Ruang Lingkup HAN

RHUuAkuNmGAdLmIiNnisGtrKasUi P

Judul:

Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan
Wewenang dalam Ruang Lingkup Hukum

Administrasi Negara disertai analisis kasus

Ruang Lingkup HAN

DAFTAR ISI

01 Apa Itu hukum administrasi negara?
02 ruang lingkup Han menurut para ahli
03 Sanksi di dalam han
04 contoh & analisis kasus i
05 contoh & analisis kasus ii
06 DAFTAR PUSTAKA

Disusun oleh: Kelas
E
Kelompok 3:
1. Mutiara Choirunnisa (3021210172)
2. Nashwaa Widiarni (3021210178)
3. Nurul Fadhila (3021210180)
4. Irvan Maghribi Soekono (3021210269)
5. Kalisha Pradika (3021210244)
6. Choirunisa Nur Fitriani (3021210211)
7. Mehdivikya Avrilita (3021210210)
8. Bagus Sugara Putra (3021210134)
9. Amalia Rahmawati Sari (3021210046)
10. Aisyah Nur Berliana Eka Suci (3021210298)

Definisi APA ITU HAN?

Secara umum, HAN (Hukum Administrasi
Negara) merupakan hukum mengenai
administrasi dalam suatu negara, dimana
hubungan antar warga negara dengan
pemerintahannya dapat berjalan dengan baik.
HAN juga menjelaskan seperangkat peraturan
yang memungkinkan administrasi negara
menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga
melindungi warga terhadap sikap tindak
administrasi negara, dan melindungi
administrasi negara itu sendiri.

Istilah

Istilah yang digunakan didalam HAN sangat
beragam dan definisi dari HAN juga bermacam-
macam. sebagian kalangan menganggap murni
hukum administrasi negara saja, namun ada pula
yang mengaitkan dengan pemerintahan maupun
tata usaha. Kemudian, istilah lainnya seperti
Bestuursrecht, Bestuurkunde, dan
Bestuurwetenschappen yang dasarnya dari kata
bestur berarti pemerintahan. Walaupun istilahnya
beragam, namun objek dan maksud kajiannya
sama.

Ruang Lingkup

HAN dalam arti luas itu dapat dibagi dalam 4
bidang, yaitu Bestuursrecht (hukum pemerintahan;
Justitirecht (hukum peradilan); Politierecht (hukum
kepolisian); dan Regelaarsrecht (hukum perundang-
undangan). Sedangkan ruang lingkup HAN itu
sendiri meliputi wewenang lembaga negara baik
pusat dan daerah, perhubungan kekuasaan antar
lembaga negara, dan antara lembaga negara
dengan warga masyarakatnya.

RUANG
LINGKUP HAN
MENURUT
PARA AHLI

Menurut van vallen hoven

dalam bukunya yang berjudul : Omtrek van het administratiefrecht.

memberikan skema tentang hukum administrasi Negara didalam kerangka

hukum seluruhnya sebagai berikut :

Hukum Tata Negara/Staatsrecht meliputi : Teori Residu
- Pemerintah/Bestuur
- Peradilan/Rechtopraak "Segala yang tidak termasuk fungsi
- Polisi/Politie perundang-undangan (legislative)
- Perundang-undangan/Regeling dan fungsi peradilan (yudisiil) ialah
fungsi pemerintahan“. Teori
Hukum Perdata / Burgerlijk tersebut berkaitan erat dengan
Hukum Pidana/ Strafrecht sejarah lahirnya hukum
Hukum Administarsi Negara/administratief recht administrasi.
yang meliputi :
- Hukum Pemerintah / Bestuur recht
- Hukum Peradilan (Hukum acara pidana,
administrasi negara dan perdata)
- Hukum Kepolisian
- Hukum Proses Perundang-undangan /
Regelaarsrecht

Pendapat Van Vallen Hoven ini dikenal dengan “Residu
Theori”.

Walter Burckhardt

seorang dokter kulit Swiss yang paling terkenal karena kontribusinya
pada penyakit kulit akibat kerja. Menurut Walther Burckharlt (Swiss),
bidang-bidang pokok Hukum Administrasi :

Negara, adalah :
Hukum Kepolisian (alat administrasi Negara yang sifat preventif
misalnya pencegahan dalm bidang kesehatan, penyakit flu burung,
malaria, pengawasan dalam pembangunan, kebakaran, lalu lintas,
lalulintas perdagangan ( Ekspor-Impor))
Hukum Kelembagaan, yaitu administrasi wajib mengatur hubungan
hukum sesuai dengan tugas penyelenggara kesejahtreaan rakyat
missal dalam bidang pendidikan, rumah sakit, tentang lalu lintas
(laut, udara dan darat), Telkom, BUMN, Pos, pemeliharaan fakir
miskin, dan sebagainya.
Hukum Keuangan, aturan-aturan tentang keuangan Negara, missal
pajak, beacukai, peredaran uang, pembiayaan Negara dan sebagainya.

