BOOKLET DATA & INFORMASI PIPPIB

DATA & INFORMASI

PENGHENTIAN IZIN BARU DI HUTAN ALAM
PRIMER DAN LAHAN GAMBUT (PIPPIB)
PROVINSI ACEH TAHUN 2022

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN

WILAYAH XVIII BANDA ACEH
2022

KATA PENGANTAR

Media informasi merupakan wadah untuk mengumpulkan dan
menyusun kembali sebuah informasi sehingga menjadi bahan yang
bermanfaat bagi penerima informasi. Seiring dengan perkembangan
teknologi, penyampaian informasi menjadi sangat beragam dan akan
terus-menerus berkembang .

Booklet Data dan Informasi Penghentian Izin Baru di Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) ini disusun sebagai sarana
penyebarluasan informasi yang dikemas dengan kreatif serta
memanfaatkan perkembangan teknologi. Hal ini mendukung
terwujudnya Smart Governance dalam rangka melaksanakan
transformasi pengelolaan ASN dengan nilai dasar ASN BerAKHLAK dan
employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”.

Booklet ini diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada publik
terkait penyampaian informasi tentang PIPPIB. Semoga Booklet ini
bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 21 November 2022

i BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XVIII BANDA ACEH

DAFTAR ISI

i Kata Pengantar
ii Daftar Isi

01 Tentang PIPPIB

02 Sejarah dan Perkembangan Dasar Hukum

03 Areal PIPPIB di Provinsi Aceh

03 Trend Luasan Areal PIPPIB di Provinsi Aceh (Ha)
04 Peta PIPPIB Tahun 2022 Periode II di Provinsi Aceh

05 Kewenangan Instansi Terkait PIPPIB

Konstelasi Keterkaitan Instansi Berwenang dalam Penyusunan PIPPIB
Ruang Lingkup Wewenang Balai Pemantapan Kawasan Hutan & Tata
Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh Terkait PIPPIB

06 Alur Permohonan Revisi PIPPIB

07 Pengecualian dalam PIPPIB

Booklet ini dapat diunduh melalui
tautan dibawah ini:

https://bit.ly/booklet_PIPPIB2022

iiBALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN

WILAYAH XVIII BANDA ACEH

PIPPIB (Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha,

Persetujuan Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan
Alam Primer dan Lahan Gambut) merupakan instruksi presiden yang telah
disempurnakan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian
Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan
Lahan Gambut. Sebagai implikasi dari perubahan nomenklatur “Penundaan”
menjadi “Penghentian” maka areal yang terindikasi berupa hutan alam primer
maupun lahan gambut tidak boleh diberikan penerbitan izin baru sampai
dengan adanya perbaikan tata kelola hutan alam dan lahan gambut.

Tujuan
Mmeeln:aynejluatmkaantkuanpaykaebpeernaduaruannanhuetmanisialdaamri primer dan lahan gambut serta untuk
deforestasi dan degradasi hutan sampai

dengan tersedianya kesiapan penataan pengelolaan hutan.

Secara teknis Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan
penyesuaian nomenklatur mengikuti UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
melalui penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.7594/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 tentang Penetapan
Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan
Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut.

1 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XVIII BANDA ACEH

SEJARAH & PERKEMBANGAN DASAR HUKUM

Penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut

Inpres 10/2011 (20 Mei 2011) Inpres 6/2013 (13 mei 2013)

PIPPIB REVISI IV
SK.323/Menhut-II/2011, SK.2796/Menhut-VII/IPSDH/2013
20 Juni 2011 16 Mei 2013
REVISI I REVISI V
SK.7416/Menhut-VII/IPSDH/2011 SK.6018/Menhut-VII/IPSDH/2013
22 November 2011 13 November 2013
REVISI II REVISI VI
SK.2771/Menhut-VII/IPSDH/2012 SK.3706/Menhut-VII/IPSDH/2014
16 Mei 2011 13 Mei 2014
REVISI III REVISI VII
SK.6315/Menhut-VII/IPSDH/2012 SK.6982/Menhut-VII/IPSDH/2014,
19 November 2012 13 November 2014

Inpres 8/2015 (13 mei 2015) Inpres 6/2017 (13 Mei 2017)

REVISI VIII REVISI XII
SK.2312/Menhut-VII/IPSDH/2015 SK.351/MENLHK/SETJEN/PLA.1/7/2017,
27 Mei 2015 31 Juli 2017
REVISI IX REVISI XIII
SK.5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015 SK.6559/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/
20 November 2015 12/2017,
REVISI X 4 Desember 2017
SK.2300/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1 REVISI XIV
/5/2016 SK.3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/
20 Mei 2016 5/2018,
REVISI XI 28 Mei 2018
SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1 REVISI XV
/11/2016 SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/
21 November 2016 12/2018,
17 Desember 2018

Penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut

Inpres 5/2019 (7 Agustus 2019)

