Sma Muhammadiyah kota tegal
Nur riski amarulloh, S.Pd
▪ Pada pertemuan sebelumnya sudah membahas pentang pengertian konstitusu.
▪ Arti penting konstitusi dalam bagi suatu negara :
- Sebagai barometer kehidupan berbangsa dan bernegara
- Sebagai Pedoman generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara.
- Sebagai sumber hukum utama. Segala peraturan perundang-udangan tidak oleh
bertentangan dengan konstitusi.
▪ Periode pertama tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 di sahkan
oleh PPKI
▪ Periode 27 Des 1949 sampai 17 Agus 1950 belaku konstitusi Republik Indonesia
Serikat (RIS). Pergantian tersebut mengubah bentuk negara menjadi serikat, lalu
pada tanggal 19 mei 1950 dibentuk Kembali NKRI
▪ Periode 17 Agus 1950 smapi 5 Juli 1959 belaku nya Undang-Undang Dasar
Sementara (UUDS) yang mana mengembalikan Indonesia pada bentuk negara
kesatuan pada pasal 1 ayat 1 UUDS 1950
▪ Periode 5 juli 1959 belaku Kembali UUD 1945 setelah presiden mengeluarkan
Dekrit. Istilah soekarno menyebut tahun tsb dengan Rediscovery Our Of
Revolution
▪ Tahun 1999 sampai sekarang berlakunya UUD 1945 yang telah 4 kali mengalami
amandemen.
▪ Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999
▪ Sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7-8 agustus 2000
▪ Sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001
▪ Sidang tahunan MPR tanggal 1-11 agustus 2002
Penjelasan tujuan terdapat di LKS Halm 32-33
▪ Pasal-Pasal UUD 1945
▪ Berikut beberapa pasal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan seluruh warha negara, di
antaranya:
▪ Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara
▪ Pasal yang terkait tentang hak dan kewajiban warga negara adalah pasal 27:
▪ (1) Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
▪ (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
▪ (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
▪ “Pasal 27 UUD 1945 menjelaskan tentang hak dan kewajiban dari warga negara
Indonesia.”
▪ Tentang Jaminan Beragama
▪ Pasal yang terkait tentang jaminan beragama adalah pasal 29:
▪ (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
▪ (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
▪ Tentang Bela Negara
▪ Pasal yang terkait tentang bela negara adalah pasal 30:
▪ (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara.
Tentang Pendidikan dan Kebudayaan
▪ Pasal yang terkait tentang pendidikan dan kebudayaan yaitu pasal 31 dan pasal 32:
▪ Pasal 31
▪ (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
▪ (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
▪ (3) Pemerintah mengusahakan dan penyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
▪ (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja
negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
▪ (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradapan serta kesejahteraan umat manusia.
▪ Pasal 32
▪ (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat
dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
▪ (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
“Pasal 31 dan pasal 32 UUD 1945 membahas tentang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.”
▪ Pengertian hak dan kewajiban warga negara
❖Hak menurt KBBI yaitu kebenaran, kepunyaan milik dan kekuasaan untuk berbuat
atau memperoleh sesuatu. Hak warga negara yaitu sesuatu yang legal dan sesuai
dengan ketentuan hukum yang belaku di suatu negara.
❖Kewajiban dalam KBBI suatu yang harus dilaksanankan atau suatu keharusan.
maka dalam pengertian kewajiban negara adalah sesuatu yang harus di lakukan
oleh warga negara dengan ketentuan ketentuan yang berlaku.
▪ Terdapat di LKS pada Halaman 38 -39
▪ Pelanggaran hak warga negara adalah setiap perbuatan atau kelompok orang baik
sengaja, tidak sengaja maupun kelalaian yang secara hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok
lain
▪ Pengingkaran Kewajiban merupakan proses, cara atau perbuatan pelanggaran
yang dilakukan oleh individu maupun kelompok masyarakat terhadap ketentuan
ketentuan yang berlaku
▪ Buatlah kelompok yang ber anggotakan 4. carilah informasi dari berbagai sumber
baik cetak maupun elektronik tentang kasus pelanggaran hak dan pengikaran
kewajiban warga negara. Analisislah kasus tersebut berdasar pada peraturan
hukum yang belaku. Berikan solusi yang kreatif, kritis, inovatif untuk memecahkan
kasus tersebut, dan uapaya dalam pencegahannya.
▪ HAL 39