Majalah Laporan Aksi Perubahan

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

MATHEOS TAHRIN, S.Si
NDH : 21

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGGKATAN III
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI PAPUA BARAT

BEKERJA SAMA
PUSAT PELATIHAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA MAKASSAR
TAHUN 2022

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat
dan berkat-Nya, penyusunan Aksi Perubahan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Aksi Perubahan Implementasi Sistem Informasi dan Administrasi
Kampung (SAIK+) Dalam Perencanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (INSOS
PAPUA BARAT) yang dilaksanakan ini, berkaitan dengan tugas dan fungsi Reformer
pada Sub Bidang Pendataan Bappeda Provinsi Papua Barat, dimana salah satu
fungsinya yaitu Menyiapakan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang
berkenaan dengan pendataan dalam rangka perencanaan pembangunan lingkup
Otonomi Khusus.

Pada prinsipnya basis data SAIK+ merupakan sumber rujukan yang sangat
membantu OPD Pengelola Dana Otsus dalam upaya meningkatkan perencanaan
pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) yang lebih tepat sasaran, tepat manfaat dan
tepat tujuan serta sangat berkontribusi terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi
dari pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup Otsus Provinsi Papua Barat. Oleh
karena itu, maka komitmen bersama stakeholder terkait dalam upaya pengaplikasian
INSOS PAPUA BARAT sangat diperlukan.

Pada kesempatan ini, Reformer menyampaikan banyak terima kasih kepada
Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat (DANCE SANGKEK, SH.MM), Atsan
Lagsusng/Mentor (LEGIUS WANIMBO, S.Pt.MM), Coach (Drs. ISAK IRWAN
LIMBONG., MM), Penguji (NURWAHYUDIANTI., S.S.,M.HRM.IR) dan Kepala BPSDM
Provinsi Papua Barat, serta Tim Efektif/Tim Kerja dan stakeholderterkait karena telah
memberikan kesempatan mengikuti PKP Angkatan III Tahun 2022, serta membantu
Reformer dalam menyelesaikan tugas Akhir Aksi Perubahan ini

Akhirnya, semoga Laporan Aksi Perubahan ini, dapat bermanfaat bagi kita
semua dan dapat memberikan informasi kepada pembaca.

Manokwari, 17 September 2022
Matheos Tahrin, S.Si
NDH : 21

Page 1

DAFTAR ISI

Judul .....................................................................................
Kata Pengantar ....................................................................
Daftar Isi ..............................................................................
Latar Belakang ....................................................................
Profil Organisasi ..................................................................
Analisis Masalah Pelayanan ...............................................
- Kondisi saat ini ..................................................................................
- Kondisi yang diharapakan ..............................................................
Strategi Penyelesaian Masalah ..........................................
- Terobosan Inovasi .............................................................................
- Tujuan Aksi Perubahan ....................................................................
- Manfaat Aksi Perubahan ..................................................................
Tahapan Milestone .............................................................
- Milestone 1 .........................................................................................
- Milestone 2 .........................................................................................
- Milestone 3 ........................................................................................
- Milestone 4 ........................................................................................
- Milestone 5 ........................................................................................
Keberlanjutan Aksi Perubahan .........................................
Penutup ..............................................................................

Page 2

LATAR BELAKANG

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua/Papua Seiring dengan kebijakan khusus ini, kepada Provisi

Barat antara lain dimaksudkan untuk mewujudkan Papua/Papua Barat diterapkan kebijakan fiskal yang berbeda

keadilan, percepatan pembangunan ekonomi, yakni memberikan alokasi Dana Khusus dalam rangka
peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat pelaksanaan Otonomi Khusus. Hal ini secara jelas tersirat dan
Papua/Papua Barat dalam kesetaraan dan tersurat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
keseimbangan dengan kemajuan Provinsi lain di 2001 sebagaimana telah diubuh dengan Undang-Undang
Indonesia. Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

Undang-Undang Otonomi khusus menempatkan Orang Papua/Papua Barat.

Asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya

sebagai subyek utama keberadaan Pemerintah Berdasarkanpengalaman, pengelolaan dan
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta perangkat pemanfaatan dana Otonomi Khusus di
di bawahnya, semua diharapkan untuk memberikan Provinsi Papua Barat sejak Tahun 2009
pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. belum dilakukan secara baik dan benar

sebagaimana amanat Undang-Undang

Otonomi Khusus. Hal ini tidak terlepas dari

belum adanya Data Terpilah Orang Asli

Papua (OAP) sebagai Basis Data dalam

perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan lingkup Otonomi Khusus.

Kebijakan-kebijakan Makro perencanaan

pembangunan Otonomi Khusus yang akan

disusun harus merujuk pada ketersediaan

data terpilah Orang Asli Papua (OAP). Data

Driven Policy (Data Mengarahkan

Kebijakan) harus menjadi misi bersama

yang harus dijalankan, karena kebijakan

yang berdasarkan data akan menghasilkan

proses serta output yang efektif dan efisien.




Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Papua


Barat telah mengembangkan Sistem

Administrasi dan Informasi Kampung Plus Bertitik tolak dari hal tersebut, maka perlu adanya
(SAIK+) yang merupakan sistem pengelolaan Implementasi SAIK+ sebagai sumber rujukan
data dan informasi primer dan sekunder di yang menyediakan Data Terpilah Orang Asli
tingkat kampung/kelurahan dan distrik, yang Papua (OAP) sebagai Basis Data dalam proses
dapat memberikan informasi bersifat perencanaan pembangunan daerah lingkup
Kontesktual Papua dengan data yang disajikan
terpilah antara Orang Asli Papua (OAP) dan Non Otonomi Khusus, agar perangkat daerah dalam
Asli Papua, berupa data kependudukan, data menyusun dan merumuskan kebijakan
sosial dan data ekonomi. Kedua sistem ini
secara bertahap terhubung dengan pengelolaan perencanaan pembangunan lingkup Otonomi
data terpusat di tingkat Kabupaten dan Provinsi Khusus akan lebih tepat sasaran, tepat tujuan dan
yang dapat diakses oleh jajaran pemerintah
daerah pada semua tingkatan dan oleh tepat manfaat, sehingga dapat meningkatan
masyarakat luas. Dioperasikan oleh Pemerintah kesejahteraan masayarakat Papua Barat, terlebih
khusus Orang Asli Papua (OAP), sebagai subyek

dari Otonomi Khusus itu sendiri.

Kampung dengan dukungan bersumber daya

kampung, yaitu oleh Kader Kampung.

Page 3

Profil
Organisasi

Bappeda Provinsi Papua Barat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sub Bidang Pendataan
(Bappeda) ProvinsiPapua Barat merupakansalah
satu OPD yang mempunyaitugas membantu Sub Bidang Pendataan merupakan salah satau
gubernurdalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam bidang koordinasi Sub Bidang dibawah Bidang Perencanaan
perencanaan pembangunan di daerah serta
menyusun atau menyiapkan rumusan kebijakan Otonomi Khusus yang mempunyai tugas
pembangunan daerah untuk ditetapkan kepala
daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan sebagai berikut :
fungsinya didasarkan pada salah satu penjabaran
Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil 1.Melaksanakan penyusunan rencana kerja
Gubernur Papua Barat yang terpilih pada
pemilihan kepala daerah untuk pembangunan Sub Bidang;
ProvinsiPapua Barat.
2.Melaksanakan penyiapan bahan dan

perumusan konsep kebijakan teknis yang

berkenaan dengan pendataan dalam

rangka perencanaan pembangunan lingkup

otonomi khusus;

