PO PUK SPAMK FSPMI PT.HPPM

PERATURAN ORGANISASI PIMPINAN UNIT KERJA
SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
PT.HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING

PERIODE 2019 ~ 2022

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahwa sesungguhnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang
merupakan tujuan pembangunan nasional menuntut partisipasi dan peran aktif pekerja dan pengusaha dalam upaya
menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa.

Peningkatan dan perbaikan taraf hidup hanya dimungkinkan dengan adanya hubungan yang selaras,serasi dan
seimbang antara pekerja dan pengusaha sekaligus merupakan wahana terciptanya ketenangan usaha dan ketenangan
bekerja sesuai dengan azas hubungan Industrial yang harmonis dan dinamis

Guna terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan dinamis antara pekerja dengan pengusaha maka pekerja
memerlukan suatu wadah dalam bentuk serikat pekerja yang memiliki aturan dan ketentuan serta kewenangan yang
jelas dan aspiratif serta mencerminkan representatif dari anggotanya

Berangkat dari latar belakang diatas dan itikad baik dari semua Anggota beserta PUK SPAMK FSPMI PT. Honda
Precision Parts Manufacturing, maka disusunlah Peraturan Organisasi yang meliputi Managemen dan Anggaran
Organisasi dengan tujuan dapat menjadi Panduan dan Acuan bagi Anggota, Pleno dan Pengurus PUK dalam
menjalankan roda organisasi sehingga tidak menyimpang dari PO dan AD/ART organisasi yang telah disepakati
bersama.

Semoga keberadaan Peraturan Organisasi ini bisa lebih meningkatkan kinerja Pengurus, Pleno dan partisipasi
Anggota PUK SPAMK FSPMI PT. Honda Precision Parts Manufacturing dan menjadikan PUK SPAMK FSPMI PT
HPPM semakin solid dan dicintai anggota. Amin...

BAB I
UMUM

Pasal 1 Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di PT. Honda Precision Parts Manufacturing, Kota Bukit Indah, Kawasan Industri
Indotaisei, Sektor 1A, Blok S, Kalihurip Cikampek, Karawang 41373, Jawa Barat, yang bertatus hukum tetap
berdasarkan nomor pencatatan NO.152 PUK SPAMK - FSPMI PT.Honda Precision Parts Manufacturing tanggal 4
Agustus 2004.

BAB II
KEDAULATAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2 Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi organisasi sepenuhnya berada ditangan anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui forum
permusyawaratan yang telah ditentukan menurut tingkatan organisasi.

Pasal 3
Persyaratan Keanggotaan

Persyaratan menjadi anggota PUK SPAMK-FSPMI PT. Honda Precision Parts Manufacturing:
1. Warga Negara Indonesia
2. Pekerja PT. Honda Precision Parts Manufacturing, yang masih aktif.
3. Membuat surat pernyataan dan menyetujui Peraturan Organisasi PUK SPAMK FSPMI PT. Honda Precision Part

Manufacturing
Pasal4

Hak Anggota

1. Setiap anggota memiliki hak:
a. Bicara, mengajukan pendapat, dan saran untuk kemajuan organisasi secara bebas dan bertanggungj awab;
b. Mendapatkan pembinaan, perlindungan dan pembelaan. Setiap anggota perseorangan Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia memiliki hak memilih dan dipilih.( Sesuai AD/ART)

Pasal5
Kewajiban Anggota

Kewajiban-Kewajiban anggota adalah:
1. Mentaati dan menjalankan AD/ART SPAMK-FSPMI.
2. Mentaati dan menjalankan Peraturan Organisasi serta Ketetapan Organisasi PUK SPAMK FSPMI PT. HPPM
3. Mentaati Perjanjian Kerja Bersama.
4. Membela dan menjunjung tinggi nama organisasi.
5. Membayar iuran anggota.
6. Membayar iuran dana konsolidasi
7. Membayar iuran dana konsolidasi sesuai dengan AD/ART SPAMK FSPMI Pasal 18 mengenai dana konsolidasi
8. Menghadiri dan mengikuti rapat-rapat serta kegiatan-kegiatan organisasi.
9. Taat dan patuh melaksanakan keputusan-keputusan Organisasi FSPMI.

Pasal 6
Tata Cara Menjadi Anggota
Tata cara menjadi anggota adalah sebagai berikut :
1. Mengisi formulir yang telah disediakan berupa
a. Pernyataan kesiapan menjadi anggota PUK SPAMK FSPMI PT HPPM
b. Surat Kuasa Pemotongan Cos,Uang Pendaftaran Anggota dan Dana Konsolidasi Tahunan
2. Pernyataan menyetujui Peraturan Organisasi PUK SPAMK-FSPMI PT. Honda Precision Part Manufacturing dan
AD/ART SPAMK-FSPMI

Pasal 7
Berakhirnya Keanggotaan

Keanggotaan berakhir bila:
1. Anggota meninggal dunia
2. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
3. Diberhentikan oleh Organisasi.
4. Adanya Pemutusan Hubungan Kerja.
5. Bergabung atau menjadi Anggota/Pengurus Serikat Pekerja lain

Pasal 8
Pemberhentian Keanggotaan

1. Anggota dapat diberhentikan karena dengan sengaj a tidak melakukan kewaj iban-kewaj iban sebagai anggota
atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan azas dan tujuan Organisasi .

2. Anggota dapat diberhentikan karena bergabung dengan serikat pekerja lain dan memfasilitasi pembentukan
serikat pekerja lain.

3. Anggota Serikat Pekerja yang diberhentikan, dapat mengajukan hak pembelaan diri. (sesuai AD/ART)

BAB III
KEPENGURUSAN

Pasal 9
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan Pengurus SPAMK FSPMI adalah :
• Pimpinan Unit Kerja SPAMK FSPMI PT HPPM sebagai pemegang mandat MUSNIK secara kolektif sebagai

pengelola, pengendali dan pelaksana kegiatan organisasi dengan ruang lingkup unit kerja.

Pasal 10
Pemilihan Pengurus

1. Ketua PUK SPAMK - FSPMI PT. Honda Precision Parts Manufacturing dipilih melalui Musyawarah Unit Kerja
(Musnik) atau Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (Musnik Lub).

2. Pengurus PUK SPAMK-FSPMI PT. Honda Precision Parts Manufacturing, dipilih dan disusun
berdasarkan hasil sidang Tim Formatur dengan komposisi minimal 30% mantan pengurus lama dan 70%
pengurus baru.

3. Pleno (Perwakilan Anggota) dipilih oleh anggota yang berada didepartemen masing- masing kemudian
ditetapkan oleh Pengurus PUK SPAMK-FSPMI PT. Honda Precision Parts Manufacturing.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11
Susunan Organisasi

Susunan Organisasi PUK SPAMK - FSPMI PT.Honda Precision Parts Manufacturing adalah sebagaiberikut:
1. Lingkup Struktural Organisasi berupa Susunan Kepengurusan PUK yang dipilih dan disahkan berdasarkan hasil

Musyawarah Unit Kerja / Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa
2. Lingkup FungsionalOrganisasi berupa bagian PUK yang mempunyai Tugas Fungsional yang ditetapkan

berdasarkan Kesepakatan dan Keputusan PUK

BAB V
LINGKUP STRUKTURAL ORGANISASI

Pasal 12
SusunanPengurus

1. Lingkup Struktural Organisasi
a. 1 Orang Ketua.
b. 1 Orang Sekretaris
c. 1 Orang Bendahara
d. 1 Orang Wakil Bendahara
e. 5 Orang Wakil Ketua Bidang
f. 6 Orang Wakil Sekretaris Bidang

Pasal 13

Syarat Menjadi Pengurus

1. Bertakwa kepadaTuhan Yang MahaEsa
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Tercatat sebagai anggota PUK SPAMK-FSPMI PT.Honda Precision Parts Manufacturing dengan disertai Kartu

Tanda Anggota.
4. Memiliki Jiwa dan kepribadian yang baik.
5. Memiliki komitmen untuk mengurus dan menjalankan organisasi.
6. Mempunyai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan Anggota.
7. Tidak tercatat sebagai anggota serikat pekerja lain.
8. Mampu bekerjasama dengan anggota dan pengurus yang lain
9. Aktif di Komisariat / pleno / biro / bakor minimal 1 (satu) periode.
10. Khusus untuk Ketua harus minimal pernah aktif di PUK minimal 2 (dua) periode.
11. Mengikuti Pendidikan SP/SB Dasar dan SP/SB Leadership yang diadakan FSPMI yang dibuktikan dengan

Fotocopy Sertifikat
12. Bagi pengurus yang di PAW (Pergantian Antar Waktu) dalam periode kepengurusannya, maka tidak boleh

menjadi calon Ketua dan Sekretaris, terkecuali setelah jeda 1 (satu) periode kepengurusan.
13. Status hukum :

• Tidak terlibat organisasi terlarang.
• Tidak dalam status terpidana.
• Tidak dalam status wakil Perusahaan secara struktural.
• Tidak melanggar AD/ART.

