BUKU PANDUAN LAYANAN INFORMASI PENGADILAN TINGGI PADANG BERBASIS HURUF BRAILLE

,,BUKU ,,PANDUAN
,,LAYANAN ,,INFORMASI
,,PENGADILAN ,,TINGGI ,,PADANG

,,EDISI ,,BRAILLE

,,PENGADILAN ,,TINGGI ,,PADANG

,JALAN ,JENDERAL ,SUDIRMAN NJ #DB
,PADANG

,TELEPON3 7#JGEA7 #CJEED-CDBED-BBDEE
,WEBSITE3 PT3PADANG4GJ4GJ4ID

,EMAIL3 UMUMPTPADANG@GMAIL4COM

,,PENDAHULUAN

,PELAYANAN PUBLIK MERUPAKAN
KEGIATAN ATAU RANGKAIAN
KEGIATAN DALAM RANGKA
PEMENUHAN KEBUTUHAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAGI SETIAP WARGA NEGARA DAN
PENDUDUK ATAS BARANG1 JASA1
DAN/ATAU PELAYANAN
ADMINISTRATIF YANG DISEDIAKAN
OLEH PENYELENGGARA PELAYANAN
PUBLIK4 ,PENGADILAN DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK
AKAN MENINGKATKAN
AKSESIBILITAS KEPADA
MASYARAKAT PENCARI KEADILAN
KHUSUSNYA PENYANDANG
DISABILITAS4 ,BERDASARKAN
,UNDANG-,UNDANG ,REPUBLIK
,INDONESIA ,NOMOR #H ,TAHUN
#BJAF ,TENTANG ,PENYANDANG
,DISABILITAS BAHWA ,PENYANDANG

DISABILITAS ADALAH SETIAP
ORANG YANG MENGALAMI
KETERBATASAN FISIK1
INTELEKTUAL1 MENTAL1 DAN/ATAU
SENSORIK DALAM JANGKA WAKTU
LAMA YANG DALAM BERINTERAKSI
DENGAN LINGKUNGAN DAPAT
MENGALAMI HAMBATAN DAN
KESULITAN UNTUK BERPASITIPASI
SECARA PENUH DAN EFEKTIF DENGAN
WARGA NEGARA LAINNYA
BERDASARKAN KESAMAAN HAK4

,PENGADILAN ,TINGGI ,PADANG
DALAM
RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT PENCARI
KEADILAN KHUSUSNYA KEPADA
PENYANDANG DISABILITAS1 PERLU
MEMPERHATIKAN SARANA DAN
PRASARANA UNTUK MEWUJUDKAN
PELAYANAN YANG CEPAT1 MUDAH1
TRANSPARAN1 TERUKUR DAN
TERJANGKAU4 ,BERDASARKAN
,SURAT ,KEPUTUSAN ,DIREKTUR

,JENDERAL ,BADAN ,PERADILAN
,UMUM ,NOMOR
#AFIB/,,DJU/SK/PS,'4#JJ/#AB/#
BJBJ ,TENTANG ,PEDOMAN
,PELAKSANAAN ,PELAYANAN BAGI
,PENYANDANG ,DISABILITAS DI
,PENGADILAN ,TINGGI DAN
,PENGADILAN ,NEGERI MAKA
,PENGADILAN ,TINGGI ,PADANG
AKAN MEMBUAT ,BUKU ,PANDUAN
,LAYANAN ,INFORMASI ,BERBASIS
,HURUF ,BRAILLE AGAR
PENYANDANG DISABILITAS
MENDAPATKAN KEMUDAHAN
DALAM MEMPEROLEH LAYANAN
INFORMASI4

,,,JENIS LAYANAN INFORMASI
PADA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PENGADILAN TINGGI
,,PADANG

,A4 ,PELAYANAN ,KEPANITERAAN
,KEPANITERAAN ADALAH

APARATUR TATA USAHA NEGARA YANG
DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN
FUNGSINYA BERADA DI BAWAH DAN
TANGGUNG JAWAB ,KETUA
,PENGADILAN4 ,KEPANITERAAN
DIPIMPIN OLEH ,PANITERA YANG
TERDIRI ATAS ,PANITERA ,MUDA
,PERDATA1 ,PANITERA ,MUDA
,PIDANA1 ,PANITERA ,MUDA
,KHUSUS DAN ,PANITERA ,MUDA
,HUKUM4 ,PENGADILAN
,TINGGI ,PADANG MEMPUNYAI
PELAYANAN
KEPANITERAAN DIANTARANYA
SEBAGAI BERIKUT3

