Penanggulanga n Kebakaran Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2019
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran TUJUAN REGULASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang aman, antisipatif dan selamat mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, efektif, dan ramah lingkungan
PENCEGAHAN KEBAKARAN
BANGUNAN PERUMAHAN Kewajiban pengembang kawasan perumahan
Sarana Penyelamatan • Sarana jalan keluar • Pencahayaan darurat tanda jalan • Petunjuk arah jalan keluar • Komunikasi darurat • Pengendali asap • Tempat berhimpun sementara • Tempat evakuasi Akses Pemadam Kebakaran • Akses mencapai bangunan gedung • Akses masuk ke dalam bangunan gedung • Area operasional Proteksi Bahaya Kebakaran A. Proteksi Aktif • Bahan bangunan gedung • Konstruksi bangunan • Rambu evakuasi • Kompartemenisasi dan pemisahan • Penutup pada bukaan A. Proteksi Pasif • Alat pemadam api ringan • Alat pemedam api beroda • Deteksi alarm kebakaran • Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman • Sistem sprinkler otomatis • Pengendali asap • Lift kebakaran • Pencahayaan darurat • Pasokan daya listrik darurat • Pusat pengendali kebakaran
LAHAN DAN HUTAN KeTENTUAN BAGI pemilik, pengguna/pengelola
BANGUNAN GEDUNG Kewajiban pemilik, pengguna/pengelola
BAHAN BERBAHAYA Kewajiban SETIAP ORANG YANG MENIMPAN B3
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
PERSIAPAN PENANGGULANGAN Pemda membentuk sektor & pos pemadam kebakaran di daerah Standart dan tata cara pembentukan sektor dan pos pemadam kebakaran diatur dengan Peraturan Bupati Dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran, di tingkat Kecamatan maupun desa/kelurahan dibentuk Satuan Relawan Kebakaran
Setiap orang wajib berpartisipasi aktif dalam penanggulangan kebakaran Macam tindakan partisipasi aktif : • melakukan aktifitas pemadaman awal • melaporkan kejadian kebakaran pada pos pemadam kebakaran terdekat • menjaga ketertiban/keamanan di lokasi kebakaran Penanganan Pemadaman Kebakaran
Penanganan Pemadaman Kebakaran Dalam keadaan darurat saat operasi pemadaman dan penyelamatan, petugas damkar dapat melakukan tindakan : melawan arus lalu lintas jalan raya melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam kebakaran menuju lokasi kebakaran meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam kebakaran
1 Perencanaan sistem proteksi kebakaran didasarkan pada penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 2 Perencanaan sistem proteksi kebakaran dimulai dengan evaluasi terhadap tingkat resiko kebakaran dalam WMK 3 Perencanaan sistem proteksi kebakaran harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan air guna penentuan penyediaan air untuk pemadaman kebakaran di tiap WMK 4 Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati Sistem Proteksi Kebakaran manajemen proteksi KEBAKARAN
PRASARANA DAN SARANA proteksi KEBAKARAN Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana untuk proteksi, pencegahan, & penanggulangan kebakaran sesuai dengan kebutuhan Prasarana proteksi kebakaran tersebut diantaranya : 1 pasokan air untuk pemadam kebakaran 2 pos pemadam kebakaran 3 aksesibilitas 3 model bangunan pemadam kebakaran Sarana : a. norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) tentang proteksi kebakaran b. Peralatan • alat ukur & alat uji • alat komunikasi • alat transportasi • alat tulis
Kegiatan pemadaman kebakaran dan penyelamatan meliputi: PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
•••
PENGAWASAN TEKNIS (upaya pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah dengan melibatkan masyarakat profesi) 1 2 TINDAK TURUN TANGAN (upaya penertiban yang dilakukan Unit Kerja Pemadam Kebakaran terhadap penyimpangan pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran) PENGENDALIAN TEKNIS DAPAT DILAKUKAN MELALUI:
••••• •••••
