_Buku Panduan Pengusulan UjiKom JF Kepegawaian New

PANDUAN PENGUSULAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Sesuai Surat Edaran Deputi PMK Nomor 17869/B-BJ.01.01/SD/C/2022

tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian




www.bkn.go.id @bkngoidofficial @BKNgoid

DAFTAR ISI

DASAR HUKUM 01
RUANG LINGKUP & TUJUAN 02

PENGERTIAN UMUM 03 Booklet 2022
SYARAT KENAIKAN JENJANG 08
DOKUMEN KENAIKAN JENJANG 09

SYARAT PERPINDAHAN JABATAN 10

www.bkn.go.id

DAFTAR ISI

DOKUMEN PERPINDAHAN JABATAN 13

ALUR UJI KOMPETENSI 14

PERIODE PELAKSANAAN 15

PERTANYAAN PALING SERING 16

Booklet 2022

www.bkn.go.id

DASAR HUKUM

PP No 11 Tahun Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional
2017 jo PP No 17 merupakan salah satu tugas instansi pembina
Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian
Tahun 2020 Negara melaksanakan uji kompetensi jabatan
fungsional kepegawaian

Terdapat dua kategori jabatan fungsional, yaitu
jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional
keterampilan
Jenjang jabatan fungsional keterampilan terdiri dari
jenjang penyelia, jenjang mahir, jenjang terampil, dan
jenjang pemula. Adapun jenjang jabatan fungsional
keahlian terdiri dari jenjang ahli utama, jenjang ahli
madya, jenjang ahli muda, dan jenjang ahli pertama

PermenPANRB No Adanya kewajiban uji kompetensi bagi pejabat
13 Tahun 2019 fungsional kepegawaian yang akan naik jenjang atau
yang akan melakukan perpindahan jabatan ke
PermenPANRB jabatan fungsional kepegawaian
No 37, 38, 39, 94 Pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui
perpindahan dari jabatan lain, harus memenuhi
Tahun 2020 persyaratan sebagai berikut: mengikuti dan lulus uji
Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina.
Kenaikan jenjang jabatan fungsional harus memenuhi
beberapa persyaratan, salah satunya mengikuti dan
lulus uji kompetensi.

Jabatan fungsional Kepegawaian 01
terdiri dari Analis SDM Aparatur;
Pranata SDM Aparatur;
Asesor SDM Aparatur;dan
Auditor Manajemen ASN

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

RUANG LINGKUP

Pembahasan dalam buku ini mencakup:
Syarat Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
Kepegawaian
Dokumen Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan
Fungsional Kepegawaian
Syarat Uji Kompetensi Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke
Jabatan Fungsional Kepegawaian
Dokumen Uji Kompetensi Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke
Jabatan Fungsional Kepegawaian
Alur Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Kepegawaian
Periode Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Kepegawaian
Pertanyaan Paling Sering Mengenai Uji Kompetensi Jabatan
Fungsional Kepegawaian

TUJUAN 02

Buku ini mempunyai tujuan
sebagai panduan
mengenai prosedur dan
tahapan pengusulan uji
kompetensi jabatan
fungsional kepegawaian

PENGERTIAN UMUM

Dalam Buku Panduan ini yang dimaksud dengan:

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi

syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara

tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang

pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi

Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat

JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi

pemerintah

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF

adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan

tertentu.

Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia

Aparatur yang selanjutnya disebut JF Pranata SDM

Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk

melaksanakan kegiatan penataan administrasi

pengelolaan dan pelayanan kepegawaian aparatur

sipil negara 03

PENGERTIAN UMUM

Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia

Aparatur yang selanjutnya disebut JF Analis SDM

Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk

melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui

kegiatan perumusan, analisis, evaluasi,

pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan

saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta

kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan praktik SDM

profesional mutakhir.

Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia

Aparatur yang selanjutnya disingkat JF Asesor SDM

Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang

lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

melaksanakan asesmen kompetensi/potensi sebagai

dasar dalam praktik pengelolaan/manajemen sumber

daya manusia aparatur

Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur

Sipil Negara yang selanjutnya disebut JF Auditor

Manajemen ASN adalah jabatan yang mempunyai

ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang

untuk melakukan kegiatan Audit Manajemen Aparatur

Sipil Negara. 04

PENGERTIAN UMUM

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang
menduduki JPT
Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat
PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian, dan pembinaan Manajemen ASN di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Instansi Pembina adalah kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga
negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural
yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi
pembinaan sesuai bidang tugas Jabatan Fungsional
Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya
disingkat BKN adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN
secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-
undang

05

PENGERTIAN UMUM

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian

yang selanjutnya disebut Pusbin JFK adalah unit kerja

di lingkup BKN yang memiliki tugas, tanggung jawab,

dan wewenang untuk menyusun, monitoring, dan

evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan penerapan

standar/ pedoman/petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis pembinaan Jabatan Fungsional

Kepegawaian di instansi pemerintah.

