BERITA PERKEMBANGAN DUNIA OBAT HEWAN4www.asohi.orgInformasi dari dan untuk anggota Asosiasi Obat Hewan IndonesiaJakarta, Rabu 14 Januari 2026. Pengurus Inti Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Pusat menggelar rapat koordinasi untuk membahas penguatan organisasi serta penyusunan agenda strategis ASOHI sepanjang tahun 2026. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum ASOHI, Drh. Akhmad Harris Priyadi, dan dihadiri antara lain oleh Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Bidang Organisasi Drh. Almasdi Rahman, Sekretaris Jenderal Rivo A. Kurnia, S.Pt, Wakil Sekretaris Jenderal Rezki Eko Nugroho S.Pt. (secara daring), .....PENGURUS INTI ASOHI PUSAT BAHAS .....5GUNUNG SINDUR, Selasa 20 Januari 2026. Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) melakukan kunjungan silaturahmi perkenalan pengurus baru sekaligus menjalin kerja sama pelatihan kepada Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH).Pada kesempatan ini pengurus ASOHI diwakili oleh Ketua Umum drh. Akhmad Harris Priyadi, yang didampingi Sekretaris Jenderal Rivo Ayudi Kurnia, S.Pt, Wakil Sekretaris Jenderal Rezki Eko Nugroho D., dan staf sekretariat Eka Savitri. Kunjungan ini merupakan bagian dari program kerja Pengurus ASOHI Tahun 2026 yang berfokus pada penguatan standarisasi ..............ASOHI KUNJUNGI BBPMSOH JALIN KERJA SAMA PERSIAPAN PELATIHAN PJTOH2JANUARI 2026Edisi - 285 Terbit BulananJakarta, Rabu 14 Januari 2025. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama Kementerian Investasi/Hilirisasi tengah menjalankan proyek hilirisasi ayam sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Asisten Deputi Ketenagakerjaan, Investasi, dan Hilirisasi yang membahas arah kebijakan serta peran pemangku kepentingan dalam pengembangan industri perunggasan nasional.Isu hilirisasi ayam dinilai semakin krusial ..............PARTISIPASI ASOHI DORONG HILIRISASI...3
2 3 Edisi: 285 - JANUARI 2026 INF AS HIdan pelatihan teknis ke BBPMSOH sebagai salah satu materi utama. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para PJTOH mengenai prosedur pengujian mutu, sertifikasi obat hewan, serta penerapan regulasi terkini yang berlaku di laboratorium pengujian.BBPMSOH dinilai memiliki peran strategis sebagai laboratorium rujukan nasional dalam pengujian dan sertifikasi obat hewan, sehingga menjadi mitra penting dalam mendukung peningkatan profesionalisme PJTOH di Indonesia.Selain sebagai sarana silaturahmi dan perkenalan Pengurus Baru ASOHI Periode 2025-2029, kunjungan ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan peninjauan fasilitas pengujian BBPMSOH, sesuai dengan izin dan ketentuan yang berlaku, sebagai bagian dari kurikulum pelatihan PJTOH. Pada kesempatan ini rombongan ASOHI berkesempatan mengunjungi ke labotarium-laboratorium yang ada di BBPMSOH (laboratorium untuk hewan percobaan, pengelolaan limbah pengujian, laboratorium farmakokinetik, sampel obat hewan)ASOHI juga berharap BBPMSOH berkenan memberikan dukungan dalam bentuk penyampaian materi teknis maupun sesi berbagi pengalaman (sharing session) kepada para calon dan praktisi PJTOH, guna memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. (WK)GUNUNG SINDUR, Selasa 20 Januari 2026. Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) melakukan kunjungan silaturahmi perkenalan pengurus baru sekaligus menjalin kerja sama pelatihan kepada Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) dalam rangka mendukung peningkatan kompetensi Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH).Pada kesempatan ini pengurus ASOHI diwakili oleh Ketua Umum drh. Akhmad Harris Priyadi, yang didampingi Sekretaris Jenderal Rivo Ayudi Kurnia, S.Pt, Wakil Sekretaris Jenderal Rezki Eko Nugroho D., dan staf sekretariat Eka Savitri. Kunjungan ini merupakan bagian dari program kerja Pengurus ASOHI Tahun 2026 yang berfokus pada penguatan standarisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang obat hewan.Rombongan ASOHI diterima langsung oleh Kepala BBPMSOH, drh. Hasan Abdullah Sanyata, M.Sc., yang didampingi timnya diantaranya Kepala Bagian Umum drh. Cynthia Devy Irawati, MM., Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Teknis drh. M Syaefurrosad, Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Sertifikasi dan Pengembangan Mutu dan Kerjasama drh. Ketut Karuni N Natih M.Si., Ketua Tim Kerja Hewan Percobaan dan Limbah drh. Hari Sakti Pancasunu, Ketua Tim Kerja Sertifikasi dan Kerjasama apt. Muhammad Zahid, S.Si, M.Sc.Melalui kegiatan Pelatihan Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PPJTOH), ASOHI merencanakan kunjungan lapangan ASOHI KUNJUNGI BBPMSOH JALIN KERJA SAMA PERSIAPAN PELATIHAN PJTOHINF AS HIBERITA PERKEMBANGAN DUNIA OBAT HEWAN4 4www.asohi.orgInformasi dari dan untuk anggota Asosiasi Obat Hewan IndonesiaMAKASSAR, Sabtu 14 September 2024. Bertempat di Hotel MaxOne Makassar Sulawesi Selatan telah dilaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) ASOHI Sulawesi Selatan dengan tema “Berkembang Bersama ASOHI Sulawesi Selatan”. Seperti diketahui sebelumnya, Kepengurusan ASOHI Daerah Sulawesi Selatan seharusnya berakhir pada Bulan Januari 2024, dan karena sesuatu hal terpaksa ditunda pelaksanaan Musda nya, sesuai SK Ketua Umum ASOHI No. Kp. 001/I/ASOHI/2024 tentang persetujuan perpanjangan Kepengurusan ASOHI Daerah ..............MUSDA ASOHI SULSEL HASILKAN .............7JAKARTA, Senin 9 September 2024. Bertempat di Gedung C Lt. 6, pengurus ASOHI Pusat melakukan audiensi dengan Direktur Kesehatan Hewan yang baru saja dilantik Drh Imron Suandy MVPH, menggantikan Dr Drh Nuryani Zainuddin MSi.Pada kesempatan ini ASOHI dipimpin oleh Ketua Umum Drh Irawati Fari yang didampingi oleh Wakil Ketua 1 Ir Teddy Candinegara, Wakil Ketua 2 Drh Andi Wijanarko dan Sekretaris Jenderal Drh Forlin Tinora. Sementara Dirkeswan Imron Suandy didampingi oleh ...................ASOHI GELAR AUDIENSI DENGAN ...3JAKARTA, Kamis 5 September 2024. Bertempat di Kantor ASOHI Jagakarsa, Pengurus ASOHI Pusat menerima kedatangan Pengurus ASOHI Daerah Jawa Barat. Dari pengurus ASOHI Pusat dihadiri oleh Ketua Umum Drh Irawati Fari, Wakil Ketua 1 Ir Teddy Candinegara, Wakil Ketua 2 Drh Andi Wijanarko, Sekretaris Jenderal Drh Forlin Tinora, Bendahara Umum Hj Henny R Karim, Wakil 1 Bendahara Umum Imam Tri Wibowo, SE. MBA, dan Ketua Bidang Organisasi Drh Almasdi Rahman.Sementara itu Pengurus ASOHI Daerah Jawa Barat dihadiri oleh Ketua ASOHI Daerah Jabar Drh Nurvidia ..............ASOHI PUSAT TERIMA KUNJUNGAN PENGURUS ASOHI DAERAH JAWA BARAT3SEPTEMBER 2024Edisi - 269 Terbit Bulanan BERITA PERKEMBANGAN DUNIA OBAT HEWAN4 4www.asohi.orgInformasi dari dan untuk anggota Asosiasi Obat Hewan IndonesiaJAKARTA, Selasa 22 Oktober 2024. Bertempat di Menara 165, ASOHI menggelar seminar antimicrobial resistance(AMR) dengan tema “Rencana Kebijakan Pemerintah Terkait Penggunaan Antimikroba di Industri Peternakan”.