Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Klaten 2020

KataKlaotgal:o4g6:014060011.030311.03310
Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Klaten 2017

Katalog : 4601001.3310

STATISTIK

PPOOLLIITTIIKK DDAANN KKEEAAMMAANNAANN

KKAABBUUPPAATTEENN KKLLAATTEENN

22002200
https://klatenkab.bps.go.id

BBAADDAANNPPUUSSAATTSSTTAATTISISTTIKIK ii
KKAABBUUPPAATTEENNKKLLAATTEENN

2020

STATISTIK

POLITIK DAN KEAMANAN

KABUPATEN KLATEN

2020
https://klatenkab.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK ii
Statistik Politik KdaAn BKeUamPaAnaTnEKNabKupLaAtenTKElaNten 2020

2020

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN
KABUPATEN KLATEN 2020

ISBN : 978-623-5576-29-9
No. Publikasi : 33100.2147

Katalog : 4601001.3310

Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xii +36 halaman
https://klatenkab.bps.go.id
Naskah
BPS Kabupaten Klaten

Penyunting
BPS Kabupaten Klaten

Desain Cover oleh
BPS Kabupaten Klaten

Penerbit
© Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten

Pencetak
Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

2020

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN
KABUPATEN KLATEN 2020

Pengarah : Ir. Sri Ariyanto

Penanggung Jawab : Ir. Andhikasari Kushardati

Editor : Wahyu Dewi Widyanti, S.Si
Penulis : Irwan, S.Si, MA
Pengolah Data : Irwan, S.Si, MA
https://klatenkab.bps.go.id

Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Klaten iii
2020

https://klatenkab.bps.go.id

https://klatenkab.bps.go.id 2020

KATA PENGANTAR

Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Klaten 2020
ini disusun untuk menyajikan informasi tentang situasi politik
dan keamanan terakhir dan perkembangannya yang bersifat
regional. Informasi yang dipublikasikan ini merupakan data
sekunder yang diperoleh dari Polres, DPRD dan KPUD.

Kami berharap agar publikasi ini dapat bermanfaat
khususnya bagi para pengambil keputusan sebagai acuan atau
rujukan dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan
pembangunan regional terutama pembangunan di bidang
politik dan keamanan. Kritik dan saran untuk perbaikan
publikasi di masa mendatang dapat disampaikan langsung ke
BPS Kabupaten Klaten.

Klaten, November 2021
BPS Kabupaten Klaten

Kepala,

Ir. SRI ARIYANTO

Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Klaten v
2020

https://klatenkab.bps.go.id

2020

https://klatenkab.bps.go.id 2020

DAFTAR ISI
Halaman

Kata Pengantar ............................................................... iii
Daftar Isi................................................................... iv
DaftarTabel.............................................................. v
DaftarGambar.......................................................... vii
Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang................................................... 1
1.2 Tujuan.......................................................... 3
1.3 Ruang Lingkup................................................... 4
Bab II METODOLOGI
2.1 Sumber Data ..................................................... 5
2.2 Metode Pengumpulan Data ............................... 5
2.3 Konsep dan Definisi ........................................... 6
Bab III PENDUDUK DAN KEGIATAN POLITIK
3.1 Penduduk .......................................................... 12
3.2 Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemilihan

Presiden dan Pemilu Legislatif ........................... 14
Bab IV KEGIATAN KEAMANAN

4.1 Tingkat Kriminalitas ........................................... 24
4.2 Jenis Tindak Kriminalitas yang Menonjol............ 26
Daftar Pustaka ................................................................ 31

Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Klaten vii
2020

https://klatenkab.bps.go.id

https://klatenkab.bps.go.id 2020

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Partisipasi Penduduk dalam Pemilukada di
Kabupaten Klaten .......................................... 17

Tabel 2 Partisipasi Penduduk dalam Pilpres Tahun
2020 di Kabupaten Klaten ............................. 18

Tabel 3 Partisipasi Penduduk dalam Pemilu Legislatif
Tahun 2020 di Kabupaten Klaten .................. 18

Tabel 4 Perolehan Suara Pemilukada di Kabupaten
Klaten dan Partai Pendukungnya .................. 20

Tabel 5 Pemenang Pemilukada di Kabupaten Klaten
menurut jenis Kelamin, Usia, Pendidikan dan
Jabatan Sebelumnya...................................... 20