Pasal 14
Wewenang Pengurus Dalam Organisasi

1. Pengurus dalam Organisasi ini bertindak atas nama pekerja PT.Honda Precision Parts Manufacturing dalam hal
mengenai masalah-masalah ketenagakerjaan/hubungan industrial yang terkait secara internal maupun eksternal.

2. Dalam menjalankan tugas Organisasi Pengurus berpedoman kepada:
a. AD/ARTSPAMK-FSPMI.
b. Peraturan Organisasi PUKSPAMK-FSPMI PT. HondaPrecision Parts Manufacturing
c. Ketetapan- ketetapan Organisasi.
d. PerjanjianKerjaBersama
e. Undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 15
Tugas dan Tanggungjawab Pengurus

A. Ketua
Bertugas sebagai penanggung jawab organisasi,pengambil kebijakan secara umum serta koordinator seluruh
bidang-bidang yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas pengurus,baik internal maupun eksternal.

B. Sekretaris
Bertugas sebagai penanggung jawab dan koordinator dalam bidang kesekretariatan , yang meliputi:
1. Data Pustaka
2. Registrasi asset organisasi
3. Dispensasi dan surat dinas organisasi yang terkait dengan perusahaan.
4. Menerima mandat dari ketua dalam hal pendelegasian tugas organisasi jika ketua sedang berhalangan.

C. Bendahara
1. Penanggung jawab sirkulasi (keluar masuk) dana organisasi.
2. Pengalokasian dana sesuai jenis kegiatan.
3. Laporan keuangan secara periodik.
4. Konsumsi rapat-rapat kegiatan organisasi.
5. Berkoordinasi dengan ketua dan semua koordinator bidang dalam hal pemasukan dan pengeluaran dana.

D. Wakil Bendahara
Bertugas membantu dan mewakili bendahara dalam menjalankan tugas organisasi

E. Wakil Ketua 1 : Bidang Organisasi dan Infokom Media
1. Merekrut anggota
2. Rekapitulasi data anggota
3. Membuat Kartu Tanda Anggota
4. Fasilitator Rakernik dan Musnik
5. Kordinator Pengerahan Massa
6. Membuat Rancangan Peraturan Organisasi.
7. Berkoordinasi dengan Ketua dan semua Koordinator Bidang dalam hal menjalankan tugas keorganisasian.

F. Wakil Ketua 2 : Bidang Pendidikan
1. Perencana dan pelaksana Pendidikan Organisasi yang meliputi :
• Pendidikan Dasar untuk seluruh anggota.
• Pendidikan Lanjutan
• Pendidikan Spesialis.
2. Perencana dan Pelaksana pendidikan Sumber Daya Manusia yang meliputi :
• Etos Kerja
• Pendidikan Keterampilan

3. Berkoordinasi dengan Ketua dan semua Koordinator Bidang dalam hal menjalankan tugas keorganisasian.

G. Wakil Ketua 3 : Bidang Advokasi dan Pembelaan
1. Melakukan pembelaan-pembelaan terhadap hak-hak anggota sesuai dengan PKB atau Undang-Undang
Ketenagakerjaan yang berlaku.
2. Melakukan pengawasan dan control terhadap disiplin pekeija terkait dengan PKB.
3. Menjalin hubungan industrial dalam rangka menyelesaikan masalah atau meminimalisir masalah.
4. Berkoordinasi dengan ketua dan semua Ketua Bidang dalam hal kasus-kasus berat yang menimpa anggota.

H. Wakil Ketua 4 : BidangSosial Ekonomi.Hubungan Industrial
1. Perencana dan Koordinator untuk aktivitas-aktivitas peningkatan Mutu PKB
2. Perencana dan Koordinator untuk aktivitas-aktivitas perundingan Bonus
3. Perencana dan Koordinator untuk aktivitas-aktivitas Pengupahan
4. Inventarisasi data base pengupahan
5. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan sosial,misalnya: dana kematian,pekerja sakit,musibah (bencana
alam),solidaritas pekerja,dll.
6. Mengawasi dan mengontrol penyajian catering,transportasi jemputan karyawan dan asuransi komersil.
7. Perencana dan pelaksana kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.
8. Berkoordinasi dengan ketua dan semua ketua bidang dalam hal menjalankan tugas keorganisasian.
9. Perencana dan pelaksana event-event yang berkaitan dengan seni dan olahraga ( gathering, olimpiade
departemen, dan lain-lain).
10. Perencana dan coordinator kewirausahaan yang dilakukan secara mandiri oleh PUK.

I. Wakil Ketua 5 : BidangK3 dan Pemberdayaan Pekerja Perempuan
1. Koordinator pengawasan dan pelaksanaan K3 ditingkat PUK
2. Membantu menyelesaikan masalah-masalah pekerja wanita dalam pekerjaan
3. Membantu menciptakan wawasan kesetaraan hak dan kewajiban bagi pekerja wanita.
4. Memberikan penjelasan tentang peran wanita dalam Organisasi.
5. Perencana dan Pelaksana program pendidikan bagi pekerja wanita.
6. Berkoordinasi dengan ketua dan semua ketua bidang dalam hal menjalankan tugas keorganisasian.

J. Sekretaris Bidang
Bertugas membantu dan mewakili Ketua masing-masing Bidang dalam menjalankan tugas organisasi

K. Dalam rangka kaderisasi, ketua atau sekretaris atau bendahara dalam mengikuti kegiatan di perangkat organisasi
lebih tinggi (PP/PC) harus melibatkan Wakil ketua atau sekretaris untuk bidang terkait

Pasal16
Tata Kerja Kepengurusan

Tata KerjaPengurus PUK SPAMK FSPMI PT. Honda PrecisionParts Manufacturing adalah sebagai berikut:
1. Bersifat kolektif,kooperatif dan demokratis.
2. Sekretariat merupakan pusat pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan organisasi sehari-hari.
3. Pembidangan dan pembagian tugas Pengurus PUK SPAMK-FSPMI PT. Honda Precision Parts

Manufacturing, diatur dalam Program Kerja.

Pasal 17
Perangkapan Jabatan

Seorang pengurus diperkenankan memiliki jabatan rangkap struktural hanya maksimal 2 (dua) jabatan pada
perangkat organisasi. Apabila melebihi 2 (dua) jabatan seperti di atas, maka yang bersangkutan wajib melepaskan
salah satu jabatan yang dimiliki.

Pasal 18
Pemberhentian Dari

Kepengurusan
Pengurus PUKSPAMK-FSPMI PT.HondaPrecisionPartsManufacturing dapat diberhentikan oleh Ketua atas
dasar:
1. Meninggal dunia.
2. Tindakan indisipliner melanggar Peraturan Organisasi, AD/ART SPAMK-FSPMI,
3. Permintaan sendiri
4. Menjadi Pengurus/Anggota di Serikat Pekerja lain.
5. Tidak aktif dalam kepengurusan PUK yang dibuktikan 3 kali tidak hadir tanpa informasi dalam Rapat Pengurus

PUK.

Pasal19
Pembelaan Diri

1. Pembelaan diri akibat pemberhentian sebagai Pengurus dilakukan dalam Rapat Pengurus dan atau Rapat
Pengurus dengan Pleno(Perwakilan Anggota).

2. Apabila ternyata alasan-alasan pemberhentian tidak terbukti, maka terhadap yang bersangkutan diadakan
rehabilitasi saat itu juga.

