MODUL
PETUNJUK PENYUSUNAN HOSPITAL BYLAWS
Oleh Tim HBL
Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
dr. Yanti Herman, SH, M.HKes
Rico Mardiansyah, SH, M.H
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Saat ini banyak keluhan masyarakat yang menyatakan bahwa beberapa
pelayanan yang diberikan rumah sakit dinilai tidak baik, bahkan beberapa rumah
sakit telah dituntut karena ketidakpuasan pelayanan tersebut, dianggap pelayanan
yang diberikan rumah sakit yang tidak sesuai harapan. Seringkali pasien
berpendapat bahwa kerugian yang diderita oleh pasien adalah disebabkan oleh
kesalahan ataupun kelalaian yang diperbuat dokternya. Untuk melindungi pasien
dan masyarakat yang membutuhkan pengobatan dan dalam rangka menghindari
pelanggaran, kelalaian terhadap kewajiban pelayanan oleh dokter dan Rumah
Sakit maka rumah sakit perlu mempunyai peraturan internal rumah sakit yang
biasa disebut Hospital Bylaws. Peraturan tersebut meliputi aturan-aturan berkaitan
dengan pelayanan kesehatan, ketenagaan, administrasi dan manajemen.
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (UU Rumah
Sakit) menegaskan bahwa Rumah sakit memiliki tugas memberikan pelayanan
kesehatan perorangan yang paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap,
rawat jalan, dan gawat darurat. Pasal 29 ayat (1) huruf r UU Rumah Sakit, beserta
penjelasnnya menyatakan bahwa, rumah sakit berkewajiban menyusun dan
melaksanakan peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws). Yang dimaksud
dengan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) adalah peraturan
organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit
(medical staff bylaw) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola
perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang
baik (good clinical governance). Dari ketentuan UU Rumah sakit diatas jelaslah
bahwa hospital bylaws wajib di susun oleh rumah sakit dalam rangka tata kelola
Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik.
Hospital bylaws merupakan kebutuhan rumah sakit yang wajib disusun
dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit. Hospital bylaws mengatur pemilik atau yang mewakili, direktur, serta
staf medis rumah sakit. Pelayanan yang diberikan rumah sakit ditujukan kepada
pasien, sehingga dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan, hospital
bylaws juga mengatur mengenai pasien. Karena mengatur seluruh elemen yang
ada di dalam rumah sakit, maka hospital bylaws bersifat tailor made yang
penyusunannya akan berbeda antar satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya.
-2-
B. Deskripsi Singkat
Modul ini memfasilitasi pemahaman pengetahuan dan keterampilan
peserta workshop, serta Praktek penyusunan Hospital bylaws. Materi workshop
disajikan secara interaktif, melalui kombinasi metode ceramah interaktif,
tanyajawab, dan diskusi. Modul ini terdiri dari 5 pokok bahasan yaitu Materi
Regulasi terkait Hospital By Laws, Corporate By Laws Medical staf By Laws dan
untuk menambah wawasan mengenai konsep Hospital bylaws, peserta dapat
menggunakan referensi lain selain dari modul ini.
C. Tujuan Workshop
Setelah mengikuti materi workshop ini, peserta mampu memahami dan
menyusun Hospital By Laws di rumah sakit.
D. Materi pokok dan sub materi pokok
Materi dan submateri pokok yang akan dibahas dala materi workshop ini meliputi:
1. Modul I : Regulasi terkait Hospital Bylaws
a. Pendahuluan
b. Tujuan Pembelajaran
c. Pemahaman Hospital Bylaws
d. Dasar Hukum Penyelenggaraan Hospital Bylaws
e. Hospital bylaws dan kebijakan teknis rumah sakit
2. Modul II : Kedudukan HBL
a. Pendahuluan
b. Tujuan Pembelajaran
c. Penyelenggara Penyusunan Hospital Bylaws
d. Fungsi dan Manfaat Hospital Bylaws
e. Hospital bylaws dan penjaminan mutu pelayanan
rumah sakit
3. Modul III : Corporate Bylaws
a. Pendahuluan
b. Tujuan Pembelajaran
c. Organisasi Rumah Sakit
d. Kewenangan masing-masing unsur organisasi
e. Hubungan kerja antar Unsur Organisasi Rumah sakit
f. Peranan Corporate Bylaws dalam mewujudkan good
Corporate Governance di Rumah Sakit
4. Modul IV : Medical staf Bylaws
a. Pendahuluan
b. Tujuan Pembelajaran
c. Penataan professional self governance
d. Komite Medik Rumah Sakit
e. Kedudukan dan Hubungan Komite Medik dengan
pengelola rumah sakit
f. Peranan Medical staf By laws dalam mewujudkan good
clinical Governance di Rumah Sakit
5. Modul V : Teknis penyusunan HBL
6. Modul IV : Studi Kasus
-3-
BAB II
REGULASI TERKAIT HOSPITAL BYLAWS
A. PENDAHULUAN
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, (UU Rumah
Sakit) merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi yang mengatur secara
spesifik jenis fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang bernama
rumah sakit. Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan Kesehatan yang memiliki
tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang paripurna.
Kenapa penyelenggaraan rumah sakit harus diatur secara spesifik melalui
undang-undang? Hal ini sangat dipahami bahwa rumah sakit merupakan badan
hukum yang padat modal, padat teknologi, dan padat tenaga, setiap rumah sakit
memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan kemampuan pelayanan Kesehatan
yang diberikannya dengan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis
tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi
satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang
sangat pesat yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian
pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam
Rumah Sakit. Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum
untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan
Rumah Sakit diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur Rumah Sakit
secara menyeluruh dalam bentuk Undang-Undang. Tujuan hukum bukan hanya
kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri,
terhadap hal tersebut UU Rumah Sakit juga mengamanahkan beberapa peraturan
perundang-undangan teknis terkait penyelenggaraan rumah sakit, baik melalui
peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan Menteri.
UU Rumah Sakit menyatakan bahwa Setiap Rumah Sakit harus
menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik. Tata
kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah
sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas, independensi
dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran. Tata kelola klinis yang baik adalah
penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit
klinis, data klinis, risiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan
keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan
akreditasi rumah sakit. Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit
dan tata kelola klinis yang baik tadi, rumah sakit berkewajiban menyusun dan
melaksanakan peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws).
B. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Menjelaskan pemahaman Hospital by laws, serta mengetahui substansi apa
saja yang harus ada dalam Hospital by laws.
2. Menunjukkan dasar hukum kewajiban rumah sakit membuat Hospital by laws,
dan peraturan perundang-undangan lain yang harus di diketahui dalam
penyusunan Hospital by laws
3. Perbedaan Hospital by laws dengan rule and regulation sebagai kebijakan
teknis operasional rumah sakit.