3. Melaksanakan penyiapan bahan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pelaksanaan kebijakan teknis yang

(Bappeda) memiliki 5 (lima) Bidang dan 1 berkenaan dengan pendataan dalam

Sekretariat. Bidang-bidang yang dimaksud antara rangka perencanaan pembangunan lingkup

lain bidang yang mengurusi (1) Analisis Data otonomi khusus;

Pembangunan, Perencanaan Program, 4.Melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi

Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan, (2) dan penyusunan standar operasional

Pembangunan Manusia dan Masyarakat, (3) prosedur berkenaan dengan pendataan

Ekonomi dan Sumber Daya Alam, (4) dalam rangka perencanaan pembangunan

Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, (5) lingkup otonomi khusus; dan

Perencanaan Otonomi Khusus. 5.Melaksanakan tugas kedinasan lainnya

yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perencanaan Otonomi Khusus.

Page 4

KONDISI SAAT INI

Isu strategis dalam unit kerja yang menjadi
penghambat antara lain :

1.Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas
data untuk mendukung perumusan kebijakan
dalam perencanaan pembangunan lingkup
otonomi khusus.

2.Terdapat OPD di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota yang belum memahami dan
menjalankan sepenuhnya pembagian
kewenangan urusan dalam penggunaan
Dana Otsus.

3.Belum tersedianya instrumen perencanaan
khusus untuk pelaksanaan otonomi khusus di
level Provinsi, kabupaten/kota, Distrik dan
Kampung.




KONDISI YANG DIHARAPKAN

Isu strategis dalam unit kerja yang menjadi
penghambat antara lain :

1.Optimalnya ketersediaan dan kualitas data
untuk mendukung perumusan kebijakan dalam
perencanaan pembangunan lingkup otonomi
khusus.

2.OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
dapat memahami dan menjalankan
sepenuhnya pembagian kewenangan urusan
dalam penggunaan Dana Otsus.

3.Tersedianya instrumen perencanaan khusus
untuk pelaksanaan otonomi khusus di level
Provinsi, kabupaten/kota, Distrik dan Kampung.

Page 5

Strategi Penyelesaian Masalah

Terobosan Inovasi


Terobosan inovasi merupakan inovasi dalam hal produk, proses,teknologi, atau

biayaterkait hal ini yang menunjukkan lompatankuantum ke arah perbaikan.
Dengan berpedoman pada masalah yang terjadi pada kondisi saat ini maka solusi
perbaikan yang dapat dilakukan pada aksi perubahan ini adalah Implementasi
SAIK+ dalam Perencanaan Otsus di Provinsi Papua Barat (INSOS PAPUA BARAT).
Terobosan inovasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan penyediaan Data
Terpilah Orang Asli Papua Sebagai Basis Data dalam perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan lingkup otonomi khusus, sehingga perencanaan
pembangunan lingkup Otsus dapat lebih tepat sasaran, tepat tujuan dan tepat
manfaat.

Tujuan Aksi Perubahan

Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang
Terlaksananya
Tersusunnya Petunjuk Tersedianya Peraturan Implementasi
Teknis Implementasi Gubernur tentang Petunjuk SAIK+ dalam
SAIK+ dalam Teknis Implementasi SAIK+ Perencanaan Otsus
Perencanaan Otsus dalam Perencanaan Otsus Provinsi Papua
Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat. Barat lingkup OPD
Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

Page 6

Manfaat Aksi Perubahan

Bagi Stakeholder Lainnya Bagi Organisasi

Tersedianya Data Terpilah Orang Asli
Papua (OAP) sebagaiBasis Data
Perencanaan Pembangunan Lingkup
Otonomi Khusus
Meningkatnya kualitas perencanaan yang
berbasis data
Meningkatnya kinerja Bappeda berbasis
elektronik.
Mempermudah fungsi kontrol Bappeda
dalam kesesuaian antar program
kegiatan dan sasaran, serta target yang
ingin dicapai dalam perencanaan
pembangunan lingkup Otonomi Khusus.

Mempermudah OPD dalam menentukan
program kegiatan yang lebih tepat sasaran.
Efisiensi dan efektifnya anggaran pada OPD,
karena lebih mengacu kepada program
prioritas berdasarkan data “Data Driven
Ployce’’ (Data Mengarahakan Kebijakan).
Meningkatnya capaian kinerja OPD yang
sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam
RPJMD.
Tertibnya Administrasi di Distrik dan
Kampung.
Meningkatnya fungsi control dari
masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan daerah lingkup Otonomi
Khusus.

Page 7

TMahIaLpEanSKT
eOgiaNtaEn Milestone 1

Terbangunnya Persamaan
Persepsi dengan Mentor

dan Stakeholder

Milestone 2

Terbentuknya Tim Kerja

Milestone 3

Tersedianya Gambar Alur
Implementasi SAIK+ dalam
Perencanaan Otsus Provinsi
Papua Barat (INSOS PAPUA

BARAT)

Milestone 4

Tersusunnya Petunjuk Teknis
Implementasi SAIK+ dalam
Perencanaan Otsus Provinsi
Papua Barat (INSOS PAPUA

BARAT)

Milestone 5

Evaluasi dan Pelaporan

IMPLEMENTASI

AKSI PERUBAHAN

Kegiatan aksi perubahan merupakan proses
kepemimpinan yang dilaksanakan secara
bertahap mengacu pada tujuan dan

tahapan/milestone yang sudah disempurnakan.
Tahapan kegiatan yang dilaksanakan

merupakan milistone jangka pendek yang
berlangsung dari tanggal 13Juli 2022 s/d 12

September 2022.

Aksi perubahan ini dapat tercapai sesuai dengan rencana
jangka pendek. Adapun capaian aksi perubahan setiap
milestone dalam rencana jangka pendek adalah sebagai
berikut :

Page 8

MIlestone 1

Kegiatan Penyamaan Persepsi Bersama Stakeholder

Sosialisasi Bersama Coach, Mentor & Pimpinan

Konsultasi
Bersama
Coach

Konsultasi
Bersama Mentor

Konsultasi
Bersama
Pimpinan

Page 9

MIlestone 1

Kegiatan Penyamaan Persepsi Bersama Stakeholder

Sosialisasi Bersama Stakeholder Internal Jumat, 15 JUli 2022

Undangan

Daftar Hadir

Notulen

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mensosialisasikan Aksi Perubahan
INSOS PAPUA BARAT pada stakeholder Internal sebagai pendukung utama

dalam pelaksanaan Aksi Perubahan nantinya. Pada kesempatan ini juga,
dilakukan penyesuaian jadwal kegiatan internal bidang oleh kedua kasubid, yaitu
Kasubid Monev dan Kasubid Program serta pembagian staf pendukung dalam

rangka mendukung penuh Aksi Perubahan INSOS PAPUA BARAT agar dapat
berjalan dengan lancar dan bisa selesai tepat waktu, karena dukungan dari
stakeholder internal di bidang Perencanaan Otsus sangat penting. Hasil dari
pelaksanaan kegiatan ini adalah diperolehnya kesamaan persepsi dan dukungan
dari stakeholder internal terhadap aksi perubahan INSOS PAPUA BARAT.




Page 10

MIlestone 1 Diskominfo

Kegiatan Penyamaan Persepsi Bersama Stakeholder

Sosialisasi Bersama Stakeholder Eksternal

Capil

BPS

NGO
Biro OTSUS

Admin SAIK+

Dalam rangka penyamaan persepsi dengan Stakeholder Eksternal, reformer
menggunakan beberapa metode koordinasi antara lain Koordinasi pada saat
pertemuan teknis bidang beserta OPD terkait dan metode koordinasi dengan
mengunjungi OPD terkait (door to door). Pelaksanaan koordinasi ini merupakan
bentuk perkenalan atau sosialisasi kepada Stakeholder Eksternal tentang aksi

perubahan INSOS PAPUA BARAT.