Tabel 6 Pemenang Pilpres di Kabupaten Klaten tahun
2020............................................................... 21

Tabel 7 Perolehan Suara Sah Partai Politik dalam
Pemilu Legislatif 2020 di Kabupaten Klaten .. 22

Tabel 8 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Klaten
Menururt Asal partai dan jenis Kelamin hasil
Pemilu Legislatif Tahun 2020......................... 23

Tabel 9 Jumlah Personil Polisi di Kabupaten Klaten
menurutJenisKelamintahun2018–2020... 24

Tabel 10 Nilai Beberapa Indikator Kriminalitas di
Kabupaten Klaten menurut Jenis Indikator
Tahun 2019 - 2020......................................... 26

Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Klaten ix
2020

2020

Tabel 11 Jumlah Tindak Pidana Terhadap Fisik Manusia
di kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 ............. ……27

Tabel 12 Jumlah Tindak Pidana Terhadap Hak Milik
Manusia di Kabupaten Klaten Tahun 2017- 2020
................................................................... ……28

Tabel 13 Tindak kejahatan Menonjol (crime index) di
Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 ................ ……29

https://klatenkab.bps.go.id

Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Klaten x
2020

2020

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di
Kabupaten Klaten Tahun 2020............................. 13

Gambar 2. Jumlah Pemilih Terdaftar dan Yang Menggunakan
Hak Pilih dalam Pemilukada Bupati Tahun
2020……………………………………………..……19
https://klatenkab.bps.go.id

Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Klaten xi
2020

https://klatenkab.bps.go.id

https://klatenkab.bps.go.id

2020
1

https://klatenkab.bps.go.id

2020
2

https://klatenkab.bps.go.id 2020

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia, sebagai makhluk hidup memiliki berbagai
kebutuhan. Kebutuhan utamanya adalah pangan, sandang
dan papan. Selain itu, berdasarkan ilmu sosiologi, manusia
juga tergolong sebagai makhluk sosial (social animal) yang
secara alamiah harus hidup bersama dan berinteraksi dengan
manusia lainnya (Soekanto, 1990; Roucek dan Warren, 1993;
Badan Pusat Statistik, Publikasi Statistik Kriminal 2009).
Sebagai makhluk sosial, kebutuhan manusia untuk
bersosialisasi meliputi kebutuhan untuk mengaktualisasi diri,
kebebasan utuk berkumpul dan berpendapat, dan juga
kebutuhan akan rasa aman.

Dimulainya era reformasi di Indonesia, memberi
peluang pada penduduk Indonesia untuk lebih mudah
menyalurkan kebutuhannya dalam hal kebebasan berkumpul
dan berpendapat. Hal ini terlihat nyata dari maraknya
berbagai demonstrasi dalam menyalurkan aspirasi dan
pendapat. Mengungkapkan ketidaksetujuan (“menentang”)
kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah maupun
institusi swasta (perusahaan), yang diwujudkan dalam bentuk

3

https://klatenkab.bps.go.id 2020

demonstrasi massa merupakan bagian dari kegiatan politik
masyarakat yang lebih marak dibandingkan dengan yang
terjadi di era orde baru. Dalam hal berpolitik pun, di era
reformasi ini, orang lebih terang-terangan dalam hal
bergabung dengan partai politik.

Perubahan pada sistem penyelenggaraan pemerintah
daerah juga sangat dirasakan, terutama sejak
diundangkannya perubahan kedua Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pada tanggal 18
Agustus 2000. Hal yang mendasar dengan diberlakukannya
UUD 1945 tersebut adalah pelaksanaan pemilihan kepala
pemerintahan daerah (Pilkada) dan legitimasi pemerintahan
daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya. Sejak itu
pula, beberapa daerah pemerintahan baru terbentuk, yang
memisahkan dari provinsi, kabupaten/kota induknya.

Perkembangan bidang politik yang demikian cepat
seringkali berpengaruh, baik langsung maupun tidak,
terhadap tingkat stabilitas keamanan dalam masyarakat.
Demonstrasi yang dilakukan secara anarkis oleh para
demonstran tentu saja akan sangat mengganggu keamanan
dan ketertiban.

