Kebijakan Jepang Dalam Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya

KBeibdiajankgdaEnaknJoeBnpuoadmnagiy, aSDoaslaiaml, Kelompok 4 :
1.
Sejarah Indonesia Baru 2 2. Hesti Pratiwi (45)
3. Ina Shaima M (46)
4. Inayah Hanun S
5. Indah Miftahul R (47)
Indah Siti W (49) (48)

Kebijakan Kependudukan Jepang dalam Bidang Ekonomi

Jepang setelah berhasil merebut Hindia Belanda pada Maret 1942 terdapat perubahan bidang ekonomi pada kondisi
Indonesia, yaitu sistem ekonomi perang yang mana pemerintah jepang memberikan pengaturan, pembatasan, dan
penguasaan secara penuh, serta mengeksploitasi sumber daya ekonomi maupun sumber manusia yang ada. Terdapat dua
tahap yang dilakukan Jepang untuk mewujudkan hal itu, yakni tahap penguasaan dengan mengambil alih pabrik-pabrik gula
milik Belanda untuk dikelola oleh pihak swasta Jepang, seperti Meiji Seilyo Kaisya dan Okinawa Sello Kaisya. Tahap kedua
adalah restrukturisasi (menyusun kembali struktur) yang terdiri dari 1) kebijakan sistem autarki, yaitu rakyat dan pemerintah
memenuhi kebutuhan sendiri guna menunjang perang Jepang; 2) terdapat sistem memonopoli hasil perkebunan oleh Jepang;
3) pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang (Fadli dan Kumalasari 2019:201). Berikut beberapa kebijakan ekonomi yang
diterapkan Jepang:

1. Bidang Pertanian dan Perkebunan

ktSksmeskepeeeeromeemshbkpluneoiaiuintmrbugddgaounaiKiagsraatijsaoennnaadtaygmbnagaaadgangedanaan(sardaMplyhioninaymkaukgakapuhneeinrerasykpealgrjoateanainirnrdkknagtk2oiegukbe0pbmarkeb(2feenRaroiu1rrikdgaknnJ:a1auhauaen5pnnalnspag3taeakamyp,–nneada5s2gapnab4d0eanngik)a1dp.dua9dtaeAakerm:inar3gerdptgbn6aabaieeg)nnupp.kpltatmeieauubnrtrldeahkajagamineakh,pabnmapaejmuiae.ranlnkorgaLuhaegnpuapabnihanusjtuaiamngntknrina,kgaaep-nkanulnepannbgbsethedaeiirad,dhaublnaaeddnadmniumgagtaguika.nnii

Lanjutan 1. Bidang Pertanian dan Perkebunan

tHmmtedad2tairpaaeenni0fgsenorlsda1aesankyimN5kaemrgua:uala8esturBakelna)nDdbraeprkadaiJupjenlaaaa2kaelnanaddpkn0tlpgdganaeai2dJaimanunp1aajbnpneyn:eiwga(3mnmdutPtnd3uuaialjesieuuua)kjnnul.tnmhgabgrggamgaaalikeaunbnapeadrnmiileittnattasateeareeeb-nmtnrrgnaankatkaNuiantgarahemrjuraienuieiaartsll,sndnsutpppelseidi,auaaalku2batrrrddpner0kuaahaaiirra2sgknoutps1nkayddtpkeee:aia3euseatcbmsa2nlnkbtaouani)gsaaanrg.tliaiunaargAap,mndahhkndaafmiaaeijadsclam‘nmtl’anaiairm.ppanyalt,koTuarekan.dbogtalauatOsiadingapsplnruoJlanaatuaeikgeasmknt,yhgtape,mdsiaavanabpeaknainntanepkaiynandgmegaprasiaearana.tetjkn(eniuidnHrPharatmgiiaydn,aunaaareaitsptltarhmpbiuamia(lhnaaiK,dibpeinstdJaJuiakdnitmaeelrna’mad(anp’paPerhosayakeanNukraanssnnonatawungraagynnaldgadagi
2021:33).

