DETIK-DETIK REFORMASI BY : UMI NUR KHASANAH K4422078
DAFTAR PEMBAHASAN PERISTIWA MENJELANG REFORMASI LENGSERNYA SOEHARTO DAN MULAINYA MASA REFORMASI AGENDA REFORMASI KEIJAKAN REFORMASI
Peristiwa Menjelang Reformasi Peristiwa Trisakti Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan, pada tanggal 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Tragedi Treisakti menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, serta puluhan lainnya lukaluka. mereka yang tewas tersebut adalah Elang Mulia Lesmana (1978-1998), Heri Hertanto (1975-1998), Hafidin Royan (1976-1998), dan Hendriawan Sie (1975-1998). mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan dan dada. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju gedung Nusantara pada pukul 12.30. namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer. beberapa mahsiswa mencoba negosiasi antara polri dan mahasiswa. Suasana mulai memanas pada pukul 17.00-19.30, pada saat kepanikan tersebut, aparat melakukan penembakan yang membabi buta.
Tragedi Semanggi Pada tanggal 11 November 1998, mahasiswa dan masyarakat yang bergerak dariJalan Salemba, bentrok dengan Pamswakarsa di kompleks Tugu Proklamasi. Pada tanggal 12 November 1998 ratusan ribu mahasiswa dan masyrakat bergerakmenuju ke gedung DPR/MPR dari segala arah, Semanggi-Slipi-Kuningan, tetapitidak ada yang berhasil menembus ke sana karena dikawal dengan sangat ketatoleh tentara, Brimob dan juga Pamswakarsa (pengamanan sipil yang bersenjatabambu runcing untuk diadu dengan mahasiswa). Pada malam harinya terjadibentrok di daerah Slipi dan Jl. Sudirman, puluhan mahasiswa masuk rumah sakit.Ribuan mahasiswa dievekuasi ke Atma Jaya. Satu orang pelajar, yaitu LukmanFirdaus, terluka berat dan masuk rumah sakit. Beberapa hari kemudian ia meninggal dunia.Esok harinya Jumat tanggal 13 November 1998 mahasiswa dan masyarakat sudah bergabung dan mencapai daerah Semanggi dan sekitarnya, bergabung dengan mahasiswa yang sudah ada di kampus Universitas Atma Jaya Jakarta.
Jalan Sudirman sudah dihadang oleh aparat sejak malam hari dan pagi hingga siangharinya jumlah aparat semakin banyak guna menghadang laju mahasiswa danmasyarakat. Kali ini mahasiswa bersama masyarakat dikepung dari dua arahsepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan menggunakan kendaraan lapis baja. Jumlah masyarakat dan mahasiswa yang bergabung diperkirakan puluhan ribu orangdan sekitar jam 3 sore kendaraan lapis baja bergerak untuk membubarkan massamembuat masyarakat melarikan diri, sementara mahasiswa mencoba bertahan namunsaat itu juga terjadilah penembakan membabibuta oleh aparat ketika ribuan mahasiswasedang duduk di jalan. Saat itu juga beberapa mahasiswa tertembak dan meninggal seketika di jalan. Salah satunya adalah Teddy Wardhani Kusuma, mahasiswa InstitutTeknologi Indonesia yang merupakan korban meninggal pertama di hari itu. Mahasiswa terpaksa lari ke kampus Universitas Atma Jaya untuk berlindung. Korban kedua penembakan oleh aparat adalah Wawan, yang nama lengkapnya adalah Bernardus Realino NormaIrmawan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Atma Jaya, Jakarta. Mulai dari jam 3 sore itu sampai pagi hari sekitar jam 2pagi terus terjadi penembakan terhadap mahasiswa di kawasan Semanggi danpenembakan ke dalam kampus Atma Jaya. .
