buku best practiceanyflip

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah (Juknis Perencanaan KT) 2020 disusun
dengan beberapa penyempurnaan agar pelaksana di daerah dapat lebih mengeksplorasi
kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mendapatkan lokasi
berpotensi untuk ditata kawasannya melalui konsolidasi tanah. Juknis Perencanaan KT ini
disempurnakan dengan penyederhanaan tahapan yang menekankan pada output yang
berkekuatan hukum yaitu Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah dan output teknis yaitu Desain
Awal dan Pemetaan Sosial.

Perencanaan Konsolidasi Tanah harus dilaksanakan sesuai dengan standar sebagaimana
diatur dalam Juknis Perencanaan KT ini. Namun demikian, pada bagian-bagian dalam Juknis
Perencanaan KT masih dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, misalnya dalam
melakukan pemetaan sosial dan analisa arahan pengembangan.

Dalam rangka kesinambungan alur Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan optimalisasi
hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional, maka hasil Perencanaan Konsolidasi Tanah seyogyanya dapat ditindaklanjuti dengan
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di daerah masing-masing.

43

LAMPIRAN

44

FORM KT-101

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI/WALIKOTA*)………………………
NOMOR : …………….

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH

KABUPATEN/KOTA*) ……………………… PROVINSI………………………

TAHUN ANGGARAN .................

MENIMBANG : 1. Bahwa penyelenggaraan Konsolidasi Tanah merupakan kegiatan penataan
MENGINGAT kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik
secara fisik maupun yuridis dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal,
melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang
serta peningkatan kualitas lingkungan,sekaligus memberikan kepastian hukum
hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat,
diperlukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah agar penyelenggaraan
Konsolidasi Tanah tersebut dapat berjalan efektif;

2. Bahwa pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana angka 1,
ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati /Walikota*) ..................;

3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini karena
fungsi dan jabatannya dipandang mampu dan berkompeten ditetapkan dalam
Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
130);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
131);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

45

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188);

8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5280);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
(LembaranNegara tahun 1961 No. 280);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3696);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);

17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang
Konsolidasi Tanah;

18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah;

19. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi
Landreform.

20. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu...

46

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota*) ........ dengan
KEDUA susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tim koordinasi dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas
KEEMPAT sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan dalam
penyelenggaraan konsolidasi tanah;

2. Memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi Konsolidasi Tanah;
3. Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan Desain Konsolidasi Tanah;
4. Mengoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk kerjasama

penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
5. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi pembangunan Konsolidasi

Tanah dengan seluruh pemangku kepentingan;
6. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
7. Melakukan penanganan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan

Konsolidasi Tanah; dan
8. Mengevaluasi dan menetapkan kebijakan peremajaan/pembangunan kembali

kawasan dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal.
: Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada

anggaran...............................

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : ….......................…………..

PADA TANGGAL : ….......................…………..

BUPATI/WALIKOTA*)..…… ………..

_________________________________

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Cq. Direktorat Jenderal Penataan Agrariadi Jakarta

2. Gubernur Provinsi …………… di ……………..
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi……, di …………..
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) …………….. di ………………….
5. Ketua Bappeda Kabupaten/Kota *)……………… di ………………
6. Camat yang bersangkutan.
7. Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.
8. Yang bersangkutan

Keterangan:
*) Pilih salah satu

Catatan:
• Dasar hukum dalam bagian mengingat dan Substansi Surat Keputusan dapat disesuaikan dengan Konsolidasi

Tanah yang akan dilaksanakan;

47

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA*)..............
NOMOR : ....................................................
TANGGAL : ....................................................

SUSUNAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN/KOTA*)........... PROVINSI...........
TAHUN ANGGARAN ...............

No Nama Pangkat/ Jabatan Jabatan
1. Golongan Dalam
2. Bupati/ Walikota*).......... Kegiatan
Ketua
Kepala Kantor (Pengarah)
PertanahanKabupaten/Kota*)...
....... Ketua Harian
(Ketua)

3. Kepala Seksi Penataan Sekretaris

Pertanahan

4. Kepada Bidang Penataan Anggota

Pertanahan atau pejabat yang

ditunjuk

5. Kepala Badan Perencanaan Anggota

Pembangunan Daerah yang

membidangi Pertanahan atau

pejabat yang ditunjuk

6. Sekretaris Daerah atau pejabat Anggota

yang ditunjuk

7. Kepala Organisasi Pemerintah Anggota
Daerah yang membidangi

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang atau pejabat yang

ditunjuk

8. Kepala Organisasi Pemerintah Anggota

Daerah yang membidangi

Pertanian (dalam hal

Konsolidasi Tanah Pertanian)

atau pejabat yang ditunjuk

9. Kepala Organisasi Pemerintah Anggota

Daerah yang membidangi

perumahan rakyat dan
kawasan permukiman (dalam

hal Konsolidasi Tanah Non

Pertanian) atau pejabat yang

ditunjuk

10. ……………………………..

48

No Nama Pangkat/ Jabatan Jabatan
10. Golongan Dalam
Perwakilan Instansi terkait Kegiatan
dan/atau pihak lain yang
berkompeten sesuai kebutuhan Anggota
penataan

BUPATI/WALIKOTA*)..…… ………..

_________________________________

49

FORM KT-102

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*)………………………
NOMOR : …………….

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN/KOTA*) ……………………… PROVINSI………………………

TAHUN ANGGARAN ...........

