GURU PROFESIONAL

BAB IV
PROFESI GURU

A. Pengertian Profesi

Istilah “ profesi “ memang selalu menyangkut pekerjaan, tetapi tidak semua
pekerjaan dapat disebut profesi. Untuk mencegah kesimpangsiuran tentang arti profesi
dan hal hal yang bersangkut paut dengan itu, berikut ini dikemukakan beberapa istilah
dan ciri ciri profesi

Beberapa Istilah Profesi

Berkaitan dengan profesi ada beberapa istilah yang hendaknya tidak dicampur
adukan yaitu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas dan
profesionalisasi.

“ Profesi “ adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari
para petugasnya. Artinya pekerjaan yang disebut profesi itu tidak bisa dilakukan oleh
orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk
melakukan pekerjaan.

“ Profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu
profesi; misalnya sebutan dia seorang “ professional “. Kedua penampilan seseorang
dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengah profesinya. Dalam pengertian kedua
ini istlah professional sering dipertentangkan dengan istilah non professional atau
amatiran. Pasal 1 Bab I tentang ketentuan umum dalam Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Profesional diartikan pekerjaan atau kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang
memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau
norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

“ Profesionalisme “ menunjuk pada komitmen para anggota suatu profesi
untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan
strategi strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan
profesinya.

47

“ Profesionalitas “ mengacu kepada sikap para anggota suatu profesi terhadap
profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka
melakukan pekerjaannya.

“ Profesionalisasi “ menunjuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun
kemampuan para anggota suatu profesi dalam mencapai kreteria yang standar dalam
penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Profesionalisasi pada dasarnya
merupakan serangkaian proses pengembangan keprofesionalan , baik dilakukan
melalui pendidikan /latihan pra jabatan ( pre service training ) maupun
pendidikan/latihan dalam jabatan ( in service training ) . Oleh sebab itu
profesionalisasi merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat dan tanpa hent

B. Ciri Ciri Profesi

Suatu jabatan atau pekerjaan disebut profesi apabila ia memiliki syarat syarat
atau ciri ciri tertentu. Sejumlah ahli seperti ( Mc Cully, 1963 ; Tolbert, 1972 ; dan
Nugent, 1981 ) telah merumuskan syarat syarat atau ciri ciri utama dari suaru profesi
sebagai berikut:

1. Suatu profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang memiliki fungsi dan
kebermaknaan sosial yang sangat menentukan.

2. Untuk mewujudkan fungsi tersebut pada butir di atas para anggotanya ( petugas
dalam pekerjaan itu ) harus menampilkan pelayanan yang khusus yang didasarkan
atas teknik teknik intelektual, dan keterampilan keterampilan tertentu yang unik.

3. Penampilan pelayanan tersebut bukan hanya dilakukan secara rutin saja, melainkan
bersifat pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut
pemecahan dengan menggunakan teori dam metode ilmiah.

4. Para anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama yaitu yang didasarkan atas
ilmu yang jelas, sistimatis, dan eksplisit, bukan hanya didasarkan atas akal sehat (
common sense ) belaka

5. Untuk dapat menguasai kerangka ilmu itu diperlukan pendidikan dan latihan dalam
jangka waktu yang cukup lama.

6. Para anggotanya secara tegas dituntut memiliki kompetensi menimum melalui
prosedur seleksi , pendidikan dan latihan serta lisensi ataupun sertifikat.

48

7. Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada fihak yang dilayani para anggota
memiliki kebebasan dan tanggung jawab pribadi dalam memberikan pendapat dan
pertimbangan serta membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan
berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan professional yang dimaksud.

8. Para anggotanya baik perorangan maupun kelompok lebih mementingkan
pelayanan yang bersifat sosial daripada pelayanan yang mengejar keuntungan yang
bersifat ekonomi.

9. Standar tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat ( eksplisit )
melalui kode etik yang benar benar diterapkan. Setiap pelanggaran atas kode etik
dapat dikenakan sanksi tertentu.

10. Selain berada dalam pekerjaan itu para anggotanya terus menerus berusaha
menyegarkan dan meningkatkan kompetensinya dengan jalan mengikuti secara
cermat literature dalam bidang pekerjaan itu, menyelenggarakan dan memahami
hasl hasil riset serta berperan serta secara aktif dalam pertemuan pertemuan sesama
anggota.

Tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri di atas, Sanusi et al dalam dalam Soetjipto
dan Raflis Kosasi ( 2007 ) mengemukakan ciri-ciriutama suatu profesi itu sebagai
berikut :

1. Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan (
crusial ).

2. Jabatan yang menuntut keterampilan /keahlian tertentu.
3. Keterampilan/keahlian yang dituntut jabatan itu diperoleh dapat melalui

pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.
4. Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistimatik,

eksplisit, yang bukan hanya sekadar pendapat khalayak umum.
5. Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang

cukup lama.
6. Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-

nilai profesional itu sendiri.
7. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat anggota profesi itu berpegang

teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi.

49

8. Tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan judgement
terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya.

9. Dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari
campur tangan orang luar.

10. Jabatan ini mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat, dan oleh karenanya
memperoleh imbalan yang tinggi pula.

C. Profesi Keguruan

Penyelenggaraan pendidikan melalui jalur sekolah/perguruan tinggi tidak dapat
dilepas kan dari unsur guru/dosen sebagai tenaga pengajar/pendidik. Demikian penting
unsur ini selalu dikaitkan dengan kualitas pendidikan yang dicerminkan melalui
kualitas lulusan suatu sekolah/perguruna tinggi. Kualitas pendidikan yang
rendah cenderung dialamat kepada guru/dosen sebagai penyebab utamanya.
Kelemahan dan kekurangan pada unsur lain seperti sarana, kesejahteraan, kurikulum,
sisitem penilaian dan lain lain sering tidak terlihat atau terabaikan.

Kondisi seperti disebutkan di atas mengisyaratkan bahwa guru/dosen dituntut
bekerja secara professional. Di satu pihak profesionalitas itu diukur berdasarkan
tingkat kemampuan/keahlian dari sudut kependidikan, khususnya dalam
menyelenggarakan proses belajar mengajar. Dipihak lain profesionalitas
guru/dosen diukur dari penguasaan ilmu dan teknologi sebagai mata pelajaran, sesuai
dengan perkembangan dan kemajuan yang mutakhir. Kedua tolak ukur itu memikul
beban jabatan yang tidak ringan pada setiap guru sebagai tenaga professional, yang
memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok sebagai
pendidik/pengajar.

D. Prinsip-Prinsip Profesionalitas Guru

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 pasal 7
tentang prinsip profesionalitas ayat ( 1 ) disebutkan bahwa profesi guru dan profesi
dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip
sebagai berikut :

50

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan,

dan akhlak mulia.
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai

dengan bidang tugas.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan

dengan belajar sepanjang hayat.
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan

tugas keprofesionalan dan
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang

berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Untuk memperoleh tenaga guru/dosen yang memiliki tanggung jawab
professional, prosesnya harus dilakukan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
( LPTK ). Calon guru/dosen tersebut perlu memperoleh pengalaman belajar yang
berkualitas, baik dari sudut kemampuan atau keahlian kependidikan maupun dalam
bidang keilmuan dan teknologi yang akan diasuhnya, sesuai dengan tuntutan kualitas
sekolah/perguruan tinggi tempatnya bekerja atau melakasanakan pengabdian setelah
tamat.

Untuk membina rasa tanggung jawab yang tinggi di linghkungan guru/dosen
yang berstatus pegawai negeri, terdapat ketentuan bahwa harus diambil sumpah
jabatannya pada awal pengangkatnnya. Sumpah jabatan pada dasarnya merupakan
norma hukum yang harus ditaati, meskipun tidak ditetapkan dalam bentuk perundang
undangan tertentu. Selanjutnya erat kaitannya dengan sumpah jabatan , ternyata secara
khusus terdapat juga norma norma didalam kode etik guru yang dikeluarkan oleh
organisasi professional guru Indonesia.

51

Organisasi tersebut di Indonesia disebut Persatuan Guru Republik Indonesia
(PGRI) suatu wadah bagi guru sebagai tenaga professional di bidang
pendidikan/pengajaran. Guru guru di Indonesia dituntut pula untuk mentaati norma
norma di dalam Kode Etik Guru Indonesia, meskipun bukan merupakan kaedah
kaedah hukum yang ditetapkan dalam bentuk perundang undangan tertentu.

