LAPORAN PEMILU 2019 FIX

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 adalah penyelenggaraan

pemilulegislatif dengan eksekutif yang dilakukan secara bersamaan. Pemilu
ini menjadi pemilu pertama dimana pemilu legislatif dan pemilu presiden
serentak dalam satu hari, tentu hal ini membuat kinerja penyelenggara dan
pengawas pemilu lebih ekstra dalam proses penyelenggran maupun
pengawasan, disisi lain pemilu serentak banyak manfaat antara lain efitipitas
waktu, anggran, kelemahan tentu juga banyak antara lain keselahan
rekapitulasi, karena KPPS harus bekerja dengan 5 surat suara.

Pembahasan mengenai Pemilu mempunyai lingkup yang luas, setidaknya
mencakup aktor Pemilu, sistem Pemilu, manajemen Pemilu, dan penegakan
hukum Pemilu. Melalui pengkajian ini, tim berfokus pada pengawasan pemilu
disetiap tahapan, hasil dari laporan akhir dapat kami simpulkan bahwa masih
banyak kelemahan dan kekurangan dalam proses pengawasan pemilu,
tahapan perencanaan masih banyak kekurangan antara lain regulasi, alat
kerja. Tahapan aktivitas pengawasan masih lemahnya pengarsipan data,
dokumentasi dan surat menyurat, hal ini menjadi acuan untuk pemilu
selanjutnya agar lebih terencana, terseusun dan efiktif. Selanjutnya rapat
kerja atau rapat teknis belum singkron dengan kegiatan di Bawaslu Provinsi,
hal ini membuat jadwal yang tumburan dan perencanan rakor pengawasan
didaerah terganggu.

B. REKOMENDASI

1. Perbaikan Regulasi
Dalam hal rekomendasi perbaikan regulasi, hendaknya penyusunaan

regulasi, SE, petunjuk teknis serta alat kerja keluar sebelum tahapan
berlangsung agar dalam hal pengawasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota menjadikan regulasi sebgai landasan dan acuan, adapaun
masukan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait regulasi antara
lain :
1. Perbawaslu yang keluar setelah tahpan berakhir, contoh perbawaslu

terkait pendataran dan verifikasi partai politik perbawaslu keluar setelah
tahapanya selsai

142

2. Perbawaslu tentang pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik
baru dikeluarkan pada akhir Januari 2018 pasca putusan MK, sedangkan
pengawasan sudah dimulai pada bulan Oktober 2017

oah pengeluaran dari ratumum (tanpa memakai “Rp”)

c. Perbaikan Penyelenggara Tahapan Perbaikan Teknis Pengawasan
Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilaksankan kami bawaslu

provinsi memberikan masukan-masukan dalam rangka perbaikan
penyelenggasran tahapan perbaikan kedepan, perbaikan teknis pengawasan
antara lain :

1) Pengirim laporan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Link Aplikasi
hal menjadi kendala bagi Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk
melakukan cek dan ricek hasil pengawasan

2) Keterlambatan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengirim
Laporan

3) Alat kerja yang dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia menjadi
panduan dan Alat ukur dalam melakukan Pengawasan Setiap
tahapan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan Permintaan
Laporan dari Bawaslu RI terkadang tidak sesuai dengan jadwal.

4) Alat kerja, SE, regulasi hendaknya keluar sebelum tahapan
5) Akurasi data dari PDK, Kecamatan belum sinkron
6) Masih lemahnya sdm di level bawah
7) Di level bawah belum mampu membuat inventaris masalah
8) Pemahaman regulasi yang masih lemah
9) Kurangnya bimbingan teknis khusus pada tahapan pendaftaran

dan verifikasi Partai Politik tahun 2019
10) Alat kerja pengawasan disampaikan pada waktu masuknya

tahapan.
11) Pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD di

Provinsi Bengkulu hendaknya langsung bertemu dengan yang
bersangkutan sehingga dapat dikonfirmasi dukungan yang
diberikan
12) Terkait pengawasan, BawasluProvinsi Bengkulu sebaiknya
mengadakan BIMTEK terkait pengawasan kepada Koordinator
divisi dan staf se- Kabupaten/Provinsi Bengkulu sehingga terjadi
keseragaman baik dalam teknis atau pelaporan pengawasan.

143