KATA PENGANTAR
Bismillahirahmanirrahim
Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan
karunia dan kebaikan-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan
“Buku Panduan Kelengkapan Dokumen SPJ Bendahara” ini. Buku ini
disusun untuk mempermudah pengguna dalam menyiapkan
dokumen SPJ Bendahara.
Ucapan terima kasih Penulis ucapkan kepada Ibu Wuri Hariyati,
S.Si.,MSE selaku mentor dan bapak/ibu senior di Bagian
Perbendaharaan yang telah berjasa dalam penyusunan buku
panduan ini berupa dukungan dan masukan. Penulis juga
mengucapkan terima kasih kepada teman-teman latsar Angkatan
3,4,dan 5 yang telah banyak membantu Penulis.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku panduan ini
masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran
sangatlah diperlukan untuk perbaikan kedepan yang lebih baik.
Penulis berharap buku panduan ini dapat bermanfaat bagi para
pembaca.
Jakarta, November 2020
Penulis
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
1
Alur Masuk Dokumen
2
Dasar Hukum
3
Kelengkapan Dokumen
4
Standar Biaya Masukan
5
Tabel Pajak
6
Bagan Akun Standar
7
ALUR PENERIMAAN DOKUMEN
DAN PROSES
PENCAIRAN DANA
2 1
Tidak
Dikembalikan
kepada
Subject Matter
Pemeriksaan kelengkapan Subject Matter menyerahkan
dokumen oleh petugas: dokumen SPJ dan
a. Dikembalikan jika tidak pendukungnya
Ya lengkap
b. Diterima jika lengkap
3 4
3
Penyampaian, Tidak
Pembuatan rekap, penyampaian Pemeriksaan, dan
dokumen DRPP, SPBy dan SPP
(Paraf SPP oleh Koordinator Penandatanganan rekap, Dikembalikan
BPP) DRPP, SBPy dan SPP
oleh PPK kepada BPP
6 Ya 5
Penerbitan dan Penyampaian SPP ke
Penandatanganan SPM Verifikasi/PPSPM:
a. Penerbitan SPM
b. Perbaikan/revisi
7 8
Penyampaian SPM ke Penerbitan SP2D
KPPN -->Pencairan Dana
DASAR HUKUM
Dasar hukum yang menjadi rujukan untuk dibaca, dipelajari,
dan dipahami antara lain:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
22/PER/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019
Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020
Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
6. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
SPJ Perjalanan Dinas
1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut
Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar Tempat
Kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik
Indonesia untuk kepentingan negara.
2. Perjalanan Dinas Jabatan, adalah Perjalanan Dinas
melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan
kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
3. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan
Pihak Lain.
4. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan
Dinas.
5. Surat tugas diterbitkan oleh pejabat eselon II untuk
perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh unit eselon III
kebawah, dan diterbitkan oleh pejabat Eselon I untuk
perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon
II.
6. Surat tugas paling sedikit mencantumkan pemberi tugas,
pelaksana tugas, waktu pelaksana tugas dan tempat pelaksana
tugas.
7. Surat tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.
Perjalanan dinas jabatan didalam kota yang dilaksanakan
sampai dengan 8(delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan
SPD
8. Perjalanan dinas pindah dilakukan dalam rangka :
Pindah tugas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat
tujuan pindah;
Pemulangan pejabat negara/pegawai negeri yang
diberhentikan dengan hormat dengan hak pension atau
mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat
tujuan menetap;
Pemulangan keluarga yang sah dari pejabat negara/pegawai
negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke
tempat tujuan menetap;
Pemulangan pegawai tidak tetap yang diberhentikan karena
telah berakhir masa kerjanya;
Pemulangan keluarga yang sah dari pegawai tidak tetap
yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir, sepanjang
diatur dalam perjanjian kerja;
Pengembalian pejabat negara/pegawai negeri yang
mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat
tujuan.
