laporan tahunan subbagian

Annual
Report

2019

Subbagian Status Kepegawaian dan
Pengembangan Pejabat Fungsional

01 Pendahuluan

A. Latar Belakang
Dengan Berakhirnya tahun Anggaran 2019,
dilakukanlah penyusunan Laporan Kegiatan
Subbagian Status Kepegawaian dan Pengembangan
Pejabat Fungsional Tahun Anggaran 2019. yang
menggambarkan kegiatan yang telah dilakukan
selama 2019.

B. Dasar Hukum, Tugas dan Struktur Organisasi

1. Dasar Hukum
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 yang berlaku sejak 1 April 2016
2. Tugas

Sesuai dengan Dasar Hukum tugas dari Subbagian Status Kepegawaian dan
Pengembangan Pejabat Fungsional mempunyai tugas menyusun kebijakan,
menganalisis, mengavaluasi, serta menyempurnakan proses pengaturan status
kepegawaian sebagai pegawai dipekerjakan/dperbantukan, pindah antar unit, pindah
keluar instansi, pembinaan internal pejabat fungsional analis kepegawaian, pengelola
dan pengembangan pejabat fungsional, seta memproses mutasi jabatan fungsional
sesusia ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

"SALAH SATU YANG
MENUNJUKAN TINGKAT
ACCOUTABLE YAITU
DENGAN LAPORAN
PERTANGGUNG
JAWABAN"

02

C. Sumber Daya yang Tersedia di Subbagian Status Kepegawaian
dan Pengembangan Pejabat Fungsional

SDM yang melaksanakan tugas di subbagian Status Kepegawaian dan Pengembangan
Pejabat Fungsional pada tahun 2019 sebanyak 9 orang dengan rincian data per 31
Desember 2019 adalah sebagai berikut :

II/a III/d 50 - 60 Tahun SMEA
10% 10% 20% 20%

II/c III/b S1
20% 20% 40%

40- 50 Tahun 20 - 30 Tahun
20% 50%

D1
20%

III/a 30 - 40 Tahun D3
40% 10% 20%

Golongan/Pangkat Usia Pendidikan

03

D. Rencana Kegiatan Subbagian Status Kepegawaian

dan Pengembangan Pejabat Fungsional Tahun 2019

Secara umum rencana kegiatan Subbagian Status Kepegawaian
dan Pengembangan Pejabat Fungsional dalam indikator kinerja utama sebagaimana
terlampir pada Tabel.1 adalah sebagai berikut:
1.Melaksanakan npengaturan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Kementerian

Keuangan ditugaskan di K/L/D/I lainnya;
2.Melaksanakan penyusunan Kebijakan pembinaan mutasi/ pemindahan Pegawai

Negeri Sipil Kementerian Keuangan;
3.Melaksanakan pembinaan mutasi/ pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kementerian

Keuangan;
4.Melaksanakan implementasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;
5.Melaksanakan pembinaan kepegawaian pejabat fungsional Kementerian Keuangan;
6.Melaksanakan penyusunan kebijakan dan pembinaan PNS Kementerian Keuangan

pada BLU/Lembaga Non Eselon
7.Penunjukan/ Pengangkatan Perwakilan Kementerian Keuangan
8.Menyusun bahan e-learning Biro Sumber Daya Manusia;
9.Penugasan lain yang terkait.

Tabel.1

Pelaksanaan 04
Kegiatan

A. Kegiatan Subbagian Status Kepegawaian dan Pengembangan Pejabat
Fungsional

Dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan di Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 234/PMK.01/2015, kegiatan yang telah dikerjakan adalah sebagai berikut :

I. Pengaturan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan

Kegiatan Pengaturan Status Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan
adalah proses penyiapan konsep dan penetapan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Pengaturan Status Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Dipekerjakan/
Diperbantukan pada Instansi lain.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Dipekerjakan/ Diperbantukan
pada Instansi lain yaitu:

PNS Dipekerjakan adalah PNS Kementerian Keuangan yang dengan Keputusan Menteri
Keuangan ditugaskan bekerja pada instansi pemerintah/ lembaga Negara di luar
Kementerian Keuangan dengan ketentuan gaji pegawai tersebut dibebankan pada
Kementerian Keuangan.
PNS Kementerian Keuangan yang diperbantukan adalah PNS Kementerian Keuangan
yang berdasarkan suatu Keputusan Menteri Keuangan ditugaskan pada
BUMN/lembaga pemerintah/ lembaga non pemerintah baik di dalam maupun di luar
negeri dengan ketentuan gaji dibebankan pada lembaga penerima bantuan.

