LAPORAN TENTANG PENYELENGGARAAN DIKLAT KOMPETENSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ) LEVEL I (format sesuai Perban BKKBN No. 8 tahun 2023 ttg Tata Naskah Dinas) A. Pendahuluan 1. Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa ke depan negara semakin membutuhkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi untuk mewujudkan sosok Pegawai negeri Sipil (PNS) seperti di atas menjadi sebuah kebutuhan, khususnya yang berbentuk pelatihan baik klasikal maupun non klasikal. Saat ini pemerintah telah memiliki kebijakan bahwa setiap PNS berhak mendapatkan pengembangan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran per tahun. Perubahan lingkungan strategis yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan, yang banyak menuntut perbaikan-perbaikan untuk mendukung kinerja Pemerintah. Oleh karena itu perbaikan dan peningkatan sistem agar lebih baik lagi mutlak dilakukan sebagai bentuk reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini juga dilakukan di BKKBN sebagai lembaga Non Kementerian yang bergerak dibidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Dalam sistem BKKBN, Pusdiklat sebagai gerbang utama dalam mewujudkan segala perubahan positif maupun inovasi yang menjadikan sistem di BKKBN lebih baik lagi. Pusdiklat KKB sebagai komponen BKKBN yang berfungsi sebagai penyelenggara Diklat haruslah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur sipil BKKBN yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawainya agar dapat melaksanakan dan mendukung segala kebijakan pemerintah. Hal inilah yang mendasari diperlukannya Pendidikan dan Pelatihan yang berkualitas.
Tata pemerintah yang baik dan bersih, perlu didukung dengan gagasan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan yang baik serta penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih dan juga didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam hal pengelolaan Keuangan Negara serta tercapainya tertib Anggaran dan Keuangan Negara, sebagai sumber pembelajaran pembangunan, perlu disusun Anggaran Belanja Negara, antara lain dengan sistem pengadaan Barang/Jasa serta memberi kesempatan dunia usaha dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan mekanisme pengadaan di lingkungan pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas. Sudah barang tentu untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan tenaga ahli di bidang pengadaan barang/jasa, terlebih saat ini dengan dilaksanakannya pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE). Sejalan dengan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peningkatan Sumber Daya Manusia yang kompeten yang dilandasi dengan nilainilai Kode Etik Profesi Pejabat Pengelola Barang dan Jasa maka salah satu program dalam mewujudkan SDM tersebut perlu setiap Pejabat Pengelola Barang dan Jasa Mengikuti peningkatan kompetensinya malalui berbagai program pendidikan dan latihan sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PBJ Level I yang dilaksanakan oleh Pusdiklat BKKBN yang bekerja sama dengan LKPP yang menggunakan penggabungan model pembelajaran berbasis online (e-learning) dan tatap muka (classroom), dimana dalam model pembelajaran ini mengharuskan peserta belajar mandiri secara online dan sekaligus peserta harus hadir di kelas tatap muka untuk pendalaman dengan latihan dan praktek serta simulasi studi kasus. kegiatan pembelajaran yang menempatkan dan melibatkan peserta dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari, baik di tempat kerja dirinya maupun di tempat kerja orang lain. Pelatihan ini bertujuan memberikan kesempatan praktik di lapangan sehingga peserta diklat dapat belajar langsung pada praktik materi sebenarnya sekaligus peserta dapat menerapkan kompetensi yang dipelajarinya dalam program diklat sehingga menjadi lebih siap dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Efektivitas keberhasilan program pembelajaran PBJ Level I salah satunya tergantung pada sinergistas kesigapan pengelola memfasilitasi kebutuhan pembelajaran peserta diklat dengan aktivitas tempat praktik pembelajaran lapangan bagi peserta, baik kasus riil (nyata) serta keaktifan peserta diklat.
