Sejarah PDRI

Daftar Isi

Daftar Isi
Penyusun
Peta Konsep
Glosarium
Pendahuluan

Identitas Modul

Kompetensi Dasar

Deskripsi

Petunjuk Penggunaan Modul

Kegiatan Pembelajaran

1. Tujuan
2. Materi Pelajaran
3. Uraian Materi
4. Rangkuman
5. Link Video Sejarah PDRI
6. Latihan Essay
7. Penilaian Diri

Evaluasi

Daftar Pustaka

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)
(1948- 1949)

Penyusun:
Gebi Sandra
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Reviewer:
Dr. Aisiah, M.Pd

Validator:

Peta Konsep

Revolusi Menegakan
Panji- Panji NKRI

 Terbentuknya Pemerintahan RI
 Sikap Sekutu yang Mendua
 Ambisi Belanda untuk

Berkuasa Kembali

Perkembangan dan Tantangan
Pada Awal Kemerdekaan

Perjuangan Diplomasi Perjuangan Bersenjata

PDRI

Glosarium

Renvile : perjanjian antara Indonesia dan Belanda di atas kapan USS Renville USA

Radiogram : pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio

Mandat : perintah atau arahan yang diberikan oleh orang banyak kepada seseorang

untuk dilaksanakan sesuai kehendak orang banyak itu

AURI : Angkatan Udara Republik Indonesia

de jure : berdasarkan hukum

Pendahuluan

Identitas Modul

Nama Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia

Kelas/ Semester/ Alokasi Waktu : XI/Genap/2 JP

Judul e-modul : Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Kompetensi Dasar

3.10 Menganalisis strategi dan bentuk 4.10 Mengolah informasi tentang strategi

perjuangan bangsa Indonesia dan bentuk perjuangan bangsa

dalam upaya mempertahankan Indonesia dalam upaya

kemerdekaan dari ancaman mempertahankan kemerdekaan dari

sekutu dan Belanda. ancaman sekutu dan Belanda dan

menyajikanya dalam bentuk cerita

sejarah.

3. 10. 1 Menguraikan bentuk strategi dan 4. 10.1 Memaparkan informasi tentang
bentuk perjuangan bangsa strategi dan bentuk perjuangan
Indonesia dalam mempertahankan bangsa Indonesia dalam upaya
kemerdekaan dari ancaman sekutu mempertahankan kemerdekaan dari
dan Belanda. ancaman sekutu dan Belanda dan
menyajikanya dalam bentuk cerita
sejarah.

Deskripsi

Dalam modul ini peserta didik akan mempelajari salah satu bentuk strategi dan bentuk
perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman
sekutu dan Belanda yaitu dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
(PDRI). Pentingnya peserta didik memperlajari materi PDRI karena PDRI merupakan
penyelamat Republik Indonesia disaat kemerdekaan Indonesia kritis. Selain itu, mempelajari
PDRI juga dapat meningkatkan sifat bela negara peserta didik. Setelah mempelajari dan
menguasai modul diharapkan peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai bela negara yang
terkandung dalam peristiwa PDRI.

Petunjuk Penggunaan Modul

Adapun petunjuk penggunaan modul ini adalah sebagai berikut:

1. Pelajari materi PDRI yang terdapat pada modul ini.
2. Kerjakan soal-soal guna mengukur kemampuan kognitif terkait materi PDRI yang

telah ananda miliki.

3. Perhatikan langkah-langkah dalam melakukan pekerjaan dengan bantuan untuk
mempermudah suatu proses pekerjaan.

4. Untuk menjawab tes formatif usahakan memberi jawaban singkat.

Kegiatan Pembelajaran

1. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:
a. Menguraikan bentuk strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam
mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda.
b. Memaparkan informasi tentang strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia
dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda dan
menyajikanya dalam bentuk cerita sejarah.

2. Materi Pembelajaran
1. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)

3. Uraian Materi
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI merupakan salah satu sejarah

panjang dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. PDRI didirikan pada tanggal 19
Desember 1948, namun secara resmi dijalankan pada 22 Desember 1948. Pembentukan
PDRI tidak terlepas dari peristiwa Agresi Militer II Belanda pada tahun 1948. Sebelum
terjadinya Agresi Militer Belanda II diawali dengan berbagai perundingan-perudingan
antara Indonesia dengan Belanda seperti perundingan Linggarjati, renvile dan perundingan
lainya namun berakhir dengan penginkaran dari pihak Belanda dan peristiwa Agresi
Militer II Belanda.