Page 11

Milestone 2

Pembentukan Tim Efektif /Tim Kerja

BKaogniasnulKtaespiedgeanwgaainan Penyusunan SK Tim

SK Tim Efektif / Tim Kerja

Page 12

Milestone 2

RAPAT BERSAMA TIM KERJA

Undangan

Notulen

Daftar Hadir Setelah Tim Kerja terbentuk, maka pada tanggal 20 Juli 2022,
dilaksanakan rapat untuk membahas rencana kerja dari Tim Kerja Aksi
Perubahan di ruang rapat Bidang. Dalam rapat tersebut disampaikan
kepada Tim Kerja bahwa pelaksanaan aksi perubahan ini, dilaksanakan
melalui tahapan-tahapan yang telah disepakati bersama antara Coach,
Mentor dan Reformer. Bahwa dalam tahapan-tahapan kegiatan tersebut

telah tertuang dalam milestone yang dalam implementasinya terbagi
menjadi tiga tahapan utama, yaitu tahap jangka pendek, jangka menengan

dan jangka panjang. Pelaksanaan aksi perubahan akan berfokus pada
implementasi pada tahapan jangka pendek dengan alokasi waktu kurang

lebih 2 (dua) bulan kedepan. Kepada seluruh anggota Tim Kerja
disampaikan juga terkait tahapan kegiatan, batas waktu serta output dari
masing-masing milestone kegiatan. Selanjutnya reformer mayampaikan

bahwa langkah selanjutnya atau tahapan/milestone berikutnya yaitu
mileston 3 (tiga) adalah pembuatan Gambar Alur INSOS PAPUA BARAT.
Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah diperolehnya pemahaman anggota
Tim Kerja Aksi Perubahan terhadap tahapan/milestone, waktu serta output
yang akan dihasilkan dan persiapan bahan-bahan pembuatan Gambar Alur

INSOS PAPUA BARAT.

Page 13

MILESTONE 3 Gambar Alur INSOS PAPUA BARAT

PEMBUATAN GAMBAR ALUR INSOS PAPUA BARAT

PENYUSUNAN GAMBAR ALUR
INSOS PAPUA BARAT

Gambar Alur INSOS PAPUA BARAT
merupakan kerangka utama bagi
penyusunan Petunjuk Teknis INSOS PAPUA
BARAT karena dapat memberikan gambaran
umum terkait kebutuhan data dan informasi
apa saja yang diperlukan dalam penyusunan
Petunjuk Teknis INSOS PAPUA BARAT, serta
memberikan gambaran kedudukan petunjuk
Teknis INSOS PAPUA BARAT dalam proses
perencanaan Pembangunan Otsus.




PERSETUJUAN GAMBAR ALUR
INSOS PAPUA BARAT

Page 14

MILESTONE 4

PEYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS INSOS PAPUA BARAT

Koordinasi Awal

Penyusunan Petunjuk Teknis Insos Papua Barat
Review Penulisan

Page 15

Milestone 4

Konsultasi dan Pengesahan
Petunjuk Teknis INSOS PAPUA BARAT

Sebelum Draft Petunjuk Teknis INSOS
PAPUA BARAT dikonsultasikan
kepada stakeholder eksternal, maka
reformer terlebih dahulu melakukan
konsultasi dengan Atasan
Langsung/Mentor untuk memperoleh
masukan dan persetujuan Mentor.
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini
adalah persetujuan Draft Petunjuk
Teknis INSOS PAPUA BARAT oleh
Atasan Langsung/Mentor.

Petunjuk Teknis
INSOS PAPUA BARAT

Setelah Petunjuk Teknis INSOS PAPUA BARAT disetujui,
selanjutnya dilakukan konsultasi dengan stakeholder
Eksternal. Pelaksanaan Konsultasi dengan Stakeholder
eksternal dilakukan guna mendapatkan masukan dan
dukungan agar Petunjuk Teknis INSOS PAPUA BARAT, dapat
diterapkan atau digunakan sebagai petunjuk teknis dalam
proses penysunan perencanaan pembangunan Otsus oleh
OPD pengelola Dana Otsus Provinsi Papua Barat. Hasil dari
pelaksanaan kegiatan ini adalah Surat Pernyataan
Dukungan Stakeholder Eksternal terhadap Aksi Perubahan
INSOS PAPUA BARAT dan testimoni dukungan Stakeholder
Eksternal.

Page 16

Milestone 4

Konsultasi Petunjuk Teknis INSOS PAPUA BARAT
Bersama Stakeholder Eksternal

Testimoni

"Perencanaan Pembanguanan yang baik harus
bebasis pada Data, sehingga lebih tepat sasaran
dan Indikoator capaianya akan lebih mudah diukur
atau di evaluasi”

Kepala BPS Provinsi Papua Barat

“Data SAIK, sangat dibutuhkan karena terkait Data Orang Asli
Papua sebagai dasar untuk perencanaan baik ditingkat
kampung, distrik, kabupaten dan Provinsi dan Data ini sangat
penting dalam perencanaan Otsus kedepan baik oleh Biro
Otsus maupun Bappeda”

Kepala Biro Otsus Setda Provinsi Papua Barat

“Dalam rangka otsus jilid II kedepan ini, memang kita tidak bisa main-
main dengan perencanaan kita, baik itu jangka pendek, jangka
menengah dan jangka panjang, harus betul betul tindaklanjut, harus
didukung juga dengan data. Oleh karena itu, saya menganggap bahwa
INSOS PAPUA BARAT ini, sangat membatu sekali untuk kita harus
mengukur sejauh mana Dana Otsus itu sudah dilaksanakan”

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat

“Masalah yang sekaran manjadi trend topik adalah
masalah e-KTP, contoh Sekaran kita dicapil itu, kita
istilah Jemput Bola untuk perekaman e-KTP, dan
dukungan data ini akan membantu kita untuk
perekaman E-KTP bagi masyarakat yang belum
perekaman”

Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Papua Barat

Page 17

Milestone 5 JUKNIS INSOS PAPUA BARAT
Evaluasi dan Pelaporan

Dalam suatu pelaksanaan kegiatan tentunya terdapat kelebihan dan
kekurangan, maka perlu adanya evaluasi seberapa baik aksi atau kegiatan
yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dilaksanakan
pada Minggu IV Agustus s/d Minggu I Spetember 2022. Dalam pelaksanaan
kegiatan ini, reformer melakukan konsultasi dengan Mentor dan Coach
terhadap Aksi Perubahan INSOS PAPUA BARAT yang sudah dilaksanakan
dan membuat laporan Aksi Perubahan.

Konsultasi
dengan Mentor

Konsultasi
dengan Coach

Dengan adanya Laporan Aksi Perubahan, dapat memberikan gambaran setiap
rangkaian kegiatan Aksi Perubahan oleh reformer, dimana reformer mengontrol Tim
Kerja dan dengan ikut memantau apakah tim sudah bekerja sesuai dengan peran
masing-masing. Setiap kegiatan diarahkan dan dikontrol dengan baik disertai bukti-
bukti dari hasil sebuah kegiatan berupa dokumentasi secara cermat dan rapih
sebagai fungsi dari manajemen, sebagai seorang Pimpinan Pengawas.

Page 18

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Pelaksanaan aksi perubahan INSOS PAPUA BARAT lebih dominan pada
Implementasi Jangka Pendek, namun setelah melihat produk yang dapat dihasilkan
memiliki dampak yang baik terhadap Perencanaan Pembangunan Otsus Provinsi
Papua Barat yang awalnya memakai 2 (dua) OPD sebagai sampel, maka dapat
dikembangkan keberlanjutannya pada beberapa OPD pengelola Dana Otsus lainnya.
Sehingga kualitas Perencanaan Otsus di Provinsi Papua Barat secara umum akan
lebih baik lagi.

Pada prinsipnya basis data SAIK+ merupakan sumber rujukan yang sangat
membantu OPD Pengelola Dana Otsus dalam upaya meningkatkan perencanaan
pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) yang lebih tepat sasaran, tepat manfaat dan
tepat tujuan serta sangat berkontribusi terhadap pelaksanaan monitoring dan
evaluasi dari pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkup Otsus Provinsi Papua
Barat. Oleh karena itu, maka komitmen bersama stakeholder terkait dalam upaya
pengaplikasian INSOS PAPUA BARAT sangat diperlukan.

Penyusunan Perencanan Pembangunan Daerah yang berbasis data pada era
sekarang ini menjadi tuntutan yang harus dipenuhi dalam mendukung mekanisme
kerja tepat guna yang berorientasi hasil yang maksimal. Oleh karena itu, aksi
perubahan ini dapat dijadikan pemicu untuk mengembangkan inovasi perencanaan
dibidang lainnya untuk terus dilanjutkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Hasil dari aksi perubahan ini diharapkan dapat terus memperoleh dukungan dari
mentor, stakeholders Internal dan stakeholder eksternal, karena dengan adanya
dukungan yang kuat maka akan mempermudah langkah pengembangan selanjutnya
yang akan memiliki cakupan manfaat yang lebih luas.

Page 19

Penutup

Kesimpulan

Petunjuk Teknis Implementasi Sistem Administrasi Saran
dan Informasi Kampung (SAIK+) Dalam
Perencanaan Otonomi Khusus (INSOS PAPUA Saran tindak lanjut yang dapat
BARAT), diharapkan mudah dan dapat dipahami disampaikan agar keberlanjutan aksi
oleh perencana di tingkat OPD, sehingga dalam perubahan dapat berjalan dengan baik
menyiapkan dokumen Perencanaan Program dan dan sesuai dengan target yang
Kegiatan yang berpihak Kepada Orang Asli Papua diharapkan antara lain:
(OAP) dalam konteks OAP sebagai penerima
manfaat Dana Otsus, tidak mendapatkan kesulitan. Meningkatkan komitmen terhadap
Kesimpulan yang dapat diperoleh setelah pelaksanaan Petunjuk Teknis INSOS
melaksanakan Aksi Perubahan ini adalah sebagai PAPUA BARAT.
berikut: Perlunya perhatian bersama dalam
meningkatkan ketersediaan informasi
Terbentuknya Tim Efektif/Tim Kerja Aksi dan Data Terpilah Orang Asli Papua
Perubahan melalui Surat Keputusan Kepala (OAP) pada berbagai sektor .
Bappeda Provinsi Papua Barat Nomor : Melaksanakan monitoring dan
050/744.1/BAPPEDA/VII/2022, tentang Tim evaluasi pelaksanaan Petunjuk
Kerja Penyusunan Petunjuk Teknis INSOS Teknis INSOS PAPUA BARAT.
PAPUA BARAT. Melaksanakan Update berkala
Tersediannya Petunjuk Teknis INSOS PAPUA Petunjuk Teknis INSOS PAPUA
BARAT yang disusun oleh Tim Efektif/ Tim Kerja BARAT.
Aksi Perubahan.
Terlaksananya Sosialisasi kepada Stakeholder
untuk memastikan Petunjuk Tenis INSOS
PAPUA BARAT mendapat dukungan dan dapat
diaplikasikan dalam proses penyusun
perencanaan pembangunan Otsus Provinsi
Papua Barat.
Terlaksananya monitoring dan evaluasi untuk
memastikan bahwa tahapan kegiatan atau aksi
yang telah disusun dan dilaksanakan telah
berjalan dengan baik.

Page 20