Lanjutan

Bidang Pertanian dan Perkebunan

Guna mendukung dalam meningkatkan hasil produksi, pemerintah
Jepang meminta pembuatan irigasi dan drainase untuk mengaliri air pada
setiap sawah. Kemudian Jepang melakukan pembabatan hutan yang
diubah menjadi lahan persawahan. Karena terfokus untuk peningkatan
hasil produksi khususnya pada tanaman padi, mengakibatkan sektor gula
terbelangkai dan mengalami penurunan. Hal itu didukung dengan adanya
peraturan yang dikeluarkan pemerintah Jepang menyatakan jika gula di
Jawa sudah mencukupi, bahkan terdapat pabrik gula yang diubah fungsi
menjadi pabrik senjata (Putra dan Naldi 2021:35)

2 Jika ditemukan seorang petani yang
menyembunyikan maupun menyimpan
2. Kebijakan Wajib Serah padi secara berlebihan maka akan
Padi dilakukan penyelidikan. Dalam Aiko
Kurasawa, 2015, hlm.14 menyatakan
Wajib serah tanaman padi merupakan salah satu jika rakyat mengalami penderitaan dan
kebijakan Jepang dalam bidang ekonomi. Pada kemiskinan yang menyedihkan karena
program ini, petani harus menyerahkan sebagian terlibat hutang guna memenuhi
produksi mereka untuk pemerintah Jepang kebutuhan hidupnya sebagai akibat
dengan harga yang murah (Putra dan Naldi dari adanya wajib serah padi.
2021:36). Penyerahan wajib ini guna untuk
memenuhi kebutuhan balatentara Jepang
(Ricklefs 2008:418).

3 4. Kumiai 4

3. Mata Uang Kumiai adalah koperasi bentukan Jepang
yang memiliki misi pengendalian ekonomi
Dalam sistem keuangan menggunakan uang Jepang di tingkat desa, berupa pengontrol
rupiah Hindia Belanda sebagai pembayaran keuangan yang beredar di masyarakat.
yang sah. Pemerintah Jepang berusaha Terdapat koperasi dari berbagai sektor,
mempertahankan nilai gulden atau rupiah seperti pertanian, industri, hingga niaga di
Hindia Belanda dengan tujuan harga barang- bawah kepemimpinan Mohammad Hatta
barang mampu dipertahankan seperti (Putra dan Naldi 2021:42). Adanya
sebelum perang (Rahata 2019:36). koperasi ini keuangan masyarakat dapat
dikendalikan oleh pemerintah Jepang di
mana Jepang dapat mencatat seluruh
kegiatan yang dilakukan para petani
maupun wirausaha (Putra dan Naldi
2021:43).

Kebijakan Pendudukan Jepang di
Bidang Sosial

Masa pendudukan jepang di Indonesia yang tergolong singkat, namun dinilai
menorehkan masa yang kelam bagi masyarat. Dikarenakan pada masa itu, Jepang yang
sedang fokus dalam mempersiapkan kebutuhan akan perang, mempengaruhi
kehidupan sosial masyarakat di Indonesia secara kejam. Begitu banyak penderitaan
yang dialami masyarakan di Indonesia akibat dari kebijakan-kebijakan sosial yang
diterapkan Jepang pada saat itu, antara lain :

1. Romusha (Kerja Paksa) Hal ini menjadikan Soekarno menjadi
salah satu kolaborator Jepang dalam
Romusha atau yang bisa diartikan merekrut Romusha di wilayah-wilayah
sebagai “serdadu kerja” merupakan kebijakan kerja Jawa.
paksa tanpa upah yang diterapkan Jepang sejak
tahun 1943, hal ini dilakukan oleh Jepang untuk Perekrutan ini
memenuhi kebutuhan tenaga manusia dalam kemudian menjadi luka yang
rangka memenuhi kebutuhan bahan baku perang membekas bagi masyarakat di Jawa.
dengan membangun sarana prasarana seperti gua- Aparat desa setempat serta para
gua persembunyian, lapangan terbang, dan pemerintah militer Jepang bertindak
Jembatan. secara semena-mena dan cenderung
selalu menggunakan kekerasan.
Rakyat didesak oleh jepang untuk Perekrutkan ini telah mengganggu
menjadi romusha dengan rayuan, bujukan, tipu kegiatan perokonomian masyarakat
muslihat hingga paksaan. Tak hanya itu, dengan perdesaan yang normal, memberikan
strategi politik Jepang secara tidak langsung dampak psikologis hingga
memaksa Soekarno bekerja sama dalam penerapan menyebabkan korban jiwa. (Nababan,
kebijakan Romusha ini. Pada saat itu, selaku tokoh 2018)
nasional, Soekarno melihat bahwa negara Jepang
merupakan negara Fasis yang kejam, disisilain
Indonesia belum bisa melawan secara langsung
dan Soekarno percaya akan janji Jepang dalam
memberikan Kemerdekaan kepada Indonesia.