Instansi Pengguna Jabatan Fungsional

Kepegawaian yang selanjutnya disebut Instansi

Pengguna adalah instansi pemerintah yang

menggunakan Jabatan Fungsional Kepegawaian

sesuai kebutuhan untuk mendukung

penyelenggaraan manajemen kepegawaian ASN

Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan

Instansi Daerah

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga

pemerintah nonkementerian, kesekretariatan

lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga

nonstruktural

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi

dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan

rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis

daerah 06

PENGERTIAN UMUM

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang
harus dicapai oleh Pejabat Fungsional dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan.
Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pejabat
Fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan
pangkat dan jabatan.
Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat
PAK adalah hasil penilaian yang diberikan
berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau
kenaikan pangkat atau jabatan dalam jabatan
fungsional
Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat
SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan
dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap
tahun.
Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan
penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial
dan/atau sosial kultural dari seorang PNS dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dalam Jabatan
Fungsional

07

SYARAT KENAIKAN JENJANG

Kenaikan jenjang bagi pejabat fungsional kepegawaian
yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi

Telah menduduki jenjang jabatan terakhir minimal 1
(satu) tahun

Telah menduduki pangkat terakhir minimal 2 (dua)
tahun

Memenuhi ketentuan Angka Kredit Kumulatif untuk
kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi

Memenuhi Angka Kredit Pengembangan Profesi
6 (enam) bagi JF Analis SDM Aparatur/Asesor SDM
Aparatur/Auditor Manajemen ASN Ahli Muda ke
Ahli Madya
12 (dua belas) bagi JF Analis SDM Aparatur/Asesor
SDM Aparatur/Auditor Manajemen ASN Ahli
Madya ke Ahli Utama
4 (empat) bagi JF Pranata SDM Aparatur Mahir ke
Penyelia

Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir

Telah mengikuti dan lulus Pelatihan Fungsional
khusus bagi Pejabat Fungsional Kepegawaian yang
berasal dari Pengangkatan Pertama/Formasi CPNS

Ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan 08
fungsional yang dilamar

DOKUMEN
KENAIKAN JENJANG

Salinan SK Jabatan
Salinan SK Kenaikan Pangkat
Salinan Penetapan Angka Kredit (PAK)
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (SKP) Minimal 2
(dua) Tahun Terakhir
Sertifikat Pelatihan Fungsional
Salinan Peta Jabatan Pada Unit Kerja Penempatan

09

SYARAT PERPINDAHAN JABATAN

Perpindahan Jabatan bagi Jabatan Adminsitrasi

atau JF Lain kedalam JF Kepegawaian

Berstatus sebagai PNS


Memiliki Integritas dan Moralitas Baik

Berijazah paling rendah
Diploma III bagi Pranata SDM Aparatur sesuai
dengan bidang ilmu yang telah ditentukan
Sarjana atau Diploma IV bagi Analis SDM
Aparatur/Asesor SDM Aparatur/Auditor
Manajemen ASN jenjang Ahli Pertama sampai

PendgeanlagmananAmhliinMimadayla2, steashuuani kteetreanktuumanulbaisdi adnaglaimlmu
bidajanbgattaungafusnjagsbiaotnaanl yfaunnggsdiiolanmaal rkepegawaian

Magister bagi Analis SDM Aparatur/Asesor SDM
Aparatur/Auditor Manajemen ASN jenjang Ahli
Utama, sesuai ketentuan bidang ilmu jabatan
fungsional yang dilamar

Pengalaman minimal 2(dua) tahun terakumulasi
dalam bidang tugas jabatan fungsional yang dilamar

10

SYARAT PERPINDAHAN JABATAN

Bukti pengalaman dalam bidang tugas jabatan
fungsional yang dilamar minimal 2 (dua) tahun
terakumulasi, yang meliputi:

