Statuta STMIK 2018

STATUTA

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) PALANGKARAYA

YAYASAN PENDIDIKAN BAHTERA PALANGKARAYA
Jl. G. OBOS No.114 Telp.0536-3225515 Fax.0536-3224593 Palangkaraya

2018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat
dan karunia-Nya-lah penyusunan Statuta ini dapat diselesaikan dengan baik dan tak lupa
kami haturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam
penyusunan Statuta ini.

Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK)
Palangkaraya selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman yang digunakan oleh Yayasan
Pendidikan Bahtera dan Pengelola STMIK Palangkaraya sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pendidikan di STMIK Palangkaraya sesuai dengan peraturan dan undang-
undang yang berlaku.

Dalam statuta ini mengatur tentang aras kewenangan masing-masing komponen
organ pokok yang meliputi Pengurus Badan Hukum yaitu Yayasan Pendidikan Bahtera
Palangkaraya, Pengelola yaitu Ketua STMIK Palangkaraya dan Pengawas yaitu Senat
Sekolah Tinggi yang pada prinsipnya digunakan sebagai hubungan pembagian urusan
dalam pengelolaan STMIK Palangkaraya dengan tujuan agar memiliki pembagian tugas dan
wewenang yang jelas demi tercapainya kemajuan STMIK Palangkaraya.

Tak lupa juga kami ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Direktorat
Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah memberikan bimbingan
melalui workshop dan asistensi Peningkatan Mutu Tata Kelola PTS se Indonesia.

Demikian statuta ini dibuat semoga peningkatan mutu pendidikan di STMIK
Palangkaraya dapat terwujud sesuai dengan visi, misi dan tujuan dalam
penyelenggaraannya.

Palangkaraya, Desember 2018
Penyusun,

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...................................................................................................... ii
Daftar Isi ............................................................................................................... iii
Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Bahtera Palangkaraya .............................. iv
Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
(STMIK) Palangkaraya ............................................................................................ 1
1
Bab I. Ketentuan Umum ................................................................................ 2
Bab II. Visi dan Misi ........................................................................................ 3
Bab III. Identitas .............................................................................................
Bab IV. Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik 5
6
dan Otonomi Keilmuan ........................................................................ 6
Bab V. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ......................................... 9
Bab VI. Tata Kelola .......................................................................................... 11
Bab VII. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi ..................................................... 15
Bab VIII. Dosen dan Tenaga Kependidikan ......................................................... 16
Bab IX. Kemahasiswaan dan Alumni ................................................................. 16
Bab X. Kerjasama ........................................................................................... 17
Bab XI. Kesejahteraan ..................................................................................... 18
Bab XII. Sarana dan Prasarana .......................................................................... 19
Bab XIII. Keuangan dan Kekayaan ......................................................................
Bab XIV. Penutup ..............................................................................................

iii

YAYASAN PENDIDIKAN BAHTERA PALANGKARAYA

AKTE NOTARIS: NO. 239 TANGGAL 25 MEI 2011
JL. G. Obos No. 114 Telp (0536) 3224593 – Fax. (0536) 3225515 Palangkaraya 73112

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BAHTERA PALANGKARAYA
NOMOR: 05/YPB/XII/2018

Tentang

STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) PALANGKARAYA

Pengurus Yayasan Pendidikan Bahtera Palangkaraya

Menimbang : a. Bahwa untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan
pendidikan juga menjadi tanggung jawab masyarakat yang harus
dikelola dengan sebaik-baiknya;

b. Bahwa pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di STMIK Palangkaraya
perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaannya;

c. Bahwa penyelenggaraan pendidikan dikelola oleh pihak lain yang
diangkat oleh pengurus yayasan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Bahtera
Tentang Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
(STMIK) Palangkaraya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan
Tinggi Swasta;
7. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bahtera Palangkaraya sebagaimana
diatur dalam Akta Notaris Linda Kenari, SH. dan Rekan Nomor 239
Tanggal 25 Mei 2011 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-5598.AH.01.04 Tahun 2012
pada Tanggal 07 September 2012.

iv

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BAHTERA PALANGKARAYA
TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN
KOMPUTER (STMIK) PALANGKARAYA

Pasal 1

(1) Isi Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangkaraya
dicantumkan dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Peraturan Yayasan Pendidikan Bahtera Palangkaraya tentang Statuta Sekolah Tinggi
Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangkaraya ini disebut Statuta STMIK
Palangkaraya 2018.

Pasal 2

(1) Peraturan Yayasan ini dapat diamandemen atau diubah oleh Pengurus Yayasan Pendidikan
Bahtera Palangkaraya, setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi
Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangkaraya.

(2) Usul untuk amandemen atau perubahan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari
Pengurus Yayasan Pendidikan Bahtera Palangkaraya, Senat Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika dan Komputer (STMIK) Palangkaraya, dan/atau Ketua STMIK Palangkaraya.

Pasal 3

(1) Terhitung mulai tanggal Peraturan Yayasan ini berlaku, Peraturan Yayasan Pendidikan Bahtera
Palangkaraya tentang Statuta Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Yayasan ini dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Yayasan ini.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus
Yayasan dengan Peraturan Yayasan Pendidikan Bahtera Palangkaraya.

Pasal 4

(1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Yayasan ini harus telah
diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Yayasan ini mulai berlaku.

(2) Peraturan Yayasan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 01 Desember 2018

Yayasan Pendidikan Bahtera Palangkaraya
Ketua Pengurus,

H. Guntur Prawira, SE.
v

STATUTA

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) PALANGKARAYA

PEMBUKAAN

Yayasan Pendidikan Bahtera yang berdiri sejak tahun 1995 berdasarkan akte notaris Junani
Abdullah Nomor 41 Tanggal 31 Desember 1990 menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan
membuka Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Palangkaraya dengan ijin Dirjen
Dikti Nomor 07/D/O/1995 tanggal 28 September 1995. Karena turunnya izin bertepatan dengan
pertengahan tahun akademik maka baru menerima mahasiswa tahun 1996 dengan Jurusan
Manajemen Informatika Program Diploma III. Sehubungan dengan perkembangan dan animo
masyarakat dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan untuk memenuhi
tuntutan dunia kerja maka AMIK Palangkaraya mengajukan perubahan bentuk menjadi Sekolah
Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangkaraya dengan izin penyelenggaraan
dari Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 071/D/O/2007 tanggal 24 Mei 2007
dengan Jurusan Sistem Informasi Program Sarjana, Teknik Informatika Program Sarjana, Manajemen
Informatika Program Diploma III dan Manajemen Informatika Program Diploma I.

Keberadaan STMIK Palangkaraya dijiwai dengan semangat kebersamaan dengan melibatkan
berbagai pihak untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan keluhuran
martabat manusida dan kelestarian lingkungan. Sebagai perguruan tinggi yang mengemban tugas
dan fungsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang pendidikan tinggi,
merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam pengembangan atau penyebarluasan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan atau seni budaya serta mengupayakan penggunaannya bagi
masyarakat, bangsa dan negara.

