ebook fiqh

Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan
karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Tak lupa sholawat serta
salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW.
Semoga syafaatnya mengalir pada kita di Akhirat kelak.
Handbook dengan berjudul “Syirkah dan Mudharabah” dibuat dengan tujuan untuk memenuhi
salah satu tugas Mata Kuliah Masailul Fiqh. Dengan dibuatnya handbook ini diharapkan dapat
menambah wawasan pembaca mengenai Syirkah dan Mudharabah.
Kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Muhammad Asy’ari, M.H.I selaku Dosen pengampu
Mata Kuliah Masailul Fiqh yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan materi
ini serta semua pihak yang telah berperan dalam Penyusunan Hadbook ini.

Kediri, 22 Mei 2022

Penyusun

A. Syirkah
1. Pengertian Syirkah
Secara bahasa syirkah berasal dari bahasa arab, yaitu: Artinya: “Bersekutu,
berserikat”. Secara bahasa syirkah berarti al-Ikhtilat (percampuran) atau persekutuan dua
hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak
milik atau perserikatan usaha.1 Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang
mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk
dibedakan. 2
Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah, Syirkah
(Musyarokah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan,
keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan
berdasarkan nisbah.3 Ulama Mazhab beragam pendapat dalam mendifinisikanya, antara
lain:
a. Ulama‟ Hanafiah
Menurut ulama‟ Hanafiah, syirkah adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad
antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.4
b. Ulama‟ Malikiyah
Menurut ulama‟ Malikiyah perkongsian adalah izin untuk mendaya gunakan
(tasharuf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni
kerduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta
milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk bertasharuf.
c. Ulama‟ Syafi‟iyah Menurut ulama‟ Syafiiyah, syirkah adalah ketetapan hak pada
sesuatu
yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui). d. Ulama‟
Hanabilah Menurut ulama‟ Hanabilah, Syirkah adalah Perhimpunan adalah hak
(kewenangan) atau pengolahan harta (tasharuf).
Setelah diketahui definisi-definisi syirkah menurut para ulama, kiranya dapat
dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau

1 Ghufron A Masadi, Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 191.
2 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1998), 196.
3 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), 220.
4 Rachmad Syafe‟i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 185.

1

lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.5 Pada
dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqih di atas hanya berbeda
secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu
ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan
adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan
diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan
sesuai persetujuan yang disepakati.6Asy-syirkah (perkongsian) penting untuk diketahui
hukum-hukumnya, karena banyaknya praktik kerja sama dalam model ini. Kongsi dalam
berniaga dan lainnya, hingga saat ini terus dipraktikkan oleh orang-orang. Ini merupakan
salah satu bentuk dari saling menolong untuk mendapatkan laba, dengan
mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian.7

2. Hukum Syirkah
1. Al-Quran
Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur’an Surat Shad ayat 24

‫قَا َل َل َق ْد َظ َل َم َك بِسُ َؤا ِل نَ ْع َجتِ َك ِاٰلى ِن َعا ِج ٖۗه َواِ َّن َكثِ ْي ًرا ِم َن ا ْل ُخلَ َط ۤا ِء َليَ ْب ِغ ْي بَ ْع ُض ُه ْم َعٰلى َب ْع ٍض اََِّّل ا ّلَ ِذ ْي َن ٰا َمنُ ْوا َو َع ِملُوا ال ّٰص ِل ٰح ِت َو َق ِل ْي ٌل‬
۩ ‫َّما هُ ْٖۗم َو َظ َّن دَا ٗودُ اَ َّن َما َفتَنّٰهُ َفا ْستَ ْغ َف َر َربَّ ٗه َو َخ َّر َرا ِكعًا َّواَنَا َب‬

Artinya : “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan
meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di
antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-
orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang
begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan
kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”.

Kata khulathaa dalam ayat di atas adalah orang yang melakukan kerja sama. Ayat ini
menunjukkan kebolehan perkongsian, dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi.8

2. Hadits

5 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 127.
6 Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, ( Jakarta: Gaya media Pratama, 2007), 166.
7 Saleh Al-Fauzan, Al-Mulakhkhasul Fiqhi, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman
Mushtofa, Cetakan I, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), 464.
8 Ibid.,

2

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhamad Saw,
bersabda:
“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah
menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi,
dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya
Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama
tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya.
Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud
dan disahkan oleh Hakim)”.9

Hadits lainya adalah dari Abdullah bin Masud ra berkata:
“Aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh
pada peperangan Badar”.(HR.Nasai)”.10

Berdasarkan kedua hadits di atas dapat disimpulkan bahwa berserikat atau
perkongsian dibolehkan dalam Islam. Dan Allah SWT akan selalu bersama kedua
orang yang berkongsi dalam kepengawasanya, penjagaannya dan bantuanya, Allah
SWT akan memberikan bantuan pada kemitraan itu dan menurunkan berkah dalam
perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat,
maka Allah SWT akan meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan
pertolongan.