2. Maksud dan Tujuan a. Tujuan Umum Penyusunan laporan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) level I adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksana setelah kegiatan Diklat selesai dan sebagai bahan evaluasi kompentensi peserta diklat. b. Tujuan Khusus 1. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksana diklat setelah diklat selesai 2. Sebagai bahan informasi kepada seluruh Pimpinan dan Pegawai; 3. Sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaran diklat; 4. Sebagai bahan evaluasi kompetensi peserta diklat setelah mengikuti pelatihan; 3. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan Diklat ini adalah : a. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilaksanakan secara blended learning; b. Pelatihan dilaksanakan selama 48 (empat puluh delapan) JP atau setara dengan 13 (tiga belas) hari pelatihan, dengan rincian: 1. Tiga puluh (30) JP dilaksanakan melalui https://elearning.lkpp.go.id/” (asynchronous & synchronous). 2. Delapan belas (18) JP dilaksanakan secara tatap muka secara langsung; c. Pelatihan PBJP tatap muka/luring merupakan pendalaman materi yang dilaksanakan dalam 2 (dua) hari dengan total 18 Jam Pelajaran di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB BKKBN Pusat, Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jakarta; d. Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setelah mengerjakan try out peserta akan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang dilaksanakan di Laboratorium Komputer Direktorat Informasi dan Data BKKBN
4. Dasar a.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; b.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c.Perka BKKBN no 72 tahun 2011 pasal 370 tentang Fungsi Pusdiklat KKB; d.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pelatihan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. B. Materi Laporan a. Pendidikan dan latihan PBJ Level I di laksanakan pada tanggal 2 Oktober sd 17 Oktober 2023; b.Peserta yang mengikuti pelatihan berjumlah 36 peserta yang terdiri dari Peserta BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi; c.Pengajar dalam kegiatan diklat ini seluruh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); d.Metode pelatihan melalui ➢ E-Learning meliputi : NO Materi Jam Pelajaran 1 BLC dan Pre Tes 1 1 2 PBJP Pengantar 4 3 Perencanaan PBJP Level-1 4 4 Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Level-1 5 5 Pengelolaan Kontrak PBJP Level-1 5 6 Pengelolaan PBJP secara Swakelola Level-1 3
7 Pengantar Manajemen Rantai Pasok/ Supply Chain Management (SCM 2 8 Synchronous 3 9 Pengerjaan Try Out 3 Jumlah 30 ➢ Tatap Muka meliputi Pelatihan PBJP tatap muka dilaksanakan semala 2 (dua) hari dengan total 18 Jam Pelajaran di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB BKKBN Pusat sebagai pendalaman materi bagi peserta setelah mengikuti ELearning e.Hasil yang Diharapkan dalam pelatihan yaitu : 1.Peserta pelatihan memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan yang sehat, dan akuntabilitas. 2.Peserta pelatihan mampu menerapkan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peserta pelatihan harus mampu memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berlaku. 3.Peserta pelatihan mampu melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efektif dan efisien. Peserta pelatihan harus mampu melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ditetapkan, sehingga pengadaan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 4.Peserta pelatihan mampu meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peserta pelatihan harus mampu memahami dan menerapkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan peran serta UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. f. Ujian Sertifikasi
Peserta setelah mengikuti pelatihan baik melalui E-Learning maupun tatap muka dilakukan ujian sertifikasi sebagai bahan evaluasi dan dasar mendapatkan sertifikasi kelulusan. Dari 36 peserta yang mengikuti pelatihan dilanjutkan dengan ujian sertifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 bertempat di Laboratorium Ditekda BKKBN. C. Simpulan dan Saran Kesimpulan Pelatihan PBJ Level I yang dilaksanakan pada 2 Oktober sd 17 Oktober dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pelatihan PBJ Level I sangat bermanfaat untuk pegawai khususnya yang diberi tanggung jawab dalam proses pengadaan barang dan jasa; 2. Peserta yang mengikuti pelatihan setelah dilakukan ujian sertifikasi yang dinyatakan lulus sebanyak 28 peserta atau 77,77% dari 36 Peserta, berdasarkan data LKPP rata-rata kelulusan sertifikasi level I tingkat Nasional periode Juni sd Agustus 2023 sebesar 41,83%, artinya bahwa pelatihan PBJ Level I yang dilaksanakan Pusdiklat BKKBN bekerja sama dengan LKPP, secara keseluruhan berhasil dan peserta memahami proses PBJ level I, namun masih menjadi catatan penyelenggara bahwa masih ada 6 peserta yang tidak lulus dan 2 peserta tidak ikut ujian yaitu : 3. Peserta yang tidak lulus : a. Budi Richard Alfred Yensenem; b. Suwardi; c. Mudiyono; d. Farisa Nurhidayah; e. Teguh Hutomo Subandoro; f. Niramaya Dwi Sulistyani.