Atas dasar semangat tersebut, STMIK Palangkaraya menyelenggarakan pendidikan dengan
mewujudkan dan memelihara tiga aspek pendidikan sebagai satu kesatuan, yaitu aspek Afektif, aspek
Kognitif, dan aspek Psikomotorik. Dalam bidang pendidikan tinggi, STMIK Palangkaraya
melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat
dengan berpegang secara sungguh-sungguh pada etika akademik yang dilandasi kebebasan
akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.

Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri dan mewujudkan pemikiran
tersebut di atas, maka ditetapkan STATUTA STMIK Palangkaraya yang berfungsi sebagai pedoman
dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma
Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur
operasional yang berlaku.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan:

1

1. Statuta STMIK Palangkaraya, selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar yang
digunakan sebagai dasar penyelenggaraan perguruan tinggi.

2. Rencana Pengembangan Jangka Panjang, selanjutnya disebut RPJP adalah rumusan arah
pengembangan STMIK Palangkaraya dalam bidang akademik dan non akademik untuk jangka
waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

3. Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian RPJP untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun.

4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah rumusan rencana kerja
yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan rincian penghasilan
dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut.

5. Yayasan Pendidikan Bahtera Palangkaraya, selanjutnya disebut Yayasan, adalah penyelenggara
STMIK Palangkaraya sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5598.AH.01.04 Tahun 2012 pada Tanggal 07
September 2012.

6. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Palangkaraya selanjutnya disebut STMIK
Palangkaraya, adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan
Tinggi.

7. Jurusan adalah unit pengelola program studi meliputi kegiatan akademik dalam satu rumpun
bidang ilmu, teknologi, atau seni budaya di lingkungan STMIK Palangkaraya.

8. Senat Sekolah Tinggi, selanjutnya disebut Senat, adalah organ normatif yang bertugas
memberikan pertimbangan dalam bidang akademik maupun non akademik kepada Ketua STMIK
Palangkaraya.

9. Pengurus Yayasan adalah organ yang bertanggung jawab atas kepengurusan Yayasan.
10. Ketua adalah Ketua STMIK Palangkaraya sebagai pemimpin tertinggi perguruan tinggi.
11. Unsur pimpinan adalah perangkat Wakil Ketua yang membantu terlaksananya fungsi dan tugas

Ketua.
12. Ketua Jurusan adalah pemimpin tertinggi di tingkat jurusan.
13. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dengan kualifikasi sesuai peraturan perundangan

yang berlaku sebagai pelaksana kegiatan akademik di Jurusan.
14. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang sebagai pelaksanaan kegiatan non akademik.
15. Unsur pelaksana adalah semua orang yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan akademik dan

kegiatan non akademik.

BAB II
VISI DAN MISI

Pasal 2

(1) Visi STMIK Palangkaraya adalah
Menjadi sekolah tinggi yang unggul dalam bidang manajemen informatika dan komputer di
Kalimantan berbasis kearifan lokal, kewirausahaan, berkarakter dan professional.

(2) Visi STMIK Palangkaraya adalah
a. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Secara professional dan Berkualitas di bidang
Manajemen dan Informatika dan Komputer.
b. Menyelenggarakan Penelitian di bidang Manajemen Informatika dan Komputer yang
berkualitas Global
c. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat secara professional selaras
dengan isu nasional terutama di bidang Manajamen Informatika dan Komputer.
d. Menyelenggarakan kerjasama melalui kemitraan dan jejaring Nasional, Regional, maupun
Global secara professional.

2

e. Menciptakan suasana akademik yang aman, nyaman, berkarakter dan mengedepankan
Falsafah Huma Betang.

BAB III
IDENTITAS

Pasal 3

(1) Nama Perguruan Tinggi adalah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
Palangkaraya dan disingkat STMIK Palangkaraya.

(2) Penulisan nama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) secara lengkap adalah Sekolah
Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangkaraya.

(3) Lambang STMIK Palangkaraya sebagai berikut

(4) STMIK Palangkaraya memiliki lambang dan makna sebagai berikut :
a. Bentuk dasar lambang adalah segi lima dengan sisi melengkung yang warna garisnya hitam
dan di dalamnya berwarna dasar putih. Segi lima ini mempunyai makna Pancasila yang
merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan warna putih bermakna
terang;
b. Di dalam segi lima terdapat tulisan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
Palangkaraya berwarna hitam yang berbentuk melingkar;
c. Di bagian dalam setelah tulisan terdapat gambar padi dan kapas yang bermakna
kesejahteraan;
d. Di bagian dalam setelah gambar padi dan kapas terdapat bentuk segi empat seperti disket
yang di dalamnya terdapat tiga garis tebal berwarna putih mengandung makna komputer
sebagai media informasi. Bentuk segi empat berwarna biru laut mempunyai makna
kedalaman suatu ilmu dalam kepemimpinan;
e. Di atas segi empat dan di dalam lingkaran terdapat gambar lingkaran berwarna merah yang
melambangkan matahari mengandung makna menyebarkan ilmu pengetahuan;
f. Di bawah segi empat dan di dalam lingkaran terdapat susunan huruf yang berbunyi STMIK
dengan warna hitam dan tulisan PALANGKARAYA yang diapit gambar bintang dengan warna
biru mempunyai makna Palangkaraya pusat ibukota provinsi.

(3) STMIK Palangkaraya mempunyai Hymne yang dibuat oleh R. Panela Putra dengan syair sebagai
berikut :
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
Wadah Pendidikan Tinggi, Pembina Insan Pembangunan
Berbudi Pekerti yang Luhur, Berakhlak Mulia Sejati
Sbagai Wujud Pengamalan Pancasila
Ridhoilah Ya Tuhanku Karya Kami
Lindungilah STMIK ini Selamanya
Kupersembahkan Amal Bhakti Demi Bangsa
Indonesia Sejahtera, Adil Makmur

3

(4) STMIK Palangkaraya mempunyai Mars yang dibuat oleh R. Panela Putra dengan syair sebagai
berikut :
Bersatu Tekad Menuju Cita, Berjuang Membangun Negara
Berpedoman Almamater Kita, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi
Berdasarkan Pancasila Sakti, Undang-Undang Dasar Empat Lima
Kita Bina Sluruh Jiwa Raga, Demi Kejayaan Bangsamu
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
Berpran Aktif Dalam Dunia Pendidikan
Kejayaanmu Slalu Terpatri di Sanubari
STMIK Palangkaraya Tetap Setia, STMIK Palangkaraya Tetap Jaya

(5) STMIK Palangkaraya diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bahtera Palangkaraya
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
71/D/O/2007 tanggal 24 Mei 2007 sebagai perubahan bentuk dari AMIK Palangkaraya yang izin
penyelenggaraannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 078/D/O/1995 tanggal 28 September 1995.

