barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan
teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Inventarisasi
merupakan kegiatan mencatat dan menyusun sarana dan prasarana yang ada
secara teratur, tertib dan lengkap berdasarkan ketentuan yang berlaku (Smk, D.
I., & Purbalingga, 2018: 46).
Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan inventarisasi adalah
kegiatan mencatat dan menyusun barang-barang sekolah kedalam suatu daftar
inventaris secara tertib dan mengikuti peraturan yang berlaku.
b. Tujuan
Tujuan inventarisasi adalah untuk menjaga dan menciptakan tertib
administrasi barang yang dipunyai suatu organisasi (Ananda Rusydi, 2017:48).
Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut
(Direktorat pembinaan tenaga kependidikan, 2019:37):
1. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana
yang dimiliki oleh suatu sekolah,
2. Untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk
pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah,
3. Sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah
dalam bentuk materil yang dapat dinilai dengan uang,
4. Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana
/yang dimiliki oleh suatu sekolah.
D. Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan
Bafadal (2004: 49) menyatakan bahwa ada beberapa macam pemeliharaan
sarana pendidikan di sekolah. Ditinjau dari sifatnya, ada empat macam
pemeliharaan yaitu:
Manajemen Sarana dan Prasarana 47
1. Pemeliharaan yang bersifat pengecekan, Pengecekan ini dilakukan oleh
seseorang yang mengetahui tentang baik buruknya keadaan mesin.
2. pemeliharaan yang bersifat pencegahan. Pemeliharaan dengan cara
demikian dilakukan agar kondisi mesin selalu keadaan baik.
3. pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan.
4. perbaikan yang bersifat perbaikan berat.
Direktorat pembinaan tenaga kependidikan (2019:47) mengemukakan
tujuan dari pemeliharaan sarana prasarana sekolah dan lingkungannya secara
ringkas ialah seperti uraian di bawah ini:
1. Mempertahankan kondisi bangunan atau komponen-komponen
bangunan agar tetap berfungsi dan memenuhi keandalan bangunan.
2. Mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama
jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan
akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari
peralatan tersebut.
3. Menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung
kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal.
4. Menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekkan
secara rutin dan teratur.
5. Menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat
tersebut.
6. Menjaga dan meningkatkan wujud bangunan serta menghindarkan dari
pengaruh-pengaruh yang merusak.
7. Membuat umur bangunan menjadi lebih panjang, ditinjau dari aspek:
ekonomis, kekuatan, keamanan, kenyamanan dan penampilan
bangunan.
48 Manajemen Sarana dan Prasarana
8. Mewujudkan efisiensi/ekonomis kebutuhan besaran anggaran yang
diperlukan.
Manfaat dari pemeliharaan adalah (Ananda Rusydi, 2017:51):
1. masa pakai akan relatif lama sehingga tidak perlu pengadaan dalam
waktu yang singkat,
2. perlengkapan jarang terjadi kerusakan, sehingga biaya perbaikan dapat
ditekan seminimal mungkin,
3. akan memudahkan kontrol terhadap perlengkapan sekolah dalam
menghindari kehilangan,
4. perlengkapan akan enak digunakan dan dilihat,
5. akan memberikan hasil pekerjaan yang baik dan optimal.
E. Penyimpanan Sarana Prasarana Pendidikan
Sarana dan prasarana merupakan sumber utama dalam penyelenggaraan
pendidikan. Pelayanan sarana dan prasarana pendidikan agar dapat berfungsi
secara efisien, efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran, perlu disimpan
dan ditata agar menjamin adanya kondisi yang higienik dan secara psikologis
dapat menimbulkan minat belajar, hampir dari separuh waktunya siswa-siswa
bekerja, belajar dan bermain di sekolah, karena itu lingkungan sekolah (sarana
dan prasarana) harus aman, sehat, dan menimbulkan presefesi positif bagi
siswa-siswanya (Direktorat pembinaan tenaga kependidikan, 2019:38). Aspek
fisik dalam penyimpanan adalah wadah yang diperlukan untuk menampung
barang milik Negara berasal dari pengadaan. Aspek ini biasa disebut gudang,
yang dapat dibedakan menjadi (Ananda Rusydi, 2017:52):
1. gudang pusat, yaitu gudang yang diperlukan untuk menampung barang
hasil pengadaan yang terletak pada unit. Biasanya gudang pusat juga
Manajemen Sarana dan Prasarana 49
digunakan untuk menyimpan barang yang akan dijadikan stok atau
persediaan.
2. gudang penyalur, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang
sementara sebelum disalurkan ke unit atau satuan kerja yang
membutuhkan.
3. gudang transit, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang
sementara sebelum disalurkan ke unit satuan kerja yang membutuhkan.
4. gudang pemakai, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan
barang-barang yang akan dan telah digunakan dalam pelaksanaan
kegiatan.
Ada beberapa teknis yang berkenaan dengan bagaimana menata dan
menyimpan sarana prasarana pendidikan menurut Direktorat pembinaan tenaga
kependidikan (2019:44-45):
1. Penataan Ruang dan Bangunan Sekolah
Dalam mengatur ruang yang dibangun bagi suatu lembaga pendidikan atau
sekolah, hendaknya dipertimbangkan hubungan antara satu ruang dengan
ruang yang lainnya. Hubungan antara ruang-ruang yang dibutuhkan dengan
pengaturan letaknya tergantung kepada kurikulum yang berlaku dan tentu
saja ini akan memberikan pengaruh terhadap penyusunan jadwal pelajaran.
2. Penataan Perabot Sekolah
Tata perabot sekolah mencakup pengaturan barang-barang yang
dipergunakan oleh sekolah, sehingga menimbulkan kesan kontribusi yang
baik pada kegiatan pendidikan. Dalam mengatur perabot sekolah hendaknya
diperhatikan macam dan bentuk perabot itu sendiri. Apakah perabot tunggal
atau ganda, individual atau klasikal.
3. Perbandingan antara luas lantai dan ukuran perabot yang akan dipakai dalam
50 Manajemen Sarana dan Prasarana
ruangan tersebut:
a) Kelonggaran jarak dan dinding kiri-kanan,
b) Jarak satu perabot dengan perabot lainnya,
c) Jarak deret perabot (meja-kursi) terdepan dengan papan tulis,
d) arak deret perabot (meja-kursi) paling belakang dengan tembok batas,
e) Arah menghadapnya perabot,
f) Kesesuaian dan keseimbangan,
g) Penataan perlengkapan Sekolah.
G. Penghapusan Sarana Prasarana Pendidikan
Tujuan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan menurut Bafadal (2004)
adalah:
1) mengurangi dan mencegah kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari
adanya dana yang dikeluarkan untuk pos perbaikan,
2) mengurangi dan mencegah terjadinya pemborosan dana sebagai akibat
dari biaya pengamanan, penggudangan sarana dan prasarana yang tidak
dapat digunakan lagi,
3) mengurangi beban dan kalau perlu membebaskan intuisi dari tanggung
jawab pemeliharaan dan pengamanan barang-barang yang sudah tidak
dapat dipakai lagi,
4) mengurangi beban pekerjaan inventarisasi yang secara terus menerus
atau berkala yang harus dilakukan,
5) menghapuskan barang-barang yang out of date dari lembaga agar tidak
memboroskan tempat atau ruangan,
6) agar barang-barang sekali pakai (tidak dapat diperbaharui lagi) tidak
menumpuk di lembaga pendidikan,
7) agar ada alasan juga untuk mengadakan barang baru yang lebih besar
Manajemen Sarana dan Prasarana 51
sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari anggaran pengadaan.
Sedangkan pada dasarnya tujuan penghapusan sarana dan prasarana menurut
direktorat pembinaan tenaga kependidikan (2019:55) adalah sebagai berikut:
1. Mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian/pemborosan biaya
pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk,
berlebihan atau rusak dan sudah tidak dapat digunakan lagi,
2. Meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris,
3. Membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak
dipergunakan lagi,
4. Membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja.
52 Manajemen Sarana dan Prasarana
BAB III STANDAR SARANA DAN PRASARANA DI SATUAN PENDIDIKAN
PENDAHULUAN
Pada bab ini akan membahas tentang standar sarana dan prasarana di
satuan pendidikan. Suatu bahasan yang menjelaskan standar minimum sarana dan
prasarana yang harus ada dan diterapkan di TK, SD, SMP dan SMA sebagai
penunjang keberhasilan pembelajaran.