Jumlah PNS Kementerian Keuangan yang Dipekerjakan dan Diperbantukan pada akhir
Tahun 2019 adalah:

DIPEKERJAKAN DIPERBANTUKAN TOTAL
110 ORANG 9 ORANG 119 ORANG

05

Dipekerjakan

Diperbantukan

Pada tahun 2019 telah diisusun dan ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 777/KMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 256/KMK.01/2011 tentang Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Keuangan yang Dipekerjakan atau Diperbantukan di Luar Kementerian Keuangan,
yang mengatur mengenai hak keuangan berupa tunjangan pokok unsur Tunjangan
Khusus  Pembinaan Keuangan Negara.

05

Adapun sesuai usulan yang masuk, pada Tahun 2019 jumlah pegawai yang
telah ditetapkan pengaturan status kepegawaiannnya adalah sebagai
berikut:

II. Penyusunan Kebijakan Mutasi/ Pemindahan Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Keuangan

Dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2018 tentang Manajemen PNS, maka perlu disusun ketentuan terkait tata
cara pemindahan PNS. Lebih lanjut, pada Tahun 2019 Draft RKMK Tata Cara
Pemindahan PNS telah disusun dengan memperhatikan masukan dari tiap
Bagian di lingkungan Biro SDM. Draft RKMK Tata Cara Pemindahan PNS telah
disampaikan kepada Bagian Penghargaan, Penegakan Disiplin dan Pensiun dan
saat ini sedang di review dan di harmonisasi dengan ketentuan terkait.
Hal pokok yang diatur pada Draft RKMK Tata Cara Pemindahan PNS yakni:
a. Pindah antar Unit Eselon I
perpindahan Pegawai antar unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
b. Pindah dari lingkungan Kementerian Keuangan ke Instansi Pemerintah lain
perpindahan Pegawai ke lingkungan Instansi Pemerintah lain, baik
Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

06

III. Pembinaan Mutasi/ Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan
Kegiatan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan adalah proses
penyiapan konsep dan penetapan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemindahan
para Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan antar Unit Eselon I, maupun pindah ke
Instansi Pusat/ Instansi Daerah.
Sesuai usulan yang masuk,selama Tahun 2019 rincian jumlah pegawai yang diusulkan
pemindahan dan jumlah pegawai yang telah ditetapkan pemindahan Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Kementerian Keuangan, sebagai berikut:

Tabel.2

IV. Implementasi Jabatan Fungsional Telah disesuaikan konsep uraian jabatan
Analis Kepegawaian dan pemisahan tugas antara struktural
Sampai dengan akhir Tahun 2019, tahapan dan fungsional pada tanggal 4
implementasi Analis Kepegawaian yang September 2019
telah dilaksanakan adalah: Telah dilaksanakan pembahasan dengan
Biro organisasi dan Ketatalaksanaan
Telah dilaksanakan rapat internal untuk terkait uraian jabatan dan pemisahan
membahas konsep grading, formasi, dan tugas antara struktural dan fungsional
uraian jabatan internal (termasuk pada tanggal 20 November 2019
memisahkan tugas antara struktural dan Rencana yang akan dilaksanakan pada
fungsional) pada tanggal 21 Februari Tahun 2020 mengenai implementasi
2019 Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian:
elah dilaksanakan identifikasi pemisahan 1.Menyempurnakan konsep pemetaan
tugas dan fungsi antara struktural tugas dan uraian jabatan sesuai
dengan fungsional Analis Kepegawaian masukan dari Biro Organta
pada tanggal 4 April 2019 2. Menyampaikan konsep uraian tugas dan
Telah disampaikan permintaan masukan uraian jabatan ke Biro Organta
kepada seluruh bagian di lingkungan Biro
SDM pada tanggal 25 Mei 2019

07

V. Pembinaan Kepegawaian Pejabat Fungsional Kementerian Keuangan

Kegiatan pembinaan jabatan fungsional Kementerian Keuangan adalah penyusunan
kebijakan teknis Jabatan Fungsional dan penyiapan konsep dan penetapan Keputusan
Menteri Keuangan terkait pembinaan pejabat fungsional.

