Bahan Ajar

PENYUSUNAN MATERI AJAR
MODUL 5 KEGIATAN BELAJAR 1

HAK ASASI MANUSIA

DEWI SULASTRI
KELAS 002 PGSD
UNIVERSITAS NU SURABAYA

2021

1

KATA PENGANTAR
Marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmad dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan
Materi Ajar berbasis Problem Based Learning bidang studi pendalaman materi
PKN Kegiatan Belajar 1 “Hak Azasi Manusia”dengan lancar.
Modul ini disusun sebagai pendalaman materi mahasiswa dalam
menempuh Pendidikan Profesi Guru (PGG) tahun 2021.Dengan penuh keihlasan
hati,kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu dalam penyelesaiannya materi ajar ini.
Penulis menyadari bahwa materi ajar ini masih jauh dari kata
sempurna.Maka dari itu,penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun dari pembaca.Semoga materi ajar ini bermanfaat bagi penulis dan
pembaca di dunia pendidikan.

Kediri, Juni 2021
Penulis

2

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
A. Pendahuluan................................................................................................. 4

1. Deskripsi Singkat.................................................................................... 4
2. Relevansi................................................................................................. 4
3. Petunjuk Belajar...................................................................................... 4
B. Inti
1. Capaian Pembelajaran............................................................................. 5
2. Sub Capaian Pembelajaran...................................................................... 5
3. Uraian Materi.......................................................................................... 6
4. Tugas..................................................................................................... 20
5. Format Diskusi...................................................................................... 20
C. Penutup
1. Rangkuman............................................................................................ 21
2. Tes Sumatif............................................................................................ 22
3. Kunci Jawaban....................................................................................... 25
4. Daftar Pustaka........................................................................................ 26

3

A. Pendahuluan
1. Deskripsi Singkat
Dalam modul 5 kegiatan belajar 1akan membahas tentang Hak
Asasi Manusia (HAM)Pada kegiatan belajar 1pembahasannya diawali topik:
(1) pengertian HAM (2) Gagasan Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI
1945 (3) pelanggaran HAM (4)Upaya pemajuan dan penegakan serta
penanganan masalah HAM.Beberapa topik tersebut dalam kegiatan belajar
1dilengkapi dengan contoh untuk memperkuat pemahaman peserta tentang
bahan ajar yang dapat membekali kepentingan pembelajaran PKN di SD.
2. Relevansi
.
Materi KB 1 pada modul ini relevan dengan tuntutan pembelajaran
di SD terutama tuntutan terhadap penguasaan bidang profesional guru SD
khususnya bidang studi PKN. Pembahasan bahan ajar dalam KB 1 ini
sangat diperlukan oleh peserta sebagai guru SD dan relevan dengan
kompetensi guru SD yaitu kompetensi profesional terkait pengembangan
bahan ajar dalam mata pelajaran PKN.

3. Petunjuk Belajar
Pada modul ini proses pembelajaran untuk setiap KB pada modul

ini memfasilitasi berkembangnya kemandirian belajar dalam proses
pembelajaran pada program PPG. Agar proses pembelajaran berjalan
dengan lancar, peserta harus melakukan langkah-langkah berikut.
1. Memahami setiap komponen modul mulai dari komponen awal sampai

akhir.
2. Memahami materi utama dan penunjang dengan membaca dan

memaknainya.
3. Membaca berbagai sumber belajar lainnya yang relevan dengan materi

yang sedang dipelajari.
4. Mendiskusikan hasil membaca pada forum diskusi melalui fasilitas

daring bersama peserta lain dan instruktur.
5. Mengerjakan setiap tugas secara mandiri.

4

6. Mempraktikkan pengetahuan yang didapatkan dari proses pembelajaran
ke dalam praktik pembelajaran sehari-hari dan kemudian merefleksinya.

7. Menghubungi instruktur melalui fasilitas daring yang telah disediakan
bila menemui kesulitan.

B. Inti
1. Capaian Pembelajaran
Capaian pembelajaran untuk setiap peserta yang diharapkan pada
kegiatan belajar 1 ini adalah mampu menguasai teori dan aplikasi
mencakup muatan materi salah satu mata pelajaran pokok di SD yaitu:
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang Hak Asasi MAnusia
dan termasuk advance materials secara bermakna yang dapat menjelaskan
aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), dan “bagaimana” (penerapan)
dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sub Capaian Pembelajaran
Dengan mempelajari materi pada kegiatan belajar ini,diharapkan

peserta mampu menguasai materi tentang:
1. Pengertian HAM
2. Gagasan Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945
3. Pelanggaran HAM
4. Upaya pemajuan dan penegakan serta penanganan masalah HAM.
5. Pembelajaran berbasis Problem Based Learning (PBL)

5

3. Uraian Materi
1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Perhatikan gambar diatas!
1. Bagaimana perasaan anda jika anda yang menjadi tokoh yang disakiti?

2. Apakah itu termasuk jenis pelanggaran?
3. Gambar tersebut termasuk bentuk pelanggaran yang bagaimana?

HAM merupakan akronim dari Hak Asasi
Manusia, akronim tersebut mempunyai artinya sendiri baik hak,Asasi
maupun Manusia.Definisi dari Hak Asasi Manusia dalam kamus umum
bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:Hak adalah kekuasaan yang
benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu ,kekuasaan untuk berbuat
sesuatu,kewenangan,milik.Asasi adalah mengenai pokokmenjadi
dasar.Manusia adalah makhluk yang berakal budi.Jika dikaitkan ketiga
simpulan diatas maka Hak Asasi Manusia adalah sebuah kewenangan
yang menjadi pokok bagi makhluk yang berakal budi.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang
HAM, khususnya dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan HAM adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya

6

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM memiliki ciri-ciri khusus dibandingkan dengan hak-hak
lain.Ciri khusus HAM yaitu:
a. Kodrati,artinyahak asasi manusia merupakan pemberian dari Tuhan

kepada manusia agar hidup terhormat.
b. Hakiki,artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat

manusia yang sudah ada sejak lahir.
c. Universal,artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa

memandang status,suku bangsa,gender atau perbedaan lainnya.
d. Tidak dapat dicabut,artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau

diserahkan kepada pihak lain.
e. Tidak dapat dibagi,artinya semua orang berhak mendapatkan semua

hak,apakah hak sipil dan politik,atau hak ekonomi,sosial dan budaya.

2. Gagasan Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945
Bagaimana sejarah perkembangan HAM di Indonesia? Apa saja

Macam Hak Asasi Manusia?
Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah

perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu,
hak asasi manusia (HAM) merupakan materi inti dari naskah undang-
undang dasar negara modern. Hal inimenunjukkan adanya jaminan
konstitusional atas HAM. Jaminan konstitusional atas HAM
meneguhkan pendirian bahwa negara bertanggung jawab atas
tegaknya supremasi hukum.

7

Tokoh Penggagas HAM
Gagasan HAM dalam UUD NRI 1945 digambarkan dalam
diagram berikut:

Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi:
Segala warga negara bersamaan kedudukannyadi dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya.
Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi:
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaandan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.
Pasal 28 yang berbunyi:
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkanpikiran dengan
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 29 Ayat (2) yang berbunyi:
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.

8

Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi:
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pembelaan negara.
Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi:
Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
Pasal 34 yang berbunyi:
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
Jaminan HAM dalam UUD 1945 mengalami perkembangan setelah
Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Ketentuan mengenai
hak asasi manusia dan hakhak warga negara dalam UUD 1945 telah
mengalami perubahan yang sangatmendasar. Materi yang semula
hanya berisi tujuh butir ketentuan yang juga tidakseluruhnya dapat
disebut sebagai jaminan konstitusional hak asasi manusia, sekarang
telah bertambah secara sangat signifikan. Ketentuan baru yang
diadopsikan ke dalam UUD 1945 setelah Perubahan Kedua pada tahun
2000 termuat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, ditambah
beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di beberapa pasal. Karena
itu, perumusan tentang hak-hak asasi manusia dalam konstitusi
Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan
UUD 1945 sebagai salah satu undang-undang dasar yang paling
lengkap memuat ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap
hak-hak asasi manusia.

Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang
termuat dalamPasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya
berasal dari rumusan TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi UU Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk
memahami konsepsi tentang hak-hak asasi manusia itu secara lengkap
dan historis,ketiga instrumen hukum UUD 1945, TAP MPR Nomor
XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia tersebut dapat dilihat dalam satu kontinum dan penjabaran

9

lebih rinci. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-
ketentuan tentang hak-hak asasi manusia yang telah diadopsikan ke
dalam sistim hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai
konvensi internasional dan deklarasi universal tentang hak asasi
manusia serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya.
Macam-Macam HAM
1. Hak Asasi pribadi (Personal Rights)