BAB standar sarana dan prasarana di satuan pendidikan ini terdiri dari
Standar Sarana dan Prasarana TK atau PAUD, Standar Sarana dan Prasarana SD,
Standar Sarana dan Prasarana SMP, serta Standar Sarana dan Prasarana SMA.
Tujuan umum dari bab ini adalah menjelaskan kepada mahasiswa ataupun
orang yang bergerak dibidang nya mengenai standar minimum sarana dan
prasarana disatuan pendidikan, sedangkan tujuan khususnya agar dapat memahami
Standar Sarana dan Prasarana TK atau PAUD, agar memahami Standar Sarana dan
Prasarana SD, agar memahami Standar sarana dan Prasarana SMP, serta agar
memahami Sarana dan Prasarana SMA.
A. Standar sarana dan prasarana TK dan PAUD
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal
1 Ayat 3 menyatakan “Taman kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal
yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun
sampai dengan 6 (enam) tahun”. Pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak ini
diharap agar mampu menumbuh kembangkan potensi anak usia dini secara optimal
Manajemen Sarana dan Prasarana 53
sehingga terbentuk prilaku dan kemampun dasar supaya memiliki kesiapan dalam
memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak
ini juga memiliki standar pendidikan anak usia dini. peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan
bahwa “Standar pendidikan anak usia dini meliputi pendidikan formal dan
nonformal yang terdiri atas: (a) Standar tingkat pencapaian perkembangan, (b)
Standar pendidik dan tenaga pendidik; (c) Standart isi, proses, dan penilaian; dan (d)
Standar sarana dan prasarana, (e) pengelolaan, (f) pembiayaan.
a. Standar tingkat pencapaian perkembangan
Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, tidak dapat dilepaskan kaitannya
dengan perkembangan struktur otak. Usia dini (0-6 tahun) merupakan masa
perkembangan dan pertumbuhan yang sangat menentukan bagi anak di masa
depannya atau disebut juga masa keemasan (the golden age) sekaligus periode yang
sangat kritis yang menentukan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak
berikutnya (Suyadi & Ulfah, 2013). Salah satu potensi yang harus dikembangkan
pada anak usia dini yaitu pengembangan bahasa, dari bahasa seorang anak itu dapat
mencerminkan pikirannya, semakin terampilnya anak berbahasa semakin jelas pula
jalan pikirannya, akan tetapi keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai
dengan jalan praktek dan banyak latihan, pengembangan bahasa diarahkan agar
anak mampu menggunakan dan mengekspresikan pemikirannya dengan
menggunakan kata-kata (Saripudin, A. I. P, 2019).
Wiyani (2016) dalam bukunya tahapan perkembangan bahasa anak sebagai berikut:
Usia Kemampuan Bahasa
0-3 bulan Menangis, berteriak, bergumam.
3-6 bulan Mendengarkan ucapan orang lain,
54 Manajemen Sarana dan Prasarana
9-12 bulan mengoceh, tertawa atau tersenyum
12-18 bulan kepada orang yang mengajak
berkomunikasi.
18-24
Bulan Mengucapkan dua kata untuk
menyatukan keinginan,
2-3 tahun
3-4 tahun menyatakan penolakkan, dan
menyebut nama benda atau
binatang.
Mengucapkan kalimat yang terdiri
dari dua kata, merespons pertanyaan
dengan jawaban ya atau tidak,
menunjukkan bagian tubuh yang
ditanyakan dan memahami cerita
pendek.
Menggunakan kata-kata
sederhana untuk emnyatakan
keingintahuan, menaruh perhatian
pada gambar-gambar dalam buku,
menjawab pertanyaan dengan
kalimat pendek, dan meyanyikan
lagu sederhana.
Hafal beberapa lagu sederhana,
memahami cerita atau dongeng
sederhana, dan menggunakan kata
tanya dengan tepat (apa, siapa,
bagaimana, mengapa dan di mana).
Menyatakan keinginan dengan
mengucapkan kalimat sederhana,
menceritakan pengalaman yang
dialami dengan cerita sederhana,
membaca cerita bergambar dalam
buku dengan kata-kata sendiri, dan
memahami perintah yang
mengandung 2 pengertian (misalnya,
ambil buku lalu berikan pada ibu)
Manajemen Sarana dan Prasarana 55
4-5 tahun Mengutarakan sesuatu hal kepada
5-6 tahun orang lain, menyatakan alasan
terhadap sesuatu yang diinginkan atau
ketidaksetujuan, mengenal
perbendaharaan kata mengenai kata
sifat dan menceritakan kembali cerita
yang pernah di dengar.
Menyusun kalimat sederhana dalam
struktur lengkap, terlibat dalam
pemilihan dan memutuskan aktivitas
yang akan dilakukan bersama teman,
dan perbendaharaan kata lebih kaya
dan lengkap untuk melakukan
komunikasi verbal.
Gambar 2.1 Perkembangan bahasa anak
Sumber: (Wiyani, 2016).
b. Standar pendidik dan tenaga pendidik
Peraturan Pemerintah pasal 29 No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan disebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru pada satuan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seperti Taman Kanak-kanak meliputi: 1) kualifikasi
akademik pendidikan minimum diploma IV (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang
pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang
terakreditasi, 2) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini,
kependidikan lain atau psikologi, dan 3) sertifikasi profesi guru untuk pendidikan
anak usia dini. Saputra (2011:36) menegaskan bahwa kompetensi guru adalah
seperangkat pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan
dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Terdapat beberapa kompetensi yang wajib
dimiliki oleh para pendidik, khususnya guru pada lembaga pendidikan anak usia dini.
Menurut Peraturan Menteri No 16. Tahun 2007, terdapat empat standar
56 Manajemen Sarana dan Prasarana
kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Keempat kompetensi tersebut
adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan
kompetensi profesional.
c. Standar isi, proses dan penilaian
Dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan PAUD (KTSP
PAUD), setiap lembaga PAUD harus memerhatikan standar nasional pendidikan,
khususnya standar pendidikan untuk anak usia dini. Sebagaimana jenis dan jenjang
pendidikan lainnya, PAUD juga memiliki kerangka acuan kurikulum yang sesuai
dengan karakteristik, tahapan perkembangan dan tingkat belajar pada anak usia
dini. Oleh karena itu, penggunaan kurikulum pada lembaga anak usia dini harus
dipahami secara benar sehingga setiap pendidik PAUD dapat merancang,
memberikan, dan mengembangkan proses pembelajaran yang mengakomodasi
berbagai kebutuhan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai bahan,
sumber dan media permainan edukatif yang sesuai. Pemahaman beberapa
komponen kurikulum PAUD akan menjadi dasar bagi dewan pendidik PAUD dan
kepala sekolah untuk menyusun dan mengembangkan sendiri KTSP pada satuan
PAUD masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, guru memiliki
tanggung jawab profesional dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum di
tingkat satuan pendidikan. Semakin berkualitas seorang guru PAUD maka semakin
berkualitas pula kurikulum yang dikembangkannya di tingkat satuan PAUD. Semakin
berkualitas sebuah kurikulum semakin berkualitas pula layanan pendidikan pada
satuan PAUD dan tentu saja hasilnya (output) menjadi generasi berkualitas (Paud D I
Ndeot Felisitas, 2016).
d. Standar sarana dan prasarana
Manajemen Sarana dan Prasarana 57
Adapun persyaratan standar sarana dan prasarana di Taman Kanak-Kanak
menurut NSPK Petunjuk Teknis Penyelenggaraan TK tahun 2015 adalah sebagai
berikut (Kemendikbud, 2015):
Memiliki luas lahan minimal 300 m2 (untuk bangunan dan halaman),
Memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m2
per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih,
Memiliki ruang guru,
Memiliki ruang kepala,
Memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan
administrasi dan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan segala
aktifitasnya,
Memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijagkau oleh anak dengan
pengawasan guru,
Memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak,
Memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat serta tidak
membahayakan bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia),
Memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang amana dan
sehat,
Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dapat dikelola
setiap hari.
e. Standar pengelolaan
Peluang yang tersedia dalam mengelola pendidikan merupakan suatu
tantangan bagi lembaga pendidikan. Peluang tersebut tentunya tidak disia-siakan
oleh lembaga pendidikan dan segera mengambil perannya untuk menghadapi
tantangan ke depan. Tantangan yang dihadapi membuat lembaga pendidikan selalu
58 Manajemen Sarana dan Prasarana
berpikir dan berjuang mempertahankan eksistensinya. Setiap lembaga pendidikan
harus melakukan pembenahan dengan mendasari pada komitmen yang tinggi untuk
menentukan langkah-langkah strategis, dan berkiprah pada situasi internasional.