Tshhsooeyauucshlstdtetugumatdb,lyetloyaaobnfeedsxtthouinnsdetsoytmnionafoofrtaulalalraewlwgeorgfaoaauslsnlaiditwt Prajudi Atmosudirdjo

Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa ruang lingkup Hukum
Administarsi Negara adalah :

Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada
Administrasi Negara.
Hukum tentang organisasi dari Administrasi Negara.
Hukum tentang aktifitas-aktifitas dari Administrasi Negara yang
bersifat yuridis.
Hukum tentang sarana-sarana dari Administrasi Negara terutama
mengenai kepegawaian Negara dan keuangan Negara.
Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah dan wilayah (Hukum
Administrasi Kepegawaian, keuangan, materil, dan perusahaan
negara)
Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara

GOLONGAN AHLI Kranenburg
Tidak ada perbedaan yang prinsipil antara Hukum Tata Negara
Yang bependapat HAN dan HTN sama dengan Hukum Administrasi Negara, perbedaannya hanya terjadi
dalam praktek dalam rangka tercapainya suatu kemanfaatan saja.
Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai struktur umum
daripada suatu pemerintahan Negara. Sedangkan Hukum
Administrasi Negara merupakan peraturan-peraturan yang bersifat
khusus.

Vegting
Golongan ini berpendapata bahwa Hukum Tata Negara dan Hukum
Administrasi Negara tidak ada perbedaan prinsipil, hanya pada titik
berat/fokus pembahasan Hukum Tata Negara fokusnya adalah
hukum rangka dasar dari Negara, sedangkan Hukum Administrasi
Negara adalah administrasi dari Negara, dengan demikian Hukum
Administrasi Negara merupakan hukum khusus dari hukum tata
Negara.

Mr. Prins
Hukum Tata Negara mempelajari hal-hal yang fundamental yang
merupakan dasar-dasar dari Negara. Hukum Administrasi Negara
menitikberatkan kepada hal-hal yang bersifat teknis yang selama ini
kita tidak berkepentingan hanya penting bagi para spesialis.

Macam - Macam

Sanksi dalam Hukum Administrasi ADMINNISHSEAUTGNKRAAKURMSSAII
yaitu alat kekuasaan yang bersifat
hukum publik yang dapat digunakan Macam-Macam Sanksi Hukum Administrasi Negara:
oleh pemerintah sebagai reaksi atas
ketidakpatuhan terhadap kewajiban 1. Paksaan Pemerintah (Bestuursdwang)
yang terdapat dalam norma hukum Tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama
administrasi negara. pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-
halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan
Jenis Sanksi dalam Hukum atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-
Administrasi: kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Contoh pasal 508 ayat 1 PP 22/2021 yaitu peraturan pelaksanaan
Sanksi Reparatoir Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Artinya sanksi yang diterapkan 2. Penarikan Kembali Keputusan yang Menguntungkan
sebagai reaksi atas pelanggaran Penarikan kembali ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu
norma, yang sifatnya mengembalikan ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan
kepada keadaan semula seperti tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Ketetapan yang
sebelum terjadi pelanggaran dimaksud berupa hak atau kemungkinan untuk memperoleh sesuatu
melalui ketetapan atau bila ketetapan itu memberikan keringanan
Sanksi Punitif beban yang ada. Contohnya pada Pasal 23 Bab III Peraturan
Artinya sanksi yang ditujukan untuk Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2021 tentang
memberikan hukuman pada seorang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.
pelanggar. 3. Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom)
Sanksi ini dapat dikenakan kepada seseorang yang melanggar
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari
tindakan paksaan pemerintah. Hal ini belum diatur dalam perundang-
undangan, namun dapat dilaksanakan apabila terdapat persetujuan
pemerintah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah terakhir kali
diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, jika tergugat
tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang
bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah
uang paksa dan/atau sanksi administratif.
4. Pengenaan Denda Administratif
Sanksi ini biasanya terdapat didalam hukum pajak, jaminan sosial,
dan hukum kepegawaian. Didalam Algemene Bepalingen van
Administratif Recht, denda administrasi hanya dapat diterapkan atas
dasar kekuatan wewenang yang diatur dalam undang-undang dalam
arti formal. Secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun
1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan diubah
terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

CONTOH KASUS I :
KORUPSI BANSOS COVID-19

Pada periode kedua, Kemensos Dari nilai Rp
terkumpul fee sebesar memberikan bansos 300 ribu per
penanganan Covid-19 paket sembako,
Rp 8,8 miliar. fee yang diambil
Total Rp 5,9 Triliun sebesar Rp 10
Sehingga, total uang ribu per paket.
suap yang diterima sebanyak 272 kotak
oleh Juliari menurut dan dilaksanakan
KPK adalah sebesar sebanyak dua
periode.
Rp 17 miliar.