(6) STMIK Palangkaraya berdasarkan Akta Notaris Linda Kenari SH MH Nomor 239 Tanggal 25 Mei
2011 berkedudukan di Kota Palangka Raya, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

(7) STMIK Palangkaraya memiliki bendera dengan ciri-ciri sebagai berikut :
a. Bentuk persegi panjang
b. Ukuran Panjang 130 cm dan Lebar 100 cm
c. Warna dasar biru dengan lambang STMIK ditengah-tengah dan tulisan STMIK
PALANGKARAYA berwarna kuning di bagian bawah lambang
d. Tepi bendera di kedua sisi panjang dan satu sisi lebarnya terdapat benang rumbai berwarna
kuning dengan panjang 10 cm

(8) Ciri-ciri utama bendera STMIK Palangkaraya pada bagian bentuk, ukuran dan lambang juga
digunakan sebagai bendera jurusan dengan pembeda tulisan di bagian bawah lambang dan
warna yang digunakan menyesuaikan ketentuan pada masing-masing jurusan.

(9) STMIK Palangkaraya memiliki Pedel dengan ciri-ciri sebagai berikut :
a. Bagian kepala pedel berbentuk lambang STMIK Palangkaraya terbuat dari logam kuningan
dengan ukuran diameter 25 cm dan tebal 6 cm.
b. Bagian tangkai terbuat dari kayu Ulin atau kayu Jenis lain yang memiliki sifat keras dan tahan
lama dengan warna cokelat dan memiliki panjang 180 cm.
c. Pada bagian antara kepala dan tangkai pedel diikatkan dua helai pita warna merah putih
sepanjang 15 cm.

(10) Busana akademik resmi STMIK Palangkaraya terdiri dari
a. Toga Senat dengan ketentuan :
i. Warna baju utama Hitam berlengan panjang.
ii. Topi toga berbentuk segi lima.
iii. Kuncir toga berwarna kuning dengan ukuran panjang dari ujung ke pangkal 40 cm.
iv. Kuncir toga anggota senat istimewa berwarna merah dengan ukuran panjang dari ujung
ke pangkal 40 cm.
v. Gordon terbuat dari logam kuningan berbentuk segi lima dengan tapak cetakan lambang
STMIK Palangkaraya berjumlah 13 dengan ukuran diameter 5,5 – 10,5 cm.
b. Toga Mahasiswa dengan ketentuan :
i. Warna baju utama hitam berlengan panjang.
ii. Slayer penutup bagian bahu memiliki warna yang disesuaikan dengan ketentuan warna
pada jurusan masing-masing sebagai pembeda antara jurusan yang satu dengan jurusan
yang lainnya.
iii. Topi toga berbentuk segi lima.
iv. Kuncir toga berwarna hitam dengan ukuran panjang dari ujung ke pangkal 40 cm.

4

v. Samir sebagai kelengkapan toga berbentuk lambang STMIK Palangkaraya berwarna dan
terbuat dari bahan mika.

vi. Kalung samir memiliki warna yang disesuaikan dengan ketentuan warna pada jurusan
masing-masing.

c. Jaket Almamater dengan ketentuan :
i. Warna jaket Almamater biru berlengan panjang.
ii. Jaket Almamater dilengkapi dengan kantong bertutup yang terletak di pinggang bagian
depan.
iii. Pada bagian dada sebelah kiri disematkan lambang STMIK Palangkaraya benang bordir
berwarna.
iv. Jaket Almamater dilengkapi topi berwarna biru yang pada bagian samping kiri dan kanan
bertuliskan STMIK PALANGKARAYA, bagian depan disematkan lambang STMIK
Palangkaraya terbuat dari benang bordir berwarna.

Pasal 4

(1) Nilai-nilai yang menjiwai penyelenggaraan pendidikan di STMIK Palangkaraya :
a. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudi pekerti.
b. Menumbuhkan karakter dan kepribadian yang luhur.
c. Mengutamakan kejujuran dan kesungguhan dalam bertingkah laku.
d. Menanamkan jiwa persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

(2) Prinsip-prinsip dalam pengelolaan pendidikan tinggi di STMIK Palangkaraya :
a. nirlaba, yaitu prinsip pengelolaan yang mengutamakan dalam pelayanan dan tidak
berorientasi mencari keuntungan.
b. akuntabilitas, yaitu prinsip pengelolaan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.
c. penjaminan mutu, yaitu prinsip penyelenggaraan berdasarkan pada proses penetapan dan
pemenuhan standar mutu yang konsisten dan berkelanjutan.
d. transparansi, yaitu prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan
keputusan dilakukan dengan mekanisme sesuai regulasi yang ditetapkan.
e. akses berkeadilan, yaitu prinsip pemerataan, meluas yang dapat dirasakan oleh semua
kalangan masyarakat.
f. kolegialitas, yaitu prinsip kebersamaan dan setia kawan dalam memecahkan permasalahan
berdasarkan kebebasan menyatakan pendirian yang didasari dengan keyakinan akan
kebenaran sesuai bidang ilmunya.
g. Subsidiaritas, yaitu prinsip pengelolaan yang mengutamakan kesejahteraan umum dari pada
perorangan berdasarkan perwujudan tanggung jawab sebagai hubungan yang fundamental.

BAB IV
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,

DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 5

(1) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademika di lingkungan STMIK
Palangkaraya untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik
yang terikat dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni
budaya.

(2) Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan akademik di lingkungan STMIK
Palangkaraya yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan
norma dan kaidah keilmuan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang
berkenaan dengan bidang ilmunya.

5

(3) Otonomi Keilmuan merupakan kemandirian yang dimiliki sivitas akademika dengan memegang
teguh etika akademik, menghargai dan menjaga hakekat setiap ilmu, teknologi, atau seni
budaya, tatacara pemikiran, penulisan dan penyampaian kegiatan ilmiah berpedoman pada
norma dan kaidah ilmu pengetahuan.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 6

(1) STMIK Palangkaraya menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang
akademik maupun bidang non-akademik.

(2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dilakukan meliputi :
a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh STMIK Palangkaraya.
b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri.

(3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan
Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan
Standar Pendidikan Tinggi.

(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetepkan oleh STMIK Palangkaraya
sendiri.

(5) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis
Penjaminan Mutu Internal dan Pengembangan di tingkat sekolah tinggi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Unit
Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam
Peraturan Ketua sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat dan
kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

BAB VI
TATA KELOLA

Pasal 7

(1) Organ pokok Yayasan adalah Pengurus Yayasan.
(2) Organ pokok STMIK Palangkaraya terdiri atas:

a. Ketua, dan
b. Senat Sekolah Tinggi
(3) Organ lain dapat ditetapkan sesuai dengan keperluan dan perkembangan institusi atas usul
Ketua yang disetujui oleh Yayasan dan disahkan oleh Senat.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis, jumlah dan tata kelola organ lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul dari Ketua
setelah mendapat persetujuan Senat.
(5) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
(6) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
(7) Ketentuan dapat dipilih kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) boleh
berturut-turut untuk 2 (dua) periode, selebihnya harus ada masa tidak menjabat minimal 1
(satu) periode.
(8) Mekanisme pemilihan yang dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Pedoman Seleksi Ketua
oleh Yayasan setelah mendapat persetujuan Senat.

