PENGISI DATA KELURAHAN PETUNJUK PELAKSANAAN proses usulan data serta verivali DTKS @Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2023 Head Office : Dinas Sosial Kota Makassar Location : Jl. Arif Rahman Hakim No. 50 Email : [email protected]
● Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksanaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta dilapangan. 02 Verifikasi Data TATA CARA PROSES USULAN DATA [email protected] Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, terdapat amanat yang harus disusun sebagai pelaksanaan dari regulasi tersebut. DEFINISI ● Data Terpadu Terpadu Kesejahteraan Sosial disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan social, penerima bantuan dan pemberdayaan social, serta potensi dan sumber kesejateraan social. 01 ● Tentang Pemerintahan Daerah UU No. 23 Tahun 2014 Serta Verifikasi dan Validasi DTKS QR CODE JUKNIS DTKS 01 @Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2023 ● Validasi data yang selanjutnya disebut validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid. 03 Validasi Data DASAR HUKUM ● Tentang Penanganan Fakir Miskin UU No. 13 Tahun 2011 02 ● Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Permensos No. 28 Tahun 2017 03 ● Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS NG adalah system informasi yang mendukung proses pengelolaan DTKS. 04 SIKS-NG ● Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Permensos 3 Tahun 2021 04 MODUL 01 MODUL 02 MODUL 03 MODUL 04
Data yang diproses untuk masuk ke dalam DTKS harus memenuhi kriteria integritas data terdiri atas : 1. Data perorangan yang bersifat individual dan tunggal; 2. Data perorangan yang mempunyai NIK, Nama, Alamat, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, No KK, Nama Ibu Kandung, Status hubungan dalam keluarga, dan Status Kawin; 3. Data keluarga, kelompok, dan masyarakat yang merupakan himpunan data perorangan; 4. Data anggota keluarga tidak tumpang tindih dengan anggota keluarga lain. SIFAT KERAHASIAAN INFORMASI Data Individual DTKS merupakan data yang bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17. INTEGRITAS DATA SUMBER DATA Sumber DTKS dapat bersumber dari : 1. Pemerintah Daerah Kota Makassar 2. Kementerian Sosial 3. Warga Negara Indonesia secara Mandiri JENIS USULAN Jenis Usulan dapat diusulkan untuk : 1. Masuk ke dalam DTKS 2. Masuk ke dalam DTKS sekaligus diusulkan untuk mendapatkan program bantuan. 3. Mendapatkan program bantuan bagi mereka yang sudah ada di dalam DTKS namun belum terdaftar pada program bantuan yang diusulkan. @Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2023
TATA CARA PENYAMPAIAN USULAN 1. Proses usulan data dapat diajukan melalui musyawarah kelurahan yang berasal dari : a. RT/RW b. LPM c. Pihak Kelurahan d. Tokoh Masyarakat e. PSKS.,dan f. Pendaftaran Mandiri kepada perangkat daerah dan/atau Kelurahan 2. Pengajuan proses usulan data yang dilakukan melalui Muskel disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Sosial. 3. Usulan yang disampaikan harus memenuhi kriteria : a. Belum ada dalam DTKS untuk usulan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 jenis usulan; b. Belum terdaftar sebagai penerima/calon penerima program bantuan social yang diusulkan untuk usulan sebagaimana dimaksud angka 3 jenis usulan; c. Data kependudukannya padan 100% (serratus persen) dengan data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk kolom : 1) NIK; 2) No KK; 3) Provinsi; 4) Kecamatan; 5) Kelurahan; 6) Nama Lengkap; 7) Tempat & Tanggal Lahir; 8) Nama Ibu Kandung; 9) Jenis Kelamin; 10) Status hubungan dalam keluarga; 11) Status kawin; 12) Nomor RT dan RW. 4. Usulan setiap bantuan social disampaikan secara lengkap beserta anggota keluarganya. 5. Pengusulan data dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan dimulai tanggal 15 (lima belas) sampai dengan 5 (hari) sebelum hari terakhir (H-5) setiap bulannya. Usulan berasal daridari Pemerintah Daerah @Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2023