Kemudian uang Juliari menunjuk
tersebut dikelola Eko langsung Matheus
dan Shelvy N selaku J. S. & Adi W.
orang kepercayaan sebagai pejabat
Juliari untuk pembuat
keperluan pribadi. komitmen.

Dari jumlah itu, Pada pelaksanaan Lalu melakukan
diduga total suap periode pertama kontrak pekerjaan
yang diterima diduga diterima dengan suplier yang
oleh Juliari salah satunya PT RPI
sebesar fee Rp 12 miliar yang diduga milik
Matheus dan atas
Rp 8,2 miliar. yang pembagiannya sepengetahuan
diberikan secara tunai Juliari.
oleh Matheus kepada
Juliari melalui Adi.

Analisis Kasus 1

KORUPSI BANSOS COVID-19

Segi filosofis & sosiologi

Dasar filosofis negara Indonesia adalah
Pancasila. Dimasa pandemi Covid-19 yang
mempengaruhi segala sektor kehidupan,
pemerintah berniat menerapkan sila ke 5 yaitu
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Namun, dalam pelaksanaannya terjadi
pelanggaran sila tersebut, Juliari selaku Menteri
Sosial dan orang-orang terkait mengambil hak
yang ditujukan kepada rakyat, yaitu pemotongan
nilai bansos yang harusnya diterima rakyat.

Salus Populi Suprema Lex yang
artinya kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat adalah
hukum yang tertinggi pada
suatu negara.
Begitulah seharusnya
kesejahteraan rakyat
diutamakan di Indonesia.
Pemerintah harus
mementingkan kepentingan
rakyat diatas kepentingan
pribadi bukan mengambil hak-
hak yang seharusnya diberikan
untuk rakyat.

ANALISIS YURIDIS

Kasus ini telah mencederai Asas Pengadilan menjatuhkan vonis 12 tahun penjara
Hukum Administrasi Negara yaitu dan denda Rp. 500 Juta serta uang pengganti
Principle of Reasonable or sejumlah Rp 14,59 miliar dan Hak politik atau hak
Prohibition of Arbitariness artinya dipilih dicabut selama 4 tahun kepada Juliari karena
dalam melakukan suatu tindakan terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-
pemerintah tidak boleh melakukan undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang
sewenang-wenang atau berlaku Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
tidak wajar/layak seperti yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001
tertera pada UU No. 30 Tahun tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999
2014 Pasal 8 Ayat (3) dan Asas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo
Principle of Public Service yang Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hal memberatkan Juliari
berarti menjunjung kepentingan menurut hakim perbuatannya dapat dikualifikasi
umum dalam melaksanakan tidak kesatria, ibaratnya lempar batu sembunyi
tugasnya. Pada pandemi COVID-19 tangan. Kemudian Berani berbuat tidak berani
seperti saat ini seharusnya bertanggung jawab, bahkan menyangkali
pemerintah membantu masyarakat perbuatannya. Hakim juga menilai perbuatan Juliari
yang sedang kesulitan bukan dilakukan dalam keadaan darurat bencana nonalam
mencari kesempatan dalam yaitu wabah covid-19. Sementara yang
kesempitan dengan korupsi dana meringankan, Juliari belum pernah dijatuhi pidana.
bansos yang seharusnya Ia juga sudah cukup menderita dicerca, dimaki,
digunakan untuk membantu dihina oleh masyarakat. Selama persidangan, Juliari
masyarakat. hadir dengan tertib, tidak pernah bertingkah dengan
macam-macam alasan yang akan mengakibatkan
persidangan tidak lancar. Adapun berdasarkan UU
No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, Juliari melanggar beberapa pasal
didalamnya salah satunya pasal 17, dan bedasarkan
Pasal 80 dan 81 dikenakan sanksi administratif
berat.