Ketidaktaatan pada sumpah jabatan, sebagaimana berlaku juga bagi semua
pegawai negeri, sekurang kurangnya dapat dikenai sanksi/hukum administrative,
meskipun tidak mustahil karena jenis pelanggarannya berkaitan dengan perundang
undangan yang berlaku dapat berbentuk pelanggaran pidana atau perdata. Sedangkan
pelanggran terhadap kode etik guru bagi yang memiliki tangung jawab profesioanal
yang tinggi, sekurang kurangnya akan memikul saknsi moral/sosial yang biasanya juga
tidak ringan berupa perasaan bersalah/berdosa.

Dalam kenyataannya jabatan guru sebagai suatu profesi, tidak sedikit yang
dilaksanakan oleh tenaga yang tidak dipersiapkan secara professional untuk jabatan
itu. Kenyataan seperti ini berakibat kurang menguntungkan pada profesi
kependidikan, khususnya Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang
menyiapkan tenaga kependidikan. Sering dijumpai lulusan LPTK yang terprogram
justru tidak mendapatkan peluang untuk bertugas sebagai guru di sekolah sekolah.baik
pada pada jenjang SD, SLTP, dan SLTA, sementara lulusan crass program dan non
LPTK memperoleh peluang yang lebih luas untuk bekerja di bidang kependidikan.
Adapun alasan diterimanya lulusan non LPTK terutama universitas untuk diangkat
atau diperkerjakan sebagai guru adalah karena lulusan LPTK dianggap kurang
memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
berkaitan ilmu yang akan diajarkannya.

Sehubungan dengan hal di atas, untuk mengatasi dualisme dalam penyiapan
tenaga guru dan meningkatkan kualitas lulusan tenaga kependidikan yang dihasilkan
oleh LPTK, maka dalam undang undang nonor 20 tahun 2003 telah diatur pada pasal
42 ayat (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan
jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan
untuk mewujutkan tujuan pendidikan nasional. (2) Pendidik untuk pendidikam formal
pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan

52

pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakriditasi. Selanjutnya pada
pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh
perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang
terakriditasi.

E. Ketentuan Pidana
Selanjutnya dalam pasal 67 ayat (1) tentang ketentuan pidana dijelaskan bahwa

perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah,
sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana
dengan penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak
RP.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Pasal 68 ayat ( 1 )
berbunyi/menyebutkan/menjelaskan setiap orang yang membantu memberikan ijazah,
sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan
yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 ( lima ratus juta rupiah ).
Selanjutnya ayat ( 2 ) berbunyi/menyebutkan/menjelaskan setiap orang yang
menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi
yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana
dengan pidana paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp.500.000,00 ( lima ratus juta rupiah )

53

BAB V

KODE ETIK GURU INDONESIA

A. Pengertian Kode Etik Profesi

Kode Etik Profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh
suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma
sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak uk dalam
kategori norma hukum yang didasari kesusilaan.

Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda,
pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik
merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya.
Tujuan kode etik agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada
pemakai jasa atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang
tidak profesional. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_profesi)

Etika milik setiap kelompok masyarakat, masyarakat professional, dan para
anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah
disepakati bersama.Contohnya mafia peradilan, klinik super mewah dan lain
sebagainya.

Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam
melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kode etik yaitu untuk
menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para
anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu
profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan diatas
keuntungan pribadi, dan menentukan baku standarnya sendiri. Fungsi kode etik
profesi yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip
profesionalitas yang digariskan, sebagai sarana control social bagi masyarakat atas
profesi yang bersangkutan, dan mencegah campur tangan pihak di laur organisaasi
profesi tetang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.Sanksi pelanggaran kode
etik profesi adalah sanksi moral dan sanksi yang dikeluarkan dari organisasi.

54

B. Alasan Pentingnya Kode Etik Bagi Guru

Secara umum, kode etik ini diperlakukan dengan beberapa alasan, antara
lain seperti berikut ini;

1. Untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang
telah ditetapkan berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dari para
pelaksana, sehingga dapat menjaga dan meningatkan stabilitas internal dan
eksternal pekerjaan.

3. Melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal adanya kasus-
kasus penyimpangan tindakan. melindungi anggota masyarakat dari praktek-
praktek yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

C. Tujuan Perumusan Kode Etik Guru
Tujuan perumusan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan

anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. R.Hermawan (1979)
menjelaskan tujuan mengadakan kode etik adalah:

1. untuk menjunjung tinggi martabat profesinya.
2. untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya
3. untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesinya
4. untuk meningkatkan mutu profesi
5. untuk menuningkatkan mutu organisasi profesi.

D. Prinsip-Prinsip Kode Etik Guru
Di bawah ini prinsip-perinsip dari kode etik sebagi berikut:
1. Prinsip Tanggung Jawab.
Seorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak
yang ditimbulkan dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di
sekitarnya.
2. Prinsip Keadilan.

55

Prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa
merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut.
3. Prinsip Otonomi.
Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan
kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya.
4. Prinsip Integritas Moral.
Seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk
menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat

E. Rumusan Kode Etik Guru
Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang

berlaku dan mengikat para anggota.Penetapan kode etik lazim dilakukan pada
suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak
boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh
orang orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota profesinya dari
organisasi tersebut. Dengan demikian, orang orang yang bukan anggota profesi
tidak dapa dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut. Bagi guru guru di
indonesia, PGRI merupakan wadah bagi yang mempunyai jabatan profesi guru,
sebagai perwujudan cita-cita perjuangan bangsa. PGRI didirikan di Surakarta pada
tanggal 25 november 1945.

Kode etik guru indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri
oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah
air, pertama dalam kongres XIII di Jakarta tahun 1973 kemudian di sempurnakan
dalam kongres PGRI XVI tahun 1989 juga di Jakarta. Kode etik guru indonesia
yang telah disempurnakan tersebut ialah:

Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian
terhadap Tuhan YME, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru
indonesia yang berjiwa pancasila dan setia pada undang undanh dasar 1945, turut
bertanggung jawab atas terwujudnya cita cita proklamasi kemerdekaan republik
indonesia 17 agustus 1945.

56

F. Manfaat Kode Etik Bagi Guru
Organisasi profesi guru membentuk kode etik untuk menjaga dan

meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam melaksanakan tugas
profesi.Penegakkan kode etik dilakukan oleh dewan kehormatan guru. Dewan
kehormatan guru dibentuk oleh untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan
memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh
guru.Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehomartan.

Fungsi adanya kode etik adalah untuk menjaga kredibilitas dan nama baik
guru dalam menyandang status pendidik. Dengan demikian, adanya kode etik
tersebut diharapkan para guru tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap
kewajibannya. Jadi substansi diberlakukannya kode etik kepada guru sebenarnya
untuk menambah kewibawaan dan memelihara image profesi guru tetap baik.

G. Kode Etik Guru

Persatuan Guru Republik Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah
merupakan suatu bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan
tanah Air serta kemanusiaan pada umumnya dan Guru Indonesia yang berjiwa
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 merasa ikut bertanggung jawab atas
terwujudnya cia cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus
1945, maka Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya sebagai guru
dengan mempedomani dasar dasar sebagai berikut :

1. Guru berbakti membimbing anak anak didik seutuhnya untuk membentuk
manusia pembangunan yang ber-Pancasila

2. Guru menghormati hak individu, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa dari anak didiknya masing masing.

3. Guru menghormati dan membimbing kepribadian anak didiknya
4. Guru melatih anak didik memecahkan masalah-masalah dan membina daya

kreasinya agar dapat menunjang masyarakat yang sedang membangun.

57

5. Guru membantu sekolah di dalam usaha menanamkan pengetahuan
keterampilan kepada anak didik.

6. Guru menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan anak didiknya
masing masing.

7. Guru hendaknya fleksibel didalam menerapkan kurikulum sesuai dengan
kebutuhan anak didik masing masing.

8. Guru memberi pelajaran di dalam dan di luar sekolah berdasarkan kurikulum
dan berlaku secara baik tanpa membeda bedakan jenis kelamin dan posisi
social orang tua muridnya.

9. Komunikasi guru dan anak didik di dalam dan di luar sekolah dilandasi pada
kasih sayang.

10. Untuk berhasilnya pendidikan , guru harus mengetahui keperibadiananak dan
latar belakang keluarganya.

11. Komunikasi hanya diadakan semata mata untuk kepentingan pendidikan anak
anak didik.

12. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah sehingga anak didik betah
berada dan belajar di sekolah

13. Guru menciptakan hubungan baik dengan orang tua sehingga dapat terjalin
pertukaran informasi timbal balik untuk kepentingan anak didik.

14. Guru senantiasa menerima dengan dada lapang setiap keritik membangun yang
disampaikan orang tua murid /masyarakat terhadap kehidupan sekolahnya.