A4 ,PERMOHONAN ,BANDING

,PERDATA
,PERSYARATAN3

#A4 ,BUNDEL ,A1 TERDIRI DARI3
#A7 ,SURAT ,GUGATAN
#B7 ,PENETAPAN ,PENUNJUKAN
,MAJELIS ,HAKIM
#C7 ,PENETAPAN ,HARI
,SIDANG
#D7 ,RELAAS-,RELAAS
,PANGGILAN
#E7 ,BERITA ,ACARA ,SIDANG
#F7 ,BERITA ,ACARA
,PEMERIKSAAN ,SETEMPAT
#G7 ,GAMBAR ,SITUASI
#H7 ,SURAT ,KUASA DARI
,KEDUA ,BELAH ,PIHAK
7,JIKA ,ADA7
#I7 ,PENETAPAN ,SITA
#AJ7 ,BERITA ,ACARA ,SITA
#AA7 ,SURAT-,SURAT ,BUKTI
,PENGGUGAT
#AB7 ,SURAT-,SURAT ,BUKTI
,TERGUGAT
#AC7 ,TANGGAPAN

,BUKTI-,BUKTI ,TERGUGAT
DARI ,PENGGUGAT
#AD7 ,TANGGAPAN
,BUKTI-,BUKTI ,PENGGUGAT
DARI ,TERGUGAT
#AE7 ,SURAT-,SURAT ,LAINNYA
#AF7 ,,CD ,PUTUSAN
,PENGADILAN ,NEGERI

#B4 ,BUNDEL ,B1 TERDIRI DARI
3

#A7 ,SALINAN ,PUTUSAN
,PENGADILAN ,NEGERI

#B7 ,PEMBERITAHUAN ,PUTUSAN
,PENGADILAN ,NEGERI

#C7 ,AKTA ,BANDING
,PENGGUGAT / ,TERGUGAT

#D7 ,PEMBERITAHUAN ,BANDING
#E7 ,MEMORI ,BANDING
#F7 ,PENYERAHAN ,MEMORI

,BANDING
#G7 ,KONTRA ,MEMORI

,BANDING
#H7 ,PENYERAHAN ,KONTRA

,MEMORI ,BANDING
#I7 ,TAMBAHAN ,BUKTI
#AJ7 ,PEMBERITAHUAN

7,INZAGE7 ,BERKAS
,PERKARA
#AA7 ,SURAT ,KUASA ,KHUSUS
7,JIKA ,ADA7
#AB7 ,BUKTI ,PENGIRIMAN
,ONGKOS ,PERKARA ,BANDING
,WAKTU ,PENYELESAIAN ,PERKARA3
,MAKSIMAL #C 7TIGA7 BULAN
KALENDER
,BIAYA3
,BIAYA PERKARA BANDING ,RP4
#AEJ1JJJ1- PER PERKARA
,KRITERIA3
,,SK ,DIRJEN ,BADILUM ,NOMOR
#BA/,,DJU/SK/OT,'4#JA1C/#C/
#BJBB TENTANG ,PEMBARUAN
,STANDAR ,OPERASIONAL
,PROSEDUR 7,,SOP7
,KEPANITERAAN PADA
,PENGADILAN ,TINGGI DAN
,PENGADILAN ,NEGERI TANGGAL

#CA ,MARET #BJBB

B4 ,PERMOHONAN ,BANDING
,PIDANA ,BIASA/,PIDANA
,ANAK DAN ,TIPIKOR

,PERSYARATAN3
#A4 ,BUNDEL ,A1 TERDIRI
DARI3
#A7 ,PUTUSAN
#B7 ,PETIKAN ,PUTUSAN
#C7 ,PENETAPAN
,HAKIM/,MAJELIS ,HAKIM
#D7 ,PENUNJUKAN ,PANITERA
,PENGGANTI
#E7 ,PENUNJUKAN ,JURUSITA
/ ,JURUSITA ,PENGGANTI
#F7 ,PENETAPAN ,HARI
,SIDANG
#G7 ,COURT ,CALENDER
#H7 ,BERITA ,ACARA ,SIDANG
- ,SURAT ,DAKWAAN
- ,EKSEPSI
- ,PUTUSAN ,SELA
- ,SURAT ,TUNTUTAN

