BUKU PANDUAN KELENGKAPAN DOKUMEN DAN ALUR VERIFIKASI SPJ KEUANGAN 2021

BUKU
PANDUAN

KELENGKAPAN DOKUMEN DAN
ALUR VERIFIKASI SPJ KEUANGAN

2021

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat
kuasa dan penyertaan-Nya sehingga Penulis dapat
menyelesaikan “Buku Panduan Kelengkapan Dokumen dan Alur
Verifikasi SPJ Keuangan” ini. Buku panduan ini disusun untuk
mempermudah pengguna dalam menyiapkan kelengkapan SPJ
keuangan dan memahami alur verifikasi SPJ keuangan.

Dalam penyusunan buku panduan ini Penulis mengucapkan
terimakasih kepada:

1.Bapak Hermantoro Pujiraharjo, S.E selaku Plt Kepala Pusat
Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan yang mendukung
dalam pelaksanaan LATSAR CPNS 2021

2.Ibu Suharti, S. Sos, M.M selaku mentor yang memberikan
arahan dan masukan selama proses pembuatan buku
panduan ini

3.Ibu Siti Maryam, S.Pi, M.Si selaku coach yang memberikan
masukan selama pembuatan laporan aktualisasi

4.Rekan kerja di lingkup Pusat Keteknikan Kehutanan dan
Lingkungan yang turut serta dalam memberikan bantuan dan
dukungan dalam proses pembuatan buku panduan

5.Teman-teman LATSAR CPNS tahun 2021 lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang
membantu penulis dalam penyelesaian tugas ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku panduan
ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan
saran sangat diperlukan untuk perbaikan kedepan yang lebih
baik. Penulis juga berharap buku panduan ini dapat bermanfaat
bagi para pembaca.

Jakarta, Agustus 2021

Penulis

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

DAFTAR ISI

1 Kata Pengantar
2 Daftar Isi
3 Latar Belakang
4 Dasar Hukum
5 Alur Verifikasi SPJ
6 Kelengkapan Dokumen
7 Standar Biaya Umum
8 Tabel Pajak
9 Bagan Akun Standar

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

LATAR BELAKANG

Perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara mendorong
Psueantguendianlsiatnaninstiernuanltbuekrtumjuealnakuunktaunk mefumnignsimi alipseansgi etinnddaalkiaann tidinatkerbnaaikl.
pydaei nngyseudlaeatwpuaetnigmnasentrauanngsgikig.aanrTaiinnnsdbtaeaklnaasnnijad,atmnideanmkeagnabirpaaui.klaPseitndegarestnaed,bdaualtiannkdeinactpuearrtannaglbadenarulpapainat
mpeerltipauntgigungkjeagwiaatbaann, pkeenggiaawtaansan pentgearhwaadsaapn pteernhcaadtaaptan stasnudraatr
pkeegniyaimtapnaonapnerausainognaaltsauuaktausinssutaatnusiinmsitsaanlsniy,ad, aanktpiveintagsawpaesmabnetliearnhaadtaapu
pengadaan barang, dan penerimaan barang.

Kegiatan pembuatan surat pertanggungjawaban harus disertai dengan
bSuekbtai-gbauimktainadatenladhodkiautmuer ndalyaamngPermateunrdaunkPuenmg erkienatabhsaRheapnubslikuaIntduondeastiaa.
NPeonmdoarpa4ta5n TdaahnunBe2la0n1ja3 Nteegnatraan.gSuTraattapeCratraangPgeulnagkjsaawnaabaann Ainnighgaarruasn
mdaeplaaltutietrajahmapinpkeemabesriakhsaana,nkseulepnagykaapsaunra,tdapnerkteabnegngaurnagnjnaywaa.bHaanl itneirssuedbauht
d2i0a0tu4r bteenrdtaansgarkPaenmUenridkasnagan- UPnednagnegloRlaeapnubdlaiknInTdaonngegsuinagNjaowmaobrK1e5uTaanhguann
Negara.