Pasal 20 Masa Jabatan

1. Masa jabatan Pengurus PUK SPAMK-FSPMI PT. Honda PrecisionParts Manufacturing dalam satu periode
kepengurusan adalah 3 (tiga) tahun.

2. Ketua PUK hanya dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal selama 6(enam) tahun atau 2 periode
kepengurusan secara berturut-turut dan dapat dipilih lagi setelah jangka waktu 1 (satu) periode tidak menjabat.

Pasal 21
Pergantian Antar Waktu

1. Penggantian antar waktu adalah penggantian seorang atau beberapa orang pengurus yang berhenti sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Organisasi ini.

2. Ketua PUK SPAMK-FSPMIPT.Honda PrecisionParts Manufacturing yang mengalami penggantian antarwaktu,
mekanisme pemilihannya melalui Musniklub.

3. Pengurus PUK SPAMK-FSPMI PT. Honda Precision Parts Manufacturingn yang mengalami penggantianantar
waktu, personil penggantinya dipilih oleh Ketua PUK dengan tetap mempertimbangkan saran dan masukan dari
Pleno(Perwakilan Anggota)

BABVI
LINGKUP FUNGSIONAL ORGANISASI

Pasal22
Pleno (Perwakilan Anggota)

A. Pengertian Umum
Pleno adalah Perwakilan Anggota yang dipilih oleh Anggota, ditetapkan dan diputuskan oleh PUK yang terpilih

B. Komposisi Pleno
1) 1 (satu) Orang Pleno mewakili 50 orang anggota (yang dibuktikan dengan tanda tangan dari anggota yang
diwakilinya dan tidak boleh menandatangi pleno yang lain)
2) Apabila suatu departemen yang beranggotakan kurang dari 50 orang,maka tetap mendapatkan hak1 (satu)
orang Pleno (Perwakilan Anggota)

3) Jika terbukti ada anggota yang menandatangani lebih dari satu pleno maka pleno yang diaangap sah adalah
pleno yg pertama ditandatangani dan diberikan kepada pengurus PUK.

C. Tugas dan Wewenang
1) Mengakomodir setiap (keluhan dan aspirasi)Anggota yang diwakilinya
2) Menyampaikan informasi kepada anggota tentang kegiatan-kegiatan organisasi, keputusan organisasi dan
semua kebijakan organisasi yang terkait dengan anggota PUK.
3) Menyampaikan aspirasi anggota kepada pengurusPUK.
4) Memberikan penjelasan tentang peran dan fungsi organisasi
5) Ikutaktif dalam Program pendidikan dan kegiatan organisasi.
6) Mengikuti dan melakukan mobilisasi anggota untuk ikut dalam aksi.

D. Pergantian Antar Waktu
1. Penghentian atau pergantian anggota Pleno dapat dilakukan melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) atas
rekomendasi Badan Koordinator,jika :
a) Pleno tidak aktif dalam aktifitas Pleno
b) 3 kali secara berturut-turut tidak hadir dalam Rapat Pleno yang teragenda.
c) Tidak mematuhiAD/ART FSPMI
2. Pleno (PerwakilanAnggota) yang mengalami penggantian antar waktu,personil penggantinya dipilih oleh
anggota dalam Departemen yang bersangkutan dan kemudian disahkan oleh PUK
3. Pleno dapat mengundurkan diri dari keanggotan pleno setelah penggantinya ditetapkan dengan
mengisi formulir pengunduran diri.

Pasal 23
Bakor (Badan Koordinator)

Badan Koordinator (Bakor)Pleno
1. Dipilih dan ditunjuk oleh Pleno dalam Rapat Pleno, disahkan dan diputuskan oleh PUK.
2. Badan Koordinator(Bakor), yang bertugas mengkoordinasi Anggota Pleno dalam melaksanakan aktifitas pleno.

Pasal 24
Perangkat Organisasi

Perangkat Organisasi adalah Anggota PUK yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh PUK untuk duduk
menjadi Pengurus ditingkat Perangkat Organisasi yang lebih tinggi seperti PC , PP ataupun DPP.
1. Mempunyai hak yang sama dengan Pengurus PUK dalam hal penggunaan fasilitas dan perijinan

(dispensasi)
2. Anggota yang menjadi Perangkat Organisasi dan direkomendasikan oleh PUK tidak harus menjadi

Pengurus PUK
3. Mempunyai kewajiban sebagai wakil PUK dan merupakan penyampai informasi baik dari perangkat

organisasi kepada PUK atau sebaliknya.

Pasal 25
Seksi

Seksi
1. PUK dapat membentuk Seksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan PUK, dan disahkan serta

diputuskan oleh PUK
2. Seksi bertugas membantu Wakil Ketua Bidang & Wakil Sekretaris Bidang dalam melaksanakan program kerja

Pasal 26
Garda Metal (GARMET)
1. Pengertian Umum
Garda Metal adalah salah satu dari 5 (lima) pilar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang bertujuan
membantu aktifitas organisasi
2. Komposisi
100 orang Anggota PUK SPAMK FSPMI PT HPPM mempunyai 1 (satu) orang anggota Garda Metal
3. Fungsi
Sebagai garda / barisan terdepan mengawal setiap aksi yang dilaksanakan oleh organisasi
4. Tugas
Menjalankan tugas pengawalan aksi berdasarkan intruksi organisasi melalui persetujuan Pimpinan Unit Kerja
(PUK)
5. Anggota Garda Metal wajib aktif berpartisipasi dalam kegiatan Pendidikan, Pelatihan Garda Metal dan aksi
yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal.
6. Anggota Garda Metal melakukan peran dan fungsinya sesuai Peraturan Organisasi Garda Metal

Pasal 27
Tim Perunding dan Kepanitiaan

1. PUK dalam rangka melibatkan partsisipasi aktif semua elemen PUK, dalam pembentukan Tim Perunding atau

Kepanitiaan internal PUK berdasarkan komposisi proporsional sebagai berikut :

1) Pengurus 30 %

2) Pleno 30 %

3) Garda Metal 30 %

4) Anggota 10 %

2. Tim Perunding dan Kepanitiaan yang dibentuk oleh PUK disahkan melalui Surat Keputusan yang ditanda tangani

oleh Ketua PUK

BAB VII
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 28
Musyawarah Dalam Organisasi

1. Permusyawaratan Organisasi terdiri dari:
a. Musyawarah Unit Kerja (Musnik).
b. Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (Musniklub)

2. Rapat-Rapat Organisas iterdiridari:
a. Rapat Kerja Unit Kerja (Rakernik )
b. Rapat Pengurus
c. Rapat Pengurus dan Pleno (PerwakilanAnggota)

Pasal29
Musyawarah Unit Kerja

1. MusyawarahUnit Kerja (Musnik) diadakan 3(tiga) tahun sekali dan dihadiri oleh:
a. Seluruh Pengurus PUK SPAMK-FSPMI PT. Honda Precision Parts Manufacturing
b. Seluruh Pleno/Perwakilan Anggota tercatat atau mewakili.
c. Utusan PC SPAMK-FSPMI.
d. Undangan sebagai Peninjau.

2. Fungsi Musnik adalah untuk :
a. Menilai dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban pengurus lama.
b. Menetapkan Program Kerja Pengurus PUK SPAMK-FSPMI PT. Honda Precision Parts Manufacturing
periode tahun berikutnya
c. Menetapkan rekomendasi Peraturan Organisasi PUK SPAMK-FSPMI PT. Honda Precision
PartsManufacturing
d. Memilih dan menetapkan Ketua dan Pengurus PUK SPAMK-FSPMI PT. Honda Precision
PartsManufacturingperiode berikutnya.

Pasal30
Musyawarah Unit Kerja LuarBiasa

1. Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa(Musniklub)adalah merupakan Musyawarah Unit Kerja (Musnik) yang
penyelenggaraannya dipercepat dengan syarat sebagai berikut :
a) Pengurus melakukan pelanggaran terhadap AD/ARTdan atau Peraturan Organisasi SPAMK FSPMI
b) Musniklub dilaksanakan atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Anggota Pleno yang
dibuktikan oleh tanda tangan anggota yang diwakilinya.
c) Ketua PUK mengundurkan diri dari jabatannya

2. Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (Musniklub) mempunyai fungsi yang sama dengan Musyawarah Unit
Kerja(Musnik).