- ,PEMBELAAN1,REPLIKA DAN
,DUPLIKAT

#I7 ,SURAT-,SURAT ,BUKTI
YANG ,DIAJUKAN DI
,PERSIDANGAN 7,JIKA,ADA7

#AJ 7,AKTA ,MENERIMA/

,PIKIR-,PIKIR TERHADAP

,PUTUSAN OLEH ,TERDAKWA

DAN ,JAKSA ,PENUNTUT

,UMUM

#AA 7,SURAT ,KUASA

,PENASEHAT

,HUKUM/,PENETAPAN,PENUNJ

UKAN ,PENASEHAT ,HUKUM

7,JIKA ,ADA7

#AB7,SURAT ,PELIMPAHAN

,BERKAS ,PERKARA DARI

,JAKSA ,PENUNTUT ,UMUM

#AC7,PENETAPAN/,PERINTAH

,PENAHANAN 7,HAKIM/,JAKSA

,PENUNTUT ,UMUM7

#AD7,BERKAS ,PERKARA

,PENYIDIK
7,PENETAPAN/,PERINTAH
,PERPANJANGAN
,PENAHANAN1 ,PENETAPAN
,IJIN ,PENYITAAN 7,JIKA
,ADA71 DAN ,PENETAPAN
,IJIN / ,PERSETUJUAN
,PENGGELEDAHAN 7,JIKA
,ADA7
#AE7,SURAT-,SURAT ,LAINNYA
7,JIKA ,ADA7
#AF7,SOFT ,COPY 7,PUTUSAN
DAN ,BERITA ,ACARA
,SIDANG7

#B4 ,BUNDEL ,B1 TERDIRI DARI3
#A7 ,AKTE ,PEMOHON ,BANDING
#B7 ,AKTE ,PEMBERITAHUAN
,PERMOHONAN ,BANDING
#C7 ,MEMORI ,BANDING
#D7 ,AKTE ,PEMBERITAHUAN DAN
,PENYERAHAN ,MEMORI

,BANDING
#E7 ,KONTRA ,MEMORI ,BANDING
#F7 ,AKTA ,PEMBERITAHUAN DAN

,PENYERAHAN ,KONTRA
,MEMORI ,BANDING
#G7 ,BERITA ,ACARA/,AKTA
,MEMERIKSA ,BERKAS
,PERKARA
#H7 ,SALINAN ,PUTUSAN
,PENGADILAN ,NEGERI
#I7 ,SOFT ,COPY 7,PUTUSAN1
,MEMORI ,BANDING1 ,KONTRA
,MEMORI ,BANDING7
#AJ7,SURAT-,SURAT ,LAINNYA
,WAKTU ,PENYELESAIAN ,PERKARA3
,MAKSIMAL #C 7TIGA7 BULAN
KALENDER PERKARA PIDANA
BIASA/
TIPIKOR ,MAKSIMAL #A 7SATU7
BULAN KALENDER PERKARA
PIDANA ANAK
,BIAYA3
,TANPA BIAYA
,KRITERIA3

,,SK ,DIRJEN ,BADILUM ,NOMOR
#BA/,,DJU/SK/OT,'4#JA1C/#
C/#BJBB TENTANG ,PEMBARUAN
,STANDAR ,OPERASIONAL
,PROSEDUR 7,,SOP7
,KEPANITERAAN PADA
,PENGADILAN ,TINGGI DAN
,PENGADILAN ,NEGERI
TANGGAL #CA ,MARET #BJBB

C4 ,PELAYANAN ,PENGADUAN
,PELAYANAN ,PENGADUAN MELALUI3

#A4 ,MEJA ,PENGADUAN
,PENGADILAN ,TINGGI
,PADANG

#B4 ,SIWAS ,,MA3
SIWAS4MAHKAMAHAGUNG4GO4ID

#C4 ,SURAT1 KIRIM KE3
,PENGADILAN ,TINGGI
,PADANG4 ,JALAN ,JENDERAL
,SUDIRMAN ,NOMOR #ED1
,JATI ,BARU1 ,KEC4 ,PADANG
,TIMUR1 ,KOTA ,PADANG1
,SUMATERA ,BARAT #BEABI