-4-
A. PEMAHAMAN HOSPITAL BYLAWS
Yang dimaksud dengan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital bylaws)
adalah peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf
medis Rumah Sakit (medical staff bylaw) yang disusun dalam rangka
menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)
dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). Dalam peraturan staf
medis Rumah Sakit (medical staff bylaw) antara lain diatur kewenangan klinis
(Clinical Privilege).
Penyelenggaraan pelayanan rumah sakit dilakukan oleh tiga satuan
fungsional yang dikenal tiga pilar atau tiga tungku, yaitu pemilik atau yang
mewakili pemilik dapat berupa dewan pengawas, direksi, dan staf medis, yang
ketiganya menjalankan kegiatan corporate governance maupun clinical
governance berupa pelayanan medis, pelayananan keperawatan, administrasi dan
manajemen, rekam medis, pelayanan gawat darurat, dan sebagainya dapat
berjalan dengan baik (good corporate governance dan good clinical governance).
Ketentuan UU Rumah Sakit menjelaskan bahwa hospital bylaws
merupakan peraturan internal rumah sakit. Akan tetapi nomenklatur Hosptal
bylaws lebih disukai dalam penulisan modul workshop ini dibandingkan dengan
menggunakan nomenklatur peraturan internal karena selain hospital bylaws
memiliki nomenklatur dan pemahaman yang umum yang dipergunakan secara
global juga untuk menghindari pemahaman paraturan atau kebijakan-kebijakan
teknis lainnya yang dibuat oleh rumah sakit.
Hospital bylaws berasal dari kata “hospital” yang berarti rumah sakit, dan
“bylaws” berarti peraturan setempat atau internal. Dari pemahaman gramatikal
tersebut maka hospital bylaws diartikan sebagai peraturan internal. Merujuk kata
“Bylaws” sendiri dapat diartikan sebagai peraturan setempat atau peraturan yang
dibuat dibuat dengan tailor made, yaitu peraturan yang disusun dan ditetapkan
secara spesifik. Sehingga hospital bylaws memiliki pemahaman peraturan yang
disusun dan ditetapkan rumah sakit secara spesifik dengan visi, misi, budaya, dan
lingkungan rumah sakit itu sendiri. The Oxford Illustrated Dictionary
menerjemahkan bylaws is regulation made by local authority or corporation.
Guwandi memberikan pengertian lainnya Bylaws means a set of laws or rules
formality adopted internally by a faculty, organization, or specified group of person
to govern internal functions or practices within that group, facility or organization.
Dari penjelasan diatas maka Hospital bylaws adalah suatu aturan yang
wajib dibuat oleh badan hukum rumah sakit untuk mengatur para anggotanya dan
merupakan aturan main/rules of game yang bersifat spesifik sesuai dengan
karakteristik rumah sakit, dan berperan penting sebagai tata tertib dalam
menjalankan tugas rumah sakit, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian
hukum didalam rumah sakit.
Dari pemahaman tersebut maka hospital bylaws juga dapat dipergunakan
untuk melindungi pasien dan masyarakat yang membutuhkan pengobatan dan
dalam menghindari pelanggaran, mencegah kelalaian terhadap kewajiban
pelayanan oleh dokter dan Rumah Sakit, mengendalikan fungsi Rumah Sakit ke
arah yang benar, meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, serta dapat juga
dipergunakan untuk menselaraskan layanan di Rumah Sakit dengan program
pemerintah dalam bidang kesehatan.
-5-
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN HOSPITAL BYLAWS
Dasar hukum penyusunan hospital bylaws meliputi:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
2. Peraturan Menteri Kesehatan No: 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang
Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit
3. Keputusan Menteri kesehatan No. 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang
Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws)
Akan tetapi substansi pengaturan yang ada didalamnya harus memperhatikan
beberapa peraturan perundang-undangan lain baik dibidang Kesehatan misalnya
maupun bidang lainnya terutama bidang ketenaga kerjaan. Peraturan perundang-
undangan bidang Kesehatan yang harus dicermati diantaranya Peraturan
Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit, dan
Permenkes Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit.
Kedua peraturan perundang-undangan tersebut harus dipahami terutama dalam
penyusunan peraturan organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws).
C. HOSPITAL BYLAWS DAN KEBIJAKAN TEKNIS RUMAH SAKIT
Disebutkan bahwa hospital bylaws mengatur yaitu pemilik atau yang
mewakili, direktur dan staf medis rumah sakit yang merupakan triad atau tiga
tungku sejerangan, oleh karena itu jangan terlalu rinci dalam mengaturnya.
Peraturan yang lebih rinci tidak diatur di dalam hospital bylaws tetapi didalam
kebijakan rumah sakit yang ditetapkan oleh direktur rumah sakit.
UU Rumah sakit menyatakan bahwa hospital bylaws adalah peraturan
organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit
(medical staff bylaw) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola
perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata kelola klinis yang
baik (good clinical governance). Dalam peraturan staf medis Rumah Sakit
(medical staff bylaw) antara lain diatur kewenangan klinis (Clinical Privilege).
Dengan demikian hospital bylaws terdiri dari bagian administratif (dalam arti
penyelenggaraan, berkaitan dengan hospital administrator dan bagian medical
staff.
Selain kedua bagian hospital bylaws tersebut, di rumah sakit juga dapat
membuat berbagai rule and regulation, dalam bentuk peraturan, keputusan dan
kebijakan rumah sakit, termasuk standar prosedur pelayanan medis, yang
merupakan aturan/ ketentuan di bawah hospital bylaws. Pada paragraph
sebelumnya dijelaskan bahwa Corporate bylaws mengatur hubungan pemilik atau
yang mewakili dengan direktur rumah sakit (pengelola rumah sakit), sedangkan
medical staff bylaws mengatur staf medis rumah sakit. Dengan demikian
hubungan antara rumah sakit dengan staf medis administratif, staf perawat, dan
karyawan lainnya tidak diatur dalam hospital bylaws melainkan dalam peraturan
kepegawaian rumah sakit.
Bila hospital bylaws harus disahkan oleh governing board berupa pemilik
atau pemegang otoritas tertinggi yang mewakili pemilik, maka rule and
regulation cukup oleh eksekutif/direktur rumah sakit sebagai unsur organisasi
rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan manajemen.
-6-
Secara umum Hospital bylaws mengatur organisasi pemilik atau yang
mewakili, peran, tugas, dan kewenangan pemilik atau yang mewakili, peran,
tugas, dan kewenangan pimpinan rumah sakit (direksi), organisasi staf medis,
serta peranan tugas dan kewenangan staf medis.
Hospital bylaws bukan merupakan kumpulan peraturan teknis
administrative ataupun klinis sebuah rumah sakit. Maka, prinsip hospital bylaws
berbeda dengan rule and regulation dalam banyak hal, antara lain dalam hal
materi otoritas yang punya kewenangan mengesahkannya. Jika materi hospital
bylaws masih berisi prinsip-prinsip yang bersifat umum maka rule and
regulation sudah mulai memuat hal-hal yang lebih bersifat spesifik bagi kebutuhan
implementasi dari prinsip-prinsip umum yang tercantum dalam hospital
bylaws. Rule and regulation merupakan peraturan pelaksanaan hospital bylaws
agar hospital bylaws yang masih bersifat abstrak, umum dan pasif menjadi lebih
operasional guna menyelesaikan berbagai tugas dan permasalahan operasional di
rumah sakit.
Agar memberikan petunjuk dalam melakukan penyusunan rule and
regulation, maka materi hospital bylaws seyogyanya mencantumkan substansi
dalam bentuk pasal-pasal yang berisi prinsip-prinsip umum yang harus dipatuhi
oleh eksekutif, misalnya tentang siapa saja yang boleh mengajukan
rancangan (draft) dan siapa yang diberi kewenangan mengesahkannya, kapan
mulai berlaku, untuk setiap berapa lama ditinjau ulang dan direvisi serta siapa saja
yang boleh mengusulkan amendemen. Selain materinya tidak boleh bertentangan,
tatalaksana pembuatan rule and regulation itu sendiri juga tidak boleh menyalahi
pedoman pembuatan yang ada dalam hospital bylaws.
-7-
BAB III
KEDUDUKAN HOSPITAL BYLAWS
A. PENDAHULUAN
Anggaran Dasar dalam suatu organisasi termasuk badan hukum rumah
sakit merupakan sebuah hukum dasar bagi seluruh elemen Organisasi tersebut
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Anggaran dasar rumah sakit memuat
ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi berjalannya organisasi.
Anggaran dasar dibuat secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami dan dimengerti
oleh semua anggota dan pengurus rumah sakit. Layaknya sebuah hukum dasar,
maka Anggaran Dasar memuat ketentuan visi, misi, bidang usaha yang akan
dijalankan, tujuan pendirian, pengelolaan, pengurus, tugas dan wewenang
pengurus, waktu pendirian, dan hal-hal mendasar saat pendirian organisasi rumah
sakit.
Sedangkan Anggaran Rumah Tangga biasanya memuat penjabaran dari
anggaran dasar dan berisikan ketentuan yang mengatur urusan rumah tangga
organisasi rumah sakit dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada saat itu.
Jika dalam anggaran dasar tugas dan fungsi telah memuat juga tugas dan
fungsi unsur organisasi rumah sakit, sangat logis apabila terjadi sebuah tata
organisasi yang efektif dan efisien. Dengan tata organisasi yang efektif dan efisien
diharapkan semua unsur yang ada dalam organisasi rumah sakit dapat berjalan
sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing sehingga akan
membantu Organisasi rumah sakit mencapai tujuan pedirian rumah sakit dan visi
misi yang telah ditetapkan.
Anggaran dasar rumah sakit hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok,
dibutuhkan ketentuan bersifat mengatur (aturan) yang menjabarkan ketentuan
pokok tersebut. Sebagai contoh dalam konteks pengawasan internal rumah sakit,
Dewan pengawas sebagai governing body rumah sakit dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan
Pengawas Rumah Sakit memiliki wewenang untuk meminta penjelasan dari direksi
dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di
rumah sakit. Untuk menjalankan wewenang dewan pengawas tersebut di rumah
sakit perlu tools yang sifatnya mengatur, berupa peraturan dalam internal rumah
sakit/ hospital bylaws.
B. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Memahami konsep hirarki penyusunan Hospital by laws di rumah sakit
2. Menjelaskan siapa penyelenggara penyusunan Hospital by laws.
3. Apa fungsi, manfaat, dan tujuan Hospital by laws.
4. Hospital by laws sebagai bagian dalam penjaminan mutu pelayanan di rumah
sakit.
C. PENYELENGGARA PENYUSUNAN HOSPITAL BYLAWS
Sebagaimana layaknya suatu kaidah hukum maka ketika sebuah
Anggaran Dasar rumah sakit sebagai kaidah dasar disahkan oleh pemilik rumah
-8-
sakit maka Anggaran Dasar tersebut harus berlaku secara efektif mengatur para
elemen pengurus rumah sakit yaitu direktur dan staf medis rumah sakit. Faktor
pengurus menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas anggaran dasar,
karena para pengurus yang berperan untuk menjalankan roda organisasi rumah
sakit sesuai arah dan tujuan pendirian rumah sakit tersebut.
Hospital bylaws didefinisikan sebagai suatu aturan yang wajib dibuat oleh
badan hukum rumah sakit untuk mengatur para pengelola organisasi rumah sakit
dan merupakan aturan main/rules of game yang bersifat spesifik sesuai dengan
karakteristik rumah sakit, dan berperan penting sebagai tata tertib dalam
menjalankan tugas rumah sakit, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian
hukum bagi seluruh unsur didalam rumah sakit. Dengan demikian Hospital bylaws
sebagai aturan yang menjabarkan kaidah dasar yang ada didalam anggaran dasar
setiap rumah sakit, agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unsur dari
organisasi rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sesuai dengan tailor made masing-masing rumah sakit. Dengan
demikian hospital bylaws bisa diartikan sebagai anggaran rumah tangga
organisasi rumah sakit.
Menurut JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Health
Organization) hospital bylaws disusun oleh “Governing Body” atau pemegang
kekuasaan tertinggi (ultimate power) dalam organisasi Rumah Sakit yaitu Pemilik
atau badan yang setara dengannya (sebagai pemegang otoritas tertinggi yang
mewakili pemilik). Dengan demikian maka hospital bylaws merupakan produk
hukum dari suatu organ yang lebih tinggi dari Direktur Rumah Sakit.
Bagi pemilik rumah sakit sebagai governing body, hospital bylaws menjadi
acuan dalam melakukan pengawasan rumah sakit dan juga dalam menyelesaikan
sengketa antara pemilik rumah sakit, direktur rumah sakit, dan staf medis. Pemilik
rumah sakit sebagai pemegang modal dan pendiri badan hukum rumah sakit
sudah tentu telah meletakkan dasar, arah, dan tujuan dari pembentukan rumah
sakit miliknya, yang sebelumnya telah dituangkan dalam anggaran dasar.
Hospital bylaws disusun berdasarkan ketentuan pada peraturan
perundang-undangan baik pidana, perdata, dan administrasi, namun diutamakan
peraturan perundang-undangan bidang hukum perdata dan hukum
ketenagakerjaan. Agar memberikan perlindungan hukum dan dapat
menyelesaikan sengketa internal pelayanan rumah sakit, maka rumusan hospital
bylaws harus tegas, jelas dan terperinci dengan demikian tidak menimbulkan
makna yang ganda/multi tafsir. Oleh karena itu dalam menyusun hospital bylaws
sangat dianjurkan untuk melibatkan tenaga hukum yang berkompeten yang
memahami hukum di bidang kesehatan.
Anggaran dasar dan hospital bylaws disusun oleh pemilik rumah sakit,
sehingga lebih merupakan “kaidah dasar/konstitusi” bagi rumah sakit, dan secara
yuridis hal ini tidak dapat dicampur dengan aturan (rule and regulation) yang
seharusnya ditetapkan oleh eksekutif (Direktur rumah sakit) dalam satu produk
hukum. Kekeliruan utama dalam memahami hospital bylaws pada umumnya
adalah menganggap hospital bylaws sebagai rule and regulation berupa
seperangkat Standar Prosedur Operasional (SPO) rumah sakit, seperangkat
peraturan direksi dalam penyelenggaraan rumah sakit kebijakan tertulis rumah
sakit, dan job description tenaga kesehatan dan petugas rumah sakit lain.
Kekeliruan pemahaman tersebut berakibat rumah sakit menganggap sudah
mempunyai hospital bylaws terutama pada saat rumah sakit dalam proses
memenuhi akreditasi, karena rumah sakit telah menyusun berbagai kebijakan dan
-9-
prosedur. Padahal yang dimaksud dengan hospital bylaws bukan rule and
regulation yang sifatnya kebijakan teknis operasional tersebut tetapi lebih
mengatur pemilik atau yang mewakili, direktur rumah sakit dan staf medis
merupakan “triad” atau “tiga tungku sejerangan”. Pengaturan yang jelas dalam
hospital bylaws dibutuhkan agar fungsi bisnis dan fungsi ilmu pengetahuan dan
teknologi pelayanan kesehatan dapat berjalan selaras, yang pada akhirnya dapat
tercapainya efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan rumah sakit.
D. FUNGSI, TUJUAN, DAN MANFAAT HOSPITAL BYLAWS
Kepmenkes No. 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal
Rumah Sakit (Hospital bylaws) menjelaskan bahwa:
Fungsi hospital bylaws:
1. Acuan bagi pemilik rumah sakit dalam melakukan pengawasan rumah sakit
2. Acuan bagi direktur rumah sakit dalam mengelola rumah sakit dan menyusun
kebijakan yang bersifat teknis opeasional
3. Sarana untuk menjamin efektifitas, efisiensi, dan mutu
4. Sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah
sakit
5. Acuan bagi penyelesaian konflik di rumah sakit antara pemilik, direktur
rumah sakit, dan staf medis
6. Pemenuhan akreditasi rumah sakit
Tujuan
Umum:
Dimilikinya suatu tatanan peraturan dasar yang mengatur pemilik rumah sakit atau
yang mewakili, direktur rumah sakit, dan staf medis sehingga penyelenggaraan
rumah sakit dapat efektif, efisien, dan berkualitas.
Khusus:
1. Dimilikinya pedoman oleh rumah sakit dalam hubungan dengan pemilik
rumah sakit atau yang mewakili, direktur rumah sakit, dan staf medis
2. Dimilikinya pedoman dalam pembuatan kebijakan teknis operasional rumah
sakit
3. Dimilikinya pedoman dalam pengaturan staf medis
Manfaat hospital bylaws
1. Bagi Rumah sakit:
a. Rumah sakit memiliki acuan hukum dalam membentuk anggaran rumah
tangga
b. Rumah sakit memiliki kepastian hukum dalam pembagian kewenangan
dan tanggung jawab baik eksternal maupun internal yang dapat menjadi
alat/sarana perlindungan hukum bagi rumah sakit atas tuntutan/gugatan
c. Menunjang persyaratan akreditasi rumah sakit
d. Memiliki alat/sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit
e. Rumah sakit memiliki kejelasan arah dan tujuan dalam melaksanakan
kegiatannya
2. Bagi pengelola rumah sakit:
a. Memiliki acuan tentang batas kewenagan, hak, kewajiban, dan tanggung
jawab yang jelas sehingga memudahkan dalam menyelesaikan masalah
yang timbul serta dapat menjaga hubungan serasi dan selaras
b. Mempunyai pedoman resmi untuk menyusun kebijakan teknis
operasional
-10-
3. Bagi Pemerintah:
a. Mengetahui arah dan tujuan rumah sakit tersebut didirikan
b. Acuan dalam menyelesaikan konflik di ruma sakit
4. Untuk Pemilik:
a. Mengetahui tugas dan kewajibannya
b. Acuan dalam menyelesaikan sengketa konflik internal
c. Acuan dalam menilai kinerja direktur rumah sakit
5. Untuk masyarakat:
a. Mengetahui visi, misi dan tujuan rumah sakit
b. Mengetahui hak dan kewajiban rumah sakit
E. HOSPITAL BYLAWS DAN PENJAMINAN MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT
Rumah sakit saat ini bukan lagi merupakan lembaga/institusi sosial yang
kebal hukum sebagaimana pemahaman “docrin of charitable immunity”. Rumah
sakit merupakan lembaga/institusi sosio-ekonomi yang tetap memiliki tanggung
jawab sosial tetapi dalam pengelolaan keuangannya menerapkan prinsip ekonomi.
UU Rumah Sakit dalam penjelasan umumnya menyatakan bahwa rumah
sakit merupakan badan hukum yang padat modal, padat teknologi, dan padat
tenaga. Padat modal karena dari aspek pembiayaan, penyelenggaraan
operasional rumah sakit memerlukan investasi yang sangat besar semakin tinggi
tingkatan pelayanan yang diberikan rumah sakit berdasarkan kelasnya maka
semakin besar biaya operasional yang harus diinvestasikan. Dengan latar
belakang tersebut UU Rumah Sakit menetapkan bahwa badan hukum rumah sakit
merupakan badan hukum profit berupa perseroan terbatas baik penanaman modal
dalam negeri maupun penanaman modal asing.
Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang sangat berkembang
pesat yang harus diikuti oleh kemampuan tenaga kesehatan sehingga dapat
memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Berbagai jenis tenaga
kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing berinteraksi satu sama
lain di rumah sakit. Selain tenaga kesehatan terdapat tenaga lain yang
menjalankan fungsi administratif namun harus bekerja sama dalam memberikan
pelayanan yang komprehensif. Kondisi ini menjadikan rumah sakit sebagai
organisasi kompleks dengan karakteristik tersendiri. Perubahan paradigma rumah
sakit dari institusi sosial menjadi institusi sosio-ekonomi menjadikan rumah sakit
sebagai subyek hukum yang tidak luput dari target gugatan/tuntutan hukum
apabila terdapat perilaku rumah sakit yang dianggap merugikan.