15. Guru memperluas pengetahuan masyrakat mengenai profesi keguruan.
16. Guru menyebarkan dan turut merumuskan program penidikan kepada dan

dengan masyarakat sekitarnya, sehingga sekolah tersebut berfungsi sebagai
pusat pembinaan dan pengembangan kebudayaan di tempat itu.
17. Guru harus berperan agar dirinya dan sekolahnya dapat berfungsi sebagai
pembaharu bagi kehidupan dan kemajuan daerahnya.
18. Guru turut berama sama masyarakat sekitarnya di dalam berbagai aktivitas.
19. Guru mengusaha kan terciptanya kerja sama yang sebaik baiknya antara
sekolah, orang tua murid, dam masyrakat bagi kesempatan usaha pendidikan
atas dasar kesadaran bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama
antara pemerintah, orang tua murid dan masyarakat.

58

H. Sanksi Pelanggar Kode Etik
Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakana

Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan
dengan profesi guru.

Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran
ringan, sedang, dan berat.
1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran

terhdap Kode Etik Guru Indonesia menjadi wewenang Dewan Kehormatan
Guru Indonesia.
2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak
bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan
perundang-undangan.
3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.
4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan
kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan
martabat profesi guru.
5) Siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia
wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi
guru, atau pejabat yang berwenang.
6) Setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan
organisasi profesi guru dan/atau penasihat hukum sesuai dengan jenis
pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

59

Contoh Kasus Pelanggaran :

1) Guru memposisikan diri sebagai penguasa yang memberikan sanksi dan
mengancam murid apabila melanggar peraturan atau tidak mengikuti
kehendak guru.

2) Guru tidak memahami sifat-sifat yang khas / karakteristik pada anak
didiknya.

3) Guru memperlakukan peserta didiknya secara tidak tepat sehingga
membentuk prilaku yang menyimpang.

4) Tidak memahami peserta didiknya sesuai dengan proses perkembangan
anak, sehingga dalam melakukan bimbingan dan pembinaan sering
menimbulkan kecelakaan pendidikan.

5) Guru tidak mampu mengembangkan strategi, metode, media yang tepat
dalam pembelajaran disebabkan tidak memahami tingkah laku peserta
didiknya.

6) Guru tidak menunjukan kejujuran sehingga tidak pantas untuk ditiru.
misalnya : memanipulasi nilai. mencuri waktu mengajar, pilih kasih.

7) Tidak mengajar sesuai dengan bidangnya sehingga melakukan kesalahan
secara keilmuan.

8) Guru tidak mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orang tua
sehingga orangtua tidak tahu kemajuan belajar anak.

9) Guru tidak menumbuhkan rasa kepercayaan dan penghargaan atas diri
peserta didiknya, sehingga mematikan kreatifitas si anak.

10) Hubungan antar guru yang tidak harmonis. misal : saling menjatuhkan.

Adapun Sanksi-Sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran Kode Etik tersebut :
1. Teguran
2. Peringatan tertulis
3. Penundaan pemberian hak guru
4. Penurunan Pangkat
5. Pemberhentian dengan hormat
6. Pemberhentian tidak dengan hormat

60

Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru,
karena

1. Melanggar sumpah dan janji jabatan.
2. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
3. Melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau

lebih secara terus menerus.

61

BAB VI

KINERJA GURU PROFESIONAL

A. Hakikat Kinerja
1. Pengertian Kinerja
Menurut A. A Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) kinerja berasal dari
kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi
sesungguhnya yang dicapai seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja)
adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang
diberikan kepadanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Malayu S.P Hasibuan
(2006: 94) yang menyatakan bahwa “Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil
kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan
kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan
waktu”. Hadari Nawawi, (2006: 66-67) mengartikan kinerja sebagai apa yang
dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-
tugas pokoknya.
Dari beberapa Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan di atas,
mencoba mengambil kesimpulan tentang kinerja. Kinerja merupakan hasil
pekerjaan atau prestasi kerja yang diperlihatkan dalam melaksanakan tugas-
tugasnya berdasarkan kemampuannya, dalam hal ini guru.
Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) butir 1 tentang
Guru dan Dosen dinyatakan bahwa, “Guru adalah pendidik profesional dengan
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Sedangkan
menurut Suparlan (2006: 10), Guru adalah seseorang yang memiliki tugas
sebagai fasilitator agar siswa dapat belajar dan atau mengembangkan potensi
dasar dan kemampuannya secara optimal, melalui pendidikan sekolah, baik
yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau swasta.

62

Guru memiliki posisi yang sangat penting dalam penentuan keberhasilan
pembelajaran karena guru yang mengelola proses pembelajaran secara
langsung dari proses awal hingga akhir di mana proses pembelajaran
merupakan inti dari proses pendidikan. Kedudukan guru yang strategis ini
kemudian diperlukan perwujudannya melalui kinerja guru. Martinis Yamin dan
Maisah (2010: 87) mengemukakan definisi kinerja guru sebagai perilaku atau
respon yang memberikan hasil yang mengacu kepada apa yang mereka
kerjakan ketika dia menghadapi suatu tugas.

Kinerja seorang guru akan tampak pada situasi dan kondisi kerja sehari-
hari. Kinerja dapat dilihat dalam aspek kegiatan menjalankan tugas dan kualitas
dalam menjalankan tuugas tersebut. Dengan memandang tugas utama seorang
guru adalah mengajar, maka kinerja guru dapat terlihat pada kegiatan guru saat
mengajar pada proses pembelajaran. Kinerja guru adalah kemampuan dan
usaha guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam
perencanaan program pengajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan
evaluasi hasil pembelajaran (Depdiknas, 2008: 21).

Menurut Nana Sudjana (2004: 19), kinerja guru sebagai pengajar dapat
dilihat dari kemampuan atau kompetensinya melaksanakan tugas tersebut.
Kemampuan yang berhubungan dengan tugas guru sebagai pengajar dapat
diguguskan ke dalam empat kemampuan, yakni merencanakan proses belajar
mengajar, melaksanakan dan mengolah proses belajar mengajar, menilai
kemajuan proses belajar mengajar, menguasai bahan pelajaran. Sejalan dengan
Nana Sudjana, P2TK Ditjend Dikti dalam Mulyasa (2008: 20) menguraikan
tugas guru sebagai pengajar kedalam tiga kegiatan yang mengandung
kemampuan mengajar yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan
pembelajaran yang mendidik, dan menilai proses dan hasil pembelajaran.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas mencoba mengambil kesimpulan
tentang kinerja guru. Kinerja guru adalah hasil dan kemampuan guru dalam
melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan kemampuannya.
Dalam an ini, kinerja guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah
hasil kerja yang dicapai guru berdasarkan kemampuannya dalam menjalankan
proses pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik dan kompetensi
profesional.

63

2. Kinerja guru sebagai pribadi
Ryans dalam Rusdiana (2014: 114) mengklasifikasikan karakteristik guru

dalam empat kluster dimensi guru, yaitu:
1. Kreatif
2. Dinamis
3. Terorganisasi
4. Kehangatan

Belum maksimalnya pengelolaan proses belajar mengajar dikelas
mengindikasikan kinerja mengajar guru perlu mendapatkan perhatian,
perbaikan.

3. Kinerja guru (Teaching Performance)
Kinerja mengajar merupakan suatu yang dicapai, prestasi yang

diperlihatkan, atau kemampuan kerja seseorang dalam melakukan
pembelajaran. Kinerja mengajar sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang
atau kelompok orang dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan wewenang
dan tangggung jawabnya sebagai pendidik dalam upaya mencapai tujuan
pendidikan yang telah ditetapkan.
1) Merencanakan pembelajaran

Proses belajar mengajar perlu direncanakan agar dalam pelaksanaan
pembelajaran berlangsung dengan baik dan dapat mencapai hasil yang
diharapkan. Setiap perencanaan selalu berkenaan dengan pemikiran tentang
hal-hal yang akan dilakukan.

Dengan demikian, kinerja guru dalam merencanakan pembelajaran
meliputi indikator:
a) merumuskan tujuan pengajaran;
b) memilih dan mengembangkan bahan pengajaran;

64

c) merencanakan kegiatan belajar mengajar, termasuk di dalamnya
merencanakan pendekatan dan metode pengajaran, langkah-langkah
kegiatan belajar mengajara, alat dan dumber belajar;

d) merencanakan penilaian.

2) Melaksanakan pembelajaran
Pembelajaran atau proses belajar mengajar adalah proses yang

diatur dengan tahapan-tahapan tertentu agar pelaksanaannya mencapai hasil
yang diharapkan. Pelaksanaan pembelajaran dapat dideskripsikan
berdasarkan tiga kegiatan utama, yaitu membuka pembelajaran,
menyampaikan materi pelajaran, dan menutup pembelajaran.

3) Mengevaluasi pembelajaran
Penilaian merupakan usaha untuk memperolah informasi tentang

perolehan belajar siswa secara menyeluruh, baik pengetahuan, konsep,
sikap, nilai, maupun proses. Hal ini dapat digunakan oleh guru sebagai alat
ataupun keputusan yang sangat diperlukan dalam menentukan strategi
mengajar yang tepat dan dalam memperbaiki proses belajar mengajar.
Dalam mengevaluasi ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru, antara
lain melaksanakan pengajaran perbaikan, pengajaran pengayaan, program
akselerasi, pembinaan sikap serta kebiasaan belajar yang baik, dan
peningkatan motivasi belajar.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru
Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah motivasi kerja dan pedagogik

guru. Motivasi kerja akan berpengaruh kepada kinerja mengajar guru karena
motivasi kerja merupakan kondisi yang membangkitkan, mendorong,
mengarahkan, dan memelihara tingkah laku dalam lingkungan kerjanya. Selain
dipengaruhi oleh faktor kinerja, kinerja mengajar guru dapat dipengaruhi oleh
faktor kompetensi pedagogik guru yang bersangkutan.

65

Pendapat lain faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut :
a. Kepribadian dan dedikasi

Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri seseorang sebagai
sistem psikofisik yang menentukan dalam menyesuaikan diri terhadap
lingkungannya dan bersifat unik. Aspek-aspek kepribadian terdiri dari karakter,
temperamen, sikap, stabilitas emosi, responsibilitas dan sosiabilitas.

Kepribadian guru merupakan faktor terpenting dalam menjalankan
kinerjanya, karena hal inilah yang menentukan baik tidaknya ia dalam
mendidik para anak didiknya agar menjadi para generasi penerus bangsa yang
bermanfa’at bagi Negara ini. Semakin baik kepribadian guru maka semakin
tinggi dedikasinya terhadap pelaksanaan tugas dan kewajibannya dalam
mengembangkan mutu pendidikan yang baik dan sesuai harapan.

b. Pengembangan Profesi

Pengembangan profesi guru merupakan hal yang sangat penting untuk
diperhatikan untuk mengantisipasi perubahan dan beratnya tuntutan terhadap
profesi guru. Pengembangan profesi guru menekankan pada penguasaan ilmu
pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya.
Pengembangan kemampuan profesioanalitas guru harus dilakukan secara
berkesinambungan, mengingat masih banyaknya guru-guru yang belum
memberikan totalitas kinerjanya terhadap profesi, lebih-lebih terhadap tujuan
pendidikan yanghendak dicapai.

Upaya meningkatkan profesionalisme guru diantaranya melalui
peningkatan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi
bagi tenaga pengajar. Dengan adanya persyaratan ini, maka guru tidak akan
meremehkan profesi yang dimilikinya dan ia juga akan lebih mumpuni
dibidangnya. Upaya lainnya yaitu melalui sertifikasi, sertifikasi adalah proses
pemberian sertifikat pendidikkepada guru yang telah memenuhi persyaratan
tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan
rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional,yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

66

Selain itu, pengembangan profesi guru dapat juga dilakukan dengan
kegiatan-kegiatan lainnya berupa diskusi masalah an, seminar dan pembinaan
berkala, penulisan buku atau pembuatan bahan ajar, pembuatan media
pembelajaran, workshop, dan juga an-an kegiatan lain yang dapat
meningkatkan mutu profesi guru seperti tindakan kelas atau an
eksperimen. 1[6] Akan tetapi semua kegiatan pengembangan tersebut harus
dilaksanakan sesuai dengan (persyaratan dan harus sesuai dengan tugas dan
fungsi guru dalam kegiatan sekolah.

c. Kemampuan Mengajar
Seorang guru hendaknya memiliki kemampuan untuk melaksanakan

tugas dan fungsinya dengan baik dalam kegiatan mengajar. Mengajar adalah
usaha mengorganisasi lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar bagi
siswa. Kemampuan yang harus dimiliki seorang guru diantaranya adalah
kemampuan dalam perencanaan pengajaran, kemampuan penguasaan materi
yang utuh dan berwawasan serta mempunyai bahan pengayaan terutama pada
bidang-bidang yang menjadi tugasnya, kemampuan menyajikan materi dan
menganalisis materi yang diajarkan serta menghubungkannya dengan konteks
pola pikir dan cara hidup, kemampuan berkomunikasi dengan siswa dan
kemampuan mengevaluasi proses serta hasil yang sedang dan sudah
dilaksanakan serta kemampuan merevisi program pengajaran untuk
mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dengan kemampuan yang
dimiliknya,seorang guru diharapkan dapat memberikan kreasi dan inovasi baru
dalam bidang pendidikan.
d. Antar Hubungan dan Komunikasi

Pentingnya komunikasi bagi organisasi tidak dapat dipungkiri, adanya
komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan
berhasil dan begitu pula sebaliknya. Hubungan dan komunikasi yang baik
membawa konsekwensi terjalinnya interaksi seluruh komponen yang ada
dalam sistem sekolah. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru akan

67

berhasil jika ada hubungan dan komunikasi yang baik dengan siswa sebagai
komponen yang diajar. Untuk itu semakin baik pembinaan hubungan dan
komunikasi dibina maka respon yang muncul semakin baik pula yang pada
gilirannya mendorong peningkatan kinerja.
e. Hubungan dengan Masyarakat

Sekolah merupakan lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan dari
masyarakat lingkungannya, sebaliknya masyarakat pun tidak dapat dipisahkan
dari sekolah sebab keduanya memiliki kepentingan, sekolah merupakan
lembaga formal yang diserahi mandat untuk mendidik, melatih, dan
membimbing generasi muda bagi peranannya di masa depan, sementara
masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan itu.

Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi
antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat
tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan
kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah.
Hubungan sekolah dengan masyarakat ini sebagai usaha kooperatif untuk
menjaga dan mengembangkan saluran informasi dua arah yang efisien serta
saling pengertian antara sekolah, personalia sekolah dengan masyarakat.

Untuk peningkatan mutu pendidikan perlu adanya kerjasama antara
kepala sekolah dan guru dalam hal kinerja guru dalam proses Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM). Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru harus
sesuai dengan materi yang diajarkan serta kondisi siswa yang ada di sekolah
tersebut. Serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, misalnya
buku-buku dan alat peraga.

Di sisi lain Selain metode pembelajaran, perlunya kerjasama yang baik
antara pihak sekolah dan masyarakat/wali murid dalam peningkatan prestasi
siswa. Jika ada masalah yang timbul yang berkenaan dengan siswa, misalnya
penurunan hasil belajar siswa, perrlu adanya pemecahan masalah bersama
antara pihak sekolah dan masyarakat/wali murid.

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kerjasama
antara sekolah dan masyarakat, tetapi kerjasama harus dilakukan antara sekolah
dengan pemerintah terkait. Pemerintah harus membuat kurikulum yang dapat
mencakub seluruh aspek pendidikan yang ada di Indonesia, karena kondisi

68

pendidikan di kota, desa dan pedalam tidak sama. Kerjasama antarra sekolah
dan pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan harus ditunjang dengan
sarana dan prasarana yang baik pula. Peran masyarakat dalam hal ini adalah
menjadi pengawas serta mendukung program-program sekolah dan pemerintah
dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

f. Kedisiplinan

Disiplin adalah ketaatan dan ketepatan pada suatu aturan yang
dilakukan secara sadar tanpa adanya dorongan atau paksaan pihak lain atau
suatu keadaan di mana sesuatu itu berada dalam tertib, teratur dan semestinya
serta tiada suatu pelanggaran-pelanggaran baik secara langsung maupun tidak
langsung.

Kedisiplinan yang baik ditunjukan guru dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya akan memperlancar pekerjaan guru dan memberikan perubahan
dalam kinerja guru ke arah yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kondisi ini bukan saja berpengaruh pada pribadi guru itu sendiri dan tugasnya
tetapi akan berimbas pada komponen lain sebagai suatu cerminan dan acuan
dalam menjalankan tugas dengan baik dan menghasilkan hasil yang
memuaskan.

g. Kesejahteraan

Faktor kesejahteraan menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap
kinerja guru di dalam meningkatkan kualitasnya sebab semakin sejahteranya
seseorang makin tinggi kemungkinan untuk meningkatkan kerjanya.

h. Iklim Kerja

Iklim kerja adalah hubungan timbal balik antara faktor-faktor pribadi,
sosial dan budaya yang mempengaruhi sikap individu dan kelompok dalam
lingkungan sekolah yang tercermin dari suasana hubungan kerjasama yang
harmonis dan kondusif antara Kepala Sekolah dengan guru, antara guru dengan
guru yang lain, antara guru dengan pegawai sekolah dan keseluruhan
komponen itu harus menciptakan hubungan dengan peserta didik sehingga
tujuan pendidikan dan pengajaran tercapai. Terbentuknya iklim yang kondusif

69

pada tempat kerja dapat menjadi faktor penunjang bagi peningkatan kinerja
sebab kenyamanan dalam bekerja membuat guru berpikir dengan tenang dan
terkosentrasi hanya pada tugas yang sedang dilaksanakan.

Sementara Syafri Mangkuprawira dan Aida Vitayala dalam Martinis
Yamin dan Maisah (2010: 129-130) mengemukakan bahwa kinerja guru
dipengaruhi oleh faktor intrinsik guru (personal/individu) atau SDM dan faktor
ekstrinsik, yaitu kepemimpinan, sistem, tim, dan situasional. Uraian dari faktor-
faktor tersebut adalah sebagai berikut:
a. Faktor personal/individual, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan,

kemampuan (ability), kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki
oleh tiap individu guru.
b. Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan team leader dalam
memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja kepada guru.
c. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh
rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan,
dan keeratan anggota tim.
d. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja yang diberikan oleh
pimpinan sekolah, proses organisasi (sekolah) dan kultur kerja dalam
organisasi (sekolah).
e. Faktor kontektual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan lingkungan
eksternal dan internal.

Senada Sesuai dengan pendapat diatas, Gibson (1993: 52) menyatakan
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada tiga kelompok, yaitu:
a. Faktor individu, yaitu meliputi: kemampuan dan keterampilan (ability), latar

belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, umur, etnis, jenis kelamin.
b. Faktor organisasi, yang meliputi: sumber daya, kepemimpinan, imbalan,

struktur, desain pekerjaan
c. Faktor psikologis, yang meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar,

motivasi.
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja guru

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam diri guru (intrinsik)
maupun dari luar guru (ekstrinsik). Faktor intrinsik terdiri dari faktor individu dan

70

faktor psikologis. Sedangkan faktor ekstrinsik terdiri dari faktor organisasi dan
faktor situsional.

C. Keterampilan Mengajar Guru Profesional
Melaksanakan proses belajar mengajar merupakan tahap pelaksanaan

program yang telah disusun. Dalam kegiatan ini kemampuan yang dituntut adalah
keaktifan guru menciptkan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar sesuai
dengan rencana yang telah disusun. Guru harus dapat mengambil keputusan atas
dasar penilaian yang tepat, apakah kegitan belajar mengajar sudah dianggap cukup,
apakah metodenya diubah, apakah kegiatan yang lalu perlu diulang ketika siswa
belum dapat mencapai tujuan pembelajaran. Pada tahap ini, disamping
pengetahuan teori belajar mengajar, pengetahuan tentang siswa, guru memerlukan
pula kemahiran dan keterampilan teknik belajar, misalnya prinsip-prinsip
mengajar, penggunaan alat bantu pengajaran, penggunaan metode mengajar, dan
keterampilan menilai hasil belajar siswa.
1. Kinerja Inovatif Guru

Kinerja seseorang tampak pada situasi dan kondisi kerja sehari-hari.
Kinerja dapat dilihat dalam aspek ciri-ciri kegiatan dalam menjalankan tugas
dan cara melaksanakan kegiatan/tugas tersebut. Pada dasarnya, kinerja adalah
akumulasi dari tiga elemen yang saling berkaitan, yaitu keterampilan, upaya,
dan sifat-sifat keadaan eksternal. Keterampilan dasar yang dibawa oleh seorang
guru ke tempat pekerjaan dapat berupa pengetahuan, kemampuan, kecakapn
interpersonal, dan kecakapan teknis.
2. Beban kerja guru

a. Beban kerja guru dalam Undang-undang Guru dan Dosen No.14 Tahun
2005
Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD) No.14 tahun 2005 mengatur
beban kerja guru, pasal 35 (1) , yakni beban kerja guru mencakup
kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, Dalam UUGD pasal
1 ayat 1 guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

71

Berdasarkan pasal tersebut, tugas guru tidak hanya mengajar di kelas,
tetapi juga mendidik, membimbing, mengarahkan, menilai, dan
mengevaluasi. Dalam melaksanakan pembelajaran, juga perlu
perencanaan yang matang, tidak sekedar masuk kelas. Selain itu, guru
perlu mengembangkan profesi dengan melakukan an tindakan kelas
ataupun melakukan inovasi pembelajaran. melaksanakan pembelajaran,
menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik,
serta melaksanakan tugas tambahan. Dalam pasal berikutnya disebutkan
, beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sekurang-
kurangnya 24 ( dua puluh empat ) jam tatap muka dan sebanyak-
banyaknya 40 ( empat puluh) jam tatap muka dalam 1(satu) minggu (
pasal 2).

b. Beban Kerja Guru dalam PP No. 16 tahun 2009
Dalam Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional
guru dan angka kreditnya, disebutkan bahwa pengembangan keprofesian
berkelanjutan meliputi: pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya
inovatif.

c. Amandemen Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005
Semangat awal Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) dibuat

untuk mengukuhkan bahwa jabatan guru adalah profesional. Dalam
UUGD pasal 1 ayat 1 guru adalah pendidik profesional dengan tugas
utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,
dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan pasal tersebut, tugas guru tidak hanya mengajar di
kelas, tetapi juga mendidik, membimbing, mengarahkan, menilai, dan
mengevaluasi. Dalam melaksanakan pembelajaran, juga perlu perencanaan
yang matang, tidak sekedar masuk kelas. Selain itu, guru perlu
mengembnagkan profesi dengan melakukan an tindakan kelas ataupun
melakukan inovasi pembelajaran.

72

3. Pedoman Perhitungan Beban Kerja Guru Mulai Tahun 2012
Pedoman perhitungan beban kerja guru mulai tahun 2011/ 2012,

diperuntukkan bagi:
a. Semua guru yang telah ataupun yang belum bersertifikasi Semua guru,

baik yang telah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat harus
memenuhi jam wajib mengajar minimal, yakni 24 jam.
b. Khusus untuk guru yang mendapat tugas tambahan

Khusus untuk yang mendapat tugas tambahan, pemenuhan jam
disesuaikan dengan PP 74 tahun 2008. Pada pedoman penghitungan beban
kerja guru yang diterbitkan dirjen PMPTK berkaitan dengan tugas tambahan
guru dijelaskan sebagai berikut :
1) Tugas kepala sekolah ekuivalen dengan 18 jam , sehingga minimal wajib

mengajar 6 jam.
2) Tugas sebagai wakil kepala sekolah ekuivalen dengan 12 jam sehingga

minimal wajib mengajar 12 jam.
3) Tugas sebagai kepala perpustakaan ekuivalen dengan 12 jam sehingga

minimal wajib mengajar 12 jam.
4) Tugas sebagai kepala Laboraturium ekuivalen dengan 12 jam, sehingga

minimal wajib mengajar 12 jam.
5) Tugas sebagai kepala ketua jurusan program keahlian ekuivalen dengan 12

jam, sehingga minimal wajib mengajar 12 jam.
6) Tugas sebagai kepala bengkel ekuivalen dengan 12 jam, sehingga minimal

wajib mengajar 12 jam.
7) Tugas sebagai pembimbing praktik kerja industri ekuivalen dengan 12 jam,

sehingga minimal wajib mengajar 12 jam.
8) Tugas sebagai kepala unit produksi ekuivalen dengan 12 jam, sehingga

minimal wajib mengajar 12 jam.
c. Untuk guru yang sudah sertifikasi

Khusus untuk ketentuan guru yang telah mengikuti kegiatan
sertifikasi, minimal wajib mengajar adalah 24 jam, kecuali yang mendapat
tugas tambahan di atas.

73

D. Indikator Kinerja Guru

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG), meliputi:
1. Rencana pembelajaran (teaching plans and materials) atau disebut dengan RPP

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran),
2. Prosedur pembelajaran (classroom prosedure), dan
3. Hubungan antar pribadi (interpersonal skill) (Depdiknas, 2008: 22).