,PERSYARATAN3
#A4 ,IDENTITAS 7,,KTP7
#B4 ,PERMOHONAN ,PENGADUAN

,WAKTU ,PENYELESAIAN3
#A4 ,PENDELEGASIAN DARI
,BAWAS3 #AD 7EMPAT BELAS7
HARI KERJA
#B4 ,INISIATIF ,SENDIRI 3 #BD
7DUA PULUH EMPAT7 HARI
KERJA

,BIAYA3
,TANPA BIAYA

,KRITERIA3
,,SK ,DIRJEN ,BADILUM ,NOMOR
#BA/,,DJU/SK/OT,'4#JA1C/#
C/#BJBB TENTANG ,PEMBARUAN
,STANDAR ,OPERASIONAL
,PROSEDUR 7,,SOP7
,KEPANITERAAN PADA
,PENGADILAN
,TINGGI DAN ,PENGADILAN
NEGERI TANGGAL #CA ,MARET
#BJBB

D4 ,PERMOHONAN ,INFORMASI
,PERSYARATAN3

#A4 ,IDENTITAS 7,,KTP7
#B4 ,PERMOHONAN ,INFORMASI

SECARA ,TERTULIS
,WAKTU ,PENYELESAIAN3

#A4 ,DENGAN ,KEBERATAN3#A
7SATU7 HARI KERJA

#B4 ,TANPA ,KEBERATAN3#E
7LIMA7 JAM KERJA

,BIAYA3
,TANPA BIAYA

,KRITERIA3
,,SK ,DIRJEN ,BADILUM ,NOMOR
#BA/,,DJU/SK/OT,'4#JA1C/#C/
#BJBB TENTANG ,PEMBARUAN
,STANDAR ,OPERASIONAL
,PROSEDUR 7,,SOP7
,KEPANITERAAN
PADA,PENGADILAN ,TINGGI
DAN ,PENGADILAN ,NEGERI
TANGGAL #CA ,MARET #BJBB

E4 ,PERMOHONAN ,PENYUMPAHAN
,ADVOKAT ,SECARA,ELEKTRONIK
,MELALUI ,APLIKASI
,,SIMPATIK

,PERSYARATAN3
#A4 ,PAS ,FOTO #D*F
7,BERLATAR ,WARNA ,MERAH7
#B4 ,KARTU ,TANDA ,PENDUDUK
7,,KTP7
#C4 ,IJAZAH ,SARJANA
,PENDIDIKAN ,HUKUM
#D4 ,SURAT ,KETERANGAN
,LULUS ,UJIAN ,,PKPA YANG
DIADAKAN ,ORGANISASI
#E4 ,SURAT ,KETERANGAN
,MAGANG #B 7DUA7 TAHUN
TERUS MENERUS
#F4 ,SURAT ,KEPUTUSAN ,DEWAN
,PIMPINAN DARI ,ORGANISASI
#G4 ,SURAT ,KEPUTUSAN
,KETERANGAN ,KETUA
,PENGADILAN ,NEGERI ,TIDAK
,PERNAH ,DIPIDANA

#H4 ,SURAT ,KETERANGAN
,TIDAK ,SEBAGAI
,,PNS/,PEJABAT ,NEGARA
7,MATERAI ,RP4#AJ1JJJ7

#I4 ,SURAT ,KETERANGAN
,CATATAN ,KEPOLISIAN 7
,,SKCK7

#AJ4 ,SURAT ,KEPUTUSAN
,PENSIUN BAGI ,,PNS
7,OPSIONAL7

,WAKTU ,PENYELESAIAN3
#AD 7EMPAT BELAS7 HARI KERJA

,BIAYA3
,,PNBP ,BERITA ,ACARA
,SUMPAH ,ADVOKAT ,RP4
#AJ1JJJ1- PER ORANG

,KRITERIA3
,,SK ,KETUA ,PENGADILAN
,TINGGI ,PADANG ,NOMOR
,W#C1;,U/#CB/,,KP/SK/II/#,'
BJBB ,TENTANG ,PEMBERLAKUAN
,SISTEM ,INFORMASI

,PENDAFTARAN ,PENYUMPAHAN
,ADVOKAT ,SECARA ,ELEKTRONIK
7,,SIMPATIK7 ,PADA
,PENGADILAN ,TINGGI ,PADANG
TANGGAL #BE ,FEBRUARI #BJBB

F4 ,VERIFIKASI ,AKUN ,E-,COURT
,ADVOKAT

,PERSYARATAN3
#A4 ,KARTU ,TANDA ,ANGGOTA
7,,KTA7
#B4 ,BERITA ,ACARA ,SUMPAH
,ADVOKAT
#C4 ,KARTU ,TANDA ,PENDUDUK
7,,KTP7

,WAKTU ,PENYELESAIAN3
,MAKSIMAL #AJ 7SEPULUH7
MENIT PER ,AKUN

,BIAYA3
,TANPA BIAYA

,KRITERIA3
,BUKU ,PANDUAN ,E-,COURT

,MAHKAMAH ,AGUNG ,REPUBLIK
,INDONESIA ,TAHUN #BJAI

G4 ,PELAYANAN ,PERPANJANGAN
,PENAHANAN

,PERSYARATAN3
,SURAT ,PERMOHONAN
,PERPANJANGAN ,PENAHANAN

,WAKTU ,PENYELESAIAN3
#C 7TIGA7 HARI KERJA

,BIAYA3
,TANPA BIAYA

,KRITERIA3
,,SK ,DIRJEN ,BADILUM ,NOMOR
#BA/,,DJU/SK/OT,'4#JA1C/#C/
#BJBB TENTANG ,PEMBARUAN
,STANDAR ,OPERASIONAL
,PROSEDUR 7,,SOP7

,KEPANITERAAN PADA
,PENGADILAN ,TINGGI DAN
,PENGADILAN ,NEGERI TANGGAL
#CA ,MARET #BJBB

,B4 ,PELAYANAN
,KESEKRETARIATAN

,KESEKRETARIATAN ADALAH
APARATUR TATA USAHA NEGARA YANG
DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN
FUNGSINYA BERADA DI BAWAH DAN
TANGGUNG JAWAB ,KETUA
,PENGADILAN4

,KESEKRETARIATAN DIPIMPIN
OLEH ,SEKRETARIS YANG TERDIRI
ATAS ,BAGIAN ,PERENCANAAN DAN
,KEPEGAWAIAN2 DAN ,BAGIAN
,UMUM DAN ,KEUANGAN4
,KESEKRETARIATAN MEMPUNYAI
TUGAS MELAKSANAKAN PEMBERIAN
DUKUNGAN DI BIDANG
ADMINISTRASI1 ORGANISASI1

KEUANGAN1 SUMBER DAYA MANUSIA1
SERTA SARANA DAN PRASARANA4
,PADA ,KESEKRETARIATAN
,PENGADILAN TINGGI ,PADANG
MEMPUNYAI PELAYANAN
DIANTARANYA YAITU3

#A7 ,MENERIMA DAN MEREGISTER
SURAT MASUK

#B7 ,MENERUSKAN SURAT MASUK
KEPADA PIMPINAN

#C7 ,MENDISTRIBUSIKAN SURAT
MASUK

#D7 ,MENGIRIM SURAT MASUK

,,PENUTUP

,BUKU ,PANDUAN ,LAYANAN
,INFORMASI ,BERBASIS ,HURUF
,BRAILLE INI DIHARAPKAN DAPAT
MEMBERI KEMUDAHAN KEPADA
MASYARAKAT
PENCARI KEADILAN KHUSUSNYA
,PENYANDANG ,DISABILITAS4
,JIKA ADA SARAN UNTUK PERBAIKAN
KESALAHAN
DALAM PEMBUATAN BUKU PANDUAN
INI MAKA AKAN MENJADI EVALUASI
UNTUK KEDEPANNYA4

,PADANG1 #AB ,OKTOBER #BJBB
,KETUA ,PENGADILAN ,TINGGI

,PADANG1

,DR4 ,H4 ,,AMRIL1 ,S4,H41
,M4,HUM4 ,,NIP4
#AIEFJFBJAIHEJCAJJC

,BUKU ,PANDUAN ,LAYANAN
,INFORMASI ,PENGADILAN
,TINGGI ,PADANG ,I #I

,,REFERENSI
#A4 ,UNDANG-,UNDANG ,REPUBLIK

,INDONESIA ,NOMOR #H ,TAHUN
#BJAF ,TENTANG ,PENYANDANG
,DISABILITAS
#B4 ,SURAT ,KEPUTUSAN
,DIREKTUR ,JENDERAL ,BADAN
,PERADILAN ,UMUM ,NOMOR
#AFIB/,,DJU/SK/PS,'4#JJ/#AB
/#BJBJ ,TENTANG ,PEDOMAN
,PELAKSANAAN ,PELAYANAN BAGI
,PENYANDANG ,DISABILITAS DI
,PENGADILAN ,TINGGI DAN
,PENGADILAN ,NEGERI
#C4 ,SURAT ,KEPUTUSAN ,KETUA
,PENGADILAN ,TINGGI
,PADANG ,NOMOR
,W4,U/#CF/,,KP/SK/III/#,'BJ
BB ,TENTANG ,STANDAR
,PELAYANAN ,PUBLIK PADA
,PENGADILAN ,TINGGI ,PADANG
#D4 ,,SK ,DIRJEN ,BADILUM
,NOMOR
#BA/,,DJU/SK/OT,'4#JA1C/#C/

#BJBB TENTANG ,PEMBARUAN
,STANDAR ,OPERASIONAL
,PROSEDUR 7,,SOP7
,KEPANITERAAN PADA
,PENGADILAN ,TINGGI DAN
,PENGADILAN ,NEGERI

#E4 ,,SK ,KETUA ,PENGADILAN
,TINGGI ,PADANG ,NOMOR
,W#C1;,U/#CB/,,KP/SK/II/#,'
BJBB
,TENTANG ,PEMBERLAKUAN
,SISTEM ,INFORMASI
,PENDAFTARAN ,PENYUMPAHAN
,ADVOKAT ,SECARA ,ELEKTRONIK
7,,SIMPATIK7 ,PADA
,PENGADILAN ,TINGGI ,PADANG

#F4 ,BUKU ,PANDUAN ,E-,COURT
,MAHKAMAH ,AGUNG ,REPUBLIK
,INDONESIA ,TAHUN #BJAI

,,BRAILLE ,,ALPHABET

ABCDEFGHI

JK L M N O P Q R

STUVWXYZ

#A #B #C #D #E #F #G #H
#I

#J 4 1 2 3 / 8 6 @ #A
5 - 99

< 0 7 7 33 $ @& # *
3O /6

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Pengadilan dalam memberikan
pelayanan publik akan meningkatkan aksesibilitas kepada masyarakat
pencari keadilan khususnya penyandang disabilitas. Berdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas bahwa Penyandang disabilitas adalah setiap
orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau
sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan
lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpasitipasi
secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan
kesamaan hak.

Pengadilan Tinggi Padang dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat pencari keadilan khususnya kepada penyandang
disabilitas, perlu memperhatikan sarana dan prasarana untuk mewujudkan
pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri maka Pengadilan Tinggi Padang akan membuat Buku
Panduan Layanan Informasi Berbasis Huruf Braille agar penyandang
disabilitas mendapatkan kemudahan dalam memperoleh layanan
informasi.

Buku Panduan Layanan Informasi Pengadilan Tinggi Padang | 1

JENIS LAYANAN INFORMASI PADA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENGADILAN TINGGI PADANG

A. Pelayanan Kepaniteraan
Kepaniteraan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam

menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung
jawab Ketua Pengadilan. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera yang
terdiri atas Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera
Muda Khusus dan Panitera Muda Hukum. Pengadilan Tinggi
Padang mempunyai pelayanan kepaniteraan diantaranya sebagai
berikut :

a. Permohonan Banding Perdata
 Persyaratan :
1. Bundel A, terdiri dari :
1) Surat Gugatan
2) Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
3) Penetapan Hari Sidang
4) Relaas-Relaas Panggilan
5) Berita Acara Sidang
6) Berita Acara Pemeriksaan Setempat
7) Gambar Situasi
8) Surat Kuasa dari Kedua Belah Pihak (Jika Ada)
9) Penetapan Sita
10)Berita Acara Sita
11)Surat-Surat Bukti Penggugat
12)Surat-Surat Bukti Tergugat
13)Tanggapan Bukti-Bukti Tergugat dari Penggugat
14)Tanggapan Bukti-Bukti Penggugat dari Tergugat
15)Surat-Surat Lainnya
16)CD Putusan Pengadilan Negeri