CONTOH KASUS II :
DENDA TELAT BAYAR PAJAK STNK

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan
suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah
didaftarkan di Indonesia, STNK diterbitkan oleh Sistem administrasi manunggal satu atap
(Samsat), yakni tempat pelayanan penerbitan atau pengesahan STNK oleh tiga instansi,
yaitu Kepolisian, Dinas Pendapatan, dan PT. Jasa Raharja (Persero). Dasar hukum terkait
STNK diatur pada Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, berisi setiap
kendaraan bermotor yang dioperasionalkan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). STNK dan TNKB berlaku selama lima tahun
yang dimintakan pengesahannya setiap tahun.

STNK disahkan apabila telah Ketika STNK sudah tidak berlaku lagi,
membayar pajak kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi tilang jika
dan PNBP pengesahan, apabila terjaring razia polisi. Ketentuan pidana
pengguna sepeda motor tidak pelanggaran bisa dikenakan Undang-
melakukan pengesahan, maka STNK undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal
dinyatakan tidak sah. Untuk denda 288 ayat (1) dipidana dengan pidana
PKB itu diatur dalam KUPD Nomor 6 kurungan 2 (dua) bulan atau denda
Tahun 2010, dalam Pasal 12 (6) paling banyak Rp 500.000 (lima ratus
dijelaskan bahwa apabila pembayaran ribu rupiah).
pajak terutang setelah jatuh tempo
pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
dikenakan bunga keterlambatan
sebesar 2 persen setiap bulannya.

Filosofis

ANALISIS FILOSOFIS, Ubi Societas Ibi Ius, di mana ada
SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
masyarakat di situ ada hukum.

Artinya, dalam hidup masyarakat

masyarakat diikat dengan aturan

yang bersumber dari undang-

undang. Agar hidup menjadi

teratur diperlukan undang-undang.

Dengan ada nya aturan tersebut

kita harus menaatinya dan tidak sosiologis
boleh melanggar, apabila
melanggar maka akan Sebagai makhluk sosial yang perlu
mendapatkan sanksi administratif. hidup berkelompok, kita tidak bisa
Razia yang dilakukan Direktorat terhindar dari kewajiban. Salah
Lalu Lintas adalah suatu tindakan satunya adalah pajak. Pajak
untuk menggalakkan sanksi bagi adalah kontribusi wajib kepada
para penunggak Surat Tanda negara yang terutang oleh orang
Nomor Kendaraan (STNK). pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-

Yuridis Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara

Dalam hal ini asas yang di pakai langsung dan digunakan untuk

adalah asas Ne Bis Vexari Rule keperluan negara bagi sebesar-
yang artinya asas yang besarnya kemakmuran rakyat.

menghendaki agar setiap tindakan Sebagai warga negara yang baik,

administrasi negara harus kita harus taat pajak demi usaha

didasarkan oleh undang-undang kontribusi membangun negara

dan hukum. Ketika STNK sudah demi kesejahteraan bersama

tidak berlaku lagi, dapat dikenakan

sanksi tilang jika terjaring razia

polisi. Ketentuan pidana

pelanggaran bisa dikenakan

Undang-undang Nomor 22 Tahun

2009 Pasal 288 ayat (1) dipidana

dengan pidana kurungan 2 (dua)

bulan atau denda paling banyak

Rp 500.000 (lima ratus ribu

rupiah).

D"MHDMAAIEDELLNAMAABPBMEMAA,RBTCSH"AAEANMRIGTAG.UKSAIIEBNYMAABRANAAKGNTINYAK
-JENI KARAY

TERIMA KASIH

daftar pustaka

Maheswari,Adine Alimah.2021. ”Menilik Korupsi Dana Bansos COVID-19 di Indonesia”, http://lexscientia.ukm.unnes.ac.id/buletin-lex-scientia-vol-1-no-2-
2021/menilik-korupsi-dana-bansos-covid-19-di-indonesia/3618/
Marhaenjati Bayu. 2017. ”Telat Bayar Bayar Pajak STNK,Pelanggar Didenda Maksimal”, https://www.beritasatu.com/megapolitan/446805/telat-bayar-pajak-
stnk-pelanggar-didenda-maksimal
Munaf, Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing
Ragawino Bewa. 2006. ”Hukum Administrasi Negara”, https://www.academia.edu/13116705/Hukum_Administrasi_Negara_UNPAD_
Rahadian, Aristya. 2020. “Cerita Lengkap Mensos Juliari Tersandung Korupsi Bansos Covid”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20201206140248-16-
207157/cerita-lengkap-mensos-juliari-tersandung-korupsi-bansos-covid, diakses pada 8 April 2022 pukul 11.15
Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 23 Bab III Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat (3)
Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 288 Ayat (1) (Ketika STNK sudah tidak berlaku lagi dapat dikenakan sanksi tilang jika terjaring razia )
Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 508 Ayat 1 22/2021 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup