MENERAPKAN DISIPLIN PEGAWAI DENGAN SUB MATERI NAMA : NUR IKA FEBIYANTI KELAS : OTKP 1 XII
A. Pengertian Disiplin Pegawai Disilin pegawai adalah menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat yang ada diri karyawan terhadap peraturan dan ketepatan perusahaan, karyawan harus mengerti bahwa dengan mempunyai disiplin kerja yang baik, berarti akan di capai pula suatu keuntungan yang berguna baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan sendiri. Adapun pengertian disiplin pegawai menurur para ahli yaitu : a) Disiplin Menurut Singodimejo ( 2002) Disiplin menurut singodimejo adalah sikap kesetiaan dan kerelaan seseorang untuk memenuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku disekiratnya. b) Disiplin Menurut Terry ( Dalam Tohardi, 2002) Disiplin merupakan alat penggerak karyawan. c) Disiplin Menurut Latainer ( Dalam Soedino, 1995) Pengertian disiplin sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh karyawan dan menyebabkan karyawan dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada keputusan, peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku. d) Disiplin Menurut Beach ( Dalam Siagian, 2002) Disiplin mempunyai dua pengertian. Arti yang pertama melibatkan belajar atau mencetak perilaku dengan menerapkan imbalan atau hukuman. Arti kedua yaitu displin hanya bertalian dengan tindakan hukum terhadap pelaku kesalahan. B. Pengertian Diliplin Kerja Pengertian disiplin kerja adalah kerja dapat dilihat sebagai suatu yang besar manfaatnya baik bagi kepentingan organisasi maupun bagi para karyawan. Bagi organisasi adanya disiplin kerja akan menjamin kepeliharaannya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil yang optimal. a. Disiplin kerja menurut ejournal STEI disiplin kerja sangat penting untuk ditegakkan dalam perusahaan agar para karyawan dalam bekerja sesuai dengan peraturan yang ada di perusahaan.
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja antara lain sebagai berikut. 1.besar kecilnya pemberian kompensasi. 2. ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. 3. ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. 4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. 5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan. 6. Ada tidaknya pengertian kepada para karyawan. 7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. D. Kewajiban PNS Menurut UU nomor 8 tahun 1974 dan UU nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok pegawaian dijelaskan bahwa pengertian pegawai negeri sipil adalah setiap warga negara republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 pasal 3 juga pada peraturan terbaru PP No. 11 tahun 2017, setiap PNS wajib : 1. Mengucapkan sumpah atau janji PNS. 2. Mengucapkan sumpah atau janji jabatan. 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, negara kesatuan republik Indonesia, dan pemerintah. 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undang. 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS. 7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan atau golongan. 8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan. 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintahan terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil. 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya. 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas. 16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier. 17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. E. Larangan bagi PNS Berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 pasal 4, setiap PNS dilarang ; a. Menyalahgunakan wewenang. b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; c. Tanpa izin pemerintahan menjadi pegawai atau pekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional; d. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; e. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah ; f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan pekerjaan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ! g. Memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan ; h. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya ; i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
j. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakanS yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani ; k. Menghalangi berjalannya tugas. F. Hak Hak PNS Hak PNS adalah keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban harus diselaraskan dengan pemberian hak hal itu disebut dilakukan untuk menjamin kepuasan kerja para pegawai sehingga termotivasi melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga produktivitas kerja optimal. Hak PNS diberikan apabila PNS tersebut telah menjalankan kewajibannya. Berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999, hak-hak PNS adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. 2. Memperoleh cuti apabila telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Memperoleh perawatan bagi PNS yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dan karena menjalankan tugas kewajibannya. 4. Memperoleh tunjangan cacat bagi PNS yang menderita cacat baik jasmani dan atau rohani sebagai akibat dari kecelakaan yang menimpanya pada saat dan karena menjalankan tugas kewajibannya. 5. Memperoleh uang duka tewas atau uang duka wafat bagi ahli waris yang keluarganya tewas atau meninggal dunia. 6. Memperoleh pensiun bagi PNS yang telah memenuhi syarat-syarat pensiun. G.Pengaturan disiplin, tingkat dan jenis hukuman disiplin a. Pengaturan disiplin terdapat dalam Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. b. Tingkatan hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, sedang dan berat. - Jenis hukuman disiplin ringan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis
- Jenis hukuman disiplin sedang dapat berupa penundaan kenaikan gaji selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun - Jenis hukuman disiplin berat dapat berupa penurunan pangkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. H.Pejabat Yang Berwewenang Menjatuhkan Hukuman 1. Presiden 2. Pejabat Pembina Kepegawaian 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 4. Pejabat Administrator 5. Pejabat Pengawas I. Pendelegasian Wewenang Untuk Menjatuhkan Hukuman Disiplin 1. Penjatuhan hukuman disiplin, tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin 2. Pemeriksaan pelanggaran disiplin, pemeriksaan juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta hal hal yang mendorong pelanggaran disiplin tersebut 3. Kewajiban melapor, laporan disertai dengan hasil-hasil pemeriksaan dan bahan-bahan lain yang diperlukan 4. Kebutuhan hukuman, sebelum menetapkankeputusan penjatuhan hukuman disiplin, pejabat yang berwewenang wajoib mempelajari dengan seksama laporan hasil pemeriksaan pelanggaran disipli8n, hukuman disiplin harus setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan dan harus dapat diterima dengan rasa keadilan.