2. Kinrohosi Akan tetapi, meskipun sukarela, perlakuan
terhadap kinrohosi kurang lebih sama dengan
Kinrohosi disebut sebagai kerja Romusha, mereka diperintah dengan cara mutlak tidak
sukarela/kerja bakti/gotong royong tanpa boleh ada bantahan, jika sakit atau malas mereka
upah yang dilakukan oleh para pamong cenderung akan disuguhi dengan kekerasan, makanan
desa dan pegawai rendahan untuk yang diberikan pun bercampurkan dengan ikan asin
membangun sarana prasarana seperti yang ulatan, tempat tinggal untuk mereka juga
membangun lapangan terbang, landasan seadanya bahkan tanpa tikar dan kelambu serta tidak
pacu serta memperbaiki bunker-bunker disediakan obat-obatan. Apabila mereka menolak
pertahanan. maka akan diberikan hukuman cambuk dan pukul
tanpa ampun dari Jepang. Selama menjadi Kinrohosi,
banyak dari mereka yang berakhir mati karena
penyakitan, kurang makan, disiksa serta terkena bom
yang jatuh dari sekutu. (Wajidi, 2010)

3. Jugun Ianfu Meski pendudukan Jepang di Indonesia hanya
berlangsung selama 3,5 tahun, penderitaan korban
Jugun ianfu merupakan sejarah kelam Jugun Ianfu berlangsung selamanya. Meskipun setelah
bagi perempuan di Indonesia pada masa kemerdekaan para korban banyak yang pulang dan
Pendudukan Jepang, pada saat itu para wanita menjalani kehidupannya dengan baik, akan tetapi
menjadi korban kekerasan seksual massal oleh masalalu mereka bak tidak dapat terhapuskan
para tentara dan perwira Jepang secara brutal. selamanya. Penderitaan fisik baik kerusakan organ
Bertahun-tahun para korban jugun ianfu ini reproduksi dan psikologis yang dialami para korban
hidup didalam belenggu lanjo, mereka harus jugun ianfu ini menjadi sejarah kelam bagi perempuan
melayani dan mendapatkan kekesaran dari para di Indonesia. (Suliyati, 2018)
tentara Jepang setiap harinya. Kekerasan yang
dialami para jugun ianfu dimulai sejak direkrut
hingga saat melayani dengan perlakuan brutal
para tentara Jepang. (Rahma, dkk, 2020:47)

Kebijakan Jepang dibidang

03 Budaya

1. Languaage Planning di Indonesia Larangan dalam penggunaan bahasa Belanda
tidak hanya secara lisan saja, melainkan juga secara
Jepang berusaha untuk memusnahkan tulisan, seperti menerjemahkan banyak buku – buku
pengaruh Barat melalui larangan dalam berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Adapun
penggunaan bahasa Belanda maupun bahasa alasan Jepang menerapkan kebijakan ini adalah untuk
Inggris. Kebijakan Languaage Planning ini memahami berbagai informasi – informasi yang beredar
merupakan kebijakan Jepang yang melarang dalam bahasa Indonesia dengan mudah. (Permadi &
penggunaan bahasa Belanda serta memperluas Purwaningsih, 2015)
penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang.
Dalam memastikan kebijakan ini dapat berjalan Dengan adanya kebijakan Languaage Planning
lancar, Jepang juga mengumumkan apa – apa saja banyak memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia
yang harus menggunakan bahasa Jepang dan yang mana sebelumnya tidak pernah terpikirkan untuk
bahasa Indonesia diantaranya nama toko, nama mengembangkan bahasanya sendiri, yakni bahasa
surat, merek, dan sebagainya. Indonesia.