Hubungan dokter dengan pasien, hubungan dokter dengan rumah sakit,
dan hubungan pasien dengan rumah sakit merupakan hubungan saling sepakat
untuk mengikatkan diri yang dikenal dengan perikatan (Verbentenis). Perikatan
yang digunakan dalam hubungan hukum tersebut merupakan perikatan ikhtiar
(inspanning verbentenis) yaitu perikatan yang dibangun berdasarkan upaya
optimal yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien yang
diobati, bukan merupakan perikatan hasil (resultaat verbentenis) sebagaimana
hubungan konsumen dan produsen yang dikenal secara umum. Untuk melindungi
rumah sakit sebagai penyelenggara kesehatan dan juga perlindungan bagi pasien
sebagai penerima pelayanan kesehatan rumah sakit dibutuhkan suatu Kepastian
hukum ini meliputi segala upaya berdasarkan hukum.
Dari definisi hospital bylaws pada penjelasan sebelumnya, memberikan
pengertian bahwa hospital bylaws dipergunakan untuk melindungi pasien dan
masyarakat yang membutuhkan pengobatan dan menghindari pelanggaran,
-11-
mencegah kelalaian terhadap kewajiban pelayanan oleh dokter dan Rumah Sakit,
dan karena bertujuan terciptanya tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis
yang baik maka hospital bylaws juga meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit.
-12-
BAB III
CORPORATE BYLAWS
A. PENDAHULUAN
Corporate bylaws mengatur hubungan pemilik atau yang mewakili dengan
direktur rumah sakit (pengelola rumah sakit). Corporate bylaws mengatur
mengenai bagaimana kepentingan pemilik direpresentasikan di rumah sakit,
bagaimana kebijakan rumah sakit dibuat, bagaimana hubungan antara pemilik
dengan manajemen rumah sakit dan bagaimana pula dengan staf medis, dan
bagaimana hubungan manajemen dengan staf medis. Hubungan-hubungan
tersebut diuraikan dalam keadaan statis dan dinamis. Corporate bylaws dikenal
juga sebagai peraturan internal institusi, karena menyangkut badan hukum milik
pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta.
Corporate bylaws minimal berisi organisasi pemilik atau yang mewakili,
peran, tugas, dan kewenangan pemilik atau yang mewakili, serta peran, tugas,
dan kewenangan pimpinan rumah sakit (direksi). Pada beberapa literatur
disebutkan bahwa Didalam beberapa literatur disebutkan bahwa Corporate bylaws
diatur tentang Badan Pengawas (Board of Trustees atau Dewan Penyantun),
kepengurusan korporasi (organisasi rumah sakit), kepanitiaan (komite) yang
diperlukan, rapat, keuangan, tugas-tugas administrator (manajemen) serta
hubungan administrator dengan pengurus rumah sakit lainnya. Dianjurkan di
dalam prototype Corporate bylaws tersebut bahwa administrator rumah sakit
ditunjuk juga sebagai sekretaris Badan Pengawas, tetapi bukan sebagai anggota
Badan Pengawas. Administrator adalah orang yang bertanggung-jawab atas
berjalannya korporasi rumah sakit, termasuk mempekerjakan-mengendalikan dan
mengarahkan semua pegawai rumah sakit.
B. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Memahami definisi dan substansi yang dituangkan dalam Corporate bylaws
2. Memahami organisasi dan struktur organisasi rumah sakit
3. Mengetahui pentingnya merumuskan kewenangan masing-masing unsur
dalam struktur organisasi rumah sakit dan tata hubungan kerja dari masing-
masing unsur dan unit kerja dalam rumah sakit
4. Memahami peranan corporate bylaws dalam mewujudkan good corporate
governance di rumah sakit
C. ORGANISASI RUMAH SAKIT
Dalam penyusunan Corporate bylaws, selain anggaran dasar yang
merupakan landasan pendirian suatu rumah sakit tentu harus juga mengetahui
dan mengenali struktur organisasi rumah sakit yang bersangkutan, bagaimana
tata hubungan kerja dari masing-masing struktur dalam rumah sakit, dan juga
mekanisme pengawasannya.
Rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel,
yang dibutuhkan dalam rangka mencapai visi dan misi rumah sakit sesuai dengan
tata Kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan tata Kelola
klinis yang baik (good clinical governance). Pemahaman organisasi rumah sakit
-13-
sangat dibutuhkan dalam penyusunan Corporate bylaws agar tujuan pendirian
rumah sakit tercapai.
Rumah sakit dapat dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan
swasta. Organisasi Rumah Sakit merupakan organisasi yang sangat kompleks
karena selain mengatur kewenangan pemilik, pimpinan organisasi rumah sakit
(direksi), dan pelaksana pelayanan (staf medis), juga mengatur semua kebijakan
dan kegiatan yang terdiri dari satuan kerja yang berbeda (baik tenaga Kesehatan
maupun tenaga nonkesehatan). Pengaturan untuk satuan kerja sendiri selain
harus menjangkau pengaturan dalam peran, tugas dan tanggung jawabnya, akan
tetapi juga harus bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan pelayanan yang
komprehensif di Rumah Sakit.
Bentuk organisasi rumah sakit harus disesuaikan dengan kegiatan
pelayanan yang diberikan dan beban kerja rumah sakit, tentu saja dengan
memperhatikan klasifikasi rumah sakit. Organisasi rumah sakit milik pemerintah
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentu saja akan berbeda
dengan organisasi rumah sakit milik swasta. Secara umum pengaturan mengenai
organisasi rumah sakit diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015
tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit, sedangkan pengaturan khusus
mengenai organisasi rumah sakit miliki Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Organisasi rumah sakit sekurang-kurangnya terdiri atas kepala/direktur
rumah sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis,
komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan
keuangan. Struktur organisasi rumah harus disusun dengan membagi habis
seluruh tugas dan fungsi rumah sakit. Dikecualikan untuk kepala/direktur rumah
sakit, unsur organisasi rumah sakit lain dapat digabung sesuai kebutuhan, beban
kerja, dan.atau klasifikasi rumah sakit. Bagi rumah sakit milik pemerintah dan
rumah sakit yang mampu, selain ketujuh unsur rumah sakit yang dijelaskan diatas,
rumah sakit dapat membentuk dewan pengawas rumah sakit yang dibentuk dan
bertanggungjawab kepada pemilik rumah sakit. Dewan pengawas bertugas
melakukan pembinaan dan pengawasan dan merupakan representasi dari pemilik
rumah sakit.