MENIMBANG : 1. Dalam rangka efektitifas dan kelancaran pelaksanaan Perencanaan Konsolidasi
MENGINGAT Tanah di Kabupaten/Kota*)............ Tahun Anggaran....... dipandang perlu
membentuk Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
*)..............;

2. Bahwa pembentukan Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah
sebagaimana angka 1, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota*)…………….;

3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini karena
fungsi dan jabatannya dipandang mampu dan berkompeten untuk ditetapkan
dalam Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah.

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
130);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
131);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188);

8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik

50

Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5280);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
(LembaranNegara tahun 1961 No. 280);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3696);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);

17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang
Konsolidasi Tanah;

18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah;

19. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi
Landreform.

20. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu...

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

PERTAMA : Membentuk Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota*) ........
KEDUA dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

: Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah dimaksud pada diktum PERTAMA
Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membuat SK Tim Koordinasi dan menyiapkan data tekstual dan spasial;
2. Melaksanakan Kajian Tata Ruang dan Kebijakan Sektor;
3. Melaksanakan Analisis Pemetaan Sosial dan Analisis Potensi Kawasan;
4. Membuat Desain Awal (Visioning) dan Penyepakatan Konsolidasi Tanah;
5. Menyusun pengajuan SK Penetapan Lokasi;
6. Menyusun Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah (POKT).

51

KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada
KEEMPAT anggaran................................

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : ….......................…………..

PADA TANGGAL : ….......................…………..

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA*)..…… ………..

______________________________

NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Cq. Direktorat Jenderal Penataan Agrariadi Jakarta
2. Gubernur Provinsi …………… di ……………..
3. Bupati/Walikota*) .....................di ................
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi……, di …………..
5. Ketua Bappeda Kabupaten/Kota *)……………… di ………………
6. Yang bersangkutan

Keterangan:
*) Pilih salah satu

Catatan:
• Dasar hukum dalam bagian mengingat dan Substansi Surat Keputusan dapat disesuaikan dengan Konsolidasi

Tanah yang akan dilaksanakan;

52

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA*)..............

NOMOR :....................................................
TANGGAL :....................................................

SUSUNAN TIM PERENCANA KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN/KOTA*)........... PROVINSI...........
TAHUN ANGGARAN...................

No Nama Pangkat/ Jabatan Jabatan
Golongan Dalam
Kepala Kantor Pertanahan Kegiatan
Kabupaten/Kota*).......... Ketua
Kepala Seksi Penataan
Pertanahan Sekretaris
Perwakilan instansi terkait dan
pihak lain yang berkompeten Anggota
sesuai kebutuhan penataan
Kepala Seksi Landreform dan Anggota
Konsolidasi Tanah

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Anggota
atau pegawai yang ditunjuk Anggota
Anggota
Kepala Seksi Infrastruktur Anggota
Pertanahan atau pegawai yang Anggota
ditunjuk
Kepala Seksi Hubungan Hukum Anggota
Pertanahan atau pegawai yang Anggota
ditunjuk Anggota

Kepala Seksi Pengadaan Tanah
atau pegawai yang ditunjuk

Kepala Seksi Penanganan
Masalah dan Pengendalian
Pertanahan atau pejabat yang
ditunjuk

Kepala Subseksi Landreform dan
Konsolidasi Tanah atau pegawai
yang ditunjuk

Perwakilan instansi terkait
sesuai kebutuhan penataan

Camat .................

Lurah/Kepala Desa ...................... Anggota

Perwakilan Peserta (3 orang) Anggota

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA*)..…… ………..

________________________________
NIP.

53

FORM KT-103

BERITA ACARA
HASIL SOSIALISASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH

KEGIATAN PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN/KOTA………. PROVINSI ……….
TAHUN 2020

NOMOR:………………………….

Pada hari ini.............................., tanggal .............................., bulan.............................., tahun..............................,
bertempat di …………………………, berdasarkan surat tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi ……………………..Nomor........ tanggal............, kami yang bertandatangan di bawah ini:

No Nama Jabatan Tanda Tangan Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

dst…

Telah dilaksanakan Sosialisasi oleh Kanwil BPN Provinsi ....................... dan Kantor Pertanahan
Kota/Kabupaten .......................... dengan Pemerintah Daerah ........................... dengan hasil sebagai berikut :

1. Kesepahaman para pihak mengenai mekanisme Konsolidasi Tanah sebagai instrumen dari
penataan kawasan;

2. Bahwa pada tahun 2019 akan dilaksanakan kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah di
Kabupaten/Kota………… sebagai bagian dari Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;

3. Dalam rangka mensukseskan kegiatan Konsolidasi Tanah tersebut diperlukan koordinasi dan
kerjasama dengan Pemerintah Daerah terutama dengan instansi terkait untuk pembangunan
Prasarana, Sarana dan Utilitas di lokasi rencana Konsolidasi Tanah sesuai dengan kesepakatan.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

54

FORM KT-104

BERITA ACARA PEMILIHAN LOKASI
KEGIATAN PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH TAHUN 2019

KABUPATEN/KOTA………. PROVINSI ……….
TAHUN 2020

NOMOR:………………………….

Pada hari ini .............................., tanggal .............................., bulan.............................., tahun..............................,
bertempat di........................, kami Tim Koordinasi yang bertandatangan di bawah ini telah melaksanakan
rapat dengan agenda pembahasan Pemilihan Lokasi Konsolidasi Tanah dengan mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut :
1. Peta Indikasi Potensi Lokasi Konsolidasi Tanah;
2. Kajian Tata Ruang, dan
3. Kajian Kebijakan Sektor termasuk dari Hasil Penjajakan Kebijakan dengan Pemerintah Daerah

(Hasil Sosialisasi Konsolidasi Tanah kepada Pemda).