Pasal 31
Rapat Kerja Unit Kerja

1. Rapat Kerja Unit Kerja (Rakernik) diadakan paling sedikit 1(satu) tahun sekali dan dihadiri oleh seluruh
Pengurus PUKSPAMK-FSPMI PT.Honda Precision Parts Manufacturing dan Pleno/Perwakilan Anggota.

2. Fungsi Rakernik adalah:
a. Menyampaikan hasil kerja Pengurus dalam satu tahun/satu semester.
b. Membuat rekomendasi/saran/masukan untuk program kerja tahun/semester berikutnya.
c. Rencana anggaran biaya untuk pelaksanaan Program Kerja setiap bidang untuk jangka waktu
1(satu)tahun/satu semester kedepan

Pasal 32 Rapat Pengurus

1. Rapat Pengurus diadakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dan dihadiri oleh seluruh Pengurus PUKSPAMK-
FSPMI PT. HondaPrecision Parts Manufacturing.

2. Rapat pengurus juga dapat diadakan sewaktu-waktu apabila ada permasalahan yang mendesak dan perlu segera
dibahas bersama seluruh Pengurus PUK SPAMK-FSPMI PT. Honda Precision Parts Manufacturing.

3. Fungsi Rapat Pengurus adalah untuk:
a. Koordinasi dan mendengarkan laporan pelaksanaan Program Kerja setiap bidang.
b. Mengkaj i semua permasalahan dan berusaha memberikan j alan keluar terbaik bagi pekeij a(anggota)
c. Mensosialisasikan dan mengkaji setiap kebijakan induk organisasi untuk diterapkan pada kebijakan
organisasi.

Pasal33

Rapat Pengurus Dan Pleno (Perwakilan Anggota)

1. Rapat Pengurus dan Pleno (Perwakilan Anggota) diadakan minimal 6(enam) bulan sekali dan dihadiri oleh
seluruh Pengurus PUK SPAMK-FSPMI PT.HondaPrecisionParts Manufacturing dan seluruh Pleno (Perwakilan
Anggota), atau dalam keadaan tertentu yang bersifat penting untuk diinformasikan.

2. Fungsi Rapat Pengurus dan Pleno (Perwakilan Anggota) adalah untuk:
a. Mendengarkan saran dan masukan yang terkait dengan pelaksanaan Progam Kerja setiap bidang.
b. Mengkaji semua permasalahan dan isu yang berkembang dalam perusahaan terkait dengan pekerja.
c. Mensosialisasikan setiap kebijakan organisasi atau induk organisasi.
d. Membahas pergantian pengurus antarwaktu.

e. Membentuk kepanitiaan yang diperlukan terkait dengan agenda kerjaorganisasi.

Pasal 34
Hak Suara Dalam Musnik dan Musniklub

Dalam hal Musyawarah Unit Kerja (MUSNIK) dan Musyawarah Unit Kerja Luar Biasa (MUSNIKLUB)
setiap Pleno (PerwakilanAnggota)yang tercatat atau yang mewakili hanya memilikil (satu) suara sesuai
ketentuan pasal 22 Peraturan Organisasi ini

Pasal 35
Sahnya Musyawarah

1. Setiap Musyawarah sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan 29 Peraturan Organisasi ini dinyatakan sah
apabila dihadiri minimal oleh 2/3(duapertiga) dari jumlah seluruh Pleno (Perwakilan Anggota).

2. Apabila jumlahperwakilanPleno(PerwakilanAnggota)yang hadir tidakmencapai2/3 (duapertiga), maka
selanjutnya musyawarah ditunda selama-lamanya 3jam.

3. Jika dalam waktu penundaan 2/3 jumlah Pleno (PerwakilanAnggota) tidak terpenuhi maka selanjutnya
musyawarah dapat diadakan dengan jumlah minimal ^jumlah Pleno (Perwakilan Anggota).

4. Jika dalam hal ayat 3 pasal ini dapat terlaksana,maka musyawarah dan hasil keputusan musyawarah tersebut
sah.

Pasal 36
Pengambilan Keputusan

1. Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat,maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak,

berdasarkan pemungutan suara.

Pasal 37 FORMATUR

Tim Formatur berjumlah 5 (lima)orang yang terdiri dari:
1) 2 (dua) orang peserta MUSNIK
2) 2 (dua) orang dari Pengurus Pimpinan Unit Kerja SPAMK FSPMI PT HPPM yang terdiri dari 1 (satu)
orang Ketua Terpilih dan 1 (satu) orang mantan Ketua
3) 1 (satu) orang dari utusan PC SPAMK FSPMI Kab/Kota Karawang yang terdaftar sebagai peserta atau yang
mendapat mandat dari PC SPAMK FSPMI Kab/Kota Karawang

Pasal 38
TUGAS FORMATUR

Formatur bertugas menyusun Kepengurusan PUK SPAMK FSPMI PT. HPPM 1 (satu) periode kepengurusan sesuai
pasal 27, Peraturan Tata Tertib ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam Sidang Formatur.

Pasal 39
KEPUTUSAN FORMATUR

Hasil Sidang Formatur dilaporkan dalam Sidang Paripurna MUSNIK PUK SPAMK FSPMI PT. HPPM Keputusan
formatur dinyatakan syah dan tidak dapat diganggu gugat, selanjutnya dinyatakan sebagai Keputusan MUSNIK PUK
SPAMK FSPMI PT. HPPM

BAB VIII
PERUBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 40
Perubahan Peraturan Organisasi

1. Perubahan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Peraturan Organisasi SPAMK-FSPMI PT. Honda Precision Parts
Manufacturing yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada dapat dilakukan dalam Rakernik dengan di bubuhi
tanda tangan minimal 51 % pleno .

2. Perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Peraturan Organisasi SPAMK-
FSPMI PT. Honda Precision Parts Manufacturing tidak boleh bertentangan dengan AD/ART SPAMK-FSPMI,
Perjanjian Kerja Bersama PT. Honda Precision Parts Manufacturing dan Perundang-undangan ketenagakerjaan
yang berlaku.

3. Peraturan Organisasi terlampir tetap berlaku sampai ada perubahan pada saat Rakernik pertama di kepengurusan
yang baru.

Pasal 41 Penutup
Jika dikemudian hari terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dan dianggap sangat
perlu dan mendesak untuk diberlakukan saat itu juga, maka hal tersebut akan diputuskan dengan mekanisme
organisasi SPAMK FSPMI PT. Honda Precision Parts Manufcturing.

DITETAPKAN DI : Citra Grand Hotel Karawang

PADA TANGGAL : 2 November 2019

PIMPINAN SIDANG KOMISI A
MUSYAWARAH UNIT KERJA KE – VI
SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN
FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
PT.HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING

1. KETUA :( )
2. SEKRETARIS :( )

PROGRAM KERJA ORGANISASI PIMPINAN UNIT KERJA
SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN
FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT. HONDA
PRECISION PARTS MANUFACTURING PERIODE 2019~2022

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berpendirian teguh dan berkualitas yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945,
maka atas nama pekerja PT. Honda Precision Parts Manufacturing terutama terkait dengan masyarakat
pekerja pada umumnya serta berdasarkan itikad baik dari semua pihak disusunlah sebuah Program Kerja
Organisasi Pekerja.

Program Kerja Organisasi Serikat Pekerja Automotif Mesin Komponen Federasi Serikat Pekerja
Metal Indonesia PT. Honda Precision Parts Manufacturing adalah Program Kerja utama organisasi sebagai
amanat dari anggota yang harus dilaksanakan oleh pengurus terpilih.

Program Kerja Organisasi ini dirumuskan didalam Musnik sebagai target yang harus dicapai
oleh organisasi dalam mewujudkan cita-cita bersama yaitu menjalin hubungan yang harmonis antara
pekerja dan pengusaha dalam rangka memajukan Perusahaan dan Meningkatkan kesejahteraan pekerjadan
keluarganya.

Rumusan Program Kerja Organisasi dibuat berdasarkan Bidang-bidang yang ada dalam
organisasi guna mempermudah penjabaran dan pelaksanaannya. Masing-masing perbidang dengan tetap
mengacu kepada Program Kerja Organisasi ini.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Program Kerja Organisasi ini sebagai rumusan dasar yang harus dicapai oleh organisasi pada
periode kepengurusan 2019 - 2022 sebagai amanat anggota.