Usulan Berasal dari WNI Secara Mandiri a. Yang berhak mengusulkan merupakan WNI yang secara sah diakui sebagai penduduk Republik Indonesia; b. Usulan dapat disampaikan melalui aplikasi mobile “Cek Bansos” setelah sebelumnya melakukan registrasi dengan data kependudukan yang benar c. Yang dapat diusulkan adalah dirinya/keluarganya sendiri atau masyarakat yang berada dalam kelurahan yang sama. d. Usulan yang dapat diterima harus memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan pada Poin 3 Tata Cara Penyampaian Usulan; e. Usulan yang tidak diverifikasi oleh pemerintah daerah dalam waktu 14 hari kerja akan secara otomatis dinyatakan layak sebagai usulan untuk diproses lebih lanjut Usulan Berasal dari Kementerian Sosial Proses usulan data melalui kementerian social dilakukan dalam kondisi : 1. Situasi kedaruratan bencana 2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani dan /atau belum terdata; 3. Kondisi lain yang mengancam keselamatan atau dalam kondisi kedaruratan. @Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2023
This template was created by Slidesgo Verifikasi & Validasi DTKS Pengisi Data Kelurahan @Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2023
This template was created by Slidesgo Verifikasi Kelayakan 1. Waktu Pelaksanaan ● Verifikasi kelayakan dilaksanakan setiap bulan. ● Waktu pelaksanaan verifikasi kelayakan dimulai dari tanggal 14 (empat belas) sampai dengan satu hari sebelum hari terakhir (H-1) setiap bulannya. ● Verifikasi kelayakan dilakukan terhadap data penerima bantuan program dari periode sebelumnya. ● Data penerima program untuk diverifikasi akan ditayangkan di SIKS-NG paling lambat akhir minggu ke-2 (dua) setiap bulannya. 2. Tata Cara Pelaksanaan ● Data yang diverifikasi berupa data penerima program baik bantuan sosial maupun penerima bantuan iuran jaminan kesehatan periode sebelumnya termasuk anggota keluarganya. ● Penerima manfaat dapat dinyatakan tidak layak jika memenuhi kriteria : a. Alamat tidak ditemukan; b. Meninggal dunia (kecuali pengurus memiliki ahli waris) c. Memiliki pekerjaan sebagai PNS/TNI/Polri/Aparatur Negara Lainnya; d. Anggota Keluarga dari poin 2 bagian C; e. Dianggap/dinilai sudah mampu dan/atau tidak memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman umum setiap program bantuan; f. Pensiunan dari poin 2 bagian C; g. Alasan lain yang dapat dituliskan pada kolom alasan. ● Proses verifikasi dilakukan untuk setiap program ● Penerima Manfaat yang telah dinyatakan tidak layak pada program bantuan iuran jaminan kesehatan, program bantuan lainnya juga akan secara otomatis menjadi tidak layak; ● Penerima manfaat yang telah dilakukan verifikasi dan ketidaklayakan harus dilakukan finalisasi; ● Seluruh penerima manfaat yang tidak diverifikasi akan tetap dinyatakan layak; ● Penerima manfaat yang dinyatakan tidak layak namun tidak dilengkapi dokumen/surat pengesahan, maka masih dinyatakan sebagai penerima program; ● Penerima manfaat yang dinyatakan tidak layak dan dilengkapi dokumen/surat pengesahan, maka program bantuannya akan dihentikan; @Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2023
This template was created by Slidesgo Verifikasi Sanggahan 03 KPM yang mengundurkan diri, akan dihapuskan tanpa melalui proses verifikasi Ketentuan 01 Memiliki akun aplikasi cek bansos Jika terdaftar sebagai penerima bantuan dapat mengundurkan diri melalui aplikasi 02 Data KPM yang mengundukan diri akan muncul dalam dokumen/surat pengesahan. Ketentuan 01 Memiliki akun aplikasi cek bansos Sanggahan Mandiri : 02 @Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2023 Sanggahan Masyarakat : 04 Sanggahan harus disertai alasan dan dilengkapi foto pendukung 03 Sanggahan harus diverifikasi, jika tidak diverifikasi dalam waktu 14 hari akan otomatis dinyatakan tidak layak
This template was created by Slidesgo Perbaikan Data Perbaikan Data Anomali 1. Perbaikan data anomali dilakukan terhadap DTKS yang salah satu atau lebih atribut datanya memuat informasi : a. Atribut kosong; b. Angka untuk atribut nama, nama ibu kandung, dan atribut lain yang tidak bias menerima angka; c. Karakter tidak lazim yang tidak bias diterima oleh sistem Bank antara lain tanda pagar dan symbol persentase. d. Tanggal lahir yang menandakan usia lebih dari 150 tahun atau kurang dari 0 tahun; e. Pekerjaan yang terdaftar di data Kependudukan sebagai PNS/TNI/Polri/Aparatur Negara Lainnya. 2. Perbaikan pada poin 1 huruf e dilakukan apabila berdasarkan verifikasi dan/atau validasi, pekerjaan orang/penerima manfaat dimaksud tidak sama dengan yang terdaftar. 3. Perbaikan data anomali dilakukan melalui SIKS-NG 4. Sebelum melakukan perbaikan di SIKS-NG, terlebih dahulu dipastikan data anomali sudah diperbaiki di data Dukcapil. 