3. Al- Ijma’
Umat Islam sepakat bahwa syirkah diperbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda
pendapat jenisnya.11

3. Rukun Syirkah dan Syarat Syirkah
1. Rukun Syirkah

9 Mohammad Rifa‟i, Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 423.
10 Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam, (Jakarta: Putra Amani, 1996),
348.
11 Rachmad Syafe‟i, Op.Cit, hlm186

3

Rukun syirkah di perselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah,
rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab dan kabul (akad) yang
menentukan adanyasyirkah. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang
berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad
jual beli.12 Adapun yang menjadi rukun syirkah menurut ketentuan syariah Islam
adalah:13
a. Sighat (lafadz akad)
b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat) Yaitu pihak-pihak yang
mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan.
Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan). Yaitu dalam berserikat atau
kerja sama mereka (orang-orang yang berserikat) itu menjalankan usaha dalam
bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang orang yang
berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus
berasas pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap syirkah.
Perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini sighat atau lafadznya, dalam
praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan
dalam akte pendirian serikat itu. Yang pada hakikatnya sighat tersebut berisikan
perjanjian untuk mengadakan serikat.
Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang
perserikatan. Umpamanya salah seorang diantara keduanya berkata, Kita berserikat
pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankanya dengan jalan jual beli dan
lain-lainya Jawab Yang lain, Saya terima seperti apa yang engkau katakan itu.14

2. Syarat Syirkah
Syarat-syarat syirkah adalah sebagai berikut:15

a. Syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai

12 Sohari Sahrani, Ru‟fah Abddullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 179.
13 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Cetakan ke 26, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), 298.
14 Ibid., 297.
15 Mohammad Rifa‟i, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: PT Karya toha Putra, 1999), 422.

4

b. Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurkan antara harta
benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam
persusahaanya.

c. Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehinnga tidak dapat
dibedakan satu dari yang lainya

d. Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang
diberikan.
Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat

atau kongsi itu haruslah:
Orang yang berakal
Baligh
Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).
Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah

berupa:
a. Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk
uang).
b. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu
menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul
modal itu.
Menyangkut besarnya saham-saham yang masingmasing yang dimiliki oleh

masing-masing persero tidak ada ditentukan dalam syari‟at, dengan sendirinya para
persero tidak mesti memiliki modal yang sama besar, dengan kata lain parapersero
boleh menyertakan modal tidak sama besar (jumlahnya) dengan persero yang lain.16
4. Dalil Syirkah
QS.Al-Isra’ ayat 64 :

‫َوا ْستَ ْف ِز ْز َم ِن ا ْستَ َط ْع َت ِم ْن ُه ْم بِ َص ْوتِ َك َواَ ْج ِل ْب َعلَ ْي ِه ْم ِب َخ ْي ِل َك َو َر ِج ِل َك َو َشا ِر ْك ُه ْم فِى اَّْ َل ْم َوا ِل َواَّْلَ ْوََّل ِد َو ِع ْدهُ ْٖۗم َو َما يَ ِعدُهُ ُم‬
‫ال َّش ْي ٰط ُن اََِّّل ُغ ُر ْو ًرا‬

16 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Cetakan ke 3, ( Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), 76

5

Artinya : “Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau (Iblis) sanggup
dengan suaramu (yang memukau), kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka, yang
berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-
anak lalu beri janjilah kepada mereka.” Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan
belaka kepada mereka”.

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan
dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaanya atau amanah, maka
dalam pelaksanaanya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan
menjauhi penghianatan.
5. Macam-macam dan Jenis Syirkah

Syirkah secara garis besar besar terbagi menjadi dua yaitu syirkah hak milik
(syirkah al-amlak) dan syirkah transaksi (syirkah al-uqud).

a. Syirkah Amlak (milik)
Syirkah amlak merupakan persekutuan dua orang atau lebih untuk memiliki harta
bersama tanpa akad syirkah.
b. Syirkah Uqud (Akad)
Syirkah uqud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan
diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.
Menurut beberapa ulama Syirkah terbagi dalam enam bentuk yaitu17:

Syirkah Al-Amwal
Yaitu persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha

tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan
resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.

