1 KAJIAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 BAB I PENDAHULUAN A. Definisi Hibah menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau dari Pemerintah Pusat kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Menurut Pasal 86 angka (1) KMK 165/PMK.06/2021, bahwa lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial adalah Pihak yang dapat menerima Hibah. B. Tujuan Hibah BMN Tujuan pelaksanaan hibah BMN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau adalah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan BMN berupa perangkat pendukung TIK yaitu Personal Computer (P.C.) yang tidak digunakan lagi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Lubuk Linggau karena implementasi Flexible Working Space serta sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan peran dan fungsi sosial organisasi kepada masyarakat, khususnya calon penerima Hibah. BAB II LANDASAN HUKUM A. Dasar Peraturan a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021; c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016
2 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara; d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang; e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334/KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/KMK.01/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan. g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara BAB III PERENCANAAN DAN PERSIAPAN A. Perencanaan Rencana Hibah Barang Milik Negara berupa perangkat pendukung TIK yaitu Personal Computer P.C. telah didaftarkan dalam Nota Dinas Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau Nomor ND-440/KPN.0705/2023 tanggal 11 September 2023 hal Penyampaian Usulan Perubahan II Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan (RP4) Barang Milik Negara Tahun 2023 pada KPPN Lubuk Linggau sebanyak 6 (enam) unit Personal Computer (P.C.) dengan rincian sebagai pada tabel 1 berikut: Tabel 1. daftar BMN yang dihibahkan No. Uraian/Nama Barang Kode Barang NUP Nilai Perolehan Tahun Perolehan 1 HP ProDesk 400 G3 SFF 3100102001 37 12.400.100 2018 2 Lenovo Thinkcare M82 3100102001 22 11.777.573 2012 3 Lenovo Thinkcare M82 3100102001 23 11.777.573 2012 4 Asus Pro Desktop PC 3100102001 34 8.920.250 2017 5 Asus Pro Desktop PC 3100102001 35 8.920.250 2017 6 HP 280 G4 MT 3100102001 41 12.032.300 2018
3 Serah terima Hibah BMN pada tabel 1 di atas, dari Kuasa Pengguna Barang KPPN Lubuk Linggau kepada Penerima Hibah akan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan penetapan dokumen Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah BMN. B. Persiapan 1. Pembentukan Tim Hibah Barang Milik Negara Di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau dengan penerbitan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau Nomor KEP-67/KPN.0705/2023 tanggal 26 September 2023; 2. Penetapan dokumen kajian pelaksanaan hibah BMN; 3. Penetapan dokumen Berita Acara Penelitian dan Pemeriksanaan Hibah BMN; 4. Persiapan dan penetapan dokumen pendukung pelaksanaan hibah BMN lainnya; 5. Inventarisasi dan pengecekan kondisi BMN yang akan dihibahkan; 6. Survei serta uji kelayakan calon penerima hibah antara lain MTS Negeri 1 Musi Rawas dan MTS Negeri 1 Musi Rawas Utara; 7. Verifikasi dokumen pendukung proposal/permohonan hibah dari MTS Negeri 1 Musi Rawas dan MTS Negeri 1 Musi Rawas Utara; 8. Penetapan Nota usulan persetujuan hibah BMN oleh Kuasa Pengguna Barang KPPN Lubuk Linggau kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 9. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara serta penetapan Laporan Pelaksanaan Hibah BMN; 10. Penetapan Nota usulan penerbitan Keputusan Penghapusan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang KPPN Lubuk Linggau kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 11. Penetapan Laporan Penghapusan BMN pasca penerbitan Keputusan Penghapusan BMN; dan 12. Pencatatan/input penghapusan BMN pada aplikasi SAKTI modul Aset Tetap.
4 BAB IV PENUTUP Pelaksanaan hibah BMN pada KPPN Lubuk Linggau dilakukan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan BMN berupa perangkat pendukung TIK (Personal Computer) yang sudah tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi operasional kantor namun masih layak pakai pada KPPN Lubuk Linggau. Disamping itu hibah BMN juga bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi sosial KPPN Lubuk Linggau kepada penerima hibah. Pelaksanaan hibah BMN harus sesuai ketentuan pengelolaan BMN serta sudah tercantum dalam lampiran perubahan kedua usulan RP4 tahun 2023 satuan kerja KPPN Lubuk Linggau. Hibah BMN diharapkan dapat menjadi alternatif lain optimalisasi BMN dengan pemindahtanganan selain penjualan/lelang BMN. Lubuk Linggau, 25 September 2023 Kuasa Pengguna Barang Ditandatangani secara elektronik Purwo Widiarto