Buku Panduan Layanan Informasi Pengadilan Tinggi Padang | 2

2. Bundel B, terdiri dari :
1) Salinan Putusan Pengadilan Negeri
2) Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri
3) Akta Banding Penggugat / Tergugat
4) Pemberitahuan Banding
5) Memori Banding
6) Penyerahan Memori Banding
7) Kontra Memori Banding
8) Penyerahan Kontra Memori Banding
9) Tambahan Bukti
10)Pemberitahuan (Inzage) Berkas Perkara
11)Surat Kuasa Khusus (Jika Ada)
12)Bukti Pengiriman Ongkos Perkara Banding

 Waktu Penyelesaian Perkara :
Maksimal 3 (tiga) bulan kalender

 Biaya :
Biaya perkara banding Rp. 150.000,- per perkara

 Kriteria :
SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022
tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri tanggal 31 Maret 2022

b. Permohonan Banding Pidana Biasa / Pidana Anak dan
Tipikor
 Persyaratan :
1. Bundel A, terdiri dari :
1) Putusan
2) Petikan Putusan
3) Penetapan Hakim / Majelis Hakim
4) Penunjukan Panitera Pengganti
5) Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti

Buku Panduan Layanan Informasi Pengadilan Tinggi Padang | 3

6) Penetapan Hari Sidang
7) Court Calender
8) Berita Acara Sidang

- Surat Dakwaan
- Eksepsi
- Putusan Sela
- Surat Tuntutan
- Pembelaan,Replika dan Duplikat
9) Surat-Surat Bukti yang Diajukan di Persidangan (Jika
Ada)
10)Akta Menerima / Pikir-Pikir terhadap Putusan oleh
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
11)Surat Kuasa Penasehat Hukum / Penetapan
Penunjukan Penasehat Hukum (Jika Ada)
12)Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa
Penuntut Umum
13)Penetapan / Perintah Penahanan (Hakim / Jaksa
Penuntut Umum)
14)Berkas Perkara Penyidik (Penetapan / Perintah
Perpanjangan Penahanan, Penetapan Ijin Penyitaan
(Jika Ada), dan Penetapan Ijin / Persetujuan
Penggeledahan (Jika Ada)
15)Surat-Surat Lainnya (Jika Ada)
16)Soft Copy (Putusan dan Berita Acara Sidang)
2. Bundel B, terdiri dari :
1) Akte Pemohon Banding
2) Akte Pemberitahuan Permohonan Banding
3) Memori Banding
4) Akte Pemberitahuan dan Penyerahan Memori
Banding
5) Kontra Memori Banding

Buku Panduan Layanan Informasi Pengadilan Tinggi Padang | 4

6) Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori
Banding

7) Berita Acara / Akta Memeriksa Berkas Perkara
8) Salinan Putusan Pengadilan Negeri
9) Soft Copy (Putusan, Memori Banding, Kontra Memori

Banding)
10)Surat-Surat Lainnya
 Waktu Penyelesaian Perkara :
Maksimal 3 (tiga) bulan kalender perkara pidana biasa /
tipikor
Maksimal 1 (satu) bulan kalender perkara pidana anak
 Biaya :
Tanpa biaya
 Kriteria :
SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022
tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri tanggal 31 Maret 2022

c. Pelayanan Pengaduan
 Pelayanan Pengaduan melalui :
1. Meja Pengaduan Pengadilan Tinggi Padang
2. Siwas MA : siwas.mahkamahagung.go.id
3. Surat, kirim ke : Pengadilan Tinggi Padang. Jalan
Jenderal Sudirman Nomor 54, Jati Baru, Kec. Padang
Timur, Kota Padang, Sumatera Barat 25129
 Persyaratan :
1. Identitas (KTP)
2. Permohonan Pengaduan
 Waktu Penyelesaian :
1. Pendelegasian dari Bawas : 14 (empat belas) hari kerja
2. Inisiatif Sendiri : 24 (dua puluh empat) hari kerja