Yang merupakan Hak Asasi Pribadi meliputi:
 Kebebasanuntuk hidup,berperilaku,tumbuh dan berkembang
 Kebebasan bergerak,bepergian,dan berpindah tempat
 Kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
 Kebebasan untuk memilih,memeluk,menjalankan agama dan

kepercayaan yang diyakini masing-masing.
 Hak untuk tidak dipaksa atau disiksa.
2. Hak Asasi Politik (Politial Rights)

10

Yang merupakan Hak Asasi Politik meliputi:
 Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
 Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
 Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik
lainnya

3. Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights)
Yang merupakan Hak Asasi Hukum meliputi:
- Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan
- Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada
peradilan
- Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum

4. Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)

Yang merupakan Hak Asasi Ekonomi meliputi:
 Kebebasan melakukan transasksi jual beli
 Kebebasan untuk memiliki sesuatu
 Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak

11

5. Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)

Yang merupakan Hak Asasi Peradilan meliputi:
- Hak memperoleh kepastian hukum
- Hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum
- Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan,

Penangkapan,penahanan,dan penyelidikan di muka hukum
6. Hak Asasi Sosial Budaya (Sosial Cultur Rights)

Yang merupakan Hak Asasi Peradilan meliputi:
- Hak menentukan,memilih,dan mendapatkan pendidikan
- Hak mendapatkan pengajaran
- Hak untuk memperoleh jaminan sosial
- Hak untuk berkomunikasi

12

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Gambar 1 Gambar 2

Perhatikan Gambar contoh pelanggaran HAM diatas!

Apa bentuk pelanggaran HAM gambar 1 ?

Apa Bentuk Pelanggaran HAM gambar 2 ?

Setiap hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak
asasi manusia lainnya. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang
diperbolehkan melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi dalam
kenyataannya manusia suka lupa diri, bahwa di sekitarnya terdapat
manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya.Namun,
manusia sering melanggar hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak
jelas, sehingga terjadilah pelanggaran HAM.

Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi
dalam dua bentuk, yaitu;
1. Diskriminasi, yaitu suatu pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang
langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia
atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin,
bahasa, keyakinan dan politik yang berakibat pengurangan,
penyimpangan atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam semua
aspek kehidupan.
2. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik
jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan
atau keterangan dari seseorang atau orang ketiga.

13

Berdasarkan sifatnya pelanggaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang berbahaya
dan mengancam nyawa manusia. Jenis-jenis pelanggaran HAM berat
meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusian. Penanganan
kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia di atur dalam Undang-
Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
b. Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak
mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika
tidak segera ditanggulangi. Misalnya, kelalaian dalam pemberian
pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan yang disengaja dan
sebagainya.

Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan
peraturan perundangundangan mengenai HAM, namun pelanggaran
HAM tetap selalu ada baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh
masyarakat sendiri. Berikut ini beberapa kasus pelanggaran HAM yang
pernah terjadi di Indonesia:
a. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus
ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan.
Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya
dinyatakan bebas.14
b. Penyerbuan Kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996.
Dalam kasus ini lima orang tewas, 149 orang luka-luka dan 23 orang
hilang. Keputusan majelis hakim kasus ini menetapkan empat terdakwa
dinyatakan bebas dan satu orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari.

14

4. Upaya Pemajuan dan Penegakan Masalah Hak Asasi Manusi di
Indonesia
Perhatikan contoh pelanggaran HAM dibawah ini!

1. Bagaimana cara mencegah kejadian tersebut?
2. Bagaimana upaya pemerintah untuk menegakkan masalah HAM

seperti gambar disamping?
Bagaimana penegakan HAM di Indonesia? Semua negara di

dunia sepakat menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi
manusia yang universal. Akan tetapi, pelaksanaan hak asasi manusia
dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ideologi,
kebudayaan dan nilai nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan
mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Misalnya di
Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian
Indonesia yang tentu saja berbeda dari bangsa lain. Bangsa Indonesia
akan menyelesaikan permasalahannya dengan cara sendiri. Bangsa lain
tidak dapat memaksakan konsep hak asasi versi negaranya kepada bangsa
kita, sebaliknya bangsa kita pun tidak dapat memaksakan konsep hak
asasi versi bangsa kita kepada bangsa lain.