Syirkah Al-A’mal
Ialah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu

pekerjaan, upah atau hasil pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.
Syirkah Al-Wujuh

17 Udin Saripudin, “ Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4 No. 1,
(2016), 68.

6

Adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan
kerjasama masing-masing pihak sama sekali tidak menyetorkan modal.

Syirkah Al- Inan
Yaitu sebuah persekutuan diamana posisi dan komposisi pihak-pihak

yangb terlibat didalamnya adalah pihak tidak sama baik dalam hal modal,
pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

Syirkah Al-Muwafadhah
Ialah sebuah persekutuan dimana dan komposisi pihak-pihak yangb

terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun
dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.

Syirkah Al-Mudharabah
Ialah persekuatuan antara pihak modal dengan pihak yang ahli dalam

berdagang atau pengusaha, dimana pihak pemodal menyadiakan seluruh modal
kerja. Dengan kata lain perserikatan antara modal pada
Satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan,
sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.
B. Mudharabah
1. Pengertian Mudharabah
Menurut Ulama Fiqih kerjasama “mudharabah” (perniagaan) sering juga disebut
dengan “Qiradh”.Dalam Fiqhus Sunnah bahwa mudharabahbisa dinamakan dengan
qiradh yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya
agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan. Mudharabah berasal
dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan.18
Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana)
Dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di
muka , jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh
pemilik dana ,kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola
dana, seperti penyelewengan , kecurangan , dan penyalahgunaan dana.
2. Hukum Mudharabah

18 Firdaweri, “Perikatan Syaria’ah Berbasis Mudharabah”, Jurnal ASAS, Vol. 6 No. 2, (2008), 58.

7

Secara umum, landasan dasar syariah Al-Mudharabah lebih mencerminkan anjuran
untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:
a. Al – Qur’an

‫َ َن ِٰحََّ َف ومَٰول َع َك ِر َي َْف ف ٰهَ َافاَكْاف ف ٰ ِه َا َت ِض ِْ َن َاف ََََُِّْف ف َ َ َر ِا اِف َاذ ََُِ َِْ َاف ف وة لَّٰص ِ ِت َي ِض اَ ِذاَف‬
“ Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah
karunia Allah SWT.” (Al-Jumu‟ah: 10)
b. Hadits

1) HR. Tabrani
“ Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mundharabah, ia
mensyaratkan kepada mundharib-nya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak
menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar,
Ia (mundharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai
itu didengar Rasulullah, Beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas).

2) HR. Ibnu Majah
Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai,
muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk kepeluan
rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). 19
3. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah
Secara umum Pembiayaan Mudharabah dibagi kepada dua jenis, yaitu 20:
1. Mudharabah mutlhaaqah
Adalah suatu pembiayaan dalam bentuk kerjasama antara shohibul maal dengan
mudharib atau nasabah yang cakupannya amat luas tidak dibatasi oleh spesifikasi
jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Maka jenis usaha yang akan dijalankan secara
mutlak diputuskan oleh mudhorib yang dianggap sesuai, sehingga tidak terikat dan
terbatas, tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan mudhorib tanpa seizin
shohibul maal yaitu mudharib tidak boleh meminjamkan modalnya atau
memudarabahkannya lagi kepada pihak lain.
2. Mudharabah muqayyadah

19 Irfan, Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankkan Syariah di Indonesia, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2017),
hal. 21.
20 Try Subakti, Akad Pembiayaan Mudharabah, (Perspektif Hukum Islam), (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi,
2019), 42.

8

Disebut juga dengan istilah retrected Mudharabah/specifed Mudharabah, yaitu
kebalikan dari Mudharabah mutlhaaqah, dalam hal ini mudhorib dibatasi dengan
batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha.
4. Rukun dan Ketentuan Mudharabah
Rukun Mudharabah ada tiga, yaitu21 :

Pelaku
Haruslah orang yang cakap hukum dan baligh, pelaku akad boleh dilakukan
sesama atau dengan non muslim, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam
pengelolaan usaha tetapi boleh mengawasi.