Indikator penilaian terhadap kinerja guru dilakukan terhadap tiga kegiatan
pembelajaran di kelas, yaitu:
1. Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran

a. Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang
berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan
guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan
pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan silabus dan
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
Unsur/komponen yang ada dalam silabus terdiri dari:
1) Identitas Silabus,
2) Standar Kompetensi (SK)/Kompetensi Inti (KI),
3) Kompetensi Dasar (KD),
4) Materi Pelajaran,
5) Kegiatan pembelajaran,
6) Indikator,
7) Alokasi waktu,
8) Sumber Pembelajaran.

b. Program pembelajaran jangka waktu singkat sering dikenal dengan istilah
RPP, yang merupakan penjabaran lebih rinci dan spesifik dari silabus,
ditandai oleh adanya komponen-komponen:
1) Identitas RPP,
2) Standar Kompetensi (SK)/Kompetensi Inti (KI),
3) Kompetensi Dasar (KD),
4) Indikator,

74

5) Tujuan Pembelajaran,
6) Materi Pembelajaran,
7) Metode Pembelajaran,
8) Langkah-Langkah Kegiatan,
9) Sumber pembelajaran,
10) penilaian.

c. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan

pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas,
penggunaan media dan sumber belajar, dan penggunaan metode serta
strategi pembelajaran.
1) Pengelolaan Kelas

a) Kemampuan menciptakan suasanan kondusif di kelas guna
mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan adalah
tuntutan bagi seorang guru dalam pengelolaan kelas. Kemampuan
guru dalam memupuk kerjasama dan disiplin siswa dapat
diketahui melalui pelaksanaan piket kebersihan, ketepatan waktu
masuk dan keluar kelas, melakukan absebsi setiap akan memulai
proses pembelajaran, dan melakukan pengaturan tempat duduk
siswa.

b) Penggunaan Media dan Sumber Belajar
Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar tidak hanya
menggunakan media yang sudah tersedia seperti media cetak,
media audio, dan media visual. Tetapi kemampuan guru disini
lebih ditekankan pada penggunaan objek nyata yang ada di sekitar
sekolahnya. Dalam kenyaataannya dilapangan guru dapat
memenfaatkan media yang sudah ada (by utilization) seperti
globe, peta, gambar dan sebagainya, atau guru dapat
mendesainkan media untuk kepentingan pembelajaran (by design)
seperti membuat media foro, film, pembelajaran berbasis
komputer, dan sebagainya.

75

c) Penggunaan Metode Pembelajaran
Guru diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode
pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan.
Karena siswa memiliki interes yang sangat heterogen idealnya
seorang guru harus menggunakan multi metode, yaitu
memvariasikan penggunaan metode pembelajaran di dalam kelas
seperti metode ceramah dipadukan dengan tanya jawab dan
penugasan atau metode diskusi dengan pemberian tugas dan
seterusnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan
siswa, dan menghindari terjadinya kejenuhan yang dialami siswa.

d) Evaluasi/Penilaian Pembelajaran
Pada tahap ini seorang guru dituntut memiliki kemampuan dalam
menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan alat-
alat evaluasi, pengolahan, dan penggunaan hasil evaluasi yang
meliputi kegiatan remidial dan kegiatan perbaikan program
pembelajaran. Penilaian hasil belajar mengajar adalah kegiatan
atau cara yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya
tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang telah
dilakukan (Depdiknas, 2008: 22-25).
Ketiga indikator kinerja guru di atas mengukur
kemampuan-kemampuan guru yang harus dikuasai dalam
melaksanakan tugas pokoknya sebagai guru. Dengan demikian
guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat
menguasai kemampuan-kemampuan tersebut dengan baik maka
dapat diindikasikan memiliki kinerja guru yang tinggi.

76

E. Penilaian Kinerja Guru
1. Hakikat Penilaian Kinerja Guru
Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah
penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru
dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya.
2. Tujuan dan Fungsi Penilaian Kinerja Guru
Pada dasarnya sistem penilaian kinerja guru bertujuan:
a. Menentukan tingkat kompetensi seorang guru.
b. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah.
c. Menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam
mekanisme penetapan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru.
d. Menyediakan landasan untuk program pengembangan keprofesian
berkelanjutan bagi guru.
e. Menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta
mempertahankan sifat positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik
untuk mencapai prestasi.
f. Menyediakan dasar dalam sistem peningkatan profesi dan karir guru serta
bentuk penghargaan lainnya.
Dalam konteks peraturan tersebut di atas, penilaian kinerja guru
memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut :
a. Menilai untuk kerja guru dalam menerapkan semua kompetensi yang
diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan
tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah.
b. Menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja
pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang
relevan dengan fungsi sekolah.

77

3. Syarat Sistem Penilaian Kinerja
Untuk memperoleh hasil penilaian yang benar dan tepat, penilaian kinerja

guru harus memenuhi persyaratan berikut:
a. Valid
b. Reliabel
c. Praktis
4. Prinsip Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru

Agar hasil pelaksanaan dan penilaian kinerja guru dapat
dipertanggungjawabkan, penilaian kinerja guru harus memenuhi prinsip-
prinsip berikut:
a. Berdasarkan ketentuan
b. Berdasarkan kinerja
c. Berdasarkan dokumen
d. Dilaksanakan secara konsisten
5. Komponen Penilaian Kinerja Guru

Dalam penilaian kinerja guru beberapa subunsur yang perlu dinilai adalah
sebagai berikut:
a. Penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran

bagi guru mata pelajaran atau guru kelas.
b. Penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksaaan proses pembelajaran bagi

guru mata pelajaran atau guru kelas, meliputi kegiatan merencanakan dan
melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai.
c. Penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan proses pembimbingan
bagi bimbingan konseling/konselor (BK)
d. Penilaian kinerja dalam melaksanaan proses pembimbingan bagi guru
bimbingan konseling/konselor (BK) meliputi kegiatan merencanakan dan
melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi, dan menilai hasil bimbingan
dan melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan.
e. Penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas tambahan yang
relevan dengan fungsi sekolah
f. Pelaksanaan tugas tambahan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu tugas
tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka dan yang tidak
mengurangi jam mengajar tatap muka.

78

BAB VII

SERTIFIKASI GURU

A. Pengertian Sertifikasi

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen
atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai
tenaga professional. Berikut ini pengertian sertifikasi dari beberapa sumber referensi:

Menurut Mulyasa (2007:34), sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang
dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan
pemberian sertifikat pendidik.

Menurut Martinis Yamin (2006:2), sertifikasi adalah pemberian sertifikat
pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan
kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Menurut Masnur Muslich (2007:2), sertifikasi adalah proses pemberian
sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu
kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan
peningkatan kesejahteraan yang layak.

Menurut Shoimin (2013:81), Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat
pendidik kepada guru. Sertifikat pendidikan diberikan kepada guru yang telah
memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk
menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang
Guru dan dosen, Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru
dan dosen.

Sertifikasi pada dasarnya mengacu pada sebuah proses pemberian pengakuan
terhadap suatu profesi tertentu sebagai bukti kelayakan yang bersangkutan untuk
melakukan praktik profesinya. Bagi pendidik, maka sertifikasi merupakan pengakuan

79

terhadap profesi pendidik sekaligus pemberian ijin untuk melaksanakan praktik
mendidik. (https://www.kajianpustaka.com/2017/09/pengertian-tujuan-dan-prosedur-
sertifikasi-guru.html)

B. Landaasan Hukum Sertifikasi Guru

Landasan Hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru
dalam jabatan adalah sebagai berikut (Trianto dkk, 2006:18):

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar

Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
5. Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.I.UM.01.02-

253.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi

bagi Guru dalam jabatan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi

Bagi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.
8. Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan

Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
9. Keputusan Mendiknas Nomor 122/P/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan

Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan melalui Jalur
Pendidikan.

C. Tujuan Sertifikasi Guru

Sertifikasi dalam kerangka makro adalah upaya peningkatan kualitas layanan
dan hasil pendidikan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut (Mulyasa, 2009:34):

1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga

merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.

80

3. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan
menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap
pelamar yang kompeten.

4. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan.
Sedangkan menurut buku panduan dari kemendiknas, sertifikasi bertujuan

untuk hal-hal sebagai berikut (Zulaekha, 2011:11):
1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran

dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan.
3. Meningkatkan martabat guru.
4. Meningkatkan profesionalisme guru.
D. Pelaksanaan, Alur dan Prosedur Sertifikasi Guru

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun
2012, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi
melalui Pelaksanaan sebagai berikut (Rustad, 2012:2):

Pelaksanaan, Alur dan Prosedur Sertifikasi Guru

81

1. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (Pola PSPL)

Sertifikasi guru pola PSPL didahului dengan verifikasi dokumen. Peserta
sertifikasi guru pola PSPL sebagai berikut:

a. Guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan
tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan
dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan
golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif
setara dengan golongan IV/b.

b. Guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari
perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi
yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan paling rendah
IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan
IV/b.

c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang sudah memiliki kualifikasi
akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang
kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas bimbingan dan

82

konseling dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka
kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
d. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang
sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi
terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan
tugas kepengawasan dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi
angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau.
e. Guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang
memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c (melalui in
passing).