Beberapa komitmen itu antara lain; (a) Menekankan pada standar kendali mutu
dengan menetapkan strategi-strategi dalam mencapai target yang telah ditetapkan
dan konsisten melakukan perbaikan berkelanjutan, (b) Memberdayakan seluruh
sumber yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain, (c)
Meningkatkan profesionalitas kerja, (d) Mengadakan evaluasi yang
berkesinambungan baik evaluasi formatif maupun evaluasi sumatif, (e) Mengadakan
penelitian dan pengkajian dalam pengembangan program, (f) Mengikuti dinamika
perubahan zaman dan selalu melakukan inovasi-inovasi dalam segala bidang.
Komitmen-komitmen tersebut tentunya framework pengelolaan pendidikan,
selanjutnya komitmen-komitmen diatas juga menjadi dasar untuk menentukan
langkah dalam pengelolaan pendidikan. Langkah-langkah itu meliputi : (a)
Menganalisis fungsi dan peran lembaga pendidikan, (b) Menetapkan visi dan misi, (c)
Mencari kesenjangan yang muncul antara apa yang telah dihasilkan dengan
kebutuhan dan harapan masyarakat, (d) Mengevaluasi respon masyarakat terhadap
layanan pendidikan yang diberikan, (e) Mencermati dan menganalisa perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi, (f) Menyikapi problem yang dihadapi masyarakat
untuk mencarikan solusi lewat kegiatan akademis, (g) Menganalisi kebutuhan
kompetensi sumber daya manusia di masa depan, (h) Mengatur strategi dan
kegiatan preventif dalam menghadapi persoalan masa depan, (i) Menganalisis dan
memberdayagunakan pihak-pihak terkait dalam perencanaan, proses dan hasil
(Studi, P & Pendidikan anak usia dini, P, 2017).
Manajemen Sarana dan Prasarana 59
f. Standar pembiayaan
Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. Biaya
operasional yaitu gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang
melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan
sarana-prasarana, serta pengembangan SDM. Biaya personal meliputi biaya
pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran
(Hartati Sofia: 159).
B. Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
Standar adalah ketentuan minimal yang harus dipenuhi, ini berarti bahwa setiap
satuan pendidikan atau sekolah harus dapat mencapai kualitas minimal sama
dengan standar tersebut atau lebih tinggi dari standar tersebut (Novita Mona, 2017).
Jenis-jenis sarana dan prasarana yang distandarkan tersebut meliputi:
a. Satuan pendidikan sekolah dasar
Menurut Fuad dan Matin (2016:137-138), ketentuan tentang satuan pendidikan
untuk SD adalah sebagai berikut: Setiap satu SD boleh diselenggarakan jika
memiliki minimal 6 rombongan belajar dan maksimal 24 rombongan belajar.
Satu SD yang memiliki 6 rombongan belajar maksimum melayani 2000 jiwa.
b. Luas lahan sekolah dasar
Lahan untuk mendirikan bangunan SD, ketentuannya adalah bahwa rasio
minimum luas lahan terhadap peserta didik adalah seperti dibawah ini:
No Banyak Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik (m2
Rombongan
Belajar /peserta didik)
16 Bangunan Bangunan dua Bangunan
Satu Lantai Lantai Tiga lantai
12,7 7,0 4,9
60 Manajemen Sarana dan Prasarana
2 7 - 12 11,1 6,0 4,3
3 13 - 18 10,6 5,6 4,1
4 19 - 24 10,3 5,5 4,1
Gambar 3.1 Rasio Minimum Luas Lahan Bangunan Gedung SD Terhadap Peserta
Didik
Sumber: (Ananda Rusydi. 2017)
c. Bangunan gedung sekolah dasar
Untuk bangunan gedung Sekolah Dasar sendiri harus memenuhi ketentuan rasio
minimum luas lantai terhadap peserta didik sebagai berikut:
No Banyak Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan
Rombongan terhadap Peserta Didik (m²/ peserta didik)
Belajar
16 Bangunan 1 Bangunan Bangunan 3
2 712 Lantai 2 Lantai
3,8 Lantai 4,4
3,3 4,2 3,8
3,6
3 13-18 3,2 3,4 3,5
4 19-24 3,1 3,3 3,4
Gambar 4.1 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik
Sumber: (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007)
Tabel di atas merupakan standar untuk SD/MI yang memiliki 15 sampai dengan 28
siswa per rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan ratio minimum luas
lantai terhadap siswa. Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri
Manajemen Sarana dan Prasarana 61
dari: (a) koefisien dasar bangunan maksimum 30 %, (b) koefisien lantai bangunan
dan ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah,
(c) jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan dengan as jalan,
tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, (d) jarak
antara bangunan dengan batas-batas persil dan, (f) jarak antara as jalan dan pagar
halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Jagalan Kajian Kawasan, 2018).
d. Ruang kelas
Ruang kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah, yang berfungsi
sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar.
Oleh karena itu, ruangan kelas tersebut cocok dan menyenangkan sebagai tempat
untuk belajar. Banyak minimum ruangan kelas sama dengan banyaknya rombongan
belajar. Kapasitas maksimum ruangan kelas 28 peserta didik agar gurunya mampu
memperhatikan dan mengenai jiwa si anak muridnya. Ruangan kelas memiliki pintu
yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi
bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan (Ananda Rusydi, 2017).
C. Standar sarana dan prasarana SMP
Standar sarana dan prasarana SMP tidak jauh berbeda dengan SD,
diantaranya:
a. Satuan pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, No 24 Tahun 2007 bahwa, (1) Satu
SMP/MTs memiliki min 3 rombel dan maks 2 rombel, (2) Satu SMP/MTs dengan tiga
rombel melayani maksi 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk >2000 jiwa dilakukan
+ rombel di sekolah yang telah ada, dan bila rombe >24 dilakukan pembangunan
SMP/MTs baru, (3) Satu kecamatan dilayani oleh mini satu SMP/MTs yang dapat
62 Manajemen Sarana dan Prasarana
menampung semua lulusan SD/MI dikecamatan tersebut, (4) Satu kel permukiman
permanen dan terpencil dengan banyak penduduk >1000 jiwa dilayani oleh satu
SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi PD yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui
lintasan yang tidak membahayakan.
b. Standar lahan
Untuk SMP yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang
dari kapasitas maksimum kelas, maka luas lahan harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
b) Luas Minimum Lahan (m2)
Banyak Bangunan Satu Bangunan Bangunan Tiga
No Rombongan Lantai dua lantai
lantai
Belajar 1440 -
-
13
2 4-6 1840 1310 -
3 7- 9
4 10 - 12 2300 1380 1260
5 13 - 15
6 16 - 18 2770 1500 1310
7 19 - 21
8 22 - 24 3300 1780 1340
3870 2100 1450
4340 2320 600
4870 2600 1780
Gambar 5.1 Luas Minimum Lahan SMP
Sumber: (Ananda Rusydi. 2017)
c. Standar bangunan
Manajemen Sarana dan Prasarana 63
Ananda Rusydi (2017) Mengidentifikasi bangunan SMP harus:
1) Bangunan gedung SMP baru harus mampu bertahan minimum 20 tahun,
dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2) Memenuhi ketentuan tata bangunan yaitu: koefisien dasar bangunan
maksimum 30%, koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum
bangunan gedung yangditetapkan dalam Peraturan Daerah, dan jarak bebas
bangunan gedung yang meliputi sempadan bangunan gedung dengan as jalan,
tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan atau jaringan tegangan tinggi,
jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil; dan jarak antara as
jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah,
3) Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 45 dan mengacu kepada
Standar Pekerjaan Umum.
D. Standar sarana dan prasarana SMA
a. Satuan pendidikan
Ketentuan tentang satuan pendidikan untuk SMA adalah sebagai berikut:
Setiap satu SMA boleh diselenggarakan jika memiliki minimal 3 dan maksimal 27
rombongan belajar. Satu SMA yang memiliki 3 rombongan belajar maksimum
melayani 6000 jiwa. Jika satu wilayah memiliki produk lebih dari 6000 jiwa maka
harus dilakukan penambahan rombongan belajar disekolah yang telah ada, dan jika
rombongan belajar lebih dari 24 buah maka harus dibangun SMA baru diwilayah itu
(Ananda Rusydi, 2017).
b. Standar lahan
64 Manajemen Sarana dan Prasarana
Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan pasal 44, standar lahan SMA yaitu sebagai berikut:
Ayat (1): Lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) untuk bangunan
satuan pendidikan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan
pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara
ekologi nyaman dan sehat.
Ayat (2): Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per
peserta didik”. Ayat (3): Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan
letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan
sejenjang, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan
yang menjadi pengumpan masukan peserta didik.
Ayat (4): Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh
maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan
tersebut.
c. Standar bangunan
Ananda Rusydi, (2017) Bangunan gedung SMA harus:
1. Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 45 dan mengacu kepada
Standar Pekerjaan Umum,
2. Bangunan gedung SMA baru harus mampu bertahan minimum 20 tahun,
dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Memenuhi ketentuan tata bangunan yaitu: koefisien dasar bangunan
maksimum 30%, koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum
bangunan gedung yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah, dan jarak bebas
bangunan gedung yang meliputi sempadan bangunan gedung dengan as jalan,
tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan atau jaringan tegangan tinggi,
Manajemen Sarana dan Prasarana 65
jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil; dan jarak antara as
jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
66 Manajemen Sarana dan Prasarana
BAB IV MANAJEMEN LABORATORIUM
PENDAHULUAN
Laboratorium adalah sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan,
pengujian, pembuktian dan penelitian yang bergerak dibidang nya untuk
mengembangkan ilmu dan pendidikan. Laboratorium harus dirancang dan dikelola
untuk dapat menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan penggunanya
dalam berbagai macam kegiatan praktek.
Pada bab ini akan membahas bagaiamana cara mengelola laboratorium
khususnya di sekolah agar berjalan dengan efektif. Elemen-elemen manajemen
laboratorium teridri dari: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) Pengawasan,
serta (4) pemeliharaan.
Materi dari bab ini terdiri dari Pengertian Laboratorium, Fungsi
Laboratorium, serta Manajemen Laboratorium.
Tujuan umum dari bab ini agar mahasiswa atau orang yang bergerak
dibidang nya dapat memahami bagaimana cara mengelola laboratorium, sedangkan
tujuan khususnya agar dapat memahami Pengertian Laboratorium, Memahami
Fungsi Laboratorium, serta Memahami Manajemen Laboratorium.
A. Pengertian
Laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan percobaan,
penyelidikan dan sebagainyayang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, biologi
atau bidang ilmu lain (Emha, 2002). Laborotarium adalah tempat sekelompok orang
melakukan berbagai kegiatan penelitian (riset), pengamatan, pelatihan dan
Manajemen Sarana dan Prasarana 67
pengujian ilmiah sebagai pendekatan antara teori dan praktik dari berbagai macam
disiplin ilmu (Decaprio Richard, 2013: 16). Laborotarium merupakan tempat untuk
mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian
dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari
fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai (Depdiknas, 2002).
Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan laboratorium adalah sarana
dan prasarana yang menunjang kegiatan, pengujian, pembuktian dan penelitian
yang bergerak dibidang nya untuk mengembangkan ilmu dan pendidikan.
B. Fungsi labororatirum
Emda (2017, Vol 5 No 1) fungsi laboratorium adalah sebagai berikut:
a. Menyeimbangkan antara teori dan praktik ilmu dan menyatukan antara teori
dan praktik,
b. Memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi para peneliti, baik dari kalangan
siswa, mahasiswa, dosen, atau peneliti lainnya. Hal ini disebabkan
laboratorium tidak hanya menuntut pemahaman terhadap objek yang dikaji,
tetapi juga menuntut seseorang untuk melakukan eksperimentasi,
c. Memberikan dan memupuk keberanian para peneliti (yang terdiri dari
pembelajar, peserta didik, mahasiswa, dosen dan seluruh praktisi keilmuan
lainnya) untuk mencari hakikat kebenaan ilmiah dari suatu objek keilmuan
dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial,
d. Menambah keterampilan dan keahlian para peneliti dalam mempergunakan
alat media yang tersedia di dalam laboratorium untuk mencari dan
menentukan kebenaran ilmiah sesuai dengan berbagai macam riset ataupun
eksperimentasi yang akan dilakukan,
68 Manajemen Sarana dan Prasarana
e. Memupuk rasa ingin tahu kepada para peneliti mengenai berbagai macam
keilmuan sehingga akan mendorong mereka untuk selalu mengkaji dan
mencari kebenaran ilmiah dengan cara penelitian, ujicoba, maupun
eksperimentasi,
f. Laboratorium dapat memupuk dan membina rasa percaya diri para peneliti
dalam keterampilan yang diperoleh atau terhadap penemuan yang didapat
dalam proses kegiatan kerja di laboratorium,
g. Laboratoriun dapat menjadi sumber belajar untuk memecahkan barbagai
masalah melalui kegiatan praktik, baik itu masalah dalam pembelajaran,
masalah akademik, maupun masalah yang terjadi ditengah masyarakat yamg
membutuhkan penanganan dengan uji laboratorium,
h. Laboratorium dapat menjadi sarana belajar bagi para siswa, mahasiswa,
dosen, aktivis, peneliti dan lain-lain untuk memahami segala ilmu
pengetahuan yang masih bersifat abstrak sehingga menjadi sesuatu yang
bersifat konkret dan nyata.
Menurut Sukarso (2005), secara garis besar laboratorium dalam proses
pendidikan adalah sebagai berikut: (1), Sebagai tempat untuk berlatih
mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan,
pencatatan dan pengkaji gejala-gejala alam, (2) Mengembangkan keterampilan
motorik siswa. Siswa akan bertambah keterampilannya dalam mempergunakan alat-
alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran, (3)
Memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakekat kebenaran ilmiah
dari sesuatu objek dalam lingkungan alam dan sosial, (4) Memupuk rasa ingin tahu
siswa sebagai modal sikap ilmiah seseorang calon ilmuan, (5) Membina rasa percaya
diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang
diperolehnya.
Manajemen Sarana dan Prasarana 69
C. Manajemen laborotarium
Manajemen laboratorium didasarkan terhadap beberapa hal pokok sebagai
berikut (Decaprio, 2013:43)):
(1) Laboratorium harus dirancang dan dikelola untuk dapat menumbuhkan dan
mengembangkan keterampilan penggunanya dalam berbagai macam kegiatan
praktek. Misalnya jika laboratorium itu berada di lingkungan sekolah, maka
pengelolaannya harus dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan
keterampilan siswa dalam memahami materi pelajaran dengan bentuk kegiatan
praktek di laboratorium, (2) Laboratorium harus dirancang dan dikelola untuk dapat
melatih kemampuan menyusun dan menganalisis hasil pengamatan yang kemudian
dilanjutkan untuk menafsirkan hasil pengamatan. Artinya laboratorium menjadi
dasar pengembangan psikomotorik penggunanya, (3) Laboratorium harus dirancang
dan dikelola untuk dapat melatih kemampuan membuat simpulan logis. Dengan
kegiatan praktek yang dilakukan di laboratorium maka diharapkan dapat
menemukan kebenaran yang bersifat ilmiah sesuai dengan hasil penelitian, bukan
berdasarkan kesimpulan teoritis atau tafsir yang masih bersifat abstrak, (4)
Laboratorium harus dirancang dan dikelola untuk dapat melatih kemampuan
mengkomunikasikan hasil kegiatan praktek, (5) Laboratorium harus dirancang dan
dikelola untuk dapat melatih keterampilan merancang kegiatan praktek dan
melaksanakannya, (6) Laboratorium harus dirancang dan dikelola secara fleksibel
serta tidak menekan siapa saja yang terlibat di dalamnya.
Selanjutnya terkait dengan elemen-elemen dalam manajemen laboratorium
adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan
Menurut Bafadal (2003:27), perencanaan sarana dan prasarana sekolah
harus memenuhi prinsip-prinsip: 1) perencanaan sarana dan prasarana sekolah
70 Manajemen Sarana dan Prasarana
harus betul-betul merupakan proses intelektual, 2) perencanaan di dasarkan pada
analisis kebutuhan, 3) perencanaan sarana dan prasarana sekolah harus realistis,
sesuai dengan kenyataan anggaran, 4) visualisasi hasil perencanaan sarana dan
prasarana sekolah harus jelas dan rinci, baik jumlah, jenis, merek, dan harganya.
Merujuk pada pendapatnya Bafadal tersebut maka perencanaan laboratorium di
sekolah harus memenuhi prinsip: 1) intelektual; karena kegiatan pembelajaran di
laboratorium merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh saintis muda, 2)
sesuai kebutuhan; karena keberadaan laboratorium sekolah merupakan kebutuhan
dasar untuk melakukan eksperimentasi sederhana yang dapat dilakukan peserta
didik dengan bimbingan guru, 3) realistis dengan kondisi sekolah; keberadaan
laboratorium hendaknya disesuaikan dengan kondisi sekolah itu berada, baik letak
geografis, ekonomis, maupun historisnya, dan 4) deskripsi laboratorium harus jelas
dan rinci .
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian dalam hal ini adalah melakukan aktivitas mengelola kegiatan
laboratorium sekolah meliputi hal-hal sebagai berikut: (a) merumuskan rincian tugas.
Rincian tugas yang jelas dan yang mampu menjelaskan tugas dari masing-masing
pihak yang terlibat dalam pengelolaan laboratorium maka kegiatan pengelolaan
laboratorium akan berjalan dengan penuh tanggung jawab, (b) mengorganisir
setting laboratorium yang meliputi pengaturan tata letak dan penataan yang
mencakup penempatan peralatan dan bahan-bahan laboratorium juga perlu
diorganisir (Ananda Rusydi, 2017).
3. Pengawasan
Manullang (2012:177), pengawasan dibedakan atas: (1) Pengawasan preventif,
dimaksudkan untuk pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan,
kesalahan atau deviation, (2) Pengawasan repessif, dimaksudkan untuk pengawasan
Manajemen Sarana dan Prasarana 71
setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai
dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.
4. Pemeliharaan
Menurut Ibrahim Bafadal (2004: 49), terdapat beberapa macam pemeliharaan
sarana dan prasarana laboratorium sekolah yaitu sebagai berikut: (1) pemeliharaan
yang bersifat pengecekkan, pengecekan ini dilakukan oleh seseorang yang
mengetahui tentang baik buruknya keadaan mesin, (2) pemeliharaan yang bersifat
pencegahan, kondisi mesin selalu dengan keadaan yang baik, (3) pemeliharaan yang
bersifat perbaikan ringan, (4)Perbaikan yang bersifat berat (Pakem, Hamong Putera).
Secara umum pemeliharaan terhadap laboratorium secara periodik yaitu melakukan
pemeliharaan terhadap beberapa hal yaitu: (a) ruangan dan utility-nya, (b) jaringan
listrik dan instalasi air, (c) kondisi alat dan suku cadang laboratorium, (d) kondisi
pemadam kebakaran, dan (e) Kebersihan ruangan.
72 Manajemen Sarana dan Prasarana
BAB V MANAJEMEN PERPUSTAKAAN
PENDAHULUAN
Perpustakaan adalah suatu tempat atau ruangan yang didalamnya terdapat
berbagai buku untuk di baca sehingga pembaca dapat mendapatkan informasi, ilmu
dan pengetahuan. Perpustakaan dapat memberikan sumber informasi yang cepat,
tepat dan murah bagi masyarakat terutama informasi mengenai topik yang berguna
bagi mereka.
Pada bab ini akan membahas bagaimana cara mengelola perpustakaan,
tahap-tahap pengelolaan diantaranya: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, serta
(3) pengawasan.
Materi dari bab ini terdiri dari Pengertian Perpustakaan, Jenis Perpustakaan,
serta Manajemen Perpustakaan
Tujuan umum dari bab ini agar mahasiswa atau orang yang bergerak dibidang
nya mengetahui bagaimana mengelola perpustakaan, sedangkan tujuan khususnya
agar dapat memahami Pengertian Perpustakaan, memahami Jenis Perpustakaan,
serta memahami Manajemen Perpustakaan.
A. Pengertian
Perpustakaan adalah salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk
mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka
secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus
sebagai sarana belajar yang menyenangkan (Darmono, 2001: 2). Perpustakaan
diartikan sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan
Manajemen Sarana dan Prasarana 73
terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu yang
digunakan pembaca bukan untuk dijual (Hendrianto Dani Eko, 2014). Perpustakaan
sekolah adalah perpustakaan yang ada di lingkungan sekolah (Suhendar dan Pawit,
2007).
Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan perpustakaan adalah suatu
tempat atau ruangan yang didalamnya terdapat berbagai buku untuk di baca
sehingga pembaca dapat mendapatkan informasi, ilmu dan pengetahuan.
B. Jenis perpustakaan
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang
perpustakaan dicantumkan mengenai jenis-jenis perpustakaan sebagai berikut
a. Perpustakaan Nasional
Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,
Perpustakaan Nasional merupakan, “Lembaga pemerintahan non-departemen yang
melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi
sebagai perpustakaan pembina, rujukan, deposit, penelitian, pelestarian, dan pusat
jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara. Perpustakaan
Nasional berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2007 memiliki beberapa tugas diantaramya: (1) menetapkan kebijakan nasional,
kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan, (2) melaksanakan
pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan
perpustakaan, (3) membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis
perpustakaan, (4) mengembangkan standar nasional perpustakaan.
b. Perpustakaan umum
74 Manajemen Sarana dan Prasarana
Perpustakaan umum mempunyai empat tujuan utama: (1) memberikan
kesempatan bagi umum untuk membaca bahan pustaka yang dapat membantu
meningkatkan mereka ke arah kehidupan yang lebih baik. Peningkatan ini bukan
hanya pada segi ekonominya tapi juga kehidupan moral dan spiritual masyarakat, (2)
menyediakan sumber informasi yang cepat, tepat dan murah bagi masyarakat
terutama informasi mengenai topik yang berguna bagi mereka dan yang sedang
hangat dalam kalangan masyarakat, sumber informasi yang seperti ini biasanya
berupa bukan panduan “kerja sendiri” (do it you self yang diseleksi sedemikian rupa
sehingga sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat yang dilayaninya untuk
melakukan usaha yang dapat manambah penghasilan tambahan (income generating)
atau dapat membuka lapangan kerja (employment generating), (3) membantu
warga untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga yang
bersangkutan akan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, sejauh kemampuan
tersebut dapat dikembangkan dengan bantuan bahan pustaka, tujuan ini berkaitan
dengan fungsi edukatif dari umum yaitu melalui koleksinya, masyarakat setempat
memperoleh pendidikan berkesinambungan atau pendidikan seumur hidup (life
long education), (4) bertindak selaku agen kultural, artinya umum merupakan pusat
utama kehidupan budaya bagi masyarakat sekitarnya. Umum bertugas
menumbuhkan apresiasi budaya masyarakat sekitarnya dengan cara
menyelenggarakan pameran budaya, ceramah, pemutaran film, dan penyedia
informasi yang dapat meningkatkan keikutsertaan, kegemaran dan apresiasi
masyarakat terhadap segala bentuk seni budaya (Sinaga, Dian).
c. Perpustakaan sekolah
Perpustakaan sekolah dalam penyelenggaraannya memperhatikan prinsip-
prinsip sebagai berikut: (a) setiap sekolah menyelenggarakan perpustakaan yang
memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional
pendidikan, (b) perpustakaan sekolah wajib memiliki koleksi buku tes pelajaran yang
Manajemen Sarana dan Prasarana 75
ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan
dalam jumlah yang mencukupi untuk sekolah melayani semua peserta didik dan
pendidik, (c) perpustakaan sekolah mengembangkan koleksi lain yang mendukung
pelaksanaan kurikulum pendidikan, (d) perpustakaan sekolah melayani peserta didik
yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, (e)
perpustakaan sekolah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi
informasi dan komunikasi, (f) sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari
anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai
dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan sekolah (Ananda Rusydi,
2017).
d. Perpustakaan perguruan tinggi
Perpustakaan untuk perguruan tinggi memiliki prinsip pengelolaan
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 24 bahwa:
1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi
standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional
Pendidikan,
2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah
judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung
pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis
teknologi informasi dan komunikasi,
4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan
perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi
standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.
