fomat pengajuan SPP-GU

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JL. Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa
No. TELP. (0253) 201037 FAX. (0253) 201037
Email : [email protected] / [email protected]

FORMAT PENGAJUAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

GANTI UANG PERSEDIAAN
( SPP-GU )

SEKRETARIAT
SUBBAGIAN KEUANGAN

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................................... ii
FORMAT PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG PERSEDIAAN ( SPP-GU ) ........................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................................................. 1
B. Tujuan .............................................................................................................................. 1
C. Pengertian ......................................................................................................................... 1
D. Dasar Hukum ................................................................................................................... 3
E. Sistem dan Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ........................... 3
F. Sistem dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) ................................. 4
G. Format Pengajuan SPP-GU .............................................................................................. 6
H. SOP Verifikasi Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
14
dan Surat Perintah Membayar (SPM) .............................................................................. 15
I. Cheklist Kelengkapan Pengajuan SPP-GU ......................................................................

ii

FORMAT PENGAJUAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG PERSEDIAAN ( SPP-GU )

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
pasal 1 angka 1 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah bahwa Pengelolaan
Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Salah satu tugas dan wewenang bendahara pengeluran yaitu mengajukan permintaan
pembayaran menggunakan SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan), SPP-GU
(Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan), SPP-TU (Surat Permintaan
Pembayaran Tambah Uang Persediaan) dan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung).

SPP-GU adalah uang persediaan yang digunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai.
SPP-GU akan diajukan apabila SPP-UP habis. Sistem dan Prosedur Pengajuan Ganti Uang
Persediaan (GU) adalah dalam rangka mengisi kembali uang persediaan di Bendahara
Pengeluaran dan sekaligus dalam rangka mengesahkan penggunaan uang persediaan.

Pada Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, dalam pengajuan Surat Permintaan Pembayaran
Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) yang diajukan oleh setiap bidang belum seragam, hal itu
membuat format tidak sama dan berkas yang diajukannya pun berbeda-beda. Ada berkas yang
tidak diperlukan namun masih dilampirkan. Hal itu membuat berkas menumpuk dan
menghambat dalam pengumpulan berkas sehingga menjadi kurang efektif dan efisien.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat e-book ini.

B. Tujuan
1. Untuk mengoptimalkan pengajuan SPP-GU pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan
Ruang
2. Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti korupsi (ANEKA) dalam
meningkatkan mutu pekerjaan secara profesional dan inovatif.

C. Pengertian
1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
1

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan
keuangan daerah.

3. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

4. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

5. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan
SPP berdasarkan Anggaran Kas.

6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

7. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang
digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD.

9. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang
persediaan yang telah dibelanjakan dan telah disahkan.

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang
digunakan sebagai dasar pencairan dana oleh Bank yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa
BUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/KPA masing-masing
SKPD.

2

D. Dasar Hukum
1. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
2. Perbup Nomor 98 Tahun 2018

E. Sistem Dan Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
1. Pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD)
a) Pengajuan Belanja UP/GU/TUP untuk Badan dan dinas menggunakan NPD yang
ditandatangani oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, PPTK
dan diketahui oleh Koordinator PPTK dan disetujui oleh PA.
b) Pengajuan Belanja UP/GU/TUP untuk kantor, Kecamatan dan kelurahan
menggunakan NPD yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan PPTK.
c) NPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PA/KPA untuk
memperoleh persetujuan.
d) Persetujuan NPD sebagaimana ayat (3) diserahkan kepada bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk dibuatkan SPP.
2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP - GU)
a) Berdasarkan SPD yang telah diterbitkan atau disahkan oleh PPKD selaku BUD,
bendahara pengeluaran menerbitkan dan mengajukan SPP-GU untuk memperoleh
persetujuan dari PA/KPA melalui Pj.PK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
b) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1) surat pengantar SPP-GU;
2) ringkasan SPP-GU;
3) rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
4) bukti transaksi yang sah dan lengkap atas pengeluaran dari setiap rincian obyek
belanja yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek belanja
dimaksud;
5) salinan SPD;
6) surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa
uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang
persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
7) laporan penggunaan UP/GU.

3

F. Sistem Dan Prosedur Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)

1. PA/KPA meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran.

2. Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pj.PK-SKPD.

3. Pj.PK-SKPD meneliti dan/atau menguji kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-
TU, SPP-LS yang diajukan oleh PPTK, bendahara pengeluaran dan bendahara
pengeluaran pembantu yaitu:

a) memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

b) memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA untuk memperoleh keyakinan
bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;

c) memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai
dengan indikator keluaran;

d) memeriksa kebenaran hak tagih yang menyangkut antara lain:

1) pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan,
alamat, nomor rekening dan nama bank);

2) nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan
prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam
kontrak); dan

3) jadwal waktu pembayaran.

e) memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator
keluaran yang tercantum dalam DPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang
sudah ditetapkan dalam kontrak.

4. Dalam hal kelengkapan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
lengkap dan tidak sah, Pj.PK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-
TU, SPP-LS kepada Bendahara Pengeluran untuk dilengkapi.

5. Dalam hal dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
lengkap dan sah, PA/KPA menerbitkan SPM.

6. Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja
terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
4

7. Penolakan penerbitan SPM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya
pengajuan SPP.
Kelengkapan dokumen SPM-GU yang di sampaikan kepada BUD/Kuasa BUD Kepala

unit pengelolaan perbendaharaan dan Kas Daerah untuk penerbitan SP2D adalah sebagai
berikut:
1. Surat pernyataan tanggungjawab (SPTB) yang ditandatangani oleh PA;
2. Berita acara verifikasi (BAV) belanja yang ditandatangani Pj.PK-SKPD dan bendahara

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
3. Laporan pertanggungjawaban UP/GU (Aplikasi SIPKD);
4. daftar nominatif penerima honor meliputi nama, pangkat, golongan, jabatan, besaran

honor, nomor surat keputusan (Keputusan PA/Keputusan Bupati) dan potongan pajak
yang ditandatangani oleh PA dan bendahara pengeluaran;
5. Nominatif perjalanan dinas (khusus untuk perjalanan dinas); dan
6. Faktur pajak dan surat setoran pajak (SSP) /e billing yang telah disetor/divalidasi
NTPN;dan
7. Uraian belanja.

5

G. Format Pengajuan SPP-GU

PEMERINTAH KA

DINAS PEKERJAAN UM

JL. Sudirman K
No TELP. (0253
Email : dpupr.pandeglang@g

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PE

Nomor : ................................

1. Kegiatan :

Sub Kegiatan :

2. No & Tgl SPD :

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangka

menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material atas segala

berhak menerima serta kebenaran perhitungan da setoran yang telah dipungut atas p

No Kode Rekening Uraian Jumlah Penerima
(Rp)
x
xx
xxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx
x
xx
xxx
xxxx
xxxxx
xxxxxx
Dst

Jumlah

Terbilang :

6

ABUPATEN PANDEGLANG

MUM DAN PENATAAN RUANG

Komp. Perkantoran Cikupa
3) 201037 FAX. (0253) 201037
gmail.com / [email protected]

ENGGUNAAN BELANJA GANTI UANG (GU)
...................................

at Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pandeglang
pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang
pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Bukti Pajak yang dipungut
Tanggal Nomor
PPN PPh PPh PPh 22 PPh Lainnya
Pasal Pasal 4 Pasal
Ayat (2)
21 23

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan lembar asli setoran pajak (SSP/STS) ters
dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

7

sebut di atas disimpan oleh Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi

Pandeglang, ..............................................20....
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pandeglang
Selaku Pengguna Anggaran

ASEP RAHMAT, S.T.
Pembina TK.I - IV/b

NIP. 19690425 199803 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JL. Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa
No TELP. (0253) 201037 FAX. (0253) 201037
Email : [email protected] / [email protected]

BERITA ACARA
Nomor : .......................................................

TENTANG
VERIFIKASI ATAS SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN KELENGKAPANNYA

Pada hari ini ................ Tanggal .................... Bulan..................... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu,
kami masing-masing

Nama : YOSEP MARDINI, S.Sos, M.M.
NIP : 19790315 200701 1 007
Pangkat/Golongan : Penata - III/c
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Yang selanjutnya disebut PIHAK I (Kesatu), dan seterusnya;

Nama : YAYAT NURHIDAYAT, S.E.
NIP : 19650923 199703 1 001
Pangkat/Golongan : Penata - III/c
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Yang selanjutnya disebut PIHAK II (Kedua).

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 BAB I Huruf H Ayat
5 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pihak I melakukan Verifikasi atas SPP
dan kelengkapannya yang disampaikan oleh pihak II.

Adapun hasil verifikasi SPP dan kelengkapan seperti yang dimaksud diatas telah sesuai dengan
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam perhitungan pajak, sehingga dapat
diterbitkan Surat Perintah Membayar atas ajuan SPP dimaksud.

Selanjutnya untuk penggunaan anggaran, nomor dan tanggal SPD serta ketersediaan anggaran Kas
dituangkan dalam lampiran Berita Acara Verifikasi ini merupakan bagian tidak terpisahkan.

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, .............................. 20....

Pihak II (Kedua) Pihak I (Kesatu)
Bendahara Pengeluaran Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pandeglang

YAYAT NURHIDAYAT, S.E. YOSEP MARDINI, S.Sos, M.M.
Penata - III/c Penata - III/c

NIP. 19650923 199703 1 001 NIP. 19790315 200701 1 007

8

Lampiran Berita Acara
Nomor : .................................................................
Tentang Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran dan Kelengkapan
Kode dan Sub Kegiatan
No SPD Triwulan....

PAGU ANGGARAN

Kode Rekening Uraian DPA DPPA SISA JUM
2 BULAN BUL
1 3 SEBELUM
x IN
xx NYA
xxx 5
xxxx 4
xxxxx
xxxxx x
x
xx
xxx
xxxx
xxxxx
xxxxx x
Dst

Jumlah Total

9

ANGGARAN KAS REALISASI SISA PAGU

MLAH AKUMULASI BULAN INI SD. AJUAN SD. SISA SISA
LAN AJUAN HARI INI AJUAN ANGGA ANGGA
NI LALU HARI INI
RAN RAN
KAS

5 6= 4+5 7 8 9= 8+7 10 = 3-9 11 = 6-9

Atas SPP UP/GU/TU/LS hari ini yang diajukan oleh bendahara pengeluaran /b
hasil sebagai berikut:
1. Ajuan SPP tidak melebihi pagu anggaran dan anggaran kas
2. Dokumen bukti Pertanggungjawaban sebagai kelengkapan dan sesuai de
3. Belanja yang kena pajak telah dipotong/dipungut oleh bendahara pengelu

Pihak I (Kesatu)
Pejabat Penatausahaan Keuangan
SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pandeglang

YOSEP MARDINI, S.Sos, M.M.
Penata - III/c

NIP. 19790315 200701 1 007

10

bendahara Pengeluaran Pembantu atas kami melakukan verifikasi dengan

engan ketentuan yang berlaku
uaran/bendahara pengeluaran pembantu sesuai ketentuan yang berlaku

Pihak II (Kedua)
Bendahara Pengeluaran

YAYAT NURHIDAYAT, S.E.
Penata - III/c

NIP. 19650923 199703 1 001

Mengetahui:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama
Pangkat/golongan
NIP. ............................

URAIAN BE

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Nomor SPM :

Tanggal SPM :

KODE REKENING URAIAN VOL SAT HARGA JUMLAH VOL
ANGGARAN Lalu Ini
x
xX SETELAH
xXx PERGESERAN
xXxx
xXx x x
xXx x x x
x
xX
xXx
xXxx
xXx x x
xXx x x x
Dst

11

ELANJA

BELANJA SISA PAGU

JUMLAH SISA PAGU

s.d. HARGA Lalu No. Tanggal Ini s.d. VOL JUMLAH
Ini Bukti Bukti Ini

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama
Pangkat/Golongan
NIP. ...............................

NOMINATIF PENERIMA BE

Sub Kegiatan :
Kode Rekening :
Uraian :
Jumlah Rekening :

A. TIM PENYUSUN LAPORAN DAN REKONSILIASI AKUNTANSI BULAN SK

No Nama Jabatan Pangkat/ Esselon Jumlah Jumlah Jum
Golongan (Rp) Op dipo

JUMLAH SUB TOTAL Pejabat Pelaksa
JUMLAH TOTAL
N
Mengetahui, Pangka
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang NIP. .........

Kabupaten Pandeglang, 12
Selaku Pengguna Anggaran,

ASEP RAHMAT, S.T.
Pembina TK.I – IV/b
NIP. 19690425 199803 1 010

ELANJA HONORARIUM

KPD

mlah sebelum Pajak Jumlah SK/Surat Tugas/Surat Perintah
otong Pajak (Rp) Bersih (Rp)
(Rp) Nomor Pejabat yang Ket
Menandatangani

ana Teknis Kegiatan, Pandeglang, ........................................... 2021
Bendahara Pengeluaran,

Nama YAYAT NURHIDAYAT, S.E.
at/Golongan Penata – III/c
.........................
NIP. 19650923 197703 1 001

NOMINATIF PERJALANAN

Sub Kegiatan :
Kode Rekening :
Uraian :
Jumlah Rekening :

A. TIM PENYUSUN LAPORAN DAN REKONSILIASI AKUNTANSI BULAN SK

No Nama Pangkat Golongan Esselon Tujuan

JUMLAH SUB TOTAL

13

DINAS DALAM DAERAH

KPD

n Tanggal Lama Biaya Uang
Berangkat Perjalanan Transport Harian

Dinas

Pandeglang, ........................................... 2021

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Pandeglang,
Selaku Pengguna Anggaran,

ASEP RAHMAT, S.T.
Pembina TK.I – IV/b
NIP. 19690425 199803 1 010

H. SOP Verifikasi Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat

Pelaksana

No Uraian Prosedur Kepala Dinas Sekretaris/Kepala Kasubag Keuangan Bend
Selaku Pengguna Bidang Selaku Selaku Pejabat Penge
1. Pengajuan SPP UP/GU/TU dan LS Penatausahaan
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Anggaran Kuasa Pengguna Keuangan Bend
Pengeluaran Pembantu Anggaran Peng

Pem

2. Verifikasi Anggara

3. Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

4. Verifikasi Pajak

5. Verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan
Keuangan

6. Register SPP dan Berita Acara Verifikasi

7. Penandatangan SPM UP/GU/TU dan LS

8. Register SPM dan Pengarsipan Berkas
Pengajuan

9. Berkas telah siap untuk diajukan ke DPKPA

14

Perintah Membayar (SPM)

Mutu Baku

dahara Keterangan
eluaran/
dahara JFU/Staff Kelengkapan Waktu Output
geluaran
mbantu

SPP dan Lampirannya 2 Menit Berkas
Pengajuan SPP

DPA, SKPD, Anggaran KAS, 10 Menit SPP sudah
Laptop, Printer, ATK sesuai
Anggaran

Pedoman Umum (Pedum), 15 Menit SPJ Sudah
Sistem dan Prosedur Lengkap
Pengelolaan Keuangan, ATK

Surat Setoran Pajak (SPP), 5 Menit Pajak sudah
Faktur Pajak, Kalkulator, sesuai dengan
Mesin Ketik Elektrik, ATK ketentuan

DPA, SKPD, Pedoman 15 Menit SPP sudah
Umum (Pedum), Sistem dan diverifikasi dan
Prosedur Pengelolaan ditertibkan SPM
Keuangan, Laptop, ATK
5 Menit SPP sudah
Buku Register, ATK, Laptop, diregister
Printer

Ballpoint 2 Menit SPM telah Untuk Penandatanganan
5 Menit ditandatangani UP/GU dan LS BTL oleh
Hekter Besar dan Verferator, Pengguna Anggaran, untuk
Stempel, Blinder Clip, Berkas Penandatanganan SPM TU
Ballpoint Pengajuan SPM dan LS oleh Kuasa
sudah lengkap Pengguna Anggaran

I. Checklist Kelengkapan Pengajuan SPP-GU

CHECKLIST KELENGKAPAN PENGAJUAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

Bidang :

Tanggal Pengajuan :

No Dokumen Ada Tidak ada

1 Surat Pernyataan Tanggungjawab
2 Berita Acara Verifikasi SPP dan Kelengkapannya
3 Lampiran Berita Acara
4 Uraian Belanja
5 Nominatif Penerima Honor*
6 Nominatif Perjalanan Dinas
7 e-billing yang telah disetor

Catatan :
* Jika Ada
** dibuat 2 (dua) rangkap :
Salinan 1 : untuk BPKD
Salinan 2 : untuk Arsip Keuangan

15