Penempatan sesuai dengan bidang tugas jabatan
fungsional; dan/atau
Penugasan dalam kegiatan bidang tugas jabatan
fungsional yang dilamar; dan/atau
Pelatihan atau kegiatan pengembangan
kompetensi lainnya yang terkait dengan bidang
tugas jabatan fungsional yang dilamar

Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir

Ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional
yang dilamar

11

SYARAT PERPINDAHAN JABATAN

Pada saat pengusulan, calon peserta uji kompetensi
berusia sesuai ketentuan berikut ini:

52 tahun bagi yang akan menduduki Pranata SDM
Aparatur dan Analis SDM Aparatur/Asesor SDM
Aparatur/Auditor Manajemen ASN jenjang jabatan
Ahli Pertama dan Ahli Muda
54 tahun bagi yang akan menduduki Analis SDM
Aparatur/Asesor SDM Aparatur/Auditor
Manajemen ASN jenjang jabatan Ahli Madya
59 tahun bagi yang akan menduduki Analis SDM
Aparatur/Asesor SDM Aparatur/Auditor
Manajemen ASN jenjang jabatan Ahli Utama yang
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
62 tahun bagi yang akan menduduki Analis SDM
Aparatur/Asesor SDM Aparatur/Auditor
Manajemen ASN jenjang jabatan Ahli Utama yang
menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama lainnya

12

DOKUMEN
PERPINDAHAN JABATAN

Salinan SK PNS

Surat Pernyataan dari Pimpinan Unit Kerja

Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai Pendidikan Terakhir

Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan
ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama

Laporan Pelaksanaan Kegiatan (minimal 2 laporan),
yang dilengkapi dengan:

Salinan SK Jabatan
Salinan SK Tim/Surat Tugas/Surat Perintah
Sertifikat atau Laporan Kegiatan

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (SKP) minimal 2 (dua)
tahun
SK Penetapan Kebutuhan Perpindahan dari Jabatan
Lain dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian yang
ditetapkan oleh
Kementerian PAN RB dan/atau rekomendasi
Kebutuhan Jabatan Fungsional Kepegawaian yang
ditetapkan oleh BKN

13

ALUR UJI KOMPETENSI
JF KEPEGAWAIAN

Pastikan peserta uji kompetensi diusulkan oleh
PPK/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon 2)
yang membidangi kepegawaian atau SDM pada
Instansi Pengguna

14

PERIODE PELAKSANAAN
UJI KOMPETENSI JF KEPEGAWAIAN

Pengusulan Uji Kompetensi JF Kepegawaian
dibuka sepanjang tahun
Usulan Uji Kompetensi JF Kepegawaian dapat
melalui email PUSBIN JFK BKN atau alamat BKN
di Jalan Mayjen Sutoyo 12 Cililitan, Kramat Jati,
Jakarta Timur 13640

15

PERTANYAAN PALING
SERING DITANYAKAN

Sudah pernah uji
kompetensi JF

kepegawaian tapi
belum lulus, wajib

usul lagi?



Wajib.
Bagi peserta pada periode
sebelumnya sudah ikut tetapi
belum Lulus diwajibkan
mengusulkan kembali dan
melengkapi dokumen sesuai

dengan ketentuan dan
persyaratan.

16

PERTANYAAN PALING
SERING DITANYAKAN

Kapan pelaksanaan
uji kompetensi JF
kepegawaian?

Sesuai dengan SE Deputi PMK
Nomor 17869/B-

BJ.01.01/SD/C/2022 tentang
Jadwal Pelaksanaan uji

kompetensi JF kepegawaian
dilaksanakan setiap 4

(empat) periode yaitu bulan
Februari, April, Juli dan
Oktober.

17

PERTANYAAN PALING
SERING DITANYAKAN

Apakah syarat
pengalaman 2 (dua)

tahun cukup
disampaikan dalam

bentuk Surat
Pernyataan
Melaksanakan
Kegiatan (SPMK) saja?

Tidak cukup hanya SPMK.
Wajib melampirkan laporan
pelaksanaan kegiatan dalam
bidang tugas JF Kepegawaian
yang dilamar disusun setiap
tahun, dirinci setiap bulan
sesuai dengan pelaksanaan

kegiatan.

18

PERTANYAAN PALING
SERING DITANYAKAN

Apakah wajib
menyampaikan
dokumen rekomendasi

kebutuhan
JF Kepegawaian?