Kegiatan yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran: • Melakukan pemadaman dini sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS) yang telah ditetapkan; • Melakukan penyelamatan jiwa penghuni (evakuasi) sesuai prosedurnya dengan mengutamakan perlindungan terhadap keselamatan jiwa seluruh penghuni; • Memberikan laporan dan atau melakukan/komunikasi dengan Instansi pemadam kebakaran dalam rangkma koordinasi tindakan pemadaman; • Mempersiapkan akses bagi mobil pemadam kebakaran; dan • Memberikan pertolongan darurat pada korban kebakaran. Petugas damkar memberikan laporan kepada Unit Kerja Damkar atas terjadinya kebakaran sesuai dengan lokasi, jenis bangunan gedung, pengguna/penghuni, korban, waktu dan perkiraan penyebab kebakaran; juga membantu Instansi berwenang dalam melakukan penelitian sebelum dilakukannya rehabilitasi dalam kelompok bangunan. Pelaksanaan Rencana Tindakan Darurat Kebakaran (RTDK) Pasca Kebakaran:
Orientasi dan edukasi (diskusi) Simulasi (tabletop exercise) Latihan basis kelompok (Walkthrough drill) Latihan fungsional, evakuasi, dan latihan skala penuh. Manajemen estat wajib mengembangkan pelatihan bagi anggota Fire Safety Management lingkungan dan pengguna lingkungan bangunan. Bentuk pelatihan tersebut seperti:
•••• ••••
Penanggungjawab atau FSM Unsur Pokok Organisasi Penanggulangan Kebakaran Bangunan Gedung: Personil Komunikasi Keamanan (security) Pemegang peran kebakaran lantai (floor warden) Ahli Teknik Penyelamat/ Paramedis Pemadam Kebakaran
Evaluasi dan Pengkajian Rencana Pengamanan Kebakaran dilaksanakan minimal sekali dalam setahun dengan pembahasan: • Evaluasi dan kajian tingkat keberhasilan rencana pengamanan kebakran • Analisis kerentanan telah/belum mengidentifikasi kekurangan sumber daya • RTDK sesuai dengan yang dipraktikkan pada Latihan dan kejadian actual 1 SDM terkait penanggulangan kebakaran terdiri atas: • SDM yang ahli di bidang pengamanan kebakaran (fire safety) • Penyelamatan darurat (P3K dan Medik Darurat), dan di bidang manajemen. 2 Pengendalian Keselamatan Kebakaran pada bangunan Gedung dan lingkungan: • a.adanya persyaratan penyediaan prasarana dan sarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung tertentu; • b.adanya persyaratan rekomendasi pada penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan; • c.pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran; • d.pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan; • e.rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi; dan/atau • f.rekomendasi pada perubahan fungsi bangunan. 3
Badan atau orang yang memproduksi, memasang, atau memperdagangkan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh rekomendasi dari Kepala Unit Kerja Pemadam Kebakaran, dimana rekomendasi berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali. Alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa dapat diuji sewaktu-waktu oleh Unit Kerja Pemadam Kebakaran yang harus memakai tanda pengenal khusus disertai dengan surat tugas. Setiap orang yang memiliki atau menggunakan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa wajib diuji terlebih dulu oleh Unit Kerja Pemadam Kebakaran secara berkala tiap satu tahun, dan dikenakan retribusi sesuai Peraturan Daerah masing-masing.
• • • • • • • • APABILA TERJADI KEBAKARAN?
KERJASAMA Dalam melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Bupati dapat melakukan Kerjasama dengan Pemda atau otoritas lainnya. Kerjasama tersebut dapat berupa Kerjasama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam, Kerjasama operasi pemadaman dan penyelamatan, pinjam pakai sarpras kebakaran, dan penyediaan air kebakaran yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
LARANGAN • Mengambil air dari hidran/reservoir/tandon air kebakaran milik Pemerintah tanpa izin dari IPK; • Melakukan tindakan yang dapat menghalangi kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan penyelamatan; • Menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan reaksi kimia yang membahayakan atau merusak lingkungan hidup; • Memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran; • Memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan; dan • Merusak peralatan proteksi pemadam kebakaran milik pemerintah
KETENTUAN PIDANA Orang atau badan yang melanggar larangan tersebut diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)