Dokumen kelengkapan
SPJ Perjalanan Dinas Biasa
Form permintaan
KAK (Kerangka Acuan Kerja)
Surat tugas
SPD dan Visum
Bill penginapan hotel/sejenisnya
Tiket pesawat/kereta/transportasi lain beserta
boarding pass
Laporan perjalanan
Surat pernyataan tidak menginap
di hotel (bila ada)
SPJ Perjalanan Dinas
Dalam Kota (Lebih dari 8jam)
Form permintaan
KAK (Kerangka Acuan Kerja)
Surat tugas
SPD dan Visum
Jadwal kegiatan
Laporan perjalanan
Dokumen kelengkapan
SPJ Transport Lokal (Translok)
Form permintaan
KAK (Kerangka Acuan Kerja)
Surat tugas
SPD dan Visum
Surat keterangan tidak menggunakan kendaraan
dinas
Daftar nominal pembayaran (@150.000)
Laporan kegiatan
SPJ Nominatif
Perjalanan Dinas Biasa
Form permintaan
KAK
Surat tugas
Tiket perjalanan
Bill hotel/confirmation letter
SPJ Perjalanan Dinas Pindah
Form permintaan
KAK
SK pindah
Surat tugas
Daftar keluarga yang ikut pindah
Rate transport dan data jarak
Rincian perhitungan biaya perjalanan dinas pindah
FC NPWP
FC Rekening
SPJ Perjalanan
Dinas Luar Negeri
Form permintaan
Invitation letter/surat undangan
Surat persetujuan keberangkatan dari Pejabat
Eselon I
Surat persetujuan dari Sekretariat Negara
FC Visa
FC Pasport dengan stambel Imigrasi
Struk asuransi
Surat tugas yang ditandatangani oleh Eselon I
Surat perjalanan dinas (SPD) dan visum
Tiket dan boarding pass
Laporan perjalanan dinas luar negeri
SPJ Nominatif Perjalanan
Dinas Luar Negeri
Form permintaan
Invitation letter/surat undangan
Surat persetujuan keberangkatan dari Eselon I
Surat persetujuan Sekretariat Negara
FC Visa
FC Passport
Struk asuransi
Surat tugas yang ditandatangani oleh Eselon I
Tiket keberangkatan
SPJ Paket Meeting Dalam Kota
berupa Konsinyasi
Form permintaan
KAK
Undangan konsinyasi
Jadwal kegiatan
Surat tugas
Daftar hadir
Notulensi
Dokumentasi
SPD paket meeting dalam kota
Surat pernyataan tidak menggunakan kendaraan dinas
Daftar uang saku perjadin paket meeting dalam kota
SPJ Paket meeting Dalam Kota/Luar Kota
berupa Pemanggilan/Rakornas
Form permintaan
KAK
Undangan
Jadwal kegiatan
Surat tugas yang ditandatangani Eselon I
SPD dan Visum
Daftar hadir
Notulensi
Dokumentasi
Tiket dan boarding pass
Daftar uang saku paket meeting
SPJ Honorarium
1. Honor Narasumber
Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai
Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan
informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/ Rapat/
Sosialisasi/Diseminasi/BimbinganTeknis/Workshop/ Sarasehan/
Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan
sejenis yang dilaksanakan secara lagsung (offline) maupun
daring (online).
Dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari dalam
unit organisasi eselon I penyelenggara, maka diberikan
honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran
honorarium narasumber/ pembahas.
2. Honor moderator
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator
pada kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/
Bimbingan Teknis/ Workshop/ Sarasehan/ Simposium/
Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenis yang
dilaksanakan secara langsung (offline) maupun online).
SPJ Honorarium
3. Honor Pembawa Acara
Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai
Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh
pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas memandu
acara dalam kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/
Bimbinga Teknis/ Workshop/ Sarasehan/ Simposium/
Lokakarya/ FGD/ Kegiatan sejenis yang dihadiri oleh Menteri/
Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga
ratus) orang.
4. Honor Panitia Acara
Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10%
(sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam hal jumlah
peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah pantia yang
dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
SPJ Honorarium
5. Honor Rohaniawan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan
oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam
pengambilan sumpah jabatan. Honorarium tersebut dapat
diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan baik yang
dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online)
melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.