Data Jabatan Fungsional dengan Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pembina (Core
Kemenkeu) terdiri:

08

Di lingkungan Kementerian Keuangan Pada tahun 2020, direncanakan untuk mulai
sampai dengan akhir tahun 2019 telah
diimplementasikan 34 Jabatan Fungsional mengimplementasikan Jabatan Fungsional
dengan jumlah total 9428 pejabat
fungsional aktif. (JF) pada Direktorat Jenderal Pajak yaitu

A. Jabatan Fungsional Core Kementerian Penyuluh Pajak, JF pada Direktorat Jenderal
Keuangan
Dari 15 jabatan fungsional core Perbendaharaan yaitu Analis
Kementerian Keuangan, 7 (tujuh)
diantaranya telah dilaksanakan pengisian Perbendaharaan Negara, Analis
formasi sejumlah 8276 orang. Jabatan
fungsional core Kementerian Keuangan Pengelolaan Keuangan APBN, Pembina
yang telah diisi adalah sebagai berikut:
Teknis Perbendaharaan Negara, Pranata
a. Pemeriksa Pajak = 6522 orang
b. Penilai Pajak = 230 orang Keuangan APBN dan JF pada Direktorat
c. Asisten Penilai Pajak = 218 orang
d. Pemeriksa Bea dan Cukai = 1016 orang Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
e. Pelelang = 141 orang
f. Analis Anggaran = 91 orang Risiko yaitu Analis Pembiayaan dan Risiko
g. Analis Keuangan Pusat dan Daerah = 58
orang Keuangan serta JF pada DJKN yaitu Penilai

Pemerintah dan Penata Laksana Barang.

Sebelumnya telah dilaksanakan uji

kompetensi dalam rangka

inpassing/penyesuaian kepada 130 orang

yang akan diangkat sebagai pejabat

fungsional Penilai Pemerintah dan terhadap

130 orang dimaksud telah diproses

pengangkatan melalui mekanisme

inpassing dan direncanakan untuk diangkat

dan dilantik pada Trimester I tahun 2020.

Data Jabatan Fungsional dengan Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pengguna terdiri:

09

10

B. Jabatan Fungsional Non-Core Telah dilaksanakan uji kompetensi dalam
Kementerian Keuangan rangka inpassing/penyesuaian kepada 32
Diantara 20 jabatan fungsional non-core PNS Kementerian Keuangan yang akan
Kementerian Keuangan terdapat 14 jabatan diangkat sebagai pejabat fungsional
fungsional yang telah terisi sejumlah 1152 Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
orang. Jabatan fungsional non-core namun hanya 26 orang diantaranya yang
Kementerian Keuangan yang telah diisi dinyatakan lulus. Terhadap 26 orang
adalah sebagai berikut: dimaksud telah diproses pengangkatan
melalui mekanisme inpassing dan
a. Auditor =249 Orang direncanakan untuk diangkat dan dilantik
b. Pranata Humas =28 Orang pada Trimester I tahun 2020.
c. Arsiparis = 8 Orang
d. Asessor = 4 Orang Selanjutnya, telah dilaksanakan pemindahan
e. Widyaiswara = 148 Orang terhadap 48 orang dari berbagai Unit Eselon
f. Analis Kebijakan = 111 Orang I di Kementerian Keuangan ke Badan
g. Pranata Komputer = 337 Orang Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk
h. Dosen = 113 Orang diangkat dalam jabatan fungsional Dosen
i. Peneliti = 35 Orang yang direncanakan pada tahun 2020.
j. Perawat = 2 orang Pembinaan pejabat fungsional Kementerian
k. Dokter = 5 Orang Keuangan dilaksanakan mulai dari
l. Dokter Gigi = 8 orang pengangkatan, kenaikan jenjang, mutasi,
m. Perawat Gigi = 2 Orang pemberhentian, hingga pengangkatan
n. Bidan = 1 Orang kembali ke dalam jabatan fungsional.
o. Pranata laboratorium = 1 Orang Berikut data pembinaan pejabat fungsional
pada tahun 2019:

11

Dengan rincian sebagai berikut :
(1) pengangkatan dalam jabatan fungsional; (3) pembebasan sementara dari jabatan

Selama tahun 2019, para pejabat fungsional fungsional;

yang telah diproses usulannya untuk diangkat para pejabat fungsional yang telah diproses

menjadi pejabat fungsional adalah sebanyak 14 usulannya untuk dibebaskan dari jenjang

produk KMK (980 orang), dengan rincian: jabatan fungsional sesuai ketentuan yang

a. Pengangkatan dari jabatan lain ke jabatan berlaku sebelum diubah dengan Peraturan

fungsional, telah ditetapkan 6 KMK untuk 64 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

orang, diperoleh dari: Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019

• Auditor (2 KMK, 23 orang dan 34 orang) tentang Pengusulan, Penetapan, dan

• Peneliti (1 KMK, 2 orang) Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai

• Dosen (3 KMK, 1 orang, 4 orang dan 4 orang) Negeri Sipil, sebanyak 8 produk KMK (24

b. Penyesuaian/Inpassing ke dalam jabatan orang), dengan rincian:

fungsional, telah ditetapkan 4 KMK untuk 322 a. Pranata Humas (1 KMK, 1 orang),

orang, diperoleh dari: Melaksanakan Tugas Belajar

• Arsiparis (1 KMK, 5 orang) b. Pranata Komputer (4 KMK, 18 orang),

• Pemeriksa Bea dan Cukai (1 KMK, 202 orang) diperoleh dari:

• Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur (1 • Tidak memenuhi Angka Kredit (1 KMK, 13

KMK, 4 orang) orang)

• Analis Kebijakan (1 KMK, 111 orang) • Melaksanakan Tugas belajar (1 KMK, 1

c. Pengukuhan ke dalam jabatan fungsional, orang)

telah ditetapkan 4 KMK untuk 590 orang, • Ditugaskan pada jabatan di luar Jabatan

diperoleh dari: Fungsional (2 KMK, 4 orang)

• Analis Anggaran (1 KMK, 30 orang) c. Dosen (1 KMK, 1 orang), Cuti Diluar

• Pranata Komputer (2 KMK, 109 orang dan 4 Tanggungan Negara

orang) d. Widyaiswara (2 KMK, 4 orang), diperoleh

• Penilai Pajak dan Asisten Penilai Pajak (1 dari:

KMK, 447 orang) • Ditugaskan pada jabatan di luar Jabatan

Fungsional (1 KMK, 3 orang)

(2) penyesuaian/kenaikan dalam jabatan • Cuti Diluar Tanggungan Negara (1 KMK, 1

fungsional; orang)

Selama tahun 2019, para pejabat fungsional

yang telah diproses usulannya untuk naik (4) pengangkatan kembali dalam jabatan

jabatan menurut jenjang jabatan fungsional fungsional;

sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 3 Selama tahun 2019, para pejabat fungsional

produk KMK (220 orang), diperoleh dari: yang telah diproses usulannya untuk diangkat

a. Pranata Komputer (16 KMK, 34 orang) kembali dalam jenjang jabatan fungsional

b. Pemeriksa Pajak (6 KMK, 159 orang) sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 14

c. Pemeriksa Bea dan Cukai (1 KMK, 3 orang) produk KMK (28 orang), dengan rincian:

d. Widyaiswara (3 KMK, 3 orang) a. Pranata Komputer (13 KMK, 27 orang),

e. Penilai PBB (2 KMK, 7 orang) diperoleh dari:

f. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (1 KMK, 2 • Memenuhi Angka Kredit (19 orang)

orang) • Selesai Tugas belajar (7 orang)

g. Dosen (2 KMK, 12 orang) • Selesai penugasan jabatan di luar jabatan

fungsional (1 KMK, 1 orang)

12

b. Dokter (1 KMK, 1 orang), Cuti Diluar b. Dosen (1 KMK, 1 orang), Cuti Diluar Tanggungan
Tanggungan Negara Negara
c. Pemeriksa Pajak (1orang), diberhentikan
(5) pemberhentian dari jabatan sementara sebagai PNS
fungsional
Selama tahun 2019, para pejabat (6) Pemindahan/ Mutasi Pejabat Fungsional
fungsional yang telah diproses usulannya Selama tahun 2019, para pejabat fungsional yang
untuk diberhentikan dari jabatan fungsional telah diproses usulannya untuk dipindahkan/
sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 5 mutasi sesuai ketentuan yang berlaku sebanyak 6
produk 12 KMK (30 orang), diperoleh dari: produk KMK (422 orang), diperoleh dari:
a. Pranata Komputer (2 orang), diperoleh a. Pranata Humas (2 KMK, 10 orang)
dari b. Pemeriksa Pajak (1 KMK, 406 orang)
• Tidak memenuhi Angka Kredit (1 KMK, 13 c. Pemeriksa Bea dan Cukai (1 KMK, 1 orang)
orang) d. Pranata Komputer (1 KMK, 1 orang)
• Melaksanakan Tugas belajar (1 KMK, 1 e. Penilai PBB (1 KMK, 1 orang)
orang)
• Ditugaskan pada jabatan di luar Jabatan
Fungsional (2 KMK, 4 orang)

VI. Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan PNS Kementerian Keuangan pada BLU/
Lembaga Non Eselon

Pembentukan Organisasi Non Eselon merupakan implementasi atas Pasal 82 Peraturan
Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Kementerian Keuangan, yakni “Selain Unit Eselon I dan
Staf Ahli, pada Kementerian Keuangan dibentuk unit khusus yang bertanggung jawab pada
Menteri yang terdiri dan tidak terbatas pada Set.PP, Setkomwasjak, dan LPDP.

Organisasi Non Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan terdapat 9 organisasi dengan
perincian:

1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 3. Lembaga National Single Window

(LPDP) (LNSW)

Unit Khusus yang bertugas melakukan Lembaga yang melakukan pengelolaan

pengelolaan Dana Pengembangan Indonesia National Single Window dandan

Pendidikan Nasional dan bertanggung penyelenggaraan system Indonesia National

jawab kepada Menteri Keuangan Single Window yang berkedudukan di

2. Sekretariat Komite Stabilitas Sistem bawah dan bertanggung jawab kepada

Keuangan (KSSK) Menteri Keuangan

Unit organisasi non eselon di lingkungan 4. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
Kementerian Keuangan yang bertanggung Unit organisasi non eselon di bidang usaha

jawab kepada Menter Keuangan selaku mikro, kecil, dan menengah yang berada di

koordinator Komite Stabilitas Sistem bawah dan bertanggung jawab kepada

Keuangan dan secara administratif berada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal

di bawah Sekretaris Jenderal Perbendaharaan

13

5. Badan Pengelola Dana Perkebunan 8. Badan Pengelola Dana Lingkungan
Kelapa Sawit (BPDP KS) Hidup (BPDLH)
Unit organisasi non eselon di lingkungan Unit organisasi non Eselon di bidang
Kementerian Keuangan yang berada di pengelolaan dana lingkungan hidup yang
bawah dan bertanggung jawab kepada berada di bawah dan bertanggung jawab
Menteri Keuangan melalui Direktur kepada Menteri Keuangan melalui
Jenderal Perbendaharaan yang bertugas Direktur Jenderal Perbendaharaan yang
untuk melaksanakan pengelolaan dana bertugas melaksanakan pengelolaan
perkebunan kelapa sawit dana lingkungan hidup di bidang
6. Lembaga Manajemen Aset Negara kehutanan, energi dan sumber daya
(LMAN) mineral, perdagangan karbon, jasa
Unit organisasi non eselon di lingkungan lingkungan, industry, transportasi,
Kementerian Keuangan di Kementerian pertanian kelautan dan perikanan, dan
Keuangan yang menerapkan pengelolaan bidang lainnya terkait lingkungan hidup.
keuangan badan layanan umum yang
berada di bawah dan bertanggung jawab 9. Lembaga Dana Kerja Sama
kepada Menteri Keuangan melalui Pembangunan Internasional (LDKPI)
Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang Unit organisasi no eselon yang berada di
bertugas melaksanakan pendayagunaan bawah dan bertanggung jawab kepada
dan kerjasama operasional asset yang Menteri Keuangan melalui direktur
bertujuan untuk optimalisasi aset jenderal yang melaksanakan tugas dan
7. Politeknik Keuangan Negara STAN fungsi di bidang pengelolaan
(PKN STAN) pembiayaan dan risiko yang bertugas
Perguruan tinggi di lingkungan untuk melaksanakan pengelolaan dana
Kementerian Keuangan, yang berada di kerjasama pembangunan internasional
bawah dan bertanggung jawab kepada dan dalam rangka pemberian hibah.
Menteri Keuangan melalui Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
dengan tugas menyelenggarakan
pendidikan vokasi di bidang Keuangan
Negara

14

Berdasarkan tujuan pembentukan Unit Organisasi Non Eselon dapat dibedakan menjadi 2,
yakni:

PNS Kemenkeu 431

PNS Non Kemenkeu 5

Non PNS 368

0 100 200 300 400 500

Dengan sebaran jenjang jabatan 431 orang PNS Kemenkeu sebelum penempatan :

Es. I = 1 orang Es. IV = 69 orang
Es. II = 4 orang
Es. III = 19 orang Es. V = 3 orang Pelaksana = 228 orang

Fungsional = 107 orang

Dalam rangka mitigasi dinamika tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang berpotensi
terjadi penambahan unit organisasi non eselon. Telah dilaksanakan identifkasi pokok
permasalahan di unit organisasi non eselon berupa:

1. Belum terdapat payung hukum secara nasional yang mengatur pengelolaan SDM pada Unit
Organisasi Non Eselon karena Jabatan pada Organisasi Non Eselon tidak termasuk dalam
Jabatan ASN sehingga tidak ada penyetaraan jabatan yang mengakibatkan:
a. Kenaikan pangkat hanya berdasarkan Pendidikan
b. Masa kerja dalam jabatan tidak dihitung

14

VII. Penunjukan/ Pengangkatan Perwakilan Kementerian Keuangan

Kegiatan Penunjukan/ Pengangkatan Perwakilan Kementerian Keuangan adalah proses

penyiapan konsep dan penetapan Keputusan Menteri Keuangan tentang pengangkatan Kepala

Perwakilan, Kepala Sekretariat Perwakilan Kementerian dan Kepala Subperwakilan

Kementeian Keuangan di daerah.

Pengertian Kepala Perwakilan, Kepala Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala

Subperwakilan Kementeian Keuangan, Kepala Subsekretariat Perwakilan Kementerian

Keuangan yaitu:

• Kepala Perwakilan Kementerian • Kepala Subperwakilan Kementerian Keuangan

Keuangan adalah jabatan yang dipilih dari adalah jabatan yang ditetapkan oleh Sekretaris

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jenderal Kementerian Keuangan dengan

atau pejabat setingkat Eselon II di setiap mempertimbangkan usulan Kepala Biro

ibukota provinsi berkenaan yang Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro

ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan Kepala Biro

nama Menteri Keuangan dengan tugas: Perlengkapan untuk kabupaten/kota yang

(1) mengoordinasikan semua unsur terdapat kantor setingkat eselon II dan/atau

pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan Gedung Keuangan Negara (GKN), dengan tugas:

yang berada di wilayah kerjanya; (1) mengoordinasikan semua unsur pelaksanaan

(2) sebagai Wakil Kementerian Keuangan tugas Kementerian Keuangan yang berada di

di wilayahnya; dan wilayah kerjanya;

(3) sebagai penghubung antara (2) sebagai penghubung antara Kementerian

Kementerian Keuangan dengan pemerintah Keuangan dengan pemerintah kabupaten/kota

provinsi berkenaan. berkenaan.

• Kepala Sekretariat Perwakilan • Kepala Sekretariat Subperwakilan Kementerian
Kementerian Keuangan diangkat oleh Keuangan diangkat oleh Sekretaris Jenderal
Sekretaris Jenderal dengan tugas dengan tugas pendukung Subperwakilan
pendukung perwakilan Kementerian Kementerian Keuangan dalam melaksanakan
Keuangan dalam melaksanakan koordinasi koordinasi pelaksanaan tugas Kementerian
pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan Keuangan di kabupaten/kota berkenaan, yang
di provinsi berkenaan, yang Pembina teknis Pembina teknis operasionalnya dilakukan oleh
operasionalnya dilakukan oleh biro/pusat biro/pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal
di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sesuai dengan bidang
Kementerian Keuangan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
bidang tugasnya masing-masing.

Merujuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor 418/KMK.01/2012, Kepala Perwakilan dan
Kepala Sekretariat Perwakilan diangkat diperuntukan untuk 34 Provinsi kecuali Provinsi DKI
Jakarta tidak ada yang diangkat. Sedangkan Kepala Subperwakilan diperuntukan untuk 4
provinsi.

15

Dalam rangka mitigasi dinamika tugas dan 2. Adanya potensi PNS Non Kemenkeu pada
fungsi Kementerian Keuangan yang Organisasi Non Eselon dipindahkan ke
berpotensi terjadi penambahan unit Kementerian Keuangan karena implementasi
organisasi non eselon. Telah dilaksanakan Permenpan 35/2018 yang berdampak pada
identifkasi pokok permasalahan di unit berkurangnya formasi CPNS dan jabatan yang
organisasi non eselon berupa: terbatas di Kemenkeu
1. Belum terdapat payung hukum secara Upaya yang telah dilaksanakan untuk
nasional yang mengatur pengelolaan SDM mengatasi masalah tersebut pada Tahun
pada Unit Organisasi Non Eselon karena 2019, yakni:
Jabatan pada Organisasi Non Eselon tidak 1. Koordinasi dengan Kemenpan-RB dan BKN
termasuk dalam Jabatan ASN sehingga tidak untuk meminta pengaturan terkait
ada penyetaraan jabatan yang pengelolaan SDM pada Organisasi Non Eselon
mengakibatkan: 2. Penyusunan Draft RPMK Manajemen SDM
pada Unit Ogranisasi Non Eselon (sedang
a. Kenaikan pangkat hanya berdasarkan proses harmonisasi di Kemenkumham)
Pendidikan
b. Masa kerja dalam jabatan tidak dihitung

V. Pembinaan Kepegawaian Pejabat Fungsional Kementerian Keuangan
Kegiatan pembinaan jabatan fungsional Kementerian Keuangan adalah penyusunan kebijakan

teknis Jabatan Fungsional dan penyiapan konsep dan penetapan Keputusan Menteri Keuangan
terkait pembinaan pejabat fungsional.
• Data Jabatan Fungsional dengan Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pembina terdiri:

06

II. Bahan e-learning Biro Sumber Daya Manusia

Dalam rangka upaya meningkatkan pembelajaran

bagi PNS Kementerian Keuangan terkait kebijakan

Biro Sumber Daya Manusia, Subbagian Status

Kepegawaian dan Pengembangan Pejabat

Fungsional telah melaksanakan Pengembangan

kompetensi bagi PNS Kementerian Keuangan

melalui e-learning dengan judul Sosialisasi Jabatan

Fungsional. e-learning adalah Pengembangan

Kompetensi PNS yang dilaksanakan dalam bentuk Sumber:
https://www.youtube.com/watch?v=o9KXeoDhRdc
pelatihan dengan mengoptimalkan penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi
untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja. Bahan e-learning Sosialisasi

Jabatan Fungsional dengan format Film yang telah diproduksi pada Tahun 2019 dan telah

diupload pada akun Youtube Biro Sumber Daya Manusia pada tanggal 27 Desember 2019 adalah

sebagaimana terlampir.

III. Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Mutasi/ Pemindahan Pegawai Negeri Sipil

Kementerian

Keuangan Kegiatan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan adalah proses

penyiapan konsep dan penetapan Keputusan Menteri Keuangan tentang pemindahan para

Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan antar Unit Eselon I, maupun pindah ke Instansi

Pusat/ Instansi Daerah. Dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen PNS maka perlu disusun ketentuan terkait tata

cara pemindahan PNS. Lebih lanjut, pada Tahun 2019 Draft RKMK Tata Cara Pemindahan

PNS telah disusun dengan memperhatikan masukan dari tiap Bagian di lingkungan Biro SDM.

Draft RKMK Tata Cara Pemindahan PNS telah disampaikan kepada Bagian Penghargaan,

Penegakan Disiplin dan Pensiun dan saat ini sedang di review dan di harmonisasi dengan

ketentuan terkait. Sesuai usulan yang masuk,selama Tahun 2019 rincian jumlah pegawai

NyaenggerdiiSuispuillkdainlinpgekmuinngdaanhaKnemdaenntjuermialnahKpeTeuagabanewlg.2aani ,ysaenbgatgealai hbedriitkeutta:pkan pemindahan Pegawai

07

IV. Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan PNS Kementerian Keuangan
pada BLU/ Lembaga Non Eselon

Pembentukan Organisasi Non Eselon merupakan implementasi atas Pasal 82 Peraturan
Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Kementerian Keuangan, yakni “Selain Unit Eselon I dan
Staf Ahli, pada Kementerian Keuangan dibentuk unit khusus yang bertanggung jawab pada
Menteri yang terdiri dan tidak terbatas pada Set.PP, Setkomwasjak, dan LPDP.

Organisasi Non Eselon di lingkungan Kementerian Keuangan terdapat 9 organisasi dengan

perincian: 5. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa
1. Lembaga Pengelola Dana Sawit (BPDP KS)
Pendidikan (LPDP) Unit organisasi non eselon di lingkungan
Unit Khusus yang bertugas melakukan Kementerian Keuangan yang berada di bawah
pengelolaan Dana Pengembangan dan bertanggung jawab kepada Menteri
Pendidikan Nasional dan bertanggung Keuangan melalui Direktur Jenderal
jawab kepada Menteri Keuangan Perbendaharaan yang bertugas untuk
2. Sekretariat Komite Stabilitas Sistem melaksanakan pengelolaan dana perkebunan
Keuangan (KSSK) kelapa sawit
Unit organisasi non eselon di 6. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
lingkungan Kementerian Keuangan Unit organisasi non eselon di lingkungan
yang bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan di Kementerian
Menter Keuangan selaku koordinator Keuangan yang menerapkan pengelolaan
Komite Stabilitas Sistem Keuangan keuangan badan layanan umum yang berada di
dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
bawah Sekretaris Jenderal Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan
3. Lembaga National Single Window Negara yang bertugas melaksanakan
(LNSW) pendayagunaan dan kerjasama operasional
Lembaga yang melakukan pengelolaan asset yang bertujuan untuk optimalisasi aset
Indonesia National Single Window 7. Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN
dandan penyelenggaraan system STAN)
Indonesia National Single Window Perguruan tinggi di lingkungan Kementerian
yang berkedudukan di bawah dan Keuangan, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan
Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
4. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Keuangan dengan tugas menyelenggarakan
Unit organisasi non eselon di bidang pendidikan vokasi di bidang Keuangan Negara
usaha mikro, kecil, dan menengah yang

berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Menteri Keuangan

melalui Direktur Jenderal

Perbendaharaan

08

Berdasarkan tujuan pembentukan Unit Organisasi Non Eselon dapat dibedakan menjadi 2,
yakni:

PNS Kemenkeu 436

PNS Non Kemenkeu 10 400 500
Pelaksana = 230 orang
Non PNS 179

0 100 200 300

Es. I = 1 orang Es. IV = 68 orang
Es. II = 4 orang
Es. III = 20 orang Es. V = 3 orang

Fungsional = 110 orang