Dalam proses pembuatan Surat Pertanggungjawaban keuangan masih
kdeitleemngukkaapnabnedboekruampaenkeysaanlgahdaanpaptemnuelnisgahnamdabnatmpaesnihyealedsaaniyaankpeekmubraunagtaann
SvePrJifiKkeausai ngdaann. Sjueghaingkgealednibgukaaptlaanh bduokkuumpaenndudanalaymangpbeemrbisuiattaatna cSaPraJ
Keuangan di Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan tahun 2021.

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

DASAR HUKUM

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dibuat oleh setiap
pengguna anggaran dan mengacu pada dasar hukum, antara lain:

1.Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Angka
Pelaksanaan APBN

2.PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam
Negeri bagi Pejabat Negera, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak
Tetap

3.PermenLHK Nomor P.37/MenLHK-Setjen/2016 tentang Tata Cara
Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Mekanisme Pengujian
Keuangan Lingkup KLHK

Standar biaya yang digunakan oleh setiap pengguna anggaran
mengacu pada:

1.PMK Nomor 119/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan TA
2021

2.Persekjen KLHK Nomor P.7/Setjen/Rokeu/Keu.1/11/2020 tentang
Pedoman Standar Biaya Kegiatan TA 2021 Lingkup KLHK

3.Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020
tentang Penjelasan SBM dalam Pelaksanaan WFH

4.KMK Nomor 394/02/2020 tentang Biaya Paket Data dan
Komunikasi

5.Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020
tentang Pemutakhiran Segmen Akun Belanja dalam Rangka
Penanganan Pandemi Covid-19

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

ALUR VERIFIKASI
SPJ KEUANGAN

Pengguna anggaran membuat SPJ Terdapat ketidaksesuaian
disertai kelengkapan dokumen atau kurang kelengkapan
akan dikembalikan untuk

perbaikan

Diserahkan kepada PPK

Pemeriksaan kesesuaian dan kelengkapan
dokumen SPJ oleh Verifikator Keuangan

Disetujui PPK
dan ditandatangani

PPSPM menguji kebenaran
SPJ beserta dokumen
pendukung

Pencatatan pada aplikasi

SILABI oleh Bendahara *PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar)

*SILABI (Sistem Laporan Bendahara Instansi)

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

SPJ PERJALANAN DINAS

1.Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut dengan
Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang
dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan
Negara.

2.Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati
batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat
yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ketempat
kedudukan semula di dalam negeri.

3.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam
rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lain.

4.Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai
Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.

5.Surat Tugas diterbitkan oleh pejabat Eselon II untuk perjalanan
dinas jabatan yang dilakukan oleh unit eselon III kebawah, dan
diterbitkan oleh pejabat Eselon I untuk perjalanan dinas jabatan
yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon
I/Pejabat Eselon II.

6.Surat tugas paling sedikit mencantumkan pemberi tugas, pelaksana
tugas, waktu pelaksanaan tugas dan tempat pelaksanaan tugas.

7.Surat tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD. Perjalanan
dinas jabatan di dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8
(delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD

8.Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat
kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru
berdasarkan surat keputusan pindah.

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

Dokumen Kelengkapan SPJ
Perjalanan Dinas Biasa

Surat Tugas
Lampiran Surat Tugas
Surat Perintah Bayar (SPBy)
Rincian Biaya Perjalanan Dinas
Surat Perjalanan Dinas (SPD)
Daftar Pengeluaran Riil
Bukti tiket pesawat/kereta/transportasi lain beserta
boarding pass
Kuitansi sewa kendaraan (jika ada)
Bil penginapan hotel/sejenisnya
Laporan Perjalanan Dinas

Dokumen Kelengkapan SPJ
Perjalanan Dinas Dalam Kota
Surat Tugas
Lampiran Surat Tugas
Surat Perintah Bayar (SPBy)
Bukti Pendukung (Transportasi dan Penginapan)
Tanda Terima Perjalanan Dinas
Laporan Perjalanan Dinas

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

SPJ Paket Meeting Dalam Kota
Surat Perintah Bayar (SPBy)
Undangan
Jadwal kegiatan
Surat Tugas
Daftar Hadir
Notulensi
SPD
Daftar Uang Saku Perjadin Paket Meeting Dalam
Kota

Dokumen Kelengkapan SPJ
Perjalanan Dinas Pindah

Surat Perintah Bayar (SPBy)
Fotokopi surat keputusan pindah
SPD yang telah ditandatangani pihak yang
berwenang
Kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian
Kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transport
Kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan
dan angkutan barang.