Sebelum terjadinya peristiwa Agresi Militer Belanda II, pemerintahan Indonesia telah
bersiap untuk menghadapi kemungkinan serangan militer oleh Belanda. Para pimpinan
Republik Indonesia pada saat itu langsung mengadakan rapat darurat dan membahas
tentang kemungkinan serangan militer oleh Belanda dan pembentukan PDRI pada
November 1948. Mandat pembentukan PDRI diberikan oleh Moh Hatta kepada Mr.
Syafruddin Prawiranegara. Selain memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin
Prawiranegara, Moh Hatta juga memberikan mandat kepada Mr. A.A Maramis yang
sedang berada di New Delhi India apabila ikhtiar dalam membentuk pemerintahan darurat
di dalam negeri tidak berhasil. Pasca rapat, Moh Hatta selaku wakil presiden Indonesia
pada saat itu membawa Mr. Syafruddin Prawiranegara ke Sumatera Tengah atau tepatnya
ke Bukittinggi. Moh. Hatta kembali ke Yogyakarta namun, Mr. Syafruddin Prawiranegara
diminta untuk tinggal di Bukittinggi mempersiapkan pembentukan pemerintahan darurat

Indonesia di Sumatera jika seandainya pulau Jawa berhasil dikuasi oleh Belanda (Kahin,
2005: 211).

Pada tanggal 19 Desember 1948 Agresi Militer II Belanda terjadi. Belanda terlebih
dahulu menguasai lapangan udara Maguwo di Yogyakarta. Para pimpinan RI ditangkap
dan di asingkan oleh Belanda. Mereka adalah Soekarno, Moh Hatta, Sutan Syahrir dan
beberapa menteri kabinet. Dalam waktu sekejap ibu kota Yogyakarta berhasil dikuasai
oleh Belanda. Belanda merasa telah menang dikala itu karena menurut peraturan
perundang-undangan suatu negara dikatakan berdaulat dan merdeka harus memenuhi
beberapa syarat diantaranya adanya wilayah atau ibu kota negara dan pemimpin. Dikala
itu ibu kota Indonesia telah dikuasai oleh Belanda dan para pemimpin Republik Indonesia
telah ditangkap dan diasingkan.

Gambar 1 kondisi lapangan udaraMaguwo pasca Agresi Militer Belanda II
Sumber: google.com

Gambar 2 kondisi lapangan udaraMaguwo pasca Agresi Militer Belanda II
Sumber: koran-jakarta-com

Namun, sebelum pemerintah pusat ditawan oleh Belanda, presiden Soekarno dan
wakil presiden Moh. Hatta mengirimkan radiogram kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara
yang berbunyi (Zed, 1997: 266) :

“ Kami presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu
tanggal 19 Desember 1948 jam 6.00 pagi, Belanda telah mulai seranganya atas ibu
kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan
kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara,

Menteri kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk Pemerintah Republik
Indonesia Darurat di Sumatera....”
Radiogram itu juga diberikan oleh Moh Hatta kepada Soedarsono, L.N Pallar dan
A.A. Maramis yang berbunyi (Zed, 1997: 267):
“ Kami presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu
tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 pagi, Belanda telah memulai seranganya atas
ibu kota Yogyakarta. Jika ikhtiar Mr. Syafruddin Prawiranegara membentuk
Pemerintah Darurat di Sumatera tidak berhasil, kepada saudara dikuasakan untuk
membentuk exile goverment Rebuplik Indonesia di New Delhi. Harap dalam hal ini
berhubungan dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatera. Jika hubungan
tidak mungkin, harap diambil tindakan-tindakan seperlunya....”.

Awalnya Mr. Syafruddin Prawiranegara tidak mempercayai hal tersebut dan
menganggap bahwa hal ini hanyalah taktik dari Belanda semata untuk menguasi daerah
Indonesia. Akan tetapi, akhirnya Mr. Syafruddin Prawiranegara merasa yakin akan berita
tersebut dan bersamaan dengan itu, ia menyampaikan kepada para pimpinan yang berada
di Bukittinggi untuk segera membentuk pemerintahan darurat (Erasiah, 2019: 101).