D. KEWENANGAN DAN HUBUNGAN KERJA ANTAR UNSUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT
Setiap organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, Tujuan
organisasi ini yang mengarahkan, mengendalikan, memotivasi, dan menijau ulang
keberhasilan kegiatan organisasi termasuk organisasi rumah sakit. Tujuan
penyelenggaraan rumah sakit adalah memberikan pelayanan Kesehatan
perorangan secara paripurna, memberikan perlindungan terhadap keselamatan
pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan SDM di rumah sakit.
Pemilik rumah sakit, pimpinan organisasi rumah sakit (direksi), dan
pelaksana pelayanan (staf medis) merupakan subyek hukum yang masing-masing
harus jelas hak dan kewajiban, peran, serta tugas dan fungsinya dalam
penyelenggaraan rumah sakit. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Pedoman Organisasi Rumah Sakit telah mengatur secara limitatif masing-masing
unsur dalam organisasi rumah sakit.
-14-
Sedangkan dalam tanggung jawab pemilik atau yang mewakili adalah
menetapkan tujuan rumah sakit, mengawasi mutu pelayanan rumah sakit,
mengawasi keterjangkauan pelayanan, meningkatkan peran masyarakat, dan
melakukan integrasi dan koordinasi.
Hubungan kerja antar unsur organisasi struktural atau unit kerja rumah
sakit perlu diatur berdasarkan atas kejelasan mekanisme hubungan antar unit
unsur organisasi struktural atau unit kerja di rumah sakit dalam melaksanakan
tugas dan fungsi, dan kewenangan terkait. Pengaturan tata hubungan kerja unsur
organisasi struktural atau unit kerja rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan
kinerja dan efektifitas rumah sakit yang bersangkutan. Yang harus diperhatikan
bahwa setiap pimpinan organisasi dilingkungan rumah sakit wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi di
lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit kerja lainnya.
Agar peran, tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam rumah sakit
berjalan sebagaimana yang telah diatur maka Pembinaan dan pengawasan
secara internal harus dilakukan secara regular atau sewaktu-waktu apabila
dibutuhkan. Pelaksana pembinaan dan pengawasan baik teknis maupun
nonteknis perumah sakitan telah diatur dalam UU Rumah sakit, Corporate bylaws
mengatur secara teknis sesuai dengan kemampuan pelayanan rumah sakit, kelas
rumah sakit, serta situasi dan kondisi spesifik dari rumah sakit yang bersangkutan.
E. PERANAN CORPORATE BYLAWS DALAM MEWUJUDKAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE DI RUMAH SAKIT
Era globalisasi saat ini merupakan pemacu adanya persaingan yang lebih
luas dan berkonsekuensi terhadap rumah sakit sebagai organisasi harus bertahan
dan mampu bersaing dengan demikian implementasi good corporate governance
menjadi sangat penting. Tata kelola rumah sakit yang baik (good corporate
governance) adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen rumah sakit yang
berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas, independensi dan
responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran.
Manfaat good corporate governance diantaranya adalah perbaikan system
pengawasan internal rumah sakit, dan peningkatan efisiensi untuk meningkatkan
daya saing. Implementasi good corporate governance, di rumah sakit salah
satunya dapat dirumuskan dalam Corporate bylaws, yang mengatur kewenangan
dan tanggung jawab tiga tungku sejarangan atau tiga organ penting, yaitu
Governing Board, Direksi, dan Staf medis. Pengaturan tiga tungku sejarangan
bertujuan pengelolaan sebuah ruamh sakit dapat memberikan asuhan pelayanan
yang optimal dan safety baik untuk pelaksana pelayanan maupun pelanggan.
Kepmenkes No. 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan
Internal Rumah Sakit (Hospital bylaws) menjabarkan bahwa Corporate bylaws
berisi: (1) nama, tujuan, dan filosofi, (2) pengaturan governing body, (3)
pengorganisasian, (4) mekanisme pengawasan, (5) direktur rumah sakit dan
direksi (6) mekanisme reviu dan revisi, (7) peraturan rumah sakit (rule and
regulation). Dari substansi yang ada dalam Corporate bylaws tersebut jelaslah
bahwa Corporate bylaws merupakan tools dalam pembentukan good corporate
governance
-15-
BAB IV
MEDICAL STAF BYLAWS
A. PENDAHULUAN
Medical staff by-laws pada umumnya mengatur hal-hal yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pelayanan medis di rumah sakit, baik yang bersifat
profesional maupun yang bersifat legal, utamanya tentang sumber daya manusia
di bidang medis. Diperlukannya medical staff by-laws didasarkan kepada
pemikiran bahwa kinerja para profesional, pelayanan medis, pendidikan dan
penelitian di dalam rumah sakit adalah tugas yang sangat penting dari rumah sakit
dan staf medis perlu memberikan saran atau nasehatnya kepada administrator
agar kepentingan pasien tetap merupakan tujuan utama disamping tujuan-tujuan
korporasi lainnya. By-laws bagian ini juga bertujuan untuk menjaga kerjasama
yang baik antara staf medis dengan adminstrator (manajemen).
Pada umumnya, medical staff by-laws berisikan ketentuan tentang nama,
tujuan, keanggotaan, kategori keanggotaan, profesional yang bukan dokter/dokter
gigi, prosedur pengangkatan dan review, clinical privileges, tindakan korektif,
proses hearing dan banding, kepengurusan staf medis, organisasi pelayanan
medis, kepanitiaan yang harus dibentuk, rapat-rapat, kerahasiaan dan
pengungkapan informasi, peraturan lain, dan ketentuan tentang penambahanby-
laws atau peraturan.
Medical staff bylaws memberikan suatu kewenangan kepada para
profesional medis untuk melakukan self-governance bagi para anggotanya,
dengan cara membentuk suatu komite medis yang bekerja secara mandiri dan
memastikan bahwa seluruh tenaga profesional dokter dapat menyelenggarakan
pelayanan profesional yang berkualitas. Ketentuan penyusunan Medical staff
bylaws mengacu kepada Permenkes No. 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang
Komite Medik di Rumah Sakit. Medical staff bylaws mengatur mengenai upaya
yang harus dilakukan guna mencapai kinerja para profesional yang selalu
berkualitas dalam merawat pasiennya, utamanya melalui rambu-rambu
penerimaan, review berkala dan evaluasi kinerja setiap praktisi di rumah sakit.
Dalam rangka itu pula hospital bylaws juga dapat memerintahkan komite medis
untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guna mencapai dan menjaga
standar serta menuju kepada peningkatan pengetahuan dan ketrampilan profesi.
B. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Memahami definisi dan substansi yang dituangkan dalam Medical staff
bylaws
2. Memahami pembentukan komite medik sebagai suatu keharusan dalam
organisasi rumah sakit
3. Mengetahui substansi yang harus dituangkan dalam Medical staff bylaws
C. PENATAAN PROFESSIONAL SELF GOVERNANCE
Permasalahan yang dihadapi oleh para pemilik dan pengelola Rumah Sakit kian
beragam, sementara jaminan atas perlindungan dan keselamatan Pasien tetap
merupakan hal utama dalam pengelolaan suatu Rumah Sakit. Untuk menjamin mutu
pelayanan kesehatan serta melindungi keselamatan pasien, maka profesionalisme staf
medis menjadi mutlak/perlu ditingkatkan, dengan profesionalisme tersebut, diharapkan
-16-
pasien akan memperoleh pelayanan yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komite Medik di tiap Rumah Sakit memegang peranan penting dan strategis untuk
mengendalikan kompetensi serta perilaku staf medis guna menunjang profesionalisme
tersebut.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka Tata Kerja serta Tata Kelola
Komite Medik Rumah Sakit saat ini telah dilakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan.
Paradigma lama yang menempatkan Komite Medik “seolah” sejajar dengan Manajemen
Rumah Sakit sehingga mengambil banyak peran dalam pengelolaan Rumah Sakit, kini
telah ditata ulang kembali. Permenkes No. 755/Menkes/Per/IV/2011 telah mengarahkan
serta membentuk paradigma baru yang menempatkan Komite Medik sebagai organisasi
nonstruktural di Rumah Sakit yang mempunyai peran strategis/penting hanya di bidang
pengelolaan profesi medis yang lebih profesional.
Substansi peraturan staf medis Rumah Sakit (medical staff bylaw) harus
merangsang timbulnya, memelihara, me-review dan menyempurnakan peraturan dan
standar guna tercapainya self-governance. Self governance selanjutnya harus diikuti
dengan self-regulation dan self-disciplining. Hal ini mengharuskan medical staff bylaw
untuk juga mengatur tentang pengawasan, sistem pelaporan dan pencatatan, sistem
penilaian (peer-review, hearing, dll), dan tentu saja pemberian sanksi disiplin bagi staf
medis yang melanggarnya sampai pada tingkat tertentu. Konkritnya, apabila didalam
medical staff bylaw tertulis ketentuan yang memberikan kewenangan kepada eksekutif
rumah sakit untuk menetapkan hak klinik (clinical privilege) kepada setiap anggota staf
klinik yang bergabung dalam rumah sakit ditambah dengan aturan-aturan lain serta kode
etik profesi supaya sesuai standar maka ketentuan dalam medical staff bylaw tadi perlu
ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif dengan membuat rule and regulation tentang
tatalaksana pemberian hak itu untuk dijadikan pedoman operasional. Dan tentunya rule
and regulation yang berkaitan dengan staf klinik tersebut tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan dalam medical staff bylaw mengingat peraturan yang terakhir inilah yang akan
digunakan manakala terjadi konflik antara pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan
rumah sakit.
D. KOMITE MEDIK
Komite medik adalah organisasi non struktural yang dibentuk di rumah
sakit oleh kepala/direktur rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical
governance) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui
mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika
dan disiplin profesi medis. Komite medik bukan merupakan wadah perwakilan dari
staf medis
Tujuan dibentuknya Komite medik dalam rumah sakit agar tata kelola
klinis (clinical governance) terselenggara dengan baik sehingga mutu pelayanan
medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
Susunan organisasi Komite medik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No:
755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah
Sakit, dimana unsur dan jumlah keanggotaannya disesuaikan dengan jumlah staf
medis di rumah sakit.
Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis
yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan
pelayanan medis di rumah sakit (subkomite kredensial)
b. memelihara mutu profesi staf medis (subkomite mutu profesi)
c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis (subkomite etika dan
disiplin profesi)
Dalam melaksanakan tugas kredensial komite medik memiliki fungsi
sebagai berikut:
-17-
a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan
masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang
berlaku;
b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
1) kompetensi;
2) kesehatan fisik dan mental;
3) perilaku;
4) etika profesi.
c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan
d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat.
f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi
kewenangan klinis kepada komite medik;
g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat
penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik
h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis komite
medik memiliki fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan audit medis;
b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan
b. berkelanjutan bagi staf medis;
c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan
d. berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
e. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang
f. membutuhkan.
Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi
staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran
b. disiplin;
c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
d. pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan
e. etis pada asuhan medis pasien.
E. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KOMITE MEDIK DENGAN PENGELOLA
RUMAH SAKIT
Lingkup hubungan antara kepala/direktur rumah sakit dengan komite
medik adalah dalam hal-hal yang menyangkut profesionalisme staf medis. Secara
organisasi komite medik bertanggung jawab kepada kepala/direktur rumah sakit,
dengan demikian maka ketua komite medik bertanggung jawab kepada
kepala/direktur rumah sakit. Disatu pihak, Kepala/direktur rumah sakit
berkewajiban menetapkan kebijakan, prosedur dan sumber daya yang diperlukan
untuk menjalankan tugas dan fungsi komite medik agar penyelenggaraan
profesionalisme staf medis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan
No: 755/MENKES/PER/IV/2011. Di lain pihak, komite medik memberikan laporan
tahunan dan laporan berkala tentang kegiatan keprofesian yang dilakukannya
kepada kepala/direktur rumah sakit.
Untuk mewujudkan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik
kepala/direktur rumah sakit bekerjasama dalam hal pengaturan kewenangan
melakukan tindakan medik di rumah sakit. Kerjasama tersebut dalam bentuk
rekomendasi pemberian kewenangan klinis untuk melakukan pelayanan medis
dan rekomendasi pencabutannya oleh komite medik.
Untuk mewujudkan pelayanan klinis yang baik, efektif, professional, dan
aman bagi pasien, sering terdapat kegiatan pelayanan yang terkait erat dengan
masalah keprofesian. Kepala/direktur rumah sakit bekerjasama dengan komite
medik untuk menyusun pengaturan layanan medis (medical staff rules and
-18-
regulations) agar pelayanan yang profesional terjamin mulai saat pasien masuk
rumah sakit hingga keluar dari rumah sakit.
F. PERANAN MEDICAL STAF BY LAWS DALAM MEWUJUDKAN GOOD CLINICAL
GOVERNANCE DI RUMAH SAKIT
Medical staf bylaws disusun oleh komite medik dan disahkan oleh
kepala/direktur rumah sakit. Medical staf bylaws berfungsi sebagai aturan yang
digunakan oleh komite medik dan staf medis dalam melaksanakan tata kelola
klinis yang baik (good clinical governance) di rumah sakit. Hal ini ini dimungkinkan
karena Medical staf bylaws:
1. berisi pembentukan komite medik, tugas dan fungsi serta mekanisme kerja
komite medik beserta ketiga subkomitenya, mitra bestari (peer-group), dan
mekanisme pengambilan keputusan dalam komite medik
2. mengatur tugas spesifik dari subkomite kredensial, subkomite mutu profesi,
dan subkomite etika dan disiplin profesi sesuai dengan kondisi setiap rumah
sakit
3. berisi mekanisme pengambilan keputusan yang diambil oleh komite medik,
drhinggs menjadi dasar hukum yang sah untuk setiap keputusan komite
medik.