2. Program Kerja Organisasi ini merupakan target perbidang yang harus diupayakan pencapaiannya
dalam satu periode kepengurusan.

3. Program Kerja Organisasi ini merupakan langkah guna mempersatukan pengurus agar membawa
organisasi ini dalam arah yang sesuai.

4. Target utama dari Program Kerja Organisasi ini adalah mencerdaskan dan meningkatkan
pengetahuan pekerja dibidang ketenagakerjaan.
5. Tujuan jangka panjang dari Program Kerja Organisasi ini adalah meningkatkan Kesejahteraan
pekerja PT. Honda Precision Parts Manufacturing dan keluarganya

III. RUMUSAN PROGRAM KERJA ORGANISASI

A. Program Umum

1. Penentuan Perwakilan PUK yang akan duduk dan menjabat diperangkat organisasi Cabang
ataupun Pusat diputuskan melalui mekanisme rapat pengurus sesuai dengan AD/ART FSPMI dan
PP SPAMK seta di informasikan kepada Pleno

2. Melaksanakan Rapat Rutin (Ratin) antara pengurus dan pleno sesuai dengan AD /ART FSPMI
DAN PP SPAMK

3. Menjalin Komunikasi dengan Managemen (Presdir atau yang mewakilinya) setiap 1 bulan sekali.
4. Membuat Schedule Program kerja yang telah di sahkan dalam MUSNIK dan di tempelkan dalam

ruang kerja sebagai gambaran progress program kerja.
5. Akun keuangan PUK harus dalam bentuk CORPORATE atas nama PUK SPAMK FSPMI

PT.HPPM yang bisa diambil jika di tanda tangani dan di ketahui Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

B. Program Khusus

a. Ketua
1. Memimpin rapat - rapat organisasi dan pertemuan pertemuan organisasi dan dapat
mendelegasikan ketika berhalangan hadir .
2. Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap aktivitas organisasi dan memegang
kebijaksanaan umum organisasi baik di dalam maupun di luar serta bertindak untuk dan atas
nama seluruh anggota PUK SPAMK FSPMI PT.HPPM
3. Bersama sekretaris menandatangani surat menyurat atau segala bentuk administrasi dan dapat
mendelegasikan jika berhalangan hadir .
4. Mengawasi kineija bidang secara periodik
5. Bersama bendahara , sekretaris melakukan penandatanganan dalam pengambilan keuangan
organisasi

b. Sekretaris
1. Membuat Daftar Pustaka
2. MeRegistrasi asset organisasi
3. Membuat Dispensasi dan surat dinas organisasi yang terkait dengan perusahaan.
4. Menerima mandat dari ketua dalam hal pendelegasian tugas organisasi jika ketua sedang
berhalangan.
5. Mengaplikasikan Program Umum
6. Mengarsipkan dan mengumpulkan data data terkait keputusan keputusan dan surat surat
penting.
7. Membantu ketua dalam mengawasai kinerj a bidang
8. Menginformasikan jadwal Ketua
9. Mengajukan Nama nama seksi seksi sebagai kaderisasi bidang
10. Membuat surat surat keputusan tim perunding dan lainnya
11. Bersama Ketua menandatangani surat menyurat atau segala bentuk administrasi dan dapat
mendelegasikan jika berhalangan hadir .
12. Bersama ketua dan bendahara melakukan penandatanganan dalam pengambilan keuangan
organisasi
13. Sebagai Juru Bicara resmi untuk Informasi dari PUK

c. Bendahara
1. Bertanggung j awab terhadap sirkulasi (keluar masuk) dana organisasi.
2. Mengalokasian dana sesuai jenis kegiatan.
3. Membuat Laporan keuangan secara periodic per dua bulan sekali
4. Menyediakan konsumsi rapat-rapat atau kegiatan organisasi.
5. Berkoordinasi dengan ketua dan semua Kordinator bidang dalam hal pemasukan dan
pengeluaran dana.
6. Bersama ketua dan sekretaris melakukan penandatanganan dalam pengambilan keuangan
organisasi
7. Mengarsipkan dan mengumpulkan dana tunai serta bukti kwitansi dari bidang.
8. Melakukan audit keuangan baik internal atau external secara independen setiap akhir periode
kepengurusan.

C. Program Bidang

a. Bidang Organisasi, Infokom Media Seni dan Olah Raga
1. Merekrut Karyawan menjadi anggota baru
2. Pembuatan Kartu Tanda Anggota
3. Pembuatan Data Base Anggota (Jenis Kelamin, Status Pekeijaan)
4. Berkoordinasi dengan Garda Metal melalui Koordinator unit PUK PT.HPPM dalam hal
memobilisasi dan mengkoordinir Anggota dalam melakukan aksi (demo) yang dilakukan oleh
PUK ataupun Perangkat Organisasi diatasnya
5. Menginventarisir property dan peralatan aksi
6. Dokumentasi Aktivitas PUK
7. Pendistribusian Peraturan Organisasi Kepada Seluruh Anggota
8. Merencanakan dan melaksanakan Rakernik paling sedikit 1 tahun Sekali
9. Merencanakan dan Melaksanakan Musnik
10. Bekerja sama dengan media perdjoeangan Karawang untuk berita berita dan info terkait
PUK PT.HPPM
11. Membuat vidiografi terkait kegiatan yang bisa ditayangkan dalam kegiatan pendidikan atau
rapat - rapat dan mengupload dalam youtube Akun resmi PUK
12. Bekerjasama dengan Bidang Pendidikan dalam mengadakan Pendidikan Media
13. Membuat memperbarui dan melaporkan data base anggotanya kepada PC persemester
14. Mensosialisasikan keputusan Musnik,Muscab dan Munas Kepada Anggotanya
15. Memberikan informasi hasil rapat rapat dan keputusan melalui media greenboard , whatsapp
yang sifatnya untuk umum
16. Bekerjasama dengan Pihak perusahaan untuk penyampaian informasi melalui Media tv
kantin.
17. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan olahraga dan seni yang dilakukan oleh PUK
18. Mengkoordinir klub-klub hobi anggota dalam kegiatan olah raga dan seni
19. Menginventarisir property dan peralatan seni serta olah raga
20. Berperan serta dalam kepanitian kegiatan perusahaan khususnnya dalam kegiatan seni dan
olah raga
21. Mengupayakan agar pihak perusahaan dapat memfasilitasi & membiayai kebutuhan anggota
dalam kegiatan seni dan olah raga yang layak.

b. Bidang Pendidikan & K3

1. Pembuatan Database Pelaksanaan dan Peserta Pendidikan

2. Pelaksanaan pendidikan dasar untuk calon anggota dan seluruh anggota

SILABUS PENDIDIKAN KHUSUS CALON ANGGOTA DAN ANGGOTA

No Modul/ materi Titik tekan materi Point2 materi

Apa & Pengertian SP, Sifat SP,
1 Keanggotaan SP, SP di Indonesia,
Pengenalan SP & Arti Lahirnya SP, Tokoh SP.
Bagaimana SP Penting SP bagi

pekerja

2 Fungsi & Peran Pengenalan Hak dan Hak & Kewajiban Anggota (AD
SP kewajiban Anggota ART) & Beda berserikat dan tidak
SP berserikat.

3 Profile FSPMI Mengenal Sejarah Profile FSPMI (Keanggotaan,
4 Globalisasi
Lahirnya FSPMI & Struktur, Afiliasi, Visi-Misi,

Perbedaan FSPMI dg Program umum, 5 Pilar & Isu2

SP lain penting)

5 Mengapa Pekeija di
Organiser

6 Langkah-langkah Dasar hukum UUD 45, UU 21/2000, UU
Pengorganisasian berserikat 13/2003, Peraturan
Perundangan lainnya &
Konvensi ILO

7 Target & Prioritas
Pengorganisasian

Tantangan & Prosedur Penyuluhan, Langkah-langkah
8 Peluang (analisa Pembentukan SP pembentukan PUK, Tata cara
tingkat Perusahaan bergabung dg FSPMI, Pencatatan
SWOT) (PUK)

3. Pelaksanaan pendidikan dasar tahap II untuk seluruh anggota Pleno dan pengurus baru dalam
jangka waktu 3 tahun terdiri dari :

Silabus Pendidikan Dasar Tahap 2

No Materi Point2 materi Tujuan
1 Serikat Pekerja
Titik tekan materi

Motivasi Pengertian SP, sistem Memahami arti
berserikat pengorganisasian, ciri penting
SP, Keanggotaan SP, berorganisasi
fungsi & peran SP.