Pengakuan dari Mr. Syafruddin Prawiranegara sempat menjadi hal menarik yang
sempat memicu perdebatan adalah kesaksian Mr. Syafruddin Prawiranegara yang
menyatakan bahwa ia tidak pernah menerima mandat dari Soekarno maupun Moh Hatta.
Ide mendirikan pemerintahan darurat di Sumatera adalah inisiatif dan desakan dari
pimpinan militer di Bukittinggi.

Rapat dilakukan di gedung Tri Arga Bukittinggi, namun baru beberapa menit rapat
dilaksanakan dentuman senjata roket Belanda mengejutkan para pemimpin tersebut dan
menghentikan rapat untuk sementara waktu. Para peserta rapat langsung menyelamatkan
diri dan bersembunyi ditempat-tempat yang dianggap aman dari serangan Belanda.
Setelah kondisi dirasakan kembali aman, rapat kembali dilanjutkan namun ditempat yang
berbeda. Rapat kembali dilanjutkan di rumah Teuku Hasan di Ngarai Sianok. Dalam rapat
tersebut tanpa ragu-ragu Mr. Syafruddin Prawiranegara mengusulkan dirinya sebagai
ketua PDRI dan Teuku Hasan sebagai wakil. Hasan pun setuju. Karena suasana di
Bukittinggi dirasa kurang aman dalam menjalanan pemerintahan darurat, maka Mr.
Syafruddin Prawiranegara bersama rombongan melakukan perjalanan ke Payakumbuh
(Zed, 1997: 424).

Gambar 3 monumen PDRI di kota Bukittinggi
Sumber: koran-jakarta-com

Karena pemerintahan darurat yang dibentuk di Bukittinggi belum mempunyai
susunan pemerintahan maka ketika itu pada tanggal 22 Desember 1948 dibentuk susunan
pemerintahan. Pada saat susunan pemerintaan PDRI telah terbentuk, tepat pada 23
Desember 1948 Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama para pimpinan lainya
mengumumkan telah dibentuknya PDRI di Halaban dengan menggunakan radio Tamimi
yang tersambung dengan AURI yang ada di Jawa. Adapun susunan kabinet PDRI pada
masa itu yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Susunan Kabinet Pemerintahan PDRI

Ketua, Menteri Penerangan dan Menteri Pertahanan Mr.Sjafruddin Prawiranegara

Wakil Ketua, Menteri Dalam Negeri, Menteri Teuku MohammadHasan
Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama
Menteri Keamanan, Menteri Sosial, Pembangunan, Sutan Mohammad Rasyid
Pemuda dan Perburuhan
Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman Mr.Loekman Hakim
Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kesehatan Ir. Mananti Sitompul
Indratjahja
Menteri Perhubungan dan Menteri Kemakmuran Marjono Danoebroto
Sekretaris PDRI Letnan Jendral Soedirman
Panglima Besar Angkatan Perang PDRI Kolonel Hidayat Martaatmadja

Panglima Tentara dan Teriroium Sumatera

Sumber: Zed, 1997: 105

Gambar 4 monumen PDRI di Halaban
Sumber: : bukittinggi.sikn.go.id

Salah satu hal menarik dalam pembentukan kabinet dari susunan pemerintahan PDRI
adalah penggunaan istilah “Ketua PDRI” bukan “Presiden”. Padahal jika di kaji secara de
jure. Mr. Syafruddin Prawiranegara adalah Presiden RI dengan segala kekuasaan yang
diberikan kepadanya oleh UUD RI 1945 dan diperkuat dengan mandat yang diberikan
oleh presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Mengutip dari wawancara Surat
Kabar Pelita dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara mengenai hal tersebut ia menuturkan
beberapa alasan yang pertama karena ia tidak mengetahui adanya mandat yang diberikan
oleh presiden Soekarno dan Moh Hatta, kedua karena keprihatinan dan kerendahan hati
(Rosidi, 1986: 114).