2. Seikierei 3. Keimin Bunka Shidoso

Kebijakan untuk melakukan seikerei Pada 1 April 1943 Jepang meresmikan pusat
di setiap pagi merupakan kebijakan untuk kebudayaan (Keimin Bunka Shidoso), peresmian
memberikan penghormatan pada Kaisar tersebut bertepatan dengan ulang tahun Tenno Haika.
Jepang (Tenno Haika) atau Dewa Matahari Tujuan didirikannya pusat kebudayaan ini adalah
dengan cara membungkukkan badan sampai untuk mengembangkan kebudayaan sesuai dengan
90 derajat ke arah matahari terbit. Kebijakan cita -cita negara Asia Timur Raya, melatih ahli – ahli
seikerei pada akhirnya memicu pertentangan kebudayaan bangsa Jepang dan Indonesia, serta
antara umat Islam dengan Jepang pada memajukan kebudayaan yang dibentuk pemerintah
waktu itu, salah satunya adalah konflik yang pendudukan Jepang. Melalui organisasi ini, Jepang
terjadi antara KH. Zainal Mustafa dengan berusaha untuk terlibat secara langsung dengan
tentara Jepang. seniman – seniman Indonesia dalam pembuatan lagu
propaganda Asia Timur Raya (Mintargo, 2003)

Selain itu, masih banyak lagi kebijakan-
kebijakan Jepang dibidang budaya seperti mengajarkan
baris berbaris disekolah, penggunaan senapan kayu
untuk perang, melarang penayangan film - film barat,
semakin mengembangkan sandiwara, musik, serta
tarian rakyat

Refrensi :

Mintargo, W. (2003). Lagu Propaganda Dalam Revolusi Indonesia 1945 -
1949. HUMANIORA, 105-114.
Permadi, E. G., & Purwaningsih, S. M. (2015). Politik Bahasa Pada Masa
Pendudukan Jepang. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, 590-603.

Selanjutnya ->

Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang. Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan
Pengajarannya, 13(2), 189. https://doi.org/10.17977/um020v13i22019p189-205

Kurasawa, A. (2015). Kuasa Jepang di Jawa Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945. Depok: Komunitas Bambu.

Muhajir, A. (2021). Memori sejarah dan warisan pendudukan Jepang di Sumatera Timur sebagai potensi wisata sejarah. Jurnal pendidikan, sejarah, dan ilmu-
ilmu sosial, 5, 149–158. https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3665

Putra, C. D., & Naldi, H. (2021). Kajian Historiografi Tentang Pendudukan Jepang Di Jawa Dalam Buku “Kuasa Jepang Di Jawa” Karya Aiko Kurosawa”.
Kronologi, 3(3), 5. http://kronologi.ppj.unp.ac.id/index.php/jk/article/view/219

Rahata, R. (2019). Masa Pendudukan Jepang di Indonesia. Singkawang: Maraga Borneo Tarigas.

Ricklefs, M. C. (2008). M.C. Ricklefs - Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
Nababan, Andi Gunadi (2018) Kebijakan Kerja Paksa Romusha pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945). Undergraduate
thesis, Unimed.

Wajidi (2010) Maluka, Kinrohosi, dan Romusha. https://bubuhanbanjar.wordpress.com/2010/01/05/maluka-kinrohosi-dan-romusha/

Jugun Ianfu: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942-1945
Astrid Dwi Rahma, Suswandari Suswandari, Hari Naredi
Chronologia 1 (3), 36-49, 2020

Suliyati, T., 2018. JUGUN IANFU : DERITA PEREMPUAN DALAM PUSARAN PERANG. KIRYOKU, [Online] Volume 2(3), pp. 159-167.
https://doi.org/10.14710/kiryoku.v2i3.41-49 [Accessed 19 Mar. 2022].

SEKIAN TERIMAKASIH