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

SPJ PENGADAAN
BARANG/JASA

Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh
Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh
APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai
dengan serah terima hasil pekerjaan. (Perpres No. 16 Tahun 2008)

Jenis Pengadaan Barang/Jasa

Swakelola
Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/
Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok
masyarakat.
Pemilihan Penyedia
Pengadaan Barang/Jasa melalui peneydia adalah cara
memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
Dalam hal ini K/L/PD memilih penyedia untuk mendapatkan
barang/jasa yang diinginkan

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

SPJ PENGADAAN
BARANG/JASASPJ Pengadaan Barang

(s.d 10.000.000)

Surat Perintah Bayar (SPBy)
Bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi
Kuitansi Bermaterai
Faktur/Nota Pembelian/Surat Jalan dari Penyedia
E-Faktur untuk Perusahaan Kena Pajak (PKP)
Surat Setor Pajak (SSP)
Berita Acara Serah Terima PPK dengan Penyedia
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari PPK ke
PA/KPA
Surat Permintaan dari PA/KPA/PPK ke Pejabat
Surat Permintaan Pembelian Pejabat Pengadaan ke
Penyedia.
Surat Permintaan PA/KPA kepada PJPHP/PPHP
untuk melakukan pemeriksaan administrasi
Berita Acara Pemeriksaan Administrasi oleh PJPHP
Berita Acara Pemeriksaan Administrasi oleh PJPHP

Pajak Barang

Sampai dengan 1 juta tidak dipungut PPN dan PPh 22
Diatas 1 juta dipungut PPN Tari 10% dengan syarat penjual adalah
Pengusaha Kena Pajak (apabila bukan Pengusaha Kena Pajak tidak dipungut
PPN) Diatas 2 jt dipungut PPh 22 Tarif 1,5 % dan PPN tarif 10% dengan
syarat penjual adalah Pengusaha Kena Pajak (apabila bukan PKP tidak
dipungut PPN)
Apabila telah terdapat pungutan PPN dalam struk, Bendahara tidak perlu
melakukan pungutan PPN.

Pajak Jasa

Dipotong PPh Pasal 23

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

SPJ PENGADAAN
BARANG/JASASPJ Pengadaan Barang

(10.000.000 s.d. 50.000.000)

Surat Perintah Bayar (SPBy)
Form Permintaaan
KAK (Kartu Kerangka Acuan)
Rencana Umum pengadaan
Kuitansi Bermaterai
Faktur/Nota Pembelian/Surat Jalan dari penyedia
E-Faktur untuk PKP
Surat Setor Pajak (SSP)
FC NPWP
FC Rekening Koran
Berita Acara Serah Terima (BAST)
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)
Tanda Terima barang di kantor
Surat Permintaan dari PA/KPA/PPK ke Pejabat
Pengadaan.
Surat Permintaan Pembelian Pejabat Pengadaan ke
Penyedia.
Surat Permintaan PA/KPA kepada PJPHP/PPHP
untuk melakukan pemeriksaan administrasi.
Berita Acara Pemeriksaan Administrasi oleh PJPHP

Pajak Barang

Sampai dengan 1 juta tidak dipungut PPN dan PPh 22
Diatas 1 juta dipungut PPN Tari 10% dengan syarat penjual adalah
Pengusaha Kena Pajak (apabila bukan Pengusaha Kena Pajak tidak dipungut
PPN)
Diatas 2 jt dipungut PPh 22 Tarif 1,5 % dan PPN tarif 10% dengan syarat
penjual adalah Pengusaha Kena Pajak (apabila bukan PKP tidak dipungut
PPN)
Apabila telah terdapat pungutan PPN dalam struk, Bendahara tidak perlu
melakukan pungutan PPN.

Pajak Jasa

Dipotong PPh Pasal 23

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

SPJ PENGADAAN
BARANG/JASASPJ Pengadaan Barang

(50.000.000 s.d. 200.000.000)
Surat Perintah Bayar (SPBy)
Surat Perintah Kerja (SPK)
Surat Perjanjian
Kuitansi Bermaterai
Faktur/Nota Pembelian/Surat Jalan dari penyedia
E-Faktur untuk PKP
Surat Setor Pajak (SSP)
FC NPWP
FC Rekening Koran
Realisasi Kontrak
Berita Acara Serah Terima PPK dengan Penyedia
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari PPK ke
PA/KPA
Surat Permintaan dari PA/KPA/PPK ke Pejabat
Pengadaan
Surat Permintaan Pembelian Pejabat Pengadaan ke
Penyedia
Surat Permintaan PA/KPA kepada PJPHP/PPHP
untuk melakukan pemeriksaan administrasi
Berita Acara Pemeriksaan Administrasi oleh PJPHP

Pajak Barang

Dipungut PPh 22 Tarif 1,5 % dan PPN tarif 10% dengan syarat penjual adalah
PKP (apabila bukan PKP tidak dipungut PPN)

Pajak Jasa

Dipotong PPh Pasal 23

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

SPJ PENGADAAN
BARANG/JASASPJ Pengadaan Barang

(diatas 200.000.000)
Surat Perintah Bayar (SPBy)
Surat Perjanjian
Kuitansi Bermaterai
Faktur/Nota Pembelian/Surat Jalan dari penyedia
E-Faktur untuk PKP
Surat Setor Pajak (SSP)
FC NPWP
FC Rekening Koran
Realisasi Kontrak
Berita Acara Serah Terima PPK dengan Penyedia
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dari PPK ke
PA/KPA
Surat Permintaan dari PPTK ke PA/KPA/PPK
Surat Permintaan dari PA/KPA/PPK ke Badan
Pelayanan Pengadaan Barang Jasa (BPPBJ)
Surat Permintaan PA/KPA kepada PJPHP/PPHP
untuk melakukan pemeriksaan Administrasi
Berita Acara Pemeriksanaan Administrasi oleh
PJPHP

Pajak Barang

Dipungut PPh 22 Tarif 1,5 % dan PPN tarif 10% dengan syarat penjual adalah
PKP (apabila bukan PKP tidak dipungut PPN)

Pajak Jasa

Dipotong PPh Pasal 23

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

SPJ HONORARIUM

Honorarium Narasumber

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara / Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasi / pengetahuan
dalam kegiatan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan
Teknis / Workshop / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / Focus
Group Discussion / Kegiatan sejenis yang dilaksanakan secara
langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live
dan bukan rekaman / hasil tapping, baik di dalam negeri maupun di
luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan DIKLAT / Pelatihan.

Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara / Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang berwenang untuk melaksanakan tugas
sebagai moderator pada kegiatan Seminar / Rapat / Sosialisasi /
Diseminasi / Bimbingan Teknis / Workshop / Sarasehan / Simposium /
Lokakarya / Focus Group Discussion / Kegiatan sejenis yang
dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui
aplikasi secara live dan bukan rekaman / hasil tapping, baik di dalam
negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan DIKLAT /
Pelatihan.

Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara
yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar / Rapat / Sosialisasi /
Diseminasi / Bimbingan Teknis / Workshop / Sarasehan / Simposium /
Lokakarya / Focus Group Discussion / Kegiatan Sejenis yang dihadiri
oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300
(tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas Kementerian
Lingkungan Hidup / Lembaga lainnya/masyarakat, baik dilaksanakan
secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi
secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi
tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan
kegiatan Seminar / Rapat / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis
/ Workshop / Sarasehan / Simposium / Lokakarya / Focus Group
Discussion / Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi
sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan / lembaga lainnya / masyarakat
serta dilaksanakan secara langsung (offline).

Dokumen Kelengkapan SPJ
Honorarium (Narasumber/Pakar/Moderator)
Surat Perintah Bayar (SPBy)
Surat Permintaan Narasumber
Daftar Hadir
Daftar Pembayaran
SSP Pajak

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

SPJ KONSUMSI

Biaya Konsumsi Rapat

Kosumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi rapat biasa yang
diselenggarakan di kantor, dimana di dalamnya sudah termasuk
makan dan kudapan

Dokumen Kelengkapan SPJ
Konsumsi Rapat

Surat Perintah Bayar (SPBy)
Surat Undangan
Daftar Hadir
Nota Pembelian

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

SPJ PEMELIHARAAN

Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan
biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya
pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk
mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal
dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya

Dokumen Kelengkapan SPJ
Pemeliharaan

Surat Perintah Bayar (SPBy)
Kuitansi Biaya Pemeliharaan
Nota Pemeliharaan
SK

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

SPJ KEPERLUAN
KANTOR SEHARI-HARI

Biaya Keperluan Kantor Sehari-Hari

Biaya keperluan sehari-hari perkantoran digunakan untuk kebutuhan
biaya keperluan sehari-hari perkantoran, berupa barang habis pakai
yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan
untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat
memberikan pelayanan secara optimal terdiri atas: alat tulis kantor
(ATK), barang cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat
kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.

Dokumen Kelengkapan SPJ
Keperluan Kantor Sehari-Hari
Surat Perintah Bayar (SPBy)
Kuitansi Biaya Pemeliharaan
Nota Pemeliharaan

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

STANDAR BIAYA
HONORARIUM

No Uraian Satuan Biaya
1 Honorarium Narasumber
OJ 1.700.000
a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat
Negara Lainnya/yang disetarakan OJ 1.400.000
OJ 1.000.000
b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan OJ
c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan Orang/Kali 900.000
d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan OK 700.000
2 Honorarium Moderator 400.000
3 Honorarium Pembawa Acara OK
4 Honorarium Panitia OK 450.000
a. Penanggungjawab OK 400.000
b. Ketua / Wakil OK 300.000
c. Sekretaris 300.000
d. Anggota

*Berdasarkan P.7 SBU 2021

STANDAR BIAYA
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

DALAM NEGERI

NO PROVINSI SATUAN LUAR DALAM KOTA LEBIH DIKLAT
KOTA DARI 8(DELAPAN) JAM
(1) (2) (3) (6)
1 ACEH OH (4) (5) 110.000
2 SUMATERA UTARA OH 360.000 140.000 110.000
3 RIAU OH 370.000 150.000 110.000
4 KEPULAUAN RIAU OH 370.000 150.000 110.000
5 JAMBI OH 370.000 150.000 110.000
6 SUMATERA BARAT OH 370.000 150.000 110.000
7 SUMATERA SELATAN OH 380.000 150.000 110.000
8 LAMPUNG OH 380.000 150.000 110.000
9 BENGKULU OH 380.000 150.000 110.000
10 BANGKA BELITUNG OH 380.000 150.000 120.000
11 BANTEN OH 410.000 160.000 110.000
12 JAWA BARAT OH 370.000 150.000 130.000
13 DKI JAKARTA OH 430.000 170.000 160.000
14 JAWA TENGAH OH 530.000 210.000 110.000
15 D.I.YOGYAKARTA OH 370.000 150.000 130.000
16 JAWA TIMUR OH 420.000 170.000 120.000
17 BALI OH 410.000 160.000 140.000
18 NUSA TENGGARA BARAT OH 480.000 190.000 130.000
19 NUSA TENGGARA TIMUR OH 440.000 180.000 110.000
20 KALIMANTAN BARAT OH 430.000 170.000 110.000
21 KALIMANTAN TENGAH OH 380.000 150.000 110.000
22 KALIMANTAN SELATAN OH 360.000 140.000 110.000
23 KALIMANTAN TIMUR OH 380.000 150.000 130.000
24 KALIMANTAN UTARA OH 430.000 170.000 130.000
25 SULAWESI UTARA OH 430.000 170.000 110.000
26 GORONTALO OH 370.000 150.000 110.000
27 SULAWESI BARAT OH 370.000 150.000 120.000
28 SULAWESI SELATAN OH 410.000 160.000 130.000
29 SULAWESI TENGAH OH 430.000 170.000 110.000
30 SULAWESI TENGGARA OH 370.000 150.000 110.000
31 MALUKU OH 380.000 150.000 110.000
32 MALUKU UTARA OH 380,000 150.000 130.000
33 PAPUA OH 430.000 170.000 170.000
34 PAPUA BARAT OH 580.000 230.000 140.000
480.000 190.000

*Berdasarkan P.7 SBU 2021

SATUAN BIAYA PENGINAPAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

TARIF HOTEL

NO PROVINSI SATUAN PEJABAT PEJABAT PEJABAT PEJABAT
NEGARA/P NEGARA ES.III/GOL.I ES.IV/GOL
(1) (2) (3) LAINNYA/PEJ
1 ACEH OH EJ.ES.I V III/II/I
2 SUMATERA UTARA OH .ES.II
3 RIAU OH (7)
4 KEPULAUAN RIAU OH (4) (5) (6) 556.000
5 JAMBI OH 530.000
6 SUMATERA BARAT OH 4.420.000 3.526.000 1.294.000 852.000
7 SUMATERA SELATAN OH 792.000
8 LAMPUNG OH 4.960.000 1.518.000 1.100.000 580.000
9 BENGKULU OH 650.000
10 BANGKA BELITUNG OH 3.820.000 3.119.000 1.650.000 861.000
11 BANTEN OH 580.000
12 JAWA BARAT OH 4.275.000 1.854.000 1.037.000 630.000
13 DKI JAKARTA OH 622.000
14 JAWA TENGAH OH 4.000.000 3.337.000 1.212.000 718.000
15 D.I.YOGYAKARTA OH 570.000
16 JAWA TIMUR OH 5.236.000 3.332.000 1.353.000 730.000
17 BALI OH 600.000
18 NUSA TENGGARA BARAT OH 5.850.000 3.083.000 1.571.000 845.000
19 NUSA TENGGARA TIMUR OH 664.000
20 KALIMANTAN BARAT OH 4.491.000 2.067.000 1.140.000 910.000
21 KALIMANTAN TENGAH OH 580.000
22 KALIMANTAN SELATAN OH 2.140.000 1.628.000 1.546.000 550.000
23 KALIMANTAN TIMUR OH 538.000
24 KALIMANTAN UTARA OH 3.827.000 2.838.000 1.957.000 659.000
25 SULAWESI UTARA OH 540.000
26 GORONTALO OH 5.725.000 2.373.000 1.000.000 804.000
27 SULAWESI BARAT OH 804.000
28 SULAWESI SELATAN OH 5.381.000 2.755.000 1.201.000 782.000
29 SULAWESI TENGAH OH 764.000
30 SULAWESI TENGGARA OH 8.720.000 1.788.000 992.000 704.000
31 MALUKU OH 732.000
32 MALUKU UTARA OH 4.242.000 1.480.000 954.000 951.000
33 PAPUA OH 786.000
34 PAPUA BARAT OH 5.017.000 2.695.000 1.384.000 667.000
600.000
4.400.000 1.605.000 1.076.000 829.000
718.000
4.890.000 1.946.000 1.078.000

3.500.000 2.648.000 1.418.000

3.000.000 1.706.000 1.355.000

2.654.000 1.538.000 1.125.000

4.901.000 3.391.000 1.160.000

4.797.000 3.316.000 1.500.000

4.000.000 2.188.000 1.507.000

4.000.000 2.188.000 1.507.000

4.919.000 2.290.000 1.034.000

4.168.000 2.549.000 1.586.000

4.076.000 3.098.000 1.075.000

4.820.000 1.550.000 1.138.000

2.309.000 2.027.000 1.567.000

2.475.000 2.059.000 1.297.000

3.467.000 3.240.000 1.048.000

3.440.000 3.175.000 1.073.000

3.859.000 3.318.000 2.521.000

3.872.000 3.212.000 2.056.000

*Berdasarkan P.7 SBU 2021

SATUAN BIAYA
KONSUMSI RAPAT

NO URAIAN SATUAN MAKAN KUDAPAN/SNACK
(1) (2) (3) (4) (5)

I RAPAT KOORDINASI TINGKAT Orang/Kali 110.000 49.000
MENTERI/ESELON I/SETARA
Orang/Kali 51.000 19.000
II RAPAT BIASA Orang/Kali 47.000 17.000
1 ACEH Orang/Kali 42.000 17.000
2 SUMATERA UTARA Orang/Kali 41.000 25.000
3 RIAU Orang/Kali 42.000 17.000
4 KEPULAUAN RIAU Orang/Kali 45.000 17.000
5 JAMBI Orang/Kali 46.000 17.000
6 SUMATERA BARAT Orang/Kali 42.000 20.000
7 SUMATERA SELATAN Orang/Kali 45.000 16.000
8 LAMPUNG Orang/Kali 42.000 18.000
9 BENGKULU Orang/Kali 54.000 19.000
10 BANGKA BELITUNG Orang/Kali 46.000 20.000
11 BANTEN Orang/Kali 48.000 22.000
12 JAWA BARAT Orang/Kali 44.000 15.000
13 DKI JAKARTA Orang/Kali 39.000 16.000
14 JAWA TENGAH Orang/Kali 45.000 23.000
15 D.I.YOGYAKARTA Orang/Kali 48.000 20.000
16 JAWA TIMUR Orang/Kali 44.000 19.000
17 BALI Orang/Kali 42.000 21.000
18 NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali 44.000 16.000
19 NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali 42.000 15.000
20 KALIMANTAN BARAT Orang/Kali 51.000 16.000
21 KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali 44.000 24.000
22 KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali 44.000 21.000
23 KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali 55.000 25.000
24 KALIMANTAN UTARA Orang/Kali 45.000 14.000
25 SULAWESI UTARA Orang/Kali 51.000 20.000
26 GORONTALO Orang/Kali 56.000 24.000
27 SULAWESI BARAT Orang/Kali 46.000 17.000
28 SULAWESI SELATAN Orang/Kali 45.000 20.000
29 SULAWESI TENGAH Orang/Kali 59.000 22.000
30 SULAWESI TENGGARA Orang/Kali 63.000 23.000
31 MALUKU Orang/Kali 61.000 31.000
32 MALUKU UTARA Orang/Kali 62.000 25.000
33 PAPUA
34 PAPUA BARAT

*Berdasarkan P.7 SBU 2021

UANG REPRESENTASI

NO URAIAN SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA LEBIH DARI
8(DELAPAN) JAM
1 Pejabat Negara OH 250.000 125.000
2 Pejabat Eselon I OH 200.000 100.000
3 Pejabat Eselon II OH 150.000 75.000

*Berdasarkan P.7 SBU 2021

TABEL PAJAK

BAGAN AKUN STANDAR

521111 Keperluan Perkantoran

Belanja Pengiriman Surat 521114

521115 Honor Operasional
Satuan Kerja

Belanja Barang Operasional

521131

521211 Belanja Bahan

Honor Output Kegiatan

521213

521219 Belanja Barang
Non-Operasional

Belanja Barang Persediaan

521811

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

Belanja Sewa

522141

Belanja Jasa Profesi

522151

Jasa Lainnya

522191

Belanja Jasa

522192

523121 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin

Perjalanan Dinas Biasa

524111

524113 Perjalanan Dinas
Dalam Kota

Rapat Dalam Kantor

524114

524119 Rapat Luar Kota

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

Catatan:

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

Catatan:

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

LATSAR CPNS 2021