4

https://klatenkab.bps.go.id 2020

Selain itu, konflik masal terutama berupa
perkelahian antar kelompok warga, sebagai akibat kurang
pahamnya masyarakat menanggapi arti “kebebasan”,
juga masih mewarnai kehidupan bermasyarakat. Hal inilah
yang dapat membuat masyarakat yang kurang atau tidak
memiliki rasa aman tidak akan mampu melakukan seluruh
kegiatannya secara maksimal khususnya pada aspek
ekonomi yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat
kesejahteraannya.

Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan
terciptanya situasi dan kondisi politik dan keamanan yang
kondusif merupakan langkah strategis yang perlu terus
menerus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional
yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil
makmur.

1.2. Tujuan

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan
Kabupaten Klaten 2020, ini dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan akan data statistik politik dan keamanan secara
berkala dan berkesinambungan yang dapat menggambarkan
perkembangan politik dan keamanan. Ketersediaan data ini
sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan

5

https://klatenkab.bps.go.id 2020
perencanaan pembangunan sektoral di bidang politik,
keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
1.3. Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan data tentang politik serta
gambaran kejadian tindak kejahatan/kriminalitas yang terjadi
di Kabupaten Klaten.

6

https://klatenkab.bps.go.id

2020
7

https://klatenkab.bps.go.id

2020
8

2020

BAB II METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik dan
Keamanan Kabupaten Klaten 2020 ini bersumber dari Survei
Statistik Politik dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten. Narasumber Survei
Politik dan Keamanan terdiri dari berbagai instansi yang
berkaitan dengan politik dan keamanan. Instansi- instansi
tersebut antara lain : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten, Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten Klaten dan
Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Klaten.
https://klatenkab.bps.go.id
2.2 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan publikasi Statistik dan Keamanan
Kabupaten Klaten 2020 berdasarkan hasil dari Survei Politik
dan Kemanan yang mana pengumpulan datanya melalui
kompilasi data dari registrasi/catatan instansi terkait.
Selanjutnya data yang sudah masuk ke Badan Pusat Statistik
(BPS) Kabupaten Klaten diolah menjadi tabel dan grafik
yang tersaji dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan
Kabupaten Klaten 2020.

9

https://klatenkab.bps.go.id 2020

2.3 Konsep dan Definisi

Sebagaimana data yang digunakan dan tersaji dalam
publikasi ini serta sumber data yang menghasilkan data
tersebut, konsep dan definisi dari berbagai variabel atau
karakteristik yang digunakan dalam terminologi yang
digunakan dalam publikasi ini juga merujuk pada konsep dan
definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data
instansi yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004)

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

10

https://klatenkab.bps.go.id 2020

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007).

Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dalam Negara kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007).

Penduduk adalah warga negara Indonesia yang berdomilisi
di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri (Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008).

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-
Undang nomor 10 Tahun 2008).

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum
berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin (Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2008).

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan

11

https://klatenkab.bps.go.id 2020

perseorangan untuk pemilu anggota DPD (Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008).

Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah
memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8,
Undang-UndangNomor10Tahun 2008tentangPemilu).

Partisipasi Penduduk dalam pemilu adalah penduduk yang
menggunakan hak pilih dalam pemilu. Angka partisipasi
adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih
terhadapjumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga legislatif
yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota
dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan
tugas.

Tindak Pidana Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran
merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam
hukuman berdasar KUHP atau Undang-Undang serta
peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Peristiwa yang dilaporkan adalah setiap peristiwa yang
dilaporkan masyarakat pada kepolisian atau peristiwa
dimana pelakunya tertangkap tangan oleh Kepolisian.

12

https://klatenkab.bps.go.id 2020

Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh
Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah :

• Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah
diserahkan kepada jaksa.

• Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam
tenggang waktu yang telah ditentukan menurut
undang-undang.

• Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian
berdasarkan azas Plichmatigheid (tindakan kepolisian
dianggap sah apabila didasarkan kepada kekuasaan dan
wewenang umum)

• Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
• Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
• Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

Pelaku tindak kriminalitas adalah :

• Orang yang melakukan tindak kriminalitas.
• Orang yang turut melakukan tindak kriminalitas.

13

2020

• Orang yang menyuruh melakukan tindak kriminalitas.

• Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan
tindak kriminalitas.