6

(9) Mekanisme pemilihan yang dimaksud dalam ayat (6) dituangkan dalam Tata Tertib Pemilihan
Ketua dan Sekretaris Senat.

(10) Pemilihan yang dimaksud dalam ayat (8) dan ayat (9) dilaksanakan sebelum masa jabatan
berakhir.

Pasal 8

(1) STMIK Palangkaraya dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua.
(2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing membidangi masalah

Pendidikan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi, Kepegawaian,
Keuangan dan Asset, Kemahasiswaan dan Kerjasama.
(3) Jumlah Wakil Ketua minimal 2 (dua) orang yang masing-masing membidangi masalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Jika Wakil Ketua terdiri dari 2 (dua) orang maka pembagian bidang kerjanya adalah :
a. Wakil Ketua I membidangi urusan Pendidikan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian

Masyarakat dan Publikasi, Kepegawaian, Keuangan dan Asset.
b. Wakil Ketua II membidangi urusan Kemahasiswaan dan Kerjasama.
(5) Jika Wakil Ketua terdiri dari 3 (tiga) orang maka pembagian bidang kerjanya adalah :
a. Wakil Ketua I membidangi urusan Pendidikan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian

Masyarakat dan Publikasi.
b. Wakil Ketua II membidangi urusan Kepegawaian, Keuangan dan Asset.
c. Wakil Ketua III membidangi urusan Kemahasiswaan dan Kerjasama.
(6) Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun.
(7) Wakil Ketua diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Pengurus Yayasan atas usulan Ketua dan
pertimbangan Senat.
(8) Susunan dan komposisi Senat terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
(9) Anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari semua anggota ex-officio yang
berasal dari Unsur Pimpinan dan Ketua atau Kepala Unit yang ada dalam struktural STMIK
Palangkaraya, utusan dosen senior dan dapat ditambah dengan anggota kehormatan.
(10) Ketentuan anggota utusan dosen senior adalah dosen yang paling lama mengabdi dari masing-
masing jurusan yang ada di lingkungan STMIK Palangkaraya dan ditetapkan melalui surat tugas
dari Ketua.
(11) Penentuan anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam peraturan
Ketua.

Pasal 9

(1) Pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 didasarkan pada 4 (empat) macam aras tugas dan wewenang yaitu:
a. tugas dan wewenang mengusulkan dengan keluaran berupa naskah usulan;
b. tugas dan wewenang mempertimbangkan dengan keluaran berupa saran dan rekomendasi;
c. tugas dan wewenang memutuskan dengan keluaran berupa surat keputusan dan peraturan;
d. tugas dan wewenang melaksanakan dengan keluaran berupa publikasi dan informasi.
e. tugas dan wewenang mengawasi dengan keluaran berupa laporan pengawasan.

(2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang
untuk mengelola urusan sekolah tinggi yang terdiri atas:
a. urusan akademik yang meliputi identitas sekolah tinggi (visi, misi dan tujuan), kurikulum,
tenaga pendidik/dosen, tenaga kependidikan/karyawan, mahasiswa, proses pembelajaran,
penilaian pendidikan, penelitian ilmiah, publikasi karya ilmiah, pengabdian pada masyarakat,
penghargaan dan pedoman akademik;

7

b. urusan non akademik yang meliputi prasarana dan sarana, keuangan dan kekayaan,
kesejahteraan, kerjasama, sistem informasi dan komunikasi, lulusan/alumni, pengelolaan,
organisasi, koperasi, dan pedoman non akademik.

Pasal 10

(1) Kewenangan Organ Pengurus Yayasan:
a. mengusulkan : identitas perguruan tinggi yang meliputi nama perguruan tinggi, lambang
perguruan tinggi, visi, misi dan tujuan institusi.
b. mempertimbangkan : kurikulum, yudisium dan lulusan, penelitian dan pengabdian, publikasi
ilmiah, regulasi penelitian dan pengabdian, tenaga pendidik/dosen, tenaga
kependidikan/karyawan, kerjasama, kesejahteraan, wisuda lulusan.
c. memutuskan : identitas, tenaga pendidik/dosen, tenaga kependidikan/karyawan,
mahasiswa dan kemahasiswaan, prasarana dan sarana, keuangan dan kekayaan, kerjasama
dan kesejahteraan.
d. melaksanakan : prasarana dan sarana, publikasi kekayaan dan penggunaan keuangan
yayasan.
e. mengawasi : identitas, tenaga kependidikan/karyawan, prasarana dan sarana, keuangan dan
kekayaan, alumni

(2) Kewenangan Organ Ketua STMIK Palangkaraya:
a. mengusulkan : kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, monitoring dan
evaluasi, yudisium dan lulusan, penelitian dan pengabdian, publikasi penelitian dan
pengabdian, regulasi penelitian dan pengabdian, tenaga pendidik/dosen, tenaga
kependidikan/karyawan, mahasiswa dan kemahasiswaan, prasarana dan sarana, keuangan
dan kekayaan, kerjasama, kesejahteraan, wisuda lulusan dan alumni.
b. memutuskan : kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, monitoring dan
evaluasi, yudisium dan lulusan, penelitian dan pengabdian, publikasi penelitian dan
pengabdian, regulasi penelitian dan pengabdian, wisuda lulusan dan alumni.
c. melaksanakan : kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, monitoring dan
evaluasi, yudisium dan lulusan, penelitian dan pengabdian, publikasi penelitian dan
pengabdian, regulasi penelitian dan pengabdian, identitas, tenaga pendidik/dosen, tenaga
kependidikan/karyawan, mahasiswa dan kemahasiswaan, keuangan dan kekayaan,
kerjasama, kesejahteraan, wisuda lulusan dan alumni.
d. mengawasi : tenaga pendidik/dosen, tenaga kependidikan.

(3) Kewenangan Organ Senat Sekolah Tinggi:
a. mempertimbangkan : kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, monitoring
dan evaluasi, yudisium dan lulusan, penelitian dan pengabdian, publikasi penelitian dan
pengabdian, regulasi penelitian dan pengabdian, tenaga pendidik/dosen, tenaga
kependidikan/karyawan, mahasiswa dan kemahasiswaan, keuangan dan kekayaan,
kerjasama, kesejahteraan, wisuda lulusan dan alumni.
b. melaksanakan : identitas, wisuda lulusan.
c. mengawasi : kurikulum, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, monitoring dan
evaluasi, yudisium dan lulusan, penelitian dan pengabdian, publikasi penelitian dan
pengabdian, regulasi penelitian dan pengabdian, tenaga pendidik/dosen, tenaga
kependidikan/karyawan, mahasiswa dan kemahasiswaan, wisuda lulusan.