Dokumen kelengkapan
SPJ Honor Profesi
Form permintaan
KAK (kerangka acuan kerja)
Undangan rapat/sosialisasi
Undangan narasumber
Jadwal kegiatan
Daftar hadir rapat/sosialisasi
Daftar hadir narasumber
Notulen dan dokumentasi
SK Honor Narasumber
Kuitansi honor pembayaran
SPJ Honor Rohaniawan
Form permintaan
KAK (Kerangka Acuan Kerja)
Surat Undangan
Berita acara pelantikan/pengambilan sumpah
SK Honor Rohaniawan
Daftar Hadir Rohaniawan
Kuitansi honor rohaniawan
SPJ Honor Output Kegiatan
SK KPA/SK BPS yang meliputi tugas dan fungsi,
besaran rate, dan kedudukan dalam pokja
Daftar rincian penerima honor output kegiatan
Laporan kegiatan
SPJ Honor Innas
(Instruktur Nasional)
Form permintaan
KAK (Kerangka Acuan Kerja)
Jadwal kegiatan
Daftar hadir Innas per hari
Daftar hadir peserta
SK KPA tentang honor innas
Laporan Innas
Kuitansi/daftar honor innas mengajar
SPJ Honor Instruktur Senam
Form permintaan
KAK (Kerangka Acuan Kerja)
Daftar hadir instruktur senam
Daftar hadir peserta senam
Kuitansi honor instruktur
SK Honor instrukturr
Dokumentasi
SPJ Lembur
1. Uang lembur ASN merupakan kompensasi bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur
berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Uang
makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai ASN setelah
bekerja lembur minimal 2 (dua) jam secara berturut-turut dan
diberikan maksimal 1(satu) kali per hari.
2. Sedangkan uang lembur PPNPN merupakan kompensasi bagi
Pegawai Non ASN yang melaksanakan tugas rutin
Kementerian/Lembaga, Satpam, Pengemudi, Petugas
kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur
berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang,
diberikan uang makan lembur setelah bekerja lembur minimal
2(dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1(satu)
kali per hari.
SPJ Lembur ASN
Form usulan lembur
Surat perintah kerja lembur (Tanggal SPKL dibuat
sebelum tanggal lembur yang pertama)
Daftar perhitungan lembur
Presensi kerja lembur selama 1 bulan
SPJ Lembur PPNPN
Form usulan lembur
Surat perintah kerja lembur
Daftar perhitungan lembur
Presensi lembur selama 1 bulan
SPJ Konsumsi Rapat
dan Uang Saku
.
1. Konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan
untuk membiayai kebutuhan biaya pengadaan konsumsi
rapat biasa yang diselenggarakan di kantor, dimana
didalamnya sudah termasuk makan dan kudapan.
2. Sedangkan uang saku rapat dapat diberikan kepada
peserta rapat yang diselenggarakan di dalam kantor di luar
jam kerja.
Pemberian uang saku dapat diberikan dengan ketentuan
sebagai berikut:
dilaksanakan minimal 3(tiga) jam di luar jam kerja;
tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
uang saku rapat hanya dibayarkan untuk rapat yang
diselenggarakan di luar jam kerja pada hari kerja satuan
kerja bersangkutan
SPJ Konsumsi Rapat
Form permintaan
KAK (Kerangka Acuan Kerja)
Surat Undangan
Daftar Hadir
Kuitansi bermaterai yang di ttd PPK
Nota/Struck Pembelian
Notulensi rapat
SPJ Uang Saku RDJK
Form permintaan
Surat tugas (Eselon II untuk Eselon III kebawah,
Eselon I untuk Eselon II)
Surat Undangan
Surat melaksanakan RDJK dari Eselon II
Daftar Hadir
Notulensi
Rekap presensi absen
Daftar penerima honor uang saku
Dokumentasi
SPJ Pengadaan
Barang/Jasa
. Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil
pekerjaan. (Perpres No 16 Tahun 2018)
Pengadaan Pengadaan < 50 juta
barang/jasa Pengadaan > 50 juta-
200 Juta
SPJ Pengadaan Barang (<50juta)
Form permintaan
KAK (Kerangka Acuan Kerja)
Rencana Umum Pengadaan
Surat permohonan pembayaran
Berita acara pembayaran
Kuitansi bermaterai
Faktur barang
Faktur Pajak
SSP (Surat setoran Pajak), PPN dan PPh 22
FC NPWP
FC Rekening koran
BAST (Berita acara serah terima hasil pekerjaan)
BAPP (Berita acara pemeriksaan pekerjaan)
Tanda terima barang di kantor
Surat pesanan
BA Penetapan HPS
SPJ Pengadaan Barang (>50juta)
Form permintaan
KAK (Kerangka Acuan Kerja)
Rencana Umum Pengadaan
BA Penetapan HPS
Surat permohonan pembayaran
Berita acara pembayaran
Kuitansi bermaterai
Faktur barang/Invoice
Faktur Pajak
SSP (Surat setoran Pajak), PPN dan PPh 22
FC NPWP
FC Rekening koran
Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Pesanan
Kartu pengawasan data kontrak (Karwas)
Nomor register kontrak (CAN)
Pakta integritas dan formulir penilaian kualifikasi
bermaterai 6000
BAST (Berita acara serah terima hasil pekerjaan)
BAPP (Berita acara pemeriksaan pekerjaan)
Tanda terima barang di kantor
SPJ Paket Fullboard (Hotel) <50juta
Form permintaan
KAK (Kerangka Acuan Kerja)
Rencana umum pengadaan
Penetapan RAB
BAPP (Berita acara pemeriksaan pekerjaan)
BAST (Berita acara serah terima hasil pekerjaan)
Surat permohonan pembayara
SSP PPh 23
Kuitansi dan Invoice
FC NPWP
FC Rekening koran
Berita acara pembayaran
Undangan kegiatan
Room list kamar hotel
Daftar tanda terima kunci hotel
Notulen dan laporan kegiatan
Dokumentasi
SPJ Paket Fullboard (Hotel) >50juta
Form permintaan
KAK (Kerangka Acuan Kerja)
Rencana umum pengadaan
Penetapan RAB
Form isian kualifikasi bermaterai 6000 dan pakta
integritas penyedia jasa
Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi
Harga beserta lampiran
Surat Perintah Kerja (SPK)
BAPP (Berita acara pemeriksaan pekerjaan)
BAST (Berita acara serah terima hasil pekerjaan)
Kartu Pengawasan Data Kontrak (Karwas)
Nomor register kontrak (NRK/CAN)
Surat permohonan pembayaran
SSP PPh 23
Kuitansi pembayaran
FC NPWP
FC Rekening koran
Berita acara pembayaran
Undangan kegiatan
Room list kamar hotel
Daftar tanda terima kunci hotel
Notulen dan laporan kegiatan
Dokumentasi
SPJ Pembelian ATK/
Belanja Bahan
SPJ Pembelian <2juta
Form permintaan
KAK
Kuitansi bermaterai
Nota pembelian
SPJ Tagihan Bulanan
SPJ Tagihan
Listrik/Telepon/Air
Form permintaan
KAK
Kuitansi bermaterai
Bukti tagihan listrik/telepon/air
SPJ Tagihan Internet
Form permintaan
KAK
Kuitansi bermateri
Bukti tagihan internet
Standar Biaya Masukan
Honorarium
Uraian Satuan Besaran
Honor Narasumber:
a. Menteri/Pejabat Setingkat OJ Rp 1.700.000
Menteri/Pejabat Menteri
Lainnya/yang disetarakan;
b. Pejabat Eselon I/yang
disetarakan; OJ Rp 1.400.000
c. Pejabat Eselon II/yang OJ Rp 1.000.000
disetarakan;
OJ Rp 900.000
d. Pejabat Eselon III/yang
disetarakan.
Honorarium Moderator Orang/Kali Rp 700.000
Honorarium Pembawa Acara OK Rp 400.000
Honorarium Panitia Acara
a. Penanggung Jawab OK Rp 450.000
b. Ketua/Wakil Ketua OK Rp 400.000
c. Sekretaris OK Rp 300.000
d. Bendahara OK Rp 300.000
Honorarium Rohaniawan OK Rp 400.000
*Rate diatas berdasarkan SBM 2020 dan 2021, karena
tidak ada perubahan untuk SBM 2021
Standar Biaya Masukan
Uang Saku Rapat di Dalam
Kantor
(SBM 2020 dan 2021)
Uraian Satuan Besaran
Golongan I/II Orang/Kali Rp 200.000
Golongan III Orang/Kali Rp 250.000
Golongan IV Orang/Kali Rp 300.000
*Rate diatas berdasarkan SBM 2020 dan 2021, karena tidak
ada perubahan untuk SBM 2021
Standar Biaya Masukan
Uang Lembur
Lembur ASN
Uraian Satuan Besaran
Uang lembur:
a. Golongan I OJ Rp 13.000
b. Golongan II OJ Rp 17.000
c. Golongan III OJ Rp 20.000
d. Golongan IV OJ Rp 25.000
Uang makan lembur:
a. Golongan I/II OH Rp 35.000
b. Golongan III OH Rp 37.000
c. Golongan IV OH Rp 41.000
*Rate diatas berdasarkan SBM 2020 dan 2021,
karena tidak ada perubahan untuk SBM 2021
Lembur Pegawai Non-ASN, Satpam,
Petugas Kebersihan, dan Pramubakti
Uraian Satuan Besaran
Pegawai Non ASN:
a. Uang lembur OJ Rp 20.000
b. Uang makan lembur OH Rp 31.000
Satpam, Pengemudi,
Petugas Kebersihan,
Pramubakti: OJ Rp 13.000
a. Uang lembur OH Rp 30.000
b. Uang makan lembur
*Rate diatas berdasarkan SBM 2020 dan 2021, karena tidak
ada perubahan untuk SBM 2021
Standar Biaya Masukan
Uang Harian dan Uang
Representasi
NO PROVINSI SUPERVISI DALAM DIKLAT
KOTA LEBIH
DARI 8 JAM
1. ACEH Rp360,000 Rp140,000 Rp110,000
SUMATERA UTARA Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000
2.
3. RIAU Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000
4. KEPULAUAN RIAU Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000
5. JAMBI Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000
6. SUMATERA BARAT Rp380,000 Rp150,000 Rp110,000
7. SUMATERA SELATAN Rp380,000 Rp150,000 Rp110,000
8. LAMPUNG Rp380,000 Rp150,000 Rp110,000
9. BENGKULU Rp380,000 Rp150,000 Rp110,000
10. BANGKA BELITUNG Rp410,000 Rp160,000 Rp120,000
11. BANTEN Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000
JAWA BARAT Rp430,000 Rp170,000 Rp130,000
12.
13. DKI JAKARTA Rp530,000 Rp210,000 Rp160,000
14. JAWA TENGAH Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000
15. DI YOGYAKARTA Rp420,000 Rp170,000 Rp130,000
16 JAWA TIMUR Rp410,000 Rp160,000 Rp120,000
17. BALI Rp480,000 Rp190,000 Rp140,000
NO PROVINSI SUPERVISI DALAM DIKLAT
KOTA LEBIH
DARI 8 JAM
18. NUSA TENGGARA Rp440,000 Rp180,000 Rp130,000
BARAT
19. NUSA TENGGARA Rp430,000 Rp170,000 Rp130,000
TIMUR
20. KALIMANTAN BARAT Rp380,000 Rp150,000 Rp110,000
21. KALIMANTAN Rp360,000 Rp140,000 Rp110,000
TENGAH
22. KALIMANTAN Rp380,000 Rp150,000 Rp110,000
SELATAN
23. KALIMANTAN TIMUR Rp430,000 Rp170,000 Rp130,000
KALIMANTAN UTARA Rp430,000 Rp170,000 Rp130,000
24.
25. SULAWESI UTARA Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000
26. GORONTALO Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000
27. SULAWESI BARAT Rp410,000 Rp160,000 Rp120,000
28. SULAWESI SELATAN Rp430,000 Rp170,000 Rp130,000
SULAWESI TENGAH Rp370,000 Rp150,000 Rp110,000
29.