4. Peserta yang tidak hadir saat ujian a. Erwin Gutama; b. Joseph Adi Surya Dharmawan. Saran : Pelatihan PBJ Level I yang dilaksanakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB maka kami menyarankan : 1. Agar memprogramkan pelatihan PBJ secara rutin setiap tahun dari level I sd IV; 2. Agar diklat PBJ dilaksanakan lebih banyak melalui tatap muka serta praktek lapangan; 3. Agar Pusdiklat memfasilitasi kepada 28 peserta yang lulus sertifikasi level I untuk di lanjutkan ke pelatihan sertifikasi PPK tipe C; 4. Pusdiklat BKKBN agar memberikan kesempatan kembali kepada peserta yang tidak lulus dan tidak hadir dalam ujian sertifikasi; 5. Pusdiklat BKKBN agar menyiapkan sarana dan prasaran diklat khusus PBJ. D. Penutup Demikian laporan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PBJ Level I kami buat untuk dipergunakan dan di ketahui sabagi mestinya Dibuat di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2023 Plh Kepala Pusdiklat Kependudukan dan KB Dra. Elly Emalia, M,Pd
Daftar Lampiran : LAMPIRAN a. Surat Pemanggilan Peserta b. Tata Tertib c. Jadwal Kegiatan d. Term Of Reference e. Dokumentasi f. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Peserta
LAMPIRAN g. Surat Pemanggilan Peserta h. Tata Tertib i. Jadwal Kegiatan j. Term Of Reference k. Daftar Hadir Peserta Yang Telah Ditandatangani per hari l. Surat Narasumber m. Daftar Hadir Narasumber n. Surat Tugas panitia o. Daftar Hadir Panitia
p. Arahan Pimpinan q. Laporan Penyelenggaraan r. Copy Materi Diklat s. Dokumentasi t. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Peserta u. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Fasilitator v. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Penyelenggara
LAMPIRAN
Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi Peserta Indikator IKP Predikat IKP Penyelenggara 3.71 Sangat Puas IKP Fasilitator a.n. Sutan Suangkupon Lubis 3.86 Sangat Puas IKP Fasilitator a.n. Budi Bowo Laksono 3.75 Sangat Puas Rata-Rata IKP 3.77 Sangat Puas Hasil Nilai Pre-Post Test No Nama Depan Pre Test Post Test 1 Ainaya Mardhatilah Fauriza 55 85 2 Akbar Bintang Pratama 80 85 3 Ananda Rizky Adipratama Putera 85 90 4 Anggaria Resty Dewi 70 90 5 Arum Cindera Aristya 75 85 6 Budi Richard Alfred Yensenem 35 - 7 Citra Ratu Pelangi 30 75 8 Darastri Latifah 40 90 9 Defiyanti Safitri 30 80 10 Denis Hadiwijaya 45 90 11 Denta Nur Utami 60 90 12 Devi Fatica Dewayanti 55 100 13 Dimas Putra Utama 50 60 14 Dwi Monicca Febriani, A.md, Ak. 45 85 15 Dyah Batiar Aprillia 40 85 16 Ela Laela Huzni 75 100 17 Elok Rizki Pamula 70 100
18 Erwin Gutawa 55 60 19 Etrin Damayanti 65 100 20 Faiz Alfain Himawan 95 85 21 Farisa Nurhidayah 55 75 22 Gisella Ramadhanti 70 - 23 Hefis Kurnia Sandhi 55 80 24 Iffan Rizki Utama 60 80 25 Iklima Rahmadian Adi Wibowo 55 75 26 Ismet Abdul Azis 45 80 27 Joseph Adi Surya Dharmawan 25 100 28 Miptah Abdurrojak Romli 65 - 29 Mudiyono 45 65 30 Niramaya Dwi Sulistyani 65 65 31 Pradita Irbara 75 95 32 Siti Farhatun 50 65 33 Suwardi 40 - 34 Teguh Hutomo Subandoro 25 50 35 Tjahyo Tri Wisdom Pratiwi 60 90 36 Triana Winni Astuty 60 - 37 Viki Hardyansyah 45 90 38 Ollyvia Rindha - - Rata-Rata 55.4 82.7