2 Administrasi & system keuangan & alokasi memahami sumber
Keuangan SP pengelolaan sumber dana SP, dana organisasi,
keuangan perencanaan & kontrol penggunaan dan
anggaran, membuat sitem pelaporan

laporan keuangan

Untuk Hak & kewajiban

mengetahui hak & anggota SP (UU & AD

3 kewajiban sbg ART), Perbedaan memahami hak &

Hak Dasar Pekerja anggota SP berserikat dan tidak kewajiban anggota

& Hak Anggota SP SP

4 Peran Perempuan membangun analisa masalah, Pemberdayaan
Dalam SP kesadaran keterlibatan dlm pekerja
berorganisasi membuat keputusan & perempuan

keterwakilan perempuan

dlm kepengurusan SP

Penyelesaian Prosedur definisi & jenis keluh dapat membuat
penanganan keluh kesah, tata cara prosedur
5 perselisihan kesah pengaduan dan penyelesaian keluh
tingkat penyelesaian di tingkat kesah

perusahaan

(Bipartit) perusahaan

6 Pengenalan PP & mengenal dasar PPdasar hukum PP & PKB, memahami arti
PKB & PKB perbedaan PP & PKB, penting & motivasi
arti penting PKB bagi pembuatan PKB

pekerja, dasar-dasar

pembuatan PKB

7 Landasan mengenal UU19UU9211,3tUhthUnn2112907th00n,3U,2UU0U0302,thnmdkeaetsneangraegrtaikaetrujraaann
Hukum peraturan thn 2004 & petunjuk
Ketenagakerjaan perundangan
ketenagakerjaan

pelaksananya

8 Jaminan Sosial penjelasan jaminanjmenenisgpernoagl rpaemraBtuPraJSn,, memahami
Tenaga Keija BPJSsosial premi & benefit perlindungan dasar
pekerja

mengenal peraturan,

pentingnya eksistensi P2K3, SMK3 Memahami
aplikasi K3 dan aktifitas K3
9 Dasar-dasar K3 pentingnya K3 bagi

pekerja

Peraturan Isi peraturan Peran serta anggota Memahami
10 organisasi dalam peraturan peraturan
organisasi organisasi
Organisasi sehingga
menciptakan
kaderisasi

Struktur penjelasan struktur mengerti struktur, jalur memahami struktur
11 Organisasi FSPMI hirarki, kepengurusan, SP

FSPMI pembidangan FSPMI &

12 Politik SPA

Mengetahui politik

Kaderisasi politik , buruhberperan kepada
Pentingnya politik tidak buta politik ,
terhadap kebijakan kebijakan

yang berkaitan perburuhan

dengan perburuhan

3. Pelaksanaan pendidikan lanjutan untuk Pleno, Pengurus baru dalam jangka waktu 3 tahun
terdiri dari-:

SILABUS PENDIDIKAN LANJUTAN

No Modul/ materi Titik tekan materi Point2 materi

1 Kepemimpinan mengerti arti & pengerttian, fungsi & peran pemimpin
dalam SP peran pemimpin dalam SP

2 Teknik Negosiasi bisa melakukan yang harus dilakukan sebelum, didalam,
perundingan setelah dan praktek negosiasi

Analisa menerti tentang mengerti bentuk laporan dan cara membaca
3 Keuangan keuangan laporan keuangan perusahaan
perusahaan
Perusahaan
(dasar) mengerti dasar- dasar upah ditetapkan, pengelompokan
upah, upah minimum & dasar kenaikan
Dasar2 dasar upah
4 Pengupahan upah

5 Sistem Jaminan mengerti jaminan dasar hukum, jenis program, nilai tambah
Sosial Nasional
sosial bagi pekerja

6 Dana Pensiun mengerti jenis dan
manfaat dana dasar, bentuk dan manfaat dana pensiun
pensiun

7 mengerti sejarah sejarah gerakan SP di Indonesia dan dunia
Sejarah Gerakan SP gerakan SP

8 Tata Cara bisa membuat
Pembuatan PKB
PKB (bersama arti penting PKB bagi pekerja, cara

pengusaha) membuat & pengawasan pelaksanaan PKB

9 Penyusunan bppirrsooapgromasmeaml k&beurlajaatp,orancpkareoruapaonmsgaaelnmkoberuggaiaatntaipsnraosdgi aranmmkeemrjbau,atmleampobruaant
Program Kerja,
Proposal & Laporan

Keuangan keuangan

Penyelesaian mengerti jenis pengertian, jenis dan tata cara penyelesaian
Perselisihan perselisihan & perselisihan
10 Hubungan penyelesaianny
Industrial a

11 SMK3 & LH mengenal mengenal SMK3LH, peran SMK3 &
program SMK3 di perusahaan
12 Sarana Hubungan SMK3LH
Industrial mengerti jenis LKS Bipartit, LKS Tripartit, PP, PKB,
sarana hubungan PPHI, mogok kerja
industrial

13 Permusyawaratan musyawarah unit tata cara permusyawaratan sebagaimana
dalam FSPMI
kerja AD ART

14 AD ART SPA & poin-poin penting yang ada di dalam AD
AD ART FSPMI sosialisasi aturan ART SPA dan AD ART FSPMI

main organisasi

4. Pelaksanaan pendidikan Spesialis untuk Pleno (Perwakilan Anggota) dan Pengurus dalam
jangka waktu 3 tahun terdiri dari-:
a. Spesialisasi PKB
b. Leadership.
c. Advokasi Dasar
d. AdministrasiSerikatPekerja.
e. HubunganIndustrial.
f. TehnikBerunding.
g. SosialisasiHukumKetenagakerjaan.
h. Upgrade skill dalam menghadapi revolusi industry 4.0
i. Kewirausahaan

5. Pelaksanaan pendidikan untuk pengurus dalam jangka waktu 3 tahun yang terdiri dari :
a. Keselamatan dan Kesehatan Keija.
b. Advokasi dan Pembelaan.
c. Tehnik beracara dan membuat gugatan
d. Negosiasi efektif
e. Neraca Keuangan.
f. Pengupahan.
g. Perhitungan skala upah.
h. Dana pensiun.
i. Produktivitas.
j. Tehnik berbicara efektif.
k. Penyusunan Program Kerja Organisasi.
l. Sekolah kepemimpinan
m. Training Of trainer

n. Pendidikan media dan propaganda
6. Pelaksanaan pendidikan untuk tim perunding dalam jangka waktu 3 tahun yang terdiri dari :

a. Teknik Negosiasi
b. Neraca Keuangan
c. Struktur skala upah
7. Dalam satu periode kepengurusan dapat menghasilkan minimal 2 orang Training of Trainer
(TOT)
8. Dalam kegiatan pendidikan mengutamakan trainer dari internal yang bersertifikasi (TOT)
9. Mendata dan menyerahkan data Trainer ke PC SPAMK
10. Mengevaluasi Hasil Pendidikan yang telah dilakukan.
11. Mengikutsertakan PUK dalam pelatihan K3 yang dilakukan oleh perusahaan
12. Keterwakilan PUK dalam safety committee
13. Berpartisipasi dalam kegiatan training K3 yang dilakukan oleh PC dan PP

c. Bidang Advokasi, Hubungan Industrial & Politik

1. Mengupayakan peningkatan kompensasi uang pisah lebih besar dari kompensasi PHK
indisipliner secara berkelanjutan

2. Melakukan sosialisasi hukum ketenagakerjaan, khususnya UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekeija dan Serikat Buruh dan Perda
Pernaker No 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

