Jurnal MOOC PPPK GURU Tahun Anggaran 2021

JURNAL MOOC PPPK
Massive Open Online Course Pegawai Pemerintah

dengan Perjanjian Kerja
PPPK FORMASI TAHUN 2021

Oleh : Rachman Farid, S.Pd
NIP : 198311272022211009

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

AGENDA I

MODUL 1
A. WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI NILAI BELA NEGARA

Kesadaran berbangsa dan bernegara berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan
kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa
Indonesia (sesuai amanah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945) melalui:

1. Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari
beberapa suku bangsa yang mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai
Merauke, dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda.
Kemajemukan itu diikat dalam konsep wawasan nusantara yang merupakan cara pandang
bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.

2. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup
bangsa dan negara. Sikap dan perilaku yang patriotik dimulai dari hal-hal yang sederhana
yaitu dengan saling tolong menolong, menciptakan kerukunan beragama dan toleransi dalam
menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati dengan sesama dan
menjaga keamanan lingkungan.

3. Memiliki kesadaran atas tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati
lambang-lambang negara dan mentaati peraturan perundang- undangan.

4. Kesadaran bela negara adalah dimana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari
ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas
cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan
nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar
juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh
kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan
bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air
kita.
Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan

masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain:

1. Cinta Tanah Air. Negeri yang luas dan kaya akan sumber daya ini perlu kita cintai.
Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita
kepada tanah air kita. Kita dapat mewujudkan itu semua dengan cara kita mengetahui
sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan
kita dan pastinya menjaga nama baik negara kita.

2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan
sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-
cita dan tujuan hidup bangsanya. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah
perkelahian antar perorangan atau antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang
berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

3. Pancasila. Ideologi kita warisan dan hasil perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa,
pancasila bukan hanya sekedar teoritis dan normatif saja tapi juga diamalkan dalam
kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang
ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai
pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan.

4. Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara. Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus
rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contoh nyatanya seperti sekarang ini yaitu
perhelatan seagames. Para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya
walaupun mereka harus merelakan untuk mengorbankan waktunya untuk bekerja
sebagaimana kita ketahui bahwa para atlet bukan hanya menjadi seorang atlet saja, mereka
juga memiliki pekerjaan lain. Begitupun supporter yang rela berlama-lama menghabiskan
waktunya antri hanya untuk mendapatkan tiket demi mendukung langsung para atlet yang
berlaga demi mengharumkan nama bangsa.

5. Memiliki Kemampuan Bela Negara. Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan
dengan tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-
masing.

A. BEBERAPA TITIK PENTING DALAM SEJARAH BANGSA INDONESIA

a) 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di aula Stovia.

b) Perhimpunan Indonesia (PI) merupakan organisasi pergerakan nasional

pertama yang menggunakan istilah "Indonesia".

c) Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan “Kerapatan Besar

Pemuda”,
yang kemudian terkenal dengan nama “Kongres Pemuda I”.

d) Pada 27-28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Kedua dilaksanakan.
e) Pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jendral Kumakici Harada.
f) PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945.

B. 4 KONSENSUS DASAR
1. Bendera
2. Bahasa
3. Lambang negara
4. Lagu kebangsaan

Nilai-Nilai Bela Negara
BELA NEGARA adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik

secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan
keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai olehkecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dariberbagai
Ancaman”.
Implementasi :
1. NILAI DASAR BELA NEGARA

a. Cinta tanah air;
b. Sadar berbangsa dan bernegara;
c. Setia pada Pancasila sebaagai ideologi negara;
d. Rela berkorban untuk bangsa dannegara; dan
e. Kemampuan awal Bela Negara.
2. NILAI-NILAI DASAR ASN
a. memegang teguh ideologi Pancasila;
b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

serta pemerintahan yang sah;

c. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepadapublik;
i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya

guna, berhasil guna, dan santun;
k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yangdemokratis sebagai perangkat sistem

karier.
3. FUNGSI ASN

a. pelaksana kebijakan publik;
b. pelayan publik; dan
c. perekat dan pemersatu bangsa.

B. ANALISIS ISU KONTEMPORER
Kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan

strategis dan analisis isu-isu kontemporer pada agenda pembelajaran Bela Negara perlu didasari
oleh materi wawasan kebangsaan dan aktualisasi nilainilai bela negara yang
dikontektualisasikan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

A. Undang-undang ASN setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya.
B. Menjadi ASN yang professional
C. Perubahan Lingkungan Strat
D. Modal Insani Dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Strategis

PNS sebagai Aparatur Negara dihadapkan pada pengaruh yang dating dari eksternal juga
internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara: Pancasila, UUD
1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara.
Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis
terkait isu-isu strategis kontemporer diantaranya; korupsi, narkoba, paham radikalisme/terorisme,
money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi masal seperti cyber crime, Hate Speech, dan
Hoax, dan lain sebagainya.

C. KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA

Suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang baik secara fisik, mental maupun sosial
dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan
sikap secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh
kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk menjaga, merawat dan menjamin kelangsungan hidup
berbangsa dan bernegara.

Aksi Nasional Bela Negara adalah Sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala
macam ancaman, gangguan, hambatan dan Tantangan dengan berlandaskan nilai-nilai luhur
bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur.

Kemampuan Awal Bela Negara

Wujud kemampuan bela negara yakni memiliki :

 Kesehatan Jasmani dan Mental.

 Kesiapsiagaan Jasmani dan Mental

 Etika, Etiket dan Mental

Evaluasi

1. Jelaskan kedudukan Pancasila dalam konteks penyelenggaraan Negara Indonesia ?

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara
Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian Pancasila menempati kedudukan yang paling
tinggi, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional
dalam tata hukum di Indonesia.

2. Jelaskan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam konteks
penyelenggaraan negara Indonesia ?

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan undang- undang
yang berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukan UUD Negara Republik

Indonesia tahun 1945 adalah sebagai hukum yang paling tinggi dan bersifat fundamental. Sebagai
hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau
landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya.

3. Jelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 ?

alinea I : terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan (kemerdekaan adalah hak segala
bangsa dan penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan).

alinea II : mengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil,
dan makmur).

alinea III : memuat petunjuk atau tekad pelaksanaanny (menyatakan bahwa kemerdekaan atas
berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa).

alinea IV : memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945

4. Jelaskan kedudukan batang tubuh dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ?

Arti Batang Tubuh UUD 1945 ialah peraturan Negara yang memuat ketentuan ketentuan
pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian
dikeluarkan oleh negara itu. Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari :

1. 6 Bab.

2. 37 Pasal.

3. 4 pasal Aturan Peralihan.

4. 2 Ayat Aturan Tambahan.

5. Jelaskan kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan persatuan dan kesatuaN Bangsa
Indonesia ?

a. Kedudukan PNS dalam NKRI sebagai unsur aparatur negara yang berfungsi sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

b. PNS melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah.

c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, PNS harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan
dan partai politik. Berikut tugas PNS dan PPPK sebagai pegawai ASN:

a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;\

b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan

c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

AGENDA II

NILAI- NILAI DASAR PNS

A. BERORIENTASI PELAYANAN

Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU Pelayanan Publik adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/ataupelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Agus Dwiyanto (2010:21) menawarkan alternatif definisi pelayanan publik sebagai semua
jenis pelayanan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memenuhi
kriteria yaitu merupakan jenis barang atau jasa yang memiliki eksternalitas tinggi dan sangat
diperlukan masyarakat serta penyediaannya terkait dengan upaya mewujudkan tujuan bersama
yang tercantum dalam konstitusi maupun dokumen perencanaan pemerintah, baik dalam rangka
memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga, mencapai tujuan strategis pemerintah, dan memenuhi
komitmen dunia internasional.

Adapun beberapa Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku
Berorientasi Pelayanan yang kedua ini diantaranya: 1) memelihara dan menjunjung tinggi standar
etika yang luhur; 2) memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program
pemerintah; dan 3) memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat,
berdaya guna, berhasil guna, dan santun.

Asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam Pasal 4 UU
Pelayanan Publik, yaitu: a. kepentingan umum; b. kepastian hukum; c. kesamaan hak; d.
keseimbangan hak dan kewajiban; e. keprofesionalan; f. partisipatif; g. persamaanperlakuan/tidak
diskriminatif; h. keterbukaan; i. akuntabilitas; j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok
rentan; k. ketepatan waktu; dan l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

B. AKUNTABILITAS

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau instansi untuk
memenuhi tanggjung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas merupakan prinsip dasar bagi
organisasi yang berlaku pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam
memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya.

Aspek-Aspek Akuntablitias

 Hasrat untuk mencapai Kesatuan

 Kemerdekaan, Keaslian, dan

 Kehormatan Bangsa

ETIKA PUBLIK

Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus dilakukan
atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk
melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kode Etik adalah aturan yang mengatur
tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal
prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Tuntutan Etika Publik dan Kompetensi.

Keberhasilan pembangunan suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang anti
kecurangan dapat mendukung secara efektif penerapan nilai-nilai budaya kerja, yang sangat erat
hubungannya dengan hal-hal atau faktor-faktor penentu keberhasilannya yang saling terkait antara
satu dengan yang lainnya, yaitu : 1) Komitmen dari Top Manajemen Dalam Organisasi; 2)
Membangun Lingkungan Organisasi Yang Kondusif: 3) Perekrutan dan Promosi Pegawai;
4)Pelatihan nilai- nilai organisasi atau entitas dan standar-standar pelaksanaan; 5) Menciptakan
Saluran Komunikasi yang Efektif; dan 6) Penegakan kedisiplinan.

Perilaku berkaitan dengan menghindari perilaku yang curang dan koruptif (Fraudulent and
Corrupt Behaviour): • ASN tidak akan terlibat dalam penipuan atau korupsi; • ASN dilarang untuk
melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap
orang atau institusinya; 56 • ASN dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan
kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya; • ASN akan melaporkan setiap perilaku curang
atau korup; • ASN akan melaporkan setiap pelanggaran kode etik badan mereka; • ASN akan
memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik.

Mulgan (1997) mengidentifikasikan bahwa proses suatu organisasi akuntabel karena
adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh
masyarakat atau pembuat kebijakan atau pengguna informasi dan data pemerintah
lainnya.Informasi ini dapat berupa data maupun penyampaian/penjelasan terhadap apa yang sudah
terjadi, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dilakukan. Hal yang tidak kalah pentingnya
adalah akses dan distribusi dari data dan informasi yang telah dikumpulkan tersebut, sehingga
pengguna/stakeholders mudah untuk mendapatkan informasi tersebut. Informasi dan data yang
disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan tersebut harus relevant. (relevan), reliable (dapat
dipercaya), understandable (dapat dimengerti), serta comparable (dapat diperbandingkan),
sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat
menunjukkan akuntabilitas publik.

Perilaku berkaitan dengan Penyimpanan dan Penggunaan Data serta Informasi Pemerintah
(Record Keeping and Use of Government Information):

 ASN bertindak dan mengambil keputusan secara transparan;

 ASN menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia;

 ASN mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan;

 ASN diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas;

 ASN menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 ASN memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang

memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
 ASN tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan

jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau
untuk orang lain.

C. KOMPETEN
Implikasi VUCA menuntut diantaranya penyesuaian proses bisnis, karakter dan tuntutan

keahlian baru. Adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan setiap waktu, sesuai
kecenderungan kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam meningkatkan
kinerja organisasi lebih lambat, dibandikan dengan tawaran perubahan teknologi itu sendiri.
Perilaku ASN untuk masing-masing aspek BerAkhlak sebagai berikut:

A. Berorientasi Pelayanan:
a) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
b) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
c) Melakukan perbaikan tiada henti.

B. Akuntabel:
a) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat,disiplin dan
berintegritastinggi;
b) Menggunakan kelayakan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif,
dan efesien.

C. Kompeten:
a) Meningkatkan kompetensi diri untuk mengjawab tantangan yang selalu berubah;
b) Membantu orang lain belajar; c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

D. Harmonis:
a) Menghargai setiap orang apappun latar belakangnya;
b) Suka mendorong orang lain;
c) Membangun lingkungan kerja yang kondusif

E. Loyal:
a) Memegang teguh ideology Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta

pemerintahan yang sah;

b) Menjaga nama baik sesame ASN, pimpinan, insgansi, dan negara; c. Menjaga rahasia
jabatan dan negara.

F. Adaptif:

a) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;

b) Terus berinovasi dan mengembangakkan kreativitas;

c) Bertindak proaktif.

G. Kolaboratif:

a) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;

b) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkanersama nilai tambah;

c) Menggaerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Prinsip pengelolaan ASN yaitu berbasis merit, yakni seluruh aspek pengelolaan ASN harus
memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, termasuk tidak boleh ada perlakuan
yang diskriminatif, seperti hubungan agama, kesukuan atau aspek-aspek primodial lainnya yang
bersifat subyektif. Pembangunan Apartur sesuai Rencana.

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, diharapkan menghasilkan
karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy), yang dicirikan dengan beberapa
hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan
efisien Terdapat 8 (delapan) karakateristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi
tuntutan pekerjaan saat ini dankedepan. Kedelapan karakterisktik tersebut meliputi: integritas,
nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan Bahasa asing, hospitality, networking, dan
entrepreneurship.

Konsepsi kompetensi adalah meliputi tiga aspek penting berkaitan dengan perilaku
kompetensi meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekerjaan. Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi ASN. Kompetensi meliputi :

1) Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat
diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis
jabatan;

2) Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang
dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit
organisasi; dan

3) Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang
dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi

dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap
pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan
Jabatan.

Pendekatan pengembangan dapat dilakukan dengan klasikal dan non-klasikal, baik untuk
kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Salah satu kebijakan penting dengan berlakunya
Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adanya hak pengembangan pegawai,
sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) Jam Pelajaran bagi PNS dan maksimal 24 (dua puluh empat)
Jam Pelajaran bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam menentukan
pendekatan pengembangan talenta ASN ditentukan dengan peta nine box pengembangan, dimana
kebutuhan pengembangan pegawai, sesuai dengan hasil pemetaan pegawai dalam nine box
tersebut.

D. HARMONIS

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama
alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada
tahun 2020, Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga
dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa dan budaya nya. Kekayaan
sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis dan kekayaan dari lautan
diseluruh Indonesia antara lain :

A. Nasionalisme Kebangsaan

B. Potensi dan Tantangan dalam Keanekaragaman

C. Dampak Konflik

D. Etika ASN sebagai Individu, dalam Organisasi, dan Masyarakat

E. Upaya Mewujudkan Suasana Harmonis

F. Peran ASN Harmonis

E. LOYAL

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan
ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government), pemerintah telah
meluncurkan Core Values (Nilai-Nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding
(Bangga Melayani Bangsa). Nilai “Loyal” dianggap penting dan dimasukkan menjadi salah satu
core values yang harus dimiliki dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap ASN dikarenakan
oleh faktor penyebab internal dan eksternal. Secara etimologis, istilah “loyal” diadaptasi dari
bahasa Prancis yaitu “Loial” yang artinya mutu dari sikap setia. Bagi seorang Pegawai Negeri
Sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan
lebih-lebih kepadaNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terdapat beberapa ciri/karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk
mengukurloyalitas pegawainya, antara lain:

a. Taat pada Peraturan.

b. Bekerja dengan Integritas

c. Tanggung Jawab pada Organisasi

d. Kemauan untuk Bekerja Sama.

e. Rasa Memiliki yang Tinggi

f. Hubungan Antar Pribadi

g. Kesukaan Terhadap Pekerjaan

h. Keberanian Mengutarakan Ketidaksetujuan

i. Menjadi teladan bagi Pegawai lain

Secara umum, untuk menciptakan dan membangun rasa setia (loyal) pegawai terhadap
organisasi, hendaknya beberapa hal berikut dilakukan :

a. Membangun Rasa Kecintaaan dan Memiliki

b. Meningkatkan Kesejahteraan

c. Memenuhi Kebutuhan Rohani

d. Memberikan Kesempatan Peningkatan Karir

e. Melakukan Evaluasi secara Berkala

Setiap ASN harus senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat
pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan
sendiri, seseorang atau golongan sebagai wujud loyalitasnya terhadap bangsa dan negara. Agar
para ASN mampu menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan lainnya
dibutuhkan langkah-langkah konkrit, diantaranya melalui pemantapan Wawasan Kebangsaan.
Selain memantapkan Wawasan Kebangsaan, sikap loyal seorang ASN dapat dibangun dengan cara
terus meningkatkan nasionalismenya kepada bangsa dan negara.

F. ADIKTIF

Adaptasi merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu
didalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup, untuk mempertahankan
keberlangsungan hidupnya. Kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan
kreativitas yang ditumbuhkembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Di dalamnya
dibedakan mengenai bagaimana individu dalam organisasi dapat berpikir kritis versus berpikir
kreatif. Pada level organisasi, karakter adaptif diperlukan untuk memastikan keberlangsungan
organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi

memerlukan beberapa hal, seperti di antaranya tujuan organisasi, tingkat kepercayaan, perilaku
tanggung jawab, unsur kepemimpinan dan lainnya. Dan budaya adaptif sebagai budaya ASN
merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang
menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Grindle menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan
kapasitaspemerintah adaptif dengan indicator-indikator sebagai berikut:

(a) Pengembangan sumber daya manusia adaptif; (b) Penguatan organisasi adaptif dan (c)
Pembaharuan institusional adaptif. Terkait membangun organisasi pemerintah yang adaptif, Neo
& Chan telah berbagi pengalaman bagaimana Pemerintah Singapura menghadapi perubahan yang
terjadi di berbagai sektornya, mereka menyebutnya dengan istilah dynamic governance. Menurut
Neo & Chen, terdapat tiga kemampuan kognitif proses pembelajaran fundamental untuk
pemerintahan dinamis yaitu berpikir ke depan (think ahead), berpikir lagi (think again) dan
berpikir lintas (think across). Selanjutnya, Liisa Välikangas (2010) memperkenalkan istilah yang
berbeda untuk pemerintah yang adaptif yakni dengan sebutan pemerintah yang tangguh (resilient
organization). Pembangunan organisasi yang tangguh menyangkut lima dimensi yang membuat
organisasi kuat dan imajinatif: kecerdasanorganisasi, sumber daya, desain, adaptasi, dan budaya
(atau sisu, kata Finlandia yang menunjukkan keuletan.

G. KOLABORATIF

Berkaitan dengan definisi, akan dijelaskan mengenai beberapa definisi kolaborasi dan
collaborative governance. Dyer and Singh (1998, dalam Celik etal, 2019) mengungkapkan
bahwa kolaborasi adalah “ value generated from an alliance between two or more firms aiming to
become more competitive by developing shared routines”.

Sedangkan Gray (1989) mengungkapkan bahwa : Collaboration is a process though which
parties with different expertise, who see different aspects of a problem, can constructively explore
differences and find novel solutions to problems that would have been more difficult to solve
without the other‟s perspective (Gray, 1989).

Irawan (2017) mengungkapkan bahwa “ Collaborative governance “sebagai sebuah proses
yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance .

Collaborative Governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik
Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama
di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber
daya.

A. Enam Kriteria Penting Untuk Kolaborasi :

a. Forum Yang Diprakarsai Oleh Lembaga Publik Atau Lembaga;

b. Peserta Dalam Forum Termasuk Aktor Nonstate;

c. Peserta Terlibat Langsung Dalam Pengambilan Keputusan Dan Bukan

Hanya'„Dikonsultasikan‟ Oleh Agensi Publik;

d. Forum Secara Resmi Diatur Dan Bertemu Secara Kolektif;

e. Forum Ini Bertujuan Untuk Membuat Keputusan Dengan Konsensus (Bahkan
JikaKonsensus Tidak Tercapai Dalam Praktik); Dan

f. Fokus Kolaborasi Adalah Kebijakan Publik Atau Manajemen

B. Tahapan Dalam Melakukan Assessment Terhadap Tata Kelola Kolaborasi :

a. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang;

b. Merencanakan aksi kolaborasi; dan

c. Mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi

C. Organisasi yang memiliki collaborative culture indikatornya sebagai berikut :

a. Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi;

b. Organisasi menganggap individu (staf) sebagai aset berharga dan membutuhkan
upayayang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka;

c. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan
mengambilrisiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka (bahkan ketika terjadi
kesalahan);

d. Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi (universitas)
Setiapkontribusi dan pendapat sangat dihargai;

e. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik;

f. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong; dan

g. Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan
yangdiberikan.

D. Aktivitas Antar Organisasi meliputi :

a. Kerjasama Informal;

b. Perjanjian Bantuan Bersama;

c. Memberikan Pelatihan;

d. Menerima Pelatihan;
e. Perencanaan Bersama;
f. Menyediakan Peralatan;
g. Menerima Peralatan;
h. Memberikan Bantuan Teknis;
i. Menerima Bantuan Teknis;
j. Memberikan Pengelolaan Hibah; dan
k. Menerima Pengelolaan Hibah.

AGENDA III

A. Smart ASN

Kominfo sendiri menjabarkan literasi digital ke dalam 4 kompetensi yaitu kecakapan
menggunakan media digital (digital skills), budaya menggunakan digital (digital culture), etis
menggunakan media digital (digital ethics), dan aman menggunakan media digital (digital safety).
Perumusan kerangka kerja literasi digital digunakan sebagai basis dalam merancang program dan
kurikulum literasi digital Indonesia pada tahun 2020-2024. Kerangka kurikulum literasi digital ini
juga digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat
dalam menguasai teknologi digital. Digital skill merupakan kemampuan individu dalam
mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem
operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety merupakan kemampuan user dalam
mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran
perlindungan data pribadi dan keamanan.

Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas dan
aplikasi yang tersedia pada gawai sering kita gunakan untuk mencari informasi bahkan solusi dari
permasalahan kita sehari-hari. Durasi penggunaan internet harian masyarakat Indonesia hingga
tahun 2020 tercatat tinggi, yaitu 7 jam 59 menit (APJII, 2020). Angka ini melampaui waktu rata-
rata masyarakat dunia yang hanya menghabiskan 6 jam 43 menit setiap harinya. Bahkan menurut
hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2020, selama pandemi
COVID-19 mayoritas masyarakat Indonesia mengakses internet lebih dari 8 jam sehari. Pola
kebiasaan baru untuk belajar dan bekerja dari rumah secara daring ikut membentuk perilaku kita
berinternet. Literasi Digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk
saling melindungi hak digital setiap warga negara.

Digital skill merupakan Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan
menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan
sehari-hari. Digital culture merupakan Kemampuan individu dalam membaca, menguraikan,
membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka
Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK.
Digital ethics merupakan Kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan

diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette)
dalam kehidupan sehari-hari. Digital safety merupakan Kemampuan User dalam mengenali,
mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran pelindungan
data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.
Lingkup Literasi Digital
Dalam mencapai target program literasi digital, perlu diperhitungkan estimasi jumlah masyarakat
Indonesia yang telah mendapatkan akses internet berdasarkan data dari APJII dan BPS. Identifikasi
Target User dan Total Serviceable Market penting untuk menentukan target spesifik program
literasi digital.
Saat ini, tingkat penetrasi internet di Indonesia sebesar 73,7%

Gambar 1. 1 Penetrasi Internet di Indonesia
Sementara itu, persentase masyarakat Indonesia yang masih belum mendapatkan layanan
internet yaitu sebesar 26,3%.

Gambar 1. 2 Persentase Masyarakat yang Belum Mendapat Layanan Internet
Literasi digital berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia
di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoprerasikan gawai. Kerangka kerja literasi
digital untuk kurikulum terdiri dari digital skill, digital culture, digital etnics, dan digitasl safety.
Kerangka kurikulum literasi digital digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi

kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital.

Literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang bukan sekadar menitikberatkan pada
kecakapan untuk menguasai teknologi.

Lebih dari itu, literasi digital juga banyak menekankan pada kecakapan pengguna media
digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif (Kurnia &
Wijayanto, 2020; Kurnia & Astuti, 2017). Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi
digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia
digital dengan penuh tanggung jawab.

Terdapat dua poros yang membagi area setiap domain kompetensi. Poros pertama, yaitu
domain kapasitas ‘single–kolektif’ memperlihatkan rentang kapasitas literasi digital sebagai
kemampuan individu untuk mengakomodasi kebutuhan individu sepenuhnya hingga kemampuan
individu untuk berfungsi sebagai bagian dari masyarakat kolektif/societal. Sementara itu, poros
berikutnya adalah domain ruang ‘informal–formal’ yang memperlihatkan ruang pendekatan dalam
penerapan kompetensi literasi digital. Ruang informal ditandai dengan pendekatan yang cair dan
fleksibel, dengan instrumen yang lebih menekankan pada kumpulan individu sebagai sebuah
kelompok komunitas/masyarakat. Sedangkan ruang formal ditandai dengan pendekatan yang lebih
terstruktur dilengkapi instrumen yang lebih menekankan pada kumpulan individu sebagai ‘warga
negara digital.’ Blok-blok kompetensi semacam ini memungkinkan kita melihat kekhasan setiap
modul sesuai dengan domain kapasitas dan ruangnya.

Digital Skills (Cakap Bermedia Digital) merupakan dasar dari kompetensi literasi digital,
berada di domain ‘single, informal’. Digital Culture (Budaya Bermedia Digital) sebagai wujud
kewarganegaraan digital dalam konteks keindonesiaan berada pada domain ‘kolektif, formal’ di
mana kompetensi digital individu difungsikan agar mampu berperan sebagai warganegara dalam
batas-batas formal yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam ruang
‘negara’. Digital Ethics (Etis Bermedia Digital) sebagai panduan berperilaku terbaik di ruang
digital membawa individu untuk bisa menjadi bagian masyarakat digital, berada di domain
‘kolektif, informal’. Digital Safety (Aman Bermedia Digital) sebagai panduan bagi individu agar
dapat menjaga keselamatan dirinya berada pada domain ‘single, formal’ karena sudah menyentuh
instrumen-instrumen hukum positif.

B. MANAJEMEN ASN

Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan
SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif
sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai.
Kerangka kerja literasi digital terdiri dari kurikulum digital skill, digital safety, digital culture, dan
digital ethics. Kerangka kurikulum literasi digital ini digunakan sebagai metode pengukuran
tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital.

Guna mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan, yaitu:

a. Perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital.

b. Persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektorsektor strategis, baik di
pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan,
perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran.

c. Percepat integrasi Pusat Data Nasional sebagaimana sudah dibicarakan.

d. Persiapkan kebutuhan SDM talenta digital.

e. Persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi
digital dilakukan secepat-cepatnya.