76 Manajemen Sarana dan Prasarana
e. Perpustakaan Khusus
Perpustakaan khusus memiliki prinsip-prinsip penyelenggaraan perpustakaan
sebagai berikut: (a) perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai
dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya, (b) perpustakaan khusus
memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas
memberikan layanan kepada pemustakan di luar lingkungannya, (c) perpustakaan
khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan, (d)
pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis,
pengelolaan dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus
(Ananda Rusydi, 2017).
C. Manajemen perpustakaan
a. Perencanaan
Terdapat beberapa prinsip dalam perencanaan yang harus menjadi
perhatian para perencana perpustakaan agar apa yang direncanakan sesuai dengan
yang dikehendaki atau yang diinginkan. Prinsip-prinsip itu adalah (Ananda Rusydi,
2017):
a) Komprehensif
Prinsip ini melihat komponen perpustakaan secara menyeluruh dan mendalam.
Komponen di sini adalah sumber daya manusia, dana, koleksi, fasilitas dan
teknologi yang ada di perpustakaan.
b) Integral
Seluruh komponen-komponen yang ada di perpustakaan harus diintegrasikan ke
dalam totalitas perencanaan dengan memperhatikan kebutuhan para pengguna,
pengembangan tenaga manusia, dan kemajuan teknologi.
Manajemen Sarana dan Prasarana 77
c) Perhatian kepada aspek kuantitatif dan kualitatif
Dalam melakukan kegiatan perencanaan pihak perencana harus memperhatkan
komponen-komponen di perpustakaan tidak hanya melihat dalam jumlahnya
saja tetapi juga harus melihat kualitasnya. Misalnya, koleksi yang dimiliki oleh
suatu perpustakaan akademik, bukan hanya jumlah koleksi tetapi juga kualitas
dari koleksi tersebut harus diperhatkan.
d) Rencana jangka panjang dan berkesinambungan
Dalam melakukan perencanaan, pihak perencana harus melakukan rencana
jangka panjang dan berkesinambungan. Yang harus dilakukan oleh pihak
perencana adalah membuat perencanaan jangka panjang, selanjutnya
perencanaan tersebut dikelompokkan menjadi rencana jangka menengah dan
rencana jangka pendek, dengan hal tersebut maka perencanaan akan selalu
berkesinambungan.
e) Efisiensi dan efektifitas
Dalam melakukan perencanaan unsur efisiensi dan efektivitas merupakan hal
yang sangat penting sekali untuk diterapkan dalam mengelola komponen-
komponen perpustakaan. Tanpa adanya efisiensi, maka perencanaan yang dibuat
meskipun akan tercapai apa yang diinginkan tetapi perpustakaan akan
membuang-buang biaya, waktu dan usaha yang sebenarnya dapat ditekan. Selain
itu apabila perpustakaan hanya menerapkan efsiensi saja,maka kemungkinan
efektivitas dari perencanaan tidak akan tercapai. Apabila hal ini terjadi maka apa
yang telah direncanakan akan sia-sia saja. Untuk itu maka efisiensi dan efektifitas
harus diterapkan dalam melakukan perencanaan.
78 Manajemen Sarana dan Prasarana
f) Dukungan pemimpin perpustakaan yang kuat serta pimpinan di tingkat institusi
diatasnya sangat diperlukan.
Hal ini sangat penting karena tanpa dukungan, maka perencanaan yang telah
dibuat akan sia-sia. Hal ini menyangkut dukungan dana dan kebijakan yang
terdapat di sekolah.
g) Perhatian pada sumber yang ada dan yang dapat diadakan, bagaimana sumbe-
sumber yang ada dimanfaatkan secara maksimal, dan sumber yang belum
tersedia bisa diupayakan.
b. Pengorganisasian
Lasa Hs, (2005: 276) Proses pengorganisasian suatu perpustakaan akan
berjalan dengan baik apabila memiliki sumber daya, sumber dana, prosedur,
koordinasi dan pengarahan pada langkah-langkah tertentu. Koordinasi merupakan
proses pengintegrasian tujuan-tujuan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu
lembaga untuk mencapai tujuan lembaga/perpustakaan secara efisien.
c. Pengawasan
Perpustakaan dalam usahanya mencapai tujuan secara efektif dan efisien
dan peningkatkan layanan kepada pemustaka, penerapan pengawasan terhadap
para pustakawan dan pegawai merupakan langkah strategis dalam meningkatkan
disiplin kerja pegawai. Jika pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik dan benar
dapat mengakibatkan fungsi pelayanan informasi di perpustakaan tidak dapat
berjalan seperti yang direncanakan. Efektivitas pelaksanaan tugas pustakawan di
perpustakaan sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi
tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan salah
satu faktor yang berperan dalam meningkatkan kedisiplinan pustakawan sehingga
produktivitasnya meningkat dalam melayani para pemustaka (Upt, Baihaqi).
Manajemen Sarana dan Prasarana 79
RANGKUMAN
Sarana dan prasarana pendidikan digunakan untuk mempermudah
pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan dengan menggunakan sarana
dan prasarana pendidikan yang tepat dalam program kerja mengajar menjadi lebih
efektif dan efesien. Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan kegiatan
belajar mengajar akan menjadi lebih bermakna dan berkualitas dan menyenangkan
(Megasari Rika, 2014:638).
Bafadal (2004:5) mengidentifikasi tujuan manajemen sarana dan prasarana
antara lain sebagai berikut: (1) Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan
prasarana pendidikan melalui system perencanaan dan pengadaan yang hati-hati
dan seksama. Sehingga melalui manajemen sarana dan prasarana diharapkan semua
sarana dan prasaran yang didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan prasarana
pendidikan yang berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan dengan
dana yang efisien, (2) Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana
sekolah secara tepat dan efisien, (3) Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan
prasarana sekolah, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai.
Dikdasmen Depdikbud (1997:7) bahwa fungsi sarana pendidikan yang
berupa alat pembelajaran, alat peraga, dan media pendidikan dalam proses
pembelajaran sangat penting guna mencapai tujuan pendidikan.
Dasar manajemen sarana dan prasarana menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005, pasal 42 ayat (1) “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki
sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan
sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang
diperlakukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
80 Manajemen Sarana dan Prasarana
Prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana menurut Bafadal adalah
(2008:5) antara lain sebagai berikut: (a) pencapaian tujuan, (b) Efisiensi, (c)
Administratif, (d) kejelasan tanggung jawab, (e) kekohesifan.
Ruang lingkup Manajemen Sarana dan prasarana dibedakan menjadi
beberapa macam sarana pendidikan, yaitu (1) habis tidak dipakai; (2) bergerak
tidaknya pada saat digunakan; dan (3) hubungannya dengan proses belajar
mengajar (Nawawi, Hadari, 1987).
Manajemen Sarana dan Prasarana 81
GLOSARIUM
Sumber Daya Suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau
unsur tertentu dalam kehidupan.
Budgeting Penganggaran.
Assembling Pengurutan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan
urusan manajemen.
Efisiensi Cara membuat sesuatu dengan betul (doing things right).
Administratif Bersangkut-paut (berkaitan) dengan administrasi.
Inventaris Daftar yang memuat semua barang milik sekolah.
Out of date Kadaluarsa (expires).
Span of Control: Jumlah pegawai atau bawahan yang yang dapat
dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer pada satu
Efektif: waktu.
Sinkron: Cara mencapai tujuan dengan benar.
Esensial: Sejalan, Sesuai.
Fleksibel: Mendasar.
Menyesuaikan keadaan dalam segala tempat dan suasana
Relevan: (Mudah diatur).
Kuantitatif: Bersangkut-paut.
Konkret: Data-data dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung.
Benar-benar ada (nyata).
82 Manajemen Sarana dan Prasarana
A INDEKS
abstrak E
administrasi Efektif
Administratif efisien
Akuntabel Efisiensi
Alat pelajaran
Alat peraga ekonomis
asri Ergonomis
B F
fasilitas
Bangunan fleksibel
bermutu fungsi
bersaing
bersih G
Bertanggung jawab gudang
Budgeting
H
C hibah
hukum
controlling
coordinating I
indah
D Integral
inventaris
dikelola Inventarisasi
dinamis
directing Manajemen Sarana dan Prasarana 83
J mengurus
menunjang
jasa minimum
jenis
Jenis O
K organisasi
Organizing
keahlian
Kekohesifan P
Keppres
kerjasama papan tulis
Komprehensif PAUD
konkret Pelimpahan wewenang
kualitas pembelajaran
kualitatif pendayagunaan
kuantitatif pendidikan
kursi penelitian
Pengadaan
L pengelolaan
Penyimpanan
Laboratorium perabot
lahan Perencanaan
lapangan Perpustakaan
Planning
M prasarana
prosedur
Manajemen pustakawan
Manajemen laborotarium
Manajemen perpustakaan R
manajemen sarana dan prasarana
media rapi
Media pengajaran Reporting
meja belajar Ruang
menata
84 Manajemen Sarana dan Prasarana
S T
Sarana tanah
sekolah Terbuka
siap pakai Transparan
sifat tujuan
sistematis
Standar U
strategis
subur Undang-Undang
sumber daya
Manajemen Sarana dan Prasarana 85
DAFTAR PUSTAKA
Amtu, Onisimus. (2011). “Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: konsep,
strategi dan implementasi”. Bandung: Alfabeta.
Ananda, Rusydi. (2017). “Manajemen sarana dan prasarana pendidikan”. Medan:
Widya apauspita.
Andang. (2014). “Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah”. Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media.
Ardiansyah, Imam. (2019). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan. 4(1), 75–
84.
Arifin, M & Barnawi. (2012). “Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah”.
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Arifin, M & Barnawi. (2014). “Manajemen Sarana Dan Prasarana Sekolah”.
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Arikunto, Suharsimi. (1987). “Pengelolaan materii”l. Jakarta: Prima Karya.
Asmani, J. (2012). “Tips Aplikasi Manajemen Sekolah”. Yogyakarta: Diva Press.
Asri, C. Budiningsih. (1995). “Strategi Menggunakan Media Pengajaran bagi
Pendidikan Dasar”. Majalah Ilmiah Cakrawala Pendidikan no. 1, Thn XIV. Februari.
Bafadal, Ibrahim. (2003). “Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar; dari
Sentralisasi Menuju Desentralisasi”. Jakarta: Bumi Aksara.
Bafadal, Ibrahim. (2004). “Pengelolaan Perlengkapan Pendidikan di Sekolah”.
Jakarta: Bumi Aksara.
Bafadal, Ibrahim. (2008). “Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan
Aplikasinya”. Jakarta: PT Bumi Akasara.
Manajemen Sarana dan Prasarana 86
Brantas. (2009). “Dasar-Dasar Manajemen”. Edisi Pertama. Bandung: Alfabeta.
Darmono. (2001). “Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan”. Jakarta: PT Grasindo.
Daryanto, M. (2005). Administrasi Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Daryanto. (2013). “Administrasi dan Manajemen Sekolah”. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Decaprio, Richard. (2013). “Tips Mengelola Laboratorium Sekolah”. Yogyakarta: Diva
Press.
Depdiknas. (2009). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, No. 58 Tahun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Depdiknas.
Depdiknas. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, No. 16 Tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Jakarta: Depdiknas.
Depdiknas. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, No. 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah. Jakarta: Depdiknas.
Depdiknas. (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, No 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA.
Jakarta: Depdiknas.
Depdiknas (2002). “Pedoman Pendayagunaan Peralatan Laboratorium”. Jakarta:
BSNP.
Djati Julistiarsa & Jhon Suprihanto. (1988). “Manajemen Umum; Sebuah Pengantar”.
Yogyakarta: BPFE.
Djati Julitriarsa dan John Suprihantoro. (1998). Manajemen Umum. Jakarta:
BPFE.
Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Disektorat Jenderal Guru Dan Tenaga
Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Pengelolaan
Sarana Prasarana Sekolah.
Manajemen Sarana dan Prasarana 87
Dirjen Dikdasmen Depdikbud. (1997). “Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di
Sekolah”. Jakarta: Depdikbud.
Echols, John M. dan Shadily, Hassan. (2005). “Kamus Inggris Indonesia”. Jakarta:
Gramedia.
Efendi, Usman. (2014). “Asas-Asas Manajemen”. Depok: Katalog Dalam Terbitan.
Emda, A. (2017). “Laborotarium Sebagai Sarana Pembelajaran Kimia dalam
Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Ilmiah”. Lantanida Journal, Vol 5 No.
1.
Emha, H. (2002). “Pedoman Penggunaan Laborotarium Sekolah”. Bandung: PT
Remaja Roesda Karya.
Fattah, Nanang. (2013). “Landasan Manajemen Pendidikan”. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Fuad, N., & Martin. 2016. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan "Konsep
dan Aplikasinya". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Gunawan, A. H. (1996). Administrasi Sekolah: Administrasi Pendidikan Mikro, Jakarta,
PT Rineka Cipta.
Gistituati. (2013). “Manajemen Sekolah Manajemen Non Akademik dan Hubungan
Sekolah dengan Masyarakat”. Padang: UNP Press.
Handayaningrat. (1988). “Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan”. Jakarta:
Haji Mas Agung.
Handoko, T. Hani. (2011). “Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia”. Edisi
ke 2. Yogyakarta: BPPE.
Handoko, T. Hani. (2012). “Manajemen”. Yogyakarta: BPFE.
Hartani, A. (2011). “Manajemen Pendidikan”. Yogyakarta: LaksBang PRESS indo.
Hartati, S. (n.d.). PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD (STUDI EVALUATIF DI POS
PAUD KOTA JAKARTA TIMUR, PROVINSI DKI JAKARTA). 12(2), 155–162.
88 Manajemen Sarana dan Prasarana
Hasibuan, Malayu. (2001). “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Jakarta: PT Bumi
Aksara.
Hasibuan, Malayu. (2014). “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Cetakan
Keempatbelas. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Hasibuan, Malayu. (2004). “Manajemen; Dasar, Pengertian dan Masalah”. Jakarta:
PT. Bumi Aksara.
Hasibuan, Malayu. (2007). Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta:
Bumi Aksara.
Heidjarachman Ranupandojo dan Suad Husnan. (1990). “Manajemen Personalia”.
Yogyakarta: BPFE.
Hendrianto, D. E. (2014). Pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis
Website Pada Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Donorojo Kabupaten Pacitan.
3(4), 57–64.
Hidayanto, F. D. (2011). Yogyakarta, U. N., Memenuhi, U., Persyaratan, S.,
Memperoleh, G., Sarjana, G., & Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan
sekolah menengah pertama negeri se-kecamatan pengasih kabupaten kulon
progo.
Hidayat, Imam Machali. (2010). “Pengelolaan Pendidikan, Konsep, Prinsip dan
Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah”. Bandung: Pustaka Educa.
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. (2006). Metodologi Penelitian Sosial.
Jakarta: Bumi Aksara
Idrawan, Ijrus. 2015. “Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah”. Yogyakarta:
Deepublish.
Imran, Ali. (2005). “Manajemen Peserta Didik di SD: Masalah Penyebab dan
Alternatif Pemecahannya. Jurnal Ilmu Pendidikan.
Islamic, J., & Manajemen, E. (2019). p-ISSN: 2541-383X e-ISSN: 2541-7088. 4(1), 77–
92. https://doi.org/10.15575/isema.v3i2.5645
Manajemen Sarana dan Prasarana 89
Jagalan, K. K. (2018). Bab ii penelusuran persoalan 2.1. 16–58.
Jannah, M. (2010). Optimalisasi manajemen sarana dan prasarana dalam
meningkatkan mutu pembelajaran di smp nasima Semarang.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2012-2019). Luar jaringan (Offline), Pusat Bahasa
Kementerian Pendidikan Nasional.
Kemendikbud. (2015). Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain. Jakarta: Kemendikbud.
Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa/Barang
Pemerintah. Jakarta: CV Eka Jaya.