2. Penilaian Portofolio (Pola PF)

Sertifikasi guru pola PF dilakukan melalui penilaian dan verifikasi terhadap
kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian
portofolio mencakup:

a. kualifikasi akademik,
b. pendidikan dan pelatihan,
c. pengalaman mengajar,
d. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
e. penilaian dari atasan dan pengawas,
f. prestasi akademik,
g. karya pengembangan profesi,
h. keikutsertaan dalam forum ilmiah,
i. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan
j. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Peserta Sertifikasi pola Portofolio adalah guru dan guru yang diangkat
dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan
akademik dan administrasi serta memiliki prestasi dan kesiapan diri. Sementara itu,
bagi guru yang telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi namun
tidak memiliki kesiapan diri untuk mengikuti sertifikasi melalui pola PF,

83

dibolehkan mengikuti sertifikasi pola PLPG setelah lulus Uji Kompetensi Awal
(UKA).

3. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) merupakan pola sertifikasi
dalam bentuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Rayon LPTK untuk
memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Beban
belajar PLPG sebanyak 90 jam pembelajaran selama 10 hari dan dilaksanakan
dalam bentuk perkuliahan dan workshop menggunakan pendekatan pembelajaran
aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM).

Perkuliahan dilaksanakan untuk penguatan materi bidang studi, model-model
pembelajaran, dan karya ilmiah.Workshop dilaksanakan untuk mengembangkan,
mengemas perangkat pembelajaran dan penulisan karya ilmiah. Pada akhir PLPG
dilaksanakan uji kompetensi. Peserta sertifikasi pola PLPG adalah guru yang
bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling
atau konselor, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan
pendidikan yang memilih: (1) sertifikasi pola PLPG, (2) pola PF yang
berstatus tidak mencapai passing grade penilaian portofolio atau tidak lulus
verifikasi portofolio (TLVPF), dan (3) PSPL tetapi berstatus tidak memenuhi
persyaratan (TMP) yang lulus UKA.

4. Mekanisme Sertifikasi Guru

Mekanisme pelaksanaan sertifikasi guru, ada dua macam pelaksanaan
sertifikasi guru, yaitu:

a. Penilaian portofolio bagi guru dalam jabatan, dan

Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui penilaian
portofolio. Penilaian portofolio tersebut merupakan pengakuan
atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian
terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

84

1) kualifikasi akademik;
2) pendidikan dan pelatihan;
3) pengalaman mengajar;
4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
5) penilaian dari atasan dan pengawas;
6) prestasi akademik;
7) karya pengembangan profesi;
8) keikutsertaan dalam forum ilmiah;
9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial;
10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Guru yang memiliki nilai portofolio di atas batas minimal
dinyatakan lulus penilaian portofolio dan berhak menerima
sertifikat pendidik. Bagi guru yang hasil penilaian portofolionya memperoleh
nilai kurang sedikit dari batas minimal diberi kesempatan untuk
melengkapi portofolio. Setelah lengkap guru dinyatakan lulus
dan berhak menerima sertifikat pendidik.

b. Melalui Pendidikan Profesi Guru bagi calon guru

Bagi guru yang memperoleh nilai jauh di bawah batas minimal
lulus wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi
guru yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Pada akhir diklat
profesi guru, dilakukan ujian dengan materi uji mencakup 4
kompetensi guru. Bagi guru yang lulus ujian berhak menerima sertifikat
pendidik, dan guru yang belum lulus diberi kesempatan untuk mengulang
materi diklat yang belum lulus sebanyak 2 kali kesempatan.

5. Permasalah Sekitar Sertifikasi Guru

Permasalahan yangterkait dengan sertifikasi guru untuk lebih komunikatif
disajikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

85

1) Apa yang harus dilakukan guru dengan
portofolio yang dimiliki ?

Portofolio yang sudah didokumentasikan guru dirangkum dalam suatu

format instrumen portofolio. Instrumen tersebut sudah disiapkan dan akan

didistribusikan kepada guru melalui Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota. Instrumen portofolio diisi guru dengan sejujur-

jujurnya sesuai dengan perjalanan profesionalitas guru dan dilampiri

dengan bukti fisik yang telah disahkankeasliannya.

2) Siapa yang mengesahkan dokumen portofolio?

Dokumen portofolio disahkan oleh kepala sekolah dan
pengawas sekolah tempat guru mengajar. Untuk Kepala Sekolah
berkas portofolio disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk.

3) Bagaimana kalau semua dokumen portofolio hilang atau rusak?

Karena penilaian portofolio berdasarkan dokumen yang
diterima, maka harus ada bukti yang dilampirkan. Apabila
dokumen tersebut hilang, maka guru harus mencari bukti lain
dari sumber yang mengeluarkan dokumen tersebut.
Dokumen yang rusak dapat difotokopi dan disahkan oleh
lembaga yang mengeluarkan dokumen tersebut atau pejabat
yang ditunjuk.

4) Apakah penilaian portofolio sama dengan penilaian angka kredit
jabatan fungsional untuk kenaikan pangkat guru?

Ada hal-hal yang sama, ada juga yang berbeda seperti skala
penilaian dan bobot untuk masing-masing komponen berbeda
dengan penilaian angka kredit jabatan.

86

5) Apakah setiap komponen yang mendeskripsikan profesionalitas guru
itu harus ada. Kalau salah satu tidak ada, tapi dipenuhi dengan
komponen lainnya, bagaimana ?

Seorang guru yang profesional harus memenuhi seluruh
komponen yang disebutkan di point 1 (Prosedur dan
Mekanisme Sertifikasi Guru) di atas. Komponen kualifikasi
akademik; pendidikan dan pelatihan; pengalaman mengajar;
perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran; dan penilaian dari
atasan dan pengawas merupakan komponen yang utama dalam
sertifikasi. Jadi semua komponen harus dipenuhi.

6) Apa yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan profesi guru?

Pendidikan dan pelatihan profesi guru (Diklat Profesi
Guru/DPG) merupakan program pendidikan dan pelatihan yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki otoritas
untuk melaksanakan sertifikasi guru bagi peserta sertifikasi yang
belum lulus penilaian portofolio.

7) Pada akhir pendidikan dan pelatihan profesi guru, peserta sertifikasi
harus mengikuti ujian, apa yang diujikan ?

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan profesi guru diakhiri
dengan ujian yang mencakup kompetensi guru dibidang
pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional

8) Apa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik?

Kompetensi pedagogik meliputi:

a) Pemahaman terhadap peserta didik, dengan indikator
esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan

87

prinsip-prinsip perkembangan kognitif dan kepribadian dan
mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik
b) perancangan pembelajaran, dengan indikator esensial:
memahami landasan kependidikan; menerapkan teori
belajar dan pembelajaran; menentukan strategi
pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik,
kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta
menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi
yang dipilih
c) pelaksanaan pembelajaran dengan indikator esensial:
menata latar (setting) pembelajaran; dan melaksanakan
pembelajaran yang kondusif.
d) perancangan dan pelaksanaan evaluasi hasil belajar, dengan
indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi
(assesment) proses dan hasil belajar secara
berkesinambungan dengan berbagai metode; menganalisis
hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan
tingkat ketuntasan belajar (mastery learning); dan
memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan
kualitas program pembelajaran secara umum
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimilikinya, dengan indikator esensial: memfasilitasi
peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik;
dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai
potensi nonakademik.

9) Apa yang dimaksud dengan kompetensi profesional?

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi
pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup
penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan
substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan
terhadap stuktur dan metodologi keilmuannya.

88

Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi
memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada
dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep dan
metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi
ajar; memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait;
dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan
sehari-hari. Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator
esensial menguasai langkah-langkah pene-litian dan kajian kritis
untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi. Banyak ahli pendidikan
yang memberikan koreksi seharusnyalebih cocok digunakan istilah kompetensi
akademik. Kompetensi professional adalah untuk keempat kompetensi
guru tersebut di atas.

10) Apa yang dimaksud dengan kompetensi sosial?

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk
berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik,
sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta
didik, dan masyarakat sekitar. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara
efektif denganpeserta didik, memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara
efektif dengan peserta didik. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif
dengansesama pendidik dan tenaga kependidikan. Mampu berkomunikasi dan
bergaul secara efektif dengan orangtua/wali peserta didik dan masyarakat
sekitar.

11) Apa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian?

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang
mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif,
dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan
berakhlak mulia.

Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial:
bertindak sesuai dengan norma hukum; bertindak sesuai dengan

89

norma sosial; bangga sebagai guru; dan memiliki konsistensi
dalam bertindak sesuai dengan norma.
Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial:
menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik
dan memiliki etos kerja sebagai guru.
Kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan
tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik,
sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam
berpikir dan bertindak.

Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial:
memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta
didik dan memiliki perilaku yang disegani.
Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator
esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan
taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang
diteladani peserta didik.

12) Bagaimana proses pengumuman sertifikasi guru?

Hasil penilaian portofolio dan diklat profesi guru oleh Rayon
LPTK dikirimkan ke Panitia Sertifikasi Tingkat Kabupaten/Kota
untuk diinformasikan ke guru peserta sertifikasi.

13) Apakah guru boleh mendapatkan sertifikat lebih dari satu?

Seseorang dapat memperoleh lebih dari satu sertifikat pendidik,
namun hanya dengan satu nomor registrasi dari Departemen
Pendidikan Nasional.

14) Apa yang akan dilakukan seorang guru setelah memperoleh sertifikat
pendidik?

Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik harus terus
melakukan peningkatan kompetensinya melalui berbagai

90

kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas guru berkelanjutan
(continous professioal development). Hal ini harus berlangsung
secara berkesinambungan, karena prinsip mendasar adalah guru
harus merupakan a learning person, belajar sepanjang hayat
masih dikandung badan. Sebagai guru profesional dan telah
menyandang sertifikat pendidik, guru berkewajiban untuk terus
mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru.
Pembinaan profesi guru secara terus menerus (continuous
professional development) menggunakan wadah guru yang sudah
ada, yaitu kelompok kerja guru (KKG) untuk tingkat SD dan
musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) untuk tingkat sekolah
menengah di P4TK, di perguruan tinggi dan di tempat lain yang
merupakan wahana pemeliharaan dan peningkatan kompetensi.
Aktifitas guru di KKG/MGMP tidak saja untuk menyelesaikan
persoalan pengajaran yang dialami guru dan berbagi pengalaman
mengajar antar guru, tetapi juga untuk mengembangkan kontak
akademik dan melakukan refleksi diri.

15) Siapa pemberi sertifikat ?

Yang memberi sertifikat adalah Perguruan Tinggi yang
menyelenggarakan sertifikasi guru.

16) Berapa lama berlakunya sertifikat pendidik ?

Sertifikat pendidik yang diperoleh guru berlaku sepanjang yang
bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

17) Apa saja kewajiban guru sebagai tenaga profesional?

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

91

a) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses
pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi
hasil pembelajaran;

b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik
dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

c) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi
fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial
ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

d) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum,
dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan

e) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

18) Bolehkah seorang guru memiliki lebih dari satu sertifikat pendidik?

Boleh, jika ada kesempatan. Namun nomor registrasi dan
tunjangan profesinya hanya 1.

19) Jika tidak lulus ujian diklat profesi, apa yang harus dilakukan seorang
guru ?

Guru yang yang tidak lulus ujian diklat profesi harus
meningkatkan kompetensinya melalui belajar mandiri,
pertemuan MGMP, atau pelatihan yang diselenggarakan oleh
Dinas, PMPTK, atau lembaga lain (remedial program). Setelah
siap maka guru diberi kesempatan dua kali untuk ujian ulangan.

20) Apa fungsi Pengawas dalam sertifikasi guru?

Bersama dengan kepala sekolah, Pengawas berperan sebagai
evaluator atau penilai bagi guru dalam hal melaksanakan
pembelajaran, kompetensi kepribadian, dan sosial dengan
menggunakan format yang telah disiapkan.

92

21) Penilaian atasan dan pengawas, bolehkah kepala sekolah saja atau
harus keduanya?

Instrumen penilaian dari atasan dan pengawas harus diisi oleh
keduanya dalam satu format instrumen.

22) Apa peran LPMP dan P4TK dalam sertifikasi guru?

Peran LPMP dan P4TK dalam sertifikasi guru:

a) menjadi salah satu sumber informasi sertifikasi guru,
b) melakukan sosialisasi sertifikasi kepada guru,
c) LPMP mengolah data peserta dan menganalisis hasil

sertifikasi guru sebagai bahan kebijakan pembinaan guru
pasca sertifikasi,
d) P4TK melakukan pembinaan guru pasca sertifikasi,
Widyaiswara pada LPMP dan P4TK yang memenuhi persyaratan
dapat mendaftarkan sebagai asesor di LPTK setempat yang
ditetapkan menyelenggarakan sertifikasi.

23) Apa yang dimaksud dengan portofolio?

Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan
pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan
tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Jadi
portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional
guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang
mencerminkan rekam jejak profesionalitas guru selama
mengajar yang mencakup jenis-jenis seperti pada pertanyaan
di atas. (https://kumpul4ntul1s4n.wordpress.com/2011/09/12/prosedur-dan-
mekanisme-sertifikasi-guru/)

93

E. Tunjangan Profesi Guru

Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki
sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Pencairan tunjangan
dilakukan dalam 4 tahap atau bisa disebut per triwulan. Latar belakang pemberian
tunjangan profesi guru yaitu pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga
profesional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah pada jalur pendidikan formal.

Sebagai pendidik profesional, guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.Untuk itu, guru berhak memperoleh
penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial terkait
dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar
prestasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
Pasal 17 menjelaskan bahwa tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya
personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan di antaranya adalah biaya
personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal.

Dalam peraturan pemerintah tersebut disebutkan bahwa salah satu biaya
personalia satuan pendidikan adalah tunjangan profesi guru.Tunjangan Profesi Guru
bersifat tetap selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru dengan
memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dana untuk pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNSD bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme dana transfer daerah.

94

DAFTAR PUSTAKA

Mahmud. 2010. Psikologi Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia.
Martinis, Yamin. 2006. Sertifikasi Profesi keguruan di Indonesia. Jakarta: Gaung
Persada Press.
Mulyasa. 2007. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Muslich, Mansur. 2007. Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik. Jakarta:

Bumi Akasara.
Nurdin, Muhammad. 2004. Kiat Menjadi Guru Profesional. Jogjakarta: Ar-Ruz Media.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007

Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.
16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru.
(http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/permenpan-rb/file/277-permenpan-
2009-no-016) diakses pada Minggu, 11 Oktober 2015

.
Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang guru.

(http://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/jtfq1413864379.pdf)
diakses pada Minggu, 11 Oktober 2015.

Rusdiana, A & Yeti Heryati. 2014. Pendidikan Profesi Keguruan Menjadi Guru Inspirasi
dan Inovatif. Bandung: Pustaka Setia.

Rustad, Supriadi, dkk. 2012. Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Di
Rayon LPTK. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sanjaya Wina, 2008, Startegi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,
Kencana Prenada, Jakarta

Solihin, Moh. Etika Profesi Keguruan (Jember: STAIN Jember Press, 2013),

Trianto dan Titik T.T.. 2006. Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi,
Kompetensi dan Kesejahteraan. Jakarta: Prestasi Pustaka.

95

Undang-Udang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen.

(http://sipma.ui.ac.id/files/dokumen/U_DOSEN/UU14-2005GuruDosen.pdf)
diakses pada Kamis, 08 Oktober 2015.

Uzer Usman, Moh.. 2006. Menjadi Guru Profesional. Bandung: PT Remaja
RosdakaryaWibowo, Eddy. 2004. Standarisasi, Sertifikasi, dan Lisensi Profesi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Surabaya: Seminar nasional pendidikan.

Zulaekha, Nur. 2011. Panduan Sukses Lulus Sertifikasi Guru. Yogyakarta: Pinus Book
Publisher.

https://www.zonareferensi.com/pengertian-guru/

https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/11/12-pengertian-guru-menurut-para-ahli-
terlengkap.html
https://www.gurupendidikan.co.id/8-pengertian-guru-menurut-para-ahli-pendidikan/

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-guru.html

https://darunnajah.com/pengertian-guru-pendidik/

http://pengertianparaahli.com/pengertian-evaluasi-pembelajaran/

https://dedensoleh.wordpress.com/2010/10/16/kualifikasi-akademik-dan-kompetensi-guru/

https://asepfirman17.wordpress.com/administrasi-pendidikan/8-keterampilan-dasar-mengajar-
yang-harus-di-kuasai-guru/

https://civitas.uns.ac.id/anggrainiyulvitasolihah/2017/06/11/delapan-keterampilan-dasar-
mengajar-guru/
https://www.kajianpustaka.com/2017/09/pengertian-tujuan-dan-prosedur-sertifikasi-guru.html

https://kumpul4ntul1s4n.wordpress.com/2011/09/12/prosedur-dan-mekanisme-sertifikasi-guru/

http://jumiatiadvent199.blogspot.com/2015/06/peranan-etika-dalam-profesi.html

http://rumahmakalalah.blogspot.com/2016/06/penerapan-dan-sangsi-kode-etik-profesi.html
96