Wajib. Sesuai dengan SE
Deputi PMK Nomor 17869/B-
BJ.01.01/SD/C/2022 tentang

persyaratan peserta uji
kompetensi perpindahan
jabatan yaitu ketersediaan

lowongan kebutuhan.

19

PERTANYAAN PALING
SERING DITANYAKAN

Apakah persyaratan untuk ikut uji kompetensi
perpindahan ke JF Asesor SDM Aparatur harus

memiliki pengalaman sebagai Asesor?

Wajib. Sesuai dengan SE Deputi PMK Nomor
17869/B-BJ.01.01/SD/C/2022 tentang persyaratan
peserta uji kompetensi perpindahan jabatan
syarat yaitu pengalaman minimal 2 tahun
terakumulasi dalam bidang tugas jabatan
fungsional yang dilamar. Dalam hal Asesor
memiliki pengalaman pelaksanaan tugas dibidang
asesmen kompetensi/potensi sebagai dasar dalam
praktik pengelolaan/manajemen sumber daya
manusia aparatur paling singkat 2 (dua) tahun.

20

PERTANYAAN PALING
SERING DITANYAKAN

Jika saya belum pernah terlibat sebagai Asesor
tetapi memiliki pengalaman sebagai

penyelenggara Asesmen potensi/kompetensi.
Apakah saya bisa berpindah ke jabatan fungsional

Asesor?

Tidak bisa. Sesuai dengan SE Deputi PMK Nomor

17869/B-BJ.01.01/SD/C/2022 tentang persyaratan

peserta uji kompetensi perpindahan jabatan yaitu

bukti pengalaman dalam bidang tugas jabatan

fungsional yang dilamar, dalam hal Asesor meliputi

pengalaman dalam bidang asesmen

potensi/kompetensi mulai dari perencanaan dan

pengorganisasian asesmen, keputusan dan umpan

balik asesmen, monitoring evaluasi hasil asesmen

dan pengembangan strategis asesmen.

21

PERTANYAAN PALING
SERING DITANYAKAN

Apakah Uji Kompetensi untuk kenaikan jenjang JF
Auditor Manajemen ASN harus menunggu SK PAK

terbit atau dapat langsung diusulkan untuk uji
kompetensi?

Kenaikan jabatan JF Auditor Manajemen ASN dapat
dipertimbangkan apabila mencapai angka kredit
yang dipersyaratkan. Sehingga dibutuhkan
Penetapan Angka Kredit (PAK) sebagai persyaratan
Uji Kompetensi. Sesuai dengan SE Deputi PMK Nomor
17869/B-BJ.01.01/SD/C/2022 tentang persyaratan
peserta uji kompetensi perpindahan jabatan syarat
yaitu memenuhi ketentuan Angka Kredit Kumulatif
untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih
tinggi.

22

PERTANYAAN PALING
SERING DITANYAKAN

Apabila seorang JF Auditor Manajemen ASN
memiliki angka kredit yang cukup bahkan lebih,
Apakah dapat menempati jenjang jabatan yang

lebih tinggi?

JF Auditor Manajemen ASN dapat
menempati jenjang jabatan yang lebih
tinggi dengan mengikuti dan lulus uji
kompetensi kenaikan jenjang jabatan,
dengan memperhatikan ketersediaan
lowongan kebutuhan jabatan.

23

PERTANYAAN PALING
SERING DITANYAKAN

Saya sarjana Psikologi, apakah saya bisa
mendaftar untuk uji kompetensi sebagai Analis
SDM Aparatur? Mengingat saat ini jabatan saya
Analis SDM Aparatur namun sebagai pelaksana,

bukan fungsional.

Silahkan untuk melakukan usulan uji
kompetensi perpindahan jabatan sesuai dengan
SE Deputi PMK Nomor 17869/B-
BJ.01.01/SD/C/2022. Apabila telah melakukan
kegiatan dibidang kepegawaian/manajemen
ASN selama minimal 2 (dua) tahun, dan
mengajukan melalui Biro Kepegawaian Instansi
Pengguna (BKD/BKPSM/BKPSDMD/Unit kerja
yang membidangi kepegawaian setingkat eselon
2).

24

HUBUNGI KAMI

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian
Badan Kepegawaian Negara

(021) 8093008
[email protected] Cc. [email protected]
www.bkn.go.id
Jalan Mayjen Sutoyo 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640