4. mengatur mekanisme pertanggungjawaban komite medik kepada kepala/
direktur rumah sakit untuk hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan
profesionalisme kedokteran di rumah sakit, dan pengaturan kewajiban
kepala/direktur rumah sakit untuk menyediakan semua sumber daya yang
dibutuhkan oleh komite medik untuk melaksanakan tugasnya, misalnya
kebutuhan ruangan, petugas sekretariat, sarana dan prasarana komite medik,
kebijakan dan prosedur yang terkait dengan kredensial, mutu profesi, dan
disiplin profesi termasuk penyelenggaraan pertemuan dan mendatangkan
mitra bestari.
Medical staf bylaws dapat berbeda untuk setiap rumah sakit, tergantung
dari situasi dan kondisi setiap rumah sakitpun sesuai dengan sumber daya dan
kemampuan pelayanan yang diberikannya. Namun demikian, pada dasarnya
Medical staf bylaws memuat pengaturan pokok untuk menegakkan
profesionalisme tenaga dengan mengatur mekanisme pemberian izin melakukan
pelayanan medis, mekanisme mempertahankan profesionalisme, dan mekanisme
pendisiplinan.
Sistematika Medical staf bylaws sekurang-kurangnya berisi:
a. MUKADIMAH/PENDAHULUAN
b. BAB I : KETENTUAN UMUM
c. BAB II : TUJUAN
d. BAB III : KEWENANGAN KLINIS
e. BAB IV : PENUGASAN KLINIS
f. BAB V : KOMITE MEDIK
g. BAB VI : RAPAT
h. BAB VII : SUBKOMITE KREDENSIAL
i. BAB VIII : SUBKOMITE MUTU PROFESI
j. BAB IX : SUBKOMITE ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI
k. BAB X : PERATURAN PELAKSANAAN TATA KELOLA KLINIS
l. BAB XI : TATA CARA REVIU DAN PERBAIKAN MEDICAL STAF BYLAWS
m. BAB XII : KETENTUAN PENUTUP
-19-
BAB VI
TEKNIS PENYUSUNAN HOSPITAL BYLAWS
Layaknya suatu peraturan, penyusunan hospital bylaws dilakukan melalui
beberapa tahapan mulai dari perencanaan dengan pembentukan tim, pembahasan
draft, sosialisai, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Dalam menyusun Hospital
bylaws, Kepmenkes No. 772/Menkes/SK/VI/2002 menjelaskan langkah yang harus
dilakukan rumah sakit dalam menyusun hospital bylaws: (1) Membentuk tim penyusun,
(2) Pertemnuan tim penyusun, (3) Melakukan legal audit, (4) Menyusun draft hospital
bylaws, (5) penyusunan draft, (6) pembahasan draft, (7) penyempurnaan draft, (8)
finalisasi, (9) sosialisasi, dan (10) Monitoring dan evaluasi.
Tim penyusun hospital bylaws meliputi pemilik atau yang mewakili, direktur
rumah sakit, dan staf medik/komite medik. Selanjutnya pertemuan tim untuk
mengetahui apa-apa saja yang akan diatur dalam hospital bylaws dan bagaimana
pengaturannya, membentuk komitmen, rencana kerja, dan prosedur kerja, serta
menyusun kerangka konsep hospital bylaws. Legal audit dibutuhkan sebelum
penyusunan hospital bylaws, yang pelaksanaannya bisa dibantu oleh konsultan dari
luar rumah sakit atau oleh rumah sakit sendiri. Penyusunan draft mengacu kepada
badan hukum rumah sakit yang ada dalam anggaran dasar, peraturan perundang-
undangan tentang perumah sakitan serta hasil legal audit.
Dalam lingkup pengawasan, pelayanan rumah sakit secara internal kegiatannya
diawasi oleh dewan pengawas. Dewan pengawas sebagai wakil dari governing body
memiliki tanggung jawab terhadap seluruh komponen dalam penyelenggaraan rumah
sakit agar penyelenggaraan asuhan pasien lebih bermutu. Pengawasan yang objektif
dapat memberikan masukan terhadap perencanaan manajemen rumah sakit.
Undang-Undang Rumah Sakit menetapkan bahwa Rumah Sakit bertanggung
jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Dari berbagai masalah aktual yang
ada misalnya penyelesaian komplain dari konsumen kesehatan yang dapat berujung
pada konflik dan sengketa, maka pembaharuan terhadap hospital bylaws yang telah
dimiliki oleh rumah sakit menjadi sangat penting. Manfaat yang diperoleh rumah sakit
ialah dengan adanya acuan aspek hukum dalam bentuk konstitusi yang“up to date”
secara substansi sehingga memiliki kepastian hukum baik eksternal maupun internal,
yang dapat menjadi alat/sarana perlindungan hukum bagi rumah sakit atas
tuntutan/gugatan.
-20-
BAB VII
PENUTUP
Penyusunan hospital bylaws merupakan kebutuhan rumah sakit sebagai satu kesatuan
rangkaian kebijakan dari awal pendirian rumah sakit pada anggaran dasar, kemudian
dijabarkan lebih rinci dalam bentuk peraturan internal rumah sakit, sehingga hospital bylaws
disetarakan sebagai anggaran rumah tangga bagi rumah sakit. Hospital bylaws isinya yang
mengatur peran pemilik atau yang mewakili, direktur rumah sakit, dan staf medis, ketiganya
merupakan triad” atau “tiga tungku sejerangan” dalam menjalankan roda pengelolaan
organisasi rumah sakit, memberikan acuan dalam menyelesaikan konflik dalam rumah sakit,
dan juga penjaminan mutu pelayanan dirumah sakit. Agar hospital bylaws dapat tetap
memenuhi kebutuhan rumah sakit yang terus berkembang, maka peninjauan ulang atas
substansi hospital bylaws perlu dilakukan secara berkala, sehingga memiliki kepastian hukum
baik eksternal maupun internal, yang dapat menjadi alat/sarana perlindungan hukum bagi
rumah sakit atas tuntutan/gugatan.
Modul petunjuk penyusunan Hospital bylaws ini diharapkan dapat menjadikan acuan
rumah sakit Menyusun Hospital bylaws sesuai dengan karakteristik rumah sakit, yang pada
akhirnya dapat membantu rumah sakit dalam mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik
(good corporate governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance)