MAKALAH KENDALA PEMBANGUNAN PEDESAAN Yesda N.A.M Simamora

Nama : Enjelina Simbolon
NIM : 2005113092
Kelas : PE-3A
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Gusnardi,SE.,M.Si,.AK.,CA
Mata Kuliah : Perpajakan (Materi pertemuan 14)
Topik : PBB & BM

Pajak Bumi Bangunan (PBB)

 Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No.12 Tahun 1994.

 Asas pajak Bumi dan Bangunan adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan, adanya kepastian hukum, mudah dimengerti dan adil,
dan menghindari pajak berganda.

 Pengertian Bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan
pendalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Yang termasuk dalam pengertian bangunan
adalah jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan
kapal, dermaga, taman mewah,tempat penampungan/kilangminyak,air,gas,dan pipa minyak, serta fasilitas lain yang memberikan mnfaat.

 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak Jenderal Pajak untuk melaporkan data objek
menurut ketetntuan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan
besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)
berdasarkan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) Wajib Pajak.

 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak
terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau nilai jual objek pajak pengganti.

 Tarif Pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen)
 Daftar Pengenaan Pajak, dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

ditetapkan setiap tiga tahun oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan
pendapat Gubernur/Bupati/Wali Kota (Pemerintah Daerah Setempat). Dasar Perhitungan pajak adalah yang ditetapkan srendah-rendahnya
20% dan setinggi- tinggi nya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
 Contoh: Nilai jual suatu objek pajaksebesar Rp2.000.000,00. Persentase misalnya 20%, maka besarnya = 20% x Rp2.000.000,00 =
Rp400.000,00.
 Cara Menghitung Pajak
Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan NJKP.

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP
= 0,5% X [ Presentase NJKP x (NJOP – NJOPTKP)

Contoh soal: Wajib Pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP nya Rp20.000.000,00 dan NJOPTKP untuk daerah tersebut
Rp12.000.000,00 maka besarnya pajakterutang adalah: = 0,5% x 20% x (Rp20.000.000,00 – Rp2.000.000,00) = Rp8.000,00.

 Tahun Pajak, Saat, Dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terutang. Tahun pajak adalah waktu 1 tahun takwin. Jangka waktu satu tahun
takwin adalah dari 1 Januari sampaidengan 31 Desember, Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaanobjek pajak
pada tanggal 1 Januari. Contoh:
a) Objek pajak pda tanggal 1 Januari 2010 berupa tanah dan bangunan. Pada tanggal 10 Januari 2010 bangunan terbakar, maka pajak yang
terutang tetap berdasarkan keadaanobjek pajak pada tanggal 1 Januari 2010, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar.
b) Objek pajak pada tanggal 1 Januari 2010 berupa sebidang tanpa bangunan di atasnya Pada tanggal 20 Agustus 2010 dilakukan pendataan,
ternyata di atas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terutang untuk tahun 2010 tetap dikenakan berdasarkan
keadaan pada tanggal 1 Januari 2010. Sedangkan bangunannya baru akandikenakan pada tahun 2011.
c) Tempat pajak yang terutang: Untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Untuk daerah lainnya, di wilayah
kabupaten atau kota. Untuk tempat pajakyang terutang di Batam,di wilayah Provinsi Riau.

 Cara Menghitung PBB. PBB Perdesaan dan Perkotaan dihitung dengan cara PBB PP = Tarif x (NJOP – NJOPTKP)
 Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen). Tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bea Materai (BM)

 Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Bea Materai.
Undang-Undang ini berlaku sejak tanggal1 Januari 1986. Selain itu untuk mengatur pelaksanaanya, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah
Nmor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah N0.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai.

 Prinsip Umum Pemungutan atau Pengenaan Materai
a) Bea Materai dikenakan atas dokumen (merupakan pajak atas dokumen)
b) Satu dokumen hanya terutang satu Bea Materai
c) Rangkap/tindasan (yang ikut ditandatangani) terutang Bea Materai sama dengan aslinya.

 Pengertian Bea Materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud
tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.

 Tarif Bea Materai Rp6.000,00 Dikenakan Atas Dokumen yaitu surat perjanjian dan surat-surat lainnya(antara lain : surat kuasa, surat
hibah, dan surat pernyataan) yang dibuatdengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang
bersifat perdata, akta-akta notaris termasuk salinannya, akta-akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanh (PPAT) termasuk rangkap-rangkap
nya, surat-surat berharga seperti: wesel, promes, dan askep yang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,00.

 Tarif Bea Materai Rp3.000,00 Dikenakan Atas Dokumen yaitu surat yang memuat jumla uang yang mempunyai harga nominal lebih dari
Rp250.000,000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).