UAS_Marsannada_210603110098

MAKALAH
“LGBT, DIANTARA HAM DAN

PANCASILA DI INDONESIA”

Disusun guna memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah kewarganegaraan
Dosen pengampu : Atika Candra Larasati,M.Si

Disusun oleh :
Marsannada (210603110098)

Kimia C

PROGRAM STUDI S-1 KIMIA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK

IBRAHIM
MALANG

2022

1

A. Masalah

LGBT merupakan akronim dari “Lesbian, Gay, Biseksual dan
Transgender”. Istilah ini digunakan sejak tahun 90-an untuk menggantikan
frase “komunitas gay”. Pada saat itu mereka telah berjuang untuk
mengembangkan identitasnya masing-masing pada setiap komunitas yang
disebut dan terkandung dalam akronim LGBT. Proses bagaimana mereka
bersekutu dan menyimbolisasikannya lewat bendera pelangi adalah hal yang
telah melewati proses yang sangat panjang. Perkembangan LGBT di
Indonesia walaupun tidak bisa dikatakan berkembang dengan pesat namun
masyarakat makin menyadari akan adanya keberadaan kaum LGBT
disekitar mereka. Data yang dilansir oleh portal gaya nusantara
(Oetomo,2006) mengatakan bahwa kau ini di Indonesia sudah mencapai 20
juta. Bahkan Kinsey dalam penelitiannya menemukan bahwa setiap
individu memiliki kecenderungan sesksual menyuaki sesama jenis.
Kemudian WHO pada tahun 2005 menyatakan bahwa orientasi seksual
seseorang yang tidak “lazim” bukanlah suatu penyakit sosial melainkan
hanya preferensi seksual individu.

Dewasa ini kaum penganut LGBT kecenderungan untuk
mengekspresikan dirinya semakin nampak dan berani, apalagi ditambah
dengan berkembangnya media sosial seperti Facebook, Instagram, Tiktok
dll membuat mereka lebih mudah dan lebih berani untuk menampakkan
dirinya sebagai penganut LGBT di Indonesia. Fenomena dan isu seputar
LGBT telah menjadi perbincangan yang sangat hangat di banyak kalangan

2

masyarakat dan khalayak ramai, terutama di negara-negara berkembang yng
mana masih berpendapat bahwa orientasi seksual adalah sesuatu yang masih
asing dalam kebudayaan mereka. Bahkan, banyak lagi yang telah
meloloskan regulasi untuk melarang orang-orang dari perilaku LGBT
tersebut. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat pun beramai-ramai dan
bertubi-tubi melawan dengan getir peraturan-peraturan yang melarang
orientasi seksual sembari menyatakan bahwa pangkal permasalahannya
kembali kepada sebuah pilihan pribadi dan tindakan yang telah
melumpuhkan pengalaman dan pelaksanaan isu-isu fundamental lagi
mendasar dari arti hak asasi manusia.

B. Pembahasan
LGBT adalah akronim dari “lesbian, gay, biseksual dan

transgender”. Istilag ini digunakan semenjak tahun1990-an dan
menggantikan frasa “komunitas gay” karena istilah ini lebih mewakili
kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Akronim ini dibuat dengan
tujuan untuk menekankan keanekaragaman “budaya yang berdasarkan
identitas seksualitas dan gender”. Kadang-kadang istilah LGBT digunakan
untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual,
biseksual dan transgender.

Pada awal keberadaan mereka secara terbuka diterima oleh
masyarakat dan tidak dimusuhi . keadaan ini bergeser mengikuti sejarah
Indonesia. Sejarah colonial Hindia-Belanda yang konservatif -viktorian-
mempengaruhi posisi bagaimana orang-orang LGBT di dalam masyarakat.

3

Selain itu sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia pun turut serta
mempengaruhi.

Bila dulu orang terbuka dan menerima keberadaan LGBT dengan
beragam bentuk, sekarang justru orang cenderong memperlakukannya
sebagai “satu kelompok kategori” yang sama. Seolah orang LGBT adalah
satu kelompok homogen yang sakit mental dan harus disembuhkan dan
ditobatkan karena merekaadalah kumpulan orang yang “berdosa”. Padahal
situasi psikologis orang-orang LGBT tidak bisa disamakan dan
digeneralisir.

Isu tentang LGBT menjadi isu kontroversial di awal tahun 2016
setelah muncul kecaman kelompok LGBT dan simpatisannya terhadap
komentar beberapa pemimpin daerah dan elit politik nasional yang dianggap
menyudutkan kelompok mereka. Bila dilacak ke belakang, isu awal 2016
ini memiliki preseden dan bergabungnya kelompok pegiat HAM di
Indonesia dalam membela hak-hak minoritas. Pada tahun 2011 kelompok
LGBT mulai mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang
mereka rasakan di Indonesia. Pada tahun 2006, muncul Prinsip Yogyakarta,
yaitu Prinsip-Prindip tentang Aplikasi Hukum HAM Internasiomal dalam
kaitan dengan Orientasi Seks dan Identitas Gender (Principles on the
Application o International Human Rights Law in Relation to Sexual
Orientation and Gender Identitiy)1 . prinsip ini deikembangkan dan diadopsi
secara bulat oleh sekelompok ahli HAM dari beragam wilayah dan latar

1 Lihat Principles on the Application of International Human Rights
Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity dalam http://
www.yogyakartaprinciples.org/ diakses 14 Maret 2016.

4

belakang, termasuk para hakim, akademisi, mantan komisioner HAM PBB,
utusan khusus PBB, lembaga swadaya masyarakat, dan yang lainnya.

Perbuatan LGBT adalah perbuatan yang sangat melanggar aturan
agama dan nilai kehidupan yang religious di dalam masyarakat Indonesia.
Oleh karenanya perbuatan ini telah melanggar kepentingan dan dapat
merugikan masyarakat Indonesia. Kebijakan hukum pidana untuk membuat
suatu peraturan dalam upaya menanggulangi LGBT. Kebijakan hukum
pidan aini merespon dampak buruk kenyataan penyimpangan nilai
ketuhanan, kodrat, dan serta moral dengan membuat peraturan untuk
menanggulangi perbuatan LGBT.

Dengan adanya usaha pembaharuan politik hukum pidana atau
kebijakan hukum pidana yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945,
harusla emuat peraturan yang membatasi tindakan yang bukan hanya
mengatur tingkah laku yang benar dilarang baik perbutan maupun
akibatnya, namun juga perbuatan yang melanggar nilai moral dalam
masyarakat yang terkandung pada Pancasila sebagai segala sumber hukum.

Perkembangan globalisasi dan perbuatan modernisasi budaya barat
dapat menggerus nilai-nilai Pancasila. Salah satu perbuatan yang
diakibatkan perkembangan zaman yang bertentangan dengan Pancasila
adalah perbuatan LGBt, karenaLGBT dapat digolongkan sebagai kejahatan
yang melanggar moral dan meresahkan masyarakat Indonesia. Selama ini
perbuatan LGBT berlindung atas nama HAM yang universal, sedangkan
Indonesia menganut HAM yang PAncasila karena Pancasila sudah

5

menganut nilai-nilai kemanusiaan. Perbuatan LGBT menajdi perbuatan
yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan seharusnya tidak ada
toleransi atas nama HAM yang universal yang tidak mengindahkan
Pancasila sebagai sumber hukum.

Kebijakan hukum pidana seharusnya mampu menanggulangi LGBT
dengan membuat atau merekotruksi suatu peratutran yang baik. Namun
dalam arah politik hukum pidana kedepannya diharaokan dapat
menanggulangi perbuatan LGBT dengan hukum pidana dan disesuaikan
dengan pemidanaan dan tujuan hukum pidana agar menjadi efektif dan
dapat menanggulangi perbuatan LGBT.

Beberapa kasus LGBT sudah terjadi di Indonesia namun tidak ada
hukum positif yang terlanggar secara pasti menyebutkan tindakan LGBT
dan hanya mendekati perbuatan tersebut dalam delik salah satunya pasal 292
KUHP, akibat belum adanya upaya kebijakan hukum pidana dala
menanggulangi perbuatan tersebut. Pasal 292 KUHP juga
menyebutkantindakan sksual sesame kelamin atau sejenis namun tidak bisa
menjerat pelaku LGBT karena perbuatan tersebut harus dilakukan terhadap
anak dibawah umur. Pasal 92 KUHP berbunyi :

….”orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul
dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus
diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun”.

6

Beberapa pelaku akhirnya hanya dibebaskan karena tidak dapat
dijerat pidana dan tidak dapat dijerat dengan Pasal 292 KUHP. Karena
secara detail perbuatan tersebut tidak perbuatan LGBT, namun dianggap
perbuatan sodomi. Namun perbuatan LGBT itu sesungguhnya sudah
menciderai nilai-nilai keseimbangan pancasila dan nilai-nilai moral yang
ada dalam masyarakat serta mendekati perbuatan pornografi.

Secara jelas perbuatan LGBT harus dirumuskan dengan pasti
mengandung unsur perbuatan sesama jenis atau dengan sejenis alat kelamin
tidak hanya terhadap anak dibawah umur. Perbuatan ini sebaiknya
dirumuskan dalam undang-undang pornografi dan juga dalam rancangan
KUHP seperti yang telah direkonstruksi seperti pada Pasal 10 ayat (2) dan
(3) dan Pasal 484 ayat (1) huruf f, g, dan h karena tindakan ini adalah salah
satu tindakan yang berorientasi pada seksualitas dan seksualitas yang
dilakukan oleh sesama jenis, dan untuk ketentuan pidana di ikuti sesuai
Pasal ketentuan pidana untuk Pasal 10 UndangUndang Pornografi.
Perbuatan LGBT juga sering dianggap sebagai penyakit yang menular,
untuk itu selain merumuskan dengan baik perbuatan itu sebagai tindak
pidana dengan kebijakan hukum pidananya, namun juga harus disertai
dengan tujuan pemidanaan yang dapat menanggulangi perbuatan tersebut
yang juga berorientasi pada perbaikan dan pengobatan terhadap pelaku.
Tidak hanya mengedepankan suatu tindakan pembalasan yang menjadi
tujuan dari teori pemidanaan retributif. Hukum pidana tidak boleh hanya
berorientasi pada perbuatan manusia saja (daad strafrecht) sebab dengan
demikian hukum pidana menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan

7

pembalasan (Soponyono, 2012). Kebijakan hukum pidana pada dasarnya
mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat,
disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku
manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka
melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

C. Kesimpulan dan Saran

Kelompok LGBT di Indonesia perbuatannya telah melanggar nilai-
nilai keseimbangan Pancasila, terutama nilai ketuhanan serta nilai moral dalam
kehidupan masyarakat Indonesia. Kebijakan hukum pidana dapat menjadi
upaya dalam menanggulangi penyebaran serta perbuatan LGBT ini, dengan
membuat serta merumuskan peraturan baik dalam KUHP juga dalam Undang-
Undang Pornografi untuk dapat menjaga kesucian dari nilai ketuhanan
Pancasila. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi LGBT ini,
juga sebagai upaya pembaharuan hukum pidana terhadap tindakan yang
melanggar Pancasila yang tidak dapat dilepaskan dari kajian perbandingan
hukum agar dapat merumuskan suatu peraturan yang baik dalam
menanggulangi LGBT.Kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari
masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun dan digunakan
untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk
menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan
masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk
memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat
sosial (individualand sicial damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana.
Tujuan pemidanaan harus berorientasi pada pandangan yang integratif, yang

8

terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan
catatan bahwa, tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.
Seperti kasus LGBT, tujuan pemidanaan diarahkan kepada perbuatan si pelaku
juga demi perbaikan diri pelaku LGBT sendiri. Berdasarkan kesimpulan diatas,
dapat disampaikan saran sebagai berikut : Kebijakan hukum pidana amat
penting untuk melindungi dan menjaga kesucian nilai ketuhanan Pancasila
untuk itu diperlukan kebijakan hukum dalam menanggulangi perbuatan LGBT
tersebut. Serta dalam wujud pembaharuan hukum pidana bagi LGBT dilakukan
dengan kajian perbandingan.

9

DAFTAR PUSAKA

Arifin, Musa. "LGBT Dalam Takaran Sosiologi Hukum." Yurisprudentia:
Jurnal Hukum Ekonomi 2.1 (2016): 52-64. (jurnal)

Badgett, M. L., Hasenbush, A., & Luhur, W. E. (2017). LGBT exclusion in
Indonesia and its economic effects. Williams Institute, UCLA School of
Law. (buku)

Harahap, I. T. H., Kamalludin, I., & Arzaqi, N. (2018). Kebijakan Hukum
Pidana dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Biseksual, dan
Transgender) Berbasis Pancasila. Masalah-Masalah Hukum, 47(4), 400-
412. (jurnal)

Tasrif, Muhammad. (2016). Islam, LGBT dan Hak Asasi Manusia. STAIN Po
Press. Ponorogo

Kamalludin, I., Rahma, H., Sari, A. A., & Pujiyono, P. (2018). Politik Hukum
Dalam Kebijakan Hukum Pidana LGBT. Jurnal Cita Hukum, 6(2), 317-
342.

Susilowati, C. M. I. (2016). Pancasila Sebagai Sumber Segaka Sumber
Hukum Dan Kekerasan Atas Nama Agama Di Indonesia.
MasalahMasalah Hukum, 45

Setiawan, W., & Sukmadewi, Y. D. (2017). “peran pancasila pada era
globalisasi” kajian terhadap pancasila dan fenomena lgbt (lesbian, gay,
bisexual, transgender) di indonesia. Jurnal Dinamika Sosial
Budaya, 19(1), 126-147.

10