“Hari ini kita dapat berkumpul mengikut seminar Rencana Kebijakan Pemerintah Terkait Penggunaan Antimikroba di Industri Peternakan. Kita lihat obat hewan terutama antimikroba cukup banyak digunakan di peternakan terkait hasil produksi ternak untuk .............................ASOHI SELENGGARAKAN ...5JAKARTA, Jumat 11 Oktober 2024. Bertempat di Kantor ASOHI Jagakarsa, telah dilaksanakan pertemuan ASOHI dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Perwakilan dari peneliti Pusat Riset Veteriner BRIN dihadiri oleh Dr. drh. Agus Wiyono dan Dr. drh. Bambang Ngaji Utomo, M.Sc.Sementara perwakilan dari ASOHI yang hadir diantaranya Wakil Ketua 2 Drh Andi Wijanarko, Anggota Sub Bidang Importir Drh Hasti Retno Kuswardani, dan Anggota Sub Bidang Non Pemerintahan .....................ASOHI TERIMA KUNJUNGAN BRIN 3BOGOR, 17 Oktober 2024. Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) sukses menyelenggarakan “Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengujian Mutu Obat Hewan Tahun 2024” pada tanggal 15-17 Oktober 2024. Acara ini diadakan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi teknis di bidang pengujian mutu obat hewan, baik dari segi teori maupun praktik.Acara pembukaan berlangsung pada Selasa, 15 Oktober 2024 di Ruang Seminar BBPMSOH dengan ..............................ASOHI & BBPMSOH GELAR BIMTEK PENGUJIAN MUTU OBAT HEWAN BATCH 13OKTOBER 2024Edisi - 270 Terbit BulananBERITA PERKEMBANGAN DUNIA OBAT HEWAN4 4www.asohi.orgInformasi dari dan untuk anggota Asosiasi Obat Hewan IndonesiaSOLO, Selasa 12 November 2024. Bertempat di Hotel Megaland-Solo telah dilaksanakan acara Musda dan Pelantikan Pengurus ASOHI Daerah Jawa Tengah Periode 2024-2028. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum ASOHI diwakili oleh Wakil Ketua 2 Drh Andi Wijanarko mewakili Badan Pengurus ASOHI Pusat.Dalam sambutannya mewakili Ketua Umum, Drh Andi Wijanarko mengatakan bahwa Susunan Pengurus ASOHI Daerah Jawa Tengah periode ........MUSDA ASOHI DAERAH JAWA TENGAH, ...8JAKARTA, Senin 18 November 2024. Bertempat di Kantor Sekretariat ASOHI Jagakarsa telah diselenggarakan Rapat Badan Pengawas ASOHI (BPA) dan Pengurus Inti ASOHI. Acara Rapat BPA kali ini merupakan yang ke-13 pada periode kepengurusan 2021-2025, dilakukan secara hybrid luring dan daring melalui fasilitas zoom meeting. Rapat dihadiri secara langsung oleh Ketua merangkap Anggota BPA Bapak Gani Harijanto, Sekretaris merangkap Anggota BPA Ir. Bambang Suharno, Anggota Drh. Rakhmat Nuriyanto MBA, Drh. Gowinda Sibit, ...............................RAPAT BPA, 11 BULAN MENUJU MUNAS ASOHI6JAKARTA, Rabu 13 November 2024. Bertempat di Gedung C Lt. 6, pengurus ASOHI Pusat melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Peternakan Dr. drh. Agung Suganda, M.Si. yang pada kesempatan itu didampingi Direktur Kesehatan Hewan Drh Imron Suandy, MVPH dan Kasie Peredaran Obat Hewan Drh Mario Lintang Pratama. Pada kesempatan ini ASOHI dipimpin oleh Ketua Umum Drh Irawati Fari yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Drh Forlin Tinora, Wakil Waka 1 dan Ketua Bidang Organisasi Drh Almasdi Rahman dan Wakil Waka 2 dan Ketua ........AUDIENSI ASOHI DENGAN DIRJEN PKH AGUNG SUGANDA3NOVEMBER 2024Edisi - 271 Terbit BulananSusunan Redaksi :l Pelindung : Ketua Umum ASOHI drh Akhmad Harris Priyadil Penasehat : Sekjend ASOHI Rivo Ayudi Kurnia, S.Pt. Sekretaris BPA Ir Bambang Suharno. l Pemimpin Umum : Ir Darmanung Siswantorol Pemimpin Redaksi : Wawan Kurniawan, SPt.l Staf Redaksi : Eka Safitri. l Desain Grafis : Aris Prasetyo. l Penerbit : ASOSIASI OBAT HEWAN INDONESIA (ASOHI)Alamat Redaksi : Sekretariat Gedung ASOHI Golden Office Durian, Jl. Durian No. 44C Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620. Telp. 021-72741508 WA. 0811-1642-812 Email: [email protected] Web: www.asohi.orgDari ki-ka: drh. M Syaefurrosad, drh. Cynthia Devy Irawati, MM., drh. Hari Sakti Pancasunu, drh. Akhmad Harris Priyadi, Rivo Ayudi Kurnia, S.Pt., Rezki Eko Nugroho D., apt. Muhammad Zahid, S.Si, M.Sc., drh. Ketut Karuni N Natih M.Si., dan Eka Savitri.Foto bersama pengurus ASOHI Pusat bersama Kepala BBPMSOH, drh. Hasan Abdullah Sanyata, M.Sc., (no. 3 dari kanan).DERAP PUSAT
2 3 INF AS HI INF AS HI Edisi: 285 - JANUARI 2026DERAP PUSAT ASOHI DAN KEMENTERIAN LINTAS SEKTOR AUDIENSI DENGAN BPOMFoto bersama seluruh peserta audiensi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Senin (12/1).Jakarta, Senin 12 Januari 2026. Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, ASOHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), serta Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) IPB University melakukan audiensi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Audiensi tersebut berlangsung di kantor BPOM dan diterima oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (Deputi I) BPOM dr. William Adi Teja, MD., B.Med., M.Med..Audiensi ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka mengawal harmonisasi regulasi obat manusia dan obat hewan di Indonesia dengan pendekatan One Health, yakni konsep yang menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pada kesempatan ini Pengurus ASOHI, dihadiri langsung oleh Ketua Umum ASOHI Drh A. Harris Priyadi. Dalam pertemuan tersebut, para pihak membahas pentingnya penyelarasan regulasi obat manusia dan obat hewan sebagai upaya kolaboratif antara kementerian terkait, terutama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, serta organisasi profesi, seperti dokter hewan dan tenaga kefarmasian. Harmonisasi regulasi ini dinilai krusial untuk menjamin keamanan, efektivitas, dan mutu obat, sekaligus mendukung kesejahteraan manusia dan hewan.Selain itu, audiensi juga menyoroti perlunya peningkatan pengawasan terhadap penggunaan obat manusia untuk hewan oleh dokter hewan. Penguatan pengawasan ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan obat, meningkatkan kepatuhan terhadap kaidah profesi, serta berkontribusi dalam pengendalian isu Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi perhatian global.Pembahasan lainnya mencakup upaya penyederhanaan regulasi produk guna mendukung iklim usaha di sektor kesehatan hewan tanpa mengesampingkan aspek keamanan produk. Para peserta audiensi juga menekankan pentingnya ketersediaan obat hewan, khususnya untuk hewan kesayangan dan satwa liar, yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan regulasi.Sebagai salah satu kesimpulan penting dari audiensi tersebut, disepakati bahwa dalam waktu dekat akan disusun Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait daftar obat manusia yang dapat digunakan oleh dokter hewan. SKB ini diharapkan menjadi payung hukum yang jelas dalam praktik penggunaan obat manusia pada hewan, sekaligus memperkuat pengawasan dan akuntabilitas. (WK)Foto bersama pengurus ASOHI disela rapat di Kementerian Sekretariat Negara. Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat.PARTISIPASI ASOHI DORONG HILIRISASI AYAM UNTUK DUKUNG PROGRAM MBGJakarta, Rabu 14 Januari 2025. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama Kementerian Investasi/Hilirisasi tengah menjalankan proyek hilirisasi ayam sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Asisten Deputi Ketenagakerjaan, Investasi, dan Hilirisasi yang membahas arah kebijakan serta peran pemangku kepentingan dalam pengembangan industri perunggasan nasional.Isu hilirisasi ayam dinilai semakin krusial karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pangan nasional, khususnya untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini membutuhkan pasokan protein hewani yang stabil, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat.Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menekankan bahwa program hilirisasi dirancang untuk memperkuat rantai pasok produk perunggasan dari hulu hingga hilir, sehingga mampu menjaga ketersediaan protein hewani secara berkelanjutan. Sinergi antara kebijakan hilirisasi dan program MBG diharapkan dapat menciptakan stabilitas pasokan sekaligus mendorong nilai tambah produk peternakan dalam negeri.Asosiasi peternakan seperti GPMT, GPPU, GOPAN, PINSAR, ARPHUIN, dan ASOHI turut dimintai masukan untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Pada kesempatan ini Pengurus ASOHI diwakili oleh Ketua Umum Drh Akhmad Harris Priyadi didampingi Sekretaris Jenderal Rivo Ayudi Kurnia, S.Pt dan Anggota BPA Drh Muhammad Rakhmat Nuriyanto, MBA.Salah satu fokus pembahasan adalah upaya meningkatkan efisiensi biaya produksi, agar harga produk hasil hilirisasi tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Masukan dari asosiasi dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan industri, peternak, dan konsumen. Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem industri perunggasan yang inklusif, terutama bagi peternak rakyat. Pemerintah dan asosiasi sepakat bahwa program hilirisasi tidak hanya harus menguntungkan pelaku usaha besar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peternak kecil melalui akses pasar, peningkatan kapasitas produksi, dan kepastian usaha.Melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemangku kepentingan, pemerintah berharap proyek hilirisasi ayam dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis secara berkelanjutan. (WK)
4 5 Edisi: 285 - JANUARI 2026 INF AS HI INF AS HIASOHI DAN MIPI JAJAKI KOLABORASI STRATEGIS PERKUAT INDUSTRI PERUNGGASAN NASIONALJakarta, Kamis 15 Januari 2026. ASOHI dan Masyarakat Ilmu Perunggasan Indonesia (MIPI) menggelar pertemuan untuk membahas peluang kolaborasi strategis dalam menghadapi berbagai tantangan industri peternakan dan perunggasan nasional. Pertemuan ini menjadi langkah awal penguatan sinergi antara pelaku industri obat hewan dan komunitas ilmuwan perunggasan di Indonesia.Dalam pertemuan tersebut, MIPI memperkenalkan organisasi beserta sejarah dan perannya di sektor perunggasan nasional. MIPI atau Masyarakat Ilmu Perunggasan Indonesia merupakan organisasi yang berafiliasi dengan World’s Poultry Science Association (WPSA) yang berpusat di Belanda. Organisasi ini menjadi wadah bagi ilmuwan, akademisi, praktisi industri, birokrat, hingga mahasiswa yang memiliki perhatian dan keahlian di bidang perunggasan.ASOHI dan MIPI sepakat untuk membuka peluang kerja sama yang berfokus pada pemanfaatan teknologi, peningkatan keamanan pangan, serta kontribusi sektor perunggasan terhadap isu kesehatan nasional. Salah satu peluang kolaborasi yang dibahas adalah pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) melalui sistem Smart Farming di kandang unggas Indonesia pada tahun 2026. Teknologi seperti AI Poulta atau Folta diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi, pemantauan kesehatan ternak, serta manajemen kandang secara presisi.Sinergi dengan pendekatan One Health menjadi salah satu fokus utama kerja sama. MIPI berperan dalam mendorong proses budidaya unggas yang higienis dan berkelanjutan, sementara ASOHI memastikan penggunaan obat hewan yang bertanggung jawab sehingga residu pada produk ternak berada di bawah ambang batas aman yang ditetapkan pemerintah. Pertemuan tersebut juga menyoroti potensi peran sektor perunggasan dalam pencegahan stunting. ASOHI dan MIPI menunjukkan ketertarikan untuk mendukung studi intervensi bertajuk “Satu Hari Satu Telur”, melalui penelitian lapangan yang mengukur dampak jangka panjang konsumsi telur terhadap pertumbuhan tinggi badan dan perkembangan kognitif anak. Selain itu, ASOHI dan MIPI menjajaki serta mendorong penelitian bersama terkait penggunaan bahan alami atau fitobiotik (herbal) sebagai alternatif atau pelengkap obat-obatan kimia di sektor perunggasan. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung praktik budidaya yang lebih sehat, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. (WK)Foto bersama pengurus ASOHI dan MIPI DERAP PUSATADHPI DAN ASOHI PERKUAT KOLABORASI HADAPI TANTANGAN PERUNGGASAN DAN ISU AMRJakarta, Kamis 15 Januari 2026. Asosiasi Dokter Hewan Perunggasan Indonesia (ADHPI) dan ASOHI menggelar rapat koordinasi guna memperkuat kolaborasi strategis dalam menghadapi tantangan sektor perunggasan nasional, khususnya terkait kesehatan hewan, keamanan pangan, dan isu Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR).Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus kedua organisasi, antara lain Ketua Umum ASOHI Drh A Harris Priyadi, Wakil Ketua ASOHI Drh Almasdi Rahman, Ketua Umum ADHPI Drh Dalmi Triyono, Sekretaris Jenderal ADHPI Drh Erry Setyawan, Ketua I ADHPI Drh Bimo Wicaksono, Bendahara ADHPI Drh Shinta Rizanti Binol yang kebetulan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Antar Lembaga Bidang AMR ASOHI.Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum ADHPI Dalmi Triyono memperkenalkan ADHPI sebagai organisasi yang beranggotakan dokter hewan yang berfokus pada bidang perunggasan. ADHPI juga aktif dalam kegiatan ilmiah dan profesional, serta telah menjadi anggota World Veterinary Poultry Association (WVPA).Sekretaris Jenderal ADHPI Drh Erry Setyawan menyampaikan bahwa ADHPI dan ASOHI memiliki potensi besar untuk berkolaborasi dalam berbagai kegiatan strategis. Salah satu agenda besar yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah International Conference 100th Newcastle Disease (ND) yang akan digelar bersamaan dengan pameran ILDEX pada September 2026 selama tiga hari. Konferensi ini menjadi momentum penting mengingat Newcastle Disease pertama kali ditemukan pada tahun 1926 di Bogor, Indonesia. Kegiatan ilmiah tersebut akan mengangkat topik ND, food safety, food security, serta ketahanan dan keamanan pangan.Ketua Umum ASOHI Drh Harris Priyadi menegaskan bahwa ASOHI dan ADHPI memiliki irisan kepentingan yang kuat dalam mendukung industri perunggasan nasional. ASOHI, lanjutnya, siap menyambungkan ADHPI dengan Masyarakat Ilmu Perunggasan Indonesia (MIPI) untuk memperluas jejaring kolaborasi. Selain itu, ASOHI bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) juga tengah bekerja sama dalam menyelesaikan kekosongan regulasi obat hewan, terutama untuk hewan kesayangan dan satwa liar. (WK)Dari ki-ka: Drh Bimo Wicaksono, Drh Shinta Rizanti Binol, Drh Dalmi Triyono, Drh A Harris Priyadi, Drh Almasdi Rahman, dan Drh Erry Setyawan.