Kecakapan bermedia digital meliputi Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan
menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK sertasistem operasi digital dalam kehidupan
sehari-hari.

A. Dalam Cakap di Dunia Digital perlu adanya penguatan pada :

a. Pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital (HP, PC).

b. Pengetahuan dasar tentang mesin telusur (search engine) dalam mencari informasi dan
data,memasukkan kata kunci dan memilah berita benar.

c. Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk
berkomunikasidan berinteraksi, mengunduh dan mengganti Settings.

d. Pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan ecommerce untuk
memantau keuangan dan bertransaksi secara digital.

B. Dalam Etika di Dunia Digital perlu adanya penguatan pada :

a. Pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika
berinternet(netiquette).

b. Pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan
tidaksejalan, seperti: pornografi, perundungan, dll.

c. Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi dan kolaborasi di ruang digital yang

sesuaidalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku.
d. Pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital

yangsesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Dalam Budaya di Dunia Digital perlu adanya penguatan pada :
a. Pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan
kehidupanberbudaya, berbangsa dan berbahasa Indonesia.
b. Pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan
nilaiPancasila di mesin telusur, seperti perpecahan, radikalisme, dll.
c. Pengetahuan dasar menggunakan Bahasa Indonesia baik dan benar dalam
berkomunikasi,menjunjung nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika
d. Pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai
produkdalam negeri dan kegiatan produktif lainnya.

D. Dalam Aman Bermedia Digital perlu adanya penguatan pada :
a. Pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras (kata sandi, fingerprint)
Pengetahuandasar memproteksi identitas digital (kata sandi).
b. Pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang
terverifikasi dan terpercaya, memahami spam, phishing.
c. Pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan
menyadariadanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosmed.
d. Pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan (scam) dalam transaksi digital
sertaprotokol keamanan seperti PIN dan kode otentikasi.
Manajemen adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang Profesional,

Memiliki Nilai Dasar, Etika Profesi, Bebas dari Intervensi Politik, Bersih dari praktik KKN.
Kewajiban ASN meliputi :

a. setia dan taat pada Pancasila, UUD‟45, NKRI.
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Melaksanakan Tugas Kedinasan dengan Penuh Pengabdian, Kejujuran, Kesadaran,

danTanggung Jawab.
f. Menunjukkan Integritas dan Keteladanan Dalam Sikap, Perilaku, Ucapan Dan

TindakanKepada Setiap Orang, Baik di Dalam Maupun di Luar Kedinasan.
g. Menyimpan Rahasia Jabatan Dan Hanya Dapat Mengemukakan Rahasia Jabatan

SesuaiDengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
h. Bersedia Ditempatkan Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kode Etik dan Kode Prilaku ASN :
a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi.
b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
e. tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya
untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang
lain.
f. memberika informas secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang
memerlukaninformasi terkait kepentingan kedinasanMemberika informas secara benar dan
tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan
kedinasan.
g. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Konsep Sistem Merit Dalam Pengelolaan ASN
Pengelolaan SDM harus selalu berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi (strategic

alignment), dalam konteks ini aktivitas dalam pengelolaan SDM harus mendukung misi utama
organisasi. Pengelolaan SDM/ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan
produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi pada
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Organisasi membutuhkan pegawai yang jujur, kompeten
dan berdedikasi.

Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik,
ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan”.
Semua fungsi dan komponen dalam manajemen ASN sebagaimana tercantum dalam Pasal 55

(mengatur tentang manajemen PNS) dan pasal 93 (mengatur manajemen PPPK) UU ASN harus
menerapkan sistem merit ini. Pasal 55 menyebutkan bahwa “ Manajemen PNS ii meliputi
penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier,
pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin,
pemberhentian, jaminan pensisun dan hari tua, dan perlindungan. komponen pengelolaan ASN
sebagaimana di atas khususnya dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan (perencanaan
kebutuhan pegawai/ planning), penilaian kinerja (monitoring dan penilaian), pengembangan
kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan.