Peran Tokoh Nasional dan Daerah Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia

PERAN
TOKOH
NASIONAL PERTUMBUHAN ORGANISASI YANG
DALAM MENJADI AWAL

PERGERAKAN NASIONAL

MENUJU KONSEPSI
INDONESIA MERDEKA

PERGERAKAN
NASIONAL

PAPEDA
PUBLISHING

04

Peran Tokoh Nasional Dalam
Pergerakan Nasional

Fahtur Rahman Syah

Dengan menyebut nama Allah
yang maha pengasih dan penyayang

04



04

Daftar Isi

Pengantar -i
Daftar Isi -ii
Politik Etis -1
Perhimpunan Indonesia -4
PNI dan Pengajaran Mengenai Pemikiran Kemerdekaan -6
Perjuangan dalam Volksraad -9
Daftar Pustaka- 11

ii

04

POLITIK ETIS

Pada menjelang abad ke-20 pemerintah mulai sadar akan kekejaman yang diperbuat terutama pada masa
culturstelsell yang mengsasarakan rakyat pribumi. dengan berakhirnya culturstelsell ekonomi liberal pun mulai diterapkan
dan mendesak dibuatnya Undang-undang Agraria 1870. Perdebatan antara golongan-golongan politik di Belanda
mengenai bagaimana dan dengan cara apa mengeksploitasi koloni tidak kunjung selesai. Politik kolonial konservatif yang
dianggap kuno itu diserang oleh golongan liberal yang akan menguntungkan kedua belah pihak, penjajah dan terjajah,
tetapi kenyataannya pihak terjajah tinggal terbelakang. Selanjutnya politik kolonial liberal itu tidak lepas dari kritikan
golongan etis yang tengah muncul di panggung politik. Sebagai golongan baru yang mewakili zamannya maka idenya
disesuaikan dengan kepentingan zaman, Eksploitasi dan kesejahteraan koloni harus dilakukan bersama tanpa berat
sebelah.

Rupanya kemenangan ada di pihak golongan etis yang sedang menanjak namanya dan perjuangannya menuju
kesejahteraan koloni dan hal ini berkaitan erat dengan hasrat untuk menaikkan harkat kemanusiaan penduduk koloni, yang
dengan tugas sucinya ingin merealisasikan white man's burden. Lagi pula tampilnya partai agama dalam panggung politik
memberikan perhatian pada perbaikan moral dan kesejahteraan. Oleh karena itu kegiatan missi harus diatur dalam
undang-undang karena banyak di antara mereka adalah para kapitalis yang melibatkan diri dalam mengeksploitasi koloni.
Menurut mereka prinsip kemanusiaan akan menjembatani jurang antara Timur dan Barat. Perbedaan yang ada akan
diasimilasikan agar tidak terjadi kesenjangan agar keduanya hidup berdampingan. Ada yang mengatakan bahwa usaha ini
hanya sekedar untuk melegalisasikan tindakannya dengan alasan "mission sacree" untuk membudayakan orang-orang
pribumi. Masih ada satu golongan politik yang mempunyai ide yang digunakan pemerintah yaitu ide politik. Juru bicaranya,
van Deventer, penulis sebuah artikel dalam majalah De Gids tahun 1899 dengan judul "Een Eereschuld" ata "Hutang
Kehormatan". Di dalam tulisannya itu ia menjelaskan bahwa kekosongan kas negara Belanda sebagai akibat Perang
Diponegoro dan Perang Kemerdekaan Belgia itu telah diisi oleh orang Indonesia. Dengan kata lain orang Indonesia telah
berjasa membantu pemerintah Belanda memulihkan keuangannya meskipun dengan penuh pengertian. Oleh karena itu
sudah sewajarnyalah bila kebaikan budi orang Indonesia itu dibayar kembali. Keuntun- gan yang diperoleh dari cucuran
keringat orang Indonesia itu jangan dibawa semua tetapi harus ada tetes ke bawah( trickle down effect ) untuk
kesejahteraan orang Indonesia. Oleh karena itu menurut van Deventer "Hutang Budi" itu harus dibayar dengan
peningkatan kesejahteraan melalui triasnya yang terkenal itu, "irigasi, edukasi, dan emigrasi".

1

https://cerdika.com/wp-content/uploads/2020/08/Gambar-Thumbnail-Dampak-Politik-Etis-compressed.jpg

IRIGASI SALAH SATU KEBIJAKAN
POLITIK ETIS

Jan van der Kolk/KITLV, Belanda/1940

Dukungan politik datang dari kalangan kapitalis dan industrialis. Golongan ini sangat berminat karena ingin
memasarkan hasil industrinya sambil mengadakan perbaikan ekonomi penduduk yang telah berjasa terhadap
pemerintah Belanda. Sejalan dengan berkembangnya perusahaan swasta, daerah-daerah perkebunan baru, dan
kantor-kantor pemerintah maka tambahnya tenaga administrasi sangat diperlukan. Sejak politik etis dengan
edukasinya itu mulai menghasilkan lulusannya maka mereka itu mulai diserap oleh berbagai sektor kegiatan.
Kebutuhan aparatur birokrasi dan administrasi kolonial ternyata juga makin meningkat dan untuk itu semua diperlukan
pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan spesialisasi dan keahliannya.

Edukasi menghasilkan golongan elite baru yang makin lama makin tahu kedudukannya yang dibedakan dalam
masyarakat kolonial. Dari golongan inilah muncul pembaharuan yang direalisasikan dalam bentuk pergerakan yang
modern. Dibukanya lahan perkebunan di Sumatra memerlukan tenaga kerja yang tidak mungkin dicukupi oleh
penduduk setempat. Karena itu tenaga kerju didatangkan dari Jawa. Namun agar usaha mereka tidak mengalami
gangguan maka tersedianya tenaga kerja harus terjamin dan tenaga kerja itu diikat dengan kontrak yang disertai
ancaman hukuman. Ide golongan etikus lainnya yalte irigasi yang sebenarnya hanya untuk kebutuhan perkebunan
swasta di sato pihak dan di pihak lain merugikan pertanian penduduk. Jadi, ide etis ini masin berat sebelah dengan
tekanan pada eksploitasi kolonial dengan cara peningkatan kesejahteraan berarti kebutuhannya akan meningkat dan
akan mengkonsumsikan barang-barang yang diimpor oleh pemerintah. Dengan kata lain, keuntungan akan jatuh

2

ketangan pemerintah tetapi penduduk dalam keadaan kesulitan ekonomi dan rendah kesejahteraannya, Meskipun demikian
perubahan politik baru itu telah membangunkan golongan elite untuk merealisasikan cita-citanya. Perubahan-perubahan
segera mendapat jalan setelah keluarnya sabda Ratu Belanda pada tahun 1901 yang menghendaki "diangkatnya" orang
bumiputera dari lembah kemiskinan. Kesempatan emas yang menjadi peluang dalam politik etis ini dimanfaatkan sungguh-
sungguh oleh para elite untuk meningkatkan kesejahteraan dan dalam perkembangan yang lebih jauh untuk membebaskan
diri dari dominasi kolonial (Koch, 1951 : 9-10).

3

PERHIMPUNAN

INDPOerNhiEmSpIuAnan Indonesia

Perhimpunan Indonesia didirikan pada tahun

1908 oleh orang- orang Indonesia yang berada di

negeri Belanda, di antaranya adalah Sutan

Kasayangan, R.M. " Noto Suroto, mula-mula

dengan nama Indische Vereeniging." Tujuannya

adalah untuk memajukan kepentingan-kepentingan

bersama dari orang-orang yang berasal dari

Indonesia, maksudnya orang- orang pribumi dan

nonpribumi bukan Eropa, di negeri Belanda dan https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Indonesian_students_in_the_
hubungan dengan orang Indonesia, Pada mulanya Netherlands,_Sumatra_Tengah_122,_p16.jpg

organisasi ini hanya bersifat oganisasi sosial. Lebih-lebih sejak adanya seruan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson

setelah Perang Dunia berakhir, kesadaran mereka tentang hak dari bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri

dan merdeka dari penjajahan Belanda makin kuat. Perkembangan baru dalam tubuh organisasi itu juga membawa

perubahan nama yang kini diganti menjadi Indonesische Vereening pada tahun 1922.

Pada tahun 1925 di samping nama dalam bahasa Belanda dipakai juga nama Perhimpunan Indonesia (PI) dan lama-

lama hanya nama PI saja yang dipakai. Dengan demikian, semakin tegas bergerak memasuki bidang politik. Perubahan ini

juga didorong oleh bangkitnya seluruh bangsa-bangsa terjajah Asia dan Afrika untuk menuntut kemerdekaan. Majalah

Hindia Poetra bulan Maret 1923 menyebutkan karangan asas PI sebagai berikut: Mengusahakan suatu pemerintahan untuk

Indonesia, yang bertanggung jawab hanya kepada Rakyat Indonesia semata-mata, bahwa hal yang demikian itu hanya

akan dapat dicapai oleh orang Indonesia sendiri bukan dengan pertolongan siapa pun juga bahwa segala jenis perpecahan

tenaga haruslah dihindarkan, supaya tujuan itu lekas tercapai.

Semenjak tahun 1923, PI aktif berjuang bahkan memelopori dari jauh perjuangan kemerdekaan untuk seluruh

rakyat Indonesia dengan berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang murni dan kompak. Berdasar- kan

perubahan ini PI ke luar dari Indonesisch Verbond van Studeerenden (suatu perkumpulan yang bertujuan menggabungkan

organisasi-organisasi mahasiswa Indonesia, Belanda, Indo Belanda, dan peranakan Cina yang berorientasi ke Indonesia

dalam satu kerja sama) pada tahun 1923 karena dianggap tidak perlu lagi, Dalam tahun itu juga diterbitkan suatu buku

peringatan PI yang menggemparkan kaum kolonialis Belanda: Gedenkboek 1908 – 1923: Indonesische Vereeniging.

Langkah selanjutnya dari sikap radikal Pl ini ialah mengubah nama majalahnya dari Hindia Poetra menjadi Indo- nesia

Merdeka tahun 1924.

Meningkatnya aktivitas ke arah politik terutama sejak datangnya dua arang mahasiswa ke negeri Belanda, yaitu A.

Subardjo tahun 1919 dan Mehammad Hatta pada tahun 1921, dan keduanya kemudian pernah mengetuai PI. Dengan

bertambah banyaknya mahasiswa Indonesia yang helajar di negeri Belanda berubah pula kekuatan PI. Pada permulaan

tahun 1925 dibuatlah suatu anggaran dasar baru yang merupakan penegasan yang lebih luas lagi dari perjuangan PI. Di

4

dalamnya disebutkan bahwa kemer- dekaan penuh bagi Indonesia hanya akan diperoleh dengan aksi bersama vang
dilakukan serentak oleh seluruh kaum nasiolis dan berdasarkan atas kekuatan sendiri. Untuk itu, sangat diperlukan
kekompakan rakyat seluruh- nya. Di dalam segala penjajahan kolonial, kepentingan antara pihak yang menjajah dengan
pihak yang dijajah, yang memang sangat bertentangan menjadi masalah penting. Penjajahan itu memang membawa
pengaruh yang merusak jasmani dan rohani orang Indonesia dan merusak kehidupan lahir batin. Sementara itu,
kegiatannya meningkat menjadi nasional-demokratis, non- kooperasi dan meninggalkan sikap kerja sama dengan kaum
penjajah; bahkan menjadi internasional dan anti-kolonial.

Di bidang internasional ini PI bertemu dan bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan dan tokoh-tokoh
pemuda serta mahasiswa yang berasal dari negeri-negeri jajahan di Asia dan Afrika yang mempunyai cita-cita yang sama
dengan Indonesia. PI memang berusaha supaya masalah Indonesia mendapatkan perhatian dari dunia internasional.
Hubungan dengan beberapa organisasi internasional diadakan seperti Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan.
Kolonial, dan Kominterm. Dalam kongres ke-6 Liga Demokratie Internasional untuk Perdamaian pada bulan Agustus 1926
di Paris (Prancis), Moh. Hatta dengan tegas menyatakan tuntutan untuk kemerdekaan Indonesia." Kejadian ini
menyebabkan Pemerintah Belanda bertambah curiga pada PI. Kecurigaan ini bertambah lagi sewaktu Moh. Hatta atas nama
PI menandatangani suatu perjanjian (rahasia) dengan Semaun (PKI) pada tanggal 5 Desember 1926 yang isinya
menyatakan bahwa PKI mengakui kepemimpinan Pl dan akan dikembangkan menjadi partai rakyat kebang- saan
Indonesia, selama PI secara konsekuen tetap menjalankan politik untuk kemerdekaan Indonesia." Perjanjian ini, karena
dinilai oleh Komintern sebagai suatu kesalahan besar, dibatalkan kembali oleh Semaun.

Dalam Kongres I Liga pada bulan Februari 1927 di Berlin yang dihadiri antara lain oleh wakil-wakil pergerakan di
negeri jajahan, PI yang bertindak atas nama PPPKI di Indonesia juga mengirimkan wakil-wakilnya, Moh. Hatta, Nazi
Pamoentjak, Gatot, dan A. Subardjo. Kongres mengambil keputusan antara lain:

menyatakan simpati sebesar-besarnya kepada pergerakan kemerdekaan Indonesia dan akan menyokong usaha
tersebut dengan segala daya;
menuntut dengan keras kepada pemerintah Belanda: kebebasan bekerja untuk pergerakan rakyat Indonesia.

Dalam kongres kedua di Brussel tahun 1927, PI juga ikut, tetapi sewaktu Liga didominasi oleh kaum komunis, PI
keluar dari Liga. Kegiatan PI di kalangan internasional ini menimbulkan reaksi yang keras dari pemerintah Belanda. Atas
tuduhan "dengan tulisan menghasut di muka umum untuk memberontak terhadap pemerintah", maka pada tanggal 10 Juni
1927 empat anggota PI yaitu Moh. Hatta, Nazir Pamoentjak, Abdulmadjid Djojoadiningrat, dan Ali Sastroamidjojo
ditangkap dan ditahan sampai tanggal 8 Maret 1928. Namun, dalam pemeriksaan di sidang peng- adilan di Den Haag
tanggal 22 Maret 1928, karena tidak terbukti bersalah, mereka dibebaskan. Dalam kalangan pergerakan di Indonesia
sendiri tampak berangsur- angsur semakin berhasil dipengaruhi oleh PI. Bahkan ada kejadian penting yang timbul di tanah
air yang secara langsung mendapat ilham dari PI seperti lahirnya Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927, Jong
Indonesie (Pemuda Indonesia) tahun 1927, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) tahun 1926.

5

PARTAI
NASIONAL
INDONESIA

Sesudah PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah
akibat pemberontakannya tahun 1926/1927, dirasakan perlunya suatu
wadah baru untuk menyalurkan hasrat dan aspirasi rakyat yang tidak
mungkin ditampung oleh organisasi-organisasi politik yang telah ada
pada waktu itu. Sejalan dengan hal itu, politik kolonial pemerintah
Belanda yang reaksioner dan tumbuhnya gagasan nasionalisme modern di
Indonesia telah memberi jalan ke arah terbentuknya suatu gerakan yang
bercorak nasional murni dan bersifat radikal. Pengambil inisiatif gerakan
ini ialah Ir. Sukarno yang pada tahun 1925 mendirikan Algemeene Studie
Club di Bandung. Pada tahun 1926, dua tahun setelah terbitnya karya
H.O.S. Tjokroaminoto tentang Islam dan Sosialisme, Ir. Soekarno
memasukkan unsur kekuatan ideologi ketiga yaitu nasionalisme dalam
karangannya "Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme". Ketiga kekuatan
ideologi itu merupakan landasan pergerakan nasional secara garis besar
dan oleh Ir. Sukarno juga dianggap dapat dipakai sebagai alat pemersatu
pergerakan rakyat Indonesia. Ketiga kekuatan ideologi tersebut kemudian
hari terkenal dengan singkatan Nasakom.

Pada tanggal 4 Juli 1927 atas inisiatif Algemeene Studie Club
diadakanlah rapat pendirian Perserikatan Nasional Indonesia. Rapat
pembentukan partai ini dihadiri oleh Ir. Sukarno, dr. Tjipto
Mangunkusumo, Soedjadi, Mr. Iskaq Tjokroadisurjo, Mr. Budiarto, dan
Mr. Sunario . Dalam rapat itu dr. Tjipto menyatakan tidak setuju dengan
pembentukan suatu partai baru. Ia menyarankan lebih baik maksud ini
disalurkan dengan nama baru sebab PKI baru ditindas. Walaupun
hubungan secara organisasi antara PNI dengan PI tidak ada, PNI
mempunyai hubungan sangat erat dengan PI di negeri Belanda. Kegelapan
di daerah jajahan disoroti oleh gerakan ini yang mulai mengadakan

https://img.beritasatu.com/cache/beritasatu/910x580-2/1392627910.jpg

propaganda yang intensif secara lisan dan tulisan. Sasaran pokoknya
ialah tercapainya Indonesia merdeka dan pembebasan

para tahanan Digul.

6

Caranya ialah dengan memadu semangat kebangsaan menjadi kekuatan nasional dengan memperdalam keinsafan
rakyat dengan mengarahkan pada pergerakan rakyat yang sadar. Untuk memperoleh pergerakan yang sadar,
perkumpulan perlu mempunyai asas dan tujuan yang terang dan tegas, perlu mempunyai suatu teori nasionalisme yang
radikal yang dapat menimbulkan kemauan yang satu, kemauan nasional. Jika kemauan nasional cukup tersebar dan masuk
mendalam di hati sanubari rakyat, kemauan nasional ini menjadi satu perbuatan nasional. Ini yang disebut trilogi: nationale
geestnationale wilationale daad. Berdasarkan atas pengetahuan ini, dalam anggaran dasarnya," PNI menyatakan bahwa
tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini hendak dicapai dengan asas "percaya pada diri
sendiri". Artinya, memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial dengan kekuatan dan kebiasaan sendiri, antara lain
dengan mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik-poliklinik, bank nasional, dan perkumpulan-perkumpulan koperasi. Itulah
sebabnya PNI tidak mau ikut dalam dewan-dewan yang diadakan oleh pemerintah . Yang dapat menjadi anggota PNI
adalah semua orang Indonesia yang sekurang-kurangnya telah berumur 18 tahun, Orang-orang Asia lainnya dapat juga
menjadi anggota PNI tetapi hanya sebagai anggota luar biasa.

Tindakan keras yang diambil pemerintah Belanda, berupa penangkapan-penangkapan dan penggeledahan-
penggeledahan terhadap pemimpin-pemimpin PI di negeri Belanda, telah digerakkan oleh pemimpin PNI pada tanap
pertama sebagai propaganda partai, di samping tujuan PNI untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan
sendiri. Ditekankan juga bahwa untuk mencapai tujuan itu perlu ada persatuan bangsa. Sementara itu propaganda ini juga
digunakan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Cita-cita persatuan yang selalu ditekankan dalam rapat-rapat
umum PNI ternyata dalam waktu singkat dapat diwujudkan. Dalam rapat tanggal 17-18 Desember 1927 di Bandung,
PNI, Partai Sarekat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Soematranen Bond, Kaum Betawi, Indonesische Studieclub, dan
Algeemene Studieclub sepakat mendirikan suatu federasi yaitu Permufakatan Perhimpunan- Perhimpunan Politik
Kebangsaan Indonesia . Dalam rapat PNI di Bandung tanggal 24-26 Maret disusun Program asas dan daftar usaha ."
Program asas dan daftar usaha, suatu anggaran dasar PNI, kemudian disahkan pada Kongres PNI I di Surabaya pada
tanggal 27–30 Mei 1928. Program asas ini mengemukakan bahwa perubahan-perubahan struktur masyarakat Belanda
pada abad XVI yang membawa pula kebutuhan-kebutuhan ekonomi baru, menyebabkan timbulnya imperialisme Belanda.
Oleh imperialisme ini, Indonesia dijadikan tempat mengambil bahan-bahan mentah, pasar untuk hasil industrinya, dan
tempat penanaman modal. Bagi Indonesia ini berarti drainage kekayaan. Hal ini merusak struktur sosial, ekonomi, dan
politik Indonesia dan menghalang-halangi usaha memperbaikinya. Syarat utama untuk mem- perbaiki kembali susunan
masyarakat Indonesia ialah kemerdekaan politik.

Imperialisme yang menindas Indonesia pada hakikatnya adalah imperialisme internasional yang juga menguasai
daerah-daerah lain di Asia. Oleh karena itu, usaha bangsa Indonesia melawan imperialisme internasional harus
dipersatukan dengan usaha bangsa-bangsa Asia lainnya yang senasib. Dalam daftar usaha dicantumkan usaha-usaha
perbaikan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Sesuai dengan rencana, kongres PNI yang pertama diadakan di Surabaya
pada tanggal 27-30 Mei 1928. Tujuan kongres adalah mengesahkan anggaran dasar, program asas, dan rencana kerja
PNI Selain itu, kongres juga bertujuan untuk memperkenalkan diri lebih jauh kepada masyarakat dan dihadiri oleh wakil-
wakil organisasi pergerakan. Kongres telah memilih Ir. Soekarno sebagai Ketua Pengurus Besar PNI dan Mr. Sartono
sebagai bendahara.Jika dibandingkan dengan jumlah anggota Sarekat Islam, anggota PNI sampai bulan Desember 1929
hanya lebih kurang 10.000 orang. Akan tetapi, pengaruh Ir. Soekarno sebagai pemimpin PNI dan pemimpin Indonesia telah
meluas dan meresap di seluruh Indonesia dan di dalam seluruh lapisan masyarakat. Kemajuan-kemajuan yang diperoleh
PNI dalam usahanya membawa rakyat untuk memperoleh kemerdekaan telah mengkhawatirkan orang-orang reaksioner
Belanda di Indonesia, yang kemudian membentuk suatu organisasi bernama Vaderlandsche Club tahun 1929, yang
mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan tegas terhadap PNI. Begitu pun surat kabar-surat kabar Belanda
mengadakan kampanye yang aktif melawan PNI. Sebenarnya Pemerintah Kolonial Belanda memang sudah mulai khawatir
dan curiga terhadap kemajuan-kemajuan yang dicapai PNI.

7

Pemerintah dengan terus terang pada tanggal 9 Juli 1929 telah menyatakan kecurigaannya Agar dapat memahami dengan baik peran
terhadap PNI. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 1929 mengeluarkan ancaman-ancaman terhadap Soekarno dalam pembentukan PNI dan
PNI. Walaupun ada ancaman dan provokasi, PNI tetap jalan terus mengadakan kegiatan-kegiatan perjuangan kemerdekaan, silahkan scan
partai. Dalam rapat umum tanggal 15 September 1929 di Bandung, Bung Karno mengatakan bDahwa barcode dibawah
walaupun ada usaha-usaha untuk menghalangi pertumbuhan PNI dengan berbagai cara," PNI malah
semakin berkembang subur. Juga diramalkan oleh Bung Karno bahwa Perang Pasifik akan pecah dan atau
kalau orang Indonesia tidak bersiap-siap menghadapinya kemungkinan itu, bangsa Indonesia akan https://drive.google.com/file/d/1fI1-
menjadi korban. Sebaliknya apabila dilakukan persiapan-persiapan tidak perlu merasa khawatir. Blhct3FFlHDDcZ5QLoVe5IDjfSGc/view?
Kecemasan Pemerintah Kolonial Belanda bertambah sesudah pemerintah mendapat laporan bahwa di
kalangan tentara dan polisi terdapat pula pengaruh propaganda PNI. usp=sharing

Oleh karena itu, tindakan yang lebih keras diambil, antara lain Gubernur Jawa Barat 8
melarang polisi menjadi anggota PNI pada akhir bulan Oktober 1929. Begitu pun panglima tentara
kolonial Belanda mengeluarkan larangan serupa kepada semua anggota militer dan pegawai negeri
yang berada di bawah wewenang Departement van Oorlog. Bahkan ten- tara juga dilarang membaca
surat kabar yang bernada perjuangan kemerdekaan.". Kemudian tersebarlah desas-desus di kalangan
rakyat bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan pada tahun 1930. Karena desakan kaum
reaksioner Belanda di samping pemerintah Belanda sendiri bertambah thawatir, sesudah melakukan
persiapan-persiapan yang luas dan teratur kemudian pemerintah melakukan penangkapan-
penangkapan dan penggeledahan-penggeledahan di mana-mana. Pada tanggal 29 Desember 1929,
ir Soekarno dan kawan-kawan ditangkap oleh polisi di Yogyakarta dan selanjutnya dibawa ke
Bandung. Di samping itu, di Jakarta dilakukan 50 penggeledahan dan penangkapan, di Bandung 41,
di Cirebon 24, di Pekalongan 42, di Sukabumi dan Cianjur 31, di Surakarta 11, di Medan 25, di
Makassar 18, Padang 2, di Semarang 30, dan di banyak tempat lainnya di Indonesia yang jumlah
semuanya lebih dari 400 penangkapan. Seluruh kaum pergerakari engajukan protes, demikian juga
Perhimpunan Indonesia, serta partai buruh dan partai komunis di negeri Belanda.50 Empat orang
tokoh PNI, yaitu: Ir. Soekarno , R. Gatot Mang- koepraja , Markoen Soemadiredja , dan Soepriadinata
diajukan ke depan pengadilan di Bandung pada tanggal 18 Agustus 1930 sampai dengan 29
September 1930. Ir. Soekarno dalam pidato pembelaannya, yang terkenal dengan nama "Indonesia
Menggugat", menandaskan: "Kini telah menjadi jelas bahwa Pergerakan Nasional di Indonesia
bukanlah bikinan kaum intelektual dan komunis saja, tetapi merupakan reaksi umum yang wajar dari
rakyat jajahan yang dalam batinnya telah merdeka. Revolusi Indonesia adalah revolusinya zaman
sekarang, bukan revolusinya sekelom- pok-kelompok kecil kaum intelektual, tetapi revolusinya
bagian terbesar rakyat dunia yang terbelakang dan diperbodoh. Berbeda dengan nasib pemimpin PI,
pemimpin-pemimpin PNI dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan kolonial pada tanggal 22
Desember 1930.Penangkapan atas pemimpin-pemimpin PNI, terutama Ir. Soekarno yang merupakan
jiwa penggerak PNI merupakan pukulan yang sangat keras terhadap PNI. Pada Kongres Luar Biasa
ke-2 di Jakarta, pada tanggal 25 April 1931, diambil keputusan untuk membubarkan PNI karena
keadaan memaksa. Pembubaran ini menimbulkan perpecahan di kalangan pendukung-pendukung PNI,
dan masing-masing pihak mendirikan Partai Indonesia oleh Mr. Sartono dkk., dan Pendidikan Nasional
Indonesia oleh Moh. Hatta dan St. Syahrir dkk Perbedaan antara keduanya sebenarnya tidak ada
hubungannya dengan persoalan pemnbaruan sosial. Mereka senuju bahwa kemerdekaan politik adalah
tujuan perjuangan utama yang harus dicapai dengan taktik nonkoperasi. Akan tetapi, apabila PNI-
Baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan sosial.

VOLKSRAAD

Pada 15 Juli 1936, Soetardjo Kartohadikoesoemo selaku wakil PPBB dalam Dewan
Rakyat/Volksraad mengajukan usul petisi kepada pemerintah Hindia Belanda agar diselenggarkan
suatu konferensi Kerajaan Belanda, di mana dibahas status politik Hindia Belanda dalam 10 tahun
mendatang, yaitu status otonomi di dalam batasan artikel 1 dari UUD Negeri Belanda. Hal ini
dimaksudkan agar tercapai kerja sama yang mendorong rakyat untuk memajukan negerinya
dengan rencana yang mantap dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial. Jelas
bahwa petisi ini bersifat moderat dan kooperatif melalui cara-cara yang sah dalam Dewan Rakyat.
Kemudian diputuskan untuk membicarakan usul petisi tersebut dalam sidang khusus tanggal 17
September 1936. Pada tanggal 29 September 1936 selesai sidang perdebatan, diadakanlah
pemungutan suara dimana petisi disetujui oleh Volksraad dengan perbandingan suara 26 suara
setuju lawan 20 suara menolak. Dan pada tanggal 1 Oktober 1936 petisi tersebut dikirim kepada
Ratu, Staten-Generaal, dan Menteri Koloni di negeri Belanda.

Meskipun dalam Dewan Rakyat lebih banyak menyetujui petisi itu, tetapi pemerintah
menganggap masih terlalu prematur dan otonomi yang diusulkan dianggap tidak wajar. Dengan
kata lain, pemerintah tidak menginginkan adanya perubahan yang dianggap membuka peluang
yang mengancam runtuhnya bangunan kolonial. Makin majunya tuntutan para nasionalis
membuktikan runtuhnya politik etis yang selalu didambakan, karena pemerintah masih memegang
kuat paternalismenya, sehingga dapat diramalkan bahwa Petisi Soetardjo itu tidak akan berhasil.

OBJ Datastream. Arsip KITLV

9

Penolakan itu adalah pukulan telak Isi petisi tersebut adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara
yang dirasakan para nasionalisme wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuannya
moderat karena petisi tersebut ditolak adalah untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang
pemerintah kolonial dan menimbulkan berdiri sendiri (otonom) dalam batas Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Dalam
perpecahan di kalangan nasionalis. pelaksanaaannya akan berangsur-angsur dijalankan dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu
Kekecewaan terhadap penolakan Petisi yang akan ditetapkan oleh sidang per Pers Belanda. Preanger Bode, Java Bode dan Bataviaasch
Soetardjo kemudian disusul oleh Nieuwsblad menuduh usul petisi sebagai suatu: "permainan yang berbahaya", revolusioner, belum
masalah lain-lain, di antaranya: waktunya dan tidak sesuai dengan keadaan. Usul tersebut dianggap menyimpang dari cita-cita
kalangan pergerakan nasional ini mendapat reaksi, baik dari pihak Indonesia maupun pihak Belanda.
tetap adanya mayoritas
nonpribumi dalam Dewan Rakyat; Dari pihak Indonesia, baik di dalam maupun di luar Volksraad reaksi terhadap usul petisi juga
tidak dipilihnya orang Indonesia bermacam-macam. Beberapa anggota Volksraad berpendapat bahwa usul petisi kurang jelas,
yaitu Djajadiningrat sebagai ketua kurang lengkap dan tidak mempunyai kekuatan. Ada yang tidak setuju dengan petisi tersebut
Dewan Rakyat. karena seakan mengajukan dengan menengadahkan kedua tangan kepada kepada Kerajaan
Belanda. Selain itu, dari Fraksi Nasional ada yang bersikap skeptis akan hasil yang dapat dicapai
oleh petisi itu dan petisi tersebut dapat melemahkan usaha-usaha lain dalam memperjuangkan
otonomi Indonesia. Bahkan beberapa tokoh nasionalis dengan tegas menolak status dominion yang
bersifat setengah merdeka itu. Partai-partai Kristen, IKP dan CSP, yang lazimnya tidak terlalu
konservatif sikapnya terhadap nasionalisme berpendapat bahwa petisi tersebut diajukan pada
waktu yang tidak tepat karena sedang menghadapi masalah-masalah lain yang lebih besar.