3. Melakukan pembelaan terhadap anggota yang bermasalah
4. Melindungi anggota dari tindakan diskriminasi
5. Kaderisasi bidang advokasi min. 2 orang per-periode.
6. Merespon dan membantu menyelesasikan/membersolusi keluh kesah anggota
7. Mengupayakan komunikasi antara pekerja dan pengusaha dalam hal membina hubungan

industrial yang harmonis
8. Mensosialisasi aturan-aturan ketenagakerj aan terbaru
9. Kasus PHI biasa semaksimal mungkin diselesaikan secara internal (Bipartit)
10. Kasus luar biasa seperti kasus pidana,kasus PHK massal (lebih dari 10 orang), union busting,

kepailitan , perdata umum menginformasikan kepada perangkat yang lebih tinggi melalui PC
11. Membuat standarisasi form keluh kesah
12. Selalu membuat bukti tertulis dalam bipartite ,islah dan lain sebagainya
13. Mendukung kader kader yang di usung oleh organisasi
14. Mendaftarkan hasil kesepakatan kepada dinas terkait
15. Mengkaji dan mengevaluasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan perusahaan yang dirasa

meresahkan

d. Bidang Sosial Ekonomi, PKB / Pengupahan

1. Menjadikan aplikasi jaminan kesehatan pasca kerja sebagai prioritas utama dalam
penyusunan program kerja pengurus PUK periode 2016-2019

2. Melakukan aplikasi terhadap program Pensiun
3. Meningkatkan kualitas jaminan pelayanan dan manfaat Asuransi Kesehatan melalui

perubahan Rumah Sakit rujukan Mengajukan Perubahan dan peningkatan Mekanisme dan
kualitas General Medical Check Up yang lebih baik dan akurat
4. Mengalokasikan Dana Sosial untuk anggota
5. Menyalurkan dana sosial dari anggota dan management dalam bentuk bantuan kepada
masyarakat
6. Bekerjasama dengan DKM HPPM dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
7. Meningkatkan kesej ahteraan Pekerja Kontrak (PKWT).
8. Melaksanakan Pelatihan kewirausahaan bagi anggota PUK bekerjasama dengan bidang
pendidikan
9. Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan peningkatan bobot kandungan tentang pasal-
pasal kesejahteraan PKB

10. Mengusulkan dan Mendorong kepada perusahaan untuk meninjau dan merevisi SSU yang
layak dan diarahkan menuju pencapaian kebutuhan Real.

11. Menyiapkan laporan progress perundingan PKB
12. Menyiapkan peserta dan data-data yang diperlukan untuk perundingan PKB
13. Mengawasi pelaksanaan point-point kesepakatan yang tertuang dalam PKB
14. Menyiapkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan survey KHL
15. Menyiapkan sumber daya manusia untuk partisipasi dalam peningkatan upah tahunan dan

bonus
16. Mengadakan Seminar/Diskusi Ketenagakerjaan.
17. Mensosialisasikan progres PKB kepada pleno dan anggota
18. Mendorong point-point kesepakatan yang belum ada diPKB

e. Bidang pemberdayaan pekerja perempuan

1. Pembuatan database berdasarkan gender
2. Memunculkan & mendorong generasi-generasi penerus Bidang Pemberdayaan Perempuan

yang aktif dalam organisasi minimal 2 orang selama periode kepengurusan
3. Melibatkan anggota perempuan di setiap perundingan yang dilakukan antara PUK dengan

Managemen
4. Mengadakan dan Mengikuti seminar/pendidikan/pelatihan keterampilan pekerja perempuan

dalam rangka meningkatkan keterampilan, moral dan pengetahuan pekerja.
5. Mengupayakan dan mengajak pekerja perempuan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-

kegiatan PUK Internal/Eksternal

DITETAPKAN DI : Citra Grand Hotel Karawang

PADA TANGGAL : 02 November 2019

PIMPINAN SIDANG KOMISI B
MUSYAWARAH UNIT KERJA KE - VI
SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN
FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
PT. HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING

1. KETUA :( )
2. SEKRETARIS :( )

ANGGARAN ORGANISASI PIMPINAN UNIT KERJA
SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT.
HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING PERIODE

2019~2022

BAB I
DANA ORGANISASI

Pasal 1 Sumber Dana

Keuangan Organisasi diperoleh dari :
1. Uang Iuran Anggota.
2. Uang Konsolidasi
3. Sumbangan yang tidak mengikat.
4. Usaha-usaha organisasi yang sah.

Pasal 2
Iuran Anggota

Besarnya uang iuran anggota ditetapkan sebagai berikut :
1. Besaran uang iuran anggota minimal 1% UMKU/UMSK berdasarkan AD/ART FSPMI, dan dipotong

langsung dari Upah bulanan melalui HRD PT. Honda Precision Parts Manufacturing yang
selanjutnya ditransfer ke rekening PUK SPAMK-FSPMI PT.Honda Precision Parts Manufacturing.

2. Formulasi Besaran IuranAnggota (COS) adalah sebagai berikut:

NO RANK GAJI FORMULASI BESARANCOS

1 Rank 1 ~3 1% xUMKU/UMSK
2 Rank 4 ~5 1% xUMKU/UMSK +Rp 5.000,-
3 Rank 6 1% xUMKU/UMSK +Rp 6.000,
4 Rank 7 1% xUMKU/UMSK +Rp 7.000,
5 Rank 8 keatas 1% xUMKU/UMSK +Rp 10.000,

Pasal 3

Dana Konsolidasi

1. Dana Konsolidasi PUK SPAMK-FSPMI PT. Honda Precision Parts Manufacturing terdiri dari :
a. Dana Konsolidasi Bonus dipotong langsung dari upah bulanan pada setiap bulan Desember dan
atau saat penerimaan bonus tahunan melalui HRD PT. Honda Precision Parts Manufacturing
yang selanjutnya ditransfer ke rekening PUK SPAMK-FSPMI PT.Honda Precision Parts
Manufacturing
b. Dana Konsolidasi upah dipotong langsung dari upah bulanan saat Kenaikan Upah untuk dana
konsolidasi perangkat sesuai dengan AD/ART SPAMK pasal 19 ayat (a).

2. Besamya Uang Konsolidasi Bonus dan Upah per anggota adalah sebagai berikut :

NO RANK GAJI POKOK DANA KONSOLIDASI

1 Rank 1 ~3 1% X UMKU/UMSK + Rp 10.000,-
2 Rank 4 ~5 1% X UMKU/UMSK + Rp 50.000,-
3 Rank 6 ~ keatas 1% X UMKU/UMSK + Rp 80.000,-

3. Besarnya Uang Konsolidasi untuk yang bukan Anggota adalah:
((13 x (2% x UMKU)) + Rp 100.000,-) Agar dibuatkan PB untuk non anggota

4. Dana Konsolidasi Bonus dan Upah dimasukan dalam Rekening deposito
5. Dana Konsolidasi adalah dana yang ditarik oleh PUK terhadap anggota. Dana Konsolidasi

dialokasikan untuk :
a. Instruksi organisasi FSPMI (dalam koridor Konsolidasi Organisasi)
b. Terjadinya perselisihan antara PUK dengan Lembaga didalam lingkungan perusahaan
c. Terjadi penutupan perusahaan (relokasi) dan hak pekerja tidak diberikan
d. PHK masal (rasionalisasi) dan hak pekerja tidak diberikan
e. Aksi penuntutan hak pada saat fasilitas kesejahteraan dihentikan.

Pasal 4

Sumbangan Yang Tidak Mengikat

PUK SPAMK FSPMI PT HPPM dapat menerima sumbangan dari perorangan, intansi atau lembaga
sebagai salah satu sumber dana opersional PUK dengan memenuhi syarat sebagai berikut ;
1. Sumbangan tidak bersifat mengikat dan tidak bersyarat
2. Sumbangan yang masuk harus tercatat dan dalam kas operasional PUK
3. Sumbangan yang berasal dari suatu intansi atau lembaga harus merupakan lembaga resmi dan sah

secara hukum serta bukan merupakan organisasi terlarang.

Pasal 5

Usaha-Usaha Organisasi Yang Sah

Usaha-usah PUK dalam rangka guna mencari tambahan sumber dana PUK lebih diutamakan bekerjasama
dengan KOPKAR PT HPPM yang merupakan salah satu pilar dan sayap organisasi PUK SPAMK FSPMI
PT HPPM khususnya dalam bidang ekonomi.

