap-mensos-juliari-tersandung-korupsi-bansos-covid, diakses pada 8 April 2022
pukul 11.15