Untuk dapat memahami lebih baik Sementara menunggu keputusan diterima atau tidak usul petisi tersebut maka untuk
anda dapat mengerjakan soal memperkuat dan memperjelas maksud petisi tersebut, pada persidangan Volksraad Juli 1937
pada link berikut : Soetardjo kembali mengajukan usul rencana Indonesia menuju "Indonesia berdiri sendiri". Rencana
https://b.socrative.com/login/stud tersebut dibagi dalam dua tahap, masing-masing untuk lima tahun. Atas usul tersebut wakil
ent/?feature=embed pemerintah Hindia Belanda dalam sidang Volksraad menjawab bahwa pemerintah juga mempunyai
kemudian memasukan Room Name perhatian ke arah perbaikan pemerintahan Indonesia, tetapi karena usul itu amat luas sekali maka
SYAH01 penyelesaiannya berada di tangan pemerintah di negeri Belanda dan Staten General. Petisi ini
kembali banyak menimbulkan tanggapan dari organisasi-organisasi gerakan rakyat seperti:
Perhimpunan Indonesia (PI), Roekoen Peladjar Indonesia (Roepi), Gerakan Rakjat Indonesia
(GERINDO), Perkumpulan Katholik di Indonesia (PPKI), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), PNI,
dan sebagainya.

Dari pihak Belanda, Petisi Soetardjo yang telah diterima Volkstraat tidak hanya ditolak tetapi
juga diejek oleh pemerintah pusat di Den Haag. Menurut Vederlandse Club petisi itu terlalu
prematur serta tidak sesuai dengan situasi dimana dalam bidang ekonomi dan sosial Hindia Belanda
dipandang belum cukup berkembang untuk dapat berdiri sendiri. Tetapi ada juga orang Belanda
yang berasal dari Pemerintahan menyetujui petisi tersebut dengan mengirimkan surat kepada
Soetardji. Sedangkan Indo-Europees Verbond menganggap ide Dewan Kerajaan sesuai dengan ide
Negeri Belanda Raya yang mencakup bagian daerah-daerahnya.

10

Daftar Pustaka

Kartodirjo, Sartono. 2015. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional (Jilid 2). Yogyakarta:
______Penerbit Ombak
Pringgodigdo, A.K.. 1991. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat
Soejono, R.P. dan Leirissa, R.Z. (Ed). 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid V: Zaman Kebangkitan Nasional
______dan Masa Hindia Belanda. Jakarta: Balai Pustaka
Lapian, A.B. Dkk. 2012. Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid V. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve
Fajriudin, M. dan. Wahyu. I. 2015. Sejarah Pergerakan Nasional. Bandung: Humaniora
Suhartono. 2001. Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945. Yogyakarta:
______Pustaka Pelajar

11

Fahtur Rahman Syah merupakan seorang pemuda kelahiran Sorong, 5 Januari
2002. Ia merupakan lulusan SD Inpres 79 Majaran. Kamudian melanjutkannya di
SMP PGRI Kabupaten Sorong. Ia merupakan lulusan jurusan MIPA SMA di Negeri
1 Kabupaten Sorong yang kemudian saat kuliah berpindah haluan di Pendidikan
Sejarah Universitas Jember dengan NIM 190210302049 pada kelas B. Ia
menyukai berniaga dan kreatif dalam membuat sebuah kerya seni. Walaupun
prestasinya tak sebagus teman-temannya dikala sekolah ia tetap rajin belajar
agar dapat lulus 3.5 tahun. Ia juga merupakan seorang penikmat Manhwa,
Manga dan Anime Jepang, wlaupun begitu ia masih menyukai wanita Indonesia
sebagai pasangannya.