Semakin banyak korban berjatuhan baikyang meninggal tertembak maupun terluka. Gelombang mahasiswa dan masyarakatyang ingin bergabung terus berdatangan dan disambut dengan peluru dan gas airmata.Sangat dahsyatnya peristiwa itu sehingga jumlah korban yang meninggal mencapai 17orang. Jumlah korban yang didata oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan berjumlah 17 orang-korban, yang terdiri dari 6 orang mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta,2 orang pelajar SMA, 2 orang anggota aparat keamanan dari POLRI, seorang anggota Satpam Hero Swalayan, 4 orang anggota Pam Swakarsa dan 3 orang warga masyarakat. Sementara 456 korban mengalami luka-luka, sebagian besar akibat tembakan senjata api dan pukulan benda keras, tajam/tumpul. Mereka ini terdiri dar imahasiswa, pelajar, wartawan, aparat keamanan dan anggota masyarakat lainnya dari berbagai latar belakang dan usia, termasuk Ayu Ratna Sari, seorang anak kecil berusia 6 tahun, terkena peluru nyasar di kepala.
Peristiwa terror dan pembantaian sejumlah kyai Nahdiyin berkedok dukun santet yang terjadi di sebagian wilayah Jawa Timur dalam kurun waktu Februari hingga September 1998. Menurut data yang didapatkan dari situs Departemen Keamanan Republik Indonesia, peristiwa kelam tersebut merenggut korban jiwa dengan jumlah 235 orang meninggal, luka berat 32 orang dan 35 orang luka ringan. Mereka dibantai di 7 Kabupaten di Jawa Timur antara lain Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan, Pamekasan, dan Sampang. Korban tewas terbanyak terdapat di Banyuwangi dengan jumlah 148 orang. Ada yang tewas digantung, dibakar bersama rumahnya, dipukuli, dibacok, dan yang paling banyak adalah dianiaya massa. Sebagian besar adalah kaum nahdliyin sendiri, diantaranya pengurus NU, pengurus masjid, atau guru mengaji. Pembantaian Dukun Santet 1998 Pembantaian Banyuwangi 1998 adalah peristiwa terhadap orang yang diduga melakukan praktik ilmu hitam atau santet yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
Tanggal 18 Mei 1998, mahasiswa berhasil menduduki kantor DPR/MPR. Pada saat itu pula, pimpinan DPR menyampaikan pernyataannya yang mengatakan bahwa Presiden sebaiknya segera mundur. Hal ini dimuat dalam berbagai surat kabar, salah satunya surat kabar Kompas dengan judul Pimpinan DPR : Sebaiknya pak Harto Mundur. Demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR baik Ketua maupun Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Demikian ditegaskan ketua DPR/MPR Harmoko, Senin (18/5) di Gedung DPR/MPR Jakarta Pusat, usai mengetuai Rapat Pimpinan DPR. Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto menanggapi berita tersebut dengan mengatakan bahwa itu merupakan pendapat individual. Apabila benar kenyataannya seperti itu maka, seharusnya harus melalui proses Sidang Paripurna yang diikuti oleh seluruh anggota DPR tersebut. Selain itu Pernyataan pimpinan DPR/MPR-RI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Menanggapi hal tersebut, Presiden Soeharto menjelaskan bahwa mundur sebenarnya tidak jadi masalah baginya. Pernyataan ini ditegaskan oleh Presiden dalam menghadapi pemberitaan mengenai pernyataan Pimpian DPR tersebut. Presiden Soeharto juga mengatakan bahwa, dirinya bertekad ngamandito. Lengsernya Soeharto dan Mulainya Masa Reformasi
Aksi tuntutan-tuntutan mahasiswa yang menginginkan agar Presiden Soeharto segera turun dari jabatannya, kemudian diimbangi dengan adanya penolakan 14 menteri yang akan dijadikan sebagai kabinet selanjutnya oleh presiden. Tidak dapat dipungkiri bahwa, penolakan tersebut kemungkinan didasarkan pada analisa situasi politik yang saat itu sudah menunjukkan keadaan yang cukup genting. Setelah adanya kejadian tersebut, tanggal 21 Mei 1998 bertepat di Istana Merdeka akhirnya Presiden Soeharto secara resmi membacakan pengumuman bahwa dirinya mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden. Sebelumnya, Presiden memerintahkan Yusril Izha Mahendra untuk mengatur semua pelaksanaannya.