Lasa, HS. (2005). “Manajemen Perpustakaan”. Yogyakarta: Gama Media.
M. Karebet W dan M. Ismail Yusanto. (2002). “Pengantar Manajemen Syariat”.
Jakarta: Gramedia.
Manullang, M. (2005). “Dasar-Dasar Manajemen”. Yogyakarta: UGM University
Press.
Manullang, M. (2012). “Dasar-Dasar Manajemen”. Yogyakarta: UGM University
Press.
Maringan, Marsy. (2004). “Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen”. Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Megasari, Rika. (2014). “Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
untuk Meningkatkan Kualitas di SMPN 5 Bukittinggi”. Jurnal Administrasi Pendidikan.
Minarti, Sri. (2011). “Manjemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara
Mandiri”. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Mulyasa, E. (2002). “Manajemen Berbasis Sekolahan, Konsep, Strategi dan
Implementasi”. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Mulyasa, E. (2003). “Manajemen Berbasis Sekolah”. Bandung: Remaja Rosdakarya.
90 Manajemen Sarana dan Prasarana
Mulyono. (2014). “Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan”. Yogyakarta:
Ar-Ruzz Media.
Mulyono. (2008). “Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan”.
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Mustari, M. (2013). Manajemen Pendidikan.pdf (p. 158).
Mustari, Mohamad. (2014). “Manajemen Pendidikan”. Jakarta: Rajawali Pers.
Nawawi, Hadari. (1987). “Administrasi Pendidikan”. Jakarta: Haji Mas Agung.
Nawawi, Hadari. (1994). “Ilmu Administrasi”. Jakarta: Ghalia.
Nov, M. R., Ion, P., Gene, C., & Hospital, F. (2011).
Novita, M., Pendahuluan, A., & El-islam, N. (2017). Sarana dan prasarana yang baik
menjadi bagian ujung tombak keberhasilan lembaga pendidikan islam.
Paud, D. I., & Ndeot, F. (2016). Pentingnya pengembangan kurikulum di paud.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2005). Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia, No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 17 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Prastyawan. (2016). “Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan”. Al-Hikmah
Jurnal Sudi Keislaman. Vulume 6 Nomor 1.
Priansa, D.J dan Rismi, Somad. (2014). “Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan
Kepala Sekolah”. Bandung: Alfa Beta.
Robbins dan Coulter. (2016). “Manajemen, Jilid 1 Edisi 13, Alih Bahasa: Bob Sabran
dan Devri Bardani”. Jakarta: Erlangga.
Rohiat. (2006). “Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik”. Bandung: Refika
Aditama.
Manajemen Sarana dan Prasarana 91
Rohiat. (2010). “Manajemen Sekolah”. Bandung: PT Refika Aditama.
Rohiat. (2012). “Manajemen Sekolah”. Bandung: PT Refika Aditama.
Rugaiyah. (2010). “Profesi Kependidikan dalam Perspektif Manajemen Pendidikan”.
Bandung: Alfabeta.
Sagala, Syaiful. (2000). “Administrasi Pendidikan Kontemporer”. Bandung: CV.
Alfabeta.
Saputra. (2011). “Analisis Kebutuhan Pelatihan Berbasis Kompetensi Guru SD
Kab.Maros”. Universitas Muslim Maros.
Saripudin, A. I. P. (2019). METABAHASA Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia. 2, 6–13.
Siagan, Sondang. P. (2003). “Filsafat Administrasi”. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Siagan, Sondang. P. (2003). “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Cetakan Ketujuh.
Jakarta: Bumi Aksara.
Siagian, Sondang. P. (2004). “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Jakarta: Bumi
Aksara.
Sinaga, D. (n.d.). Public library in Indonesia as an agent of change. 78–85.
Sinta, I. M. (2019). Manajemen Sarana Dan Prasarana. Jurnal Isema : Islamic
Educational Management, 4(1). https://doi.org/10.15575/isema.v4i1.5645
Siswanto, H.B. (2013). “Pengantar Manajemen”. Jakarta: Bumi Aksara.
Smk, D. I., & Purbalingga, M. (2018). Manajemen sarana dan prasarana pendidikan
di smk muhammadiyah 1 purbalingga.
Sobri. (2009). “Pengelolaan Pendidikan”. Yogyakarta: Multi Pressindo.
92 Manajemen Sarana dan Prasarana
Studi, P., & Pendidikananakusiadini, P. (2017). STANDAR PENGELOLAAN
PENDIDIKAN TK BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 137 TAHUN 2014 DI
RA AL MUNA KOTA SEMARANG.
Suhendar dan Pawit. (2007). “Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah”.
Jakarta: Kencana.
Sukarso. (2005). “Pengertian dan Fungsi Laborotarium”. Bandung: Alfabeta.
Sulfemi, Wahyu Bagja. (2018). “Manajemen Kurikulum di Sekolah”. Bogor: Visi
Nusantara Maju.
Sulistyorini. (2009). “Manajemen Pendidikan Islam”. Yogyakarta: Teras.
Suyadi dan Maulidya Ulfah. (2013). “Konsep Dasar PAUD”. Bandung: PT Remaja
Rosda Karya.
Suryosubroto. (2004). “Manajemen Pendidikan di Sekolah”. Jakarta: Rineka Cipta.
Sutikno, Sobry. (2012). “Manajemen Pendiidkan Langkah Praktis Mewujudkan
Lembaga PEndidikan yang Unggul. Lombok: Holostica.
Sutisna, Oteng. (1989). “Administrasi Pendidikan”. Bandung: Angkasa.
Sutrisno, Edy. (2009). “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Jakarta: Prenadamendia
Group.
Syahril. (2004). “Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan”. Padang: Jurusan
Administrasi Pendidikan UNP
Syarif Hidayat. (1996). “Administrasi, Supervisi dan Ketenagaan PLB”. Dirjen Dikti
Depdikbud.
Terry, G.R. (2014). “Prinsip-prinsip Manajamen”. Edisi Bahasa Indonesia. Bandung:
Bumi Aksara.
Tilaar, HAR. (2004). “Manajemen Pendidikan Nasional”. Bandung: Rosdakarya.
Undang-Undang RI. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
Manajemen Sarana dan Prasarana 93
Undang-Undang RI. Republik Indonesia No 43 tahun 2007 tentang perpustakaan.
Jakarta.
Upt, B., Universitas, P., Kuala, S., & Aceh, B. (n.d.). Pengawasan Sebagai Fungsi
Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan. 8,
129–142.
Usman, H. (2014). “Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan”, Edisi 4. Jakarta:
Bumi Aksara.
Werang. (2015). “Manajemen Pendidikan di Sekolah”. Yogyakarta: Media Akademi.
Winardi. (1990). “Asas-Asas Manajemen”. Bandung. Mandar Madju.
Wiyani, Novan Ardy. (2016). Bina Karakter Anak Usia Dini. Jogjakarta: PT Ar-Ruzz
Media.
Yanti, S. D. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah.
https://doi.org/10.31227/osf.io/qw2p8
94 Manajemen Sarana dan Prasarana
BIOGRAFI PENULIS
Leli Mulyani, lahir pada 11 Juli 2000 di Ciamis, Jawa
Barat. Anak ke dua dari dua bersaudara ini mengeyam
pendidikan formal di SD 4 air Batu, Palembang. Lalu
pindah ke SD 1 kujang Ciamis, sampai akhirnya
mengenyam pendidikan di SD 2 Cicurug Sukabumi,
lulus pada tahun 2012. Selanjutnya meneruskan
sekolah di MTS Assa’adah, tamat tahun 2015 kemudian
di SMA Negeri 1 Parungkuda, tamat tahun 2018 dan
sekarang sedang berkuliah di Universitas Djuanda
Bogor jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
Pada tahun 2014 penulis penah menjabat sebagai ketua osis di MTS Assa’adah
periode 2014-2015. Penulis pernah menjadi juara 3 olimpiade dan lomba cerdas
cermat se Kab Sukabumi & Bogor (2018). Pada tahun 2018 penulis pernah menjadi
juara umum di festival kabaret tingkat Sukabumi Utara. Selain sebagai mahasiswa
penulis aktif mengikuti lomba menulis puisi, cerpen tingkat nasional yang
diselenggarakan secara online dan telah diterbitkan.
Manajemen Sarana dan Prasarana 95