PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
........................... TAHUN ANGGARAN 20........

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp…....................

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp….........................

b. Bidang Pembangunan Rp….........................

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp….........................

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp….........................

e. Bidang Tak Terduga Rp….........................

Jumlah Belanja Rp….........................

Surplus/Defisit Rp…......................
3. Pembiayaan Desa = = = = = = = = = ===

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. ……...................

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. .........................

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp…….....................
= = = = = = = = = =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:
1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran .........;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa;
2. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran
Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di ................
Pada tanggal .................
KEPALA DESA ...................

..............................................

132

Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (jo. UU Nomor

2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari APBN;
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan;
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem
Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraaan Fungsi Pengawasan
Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyerahan Urusan Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa;

xiii

Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2015;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian
Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman
Administrasi Desa;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Kekayaan Desa;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum
Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

22. Sudarno Sumarto, Asep Suryahad, dan Alex Arifianto, 2004. Tata Kelola
Pemerintahan Dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-Bukti Awal Desentralisasi
Di Indonesia. SMERU Research Institute, Jakarta. Maret 2004.

23. http://pmd.kemendagri.go.id
24. http://www.kpdt.go.id
25. http://www.djpk.depkeu.go.id

xiv

Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Pembantu Penanggung Jawab
Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

Penyusun
R.B. Bely Dj. Widodo

Remon Musikal
Adrian Puspawijaya
Julia Dwi Nuritha Siregar

(Usulan perbaikan atas modul ini sangat kami harapkan, usulan dapat dikirimkan via email:
[email protected] dan [email protected])

xv

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Jl. Pramuka No 33 Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (hunting)

Web Site: www.bpkp.go.id