5. Apabila hasil pemadanan terkonfirmasi padan, data dapat disimpan. Jika, data tidak padan maka harus dilakukan koordinasi dengan Dukcapil. 6. Apabila data yang diperbaiki merupakan data penerima bantuan yang terhambat karena atribut mengandung data anomaly, hasil perbaikan akan dimanfaatkan untuk memproses lebih lanjut program bantuan selama waktu periode penyaluran belum berakhir; 7. Data yang sudah diperbaiki pada perbaikan data anomali akan ditampilkan pada menu view data BNBA @Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2023 Head Office : Dinas Sosial Kota Makassar Location : Jl. Arif Rahman Hakim No. 50 Email : [email protected]
This template was created by Slidesgo Perubahan Substansif Perubahan Substantif dengan ketentuan: 1. Penghapusan Penghapusan data teridentifikasi ganda dan/atau meninggal dilakukan secara : a. Otomatis apabila system mendeteksi lebih dari satu data dengan NIK yang sama b. Manual untuk kegandaan yang tidak dapat dideteksi secara otomatis c. Pelaporan/Konfirmasi meninggal dapat dilakukan melalui SIKS-NG pada menu DTKS sub-menu view BNBA 2. Penggantian a. Penggantian dapat dilakukan terhadap penerima manfaat peserta program yang memiliki penetapan kuota setiap wilayah; b. Penggantian dilakukan dengan menonaktifkan penerima manfaat yang ingin diganti dan mengusulkan penerima manfaat baru sebagai pengganti dalam periode yang sama melalui SIKS-NG 3. Penambahan a. Penambahan dilakukan melalui SIKS-NG pada menu usulan b. Apabila penerima manfaat pindah wilayah maka perubahan data akan diverifikasi oleh wilayah barunya. c. Apabila terdapat data meninggal dan ternyata masih hidup, dapat dilakukan permohonan pengaktifan kembali pada DTKS melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala Daerah ditujukan langsung kepada Menteri. @Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2023
This template was created by Slidesgo Perubahan Administratif 1. Pergantian Pengurus a. Penggantian pengurus dilakukan apabila pengurus yang ada telah meninggal dunia, pindah/berganti KK, dan/atau alasan lain yang dianggap perlu; b. Penggantian pengurus dapat dilakukan melalui akun pengisi data kelurahan; 2. Perbaikan Data a. Pengisi data kelurahan melalui SIKS-NG pada menu DTKS sub menu view data BNBA dapat melakukan perbaikan data identitas. b. Perbaikan data dilakukan dengan mengisi data identitas yang sudah diperbaiki dan mengonfirmasi kepada system untuk memadankan dengan data Direktorat Jendral Pendudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, data yang terkonfirmasi padan dapat disimpan dengan kondisi telah diperbaiki. 3. Melengkapi Atribut/Informasi Tambahan Pengisi Data Kelurahan melalui SIKS-NG pada menu DTKS sub menu view data BNBA dapat menambahkan atribut/informasi mengenai status kehamilan termasuk bulan, status disabilitas seseorang, dan/atau meninggal; @Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2023
This template was created by Slidesgo Bantuan Sosial @Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2023 1. Dalam 1 (satu) siklus normal penyaluran bantuan social, 1 (satu) periode berjalan dengan urutan sebagai berikut : a. Perbaikan data dan penyampaian usulan serta verifikasi kelayakan dilengkapi dokumen/surat pengesahan sampai dengan 5 (lima) hari sebelum hari terakhir (H-5) setiap bulan; b. Penetapan DTKS; dan c. Penyaluran pada bulan berikutnya. 2. Apabila terdapat kebijakan penyaluran program bantuan yang dilaksanakan sekaligus untuk lebih dari 1 (satu) bulan, data usulan baru, dab verifikasi kelayakan yang digunakan adalah data pada periode (bulan-1) penyaluran; 3. Perbaikan data yang dilaksanakan pada bulan antara dalam penyaluran dapat digunakan untuk memperbaiki data salur yang ada; 4. Penyampaian usulan baru pada bulan antara dalam penyaluran dapat digunakan untuk periode penyaluran berikutnya atau periode berjalan selama kuota masih tersedia. Ilustrasi Pengusulan PBI JK BULAN MINGGU 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 URAIAN USULAN PBI DTKS PENETAPAN SK PBI JANUARI PENDAFTARAN PBI FEBRUARI USULAN PBI NON DTKS JANUARI PENETAPAN DTKS FEBRUARI USULAN PBI DTKS PENETAPAN SK PBI FEBRUARI PENDAFTARAN PBI MARET USULAN PBI NON DTKS FEBRUARI PENETAPAN DTKS MARET JANUARI FEBRUARI MARET
This template was created by @Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2023 Slidesgo