4 5 INF AS HI INF AS HI Edisi: 285 - JANUARI 2026PENGURUS INTI ASOHI PUSAT BAHAS PENGUATAN ORGANISASI DAN AGENDA STRATEGIS 2026Suasana rapat Pengurus Inti ASOHI Pusat, Rabu (14/1).DERAP PUSATKepmentan Nomor 63/KPTS/PK.300/F/01/2026.KEMENTERIAN PERTANIAN RESMI TERBITKAN ATURAN BARU PELARANGAN OBAT HEWANJAKARTA, Kamis 8 Januari 2026. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 63/KPTS/PK.300/F/01/2026, pemerintah secara resmi menetapkan aturan baru mengenai Pelarangan Penggunaan Obat Hewan pada Ternak yang Produknya untuk Konsumsi Manusia.Peraturan ini berfokus pada pelarangan golongan antibiotik dan obat-obatan tertentu yang sering digunakan pada ternak yang produknya ditujukan untuk konsumsi. Latar belakang diterbitkannya aturan ini adalah adanya perkembangan kebutuhan untuk melarang penggunaan antibiotik golongan fluorokuinolon serta sefalosporin generasi 3 dan 4 demi mencegah dampak negatif jangka panjang bagi kesehatan masyarakat.Dalam aturan tersebut, secara spesifik merinci jenis-jenis obat yang dilarang penggunaannya sebagai campuran pakan maupun pemberian langsung. Adapun kelompok obat hewan tertentu yang dilarang sebagai imbuhan pakan (feed additive) di antaranya Colistin; Ciprofloxacin; Norfloxacin; Levofloxacin; Ofloxacin; Oxolinic acid; dan Sefalosporin generasi 3 dan 4 (kecuali Ceftiofur).Sementara kelompok obat hewan tertentu yang dilarang pemakaiannya secara oral, parental, topikal di antaranya Colistin; Ephedrin beserta turunannya; Paracetamol yang tidak berupa sediaan tunggal; Ciprofloxacin; Norfloxacin; Levofloxacin; Ofloxacin; Oxolinic acid; Sefalosporin generasi 3 dan 4 (kecuali Ceftiofur), serta antibiotik yang dibuat dalam satu formula dengan bahan biologik, farmasetika, premix, dan obat hewan alami.Dengan ditetapkannya peraturan ini pada 5 Januari 2026, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 9736/PI.500/F/09/2020 tentang Perubahan atas Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK.500/F/09/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir risiko resistansi antimikroba (AMR) pada manusia yang bersumber dari konsumsi produk peternakan. (INF)Jakarta, Rabu 14 Januari 2026. Pengurus Inti Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI) Pusat menggelar rapat koordinasi untuk membahas penguatan organisasi serta penyusunan agenda strategis ASOHI sepanjang tahun 2026. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum ASOHI, Drh. Akhmad Harris Priyadi, dan dihadiri antara lain oleh Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Bidang Organisasi Drh. Almasdi Rahman, Sekretaris Jenderal Rivo A. Kurnia, S.Pt, Wakil Sekretaris Jenderal Rezki Eko Nugroho S.Pt. (secara daring), Bendahara Umum Sigit Purwadi, S.Si., Apt, Wakil Bendahara Abdul Azis, S.E., Ketua Bidang Antar Lembaga Drh. Sri Murwati, Ketua Bidang Luar Negeri Drh. Khalida Noor, serta Ketua Bidang Peredaran Drh. Andi Wijanarko.Salah satu fokus utama rapat adalah pemutakhiran data anggota ASOHI sebagai dasar penguatan administrasi dan pelayanan organisasi. Selain itu, rapat juga membahas pentingnya penyeragaman identitas ASOHI di daerah, termasuk penggunaan logo ASOHI pada stempel, kop surat, seragam, dan atribut resmi lainnya guna memperkuat citra dan konsistensi organisasi secara nasional.Dalam rangka perencanaan program kerja, setiap Ketua Bidang diminta untuk menyusun agenda kegiatan tahun 2026 dengan tenggat waktu hingga 7 Februari 2026, sekaligus merumuskan tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah dan terukur.Dari sisi pengelolaan keuangan, rapat menyoroti tantangan bagi seluruh pengurus untuk menjaga stabilitas saldo kas ASOHI. Bendahara Umum diberikan mandat untuk meningkatkan penagihan iuran anggota, menyusun database iuran anggota yang terintegrasi, serta melakukan penyesuaian aplikasi keuangan agar dapat diakses oleh pengurus inti guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.Rapat juga menyepakati pembentukan Tim Perumus Revisi Regulasi dan Klasifikasi Obat Hewan, yang akan diketuai oleh Drh. Andi Wijanarko. Selain itu, Bidang Antar Lembaga bersama Bidang Obat Ikan dijadwalkan untuk melakukan audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta menjalin komunikasi dengan berbagai asosiasi peternakan. Sementara itu, Bidang Organisasi direncanakan akan menyelenggarakan kegiatan edukasi dan pelatihan mengenai ionofor yang akan dikoordinasikan oleh Drh. Almasdi Rahman. (WK)
6 7 Edisi: 285 - JANUARI 2026 INF AS HI INF AS HIASOHI SUMUT GELAR SEMINAR UPDATE REGULASI OBAT HEWAN DAN OUTLOOK PETERNAKAN 2026Foto bersama seluruh peserta dan pembicara Seminar Update Regulasi Obat Hewan dan Outlook Peternakan 2026 oleh ASOHI Sumut.Medan, Senin 6 Januari 2026. Bertempat di Hotel Grand Mercure, ASOHI Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan Seminar Outlook Peternakan untuk yang pertama kalinya. Sebagaimana diketahui Bersama, ASOHI pada setiap akhir atau awal tahun secara rutin menyelenggarakan Seminar Outlook Peternakan khususnya oleh ASOHI Pusat (Seminar Nasional Outlook Bisnis Peternakan) dan Outlook Peternakan Jawa Timur oleh ASOHI Jatim.Namun ASOHI Sumut di bawah kepengurusan baru yang dikomandoi oleh Ir. Taviv Ritonga, dengan dukungan dari ASOHI Pusat, menyelenggarakan event Seminar Outlook yang dihadiri oleh Dinas Peternakan Propinsi Sumut maupun Kodya Medan, Ketua PDHI Sumut, Kepala BVet Medan, Peternak maupun Anggota ASOHI Sumut bahkan ada juga yang dari Pekanbaru.ASOHI Sumut menghadirkan 3 Pembicara Utama: Drh. Arif Wicaksana MSi (Ketua Kelompok Substansi Pengawas Obat Hewan – Kementan), Drh. Bambang Sutrasno (Regional Head Sumatera-PT CPI) dan Drh Akhmad Harris Priyadi (Ketum ASOHI 2025-2029). Pada Seminar outlook ASOHI Sumut kali ini antara lain memaparkan dan membahas topik-topik terkait adanya aturan-aturan baru izin berusaha obat hewan, perubahan kebijakan penunjukan PT. Berdikari BUMN sebagai pengimpor Jagung-SBM untuk pakan ternak, dinamika Sektor Kesehatan Hewan dengan munculnya Kebutuhan Segera akan Apotek Veteriner di setiap Provinsi, serta Peluang usaha penyediaan obat-obat Hewan Kesayangan, Obat hewan Kuda dan Obat hewan Satwa Liar serta imbas penerapan Permenkes no. 14 tahun 2021 kepada para kolega Dokter Hewan.Terlebih lagi pasca Kejadian Bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar, tentunya bagi pelaku industri obat hewan khususnya dan peternakan pada umumnya, adalah perlu untuk mengetahui bagaimana tren dinamika bisnis di 2026 ini. Sumut sendiri secara bisnis peternakan Unggas Nasional, berkontribusi sebesar 20-25% dari produksi hasil unggas (daging dan telur) Nasional. Hal-hal terkait MBG, rencana Pemerintah di 2026 juga termasuk yang dibahas pada event ini, khususnya dampaknya bagi peluang pertumbuhan demand daging maupun telur ayam yang sudah dipastikan porsinya pada menu MBG. Jumlah kebutuhan yang perlu diantisipasi bagi pelaku industri peternakan, dimana bisnis obat hewan adalah salah satu pilarnya.Secara sepintas, masalah seputar AMR juga menjadi topik diskusi yang menarik untuk dipahami, juga sebagai edukasi bagi pelaku usaha kesehatan hewan (ternak dan non-ternak). AMR adalah isu bersama, bukan hanya bagi aspek kesehatan hewan, tetapi juga sudah menjadi agenda utama sektor kesehatan manusia. (WK)USSEC BAHAS KUALITAS KEDELAI ASJakarta, Kamis 15 Januari 2026. Peternakan unggas modern kini tidak hanya dihadapkan pada tuntutan efisiensi produksi, tetapi juga pada kewajiban memenuhi aspek keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Tekanan pasar global mendorong peternak semakin memperhitungkan sumber pakan, jejak karbon produksi, serta konsistensi bahan baku dalam menghasilkan daging ayam dan telur.Isu tersebut menjadi latar utama seminar internasional bertajuk ‘Understanding U.S. Soy Quality’ yang digelar The Northern Soy Marketing (NSM) dengan dukungan U.S. Soybean Export Council (USSEC). Kegiatan yang telah berlangsung secara rutin sejak 2023 ini kembali diselenggarakan pada Kamis (15/1) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel.Mewakili perspektif sistem produksi peternakan, USSEC’s Regional Representative for Australia and New Zealand sekaligus Adjunct Professor University of New England, Australia, Robert Middendorf, menggarisbawahi bahwa keberlanjutan peternakan unggas tidak dapat dipisahkan dari kualitas serta asal pakan ternak. Ia menilai pakan sebagai komponen biaya terbesar sekaligus faktor penentu jejak lingkungan produk unggas.Lebih lanjut, Robert memaparkan bahwa sistem produksi kedelai di Amerika Serikat didukung teknologi pertanian presisi serta protokol keberlanjutan yang terverifikasi melalui U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol (SSAP). Skema tersebut dinilai membuka peluang bagi peternak unggas untuk mengaitkan klaim keberlanjutan pakan dengan produk ternak yang dihasilkan.Apabila keberlanjutan menjadi kerangka besar peternakan unggas masa depan, maka kualitas pakan berperan sebagai pintu masuk utama dalam penerapannya. Pada titik inilah, pembahasan mengenai bungkil kedelai sebagai sumber protein nabati utama pakan unggas menjadi krusial.Dari sudut pandang pengguna akhir pakan, Prof. Bob Swick, Professor Poultry Hub Australia, menegaskan bahwa bungkil kedelai merupakan komponen paling dominan dalam ransum unggas. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 60 % asam amino tercerna dalam pakan ayam pedaging bersumber dari bahan tersebut.“Bungkil kedelai bukan sekadar penyedia protein, tetapi juga menyumbang energi metabolis bagi unggas,” ungkap Prof. Bob. Ia menilai kualitas bungkil kedelai sangat menentukan efisiensi pakan dan performa pertumbuhan ayam. (TR)Foto bersama peserta seminar internasional bertajuk ‘Understanding U.S. Soy Quality’.DERAP DAERAH
6 7 INF AS HI INF AS HI Edisi: 285 - JANUARI 2026SEBANYAK 400 DOSIS VAKSIN DARURAT UNTUK LSD DISALURKAN KE JEMBRANAJembrana, Sabtu 17 Januari 2026. Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan 400 dosis vaksin darurat untuk penyakit lumpy skin disease (LSD) yang dilengkapi obat hewan, multivitamin, disinfektan, dan alat kesehatan untuk memberikan perlindungan ternak sapi milik peternak di Kabupaten Jembrana, Bali. Langkah ini dilakukan untuk memutus penularan LSD yang sempat menjangkiti puluhan sapi dan berpotensi mengganggu ekonomi peternak.Bantuan diserahkan Direktur Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa, kepada Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, di Desa Manistutu, Kecamatan Melaya. Ini merupakan tahap pertama bantuan Kementan sebagai respons darurat atas terdeteksinya LSD di Kabupaten Jembrana.“Hari ini kami menerima peralatan lengkap untuk mencegah penyakit LSD. Ada vaksin, obat-obatan, multivitamin, dan juga disinfektan. Ini upaya kita mempercepat penanganan penyebaran LSD pada sapi. Kolaborasi yang luar biasa hari ini, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan masyarakat peternak. Semoga segera bisa kita selesaikan.” ungkap Kembang Hartawan.Pada kesempatan yang sama, Hendra Wibawa turut mengimbau peternak agar segera melapor jika menemukan gejala benjolan pada kulit sapi, tidak memasukkan dan mengeluarkan ternak dari kandang di zona tertular, serta menjaga kebersihan kandang untuk mengurangi habitat vektor pembawa penyakit.“Petugas akan langsung memeriksa dan mendiagnosis apakah itu suspek LSD atau penyakit kulit biasa. Jika ditemukan indikasi sakit, segera lakukan isolasi mandiri dengan memisahkan ternak tersebut dari kawanan yang sehat dan laporkan ke petugas agar segera mendapatkan penanganan,” ujar Hendra.Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menegaskan bahwa pengendalian penyakit hewan menular merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat. Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, saat meninjau kesiapan hilirisasi ayam di Bone, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026).“Negara tidak boleh membiarkan peternak menanggung risiko sendiri. Ketika ada ancaman penyakit, negara harus hadir lebih dulu untuk melindungi ternak dan memastikan usaha peternak tetap berjalan. Langkah cepat seperti vaksinasi darurat, pembatasan lalu lintas ternak, dan pendampingan teknis di lapangan menjadi instrumen penting,” pungkas Agung. (INF)Penyerahan bantuan vaksin darurat untuk LSD serta obat hewan, multivitamin, disinfektan, dan alat kesehatan untuk membantu peternak sapi di Jembrana.PINSAR INDONESIA SUKSES GELAR RAKERNASYOGYAKARTA, 19-21 Januari 2026. Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) resmi menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026. Perhelatan strategis ini menjadi momentum krusial bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan ulang arah industri perunggasan nasional di tengah dinamika pasar yang kian menantang.Pertemuan ini menjadi krusial mengingat sektor perunggasan nasional tengah berada di persimpangan jalan antara modernisasi teknologi dan perlindungan hak-hak peternak mandiri. Di tengah ancaman efisiensi global, Rakernas ini berfungsi sebagai wadah konsolidasi untuk memastikan bahwa transformasi industri menuju sistem terintegrasi tidak menggerus peran peternak rakyat, melainkan memperkuat daya saing mereka dalam rantai pasok nasional yang lebih transparan dan berkeadilan.Ketua Pelaksana Rakernas PINSAR Indonesia 2026, Parjuni, menegaskan bahwa kegiatan tahun ini bukan sekadar seremoni rutin. Mengangkat tema “Pengembangan Industri Ayam Terintegrasi”, Rakernas ini merupakan jawaban atas berbagai persoalan fundamental yang menghimpit peternak rakyat.“Kami ingin merumuskan arah dan langkah bersama. Saat ini, kita menghadapi tantangan nyata mulai dari ketimpangan struktur pasar hingga fluktuasi harga yang kerap merugikan peternak maupun konsumen,” kata Parjuni.Dalam rangkaian acara Rakernas, PINSAR Indonesia menunjukkan penguatan basis massanya dengan melantik pengurus dari 12 wilayah baru. Dipandu oleh Ir Eddi Wahyudin, prosesi pelantikan dan penyerahan Pataka dilakukan langsung oleh Ketua Umum PINSAR Indonesia Singgih Januratmoko, kepada perwakilan wilayah mulai dari Aceh, Banten, DKI Jakarta, hingga Papua Barat dan Maluku Utara. Membuka acara secara resmi, Singgih memberikan angin segar bagi para peternak. Ia menyatakan bahwa kebijakan pemerintah terkait program MBG adalah “oase” bagi keberlangsungan usaha peternak rakyat.“Peternak rakyat kini boleh bernapas lega. Program MBG diproyeksikan mampu menyerap produk unggas, baik daging maupun telur secara maksimal. Ini adalah kepastian pasar yang selama ini dinantikan agar peternak bisa menikmati hasil nyata dari usaha yang mereka tekuni,” kata Singgih.Dengan integrasi industri yang lebih solid dan dukungan pasar dari program pemerintah, Rakernas PINSAR Indonesia 2026 diharapkan menjadi titik balik bagi kejayaan perunggasan nasional yang lebih berkeadilan. (SDM)Foto bersama peserta Rakernas Pinsar Indonesia.SERBA-SERBI
8 9 Edisi: 285 - JANUARI 2026 INF AS HI INF AS HIMentan Amran didampingi Dirjen PKH Agung Suganda saat kunjungan kerja ke Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan meninjau langsung kesiapan kawasan yang akan menjadi pusat peternakan unggas nasional.MENTAN AMRAN: HILIRISASI AYAM TERINTEGRASI DI BONE UNTUNGKAN PETERNAKBone, Sabtu 17 Januari 2026. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan program hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone akan memberikan keuntungan langsung bagi peternak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui program ini, Kementerian Pertanian (Kementan) menghadirkan sistem usaha yang menjamin ketersediaan bibit (DOC), pakan, dan pemasaran hasil, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pedesaan.Dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Mentan Amran didampingi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Agung Suganda meninjau langsung kesiapan kawasan yang akan menjadi pusat peternakan unggas nasional. Turut hadir Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman.Mentan Amran menegaskan bahwa program hilirisasi ayam terintegrasi merupakan program strategis nasional sesuai arahan Presiden Prabowo, dengan tujuan utama menyejahterakan peternak melalui kepastian bibit (DOC) yang terjangkau, peningkatan daya saing, dan kestabilan usaha.“Kita ingin BUMN masuk untuk menjamin harga Day Old Chick (DOC), pakan, dan pullet dan terjamin kualitas serta kuantitasnya dengan harga yang membuat peternak bahagia dan untung. Ini juga diharapkan akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Inilah program Presiden RI,” ujar Mentan Amran.Hilirisasi ayam terintegrasi diharapkan menjadi model produksi modern di mana proses pembibitan, pakan, budidaya, pengolahan, dan distribusi berjalan dalam satu sistem. Dengan sistem ini, peternak dapat menekan biaya produksi, memastikan kualitas daging ayam nasional meningkat, sekaligus memperluas lapangan kerja lokal.“Sekarang kita bisa swasembada, petani bahagia, harga HPP baik, stoknya banyak. Arah kita jelas, semua komoditas pertanian harus berdaulat. Ini adalah pengendali inflasi terbaik, karena nanti harga pakan turun, DOC turun. Kita bergerak dari hulu, lalu hilirnya menyentuh seluruh peternak di Indonesia. Kalau peternak sejahtera, negara akan kuat,” tegas Mentan Amran.Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan, Sulawesi Selatan siap menjadi lumbung dan pusat pengembangan peternakan nasional. Proyek hilirisasi ini akan memperkuat ekosistem peternakan, meningkatkan daya saing daerah, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” ujarnya. (WK)Tangkapan layar Rapat Koordinasi Pengamanan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) melalui daring, Kamis (22/1).PASOKAN AYAM DAN TELUR JELANG HBKN AMANJakarta, Kamis 22 Januari 2026. Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan daging ayam dan telur menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 dalam kondisi aman. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang digelar Kementerian Pertanian bersama berbagai asosiasi, pelaku usaha dan Satgas Pangan Polri di Jakarta, Kamis, (22/1).Mentan Amran Sulaiman menegaskan stok telur dan daging ayam dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idul Fitri. Produksi unggas nasional dinilai mencukupi bahkan surplus, sehingga menurutnya tidak ada alasan terjadi kelangkaan. “Produksi produk unggas kita cukup, bahkan surplus, sehingga tidak ada alasan untuk impor. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir soal ketersediaan telur dan ayam,” jelasnya.Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Suwardi selaku Ketua Koperasi Unggas Sejahtera Kendal yang menyampaikan bahwa produksi telur harian saat ini mencapai 18 ribu ton. Ia merasa secara pasokan sangat aman untuk menghadapi puasa dan lebaran. Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pangan Polri Brigjen. Pol. Whisnu Hermawan dalam rapat tersebut juga menyebut ayam dan telur masih menjadi komoditas pangan yang paling sensitif setiap memasuki periode hari besar keagamaan. Sejak puluhan tahun lalu, dua komoditas ini kerap memicu gejolak harga jika pasokan terganggu. “Dari dulu masalahnya itu-itu saja, kalau tidak bawang merah, susu, telur, ayam. Ini tidak berubah sejak tahun 90-an,” ujar Whisnu.Berdasarkan pemantauan hingga minggu ketiga Januari 2026, ketersediaan stok pangan nasional berada dalam kondisi optimistis. Sejumlah komoditas, termasuk protein hewani, diperkirakan aman hingga semester pertama 2026, mencakup periode Ramadan dan Idul Fitri. Untuk memastikan stabilitas tersebut, Satgas Pangan Polri akan melakukan pemantauan harian terhadap keseimbangan pasokan dan permintaan, termasuk pada komoditas ayam dan telur.Pengawasan akan diperketat dari hulu hingga hilir, mulai dari produsen, distributor, hingga pedagang pasar. Penegakan hukum disiapkan sebagai langkah terakhir apabila ditemukan praktik penimbunan, penghambatan distribusi, atau spekulasi harga yang meresahkan masyarakat. (PI)SERBA-SERBI
8 9 INF AS HI INF AS HI Edisi: 285 - JANUARI 2026PERMINDO BAWA TUGAS MULIA PERJUANGKAN KEBERADAAN PETERNAK RAKYAT MANDIRIBOGOR, Rabu 14 Januari 2026. Bertempat di BMB Space Bogor, Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PERMINDO), menggelar pertemuan bersama awak media dalam rangka memperkenalkan asosiasi yang baru dibentuk tersebut untuk memperjuangkan keberadaan peternak rakyat mandiri.Mengawali pertemuan, Sekretaris Jenderal PERMINDO, Heri Irawan, memberikan apresiasi kepada para awak media yang hadir sekaligus memperkenalkan hadirnya PERMINDO dalam dinamika industri perunggasan Tanah Air.PERMINDO sendiri dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi dan memperkuat posisi peternak rakyat mandiri dalam wadah kolektif, serta mendorong kemandirian dan kesejahteraan mereka utamanya dalam kemudahan memperoleh sarana dan produksi ternak (sapronak), salah satunya terkait harga dan ketersediaan DOC.Pihaknya pun berharap, keberadaan asosiasi ini dapat membantu peternak skala kecil mendapat perhatian untuk tetap mampu bertahan dan bertumbuh, serta menjaga sumber penghasilan mereka dalam ekosistem industri yang berkeadilan.Tak hanya itu, ditambahkan juga oleh Ketua Umum PERMINDO, Kusnan, bahwa hadirnya asosiasi ini juga membawa misi mulia, yakni memberikan edukasi kepada anak-anak muda agar mau menekuni usaha peternakan unggas sebagai penghasil protein hewani bagi masyarakat.“Jadi nanti kalau kita ke peternakan ketemunya bukan hanya orang tua saja, tapi juga anak-anak muda. Ini misi kita sangat mulia dan merupakan bagian dari ibadah juga,” katanya.Oleh sebab itu, ia yakini dengan adanya kegiatan ini, suara maupun aspirasi peternak rakyat mandiri bisa tersampaikan dan memastikan usaha mereka terus tumbuh dan berkembang bersamasama, sehingga menciptakan iklim usaha yang sehat. (RBS)Foto bersama para punggawa PERMINDO.LOKAKARYA PROGRAM CABI DALAM MENCEGAH ASFJAKARTA, Rabu 17 Desember 2025. Lokakarya Diseminasi Nasional Hasil Program Community African Swine Fever Biosecurity Interventions (CABI) atau Program Biosekuriti Berbasis Komunitas untuk Pencegahan Demam Babi Afrika (ASF) dilaksanakan secara hybrid di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan.Program tersebut merupakan inisiatif kolaboratif antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian, bersama FAO ECTAD Indonesia, pemerintah daerah, dengan dukungan Kementerian Pertanian, Pangan, dan Urusan Pedesaan Republik Korea.“Saya apresiasi kepada seluruh perwakilan pemerintah termasuk para peternak babi atas komitmen yang diberikan sehingga CABI dapat terlaksana dengan baik. FAO sangat bangga menjadi bagian di dalamnya sehingga kita dapat membantu peternak menghadapi ASF melalui penerapan biosekuriti untuk melindungi mata pencaharian peternak, mencegah penyebaran ASF, serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia,” ujar Representatif FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rajendra Aryal.Lebih lanjut dijelaskan, CABI berfokus pada penguatan kapasitas peternak dalam menerapkan praktik biosekuriti yang praktis, terjangkau, dan berbasis komunitas untuk mencegah ASF serta penyakit hewan menular lainnya. Program tersebut telah terlaksana di tiga provinsi, yakni Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).Pada kesempatan yang sama, Dirjen PKH yang diwakili Direktur Kesehatan Hewan (Dirkeswan), Drh Hendra Wibawa, menyampaikan bahwa sejak ASF mewabah di Indonesia pada 2020, pemerintah terus mendorong semua pihak terutama dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan untuk melakukan pembinaan kepada peternak di wilayahnya dalam membantu mengendalikan maupun mewaspadai kemunculan ASF.“Melalui program biosekuriti ini terus kita galakkan. Karena biosekuriti adalah sarat mutlak untuk bisa tercegah atau terhindar dari ASF. Kementan bersama FAO dan Pemerintah Korea telah melaksanakan program CABI sejak 2023, masing-masing di dua kabupaten di Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara dengan total peternak hingga tahun ini mencapai 102 peternak,” kata Hendra.“Dengan adanya program CABI ini, peternakan atau kandangnya mulai meningkat keamanannya, karena biosekuriti mampu mengontrol dan mengendalikan penyakit, bahkan menjadi tidak terserang ASF, hal ini dapat dilihat di Kalimantan Barat maupun Sulawesi Utara. Program ini juga kita lakukan di NTT di dua kabupaten dengan jumlah 59 peternak. Kita pilih NTT karena peternakan babi cukup potensial dalam menopang ketahanan pangan di sana,” ungkapnya.Program CABI yang telah diimplementasikan di Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan NTT menunjukkan dampak nyata bagi peternak. Mereka menilai program tersebut sangat bermanfaat karena kandang ternak mereka menjadi bersih dan ternak babinya menjadi sehat sehingga dapat terhindar dari serangan ASF. (RBS)Foto bersama Lokakarya Diseminasi Nasional Hasil Program CABI di Gran Melia, Jakarta Selatan.SERBA-SERBI
10 11 Edisi: 285 - JANUARI 2026 INF AS HI INF AS HISERBA-SERBIPEDAGANG DAGING AKHIRI MOGOK, HARGA DISEPAKATI RP55 RIBU JELANG HBKNJakarta, Kamis 22 Januari 2026. Aksi mogok pedagang daging sapi resmi berakhir. Pemerintah bersama asosiasi pedagang dan pelaku usaha sepakat menjaga stabilitas harga dan pasokan daging sapi menjelang Ramadhan dan Idulfitri 2026.Kesepakatan itu dicapai dalam rapat koordinasi yang digelar di Kementerian Pertanian yang dihadiri Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, asosiasi pedagang, asosiasi pemotong, feedlotter, hingga pelaku usaha impor sapi bakalan.Kementerian Pertanian menegaskan negara tidak akan membiarkan gangguan distribusi maupun praktik spekulasi yang merugikan masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan. Pemerintah terus melakukan pemantauan harga, pasokan, dan distribusi secara ketat untuk memastikan kebijakan pangan tetap berpihak pada rakyat, peternak, dan pelaku usaha yang taat aturan. Dalam pertemuan tersebut, disepakati harga timbang hidup sapi di tingkat feedlot sebesar Rp55.000 per kilogram dan berlaku mulai 22 Januari 2026 hingga menjelang Idulfitri, tanpa kenaikan harga.Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Wahyu Purnama memastikan seluruh pedagang di bawah naungan APDI kembali berjualan. “Mulai malam Jumat, 23 Januari 2026, pedagang daging kembali beraktivitas dan RPH siap memotong sapi. Jika ditemukan harga di atas kesepakatan tersebut, pedagang diminta segera melapor dan akan langsung kami teruskan ke pemerintah,” kata Wahyu.Hal senada disampaikan Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI) H Asnawi. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi aksi mogok berjualan setelah kesepakatan ini. “Kalau ada pengusaha feedlot menjual di atas Rp55 ribu per kilogram, silakan laporkan dengan bukti untuk diteruskan ke Menteri Pertanian,” tegasnya.Pemerintah juga memastikan pasokan sapi aman. Kuota impor sapi bakalan sekitar 700 ribu ekor per tahun telah disiapkan dan dialokasikan kepada sekitar 80 perusahaan penggemukan sapi. Selain itu, BUMN Pangan ditugaskan sebagai stabilisator untuk menjaga keseimbangan harga dan pasokan di tingkat konsumen. Pemerintah menegaskan akan terus mengawal agar distribusi berjalan lancar dan masyarakat tidak terbebani lonjakan harga daging sapi menjelang Ramadhan dan Lebaran. (WK)Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat memberi keterangan pers, Kamis (22/1).Kadin Indonesia dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Protein. KADIN & KEMENKOP UKM BENTUK SATGAS PROTEINJakarta, Senin 1 Desember 2025. Kadin Indonesia dan Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Protein. Agenda ini berlangsung saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia beberapa waktu lalu.Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan Kadin Indonesia, Cecep Muhammad Wahyudin, dan Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichan. Adapun Satgas Protein diposisikan sebagai pendamping utama Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh Indonesia dalam pengembangan ekosistem penyediaan protein, khususnya untuk mendukung program MBG (makan bergizi gratis).Melalui PKS ini, Satgas Protein dirancang sebagai enablerdan penggerak di lapangan yang menjembatani kebutuhan KDMP dengan dunia usaha, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lain. Tujuannya adalah agar ekosistem protein nasional dapat tumbuh lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berpihak kepada pelaku usaha lokal di desa.Cecep membeberkan, bahwa Satgas Protein dibentuk bukan sekadar sebagai forum koordinasi, tetapi sebagai pendamping nyata di lapangan. Mulai dari pendampingan penyusunan model bisnis, akses pembiayaan, hingga dukungan saat Koperasi Desa Merah Putih menjalankan usaha. “Kami ingin memastikan bahwa program pemerintah, turut serta dalam penyusunan anggaran yang diinisiasi dan dirancang Kementrian Pertanian (Kementan) untuk membangun industri peternakan ayam dengan alokasi pembiayaan hingga Rp 20 triliun dan membentuk ekosistem closed loop system yang melibatkan KDMP sebagai bagian dari rantai bisnisnya. Diharapkan dengan hadirnya Satgas Protein ini, program lintas kementrian dapat berjalan dan anggaran benar-benar terserap, serta berdampak pada penguatan ekosistem protein nasional,” ujarnya.Satgas Protein dirancang untuk memiliki tiga fungsi utama, yakni: Pendampingan Bisnis membantu KDMP membangun dan mengembangkan model bisnis budidaya dan usaha di sektor protein (seperti unggas, sapi, ikan, dan produk turunannya) sesuai potensi daerah. Pendampingan Akses Finansial memfasilitasi KDMP dalam mengakses sumber pembiayaan, baik dari program pemerintah, BUMN, lembaga keuangan, maupun skema pembiayaan lain yang relevan. Pendampingan Operasional dan Penguatan Usaha mendampingi KDMP saat usaha berjalan, termasuk peningkatan kapasitas manajemen, tata kelola usaha, serta perluasan jaringan pasar. (TR)
10 11 INF AS HI INF AS HI Edisi: 285 - JANUARI 2026SERBA-SERBIMember of Gunakan hanya obat hewan yang sudah punya nomor registrasi Kementerian Pertanian & Kementerian Kelautan dan Perikanan RIANTISIPASI ANCAMAN PENYAKIT HEWAN, PEMERINTAH KEBUT PERPRES SISKESWANASJakarta, Senin 29 Desember 2025. Pemerintah terus memacu penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswanas) di tengah meningkatnya ancaman penyakit hewan, isu keamanan pangan, serta tuntutan mutu protein hewani. Untuk itu, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menggelar pertemuan lintas sektor guna mematangkan Draft Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Siskeswanas.Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat fondasi regulasi kesehatan hewan yang selama ini tersebar di berbagai sektor. Siskeswanas diproyeksikan menjadi payung nasional dalam pengendalian penyakit hewan strategis, perlindungan kesehatan masyarakat, serta penjaminan keamanan pangan asal hewan secara berkelanjutan.Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Nuryani Zainuddin, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan regulasi tersebut. “Melalui pertemuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini, kami berharap dapat dihimpun masukan untuk memperkuat dan menyempurnakan substansi Draft Rancangan Perpres Siskeswanas,” ujarnya.Dalam rancangan kebijakan, Siskeswanas mencakup tujuh subsistem utama, yakni kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, karantina hewan, penelitian dan pengembangan, sumber daya kesehatan hewan, sistem informasi kesehatan hewan, serta peran serta masyarakat. Seluruh subsistem dirancang terintegrasi guna memperkuat respons nasional dalam menghadapi wabah penyakit hewan.Menurut Nuryani, penguatan Siskeswanas menjadi instrumen penting dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya untuk menjamin ketersediaan protein hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) bagi masyarakat.Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementan, Hendra Wibawa, menilai momentum penyusunan Perpres Siskeswanas tepat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional lima tahun ke depan. “Dengan penguatan regulasi ini, pemerintah menargetkan terbentuknya sistem kesehatan hewan nasional yang tangguh, responsif, dan terintegrasi. Selain melindungi kesehatan masyarakat, Siskeswanas juga diharapkan mampu menjaga keberlanjutan usaha peternakan nasional serta meningkatkan daya saing produk hewan Indonesia di pasar global,” ungkapnya.Ke depan, pemerintah berharap Perpres Siskeswanas dapat memperkuat koordinasi pusat dan daerah sekaligus memperjelas peran otoritas veteriner dalam penyelenggaraan sistem kesehatan hewan nasional yang adaptif terhadap tantangan global. (PI)Foto bersama peserta Pertemuan Pembahasan Tindak Lanjut Siskeswanas, Senin (29/12/2025).
12 Edisi: 285 - JANUARI 2026 INF AS HIMember of www.jurnalpeternakan.comIklan GitaPustaka.indd 11 07/08/2015 15:17:56Sekretariat Gedung ASOHI Golden Office Durian, Jl. Durian No. 44C Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620. Telp. 021-72741508 WA. 0811-1642-812 Email: [email protected] Web: www.asohi.orgMember ofNUSANTARA INTERNATIONALCONVENTION EXHIBITION (NICE) PIK 2, TANGERANG, INDONESIA 16 - 18 JUNE 2026Gunakan hanya obat hewan yang sudah punya nomor registrasi Kementan RI & KKPNUSANTARA INTERNATIONALCONVENTION EXHIBITION (NICE) PIK 2, TANGERANG, INDONESIA 16 - 18 JUNE 2026