8

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 11

(1) Penyelenggara pendidikan di STMIK Palangkaraya dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Bahtera
Palangkaraya.

(2) Jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan adalah pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan
pendidikan profesi.

(3) Program pendidikan tinggi sesuai dengan jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang diselenggarakan terdiri atas :
a. Program Diploma Tiga Manajemen Informatika;
b. Program Sarjana Sistem Informasi;
c. Program Sarjana Teknik Informatika.

(4) Unit pengelola program studi adalah jurusan dapat membina dan mengembangkan berbagai
bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam satu jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan satu atau lebih program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan dan penutupan program studi
ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Ketua setelah mendapat persetujuan
Senat Sekolah Tinggi.

Pasal 12

(1) Penyusunan kurikulum didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
selaras dengan program pendidikan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (2) dan ayat
(3).

(2) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan dievaluasi dalam kurun waktu 3
(tiga) atau 4 (empat) tahun sekali bersama dengan stakeholder.

(3) Penetapan jumlah beban akademik (SKS) ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku dari
pemerintah sesuai dengan program pendidikan yang di selenggarakan.

(4) Proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk satu matakuliah disesuaikan dengan bobot
SKS matakuliah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh
pemerintah.

(5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) dimaksudkan sebagai
media dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berdaya saing di dunia kerja.

Pasal 13

(1) Bahasa pengantar utama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di kampus menggunakan
bahasa Indonesia.

(2) Untuk keperluan tertentu dalam kegiatan belajar mengajar dan kegiatan lain di kampus dapat
menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah.

(3) Metode pengajaran menggunakan metode yang relevan dengan matakuliah yang diberikan
selama tidak menyimpang dengan ketentuan yang berlaku secara umum.

(4) Media dalam pengajaran menggunakan media yang relevan dengan matakuliah mulai
penggunaan media sederhana sampai penggunaan media modern yang sesuai dengan
perkembangan zaman.

9

Pasal 14

(1) Kompetensi lulusan sebagai outcome dari output yang dihasilkan dari proses pendidikan di
STMIK Palangkaraya diantaranya :
a. Memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan (knowledge) dasar, manajerial serta teknik
informatika dan komputer;
b. Memiliki kemampuan untuk merancang dan menjalankan percobaan, serta menganalisis
dan menginterpretasikan data;
c. Memiliki kemampuan untuk merancang sistem, komponen, atau proses untuk memenuhi
kebutuhan dalam memecahkan permasalah yang ada secara realistik dan berkelanjutan,
baik kendala ekonomi, lingkungan, sosial, politik, etika, seni budaya;
d. Memiliki kemampuan bekerja dalam tim, melakukan identifikasi, formulasi, dan pemecahan
masalah manajerial dalam bidang informatika;
e. Memiliki tanggungjawab profesional dan etika, mampu berkomunikasi secara efektif
terhadap kebutuhan belajar sepanjang hayat dan melaksanakannya.

(2) Mahasiswa lulusan STMIK Palangkaraya diberikan fasilitas untuk membentuk wadah atau ikatan
alumni yang pembentukannya berkoordinasi dengan Wakil Ketua yang membidangi
kemahasiswaan sebagai fasilitatornya.

(3) Lulusan STMIK Palangkaraya ditujukan menjadi manusia yang berkarakter religius dan beretika,
jujur, kreatif, disiplin, kerja keras, mandiri, bertanggung jawab, komunikatif, toleransi, cinta
tanah air, demokratis, rasa ingin tahu, peduli lingkungan sosial.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, STMIK Palangkaraya dibantu oleh unit
pelaksana teknis tersendiri untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan pengabdian kepada
masyarakat.

(2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dimulai dari pengajuan
proposal, review, pendanaan, pelaksanaan, seminar, pelaporan hasil dan publikasinya dikelola
oleh unit pelaksana teknis dimaksud dalam ayat (1) dengan mengikuti aturan yang ditetapkan
melalui ketentuan tersendiri.

(3) Penelitian dilaksanakan oleh dosen STMIK Palangkaraya berkoordinasi dengan unit pelaksana
teknis yang dimaksud dalam ayat (1).

(4) Hasil penelitian dipergunakan untuk kepentingan kemajuan dan pengembangan ilmu, teknologi
dan seni baik secara internal di dalam kampus maupun secara eksternal di lingkungan
masyarakat sebagai penggunanya.

(5) Hasil penelitian yang dimaksud dalam ayat (3) tersebut jika memungkinkan diajukan kepada
pihak terkait untuk mendapatkan legalisasi sebagai kekayaan intelektual dari peneliti yang
difasilitasi oleh STMIK Palangkaraya.

(6) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh dosen STMIK Palangkaraya berkoordinasi
dengan unit pelaksana teknis yang dimaksud dalam ayat (1).

(7) Pembinaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh STMIK Palangkaraya melalui unit
pelaksana teknis dimaksud dalam ayat (1).

(8) Hasil dari pengabdian kepada masyarakat diberikan langsung kepada masyarakat sebagai
penggunanya pada saat pelaksanaan pengabdian berlangsung, sedangkan pelaporan dari
kegiatan pengabdian diserahkan kepada unit pelaksana teknis sebagai pengelolanya.

(9) Pendanaan pelaksanaan penelitian maupun pengabdian masyarakat dialokasikan oleh STMIK
Palangkaraya yang diusulkan oleh unit pelaksana teknis dimaksud dalam ayat (1).

(10)Pendanaan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
ayat (9) juga dapat diperoleh melalui dana-dana hibah yang disediakan oleh pemerintah dan atau

10

pihak ketiga maupun melalui cara lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku.

Pasal 16

(1) Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di STMIK Palangkaraya secara administrasi
dan akademik berhak mendapatkan surat pengakuan kelulusannya berupa Ijazah.

(2) Ijazah yang diterbitkan memuat komponen-komponen yang sesuai dengan Peraturan Menteri
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah,
Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.

(3) Ijazah yang diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dilengkapi dengan transkrip
nilai akademik dan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sesuai dengan perolehan prestasi
akademik mahasiswa yang bersangkutan.

(4) Dalam transkrip akademik dan SKPI memuat komponen-komponen yang sesuai dengan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar
di Perguruan Tinggi.

(5) Gelar akademik dan gelar profesional dicantumkan dalam ijazah yang diterbitkan sesuai dengan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar
di Perguruan Tinggi.

(6) Gelar Honoris Causa diberikan kepada orang yang dianggap berhak untuk mendapatkannya
setelah melalui proses evaluasi oleh senat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur
dalam pedoman tersendiri.

BAB VIII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 17

(1) Dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang memiliki tugas dan
peran yang penting dalam sebuah sistem di perguruan tinggi dalam siklus input–proses–output.

(2) Dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta
melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas atau bekerja melaksanakan administrasi,
pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis dalam membantu
terlaksanakanya kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi.

(4) Dosen dan tenaga kependidikan dilarang merangkap sebagai Pembina Yayasan, Pengawas
Yayasan atau Pengurus Yayasan.

Pasal 18

(1) Dosen di lingkungan sekolah tinggi terdiri atas :
a. Dosen tetap yayasan yang diangkat oleh yayasan melalui surat keputusan Ketua Yayasan dan
bekerja full time dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tidak tertentu;
b. Dosen Tetap Dipekerjakan (DPK) adalah dosen PNS yang diangkat oleh Pemerintah melalui
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
yang diperbantukan dan bekerja full time pada sekolah tinggi sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

11

c. Dosen Khusus adalah dosen yang diangkat oleh Ketua Yayasan untuk melaksanakan Tri
Dharma perguruan tinggi pada sekolah tinggi dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu
tertentu.

(2) Dosen tetap yayasan sebagai tenaga pendidik memiliki hak yaitu :
a. Mendapatkan gaji pokok diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial
sesuai dengan jumlah beban kerja minimal setara dengan jumlah SKS yang ditetapkan oleh
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
b. Mendapatkan tunjangan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;
c. Memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, memiliki
kebebasan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan norma, kaidah
dan peraturan yang berlaku;
d. Mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber
belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, mengembangkan karier atau meningkatkan
pendidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman tersendiri.

(3) Dosen Tetap Dipekerjakan (DPK) sebagai tenaga pendidik memiliki hak yaitu:
a. Mendapatkan tunjangan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;
b. Memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, memiliki
kebebasan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan norma, kaidah
dan peraturan yang berlaku;
c. Mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber
belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, mengembangkan karier atau meningkatkan
pendidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(4) Dosen Khusus sebagai tenaga pendidik memiliki hak yaitu:
a. Mendapatkan penghasilan berupa honor dan tunjangan lainnya yang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. Memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, memiliki
kebebasan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan norma, kaidah
dan peraturan yang berlaku;
c. Mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber
belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, mengembangkan karier atau meningkatkan
pendidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(5) Dosen sebagai tenaga pendidik semuanya memiliki kewajiban yang sama yaitu :
a. Berperan aktif dalam membina dan mengembangkan sekolah tinggi demi terwujudnya visi
dan misi sekolah tinggi;
b. Melaksanakan tugasnya dalam Tri Dharma peguruan tinggi yang meliputi pengajaran,
penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan beban kerja yang ditetapkan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif berdasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku,
ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosial peserta didik dalam melaksanakan
tugasnya;
d. Meningkatkan kompetensi pada bidang yang dimilikinya baik dengan kemauan sendiri dan
atau difasilitasi oleh yayasan;
e. Meningkatkan kompetensi dan menempatkan isi, tujuan, metode dan hasil penelitian sesuai
dengan bidang ilmu, teknologi, seni dan budaya dalam rangka meningkatkan martabat
manusia;
f. Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, teknologi, seni dan
budaya melalui pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;

12

g. Memegang teguh dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode
etik serta norma-norma agama dan etika yang berlaku;

h. Tunduk dan patuh kepada peraturan, tata tertib dan ketentuan yang berlaku di lingkungan
sekolah tinggi.

Pasal 19

(1) Jumlah dan macam dari tenaga kependidikan ditetapkan oleh Ketua yang disesuaikan dengan
keperluan dan memperhatikan hasil analisis kebutuhan sumber daya yang ada.

(2) Tenaga kependidikan diangkat melalui surat keputusan Ketua Yayasan, diberi hak dan kewajiban
sesuai dengan bidang kerja dan jabatan dalam struktur organisasi di lingkungan sekolah tinggi.

(3) Semua tenaga kependidikan memiliki hak yang sama yaitu :
a. Mendapatkan gaji pokok dan jaminan kesejahteraan sosial diatas kebutuhan hidup minimum
sesuai dengan bidang kerja dan atau jabatannya dalam struktur organisasi sekolah tinggi
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman tersendiri;
b. Mendapatkan tunjangan penghasilan lainnya yang sesuai dengan kemampuan keuangan
yayasan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja dan mendapatkan
perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
d. Mendapatkan akses dalam menggunakan sarana dan prasarana, fasilitas dan peralatan untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
e. Mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier atau meningkatkan
pendidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman tersendiri.

(2) Semua tenaga kependidikan memiliki kewajiban yang sama yaitu :
a. Berperan aktif dalam membina dan mengembangkan sekolah tinggi demi terwujudnya visi
dan misi sekolah tinggi;
b. Melaksanakan tugasnya dalam membantu terselenggaranya kegiatan Tri Dharma peguruan
tinggi sesuai dengan bidang kerja dan jabatannya dalam struktural sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam job description;
c. Melaksanakan sistem administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan
pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat;
d. Turut serta dalam menciptakan suasana kampus yang bermakna, menyenangkan, kreatif,
dinamis dan dialogis serta memiliki komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu
pendidikan;
e. Memberikan pelayanan prima kepada sivitas akademika dan masyarakat yang memerlukan
layanan sesuai dengan jabatan dan tugasnya masing-masing;
f. Memegang teguh dan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku,
hukum dan norma-norma agama dan etika, serta menjaga nama baik lembaga dan menjadi
teladan secara profesional sesuai dengan kepercayaan yang diberikan;
g. Tunduk dan patuh kepada peraturan, tata tertib dan ketentuan yang berlaku di lingkungan
sekolah tinggi.

Pasal 20

(1) Dosen sebagai tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sesuai dengan jenjang
kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional.

(2) Kebutuhan akan jumlah dosen dan jumlah tenaga kependidikan didasarkan pada hasil analisis
kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan visi dan misi yang ada.

13

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan
lain untuk menjadi dosen di lingkungan STMIK Palangkaraya diusulkan oleh Ketua kepada
Pengurus Yayasan sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat STMIK
Palangkaraya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan
lain untuk menjadi tenaga kependidikan di lingkungan STMIK Palangkaraya diusulkan oleh Ketua
kepada Pengurus Yayasan, sesuai dengan kebijakan bidang non akademik yang ditetapkan oleh
Pengurus Yayasan.

Pasal 21

(1) Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada analis kebutuhan sumber
daya dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah terhadap rasio antara jumlah dosen dan
jumlah mahasiswa.

(2) Home base bagi dosen ditetapkan berdasarkan kebutuhan masing-masing jurusan yang
diselenggarakan di STMIK Palangkaraya dengan memperhatikan rasio antara jumlah dosen dan
jumlah mahasiswa.

(3) Penempatan tenaga kependidikan ditetapkan berdasarkan kebutuhan masing-masing unit
pengelola yang ada di lingkungan STMIK Palangkaraya dengan memperhatikan volume pekerjaan
masing-masing unit yang ada.

(4) Mutasi dosen dan mutasi tenaga kependidikan dilingkungan STMIK Palangkaraya ditetapkan
melalui mekanisme rapat unsur pimpinan sekolah tinggi dengan memperhatikan peraturan yang
berlaku dan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja yang ada.

(5) Dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan atau norma yang berlaku dapat
diberikan sanksi teguran sampai pemutusan hubungan kerja dan diatur dalam pedoman
tersendiri.

(6) Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana ayat (5) tersebut berdasarkan
peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan sekolah tinggi dengan memperhatikan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh Ketua.
(2) Pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan diberikan oleh Ketua Yayasan

atas usulan dari Ketua.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier, serta

pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus
Yayasan atas usulan Ketua dan kebijakan bidang non akademik yang ditetapkan oleh Pengurus
Yayasan.

Pasal 23

Orang perseorangan atau kelompok anggota sivitas akademika yang melakukan pelanggaran tata
tertib dan peraturan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan atau otonomi keilmuan
diberi sanksi administratif sampai dengan sanksi pemutusan hubungan kerja oleh Ketua dengan
memperhatikan saran dan atau masukan dari Senat sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

14

BAB IX
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 24

(1) Yang dimaksud dengan mahasiswa adalah anggota masyarakat yang mengikuti proses belajar
mengajar dan terdaftar di STMIK Palangkaraya serta memenuhi kriteria atau persyaratan yang
ditetapkan dengan pedoman tersendiri.

(2) Yang dimaksud dengan alumni adalah mahasiswa yang telah lulus/menyelesaikan studi di STMIK
Palangkaraya sesuai program pendidikannya dan telah memenuhi kriteria atau persyaratan
administrasi dan akademik dalam kelulusan yang ditetapkan dengan pedoman tersendiri.

(3) Status mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang
berlaku dan peraturan yang ditetapkan dalam pedoman tersendiri.

(4) Biaya studi mahasiswa berasal dari kontribusi masing-masing mahasiswa yang jenis dan
besarannya ditetapkan oleh Pengurus Yayasan dengan memperhatikan usulan dari Senat.

(5) Bantuan biaya studi mahasiswa atau beasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa yang berasal
dari yayasan, pihak swasta maupun dari pemerintah sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(6) Beasiswa mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat diupayakan sendiri-sendiri oleh
mahasiswa maupun dikoordinasikan oleh bagian kemahasiswaan atau unit kemahasiswaan yang
ada di lingkungan sekolah tinggi.

Pasal 25

(1) Alumni sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diberikan fasilitas untuk membentuk
wadah atau ikatan alumni yang berguna untuk tukar informasi diantara sesama alumni.

(2) Alumni merupakan mitra kerja STMIK Palangkaraya dalam promosi, informasi tenaga kerja, dan
pemberian informasi dalam meningkatkan daya saing lulusannya.

(3) Alumni dapat berkontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan
oleh organisasi kemahasiswaan di lingkungan sekolah tinggi.

(4) Kontribusi alumni dalam kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa
kontribusi tenaga, pikiran maupun pembiayaan yang bebas dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pasal26

(1) Organisasi kemahasiswaan di lingkungan STMIK Palangkaraya diselenggarakan dan dibentuk
berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta ditetapkan melalui surat keputusan Ketua.

(2) Organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan wajib menyampaikan program kerja organisasi
dan laporan kegiatan organisasinya secara berkala kepada Ketua melalui Wakil Ketua Bidang
Kemahasiswaan dan Eksternal.

(3) Dana yang diperlukan untuk operasional kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan
Sekolah Tinggi berasal dari kontribusi mahasiswa, upaya mandiri mahasiswa, Yayasan, dan
kontribusi pihak ketiga diluar sekolah tinggi yang bebas, tidak mengikat dan tidak bertentangan
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15

BAB X
KERJASAMA

Pasal 27

(1) STMIK Palangkaraya melaksanakan kerjasama dengan institusi atau pihak lain baik secara
regional, nasional maupun internasional dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas,
efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi dalam pelaksanaan Tri Dharma
perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa.

(2) Kerjasama yang dilakukan dalam bidang akademik dan atau dalam bidang non akademik baik
dengan sesama perguruan tinggi, dengan dunia usaha/industri, atau pihak lain baik dalam negeri
maupun luar negeri.

(3) Kerjasama dilakukan dengan berpegang pada prinsip mengutamakan kepentingan
pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, menghasilkan peningkatan mutu
pendidikan, berkelanjutan, saling menghormati dan dapat memberikan manfaat bagi kedua
belah pihak dengan mempertimbangkan keragaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional
atau internasional.

(4) Kerjasama dapat dilakukan dengan berbagai macam pola yang disepakati antara STMIK
Palangkaraya dengan institusi mitra yang dituangkan dalam naskah nota kesepakatan atau
naskah perjanjian kerjasama keduanya.

Pasal 28

(1) Kerjasama dapat dilaksanakan oleh STMIK Palangkaraya sebagai institusi maupun unit-unit yang
ada dalam organisasi STMIK Palangkaraya secara mandiri.

(2) Perjanjian kerjasama yang dilaksanakan oleh unit sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh masing-
masing pimpinan unit dan diketahui oleh Ketua.

(3) Hasil kerjasama yang dilaksanakan oleh unit sebagaimana ayat (2) wajib dilaporkan kepada
Ketua sebagai pimpinan institusi.

BAB XI
KESEJAHTERAAN

Pasal 29

(1) Selain gaji pokok, dosen dan tenaga kependidikan yang bertugas di lingkungan STMIK
Palangkaraya juga diberikan tunjangan-tunjangan sebagai bentuk kesejahteraan yang jenis dan
besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan yayasan dan ketentuan yang berlaku.

(2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) besarannya disesuaikan mengikuti dengan
ketentuan dari pemerintah dan melihat kemampuan keuangan yayasan.

(3) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diantaranya adalah tunjangan
kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan, tunjangan fungsional, tunjangan struktural, tunjangan
suami/istri, tunjangan anak, tunjangan transport dan tunjangan lainnya yang sesuai dengan
peruntukan dan ketentuan yang ada.

(4) Dosen dan tenaga kependidikan diperbolehkan menggunakan fasilitas yang sesuai dengan
peruntukan dan sesuai jabatannya dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

(5) Penggunaan fasilitas oleh dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus
mendapatkan izin pemakaian dari unsur pimpinan, minimal dari Kepala Bagian Administrasi
Akademik dan Umum.

16

(6) Dalam hal terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya fasilitas yang digunakan sebagaimana ayat
(4) dan ayat (5) sepenuhnya menjadi tanggung jawab dosen dan atau tenaga kependidikan yang
menggunakan.

(7) Dosen dan tenaga kependidikan yang berprestasi dalam bidang pekerjaannya diberikan
penghargaan sebagai motivator peningkatan kinerjanya sesuai dengan kriteria dan ketentuan
yang berlaku.

Pasal 30

(1) Dosen dan tenaga kependidikan tidak dibatasi haknya untuk mengembangkan dan
meningkatkan kesejahteraannya melalui cara-cara yang relevan dan tidak bertentangan dengan
tata tertib, norma akademik, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dosen dan tenaga kependidikan yang akan mengembangkan dan meningkatkan
kesejahterannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dengan memanfaatkan fasilitas
yang ada harus mendapat ijin Ketua sebagai pimpinan institusi.

(3) Pengembangan dan peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diperkenankan selama sesuai ketentuan dan tidak meninggalkan tugas serta kewajiban utama
dalam unit kerja yang bersangkutan ditempatkan.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 31

(1) Yang dimaksud dengan sarana adalah semua peralatan/perabot yang digunakan dalam
menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam ruangan maupun di luar
ruangan.

(2) Yang dimaksud dengan prasarana adalah semua fasilitas yang digunakan untuk menempatkan
sarana dalam menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(3) Sarana dan prasarana yang ada diadministrasikan, direkam atau dicatat dalam sistem informasi
inventaris yang dimiliki oleh institusi.

(4) Pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan oleh pengurus yayasan dengan memperhatikan
usulan dari Ketua dan Senat.

(5) Ketua bertanggungjawab penuh terhadap pemanfaatan, pengelolaan serta pemeliharaan sarana
dan prasarana sesuai dengan peruntukan dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Mekanisme pengadaan, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan
sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ditetapkan dengan ketentuan dan
peraturan dalam pedoman tersendiri.

(2) Standarisasi ukuran dan bentuk disesuaikan dengan keperluannya dengan memperhatikan
kondisi yang ada dan ketentuan dari Badan Nasional Standar Pendidikan.

(3) Pengelolaan sarana dan prasarana seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan oleh Bagian
Administrasi Akademik dan Umum.

(4) Sarana dan prasarana yang ada digunakan secara optimal untuk menunjang dan memperlancar
pelaksanaan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi.

(5) Sarana dan prasarana yang ada tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan
Ketua sebagai pimpinan institusi.

(6) Sarana dan prasarana yang akan dialihkan seperti yang dimaksud dalam ayat (5) harus melalui
persetujuan Senat dan Yayasan.

17

BAB XIII
KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 33

(1) Keuangan dan kekayaan adalah semua aset yang dimiliki oleh Yayasan yang dipergunakan dalam
penyelenggaraan kegiatan sekolah tinggi.

(2) Penggunaan aset sebagaimana pada ayat (1) dikelola oleh Ketua sepenuhnya untuk kegiatan Tri
Dharma perguruan tinggi dan kemajuan sekolah tinggi.

(3) Sumber kekayaan Sekolah Tinggi berasal dari Yayasan, bantuan dari Pemerintah Daerah maupun
Pemerintah Pusat.

Pasal 34

(1) Pembiayaan penyelenggaraan sekolah tinggi sebagai dana operasional berasal dari :
a. Kontribusi mahasiswa yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Pengurus Yayasan
berdasarkan hasil rapat pengurus dengan mempertimbangkan usulan Ketua dan Senat;
b. Bantuan dunia usaha/industri, pihak swasta dan alumni yang bebas, tidak mengikat dan
tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Bantuan dari Pemerintah Daerah baik pemerintah kota Palangka Raya maupun pemerintah
provinsi Kalimantan Tengah;
d. Bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI
Kalimantan maupun langsung dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
e. Hasil unit-unit usaha milik Sekolah Tinggi maupun milik Yayasan.

(2) Dana operasional penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi yang diperoleh
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan dalam rekening Giro milik Yayasan maupun
Milik STMIK Palangkaraya.

(3) Pengelolaan dan penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,
b, c dan d dilaksanakan oleh Ketua sepenuhnya untuk pengembangan dan kemajuan sekolah
tinggi.

(4) Pengelolaan dan penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e
dilaksanakan sepenuhnya oleh pimpinan unit masing-masing sepenuhnya untuk
pengembangan dan kemajuan unitnya.

(5) Penggunaan dana penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat
(4) secara berkala dilaporkan kepada Ketua Yayasan sebagai penyelenggara perguruan tinggi.

(6) Sebagai bentuk pertanggung jawaban publik terhadap penggunaan dana penyelenggaraan
kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi, maka dilakukan audit secara berkala oleh audit internal
dan audit eksternal.

Pasal 35

(1) Dana operasional yang diperoleh sebagaimana dalam pasal 34 ayat (1) dialokasikan untuk biaya
operasional kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi dan kegiatan mahasiswa yang besarannya
ditetapkan dalam pedoman tersendiri.

(2) Dana yang berasal dari bantuan pihak swasta dan pemerintah sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 34 ayat (1) huruf b, c, dan d dialokasikan dan dikelola sesuai peruntukkannya oleh
Ketua.

(3) Dana yang berasal dari hasil unit usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf e
dialokasikan dan dikelola sesuai peruntukannya oleh pimpinan unit masing-masing.

18

Pasal 36

(1) Penggunaan dana sesuai dengan alokasi sebagaimana dalam Pasal 34 direalisasikan melalui
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampus (RAPBK) setiap awal tahun akademik
berdasarkan prinsip efisiensi dan kehati-hatian.

(2) RAPBK sebagaimana ayat (1) disusun berdasarkan usulan dari masing-masing unit kerja di
lingkungan Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan dalam pedoman dan peraturan Ketua.

(3) RAPBK sebagaimana ayat (1) dibahas dalam rapat Senat untuk mendapatkan persetujuan Ketua
Senat.

(4) RAPBK sebagaimana ayat (3) disampaikan kepada Yayasan untuk mendapatkan Pengesahan
menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampus (APBK) oleh Ketua Yayasan.

Pasal 37

(1) Realisasi pengelolaan dan penggunaan dana dari APBK disampaikan secara berkala pada akhir
tahun anggaran.

(2) Penggunaan dana dievaluasi oleh badan pengawas Yayasan.
(3) Evaluasi realisasi penggunaan dana digunakan untuk pertimbangan dalam penyusunan RAPBK

tahun anggaran berikutnya.
(4) Sebagai pertanggungjawaban publik maka Yayasan wajib melaksanakan audit terhadap

penggunaan dana yang dikelola secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
(5) Audit yang dimaksud dalam ayat (4) adalah audit yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai

lembaga audit independen.
(6) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib disampaikan kepada pemangku

kepentingan melalui salah satu cara diantaranya melalui papan informasi yang ada di kampus,
website resmi milik kampus, dan atau media cetak yang berada di kota Palangkaraya.

BAB XIV
PENUTUP

Statuta ini sebagai pedoman pelaksanaan dalam pengelolaan di STMIK Palangkaraya dan mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangkaraya
Pada tanggal : 01 Desember 2018
Pengurus Yayasan Pendidikan Bahtera Palangkaraya
K e t u a,

H. Guntur Prawira, SE.

19