Objek akad, yaitu modal (maal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh).
Ketentuan dari modal yakni;

1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lain (dinilai
sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.

2) Modal harus tunai dan tidak hutang. Tanpa adanya setoran modal,
berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal
pengelola dana harus bekerja.

3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat
dibedakan dari keuntungan.

4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk mudharabahkan kembali
modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap terjadinya
pelanggaran kecuali atas izin pemilik dana.

5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal
kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi
pelanggaran kecuali atas izin pemilik dana.

6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut
kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang
secara Syariah.

Adapun ketentuan kerja yakni;

21 Salman, dkk., “Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Nasabah dalam Memilih Tabungan Akad Mudharabah PT. Bank
Syari’ah”, MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, (2022), 84.

9

a) Kontribusi pengadaan dapat berbentuk keahlian, keterampilan, seling
skil, management skil, dan lainnya.

b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh
pemilik dana.

c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam

kontrak.
e) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melanggar

kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja
maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau
upah.
Adapun ketentuan keuangan yakni;
(1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan,
mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang
bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana
mendapatkan imbalan atas kerjanya sedangkan pemilik dana mendapatkan
imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui
dengan jelas oleh kedua belah pihak agar mencegah terjadinya
perselisihan antara kedua belah pihak. Namun jika dalam akad tidak
dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50 % dan
50 %.
(2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
(3) Sohibul mal tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan
menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.
Ijab Kabul
Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho/rela di antara pihak-pihak pelaku
akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau
menggunakan cara-cara komunikasi modern.
Pada dasarnya pengelola dana tidak diperkenankan untuk
memudharabahkan kembali modal mudharabah, apabila terjadi maka dianggap
terjadinya pelanggaran kecuali atas izin pemilik dana. Apabila pengeladanan

10

dibolehkan oleh pemilik dana untuk memudharabahkan kembali modal
mudharabah maka pembagian keuntungan untuk kasus seperti ini, pemilik dana
mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara dia dan pengelola
dana pertama. Sementara itu bagian keuntungan dari pengolah dengan hal
pertama dibagi dengan pengolah dana yang kedua sesuai dengan porsi bagian
yang telah disepakati antara keduanya.
5. Berakhirnya Akad Mudharabah
Lamanya kerjasama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua
pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan
memberitahukan pihak lainnya. Namun, berdasarkan kutipan dari Sabbiq (2008) akan
mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, makan mudharabah
berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk
mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam.
Modal sudah tidak ada.

11

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fauzan, Saleh (2006). Akhkhasul Fiqhi, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad
Ikhwani dan Budiman Mushtofa, Cetakan I, (Jakarta: Gema Insani Pers).

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani. (1996). Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam,
(Jakarta: Putra Amani).

A Masadi, Gufran. (2002). Fiqih Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Chairuman dkk,. (2004). Hukum Perjanjian dalam Islam, Cetakan ke 3, ( Jakarta: Sinar
Grafika).
Firdaweri. (2008). “Perikatan Syaria’ah Berbasis Mudharabah”. Jurnal ASAS, Vol. 6 No. 2.

Haroen, Nasrun. (2007). Fiqih Muamalah, ( Jakarta: Gaya media Pratama).

Irfan. (2017). Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankkan Syariah di Indonesia.
(Lhokseumawe: Unimal Press.

Mardani. (2012). Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana).

Rasjid, Sulaiman. (1996). Fiqih Islam, Cetakan ke 26, (Bandung: Sinar Baru Algensindo).
Rifa‟i, Mohammad. (1999). Ilmu Fiqih Islam Lengkap, (Semarang: PT Karya Toha Putra).
Rifa‟i, Mohammad. (1978). Fiqih Islam Lengkap. (Semarang: Karya Toha Putra).
Sahrani, Sohari. (2011). Ru‟fah Abddullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia).
Salman, dkk., “Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Nasabah dalam Memilih Tabungan Akad
Mudharabah PT. Bank Syari’ah”, MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, Vol. 2, No.
2, (2022).
Saripudin, Udin. (2016). “ Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Ekonomi
dan Bisnis, Vol. 4 No. 1.

Subakti, Try. (2019). Pembiayaan Mudharabah (Perspektif Hukum Islam). (Malang: CV.
Literasi Nusantara Abadi).

Suhendi, Hendi. (2011). Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
Syafe‟i, Rachmad. (2000). Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia).

Yunus, Mahmud. (1998). Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Hidakarya Agung).