Hasil dari pembahasan bersama Tim Koordinasi dengan Tim Perencana/Pelaksana pada hari ini maka
dipilih lokasi yang terletak di Desa/Kelurahan............................ dan Desa/Kelurahan................................
Kecamatan................................ yang akan ditindaklanjuti dengan peninjauan ke lapangan oleh tim dari
Kanwil BPN Provinsi, Perwakilan dari Pemda, dan Kantor Pertanahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.
4.
dst…

55

FORM KT-105

BERITA ACARA
HASIL SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT
KEGIATAN PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN/KOTA………. PROVINSI ……….

TAHUN 2020

NOMOR:………………………….

Pada hari ini .............................., tanggal .............................., bulan.............................., tahun..............................,
bertempat di ........................ berdasarkan surat tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi …………………….. Nomor : ................... Tanggal .................... kami yang bertandatangan di bawah ini:

No Nama Jabatan Tanda Tangan Keterangan

1. Ketua RT.../RW…

2. Warga RT.../Desa …

3. Warga RT.../Desa …
4.
5.
Dst…

Telah dilaksanakan Sosialisasi oleh Kanwil BPN Provinsi ....................... dan Kantor Pertanahan
Kota/Kabupaten ..........................kepada Masyarakat di Desa/Kelurahan ........................... dengan hasil sebagai
berikut :

1. Kesepahaman para pihak mengenai manfaat Konsolidasi Tanah sebagai instrumen dari
penataan kawasan;

2. Bahwa sebagai tindak lanjut akan dilaksanakan Pemetaan Sosial dan Potensi Kawasan oleh
Petugas Pelaksana dari Kanwil/Kantah dalam rangka Perencanaan Konsolidasi Tanah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

56

FORM KT-106

KUESIONER PEMETAAN SOSIAL DAN POTENSI KAWASAN
KABUPATEN/KOTA………. PROVINSI ……….

TAHUN 2020

DATA RESPONDEN DAN KELUARGA

Nama : Jenis Kelamin  P  L Umur ? Jumlah anggota keluarga?
:
Status dalam
keluarga?  Kepala Keluarga

 Anak  Istri ...... tahun ……………… orang

 …………………………

Daftar Anggota Keluarga Serumah (termasuk kepala keluarga)

No Status dalam L/P Usia Pendidikan Kegiatan Keterampilan dan hobi

keluarga terakhir Organisasi potensial

1 Kepala Keluarga

2

3

4

5
dst

Status tanah: DATA HUNIAN Status Hunian:

Bentuk tatanan rumah:

 Hak milik  Rumah tunggal  Milik sendiri
 Milik orang tua
 HGB  Rumah kopel  Kontrak / sewa / kost

 Girik  Rumah deret  ………………………………

 Sewa (tanah saja)  Rumah cluster

 …………………………  ……………………………

Nomor Sertipikat / Girik / Surat Pernyataan Tanah : ……………………

Luas tanah: ………………. m2 Luas bangunan: ……………….. m2 Tipe rumah: ……………………

Aksesibilitas  Jalan setapak  Jalan roda dua  Jalan roda empat
:  ………………………………………………….

57

Sket bentuk bidang tanah :

Apakah penggunaan dan pemanfaatan tanah Anda?Rumah Tinggal
 Tempat Usaha
 Rumah Tinggal dan Tempat Usaha
 Rumah Tinggal dan Kebun
 Kebun
 Sawah
 Lain – lain, sebutkan …………………………

Apakah fungsi halaman rumah Anda?
 Taman rumah
 Parkir kendaraan
 Beternak
 ……………………………………
 Tempat anak bermain
 Warung/toko
 Hobi ……………………………………..
 ……………………………………………...

Sudah berapa lamakah anda tinggal disini?
 Kurang dari 10 tahun
 10 – 25 tahun
 lebih dari 25 tahun

PEKERJAAN DAN PENDAPATAN KELUARGA

No Status Pekerjaan Pekerjaan Jarak ke Penghasilan rata- Bonus/gaji ke-
dalam tempat rata per bulan 13 (kalau ada)
keluarga tetap sampingan kerja (Rp)

1 Kepala
keluarga

2

3

4

5

6

58

RENCANA MENAMBAH PENGHASILAN

Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, apa rencana Anda? (Jawaban boleh lebih dari satu)
 Pindah/mencari pekerjaan baru
 Mencari pekerjaan sambilan
 Membuat usaha baru

Jika Anda merencanakan untuk membuat usaha baru:
1. Bidang apa yang Anda pilih?
 Berdagang
 Menerima jahitan
 Bengkel
 Salon
 Kerajinan tangan berupa

2. Dari mana kira-kira modal usaha tersebut akan dapat Anda peroleh?
 Menggunakan modal sendiri
 Meminjam dari bank
 Meminjam dari koperasi
 Meminjam dari keluarga/temen
 Meminjam dari rentenir
 Menggunakan modal patungan
 …………………………………………………

3. Di luar modal, bantuan apa lagi yang kira-kira akan Anda perlukan?
 Pelatihan manajemen
 Pelatihan teknis
 Bimbingan rutin dari tenaga ahli
 Bantuan memasarkan produk
 ………………………………………

4. Apakan Anda merencanakan atau sedang melakukan aktivitas usaha kelompok/koperasi?
(Ya/Tidak). Bila ya, bidang usaha apa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

59

KELENGKAPAN SARANA DAN PRASARANA

Jenis Keberadaan Kondisi Kepemilikan Bentuk/Jenis
Sarana/Prasarana Sarana
Ada Tidak Baik Cukup Kurang Individu Komunal
Ada

Listrik
Air Ledeng/ PDAM
Sumur Pompa
Tampungan Air
Hujan
Drainase
MCK
Tangki Septik
Pagar
Telepon
Tempat Sampah

Keberadaan Kondisi
Bentuk/Nama Jenis Prasarana
Jenis Prasarana Ada Tidak
Ada Baik Cukup Kurang
Peribadatan
Pendidikan (aspal/kerikil/tanah)
Olahraga
Kesehatan
Hiburan
Tempat
Pertemuan
Warga
Transportasi
TPS
Gardu Listrik
Jalan

RTH

Penerangan
Jalan

Ruang Terbuka
Pos Keamanan

60

Keberadaan Kondisi
Bentuk/Nama Jenis Prasarana
Jenis Prasarana Ada Tidak
Ada Baik Cukup Kurang
Taman
bacaan/mading

1. Bagaimana jarak antar pintu (muka) rumah yang ada di lingkungan Anda?

 Kurang dari 1 meter

 1 – 2 meter
 Lebih dari 2 meter
2. Bagaimana kondisi sirkulasi udara di lingkungan rumah Anda?

 Baik
 Kurang Baik
3. Apakah ada kegiatan/adat istiadat/kearifan lokal yang terkait pembangunan/penataan
lingkungan (misalnya : gotong royong, pengairan dengan teknik subak, dll)

 Tidak
 Ya, (nama kegiatan)

…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Apakah pernah dilaksanakan program pemerintah untuk pertanahan dari Badan Pertanahan

Nasional (BPN) di lingkungan rumah Anda?

 Pernah. Jika pernah mohon sebutkan program pertanahan apa?.................................
 Belum pernah
5. Apakah Anda mengetahui tentang program Konsolidasi Tanah?

 Tahu. Jika mengetahuinya dari manakah Anda tahu?................................................... Apakah
Anda paham manfaat program Konsolidasi Tanah?

 Iya

 Tidak
Apakah Anda berminat mengikuti program Konsolidasi Tanah?

 Minat

 Tidak
 Tidak Tahu

Kecamatan, tgl/bln/thn
Petugas Peninjau Lapang

(………………………………………….)
NIP……………………………………...

61

FORM KT-107

BERITA ACARA
PERSETUJUAN DARI PEMEGANG HAK
DAN/ATAU PENGGARAP TANAH ATAS RENCANA KONSOLIDASI TANAH
KEGIATAN PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN/KOTA………. PROVINSI ……….

TAHUN 2020

NOMOR:………………………….

Pada hari ini .............................., tanggal .............................., bulan.............................., tahun..............................,
berdasarkan surat tugas Nomor........ tanggal............, kami yang bertandatangan di bawah ini:

No Nama Jabatan Tanda Tangan Keterangan

Warga RT…/Desa …
1.

2. Warga RT…/Desa …

3. Warga RT.../Desa …

4.

5.

Dst…

Telah dilaksanakan Sosialisasi Rencana Konsolidasi Tanah, Musyawarah dan Penyepakatan antara
masyarakat/calon peserta konsolidasi tanah dengan Kanwil BPN Provinsi ........................... dan Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota .........................../Tim Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi
Tanah di Desa/Kelurahan ........................... Kecamatan ........................... Kabupaten/Kota ........................... dengan
hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemilik tanah yang terletak di Desa/Kelurahan*) ...................... Kecamatan .........................
Kabupaten/Kota*) ........................ sebanyak ...... orang (.....%) setuju mengikuti kegiatan Konsolidasi
Tanah sebagaiman surat pernyataan terlampir, dengan jumlah bidang tanah sebanyak ........ bidang
dengan luas ± ......(Ha/m2) (....%) dari luas ± ......(Ha/m2);

2. Bahwa pemilik bidang tanah yang setuju mengikuti kegiatan Konsolidasi Tanah bersepakat:
a. Memberikan sebagian tanahnya Untuk Pembangunan (TP) sebesar ......% (sesuai
kesepakatan) yang akan dipergunakan untuk prasana dan sarana berupa .......................... dan
Tanah untuk Bersama (TUB) (sesuai hasil kesepakatan).
b. Memberikan prasarana dan sarana berupa: ......................(contoh: jalan) ...................... diberikan
hak atas tanah kepada ........................ (Pemerintah Daerah Kab/Kota) .................

62

c. TUB seluas .... m2 dikelola oleh Calon Perhimpunan ... (nama calon perhimpunan Peserta)
dan ditetapkan pemanfaatannya sesuai kesepakatan serta hak atas tanahnya diterbitkan
atas nama peserta Konsolidasi Tanah. (apabila ada TUB sesuai kesepakatan perhimpunan)

3. Dan seterusnya (kebutuhan sesuai kesepakatan)
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

63

DAFTAR PERSETUJUAN PEMILIK /PENGGARAP TANAH
KEGIATAN PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH
KABUPATEN/KOTA………. PROVINSI ……….

TAHUN 2020

No. Nama Alamat Luas Batas Persil a. Bukti Persetujuan**) Ket. ***)
12 3 Tanah Penguasaan
(M2)* a. Sebelah Utara Tanah
b. Sebelah Timur
c. Sebelah Selatan b. Nomor
d. Sebelah Barat Hak/Persil

45 6 78

............................., Tanggal ................ 20.......

Tim Koordinasi Tanda Tangan

1. ( )
2. ( )
3. ( )
4. ( )
5. ( )
dst
9. ( Wakil Peserta )
10. ( Wakil Peserta )
Keterangan:
*) Luas sebagaimana tercantum dalam bukti pemilikan/penguasaan tanah awal
**)Diisi tandatangan pemilik/penggarap apabila setuju mengikuti Konsolidasi Tanah
***) Diisi bila ada perubahan data dan lain-lain yang perlu dicantumkan

64

FORM KT-108

BERITA ACARA
KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP RENCANA KONSOLIDASI TANAH

KABUPATEN/KOTA………. PROVINSI ……….
TAHUN 2019

NOMOR:………………………….

Pada hari ini.............................., tanggal.............................., bulan.............................., tahun..............................,
bertempat di ………………………….. kami yang bertandatangan di bawah ini:

No Nama Jabatan Tanda Tangan Keterangan

1.
2.

3.

4.

5.
Dst…

Dengan ini kami sepakat untuk* :
1. Menindaklanjuti lokasi Perencanaan Konsolidasi Tanah ke Pelaksanaan Konsolidasi Tanah melalui

SK Penetapan Lokasi yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
2. Ikut serta dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah;
3. Melaksanakan dan membiayai pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas hasil kesepakatan

peserta konsolidasi tanah di lokasi penataan konsolidasi tanah.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan :
* Poin kesepakatan dapat disesuaikan dengan yang disepakati.

65

FORM KT-109

RENCANA UMUM KEGIATAN
KONSOLIDASI TANAH
Executive Summary

A. URAIAN UMUM

1. Nama Kegiatan :

2. Pelaksana :

(Sebutkan siapa pelaksana kegiatan tersebut, jika berbentuk kerjasama antar beberapa instansi, sebutkan

instansi yang terlibat dan bertanggungjawab dalam hal apa).

3. Jenis Konsolidasi Tanah : Non Pertanian/Pertanian *)

4. Lokasi Kegiatan :

a. Letak (Kode Lokasi : _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _)

1) Desa/Kelurahan :

2) Kecamatan :

3) Kabupaten/Kota :

4) Provinsi :

b. Luas lokasi : Ha (m2)*)

Jumlah luas bidang tanah : Ha (m2)*)

Jumlah bidang tanah : bidang tanah

Jumlah pemilik bidang tanah : orang

5. Peta Petunjuk Letak Lokasi (terlampir)

(Peta tersebut minimal menunjukan letak lokasi terhadap Ibukota Kabupaten/Kota, Kota Kecamatan dan

Desa/Kelurahan dengan ukuran folio).

6. Latar Belakang Pemilihan Lokasi Perencanaan Konsolidasi Tanah (Urgensi dan Manfaat serta Proses

Mendapatkan dan/atau Pemilihan Lokasi.

B. GAMBARAN UMUM KONDISI LOKASI

1. Tabel Perkiraan Jenis Penggunaan Tanah.
No. Jenis Penggunaan Luas (Ha) (%) Keterangan
1.
2.
dst
Jumlah

2. Peta Penggunaan pada lokasi sebagaimana terlampir.
(Skala Peta Minimal 1:25.000, makin detail makin baik)

3. Kondisi Geografi
a) Topografi : datar, miring, bergelombang, berbukit *)
b) Ketinggian : 0-50, 50-100, 100-250, 250-500, >500 *)

4. Kondisi Prasarana/Sarana
a) Tabel Jenis dan luas jalan

No. Jenis Jalan Lebar (m) Panjang (m) Luas (m2) Keterangan
1.
2.
dst

Jumlah

b) Tabel Sarana.

No. Jenis Sarang Luas (m2) Jumlah (unit) Keterangan
1.
2.
dst

Jumlah

66

5. Kondisi Penguasaan Tanah.
a) Status dan Pemilikan Tanah:

No. Status Tanah Luas (Ha/m2) Jumlah Jumlah Pemilik/ Keterangan
Bidang Penggarap (KK)
(Persil)

1. Tanah Negara

2. Tanah Hak:

a. Hak Milik
Adat

b. Hak ...
c. Hak ...

dst

Jumlah

b) Rata-rata luas penguasaan/pemilikan: Ha/KK

6. Kondisi Transportasi.
a) Jarak lokasi dengan jalan akses terdekat:
b) Jarak lokasi dari:
1) Pusat Desa/kelurahan :

2) Pusat Kecamatan :

3) Ibukota Kab/Kota :

c) Ketersediaan sarana transportasi :
d) Alat transportasi dominan :

7. Harga rata-rata tanah pada lokasi (NJOP) : Rp. ………..….. .. /Ha/m2 *)

C. KESEPAKATAN PEMERINTAH DAERAH
1. .......................................(Tindak lanjut Konsolidasi Tanah dalam pembangunan prasarana dan sarana)
2. .......................................(Aktivitas usaha masyarakat oleh dinas teknis)

D. URAIAN MENGENAI RESPON MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

1. Masyarakat Pemilik Tanah :+ orang %.
a. Jumlah pemilik bidang tanah :+ orang, atau %.
b. Perkiraan jumlah yang setuju :+ orang , atau
c. Perkiraan jumlah yang tidak setuju

2. Tanggapan Pemerintah Daerah
a. Camat :

b. Kepala Desa/Lurah :

E. RENCANA UMUM KONSOLIDASI TANAH

1. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai:

(Jelaskan secara lebih spesifik dalam rangka pembangunan apa, Konsolidasi Tanah dilaksanakan pada
loksi tersebut, sebagai contoh misalnya: a. Dalam rangka penataan wilayah kumuh, b. Pengadaan
infrasutruktur/sarana. c. Pengadaan pemukiman baru, d. Perluasan Perkebunan Rakyat. e. dan lain-lain).

2. Gambaran Umum Ketentuan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah sekitar Lokasi

a. Menurut PERDA No……….Tahun ……..
b. Rencana Peruntukan pada lokasi:
c. Rencana Prasarana/sarana menurut PERDA (uraikan secara singkat).

67

3. Rencana Blok Secara Umum:

a. Tabel Peruntukan Blok secara Umum Setelah Konsolidasi Tanah.

No. Rencana Peruntukan Blok Luas (m2) Keterangan
1. Perumahan/pertanian
2. Prasarana jalan
3. Taman
4. Sarana
dst

Jumlah

b. Peta Rencana Blok secara umum seperti Terlampir:

4. Perkiraan Perhitungan Tambahan Tanah Untuk Pembangunan (TP).

Berdasarkan Rencana Blok secara umum tersebut dihitung perkiraan tambahan TP yang diperlukan
sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk teknis.

5. Perkiraan harga tanah rata-rata sesudah dikonsolidasi: Rp................./m2

6. Rencana Biaya

a. Jumlah biaya :
b. Sumber biaya : (uraikan besar biaya menurut sumbernya dan secara umum untuk membiayai
c. Tahun anggaran
bidang apa saja).
:

7. Rencana Waktu Pelaksanaan :

F. KESIMPULAN ……………, ……......……..20…
1. Kesimpulan
2. Saran Tindak Lanjut

Ketua Harian/Sekretaris Tim Koordinasi,

_________________________

Catatan:
*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu

Kode Lokasi 10 digit, 8 digit pertama mengikuti ketentuan penomoran buku tanah/sertipika hak atas tanah
dengan isian sebagai berikut:
1. dua digit pertama untuk kode Provinsi
2. dua digit kedua untuk kode kabupaten/kota
3. dua digit ketiga untuk kode kecamatan
4. dua digit keempat untuk kode desa/kelurahan
5. dua digit kelima untuk lokasi Konsolidasi Tanah (lokasi ke berapa di kab/kota tsb)

68

FORMULIR V
DOKUMEN PERENCANAA

A. Lokasi Konsolidasi Tanah

Desa/Kelurahan : ................................................................................

Kecamatan : ................................................................................

Kabupaten/Kota : ................................................................................

Provinsi : ................................................................................

B. Penyusun Perencanaan KT* : .................................................................. (Kem

C. Tabel Verifikasi Materi Teknis

No Poin Verifikasi Materi / Isi

1. Letak Lokasi (1) Mencantumkan lokasi dengan jelas U
Rencana KT yaitu wilayah desa/kelurahan, a
Kecamatan, Kabupaten/Kota
2. Maksud dan
tujuan rencana (2) Mencantumkan koordinat batas dan
penataan KT luas areal yang direncanakan
penataan KT

(1) Menguraikan maksud dan tujuan U
penataan KT yang direncanakan.

(2) Menguraikan urgensi dan manfaat

penataan KT (secara khusus bagi
masyarakat/ peserta dan secara

umum bagi

6

FORM KT-110

VERIFIKASI
AN KONSOLIDASI TANAH

menterian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/dll)

Berkas yang diperlukan Ketersediaan Rekomendasi/
dan Catatan
Uraian dalam narasi dan peta
administrasi lokasi Kesesuaian
Berkas*

Uraian dalam narasi

69

No Poin Verifikasi Materi / Isi

pembangunan/pemerintah serta
lingkungan)

3. Kajian Kesesuaian (1) Menguraikan kesesuaian rencana
dengan Rencana lokasi KT dengan RTRW
Tata Ruang
Wilayah dan (2) Menginfomasikan perencanaan
Kebijakan Sektor konsolidasi Tanah telah sesuai

dengan rencana kerja instansi
terkait, diantaranya Dinas tata ruang
Provinsi/Kabupaten Kota, Instansi
terkait.*
(3) Kesepakatan dengan Pemerintah
Daerah mengenai pemilihan lokasi.*

4. Pemetaan Sosial A. Sosialisasi A
dan Analisis (1) Mengidentifikasi pemangku B
Potensi Kawasan kepentingan KT
(2) Proses menjelaskan mengenai
mekanisme KT, serta hak dan
kewajiban masyarakat.

B. Pemetaan Sosial dan Analisis
Potensi Kawasan:

(1) Profil sosial ekonomi wilayah serta
potensi dan kelemahannya dalam
SWOT spasial

(2) Mengidentifikasi dan menjelaskan
penggunaan tanah eksisting

(3) Mengidentifikasi batas bidang-
bidang tanah dan status
pemilikan/penguasaannya

7

Berkas yang diperlukan Ketersediaan Rekomendasi/
dan Catatan

Kesesuaian
Berkas*

(1) Peta kesesuaian rencana lokasi
KT dengan RTRW atau
Telaahan dari Dinas Tata
Ruang setempat

(2) BA Sosialisasi ke dinas terkait
(3) BA Pemilihan Lokasi

A. Sosialisasi
(1)Pemetaan Stakeholder
(2)BA Sosialisasi KT kepada
masyarakat

B. Pemetaan Sosial dan Analisis
Potensi Kawasan:

(1) Uraian dalam narasi dan
peta SWOT spasial

(2) Peta dan data tabulasi Jenis
Penggunaan tanah areal
rencana KT (cek dengan data
yang tersedia atau interpretasi
citra)

(3) Peta Potensi Subjek KT dan
daftar nama

70

No Poin Verifikasi Materi / Isi

(4) Data sosial masyarakat/calon
peserta KT melalui pengisian
kuesioner

5. Pembuatan A. Desain Awal / Visioning A
Desain Awal / (1) Mendeskripsikan desain awal /
Visioning dan visioning hasil penataan KT
Penyepakatan

B. Sosialisasi dan Penyepakatan B
Rencana KT: (

(1)Proses menjelaskan desain awal /
visioning yang dibuat oleh pihak
perencana kepada masyarakat untuk
mendapatkan persetujuan dari
masyarakat

Rencana Tindak (1) Menguraikan rencana penyelesaian
Lanjut untuk masyarakat yang tidak setuju
dengan rencana KT yang masuk
dalam areal dimohon Penetapan
Lokasi

(2) Menguraikan besaran dana, rincian
alokasi dana (perencanaan,

7

Berkas yang diperlukan Ketersediaan Rekomendasi/
dan Catatan
pemilik/penggarap dan luas
bidang- bidang tanahnya (cek Kesesuaian
dengan data Geo KKP) Berkas*
(4) Rekap/Tabulasi data sosial
masyarakat calon peserta KT

A. Desain Awal / Visioning
(1) Peta dan data luas jenis
rencana penggunaan tanah
desain awal/visioning. (Cek
Desain awal harus sinkron
dengan struktur ruang
eksisting atau rencana dalam
rtrw)

B. Sosialisasi dan Penyepakatan
Rencana KT:

(2) Berita Acara Persetujuan dari
pemegang HAT dan/atau
penggarap tanah atas rencana
KT** (cek BA diketahui Kepala
Desa/Camat setempat)

(1) Uraian /tabel
(2) Uraian /tabel
(3) Uraian /tabel

71

No Poin Verifikasi Materi / Isi

persiapan, pelaksanaan, penyerahan
hasil), administrasi, pengelolaan dan
sosialisasi.
(3) Menjabarkan sumber
pendanaan/penganggaran
(APBN/APBD atau dana internal
stakeholder penyelenggara)

Keterangan:
* Isi dengan ada sesuai / ada tidak sesuai / tidak ada
**bagi pemangku kepentingan yang juga menganggarkan biaya pembangunan
Lokasi
***Bila prosentase persetujuan pemegang hak atas rencana KT berjumlah lebih
Pelaksanaan KT

Catatan :

7

Berkas yang diperlukan Ketersediaan Rekomendasi/
dan Catatan

Kesesuaian
Berkas*

n TP maka tidak diperlukan BA Sosialisasi ke dinas terkait dan BA Pemilihan
h dari 60%, maka kegiatan Perencanaan KT dapat dilanjutkan dengan

72

Berdasarkan verifikasi yang telah dilaksanakan, Dokumen Perencanaa
memenuhi ketentuan dalam perencanaan Konsolidasi Tanah sehingga d
Tanah.

Mengetahui,
Verifikator 1
Kepala Seksi Konsolidasi dan Landreform
Kantor Pertanahan Kota/Kab............................................

(Nama)
(NIP)

7

an Konsolidasi Tanah yang diajukan oleh ...............................sudah/belum
dapat/tidak dapat ditindaklanjuti dengan Penetapan Lokasi Konsolidasi

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Verifikator 2
..................................................

(Nama)
(NIP)

73

FORM KT-111

Nomor : …………,...............… 20.......
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Usulan Penetapan Konsolidasi Tanah Di

Desa/Kelurahan*)……..,Kecamatan………
Kabupaten/Kota*)…. Provinsi …………

Kepada Yth.
Bupati/Walikota*)......………….
Di-
………………

Dalam rangka kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah, dengan ini kami mengajukan
permohonan Penetapan Lokasi hasil kegiatan Perencanaan Konsolidasi Tanah yang terletak di
Desa/Kelurahan*)...................………......................,Kecamatan...…………...........….,
kabupaten/Kota*)……...…….Provinsi…..………..Seluas……Ha/M2*) menjadi lokasi Objek Konsolidasi
Tanah.

Sebagai Bahan Pertimbangan, Bersama Ini Kami Lampirkan:
1. Rencana Umum Kegiatan Konsolidasi Tanah (Executive Summary);
2. Berita Acara Hasil Sosialisasi Konsolidasi Tanah kepada Masyarakat;
3. Berita Acara Hasil Komitmen Pemda terhadap Rencana Konsolidasi Tanah;
4. Berita Acara Persetujuan Pemegang Hak dan/atau Penggarap Tanah atas Rencana Konsolidasi

Tanah;
5. Daftar Pemilik/Penggarap;
6. Sket Rencana Awal Penataan (Sketch Block Plan);
7. Peta Situasi Lokasi Objek Konsolidasi Tanah;
8. Peta RTRW/RDTR Kabupaten/Kota*) ………………….
9. Formulir Verifikasi Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah**
10. Dan Seterusnya (Disesuaikan Dengan Kebutuhan).

Demikian untuk disampaikan dan selanjutnya mohon pertimbangan. Atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota...*)
(Pejabat Yang Ditunjuk)

Selaku Ketua Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah
Kabupaten/Kota .....*)

_______________________________
NIP.

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:
1. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Cq. Direktur Jenderal Penataan Agraria Di Jakarta
2. Gubernur Provinsi ………………di …………….
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi …....… di …………
4. Ketua Bappeda ……...…………di …………..
5. Pertinggal

Keterangan:
*) Pilih Salah Satu/Coret Yang Tidak Perlu
**) Untuk Perencanaan Konsolidasi Tanah oleh Pemangku Kepentingan

74

FORM KT-112

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI/WALIKOTA*)………………………

NOMOR : ..………….

TENTANG
PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH
DI DESA/KELURAHAN*)………...... KECAMATAN..……..….

KABUPATEN/KOTA*) …………….....…………

MENIMBANG :1. Bahwa dalam rangka dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal,
melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan
MEMPERHATIKAN ruang serta peningkatan kualitas lingkungan,sekaligus memberikan
MENGINGAT kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, dipandang perlu
melakukan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dengan melibatkan
partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan konsolidasi tanah;

2. Bahwa agar penyelenggaraan konsolidasi tanahdapat berjalan efektif dan
optimal, perlu ditetapkan lokasi konsolidasi tanah dengan Surat
Keputusan Bupati/Walikota*)…………….;

: 1. Rencana Umum Kegiatan Konsolidasi Tanah di
Kabupaten/Kota*)...............;

2. Hasil musyawarah antara calon peserta Konsolidasi Tanah dengan Tim
Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah di
Desa/Kelurahan*)…………….,Kecamatan.……………Kabupaten/Kota*)
..................... tanggal …………….

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 130);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 66);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 131);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

75

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5280);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5433);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961
Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
(Lembaran Negara tahun 1961 No. 280);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3696);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5804);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103);

17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991
tentang Konsolidasi Tanah ;

18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah;

19. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek
Redistribusi Landreform;

20. Ketentuan lainnya yang dianggap perlu...

76

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Lokasi Kegiatan Konsolidasi Tanah di:
PERTAMA
Desa/Kelurahan*) :……………..……………………
KEDUA
KETIGA Kecamatan :…………………………………..

KEEMPAT Kabupaten/Kota*) :………………………………..…

Luas : ………… Ha/m2*) Peta Situasiterlampir

Jumlah pemilik/peserta :…………orang

Jumlah Bidang :…………bidang

: Selama pelaksanaan konsolidasi tanah, tidak diperkenankan untuk

mengalihkan/memindahtangankan hak atas tanah di lokasi konsolidasi

tanah dan/atau melakukan perubahan penggunaan tanah tanpa seijin

Bupati/Walikota*)........................

: Setelah dilaksanakannya penataan kembali penguasaan pemilikan

pemanfaatan dan penggunaan tanah melalui konsolidasi tanah, akan

dilakukan pembangunan prasarana dan sarana terhadap tanah untuk

pembangunan (TP) sesuai rencana pembangunan Kabupaten/Kota*)

..........................

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : ….......................…………..

PADA TANGGAL : ….......................…………..

BUPATI/WALIKOTA*)..……...…..
______________________________

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Cq. Direktorat Jenderal Penataan Agraria di Jakarta
2. Gubernur Provinsi …………… di ……………..
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi……, di …………..
4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota*) …………….. di ………………….
5. Ketua Bappeda Kabupaten/Kota *)……………… di ………………
6. Camat yang bersangkutan.
7. Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.

Keterangan:
*) Pilih salah satu
Catatan:
Substansi Surat Keputusan dapat disesuaikan...

77

LAPORAN BULANAN PEREN
Bulan..............

KANTOR WILAYAH BP
A. REKAPITULASI PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH

Kegiatan (Desa/Kelurahan, Tahapan yang Telah Dilakukan
No. Kecamatan,

Kabupaten/Kota)

12 3

Tahapan: *)
 Pembentukan Tim
1 Perencanaan  Kajian Tata Ruang dan Kebijakan Sektor
Konsolidasi Tanah di  Pemetaan Sosial dan Analisis Potensi Kawasan
 Pembuatan Desain Awal (Visioning) dan
Desa Sidorejo,
Kecamatan Mulyo, Penyepakatan

Kabupaten Sisinga**)  Penetapan Lokasi
 Pelaporan

2 …. dan selanjutnya**)

B. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PERENCANAAN KONSOLIDASI
(Jelaskan permasalahan yang dialami dalam perencanaan Konsolidasi Tan

permasalahan tersebut !)

Keterangan:
*) Pilih Salah Satu/Coret Yang Tidak Perlu
**) Hanya Contoh

7

FORM KT-305

NCANAAN KONSOLIDASI TANAH
...Tahun ..................
PN PROVINSI .......................

Target Realisasi

Fisik Keuangan Jumlah Bidang

Fisik Keuangan (Rp) Kecamatan % Rupiah % 10
(Kecamatan)
5 6 78 9
4

1 Rp 870.000.0000**) 200**)
Kecamatan**)

I TANAH
nah beserta tindak lanjut yang telah dilakukan guna menyelesaikan

.....................,............................20.......
Kepala Kantor Wilayah BPN

Provinsi...........................
_________________________

NIP.

78

FORM KT-312

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Tujuan dan Sasaran
1.3. Ruang Lingkup
1.4. Hasil Akhir

BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH
2.1. Kondisi Geografis

a. Fisik
b. Demografi
2.2. Penggunaan Tanah
2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah
2.4. Penguasaan Tanah

BAB III. PENYUSUNAN POTENSI SUBJEK KONSOLIDASI TANAH
3.1. Pembentukan Tim (Persiapan)
3.2. Kajian Tata Ruang dan Kebijakan Sektor (Pembuatan Peta Kerja dan Penjajakan

Kebijakan)
3.3. Pemetaan Sosial dan Analisis Potensi Kawasan (Peninjauan Lapang)
3.4. Pembuatan Peta Desain Awal/ Visioning dan Penyepakatan (Pengolahan Data dan

Penjajakan Kesepakatan)
3.5. Penetapan Lokasi

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
4.2. Saran

Lampiran

79

Lampiran 1. Format Peta

8

80

Lampiran 2. Format Desain Awal (Sketch Block Plan)

8

DESAIN AWAL

PERENCANAAN KONSOLIDASI TANAH
TAHUN …..

KAB/KOTA ………
KECAMATAN……….

DESA……………

81

Lampiran 3. Format Peta Zoom In Lokasi

8

82

Lampiran 4. Pewarnaan Peta

NO LEGENDA R G B KETERANGAN

1 Sepakat 38 115 0
2 Tidak sepakat
3 Ragu-ragu 255 85 0

245 202 122

83