Kemudian pada saat yang bersamaan dibentuk pula pejabat militer dengan susunan
sebagai berikut:

Tabel 2
Susunan Pejabat Militer PDRI

Panglima Besar Angkatan Perang RI Letnan Jendral Sudirman

Panglima Tentara & Teritorium Jawa Kolonel Abdul Haris Nasution

Panglima Tentara & Teritorium Kolonel R. Hidajat Martaatmadja
Sumatera

Kepala Staf Angkatan Laut Kolonel Mohammad Nazir

Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Udara Hubertus Suryono

Kepala Kepolisian Negara Komisaris Besar Polisi Umar Said

Sumber : Fidelara, 2010: 30

Berdirinya PDRI telah mengubah medan perjuangan dari kota ke pedesaan dan hutan-
hutan di pedalaman (Ismail, dkk. 2019: 52). Perubahan panggung sejarah dari kota ke
desa telah membawa implikasi bahwa pelaku sejarah tidak hanya para tokoh besar sajar

melainkan melibatkan para masyarakat-masyarakat di daerah. Disaat posisi para
pemimpin negara tercancam, maka rakyat setempat memberikan bantuan kepada para
relawan PDRI (Zed, 1997).

Keberadaan PDRI seolah menjadi bukti kepada dunia bahwa negara Republik
Indonesia masih ada. Serta kenyataannya pemerintahan ini bergerilya kepelosok-pelosok
daerah di Indonesia dan membawa radio untuk memantau keadaan dan menyuarakan
keberadaan pemerintahan Indonesia. Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama dengan
rombongan bergerilya dari hutan ke hutan tanpa kendaraan.

Koto Tinggi dijadikan sebagai pusat pemerintahan PDRI dibawah pengawasan M.
Rasyid dengan para pemimpin lainya yang mana sebelumnya berpusat di Bukittinggi.
Adapun Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama tokoh lainya memimpin PDRI secara
bergerilya menuju ke daerah selatan yaitu Kiliran Jao, Lubuk Jambi, Teluk Kuantan dan
lanjut ke daerah Riau. Namun, tidak lama di daerah Riau keberadaan para pemimpin ini
diketahui oleh Belanda dan mereka melanjutkan kembali perjalanan ke daerah Kiliran
Jao. Didaerah Kiliran Jao pasukan dibagi menjadi dua kelompok, salah satu kelompok
melanjutkan ke Bidar Alam.

Gambar 5 tugu PDRI di Koto Tinggi Gambar 6 tugu PDRI di Koto Tinggi

Sumber: id.m.wikipedia.org Sumber: forumsumbar.com

Selam tiga bulan di Bidar Alam, para pimpinan PDRI berhasil menarik simpati

masyarakat Bidar Alam. Masyarakat Bidar alam dengan senang hati membantu para

pimpinan PDRI dan mereka juga menyediakan tempat tinggal hingga logistik bagi para

pimpinan PDRI yang tinggal disana (Zed, 1997: 126).

Benteng pemerintahan PDRI di Bidar Alam pun hanya bertahan tiga bulan saja.
Pemerintahan Belanda berhasil melacak keberadaan para pemimpin PDRI di Bidar Alam.
Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama para pemimpin lainya sepakat untuk

memindahkan pusat pemerintahan PDRI ke Sumpur Kudur. Sumpur Kudus dipilih
menjadi pusat pemerintahan PDRI ke dua setelah konsolidasi para pimpinan PDRI.

Gambar 7 monumen PDRI di Bidar Alam
Sumber: : ingatanperjalanan.blogspot

Pada 22 Desember 1948 Belanda telah sampai di Singkarak menggunakan pesawat
katana. Di Singkarak, Belanda membagi menjadi dua tim, satu tim ke Solok dan satu tim
ke Padang Panjang. Di Padang Panjang, pasukan Belanda dihadang oleh Pasukan Merapi,
namun mereka berhasil menang karena memiliki persenjataan yang memadai. Setelah
lolos dari Pasukan Merapi di Padang Panjang, pasukan Belanda melanjutkan perjalanan
ke Bukittinggi. Di Bukittinggi, pasukan Belanda dihadang oleh Pasukan Beruang Agam,
dan kembali memenangkan pertarungan. Setelah itu, pasukan Belanda kembali
melanjutkan perjalanan ke Payakumbuh, dan di Payakumbuh pasukan Belanda kembali
mendapat hadangan dari Pasukan Singa Harau. Pada 22 Desember 1948, Belanda berhasil
sampai ke Payakumbuh (Karmadi, 2020).