• Orang yang membantu untuk melakukan tindak
kriminalitas.

Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur :

• Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16
tahun.

• Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan
lebih.

• Umum adalah anak-anak dan dewasa.
https://klatenkab.bps.go.id
Tahanan adalah tersangka pelaku tindak

kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian

sebelum diteruskan kepada kejaksaan atau masih dalam

proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20

hari.

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda
yang ditimbulkan akibat dari peristiwa kejahatan/
pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

Korban Kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya
yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak
kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

14

https://klatenkab.bps.go.id

2020
15

https://klatenkab.bps.go.id

2020
16

https://klatenkab.bps.go.id 2020
BAB III. PENDUDUK DAN KEGIATAN POLITIK
3.1 Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di
wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau
lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam
bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dalam hal berpolitik dan
keamanan, penduduk merupakan subyek sekaligus obyek
didalamnya. Jumlah penduduk dalam kegiatan politik
merupakan hal yang sangat menentukan kemenangan dalam
perolehan suara. Dalam hal keamanan, jumlah penduduk
berkaitan dengan banyaknya permasalahan yang timbul.

Penduduk Kabupaten Klaten sendiri tersebar di 26
Kecamatan dengan kepadatan berbeda-beda. Adapun jumlah desa
yang ada di Kabupaten Klaten adalah sejumlah 391 desa dan 10
kelurahan.

17

2020

Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Klaten Tahun

https://klatenkab.bps.go.id

18

https://klatenkab.bps.go.id 2020

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2020
sebanyak 1.260.506 jiwa. Angka jumlah penduduk ini
diperoleh berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 yang
diselenggarakan Badan Pusat Statistik. Berdasarkan Gambar
1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak di
Kabupaten Klaten adalah penduduk Kecamatan Trucuk
sejumlah 77.206 jiwa, disusul Kecamatan Ceper sebanyak
64.305 jiwa kemudian Kecamatan Wonosari sebanyak
62.115 jiwa. Sedangkan Kecamatan dengan penduduk paling
sedikit adalah Kecamatan Kebonarum dengan jumlah
penduduk sebanyak 19.289 jiwa. Dengan melihat jumlah
penduduk di suatu wilayah, partai politik peserta pemilu
dapat mengukur kekuatannya untuk memenangkan pemilu
karena pemegang kedaulatan secara penuh adalah rakyat.
Suara rakyat yang disalurkan melalui pemilu yang bebas,
jujur, adil, dan rahasia sangat menentukan situasi politik
suatu wilayah.

3.2 Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemilihan Presiden
dan Pemilu Legislatif

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara
langsung merupakan suatu tahap pencapaian baru dalam
perkembangan demokrasi Indonesia. Melalui mekanisme

19

https://klatenkab.bps.go.id 2020

pilkada, diharapkan kedaulatan politik benar-benar berada di
tangan rakyat karena dalam pilkada secara langsung, rakyat
menentukan sendiri para pemimpin pada level eksekutif
daerah tanpa keterlibatan dan intervensi DPRD.
Penyelenggaraaan PILKADA berlandaskan dasar hukum
sebagai berikut :

• Undang-Undang (UU) No . 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan Penjelasan Pemerintah
Daerah

• Peraturan Pemerintah (PP) nomor 17 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan,
Pengangkatan, dan pemberhentian kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah.

• PP Pengganti UU Nomor 3 tentang PERPU Nomor 3
Tahun 2005

Berdasarkan berbagai regulasi di atas pencalonan
kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan
oleh partai politik atau gabungan partai politik yang
perolehan kursi atau suaranya minimal 15 persen. Pada
mulanya hanya partai atau gabungan partai yang

20

https://klatenkab.bps.go.id 2020

memperoleh suara/kursi minimal 15 persen di DPRD saja
yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah dan
wakilnya, namun kemudian dibuka juga bagi gabungan partai
yang berada di luar parlemen daerah tersebut. Mekanisme
pencalonan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 Pasal 37 ayat 1, 3 dan 5 sebagai berikut :

• Partai politik atau gabungan partai politik hanya
dapat mengusulkan 1(satu) pasangan calon;

• Partai politik atau gabungan partai politik sebelum
menetapkan pasangan calon wajib membuka
kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon
perseorangan yang memenuhi syarat untuk
dilakukan penyaringan sebagai bakal calon;

• Proses penyaringan bakal calon sebagaimana
dimaksud ayat (3), dilakukan secara demokratis dan
transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku
dalam parpol atau gabungan parpol.