30. SULAWESI Rp380,000 Rp150,000 Rp110,000
TENGGARA
31. MALUKU Rp380,000 Rp150,000 Rp110,000
32. Maluku Utara Rp430,000 Rp170,000 Rp130,000
33. Papua Rp580,000 Rp230,000 Rp170,000
34. Papua Barat Rp480,000 Rp190,000 Rp140,000
Uang Representasi
NO URAIAN LUAR DALAM KOTA
KOTA LEBIH DARI 8
JAM
1. PEJABAT NEGARA Rp250,000 Rp125,000
2. PEJABAT ESELON I Rp200,000 Rp100,000
3. PEJABAT ESELON II Rp150,000 Rp75,000
*Rate diatas berdasarkan SBM 2020 dan 2021, karena
tidak ada perubahan untuk SBM 2021
Satuan Biaya Masukan
Konsumsi Rapat
(SBM 2020)
NO PROVINSI SATUAN MAKAN SNACK
A RAPAT KOORDINASI
TINGKAT Orang/Kali Rp 110.000 Rp 49.000
MENTERI/ESELON I/
SETARA
B RAPAT BIASA
1. ACEH Orang/Kali Rp 51.000 Rp 19.000
2. SUMATERA UTARA Orang/Kali Rp 47.000 Rp 17.000
3. RIAU Orang/Kali Rp 40.000 Rp 16.000
4. KEPULAUAN RIAU Orang/Kali Rp 41.000 Rp 25.000
5. JAMBI Orang/Kali Rp 42.000 Rp 17.000
6. SUMATERA BARAT Orang/Kali Rp 44.000 Rp 17.000
7. SUMATERA SELATAN Orang/Kali Rp 46.000 Rp 17.000
8. LAMPUNG Orang/Kali Rp 40.000 Rp 20.000
9. BENGKULU Orang/Kali Rp 44.000 Rp 16.000
10. BANGKA BELITUNG Orang/Kali Rp 40.000 Rp 18.000
11. BANTEN Orang/Kali Rp 54.000 Rp 19.000
12. JAWA BARAT Orang/Kali Rp 45.000 Rp 20.000
13. DKI JAKARTA Orang/Kali Rp 47.000 Rp 22.000
14. JAWA TENGAH Orang/Kali Rp 38.000 Rp 15.000
15. DI YOGYAKARTA Orang/Kali Rp 36.000 Rp 15.000
NO PROVINSI SATUAN MAKAN SNACK
16. JAWA TIMUR Orang/Kali Rp 44.000 Rp 23.000
17. BALI Orang/Kali Rp 48.000 Rp 20.000
18. NUSA TENGGARA Orang/Kali Rp 41.000 Rp 17.000
BARAT
19. NUSA TENGGARA Orang/Kali Rp 41.000 Rp 21.000
TIMUR
20. KALIMANTAN BARAT Orang/Kali Rp 44.000 Rp 16.000
21. KALIMANTAN Orang/Kali Rp 40.000 Rp 15.000
TENGAH
22. KALIMANTAN Orang/Kali Rp 45.000 Rp 16.000
SELATAN
23. KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali Rp 43.000 Rp 24.000
24. KALIMANTAN UTARA Orang/Kali Rp 43.000 Rp 20.000
25. SULAWESI UTARA Orang/Kali Rp 55.000 Rp 25.000
26. GORONTALO Orang/Kali Rp 44.000 Rp 14.000
27. SULAWESI BARAT Orang/Kali Rp 47.000 Rp 20.000
28. SULAWESI SELATAN Orang/Kali Rp 48.000 Rp 24.000
29. SULAWESI TENGAH Orang/Kali Rp 41.000 Rp 17.000
30. SULAWESI Orang/Kali Rp 42.000 Rp 20.000
TENGGARA
31 MALUKU Orang/Kali Rp 59.000 Rp 22.000
32. MALUKU UTARA Orang/Kali Rp 63.000 Rp 23.000
33. PAPUA Orang/Kali Rp 60.000 Rp 31.000
34. PAPUA BARAT Orang/Kali Rp 62.000 Rp 25.000
Satuan Biaya Masukan
Konsumsi Rapat
(SBM 2021)
NO PROVINSI SATUAN MAKAN SNACK
A RAPAT KOORDINASI
TINGKAT Orang/Kali Rp 110.000 Rp 49.000
MENTERI/ESELON I/
SETARA
B RAPAT BIASA
1. ACEH Orang/Kali Rp 51.000 Rp 19.000
2. SUMATERA UTARA Orang/Kali Rp 47.000 Rp 17.000
3. RIAU Orang/Kali Rp 42.000 Rp 17.000
4. KEPULAUAN RIAU Orang/Kali Rp 41.000 Rp 25.000
5. JAMBI Orang/Kali Rp 42.000 Rp 17.000
6. SUMATERA BARAT Orang/Kali Rp 45.000 Rp 17.000
7. SUMATERA SELATAN Orang/Kali Rp 46.000 Rp 17.000
8. LAMPUNG Orang/Kali Rp 42.000 Rp 20.000
9. BENGKULU Orang/Kali Rp 45.000 Rp 16.000
10. BANGKA BELITUNG Orang/Kali Rp 42.000 Rp 18.000
11. BANTEN Orang/Kali Rp 54.000 Rp 19.000
12. JAWA BARAT Orang/Kali Rp 46.000 Rp 20.000
13. DKI JAKARTA Orang/Kali Rp 48.000 Rp 22.000
14. JAWA TENGAH Orang/Kali Rp 44.000 Rp 15.000
15. DI YOGYAKARTA Orang/Kali Rp 39.000 Rp 16.000
NO PROVINSI SATUAN MAKAN SNACK
16. JAWA TIMUR Orang/Kali Rp 45.000 Rp 23.000
17. BALI Orang/Kali Rp 48.000 Rp 20.000
18. NUSA TENGGARA Orang/Kali Rp 43.000 Rp 19.000
BARAT
19. NUSA TENGGARA Orang/Kali Rp 43.000 Rp 21.000
TIMUR
20. KALIMANTAN BARAT Orang/Kali Rp 44.000 Rp 16.000
21. KALIMANTAN Orang/Kali Rp 42.000 Rp 15.000
TENGAH
22. KALIMANTAN Orang/Kali Rp 51.000 Rp 16.000
SELATAN
23. KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali Rp 44.000 Rp 24.000
24. KALIMANTAN UTARA Orang/Kali Rp 44.000 Rp 21.000
25. SULAWESI UTARA Orang/Kali Rp 55.000 Rp 25.000
26. GORONTALO Orang/Kali Rp 45.000 Rp 14.000
27. SULAWESI BARAT Orang/Kali Rp 51.000 Rp 20.000
28. SULAWESI SELATAN Orang/Kali Rp 56.000 Rp 24.000
29. SULAWESI TENGAH Orang/Kali Rp 46.000 Rp 17.000
30. SULAWESI Orang/Kali Rp 45.000 Rp 20.000
TENGGARA
31 MALUKU Orang/Kali Rp 59.000 Rp 22.000
32. MALUKU UTARA Orang/Kali Rp 63.000 Rp 23.000
33. PAPUA Orang/Kali Rp 61.000 Rp 31.000
34. PAPUA BARAT Orang/Kali Rp 62.000 Rp 25.000
Standar Biaya Masukan
Penginapan
*Rate diatas berdasarkan SBM 2020 dan 2021, karena tidak ada
perubahan untuk SBM 2021
TABEL PAJAK
URAIAN KODE AKUN TARIF
PAJAK
PPh Pasal 21 (Honor):
a. Golongan I dan II 411121 0 %
b. Golongan III 5 %
c. Golongan IV 15 %
PPh Pasal 22 411122 1,5 %
(Pembelian barang)
PPh Pasal 23 (Jasa) 411124 2 %
PPN 411211 10 %
BAGAN AKUN STANDAR
Perjadin biasa
524111
Rapat Luar kota
524119
Perjadin dalam
kota
524113
Honor Jasa
Profesi
522151
Rapat dalam
524114 kantor Honor Output
Kegiatan
521213
Honor Operasional
Satker
521115 Jasa Lainnya
522191
Belanja Bahan
521211 Langganan Daya &
Jasa lainnya
522119
Langganan
Listrik Keperluan
522111
Perkantoran
521111
Langganan
Telepon
522112
Jasa Pos dan Giro
522121
Langganan Air Pemeliharaan Peralatan
522113 & Mesin
523121
Modal Gedung
533111 Bangunan
Modal Lainnya
536111
Peralatan & Mesin
532111
Pemeliharaan
Gedung
523111
Catatan:
Badan Pusat Statistik
2020