Makalah Kelompok 4 IPS 4

Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia


Disusun oleh:
Kelompok 4-X IPS 4
1.Chintami Septina N (4)
2.Farah Annastasya (10)
3.Kaisa Widhi O Budiman (16)
4.Rifa Aziza (32)
5.Zahwa Dwi R (36)

SMA NEGERI 46 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya
sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan
makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang
sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat
dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk
maupun pedoman bagi pembaca.

Harapan kami semoga makalah ini membantu
menambah pengetahuan dan pengalaman bagi
para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki
bentuk maupun isi makalah ini sehingga
kedepannya dapat lebih baik. Diharapkan kepada
para pembaca untuk memberikan masukan-
masukan yang bersifat membangun untuk
kesempurnaan makalah ini.



Jakarta, 23 Agustus 2021

DAFTAR ISI


Kata pengantar……………………………………………...2
Daftar isi ……………………………………………………….3
Sistem dan Dinamika Demokrasi di Indonesia 4
1.Tingkat Persamaan Dalam Masyarakat ……….5
2. Periodisasi Perkembangan Demokrasi di
Indonesia……………………………………………………….7
a. Demokrasi Liberal (1950-1959)…………………..7
b. Demokrasi Terpimpin (1959-1969)……………..8
c. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru (Orba)
(1966-1998)…………………………………………………….9
d. Demokrasi Era Reformasi………………………….. 10
3. Kesimpulan……………………………………………….. 11
4.Penutup………………………………………………………12

SISTEM DAN DINAMIKA DEMOKRASI DI
INDONESIA

Pentingnya kehidupan demokratis
Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan RI, pada hakikatnya karakteristik
negara dmeokratis adalah:

Persamaan kedudukan di depan hukum
Partisipasi dalam pembuatan keputusan
Distribusi pendapatan secara adil
Kebebasan yang bertanggung jawab
Persamaan kedudukan di muka hukum
Hukum mengatur bagaimana seharusnya
penguasa bertindak, bagaimana hak dan
kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya.

1.TINGKAT KESAMAAN DALAM MASYARAKAT

a.Persamaan.
Persamaan, mengandung 5 ide yang terpisah dalam
kombinasi yang berbeda yaitu persamaan : politik,
dimuka hukum, kesempatan, ekonomi dan sosial atau
hak.
1)Persamaan politik (political equality)
Yang dimaksud persamaan politik adalah hak yang
sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi
dalam segala urusan negara. Persamaan ini, misalnya
dalam hak suara, dan kemampuan untuk dipilih menjadi
pejabat pemerintah.
2)Persamaan dimuka hukum (equality before the
law).
Persamaan dimuka hukum merupakan civil equality,
maksudnya setiap warga negara sama dihadapan
hukum dan haknya diberikan tanpa diskriminasi untuk
mendapatkan perlindungan hukum yang sama.
3)Persamaan kesempatan
Persamaan ini terkait dengan “ stratifikasi sosial” dan
sistem mobilitas, yang mengandung prinsip :
a)setiap individu dalam masyarakat dapat mengalami
peningkatan dan penurunan dalam sistem kelas atau
status sejalan dengan kemampuan dan penerapan
kemampuan.
b)tidak adanya halangan buatan yang akan membatasi
seseorang untuk mencapai kemampuan dan kerja keras
yang ingin diraihnya.
4)Persamaan ekonomi

Persamaan ini dapat berarti :
a)Setiap individu dalam suatu masyarakat harus

memiliki tingkat pendapatan yang sama;
b)Setiap individu dalam masyarakat harus diberi

jaminan minimum dibidang keamanan ekonomi, karena

tanpa keamanan, kemerdekaan dan persamaan-
persamaan lain yang penting bagi demokrasi sangat

sulit, bahkan tak mungkin dicapai.

5) Persamaan sosial atau hak.
Persamaan ini mengacu pada tidak adanya perbedaan-

perbedaan status dan kelas yang telah dan masih
dikenal diseluruh masyarakat. Dalam hal ini persamaan

sosial mencakup aspek-aspek persamaan kesempatan.

b. Kebebasan.
Istilah kebebasan, kemerdekaan dan hak sering

digunakan dalam pengertian yang dapat saling
dipertukarkan. Pendapat ini beralasan, bahwa ketiga

istilah itu mengacu pada kemampuan bertindak tanpa

pembatasan-pembatasan atau dengan pengekangan
yang terbatas pada cara-cara khusus atau tertentu.

Disamping itu, banyak para sarjana lebih suka membuat
perbedaan secara cermat antara ketiga istilah itu.

perbedaannya yaitu: kebebasan adalah istilah yang

paling umum, kemerdekaan adalah biasanya mengacu
pada kebebasan sosial dan politik, hak adalah mengacu

pada kebebasan yang mendapat jaminan hukum

Periodisasi Perkembangan Demokrasi di
Indonesia

Sejak merdeka pada 1945, Indonesia telah beberapa kali
mengganti model demokrasinya.

Secara umum, periode demokrasi dapat dibagi menjadi
empat yakni:

1. Demokrasi Parlementer/Liberal (1950-1959)
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
3. Demokrasi Pancasila (1966-1998)
4. Reformasi (1998-kini)

a.Demokrasi Liberal (1950-1959)

karakteristik:

• Parlemen memegang kekuasaan politik sangat
besar

• Sistem multipartai. Parlemen terdiri dari wakil-wakil
partai yang berasal dari beragam aliran/ideologi

• Pengawasan yang ketat dari parlemen
menyebabkan akuntabilitas pejabat negara sangat
tinggi

• Kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil dan kerap
berganti

• Pemilu 1955 terlaksana sangat demokratis
• Hal berserikat dan berkumpul terjamin dengan jelas

Peralihan

• Instabilitas politik dan pemberontakan di berbagai
daerah

• Pemilihan dilakukan dengan mengakhiri Demokrasi
Parlementer dan menerapkan Demokrasi Terpimpin

• Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membubarkan
Konstituante dan kembali ke UUD 1945

B.Demokrasi Terpimpin (1959-1969)

Karakteristik

• Sistem kepartaian melemah karena kekuasaan
presiden yang semakin besar

• Peran kontrol DPR Gotong Royong (DPR-GR)
melemah

• Pemilu tidak terselenggara
• Upaya konsolidasi kekuatan politik dengan cara

pembentukan Kabinet Gotong Royong yang
mewakili semua fraksi dan partai
• Upaya konsolidasi kekuatan politik dengan cara
pembentukan Dewan Nasional yang dibentuk dari
golongan fungsional (wakil buruh, petani, pendeta,
ulama, wanita, dll)
• Sentralisasi kekuasaan di tangan presiden
• Kewenangan daerah terbatas
• Kebebasan pers dibatasi, sejumlah media dibredel

Peralihan

• Kudeta gagal PKI lewat G30S pada 1965
• Kepemimpinan yang dijalankan tidak memperbaiki

kemelut ekonomi dan sosial

• Soekarno tersingkir dari kekuasaan dan digantikan
Soeharto

C.Demokrasi Pancasila pada Orde Baru (Orba)
(1966-1998)

Karakteristik
• Kekuasan presiden sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan sangat tinggi
• Partai politik dibatasi jumlah dan peran
politiknya
• Pemilu terselenggara teratur setiap lima tahun
• Tidak ada pergantian kekuasaan politik,
Soharto berkukasa selama lima periode pemilu
• Rekrutmen politik bersifat tertutup

Peralihan
• Di akhir Orde Baru, perekonomian kacau, harga
BBM dan kebutuhan pokok melambung
• Demonstrasi massa dimotori mahasiswa menuntut
reformasi dan mundurnya Soeharto
• Pemerintahan mandek akibat sebagian besar
menteri mengundurkan diri
• Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada
21 Mei 1998

D.Demokrasi transisi atau Reformasi (1998-kini)

Karakteristik
• Sistem pemerintahan presidensial
• Parlemen terdiri dari banyak partai (multipartai)
• Sistem pemilihan langsung untuk presiden dan
kepala daerah
• Lembaga perwakilan dibagi menjadi DPR dan DPD
• Desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi
daerah
• Kebebasan pers lebih baik
• Dibentuknya komisi-komisi independen negara
seperti KPK

Kesimpulan
Dengan demikian telah kita lihat bahwa demokrasi di
Indonesia telah berjalan dari waktu ke waktu. Namun
kita harus mengetahui bahwa pengertian Demokrasi
Pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa
dan negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan
oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Adapun aspek dari
Demokrasi Pancasila antara lain di bidang aspek Aspek
Material (Segi Isi/Subsrtansi), Aspek Formal, Aspek
Normatif, Aspek Optatif, Aspek Organisasi, Aspek
Kejiwaan. Namun hal tersebut juga harus didasari
dengan prinsip pancasila dan dengan tujuan nilai yang
terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, kita dapat
merasakan demokrasi dalam istilah yang sebenarnya.

Saran
Demokrasi di Indonesia harus di pahami dengan baik
agar demokrasi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Demikian makalah yang telah kami buat. Mohon maaf
jika kuran sempurna dan sederhana. Terima kasih