Aspirasi publik yang menginginkan adanya calon
perseorangan atau “independen” kemudian dilegalisasi
dengan keluarnya putusan mahkamah konstitusi yang

21

2020

membuka peluang untuk calon independen untuk turut maju
ke kancah pemilihan kepala daerah secara langsung.

Di Kabupaten Klaten, Pemilukada Bupati terakhir
pada tanggal 23 September 2020, sedangkan untuk
Pemilukada Gubernur terakhir dilaksanakan pada 27 Juni
2018. Hasil pelaksanaaan Pilkada kabupaten Klaten dapat
dilihat dalam tabel berikut.
https://klatenkab.bps.go.id
Tabel 1. Partisipasi PendudukDalam Pemilukada
Di KabupatenKlaten

Uraian Pemilukada Pemilukada
Tanggal Pelaksanaan Bupati Gubernur
27- 6-2018
23-9-2020
981.474
Jumlah Penduduk Terdaftar dalam DPT 961.070
932.945
Jumlah Penduduk yang Menggunakan Hak Pilih 754.078 36.981
• Suara Sah 24.774 11.548
• Suara Tidak Sah
182.218
Jumlah Penduduk Tidak menggunakan Hak Pilih

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Klaten

22

2020

Tabel 2. Partisipasi Penduduk Dalam Pilpres Tahun 2019
di KabupatenKlaten

Uraian Pilpres 2019

Jumlah Penduduk Terdaftar dalam DPT 1.004.526

Jumlah Penduduk yang Menggunakan Hak Pilih 812.476
• Suara Sah 14.501
• Suara Tidak Sah 177.549

Jumlah Penduduk Tidak menggunakan Hak Pilih
https://klatenkab.bps.go.id
Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Klaten

Tabel3. Partisipasi PendudukDalam PemiluLegislatif

Tahun 2019 di Kabupaten Klaten

Uraian Pileg DPRD Pileg DPRD

Provinsi Kabupaten

Jumlah Penduduk Terdaftar dalam DPT 1.004.526 1.004.526

Jumlah Penduduk yang Menggunakan Hak Pilih

• Suara Sah 629.533 771.418

• Suara Tidak Sah 196.145 53.961

Jumlah Penduduk Tidak menggunakan Hak Pilih 240.981 179.147

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Klaten

23

2020

Gambar 2. Jumlah Pemilih Terdaftar dan Yang
Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilukada Bupati

Tahun 2020 di Kabupaten Klaten

https://klatenkab.bps.go.id
Hak pilih

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Kab. Klaten
24

2020

Tabel 4. Perolehan Suara Pemilukada
di Kabupaten Klaten dan Partai Pendukungnya

Uraian Pemilukada Bupati Pemilukada Gubernur

Jumlah Kandidat 32

Jumlah Perolehan Suara Sah 378.418 573.101

https://klatenkab.bps.go.idPersentase Suara Sah50.8061.43

Partai Pendukung PDIP- Golkar PDI Perjuangan,

PPP, Nasdem &

Demokrat

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Kab. Klaten

Tabel 5. Pemenang Pemilukada di Kabupaten Klaten menurut
Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan dan Jabatan Sebelumnya

Uraian Bupati Gubernur

Nama Hj. Sri Mulyani H. Ganjar Pranowo, SH, MIP

Jenis Kelamin Perempuan Laki-laki

Pendidikan Terakhir S1 S2

Usia Saat Terpilih 43 50

Jabatan/Pekerjaan Bupati Klaten Gubernur Jawa
Sebelumnya Periode Tengah Periode
2015-2020
2013-2018

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Kab. Klaten

25

2020

Tabel 6. Pemenang Pilpres di Kabupaten Klaten Tahun 2019

Uraian Jumlah
Ir. H. Joko Widodo
Nama

Jenis Kelamin Laki-laki

Pendidikan Terakhir S1

Usia Saat Terpilih 58
https://klatenkab.bps.go.id
Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya Presiden RI

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Kab. Klaten

26

2020

Tabel 7. Perolehan suara sah partai politik dalam Pemilu

Legislatif 2019 di Kabupaten Klaten

Partai Politik Perolehan Suara

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 55.271
66.308
Partai Gerakan Indonesian Raya 289.487
(Gerindra) 95.534
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDI-P)
Partai Golongan Karya (Golkar)
https://klatenkab.bps.go.id
Partai Garuda 26.355
Partai Berkarya 1.515
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6.133
Partai Perindo 68.430
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 10.138
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 15.005
Partai Amanat Nasional (PAN) 6.507
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 50.168
Partai Demokrat 15.262
Partai Bulan Bintang (PBB) 62.655

2.258

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 392
(PKPI) 771.418
Jumlah

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Daerah(KPUD) Klaten

27

2020

Tabel8. JumlahAnggotaDPRD KabupatenKlaten

menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin

Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019

Asal Partai Politik Jenis Kelamin Total

Laki-laki Perempuan

PDIP 14 5 19

Golkarhttps://klatenkab.bps.go.id61 7

PKS 5- 5

Gerindra 41 5

PAN 31 4

PKB 4- 4

Demokrat 31 4

PPP 2- 2

Jumlah 41 9 50

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten

28

2020

BAB IV. KEGIATAN KEAMANAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai
kondisi keamanan di Kabupaten Klaten selama tahun 2020.
Informasi yang disajikan meliputi : tingkat kriminalitas, jenis
tindak kriminalitas yang menonjol, serta pelaku tindak
kriminalitas.

Di kabupaten Klaten jumlah Polres ada 1, Polsek 24
dan Pos Polisi 2. Adapun untuk tahun 2020 jumlah personil
Polisi ada 1.063 orang terdiri dari 1.013 orang atau 95,30
persen laki-laki dan 50 orangatau4,70persenperempuan.
https://klatenkab.bps.go.id
Tabel 9. Jumlah Personil Polisi
di Kabupaten Klaten menurut Jenis Kelamin

Tahun 2018 - 2020

Jenis Kelamin Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2020

Laki laki 1.044 1.022 1.013

Perempuan 60 54 50

Jumlah 1.104 1.076 1.063
29
Sumber : Polres Kabupaten Klaten

https://klatenkab.bps.go.id 2020

Jumlah personil polisi tahun 2020 dibandingkan
dengan tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 1,21
persen dari 1.076 orang ditahun 2019 menjadi 1.063
orang. Begitu juga apabila dibandingkan dengan tahun
2018 mengalami penurunan sekitar 2,54 persen dari 1.104
orang di tahun 2018 menjadi 1.076 orang (2019).

4.1 Tingkat kriminalitas

Selama periode tahun 2019-2020, tingkat
kriminalitas mengalami penurunan sebagaimana yang dapat
kita lihat di tabel 10. Pada tahun 2020 jumlah tindak pidana
yang dilaporkan turun sebesar 2,27 persen apabila
dibandingkan dengan tahun 2019.

Dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan tidak
seluruhnya dapat diselesaikan, adapun yang dapat
diselesaikan dapat dilihat pada tabel 10 dimana terjadi
penurunan persentase penyelesaian atas laporan yang masuk
ke kepolisian. Pada tahun 2019 jumlah tindak pidana yang
diselesaikan sebanyak 234 dan di 2020 sebesar 208 atau
turun sebesar 11,11 persen.

30

2020

Tabel 10. Nilai Beberapa Indikator Kriminalitas di
KabupatenKlatenmenurut JenisIndikator
Tahun 2019 - 2020

Uraian Tahun Tahun
2019 2020
Jumlah Tindak Pidana yang 396 387
dilaporkan (Crime Total)
Jumlah tindak Pidana yang 234 208
diselesaikan (Crime Cleared)
https://klatenkab.bps.go.id
Persentase Penyelesaian Tindak 59,09 53,75
Pidana (Clearance Rate)

Sumber : Polres Kabupaten Klaten

4.2 Jenis Tindak Kriminalitas yang Menonjol

Jenis tindak pidana dalam publikasi ini terbagi dalam
dua kelompok yaitu tindak pidana terhadap fisik manusia dan
tindak pidana terhadap hak milik (barang).