Pasal 6 Alokasi Dana

1. Uang pangkal keanggotaan dibayar kan oleh PUK SPAMK-FSPMI PT. Honda Precision Parts
Manufacturing, kepada Pimpinan Cabang/ Pimpinan Pusat SPAMK-FSPMI setiap kali membuat
kartu anggota yang besarnya 2% UMKU sesuai dengan AD/ART SPAMK FSPMI

2. Alokasi iuran anggota diatur sesuai dengan AD/ART SPAMK FSPMI sebagai berikut :
a. PUK SPAMK-FSPMI PT.HPPM : 55 %
b. PERANGKAT ORGANISASI : 45 %
yang akan didistribusikan ke :
• DPP FSPMI
• PP SPAMK-FSPMI
• DPW FSPMI
• KC FSPMI.
• PC SPAMK-FSPMI
• KEANGGOTAAN ORGANISASI PEKERJA INTERNATIONAL
• PILAR ORGANISASI

3. Presentasi Pendistribusian Budget dalam 1 (satu) bulan adalah sebagai berikut :

a. Kesekretariatan ^ 20 % ^ 20%
b. Bidang Organisasi ^ 20%
c. Bidang Pendidikan ^ 25%
d. Bidang Advokasi ^ 5%
e. Bidang Sosial Ekonomi,Hubungan Industrial ,seni olahraga
f. Bidang K3 dan Bidang Pemberdayaan Perempuan ^ 5%
g. Anggaran Musnik ^ 5 %

4. Untuk Kegiatan yang bersifat keorganisasian dan Pendidikan dialokasikan berdasarkan
proposal kegiatan yang disetujui ketua PUK.

Pasal7
Pengeluaran Dana Organisasi

1. Untuk Dana Operasional :
a. Apabila pengurus PUK / Anggota ditugaskan mewakili organisasi dalam menjalankan tugas, maka
kepadanya diberikan Uang Perjalanan Dinas yang besarnya diatur sebagai berikut :

NO KEGIATAN UangDinas
Rp 70.000,- / hari
1 Dinasluardi wilayahCikampek / Karawang /
Purwakarta / Subang Rp 100.000,- / hari
Rp 120.000,- / hari
2 Dinas luar di wilayah Bekasi / Bandung Rp 150.000,- / hari

3 Dinas luar di wilayah Jakarta Rp 300.000,- / hari
Rp 500.000,- / hari
4 Dinasluardi wilayahBogor / Cianjur / T Rp 600.000,- / hari
angerang/Garut/Sumedang

5 Dinas luar dengan wilayah diluar Provinsi Jawa Barat,
Banten dan DKI Jakarta

6 Luar Pulau Jawa
7 Dinas luar ke luar negeri

b. Besaran Uang dinas akan ditinjau ulang jika sudah tidak sesuai
c. Besaran Uang Makan dan Minum saat Aksi sebesar Rp 30.000,- jika aksi berlanjut sampai

malam hari (>pukul 18:00 ditempat aksi) maka akan ditambah uang Rp 30.000,-.
d. Semua dinas harus melampirkan surat tugas atau surat undangan
e. Untuk Komunikasi ditetapkan sebagai berikut :

NO UNTUK PULSA
1 Ketua Rp 600.000,- / Bulan
2 Sekretaris, Bendahara Rp 400.000,- / Bulan
3 KetuaBidang Rp 400.000,- / Bulan
4 Sekretaris Bidang & Seksi Rp 350.000,- / Bulan
5 Ketua Event PUK Rp 200.000,- / Event / Bulan
6 Garda Metal Rp 75.000,- / Bulan
7 Pleno Rp 75.000,- / Bulan

f. Dana Komunikasi Pengurus, Pleno, dan Garda Metal diberikan saat meeting bulanan Pengurus
,pleno dan Garda Metal , yang diadakan oleh PUK dan berdasarkan kehadiran kecuali tidak hadir
tanpa keterangan.

2. Untuk Dana Sosial SUMBANGAN
Rp 2.000.000,-
NO KEPERLUAN Rp 300.000,-
1 Anggota (Pekerja) Meninggal Dunia Rp 150.000,-
2 Keluarga Anggota Meninggal Dunia Rp 200.000,-
3 Anggota Menikah Rp 150.000,-
4 Anggota Sakit (Rawat Inap)
5 Anggota/ Istri Anggota Melahirkan

Dana Sosial diberikan kepada anggota dengan ketentuan sebagai berikut :
• Anggota PUK SPAMK FSPMI PT. HPPM yang Sakit dan dirawat dirumah sakit minimal 2 (dua)

hari disertai ada pemberitahuan kepada PUK SPAMK FSPMI PT. HPPM dalam bentuk Copy
SKD (Surat Keterangan Dokter)
• Anggota PUK SPAMK FSPMI PT. HPPM yang Menikah dan ada pemberitahuan kepada PUK
dalam bentuk Undangan Pernikahan yang ditujukan kepada PUK SPAMK FSPMI PT. HPPM
• Anggota PUK SPAMK FSPMI PT. HPPM atau keluarga terdekat (Anak, Istri, Orang Tua atau
Mertua) Meninggal Dunia dan ada pemberitahuan kepada PUK SPAMK FSPMI PT. HPPM

3. Hal-hal yang termaktub dalam ayat 1, dan ayat 2 dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi
keuangan organisasi.

4. Alokasi Penggunaan Sisa Dana Operasional
Sisa Dana Operasional PUK SPAMK FSPMI PT. HPPM dalam 1 (satu) kali periode kepengurusan
digunakan untuk :
1) Dana Awal Operasional PUK sebesar 55% dari COS (satu) 1 bulan dikurangi fix
cos a. Yang dimaksud fix cos adalah
- Uang komunikasi bulanan Pengurus ,Pleno & Garda metal tidak termasuk ketua Event
- Iuran pilar
- Iuran forum serikat pekeija honda Indonesia
- Biaya operasional Garda Metal Rp.3.000.000
2) Dana Khusus
a. Yang dimaksud dengan Dana Khusus PUK adalah sisa Dana Operasional setelah dikurangi
Dana Awal Operasional PUK.
b. Dana Khusus PUK digunakan untuk :
a) Dana Beasiswa Eks HPPM (Meninggal dunia) ^ 15% dari total Dana Khusus PUK
b) Dana Konsolidasi ^ 35% dari total Dana Khusus PUK
c) Dana Apresiasi Pengurus Demisioner ^ 25% dari total Dana Khusus PUK
d) Dana Apresiasi Pleno ^ 15% dari total Dana Khusus PUK
e) Dana Apresiasi Garmet ^ 10% dari total Dana Khusus PUK
c. Dana Khusus PUK digunakan untuk 1(satu)kali periode kepengurusan PUK SPAMK FSPMI
PT.HPPM

5. Untuk dana Garda metal dialokasikan dana aksi sebesar Rp.3.000.000 Perbulan diluar aksi Mayday dan
Aksi besar Upah

BAB II
PERUBAHAN DAN PENUTUP

Pasal 8
Perubahan Anggaran Organisasi

1. Perubahan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Anggaran Organisasi PUK SPAMK-FSPMI PT. Honda
Preasion Parts Manufacturing hanya dapat dilakukan didalam Rakernik, Musnik atau Musnik Lub
yang sah.

2. Perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Anggaran Organisasi
PUK SPAMK-FSPMI PT. Honda Preasion Parts Manufacturing tidak boleh bertentangan dengan
AD/ART SPAMK-FSPMI, Perjanjian Kerja Bersama PT. Honda Preasion Parts Manufacturing
danPerundang-undanganketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 9
Penutp
1. Hal-hal yang termaktub dalam pasal 7 ayat 4 point 1 dan 2 dilakukan dengan tetap memperhatikan
kondisi keuangan organisasi.
2. Hal-hal Pengeluaran uang PUK sebagaimana tercantum dari pasal 1 sampai 7 dikeluarkan dengan
tetap memperhatikan kondisi keuangan
3. Jika dikemudian hari terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Organisasiini dan
dianggap sangat perlu dan mendesak untuk diberlakukan saat itu juga, maka hal tersebut akan
diputuskan dengan mekanisme organisasi SPAMK FSPMI PT. Honda Precision Parts Manufcturing.

DITETAPKAN DI : Citra Grand Hotel Karawang

PADATANGGAL : 02 November 2019

MUSYAWARAH UNIT KERJA KE VI
SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
PT. HONDA PRECISION PARTS MANUFACTURING

1. KETUA :( )

2. SEKRETARIS :( )