Tahun 2019 Tahun 2021 Periode II
SK.7099/MENLHK-PKTL/PLA.1/8/2019, SK.5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021,
28 Agustus 2019 26 Agustus 2021
Tahun 2020 Periode I
SK.851/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020, Tahun 2022 Periode I
26 Februari 2020 SK.1629/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022,
11 Maret 2022
Tahun 2020 Periode II
SK.4945/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020 Tahun 2022 Periode II
26 Agustus 2020 SK.7594/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022,
29 September 2022
Tahun 2021 Periode I
SK.666/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2021,
15 Februari 2021

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN 2
WILAYAH XVIII BANDA ACEH

AREAL PIPPIB DI PROVINSI ACEH

Trend Luasan Areal PIPPIB di
Provinsi Aceh (Ha)

2.717.430
PIPPIB XII
2.713.249 2.704.073 2.704.592
PIPPIB IV 2.699.928 2.724.567 PIPPIB 2022/I
2.701.156 PIPPIB XI PIPPIB XIII 2.718.166 PIPPIB 2020/I 2.702.576
2.717.022 PIPPIB VIII PIPPIB XV 2.703.916
PIPPIB V
2.701.128 2.724.567 2.706.838 PIPPIB 2020/II PIPPIB 2021/II
2.655.864 PIPPIB IX PIPPIB XIV PIPPIB 2019
PIPPIB VI 2.704.545
PIPPIB 2022/II
2.703.296,84
PIPPIB 2021/I
2.657.774 2.697.137,39
PIPPIB VII PIPPIB X

Berdasarkan data diatas, luas areal PIPPIB mengalami
kenaikan dan penurunan jumlah luasan, jika dilihat dalam
5 (lima) tahun terakhir yaitu PIPPIB XV - PIPPIB Tahun
2022, di dominasi dengan penurunan luasan areal PIPPIB
dengan range perubahan luasan yaitu 150 - 2.000 ha.
Namun pada PIPPIB Tahun 2021 Periode II ke PIPPIB
Tahun 2022 Periode I mengalami kenaikan luasan areal
sebesar 2.015,98 ha. Kenaikan areal ini dapat disebabkan
oleh data hutan primer yang telah diperbaharui pada data
penutupan lahan. Pada Tahun 2022 Periode II areal luasan
PIPPIB berkurang 46.73 ha.

3 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XVIII BANDA ACEH

PETA PIPPIB PROVINSI ACEH
TAHUN 2022 PERIODE II

SK.7594/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022

2.704.545
hektare




Penghentian Penghentian
Pada Lahan Pada Hutan
Alam Primer
Gambut
60.972 ha 9.438 ha
Penghentian
Taman Nasional
Pada 62.5663 ha
Kawasan
Hutan & APL Cagar Alam
2.634.134 ha 15.659 ha

Suaka Margasatwa Keterangan :
81.823 ha Hutan Alam Primer pada Hutan
Produksi dan Areal Penggunaan Lain;
Taman Buru Hutan Konservasi dan Hutan
86.288 ha Lindung
Lahan Gambut
Taman Wisata Alam
30.147 ha Scan Disini

Taman Wisata Alam Laut Peta PIPPIB Provinsi
2,81 ha Aceh Tahun 2022
Periode II
Taman Hutan Raya
8.602 ha

Hutan Lindung
1.776.596 ha

Areal Penggunaan Lain
(APL) : 1.034 ha

Disclaimer :
Hasil pendetailan jumlah luasan penghentian PIPPIB Pada Kawasan
Hutan dan APL menggunakan analisis overlay dengan data fungsi
kawasan hutan SK.6616/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021
Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi
Aceh Sampai Dengan Tahun 2020 dan Batas Administrasi
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021.
Terdapat areal Blank yang merupakan areal PIPPIB diluar batas
administrasi Tahun 2021 (daerah pesisir, pantai dan Provinsi
Sumatera Utara). Luas areal blank yaitu seluas 8.314 ha.

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN 4
WILAYAH XVIII BANDA ACEH

KEWENANGAN INSTANSI
TERKAIT PIPPIB

Instruksi Presiden Konstelasi Keterkaitan Instansi
No. 5 Tahun 2019 Berwenang dalam Penyusunan PIPPIB
Tentang Penghentian
Pemberian Izin Baru Pemantauan
dan Penyempurnaan Laporan Hasil
Tata Kelola Hutan Alam
Primer dan Lahan Sekretariat Kabinet RI

Gambut

Kementerian Dalam PIPPIB direvisi setiap 6 (enam) Kementerian Pertanian Dasar Revisi PIPPIB
Negeri bulan sekali berdasarkan hasil Perubahan Tata Ruang
pembahasan Tim Teknis Masukan dari
Gabungan Pembuatan PIPPIB masyarakat
di bawah pemantauan dari Pembaharuan data
Sekretariat Kabinet RI yang perizinan
beranggotakan kementerian- Hasil survei kondisi fisik
kementerian berikut dan para lapangan
gubernur, bupati/walikota.
Konsultasi

Kementerian Agraria & Kementerian Lingkungan
Tata Ruang/BPN Hidup & Kehutanan

Badan Informasi Kementerian Pekerjaan Para Gubernur,
Geospasial Umum & Perumahan Rakyat Bupati/Walikota

Ruang Lingkup Wewenang Balai Pemantapan
Kawasan Hutan & Tata Lingkungan Wilayah
XVIII Banda Aceh Terkait PIPPIB

1.Melakukan koordinasi dengan pemohon;
2.Melakukan survei hutan alam primer dengan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan serta Perguruan Tinggi;
3.Menyampaikan rekomendasi terhadap hasil survei tersebut kepada Dirjen

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) c.q Direktur Inventarisasi
dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH)
4.Sebagai walidata data geospasial terkait PIPPIB

5 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XVIII BANDA ACEH

ALUR PERMOHONAN REVISI PIPPIB

Perdirjen PKTL No. P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/10/2019

Surat Permohonan Telaah Areal

Pemohon Dirjen PKTL c.q IPSDH
Dir. IPSDH

Koordinasi Penyampaian hasil telaah

Tidak Survei Survei

Surat balasan Surat balasan
menerima/menolak untuk dilanjutkan

usulan survei

Pembentukan Tim Survei Lapangan

BPKHTL Wil. XVIII PERSYARATAN
Banda Aceh
1.Surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur
Survei Lapangan Laporan Hasil & Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Rekomendasi c.q Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber
Daya Hutan, tembusan kepada Kepala Dinas
Disclaimer : Kehutanan, Kepala BPKH dan instansi terkait.
Hasil keputusan menunggu saat keluarnya Revisi PIPPIB
(6 bulan/sekali). 2.Melampirkan perizinan/perjanjian/hak yang
diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya (jika
memiliki).

3.Lokasi dan luas areal yang dimohon dalam bentuk
peta skala paling besar 1:50.000 dan bentuk
softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat
sistem UTM Datum WGS 84.

4.Citra resolusi tinggi (2 tahun terakhir) beserta hasil
penafsiran yang mengacu pada SNI 7645-1:2014
dalam bentuk hardcopy dan softcopy format
shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM
Datum WGS 84.

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN 6
WILAYAH XVIII BANDA ACEH

PENGECUALIAN DALAM PIPPIB

SK.7594/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022

1.Kegiatan perhutanan sosial dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan
dengan kriteria yaitu tidak mengubah bentang alam, tidak merusak
lingkungan dan tidak mengubah fungsi utamanya;

2.Kegiatan penggunan kawasan hutan untuk kepentingan KLHK dalam
penyelenggaraan perlindungan hutan, kawasan hutan dan lahan gambut;

3.Lokasi yang telah mendapat perizinan atau title hak dari pejabat berwenang
sesuai peraturan perundang-undangan pada APL atau bukan kawasan hutan
yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.323/Menhut-II/2011;

4.Tanah milik masyarakat perseorangan di APL sepanjang disertai bukti atas
tanah/tanda bukti kepemilikan lainnya yang diterbitkan sebelum Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011.
Bagi masyarakat perseorangan dapat mengajukan legalisasi bukti
kepemilikan hak atas tanah/tanda bukti kepemilikan lainnya serta ploting
areal dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dapat
mengajukan permohonan klarifikasi terhadap PIPPIB dan status lahannya.

7 BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XVIII BANDA ACEH

AKSES INFORMASI PIPPIB

Akses dasar hukum dan peraturan melalui tautan di bawah ini:
Scan Disini

bit.ly/DasarHukum_PIPPIB

Akses update data dan informasi geospasial :

Mengajukan surat permohonan data dan informasi geospasial yang
ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata
Lingkungan Wilayah XVIII Banda Aceh.

Website Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
(IPSDH).

https://sigap.menlhk.go.id/ Peta Cetak dan Peta Interaktif

BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN 8
WILAYAH XVIII BANDA ACEH

Booklet ini merangkum berbagai data dan informasi mengenai
Penghentian Izin Baru di Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

Provinsi Aceh. Booklet ini diharapkan mampu memberikan
kepuasan kepada publik terkait penyampaian informasi tentang

PIPPIB.
Booklet ini dapat diunduh melalui tautan dibawah ini:

https://bit.ly/booklet_PIPPIB2022

Layanan Informasi Publik Scan Disini
Jl. Cut Nyak Dhien Km. 19 No. 28A,
Kota Banda Aceh @bpkhtl.18 Survei Kepuasan
[email protected] bpkhtl18.aceh Masyarakat, Pelayanan
BPKHTL XVIII OFFICIAL Publik & Persepsi Anti
08518083051 / 081168111818
Korupsi