TUGAS KEPEGAWAIAN SARI FEBRIYANTI

OTOMATISASI TATA
KELOLA KEPEGAWAIAN

SARI FEBRIYANTI

CUTI PEGAWAI DAN
PENSIUN PEGAWAI

OTOMATISASI TATA
KELOLA KEPEGAWAIAN

Cuti Pegawai

Pengertian Cuti

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Atau dapat
juga merupakan hak Pegawai Negeri Sipil berupa izin tidak masuk kerja yang dapat di tunda
dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan cuti hanya dapat di tunda dalam jangka waktu
tertentu apabila kepentingan dinas mendesak.

Dasar Hukum Cuti Pegawai

Berikut ini adalah dasar hukum cuti pegawai yaitu:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai
Negeri Sipil.
3. Surat Edaran Kepala BAKN No. 01/SE/1977.
4. Keputusan Bersama 3 Menteri mengenai Cuti Bersama.
5. Edaran Nomor SE – 3559 /MK.1/2009.

Tujuan Cuti

Tujuan cuti adalah untuk memberikan kesempatan istirahat bagi para Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohaninya. Jadi, cuti ini bertujuan secara
umum demi kepentingan PNS yang bersangkutan.

Manfaat Cuti

Umumnya setiap perusahaan memberikan hak cuti untuk karyawannya yang bisa
diambil sekitar 12 kali atau lebih per tahun. Cuti tersebut bisa digunakan untuk berbagai
kepentingan seperti menikah, liburan, atau hal lain yang ingin Anda lakukan ketika hari
kerja. Hal itu juga tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 13 tahun 2003 Pasal 79 ayat
(2), yang menyebutkan bahwa seorang pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan

OTOMATISASI TATA
KELOLA KEPEGAWAIAN

sekurang-kurangnya 12 hari kerja. Sayangnya beberapa orang tidak terlalu peduli dengan jatah
cuti yang diberikan perusahaan. Padahal cuti memberikan manfaat positif yang juga
berpengaruh terhadap pekerjaan Anda saat ini. Berikut keuntungan mengambil cuti yang
dijelaskan oleh psikolog muda, Wulan Ayu Ramadhani, M. Psi:
1. Hilangkan Jenuh
Cuti dapat menghilangkan jenuh. Saat Anda merasa bosan dengan pekerjaan sebaiknya segera
ambil cuti. Jangan langsung terburu-buru memutuskan resign. Coba ambil waktu libur untuk
kembali menyegarkan pikiran Anda.
"Salah satu yang membuat baterai awet ketika di charge dalam kondisi mesin mati, sama seperti
otak, kita tidak bisa memaksanya untuk selalu bekerja setiap waktu karena akan timbul di mana
rasa jenuh, stres dan rasa sensitivitas yang tinggi.
2. Buat Anda Lebih Produktif
Salah satu keuntungan mengambil hak libur di hari kerja bisa meningkatkan
produktivitas. Manfaatkan hak cuti per tahun untuk benar-benar menyegarkan pikiran Anda.
"Manfaat cuti itu bisa membuat produktivitas semakin meningkat, apalagi untuk pekerjaan
yang membutuhkan kreativitas. Mengambil cuti itu adalah salah satu yang harus dilakukan
untuk semakin meningkatkan kinerja Anda.
3. Mendapat Inspirasi Baru
Bagi seseorang yang bekerja di bidang kreatif, salah satu manfaat cuti bisa mendapatkan
inspirasi baru. Inspirasi tersebut tentunya akan memacu semangat Anda ketika bekerja. Oleh
karena itu, tidak ada salahnya melakukan aktivitas atau berpergian ke tempat yang belum
pernah dikunjungi.
4. Menghilangkan Stres
Bekerja dengan waktu yang lama ternyata bisa menyebabkan stress. Menurut Centerstone,
sebuah komunitas kesehatan non-profit di Amerika, cuti dapat meringankan stress dan rasa
gelisah. Dalam waktu bersamaan, cuti juga bisa meningkatkan kesehatan mental dan fisik
bagi karyawan.
5. Menyehatkan Jantung
Berkonsentrasi terlalu keras pada pekerjaan juga dapat menyebabkan resiko penyakit jantung
karena, jantung bekerja 2x lebih cepat saat Anda memfokuskan pada pekerjaan. Mengambil
jatah libur tahunan juga dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung.
6. Meningkatkan Kesehatan Mental

OTOMATISASI TATA
KELOLA KEPEGAWAIAN

Dari sebuah survey yang dilakukan oleh University of Pittsburgh MindBody Center kepada
hampir 1400 relawan, mereka menemukan bahwa suatu kenyamanan, termasuk pergi berlibur
saat cuti kerja, dapat memberikan kontribusi emosional yang positif dan menghilangkan
perasaan negative serta depresi.

Jenis-Jenis Cuti

1. Cuti Tahunan
PP ini menyebutkan, PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara
terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud
adalah 12 (dua belas) hari kerja. Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana
dimaksud, PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti
tahunan. “Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud diberikan secara tertulis oleh PPK atau
pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan,” bunyi
Pasal 312 ayat (4) PP ini. Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang
sulit perhubungannya, menurut PP ini, jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah
untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender. Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan
dalam tahun yang bersangkutan, menurut PP ini, dapat digunakan dalam tahun berikutnya
untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
“Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat
digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk
hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan,” bunyi Pasal 313 ayat (2) PP ini.
PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang
mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, menurut PP ini, disamakan dengan
PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.
2. Cuti Besar
PP ini juga menyebutkan, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) secara terus menerus,
menurut PP ini. berhak lama 3 (tiga) bulan. Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara
terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk
kepentingan agama. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar, menurut PP ini, tidak berhak
atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan. “Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh
PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar.
Namun hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang

OTOMATISASI TATA
KELOLA KEPEGAWAIAN

menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar untuk paling lama 1 (satu)
tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama,” bunyi Pasal
317 PP ini.
3. Cuti Sakit
Menurut PP ini, setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. PNS yang sakit lebih
dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, menurut PP ini, berhak atas cuti sakit,
dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada
PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenangng untuk memberikan hak atas cuti sakit
dengan melampirkan surat keterangan dokter. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat
belas) hari, menurut PP ini, berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan
harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi
wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter
pemerintah. Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud diberikan untuk waktu paling lama I
(satu) tahun. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud dapat ditambah untuk paling lama
6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
PNS yang mengalami gugur kandungan, menurut PP ini, berhak atas cuti sakit untuk paling
lama 1 1/2 (satu setengah) bulan. “Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana
dimaksud , PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau
pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan
melampirkan surat keterangan dokter atau bidan,” bunyi Pasal 321 ayat (2) PP ini.
4. Cuti Melahirkan
PP ini juga menyebutkan, untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga
pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan. Untuk kelahiran anak keempat dan
seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud
adalah 3 (tiga) bulan. Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana
dimaksud, menurut PP ini, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti
melahirkan. “Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud diberikan secara tertulis oleh PPK
atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan,”
bunyi Pasal 326 ayat (2) PP ini.
5. Cuti Karena Alasan Penting

OTOMATISASI TATA
KELOLA KEPEGAWAIAN

Menurut PP ini, PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: a. ibu, bapak, isteri atau
suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu salit keras atau meninggal dunia; b. salah
seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan
perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota
keluarganya yang meninggal dunia; atau c. Melangsungkan perkawinan. “Lamanya cuti karena
alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk
memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan,” bunyi Pasal 330
PP Nio. 11 Tahun 2017 itu.
6. Cuti Bersama
PP ini menegaskan, Presiden dapat menetapkan cuti bersama. Cuti bersama sebagaimana
dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan. PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak
atas cuti bersama, menurut PP ini, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti
bersama yang tidak diberikan. Cuti bersama sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.
7. Cuti di Luar Tanggungan Negara
PP ini juga menyebutkan, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-
menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
Cuti di luar tanggungan negara itu dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun. “Jangka
waktu cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang paling lama
I (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting memperpanjangnya,” bunyi Pasal 334
ayat (3) PP ini. Menurut PP ini, cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang
bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya. Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian
cuti di luar tanggungan negara harus diisi. Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara,
menurut PP ini, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK
disertai dengan alasan. “Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat
keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN,” bunyi Pasal 336 ayat (2) PP
ini. Menurut PP ini, selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang
bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS. Dan selama menjalankan cuti di luar
tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. Ditegaskan dalam PP ini,
PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti dapat dipanggil kembali bekerja apabila
kepentingan dinas mendesak. Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksu,
menurut PP ini, jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang
bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti diatur dengan

OTOMATISASI TATA
KELOLA KEPEGAWAIAN

Peraturan Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara).

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 364 Peratuan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM

Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017 itu.

Pelaksanaan Cuti Pegawai

1. Cuti diajukan kepada Pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkhis dan ditetapkan
dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
2. Untuk memperoleh Cuti diluar tanggungan negara, PNS ybs disamping mengajukan kepada
pejabat yang berwenang juga harus mendapat persetujuan dari ke Kepala BKN.
3. Ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang, kecuali untuk cuti sakit selama
kurang dari 2 hari.

OTOMATISASI TATA
KELOLA KEPEGAWAIAN

PENSIUN PEGAWAI

Pengertian Pensiun Pegawai

Terdapat beberapa pengertian mengenai pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu :
1. Kondisi dimana seorang Pegawai Negeri Sipil tidak bekerja lagi karena berbagai hal.
2. Pensiun merupakan jaminan dihari tua dan sebagai jasa terhadap pegawain Negeri Sipil yang
telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara.
3. Berdasarkan prinsipnya, pensiun menjadi kewajiban setiap orang untuk berusahan menjamin
hari tuanya dan untuk setiap pegawai negeri sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan
asuransi sosial yang berbentuk oleh pemerintah.

Tujuan Pensiun

Pensiun memiliki beberapa tujuan bagi para Pegawai Negeri Sipil, antara lain :
1. Pensiun sebagai balasan jasa yang berbentuk nyata dari pemerintah kepada pegawai negeri.
2. Pensiun sebagai jaminan pada hari tua.

Jenis Program Pensiun

Program pensiun ada dua yaitu :
1. Program pensiun manfaat pasti (PPMP) yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi
Kerja (DPPK); dan
2. Program pensiun iuran pasti (PPIP) yang dilakukan oleh DPLK dan DPPK.

Jenis dan Menyiapkan Dokumen Pensiun

1. Surat pengantar dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing yang
ditunjukan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)

2. Surat permohonan pensiun dari yang bersangkutan
3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang ditandatangani oleh PNS yang

bersangkutan atau janda/duda/anaknya
4. Fotokopi Surat Keterangan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) CPNS dan PNS

(legalisir)
5. Fotokopi sah Surat Keputusan pangkat terakhir (legalisir)
6. Fotokopi sah surat nikah
7. Fotokopi sah surat keputusan akte kelahiran/kenal lahir anak

OTOMATISASI TATA
KELOLA KEPEGAWAIAN

8. Surat keterangan kematian dari kepala kelurahan/desa/camat (jika pensiun karena
meninggal)

9. Surat keterangan janda/duda dari kelurahan/desa/camat (jika janda/duda)
10. Fotokopi sah daftar keluarga diketahui kepala kelurahan/desa/camat
11. Pas foto ukuran 3X4 sebanyak 5 lembar