15

Proses penegakan HAM di Indonesia mengacu kepada
ketentuan-ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya
memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Berkaitan
dengan hal tersebut, bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM
sangat mempertimbangkan dua hal di bawah ini:
1) Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik
secara hukum, sosial, politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun
sesuai dengan prinsipprinsip yang dianut dalam piagam PBB.
2) Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada
ketentuanketentuan hukum internasional mengenai HAM. Kemudian
menyesuaikannya dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional
serta menempatkannya sedemikian rupa, sehingga merupkan bagian yang
tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional.
Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan
langkah-langkah strategis, yakni dengan membentuk produk hukum,
pembentukan lembaga independen yang keberadaannya dilandasi UU
atau peraturan serta lembgalembaga swadaya masyarakat yang ikut
mengawasi penegakkan HAM itu sendiri. Berikut ini akan dibahas ketiga
hal tersebut.
1). Pembentukan produk hukum yang mengatur tentang HAM
sebagai Penjabaran UUD 1945
Adapun produk hukum yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM
adalah:
a) Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang
tubuh yaitu bab X A yang berisi mengenai hak asasi manusia,
melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai masalah
HAM.
b) Dalam sidang istimewa MPR 1998 ditetap sebuah Ketetapan MPR
mengenai hak asasi manusia yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998.
c) Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998.

16

d) Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya PERPU Nomor
1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapakan
menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 26
tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
e) Meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
2). Terbentuknya lembaga - lembaga independen yang menangani
masalah HAM yang pembentukannya diatur UU
Lembaga bentukan pemerintah yang bersifat independen dan tidak
memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan
undang-undang yang khusus untuk menangani permasalahan HAM
antara lain adalah :
(1). Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM)
Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut:
- Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah.
- Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi.
- Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi
manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindak lanjuti.
- Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan
sengketa di pengadilan.
(2). Pembentukan Pengadilan HAM
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan
perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu,
berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang
dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial
wilayah Indonesia. Adapun yang termasuk pelanggaran HAM berat yang
diatur dalam Pasal 7 sampai 9 Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000
meliputi:

17

(a) Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan
maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian
kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama dengan
cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau
mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi
kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik
baik seluruh atau sebagiannya, dan memaksakan tindakan yang bertujuan
mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa
anak-anak dari kelompok tertentu kepada kelompok yang lain.
(b) Kejahatan kemanusiaan, yaitu satu perbuatan yang dilakukan sebagai
bagian dari serangan yang meluas atau sistemik, yang diketahuinya
bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk
sipil. Kejahatan kemanusian berbentuk pembunuhan, pemusnahan,
penyiksaan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan yang
melanggara hukum internasional dan sebagainya. Selain itu berbagai
lembaga indipenden yang bentuk oleh pemerintah untuk mengatasi
permasalahan khusus di bidang anak, perempuan atau kasus khusus
lainnya seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, disingkat KPAI,
adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan
anak. Keputusan Presiden Nomor 95/M/2004 merupakan dasar hukum
pembentukan lembaga ini; Demikian juga, Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan
lain lain.
3) Terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani HAM
Selain peraturan perundangan dan lembaga independen yang
pembentukannya melibatkan pemerintah, ada pula lembaga swadaya
masyarakat yang lahir dan berdirinya bersifat bottom up. Lembaga
tersebut antara lain: Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

18

Indonesia), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Indonesia), dan Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat),
BKBH (Biro Konsultasi Bantuan Hukum) Perguruan Tinggi, dan lain-
lain. Untuk lebih mendalami kinerja masing masing, coba Anda cari
informasi berkaitan dengan tugas dan kewenangan dari lembaga-lembaga
tersebut.

19

4.Tugas terstruktur
Carilah 5 contoh lain pelanggaran HAM yang ada di Indonesia serta
tuliskan pula cara mengatasi pelanggaran tersebut!
5.Forum Diskusi

Berdasarkan gambar di atas,diskusikan dengan kelompokmu untuk
menjawab pertanyaan di bawah ini.

1. Bagaiman perasaan anda melihat gambar di atas?
2. Apa jenis pelanggaran HAM di atas?
3. Menurut anda,apa yang menjadi penyebab pelanggaran HAM

diatas?
4. Solusi apa yang tepat untuk pelanggaran HAM diatas?
5. Bagaimana cara mencegah agar pelanggaran HAM tidak terjadi?

20

Penutup
1. Rangkuman
1) Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM,
khususnya dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan HAM adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.
2) Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri
khusus,yaitu:hakiki,universal,tidak dapat dicabut,dan tidak dapat
dibagi.
3) Secara umum hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi:hak asasi
pribadi (Personal Rights),hak asasi ekonomi (Property Rights),hak
asasi politik (Politial Rights),hak persamaan hukum (Legal Equality
Rights),hak asasi sosial dan budaya (culture Rights) dan Hak Asasi
Peradilan (Procedural Rights)
4) Gagasan mengenai jaminan Hak Asasi Manusia terdapat dalam
setiap konstitusi atau undang-undang dasar yang pernah berlaku di
indonesia.
5) Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah
melakukan langkah-langkah strategis, yakni dengan membentuk
produk hukum, pembentukan lembaga independen yang
keberadaannya dilandasi UU atau peraturan serta lembgalembaga
swadaya masyarakat yang ikut mengawasi penegakkan HAM itu
sendiri.

21

2. Tes Sumatif
Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar!
1. Pada dasarnya hak asasi semua umat manusia sudah ada sejak

lahir.Dengan demikian hak asasi manusia mempunyai sifat…
A.hakiki
B.universal
C.Tak terbatas
D.Tidak dapat dibagi
E.individual

2. Pelanggaran HAM pada gambar di atas termasuk
Pelanggaran….
A.hak asasi pribadi
B.hak asasi ekonomi
C.hak asasi politik
D.Hak persamaan hukum
E.Hak sosial budaya

3. Bagi bangsa Indonesia,pengakuan kehormatan dan penegakan HAM
sangat penting diwujudkan.Karena merupakan salah satu bentuk
pengamalan Pancasila yaitu sila ke…
A.1
B.2
C.3
D.4
E.5

22

4. Pada dasarnya upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM
sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut
disebabkan karena penegakan HAM masih bersifat parsial atau berdiri
sendiri. Untuk itu, dibutuhkan peran serta segenap komponen bangsa,
yaitu masyarakat dan pemerintah.Berkaitan dengan hal tersebut,
bagaimana hubungan peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya
pengakuan,penghormatan dan penegakan HAM?

A. Masyarakat bisa lebih berperan aktif dengan melakukan tindakan tegas
dan keras kepada semua lembaga atau organisasi yang tidak
mendukung kebijakan pemerintah dalam proses pengakuan,
penghormatan dan penegakkan HAM.

B. Pemerintah dapat memaksa masyarakat untuk patuh terhadap semua
kebijakan dalam proses pengakuan, penghormatan dan penegakkan
HAM, serta memberikan sanksi kepada siapa saja yang mengkritisi
kebijakan tersebut.

C. Pemerintah dapat menjadikan laporan masyarakat mengenai terjadinya
pelanggaran HAM sebagai dasar untuk bertindak tegas dengan
menggunakan kekerasan dalam rangka menjamin terwujudnya
penghormatan dan penegakkan HAM.

D. Pemerintah dan masyarakat berperan sesuai dengan kehendaknya dalam
mewujudkan pengakuan, penghormatan dan penegakkan hak asasi
manusia,karena keduanya memiliki peran yang berbeda serta tidak
saling berkaitan satu sama lain.

E. Pemerintah bertindak sebagai regulator atau pembuat kebijakan
penegakkan HAM, sementara itu masyarakat mendukung dengan tetap
bersikap kritis kebijakan pemerintah tersebut dalam proses
penegakkan HAM.

5. Saat ini sering terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk tindak kekerasan
yang menimpa para pelajar. Tindak kekerasaan tersebut sering dikenal
dengan istilah bullying. Pelaku bullying bisa dari oknum pelajar atau
pihak lainnya. Tindakan tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila

23

penegakkan HAM dapat diwujudkan di berbagai lingkungan kehidupan.
Sebagai seorang pelajar, bentuk peran serta yang dapat ditampilkan untuk
mencegah terjadinya bullying sebagai bagian dari upaya penegakkan
HAM, diantaranya adalah dengan ... .
A. mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk peraturan yang
khusus mengatur pencegahan terhadap bullying
B. meningkatkan pemahaman mengenai jenis-jenis bullying yang terjadi
di berbagai lingkungan kehidupan
C. melaporkan setiap tindakan bullying kepada aparat kepolisian dan
kepala sekolah
D. mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk suatu lembaga
nasional anti bullying
E. membuat tulisan tentang pencegahan tindakan bullying di media cetak
nasional mapun local

24

3. Kunci Jawaban Tes Sumatif
1. A
2. E
3. B
4. E
5. C

25

Daftar Pustaka
El-Muhtaj, M. (2007). Hak Asasi Manusi dalam Konstitusi Indonesia.
Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Joeniarto. (2001). Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia.
Jakarta: Bumi Aksara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

26