Buku Panduan Layanan Informasi Pengadilan Tinggi Padang | 5

 Biaya :
Tanpa biaya

 Kriteria :
SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022
tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri tanggal 31 Maret 2022

d. Permohonan Informasi
 Persyaratan :
1. Identitas (KTP)
2. Permohonan Informasi secara Tertulis
 Waktu Penyelesaian :
1. Dengan Keberatan : 1 (satu) hari kerja
2. Tanpa Keberatan : 5 (lima) jam kerja
 Biaya :
Tanpa biaya
 Kriteria :
SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022
tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri tanggal 31 Maret 2022

e. Permohonan Penyumpahan Advokat Secara Elektronik
Melalui Aplikasi SIMPATIK
 Persyaratan :
1. Pas Foto 4 x 6 (Berlatar Warna Merah)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Ijazah Sarjana Pendidikan Hukum
4. Surat Keterangan Lulus Ujian PKPA yang diadakan
Organisasi

Buku Panduan Layanan Informasi Pengadilan Tinggi Padang | 6

5. Surat Keterangan Magang 2 (dua) tahun terus menerus
6. Surat Keputusan Dewan Pimpinan dari Organisasi
7. Surat Keputusan Keterangan Ketua Pengadilan Negeri

Tidak Pernah Dipidana
8. Surat Keterangan Tidak Sebagai PNS / Pejabat Negara

(Materai Rp. 10.000)
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK)
10. Surat Keputusan Pensiun bagi PNS (Opsional)
 Waktu Penyelesaian :
14 (empat belas) hari kerja
 Biaya :
PNBP Berita Acara Sumpah Advokat Rp. 10.000,- per orang
 Kriteria :
SK Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor
W3.U/32/KP/SK/II/2022 Tentang Pemberlakuan Sistem
Informasi Pendaftaran Penyumpahan Advokat Secara
Elektronik (SIMPATIK) Pada Pengadilan Tinggi Padang
tanggal 25 Februari 2022

f. Verifikasi Akun E-Court Advokat
 Persyaratan :
1. Kartu Tanda Anggota (KTA)
2. Berita Acara Sumpah Advokat
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 Waktu Penyelesaian :
Maksimal 10 (sepuluh) menit per Akun
 Biaya :
Tanpa biaya
 Kriteria :
Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tahun 2019

Buku Panduan Layanan Informasi Pengadilan Tinggi Padang | 7

g. Pelayanan Perpanjangan Penahanan
 Persyaratan :
Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan
 Waktu Penyelesaian :
3 (tiga) hari kerja
 Biaya :
Tanpa biaya
 Kriteria :
SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022
tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan
Negeri tanggal 31 Maret 2022

B. Pelayanan Kesekretariatan
Kesekretariatan adalah aparatur tata usaha negara yang

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
tanggung jawab Ketua Pengadilan. Kesekretariatan dipimpin oleh
Sekretaris yang terdiri atas Bagian Perencanaan dan
Kepegawaian; dan Bagian Umum dan Keuangan. Kesekretariatan
mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang
administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta
sarana dan prasarana.

Pada Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Padang mempunyai
pelayanan diantaranya yaitu :
1) Menerima dan meregister surat masuk
2) Meneruskan surat masuk kepada pimpinan
3) Mendistribusikan surat masuk
4) Mengirim surat masuk

Buku Panduan Layanan Informasi Pengadilan Tinggi Padang | 8



REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor
W.U/36/KP/SK/III/2022 Tentang Standar Pelayanan Publik pada
Pengadilan Tinggi Padang

4. SK Dirjen Badilum Nomor 21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang
Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

5. SK Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor W3.U/32/KP/SK/II/2022
Tentang Pemberlakuan Sistem Informasi Pendaftaran Penyumpahan
Advokat Secara Elektronik (SIMPATIK) Pada Pengadilan Tinggi
Padang

6. Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun
2019

Buku Panduan Layanan Informasi Pengadilan Tinggi Padang | 10