Suksesi Kepemimpinan Nasional Terpilihnya Kembali Presiden Suharto untuk ketujuh kalinya menimbulkan gelombang protes di seluruh Indonesia. Berbagai unsur masyarakat sipil, seperti aktivis LSM, mahasiswa, akademisi dan jurnalis independent mulai menyuarakan tuntutan suksesi kepemimpinan nasional. Protes antipemerintah tersebut semakin marak setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Selanjutnya, aksi protes tersebut mulai meluas dengan ikut sertanya rakyat yang merasa mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah yang dianggap tidak mampu mengatasi krisis moneter yang membebani kehidupan rakyat. Pada awalnya demonstrasi yang digulirkan masyarakat mengajukan tuntutan agar pemerintah mengatasi krisis ekonomi. Namun, karena masyarakat menganggap bahwa aspirasi politiknya diabaikan oleh pemerintahan Orde Baru, tuntutan reformasi ekonomi tersebut berkembang menjadi reformasi total dan dilaksanakannya sidang istimewa MPR untuk menuntut pengunduran diri Suharto. Agenda Reformasi Suksesi Kepemimpinan Nasional Penghapusan Dwi Funsgi ABRI Dominasi politik ABRI tersebut menjadi salah satu ciri pemerintahan Orde Baru. Dengan memakai konsep Dwi Fungsi, kekuatan social politik ABRI merambah berbagai sekotr kehidupan masyarakat. Misalnya, dibidang birokrasi, dominasi militer terlihat dari pengisian jabatan-jabatan di pemerintahan yang diisi oleh perwira militer. Oleh karena itu, mahasiswa menuntut agar militer tidak berpolitik praktis dan dikembalikan posisinya sebagai kekuatan pertahanan negara yang profesional
Salah satu tuntutan agenda reformasi yang digulirkan oleh berbagai elemen mahasiswa adalah pemberantasan KKN. Salah satu budaya yang merebak di segala sector kehidupan pada masa Orde Baru adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bebagai perilaku kejahatan pejabat ORBA yang emrugikan masyarakat dan menguntungkan para pejabat dan kroni-kroni Orde Baru tersebut merupakan salah satu penyebab krisis multidimensi di Indonesia. Hal itu disebabkan karena perilaku KKN tersebut memunculkan sistem ekonomi biaya tinggi yang membebani keuangan negara. Selain itu, budaya KKN yang dilakukan para pejabat Orde Baru tersebut telah menguras sumber ekonomi negara yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan, Pendidikan, dan pembangunan prasarana fisik lainnya. Di lain pihak perilaku nepotisme cenderung merugikan masyarakat karena lebih menguntungkan anggota keluarga atau kroni pejabat untuk memperoleh kemudahan serta kesempatankesempatan dalam dunia usaha. Agenda Reformasi Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Pada masa rezim sebelumnya, pers mendapat pembungkaman dan dipaksa untuk dapat mengikuti opini pemerintah, sehingga ketika pers melakukan penentangan akan diberikan hukuman. Menurut laporan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, lahirnya UU Pers No. 40 Tahun 1999 pada masa Habibie memberikan ruang pers untuk dijadikan sebagai bentuk kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang ini merupakan landasan kebebasan pers Indonesia yang sering dilarang di bawah rezim sebelumnya. Kebijakan ini juga dilakukan melalui pencabutan izin pers atau SIUPP untuk memeriksa pers. Jadi kita lihat acara TV, koran, atau radio mana yang bagus. Jika isinya dianggap tidak baik, maka SIUPP akan dihentikan. Kebijakan Reformasi 1.Kebebasan Pers A. Kebijakan Politik Pada tahun 1999 juga dikenalkan kebijakan pemisahan ABRI, memisahkan TNI dari Polri sesuai dengan misinya, yaitu TNI dari sektor pertahanan dan Polri dari sektor keamanan (Devina, 2022). Pada bulan Agustus tahun 1998, elit militer Indonesia mempertimbangkan kembali terkait adanya dwifungsi ABRI. Rapat yang dilakukan sejumlah Direksi ABRI saat itu menghasilkan sebuah keputusan dimana dwifungsi ABRI tidak lagi digunakan. 2. Pemisahan TNI dan Polri
Dalam hal jumlah partisipasi partai politik sebagai peserta pemilu tahun 1999 memiliki perbedaan dengan masa Orde Baru karena menerapkan sistem multipartai. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk memverifikasi partai politik peserta pemilu dengan menyusun Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) atau tim sebelas. Terdapat enam puluh partai politik yang terdaftar secara administrative. Tetapi setelah tim sebelas melakukan verifikasi hanya tercatat ada empat puluh delapan partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu tahun 1999 dan dua belas partai politik gagal lulus verifikasi (Reiza et al., 2001). Banyaknya jumlah peserta pemilu menjadikan masyarakat terdapat banyak pilihan dalam memilih partai politik yang sesuai dengan keinginannya- meskipun di lain sisi terdapat kebingungan (Pahlevi, 2014). 3. Pelaksanaan Pemilu 1999 Pada 27 Januari 1999, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan opsi dalam penyelesaian Timor Timur. Pemerintah memiliki dua opsi untuk masa depan terkait wilayah Timor Timur, termasuk menerima atau menolak adanya otonomi khusus. Konsekuensi dari dua opsi tersebut, tercapainya perjanjian segitiga di New York yang dihadiri pemerintah Indonesia, Portugal dan PBB, membahas referendum di Timor Timur dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Timor Timur (Saptohadi, 2013). 4. Pelaksanaan Referendum Timor-Timur
Usaha-usaha di bidang ekonomi antara lain misalnya: konsolidasi bank dan penurunan inflasi, rekonstruksi dalam perekonomian nasional, likuidasi bank-bank yang sakit, pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, dan menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di bawah 10.000 rupiah. BJ Habibie mengeluarkan UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pradono et al., 2018). Isu penting pemerintahan Habibie di bidang perbankan adalah pembekuan bank-bank bermasalah. Kebijakan ekonomi BJ Habibie berujung pada kebijakan pembekuan bank ketika banyak bank yang buka pada saat itu tetapi tidak beroperasi karena kekurangan nasabah. Selain itu, terdapat beberapa bank yang kurang handal dan dapat merugikan nasabah. Dari permasalahan tersebutlah lahir kebijakan ekonomi Habibie (Afiyah, 2021; Devina, 2022). B. Kebijakan EKONOMI Ide Otonomi Daerah adalah gagasan hukum yang menonjol pada masa pemerintahan Habibie. Luasnya wilayah Indonesia memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda membuat otonomi daerah perlu diwujudkan. Maka presiden Habibie mengeluarkan Undangundang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah tahun 1999 (Utami, 2022). C. Kebijakan HUKUMI
DAFTAR PUSTAKA Afiyah, M. S. (2021). Reformasi Ekonomi Habibie 1998-1999: Sebuah Kebijakan Atasi Krisis Ekonomi Orde Baru. Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya, 15(2). Hidayat, L. M. (2007). Reformasi administrasi: Kajian komparatif pemerintahan tiga presiden: Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Soekarnoputri. Gramedia Pustaka Utama. Pahlevi, I. (2014). Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia. Politica, 5(2). Pradono, A., L., A. S., & S, Z. (2018). Sejarah Indonesia. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rifa’I, Akhmad. (2006). Kekerasan dan Politik Lokal : Kasus Banyuwangi. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada. Reiza, D., Yuniadi, A., & Agusta, D. (2001). Prosesi Peralihan Kekuasaan dari Habibie ke Abdurrahman Wahid: Sebuah Penelitian Awal. Sosiohumaniora, 3(3), 177. Saptohadi, S. (2013). Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum di Timor Timur Pasca Jejak Pendapat. Jurnal Dinamika Hukum, 13(2).