Dari Payakumbuh, pasukan Belanda melanjutkan perjalan ke daerah Payakumbuh
Utara. Rencana Belanda untuk ke Payakumbuh Utara diketahui oleh masyarakat
setempat. Masyarakat di sekitaran daerah Guguak, Pasar Dangung-Dangung berinisiatif
untuk memotong jalan sedalam dua meter. Pohon-pohon kelapa dan batang-batang kayu
disekitaran jalan di tebang agar akses menuju Payakumbuh Utara terhalang.

Pada 10 Januari 1949, Belanda telah mengetahui bahwa para pemimpin PDRI berada
di Koto Tinggi dan pasukan Belanda mengadakan operasi ke daerah Koto Tinggi. Karena
akses menuju ke daerah Payakumbuh Utara telah di rusak oleh masyarakat setempat,
maka Belanda menangkap masyarakat yang berada disekitaran sana dan menyuruh

mereka untuk menutup lubang-lubang jalan tersebut agar kendaraan pasukan Belanda bisa
melewati jalan tersebut.

Pemimpin PDRI yang berada di daerah-daerah lain mengetahui bahwa Belanda akan
melakukan penyerangan ke KotoTinggi, langsung mengadakan rapat di Situjuh Batu.
Pertemuan para pemimpin ini juga diketahui oleh pasukan Belanda dan menewaskan
beberapa pemipin seperti Khatib Sulaiman, bupati Lima Puluh Kota dan sembilan orang
lainya.

Melihat Belanda yang sering melakukan penyerangan, maka dibentuklah TKR atau
Tentara Keaman Rakyat yang terdiri atas beberapa laskar-laskar. Para pemuda-pemuda
yang tergabung dalam TKR banyak yang gugur oleh pasukan Belanda.

Keberhasilan Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama dengan tokoh-tokoh lainya
dalam upaya menyelamatkan Republik Indonesia tentunya tidak lepas dari konsolidasi
dan kekuatan bersama. Tanpa kekuaatan bersama, pemerintahan RI yang berada di ujung
tanduk akan lenyap dan hilang. Namun berkat keyakinan dan kebersamaan pemerintahan
RI bisa diselamatkan hingga sekarang.

Kisah perjuangan gerilya PDRI dimasa itu juga tidak lepas dari peranan radio
Yengkie Juliet Bravo 6 atau YBJ-6. YBJ-6 merupakan sebuah radio pemancar yang
digunakan di markas besar PDRI. Pemancar radio ini berhasil diselamatkan dari Agresi
Militer Belanda II di Bukittinggi. Radio YBJ-6 ini memiliki peranan penting
menyampaikan informasi disaat radio pemancar di Yogyakarta terputus. Tim YBJ-6
berusaha menghubungi radio VWX2 milik pemerintah India dengan cara diketuk
menggunakan tangan secara bergantian, selang tiga hari radio pemancar ini saling
terhubung dan dunia mengetahui bahwa Republik Indonesia masih berdiri pasca serangan
Agresi Militer II Belanda. Radio pemancar YBJ- 6 masih bisa dihubungkan dengan
beberapa radio pemancar di nusantara (Kompas, 2020).

PDRI dalam perjalanannya melawan para tentara Belanda dibantu oleh tentara cilik
atau tentara semut. Mengingat Belanda yang tidak mau menangkap anak-anak, maka
kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh para Badan Pertahanan Nagari dan Kota (BPNK)
untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dikalangan para tentara cilik. Para tentara cilik
diberi tugas untuk mengantar surat, menghitung berapa banyak pasukan Belanda dan
memata-matai para tentara Belanda (Asnan, 2020).

PDRI memiliki peranan yang penting dalam menyelamatkan kemerdekaan Indonesia
yang sudah dalam keadaan kritis. Bisa dibayangkan jika PDRI tidak segera dibentuk,
tentu kemerdekaan Indonesia kala itu sudah lenyap. Melalui PDRI dunia internasional
mengetahui bahwa negara Indonesia masih ada.

Mr. Syafruddin Prawiranegara yang kala itu menjabat sebagai kepala PDRI juga
menghubungi Mr. A.A Maramis di New Delhi dan mengangkat Mr. A.A Maramis
sebagai menteri luar negeri. Melalui Mr. A.A Maramis PDRI mulai mendapatkan
perhatian dunia. Pada 22 Januari 1949, Konferensi New Delhi diadakan dan dihadiri oleh
19 negara Asia, konferensi tersebut menghasilkan Resolusi New Delhi. Adapun isi dari
Resolusi New Delhi ini adalah protes serangan Agresi Militer Belanda II dan
pengembalian tahanan ke Yogyakarta. Namun, resolusi ini tidak ditaati oleh Belanda.
Pada tanggal 28 Januari 1949 PBB membentuk komisi untuk Indonesia United Nation
Comission for Indonesian (UNCI). Nama Indonesia kembali mendapatkan tempat dimata
dunia.

Namun tak lama berselang setelah pembentukan UNCI, nama PDRI mulai tenggelam.
Hal ini dikarenakan para tokoh PDRI tidak dihubungi oleh UNCI. UNCI lebih memilih
menghubungi Ir Soekarno dan Moh Hatta yang masih menjadi tawanan di Bangka untuk
mendiskusikan kemerdekaan Indonesia (Kompas, 2020).

Pada 10 Juli 1949, Mr Syafruddin Prawiranegara bersama rombongan PDRI tiba di
Yogkayarta. Tiga hari setelah itu, Mr Syafruddin Prawiranegara mengembalikan
mandatnya kepada Soekarno- Hatta dalam sidang kabinet Hatta. Hal ini juga menandakan
berakhirnya kabinet PDRI.

Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
tahun 2006, menetapkan tanggal 19 Desember 1948 atau bertepatan dengan serangan
Agresi Militer Belanda II sebagai hari bela negara. Hal ini membuktikan bahwa
kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan dan ditegakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kini monumen-monumen perjuangan PDRI dapat dijumpai di beberapa daerah di
Sumatera Barat. Monumen ini sebagai bukti, bahwa rapat rahasia negara pernah
diselenggarakan disana.

4. Rangkuman
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bentuk pada tanggal 19

Desember 1948 pada saat Agresi Militer Belanda II, namun secara resmi dijalankan pada
22 Desember 1948 di Halaban. PDRI di ketuai oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara. PDRI
merupakan peristiwa bersejarah dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan
Indonesia. Selama perjalananya pemerintahan ini berpindah-pindah namun memiliki pusat
pemerintahan di Koto Tinggi. Pindahnya pusat pemerintahan dari desa ke pelosok-pelosok
daerah menandakan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia bukan
hanya tugas para elit pemerintahan melainkan juga seluruh warga negara Indonesia.
Masyarakat Sumatera Tengah di kala itu saling bahu-membahu membantu perjuangan
para relawan PDRI dalam menghadapi serangan Belanda. Melalui PDRI, pemerintahan
Indonesia mendapat pengakuan dimata dunia, namun sayang, pengorbanan dan perjuangan
para tokoh PDRI di beberapa orde harus di kerdilkan bahkan dihilangka karena alasan
politik tertentu.

5. Link Video Sejarah PDRI
https://youtu.be/7LBYQtFDgmc
https://youtu.be/kUHUtyCtPdE
https://youtu.be/0zuAxBJfC-0
https://youtu.be/1cMT3YeWK0I
https://youtu.be/0y_q_hrUAO0
https://youtu.be/aoF-r6zC-Gc
https://youtu.be/XLfr4nsisGo
https://youtu.be/v8Dbao283pw

6. Latihan Essay
Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokan dengan alternatif
penyelesaianya!

1. Jelaskan secara ringkas sejarah pembentukan PDRI!
2. Uraikan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa PDRI!
3. Analisislah peran Mr. Syafruddin Prawiranegara dalam peristiwa PDRI!
4. Bagaimana tanggapan ananda terkait dengan pengkerdilan sejarah PDRI oleh orde

tertentu?

7. Penilaian Diri

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggung jawab!

No Pertanyaan Jawaban
Ya Tidak

Apakah ananda sudah mengetahui sejarah
1

PDRI?

Apakah ananda sudah memahami sejarah
2

PDRI?

Bisakah ananda memahami nilai-nilai yang
3

terkandung dalam peristiwa PDRI?

Bisakah ananda menerapkan nilai-nilai yang
4

terkandung dalam peristiwa PDRI?

Mampukah ananda mengajarkan nilai-nilai
5

yang terkandung dalam peristiwa PDRI

kepada orang lain?

Evaluasi

Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling benar pada soal dibawah ini dengan mengklik pada huruf
a, b, c, d atau e

1. Arti penting sejarah PDRI bagi kelangsungan negara Republik Indonesia adalah....

a. PDRI sebagai tonggak penyelamat kemerdekaan Indonesia kala kritis.
b. sebagai wadah dalam menyalurkan aspirasi politik bagi warga negara.
c. membentuk nilai-nilai bela negara warga Indonesia melalui perjuangan.
d. menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban untuk bangsa.
e. tanpa PDRI negara Indonesia sekarang tidak akan menjadi apa-apa.

2. Bentuk partisipasi rakyat setempat dalam peristiwa sejarah PDRI adalah....

a. memberikan bantuan materi kepada para relawan PDRI dimanapun berada.
b. mengecoh Belanda dengan cara memutus akses jalan ke pusat daerah PDRI.
c. memberikan bantuan persenjataan kepada para relawan PDRI di Koto Tinggi.
d. berlatih menjadi tentara guna membantu para relawan PDRI melawan Belanda.
e. membentuk badan keamanan guna menjaga keamanan para relawan PDRI.

3. Berikut ini yang merupakan bentuk nilai cinta tanah air pada peristiwa sejarah PDRI

adalah....

a. menjaga dan merawat benda-benda serta monumen peninggalan PDRI.
b. setia menerima perintah apapun dari para pimpinan PDRI di Koto Tinggi.
c. memiliki peranan yang penting dalam susunan kabinet pemerintahan PDRI.
d. menduduki jabatan yang tinggi dalam susunan kabinet pemerintahan PDRI.
e. bergerilya dari hutan ke hutan guna menjaga kedaulatan Republik Indonesia.

4. Nilai kesadaran berbangsa dan bernegara yang ada pada peristiwa sejarah PDRI
adalah....
a. segera membentuk pemerintahan darurat di saat kondisi negara sedang kritis.
b. rela mempertaruhkan nyawa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
c. membentuk benteng pertahanan di daerah-daerah di saat negara sedang kritis.
d. menarik simpati rakyat setempat guna menambah pasukan melawan Belanda.
e. mencari bantuan disaat kondisi negara sedang kritis akibat serangan Belanda.

5. Perhatikan pernyataan berikut ini!
i. membentuk benteng pertahanan di daerah

ii. menggalang bantuan nasional dan internasional

iii. tidak memilki jabatan dalam sistem pemerintahan

iv. memberikan bantuan materi dan non materi
v. rela merawat dan menjaga peninggalan PDRI
Dari pernyataan diatas yang merupakan bentuk nilai kerelaan berkorban bagi negara
pada peristiwa sejarah PDRI adalah....

a. i
b. ii
c. iii
d. iv
e. v

Daftar Pustaka
Erasiah. 2019. Studi Pemikiran Mestika Zed Tentang Pemerintahan Darurat Republik

Indonesia. Buletin Al- Turas. Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya dan Agama. Vol. XXV.
No. 1. Bulan Januari. 2019: 93-112.

Fidelara. 2010. Sejarah Kabinet- Kabinet Indonesia Modern. Jakarta: Kemendiknas.

Ismail, dkk. 2019. Kerinci Pada Masa Pemerintag Darurat Republik Indonesia (PDRI) Tahun
1948-1949. Jurnal Gelanggang Sejarah. 1 (1). Januari 2019: 51- 73.

Kahin, Audrey. 2005. Dari Pemberontakan Ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik
Indonesia 1926 Sampai 199. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rosidi. Ajip.1986. Sjafruddin Prawiranegara. Jakarta: Inti Idayu Press.

Zed, Mestika. 1997. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah
Yang Terlupakan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

. 2012. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia: Republik dalam Keadaan
Darurat, dalam Abdullah Taufik, dkk (ed), Indonesia dalam Arus Sejarah Indonesia,
Jilid VI. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.