Tabel 11 menunjukkan selama tahun 2020, untuk
kelompok tindak kriminalitas terhadap fisik manusia masih
didominasi oleh tindak kriminalitas penganiayaan ringan
sebanyak 26 kasus. Untuk tindak tindak pidana
pengeroyokan terjadi, tindak pidana pembunuhan dan

31

2020
penculikan tidak tercatat adanya kejadian selama tahun
2020.

Untuk penganiayaan ringan di tahun 2020 mengalami
kenaikan kasus dari 24 kasus menjadi 26 kasus atau naik 8,33
persen kasus. Pada tahun 2019 pembunuhan dari 2
kasus yang dilaporkan dapat diselesaikan sebanyak 2
kasus atau sekitar 100,00 persen kasus. Sedangkan di tahun
2020 dari ada 0 kejadian atau tidak ada kejadian.
https://klatenkab.bps.go.id
Tabel 11. Jumlah Tindak Pidana Terhadap Fisik Manusia di

Kabupaten Klaten Tahun 2017 - 2020

Uraian Tahun Tahun Tahun Tahun

2017 2018 2019 2020

Pembunuhan -12 -

Perkosaan 1- - -

Penganiayaan Ringan 24 4 24 26

Penganiayaan Berat - 1 - -
-
Penculikan ---

Sumber : Polres Kabupaten Klaten

Dari Tabel 12, dapat dilihat tindak pidana terhadap
hak milik (barang), selama tahun 2020, kasus terbanyak
adalah pencurian dengan pemberatan sebanyak 98 kasus
dilaporkan, kemudian disusul pencurian kendaraan

32

2020
bermotor sebanyak 57 kasus dilaporkan dan di peringkat
ketiga adalah pencurian biasa sebanyak 30 kasus
dilaporkan.

Tabel 12. Jumlah Tindak Pidana Terhadap Hak Milik di
Kabupaten Klaten Tahun 2017 - 2020

Uraian Tahun Tahun Tahun Tahun
Pembakaran dengan Sengaja
2017 2018 2019 2020
https://klatenkab.bps.go.id
1- - -

Pengrusakan/penghancuran Barang 536 6

Pencurian dengan Pemberatan 124 49 90 98

Pencurian Ringan 32 15 46 30

Pencurian dengan kekerasan 10 2 5 11

Pencurian dalam keluarga ----

Penipuan/perbuatan curang 20 15 23 28

Penadahan -- 1-

Pencurian kendaraan bermotor 51 17 47 57

Sumber : Polres Kabupaten Klaten

Dari keseluruhan jenis tindak kriminalitas, Kepolisian Resor
Kabupaten Klaten secara khusus dan kontinu memantau dan
mengevaluasi perkembangan 8 jenis tindak pidana yang menonjol.
Jenis tindak kriminalitas menonjol tersebut tersaji dalam Tabel 13
berikut, meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian

33

2020
kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, pembunuhan,
perkosaan, narkotika, perjudian, dan pemerasan.

Tabel 13. Tindak Kejahatan Menonjol (Crime Index)
di Kabupaten Klaten Tahun 2017- 2020

Uraian Tahun Tahun Tahun Tahun
Pencurian dengan pemberatan 2017 2018 2019 2020
51 98
49 42 57
https://klatenkab.bps.go.id 49 11
Pencurian kendaraan bermotor 51 17 7
2 -
Pencurian dengan kekerasan 10 2 - -
13 59
Pembunuhan -1
14 3
Perkosaan 1- 0 1

Narkotika 16 -

Perjudian 42 9

Pemerasan 16

Sumber : Polres Kabupaten Klaten

Dari tabel di atas secara terinci tindak pidana menonjol
pada tahun 2020 terbanyak adalah pencurian dengan
peemberatan (98 kasus), kemudian narkotika dengan
pemberatan (59 kasus), dan di urutan ketiga adalah pencurian
kendaraan bermotor sebanyak (57 kasus).

34

2020

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Kriminal 2009, BPS
Jakarta, 2010

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 22 tahun 2007, tentang
Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang nomor 10 tahun 2008, tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
https://klatenkab.bps.go.id

35

https://klatenkab.bps.go.id

Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Klaten 2017

https://klatenkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten 1
Jl. Merapi No.6 Klaten
Telp/Fax : [0272] 321689
Web : http:// https://klatenkab.bps.go.id
Email : [email protected]