Prof. Dr. Harsono, SU
Febianti Ayu Utami (A210190019)
Tias Martika
SMK KELAS X
KEAHLIAN PERBANKAN
DASAR
SEMESTER 1
i
PERBANKAN DASAR
KELAS X
TIM PENYUSUN
Febianti Ayu Utami
A210190019
ii
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah, penulisan modul pembelajaran dengan materi Persyaratan dan
pendirian bentuk badan hukum bank dapat diselenggarakan sebaik-baiknya. Modul
pembelajaran ini berisikan materi-materi terbaru yang berkaitan dengan bagaimana
memelajarkan Persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum bank sesuai dengan MBKM.
Modul ini merupakan salah satu pengembangan desain modul pembelajaran berbasis
peserta didik, meliputi kemampuan awal peserta didik, pembelajaran abad 21, diferensiasi
pembelajaran.
Modul pemelajaran ini merupakan instrument untuk meningkatkan kualitas interaksi
dan proses pemelajaran berbasis luaran yang berkelanjutan sesuai dengan situasi pandemic
Covid 19 yang merupakan berkah bagi setiap upaya mengajukan pendidikan nasional.
Tim penulis modul pemelajaran Persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum bank
berpendapat bahwa modul ini merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas
pemelajaran, upaya ini dilakukan secara terus menerus dengan mempertimbangkan ubahan -
ubahan situasional, sehingga modul ini bukanlah usaha terakhir dalam upaya meningkatkan
pemelajaran.
Disampaika Terimakasih kepada keluarga besar Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan dan pihak – pihak lain yang telah
berkenan memberikan masukan – masukan untuk penyelesaian modul ini.
Surakarta, 02 Maret 2022
Penyusun
Febianti Ayu Utami
iii
ABSTRAK
Penulisan modul ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada para pemangku
pemelajaran Perbankan Dasar tentang bagaimana menyiapkan pemelajaran materi
Persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum bank KD 3.2. Model berfikir yang dipakai
adalah memadukan materi Persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum bank dari berbagai
sumber untuk dianalisis dan diambil pola materi yang sama kemudian dimatchingkan dengan
model interaksi pemelajaran dengan mempertimbangkan diferensiasi siswa, ragam
kemampuan awal siswa dan pemelajaran abad 21 sehinga pada hematnya model pemelajaran
berbasis individu dipandang paling tepat. Serangkaian materi yang direncanakan untuk
diajarkan meliputi : 1) definisi persyaratan pendirian bank dan bentuk badan hukum bank, 2)
menetapkan kerahasian bank, 3) menafsirkan sanksi pelanggaran kerahasiaan bank dengan
benar dan sesuai serta dengan rasa rasa ingin tahu, tanggung jawab, displin selama proses
pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri dan pantang menyerah, serta memiliki
sikap responsif (berpikir kritis) dan pro-aktif (kreatif), serta mampu berkomukasi dan
bekerjasama dengan baik, 4) menerapkan persyaratan pendirian bank, dan 5) memilih bentuk
badan hukum bank. Model pemelajaran yang diajarkan adalah Discovery Learning. Materi
modul adalah Persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum Bank untuk Kelas X Perbankan
Dasar semester Gasal. Dari modul ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam proses
pembelajaran bagi siswa, dan sebagai media pendukung yang berisi tentang materi
kompetensinya. Modul ini memberikan pengetahuan mengenai materi pembelajaran
Persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum bank.
Kata Kunci : Modul SMK, Discovery Learning, Persyaratan dan pendirian bentuk badan
hukum bank.
iv
DAFTAR ISI
COVER………………………………………………………………………………………………………………………………………………..i
HALAMAN SAMPUL……………………………………………………………………………………………………………………………i
KATA PENGANTAR.................................................................................................................................. iii
ABSTRAK................................................................................................................................................. iv
DAFTAR ISI............................................................................................................................................... v
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN............................................................................................. 1
PERSYARATAN DAN PENDIRIAN BENTUK BADAN HUKUM BANK........................................................... 6
PERSYARATAN DAN PENDIRIAN BENTUK BADAN HUKUM BANK........................................................... 6
Persyaratan pendirian bank................................................................................................................ 6
Bentuk badan hukum bank ................................................................................................................. 8
Kerahasiaan bank................................................................................................................................ 9
Sumber – sumber dana bank ............................................................................................................11
MEDIA PEMBELAJARAN ........................................................................................................................13
INSRUMENT PENILAIAN ........................................................................................................................17
Lampiran Penilaian Pengetahuan : ...................................................................................................17
Naskah Soal : .....................................................................................................................................18
Kunci Jawaban :.................................................................................................................................20
Pedoman Penilaian : .........................................................................................................................20
LAMPIRAN ............................................................................................................................................. 21
Biodata Penulis .................................................................................................................................21
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................................22
BUKTI PRAKTIK ......................................................................................................................................23
PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN.....................................................................................25
Pengayaan ......................................................................................................................................... 25
v
RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN PERBANKAN
DASAR
Sekolah : SMK Negeri 1 Purwodadi
Mata Pelajaran : Perbankan Dasar
Materi pokok : Persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum Bank
Kelas/Semester : X Akuntansi/Gasal
Alokasi Waktu : 1 Pertemuan 3 x 45 menit JP
A. Kompetensi Inti:
KI 3 :
Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang
pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif
sesuai dengan bidang dan lingkup kerja Akuntansi dan Keuangan
Lembaga pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan
dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam
konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah,
dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.
KI 4 :
Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan
prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai
dengan bidang Akuntansi dan Keuangan Lembaga
Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas
yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara
efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan
solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang di
pelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di
bawah pengawasan langsung.
Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru,
membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
1
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi
3.2 Menganalisis persyaratan dan 1 Menjelaskan persyaratan pendirian bank
pendirian bentuk badan hukum 2 Menjelaskan bentuk badan hukum bank
Bank 3 Menetapkan sifat kerahasiaan bank
4 Menafsirkan sanksi pelanggaran kerahasiaan
bank
4.2 Melakukan identifikasi 1 Menerapkan persyaratan pendirian bank
persyaratan pendirian bentuk badan 2 Memilih bentuk badan hukum bank
hukum bank
C. Tujuan Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik dapat mendefinisikan persyaratan pendirian bank dan bentuk badan
hukum bank.
2. Peserta didik dapat menetapkan kerahasian bank.
3. Peserta didik dapat menafsirkan sanksi pelanggaran kerahasian bank dengan benar
dan sesuai serta dengan rasa rasa ingin tahu, tanggung jawab, displin selama proses
pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri dan pantang menyerah, serta
memiliki sikap responsif (berpikir kritis) dan pro-aktif (kreatif), serta mampu
berkomukasi dan bekerjasama dengan baik.
4. Peserta didik dapat menerapkan persyaratan pendirian bank.
5. Peserta didik dapat memilih bentuk badan hukum bank.
D. Materi Pembelajaran
1. Faktual
Permasalahan kontektual yang berkaitan dengan teori perbankan yang meliputi
persyaratan pendirian bank, bentuk badan hukum, sifat kerahasiaan bank, sank
pelanggaran kerahasiaan bank.
2. Konseptual (Lampiran 1)
a. Persyaratan pendirian bank
Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 dan SK Direktur BI Nomor
32/33/KEP/DIR Tanggal 12 Mei 1999, menetapkan ketentuan bagi pendirian
bank umum dan BPR bahwa untuk pendirian Bank Umum dan BPR meliputi
persetujuan prinsip dan izin usaha.
Persyaratan pendirian bank berupa :
Izin prinsip
2
Izin usaha
Dewan komisaris dan
Dewan direksi
b. Bentuk badan hukum bank
Bentuk Hukum Perseroan Terbatas
Bentuk Hukum Koperasi
Bentuk Hukum Perusahaan Daerah
c. Kerahasiaan bank
Apa itu kerahasiaan bank? yang dimaksud dengan kerahasiaan bank adalah
rahasia bank. kerahasiaan bank atau rahasia bank yaitu segala sesuatu yang
dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;
kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan
keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
d. Pengecualian kerahasiaan bank
Dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan ditentukan bahwa : “Bank wajib merahasiakan keterangan
mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal
44, dan Pasal 44A”. Kata “kecuali” diartikan sebagai pembatasan terhadap
berlakunya Rahasia Bank.
e. Sanksi pelanggaran kerahasiaan bank
Menurut sistem Undang-Undang Perbankan maka sanksi pidana atas
pelanggaran prinsip kerahasiaan bank ini bervariasi. Ada 3 ciri khas dalam
sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank dalam Undang-Undang perbankan
ini. Ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip rahasia bank
yaitu sebagai berikut :
Terdapat ancaman hukuman minimal disamping ancaman hukuman
maksimal.
Antara ancaman hukuman penjaradengan hukuman denda bersifat
kumulatif, bukan alternatif.
Tidak ada korelaasi antara beratringannya ancaman hukuman penjara
deangan hukuman denda.
f. Sumber-sumber dana bank
Yang dimaksud dengan sumber sumber dana bank adalah usaha bank dalam
menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan
fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari
harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang
(memberikan pinjaman) bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun
dana) sehingga selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan.
3. Prosedural
3
Melakukan kegiatan yang dimulai dengan mengkomunikasikan persyaratan
pendirian bank, bentuk badan hukum, sifat kerahasiaan bank, sank pelanggaran
kerahasiaan bank.
E. Model dan Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : Saintifik
2. Model : (Discovery Learning)
3. Metode : Diskusi, tanya jawab, Penugasan
F. Kegiatan Pembelajaran Waktu
15 menit
Pertemuan ke-1:
105 menit
3 JP x 45 menit : 135 menit
Langkah – Langkah Pembelajaran
1. Pendahuluan
Guru mengajak siswa untuk berdo’a sebelum
pembelajaran dimulai.
Guru bertanya kabar siswa.
Siswa menjawab salam guru dan menyampaikan
kabarnya masing-masing.
Guru menyampaikan garis besar tujuan pembelajaran
yang akan dicapai pada pembelajaran yang akan
berlangsung (Apersepsi)
Guru memberi motivasi kepada siswa sebelum
pembelajaran berlangsung.
Siswa menyimak penjelasan guru tentang kegiatan
pembelajaran dan tujuan kegiatan pembelajaran serta
motivasi yang disampaikan oleh guru.
Guru menyampaikan metode dan teknik penilaian
yang akan digunakan selama pembelajaran
berlangsung.
2. Kegiatan Inti
Mengamati (Stimulus)
Siswa dipersilahkan membaca materi dan membaca
buku sumber mengenai Persyaratan dan pendirian
bentuk badan hukum Bank (membudayakan membaca
literasi).
Menanya (Identifikasi masalah)
Guru menayangkan power point mengenai
Persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum bank.
Siswa menyimak penjelasan guru melalui media
pembelajaran yang disajikan berupa power point.
Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya dan
mencatat permasalahan yang belum dipahami yang
berkaitan dengan materi Persyaratan pendirian bentuk
badan hukum bank.
Mengumpulkan Informasi
Siswa dibagi kelompok oleh guru yang terdiri dari 4
4
siswa untuk mengerjakan LKPD. 15 menit
Siswa berdiskusi secara berkelompok mencari
jawaban dari berbagai sumber serta mengerjakan
LKPD.
Pembuktian
Siswa berdiskusi dengan kelompoknya masing-
masing mengenai jawaban yang dianggap benar
dengan soal di LKPD.
Hasil diskusi dari masing – masing kelompok
dikumpulkan kepada guru.
Menarik Kesimpulan
Guru meminta setiap kelompok untuk
mempresentasikan hasil diskusi kelompknya.
Siswa diberi kesempatan untuk berkomentar terhadap
hasil presentasi dari kelompok lain dan dipersilahkan
untuk mengoreksi bila ada kesalahan.
Penutup
Siswa dapat menyimpulkan pembelajaran mengenai
Persyaratan dan pendirian bentuk badan hukum bank.
Guru memberi tugas kepada siswa.
Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari lebih
lajut tentang materi yang dibahas hari ini.
Guru menginformasikan materi pembelajaran yang
akan dibahas pada pertemuan yang akan datang.
Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam
serta berdoa bersama.
G. Media, Alat/Bahan dan Sumber Belajar
Media pembelajaran : Power Point
Alat / Bahan : Komputer/Laptop
Sumber Belajar :
Buku Modul Perbankan Dasar Kelas X Semester Ganjil
Media Internet
H. Penilaian Hasil Belajar (Lampiran)
Penilaian Sikap
Penilaian Pengetahuan
Penilaian Keterampilan
Mengenai Kradenan, 02 Maret 2022
Kepala sekolah Guru Mata Pelajaran
Febianti Ayu Utami
NIM A210190019
5
PERSYARATAN DAN PENDIRIAN
BENTUK BADAN HUKUM BANK
Persyaratan pendirian bank Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998
Pendirian perusahaan dalam
bentuk apapun harus terlebih dan Surat Keputusan Direktur BI Nomor
dahulu memperoleh izin dari 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, yang
instansi yang berwenang, serta mengatur tentang pendirian bank umum dan bank
izin untuk melakukan kegiatan perkreditan rakyat bahwa pendirian bank umum
perbankan. Bank harus dan bank perkreditan rakyat BPR termasuk
mendapatkan izin dari Bank persetujuan prinsip. dan izin usaha.
Indonesia sebelum beroperasi.
Artinya, jika Anda ingin
mendirikan bank, Anda harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Izin mendirikan bank umum dan bank perkreditan rakyat meliputi izin prinsip dan izin
komersial, sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 1998.
Persyaratan pendirian bank
berupa :
Izin Prinsip
Izin prinsip adalah persetujuan yang diberikan dalam rangka persiapan
pendirian bank. Untuk disetujui prinsipnya, calon pemilik mengajukan BI
yang memuat:
Aspek Ketentuan
Rancangan akta pendirian badan 1. Nama dan tempat kedudukan
hukum, termasuk AD/ART, dengan 2. Kegiatan usaha sebagai bank
memuat: 3. Permodalan
4. Wewenang, tanggung jawab dan
masa jabatan komisaris dan
direksi
Daftar kepemilikan 1. Daftar calon pemegang saham
berikut rincian besaran
kepemilikan saham (PT)
2. Daftar calon anggota berikut
simpanan pokok, wajib dan
hibah (koperasi)
Daftar calon anggota dewan 1. Fotokopi tanda pengenal yang
Komisaris dan anggota Direksi dapat berupa Kartu Tanda
disertai dengan: Penduduk (KTP) atau paspor;
2. Riwayat hidup;
3. Surat penyertaan pribadi
(personal statement) yang
6
menyatakan tidak pernah
melakukan tindakan tercela di
bidang perbankan, keuangan,
dan usaha lainnya dan atau tidak
pernah dihukum karena terbukti
melakukan tindak pidana
kejahatan;
4. Surat keterangan atau bukti
tertulis dari bank tempat bekerja
sebelumnya mengenai
pengalaman operasional di
bidang perbankan bagi calon
Direksi yang telah
berpengalaman; dan
5. Surat keterangan dari lembaga
pendidikan mengenai
pendidikan perbankan yang
pernah diikuti dan/atau bukti
tertulis bagi Bank tempat
bekerja sebelumnya mengenai
pengalaman di bidang
perbankan bagi calon anggota
Dewan Komisaris.
Rencana susunan dan struktur - 1. Analisis terhadap peluang pasar
organisasi, serta personalia; dan potensi ekonomi
Rencana kerja tahun pertama
2. Rencana kegiatan usaha,
Bukti setoran modal minimal 30% penghimpunan dan penyaluran
dari modal disetor dalam bentuk dana bank, serta langkah-
bilyet giro BI langkahnya
Surat pernyataan dari calon pemilik, 3. Rencana kebutuhan pengawai
bahwa modal tsb; 4. Proyeksi arus kas selama 12
Persetujuaan selambat-lambatnya bulan, neraca dan perhitungan
akan diberikan selama 60 hari laba rugi
setelah dokumen permohonan 1. Modal disetor untuk Bank
diterima. BI wajib melakukan Umum sebesar 3 trilliun.
2. Modal disetor untuk BPRS
3. 2 M untuk wilayah Jabodetabek
4. 1 M untuk Ibu kota Propinsi
5. 500 Juta untuk kota dan
kabupaten diluar keduanya
1. Tidak berasal dan pinjamanan
atau fasilitas pembiayaan.
2. Tidak berasal dan untuk
pencucian uang
1. Penelitian atas kelengkapan dan
kebbenaran dokumen.
2. Wawancara terhadap calon
pemilik, komisasris dan direksi
7
3. Ananlisis yang meliputi;
Tingkat persaingan yangsehat
antar bank, Tingkat kejenuhan
bank, Kondisi
ekonomi/pemerataan, dan
Pernyataan pemilik
Persetujuan prinsip tersebut berlaku selama 360 hari
Izin Usaha
Izin usaha merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan usaha bank,
setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan. Izin usaha diajukan kepada
Bank Indonesia dengan melampirkan:
1) Akta pendirian badan hukum, termasuk AD/ART yang telah disahkan
instansi berwenang.
2) Data kepemilikan berupa daftar pemegang saham atau daftar anggota.
3) Daftar susunan komisaris dan direksi.
4) Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk personalia.
5) Bukti pelunasan modal disetor minimum.
6) Bukti kesiapan operasional :(a) Daftar aktiva tetap dan inventaris, (b) Bukti
kepemilikan, penguasaan dan sewa kantor, (c) Foto gedung dan tata letak
ruangan, (d) Contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk
operasional bank, (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda
Daftar Perusahaan.
7) Surat pernyataan dari pemilik bank bahwa pelunasan modal disetor;( a)
Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan, dan (b) Tidak
berasal dan untk pencucian uang.
8) Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota
komisaris.
9) Surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi.
10) Surat pernyataan dari anggota komisaris dan direksi bahwa yang
bersangkutan tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
Bentuk badan hukum bank
Bentuk hukum suatu bank umum sesuai ketentuan pasal 21 ayat (10) Undang-
undang Nomor 7 tahun 1992 semula dapat berbentuk sebagai perusahaan perseroan
(persero), perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Namun, sekarang
bentuk hukum tersebut diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
sehingga bank umum hanya dapat berbentuk sebagai:
a) Bentuk Hukum Perseroan Terbatas
8
Pengertian perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 0 Tahun 2007
adalah badan hukum yang merupakan persekutuan perseroan yang didirikan
atas dasar perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal seluruhnya
terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: syarat-syarat
yang ditentukan oleh undang-undang ini. dan ketentuan pelaksanaannya.
Perseroan terbatas yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat,
seperti bank wajib mempunyai paling sedikit dua anggota direksi, kelengkapan
organ yang merupakan satu kesatuan dan merupakan pengertian yang lengkap
bagi perseroan terbatas, yaitu:
Adanya rapat umum
pemegang saham (RUPS).
Adanya direksi
Adanya komisaris
Bentuk hukum bank yang berbentuk perseroan terbatas dapat pula berbentuk
perseroan terbatas terbuka, yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang
sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan menerapkan hemat,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dan peraturan di bidang pasar
modal, seperti BNI, Bank Danamon, Bank Niaga, dll.
b) Bentuk Hukum Koperasi
Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum setelah
disetujui oleh Pemerintah untuk didirikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Mengenai
kegiatan perbankan yang berbentuk hukum koperasi, tujuan utamanya adalah
untuk terus mensejahterakan anggotanya, sekaligus meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
c) Bentuk Hukum Perusahaan Daerah
Perusahaan di daerah dapat mendirikan bank, baik bank umum maupun bank
perkreditan rakyat. Menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1967 tentang Peraturan Dasar Perbankan, maka didirikanlah bank milik
pemerintah provinsi yang berbentuk bank pembangunan daerah berdasarkan
peraturan daerah.
Kerahasiaan bank
Rahasia bank atau rahasia perbankan, khususnya segala sesuatu yang mengandung
informasi tentang penabung dan simpanannya; kewajiban bank untuk merahasiakan segala
informasi yang berkaitan dengan deposan dan simpanannya.Yang memberi pelayanan dan
jasa dalam lintas uang meliputi :
9
Jurnal KreditJurnal dan jenis rekening nasabah (Simpanan Giro, Deposito,
Tabanas, Sertifikat, dan surat berharga lainnya).
Pemindahan (Transfer) uang
Pemberian garansi bank
Pendiskontoan surat-surat berharga
Pemberian kredit
Kerahasiaan bank menurut teori
Terdapat dua teori dalam kerahasiaan bank yaitu :
Teori Mutlak (absolute theory)
Menurut teori absolut, kerahasiaan perbankan adalah mutlak. Artinya, semua informasi
tentang nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank harus dijaga kerahasiaannya,
tanpa ada pengecualian atau batasan.
Teori absolutis juga menentang kepentingan publik. Ini berarti bahwa kepentingan negara
atau masyarakat sebagian besar lebih besar daripada kepentingan pribadi sehingga
merugikan negara atau masyarakat pada umumnya.
Teori relatif (relative theory)
Berdasarkan teori relative, rahasia bank sifatnya relative (terbatas). Artinya, semua
keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib
dirahasiakan. Rahasia keuangan nasabah dapat dibuka (diungkapkan) kepada pejabat
yang berwenang dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang.
Teori relative sesuai dengan rasa keadilan (sense of justice), artinya kepentingan
negara atau kepentingan masyarakat banyak tidak dikesampingkan.
Sanksi pelanggaran
kerahasiaan bank
Pengertian rahasia bank
Rahasia Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi yang berkaitan
dengan Nasabah Penyimpan dan Simpanannya. Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Oktober 1998
mewajibkan bank untuk menjaga kerahasiaan perbankan, yang meliputi: bank wajib menjaga
kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan penyimpan dan simpanannya, kecuali hal-hal
yang disebutkan dalam Pasal 1, Pasal 1A, Pasal 2, Pasal 3, Pasal dan Pasal A. Terdapat 3 ciri
berupa sanksi pelanggaran kerahasiaan perbankan dalam undang-undang perbankan ini.
Ancaman sanksi pidana terhadap pelaku. Ciri-ciri sanksi pidana dalam hal pelanggaran
prinsip rahasia bank adalah sebagai berikut:
10
Terdapat ancaman hukuman minimal disamping
ancaman hukuman maksimal.
Antara ancaman hukuman penjaradengan hukuman
denda bersifat kumulatif, bukan alternatif.
Tidak ada korelaasi antara beratringannya ancaman
hukuman penjara deangan hukuman denda.
Sumber – sumber dana
bank
Permodalan bank adalah usaha bank untuk mencari atau mengumpulkan dana yang
akan digunakan untuk operasional perbankan dan biaya pengelolaan. Dana yang terkumpul
dapat berasal dari perusahaan atau organisasi lain di luar perusahaan dan juga dapat diambil
dari masyarakat. Pemilihan sumber pendanaan akan menentukan besarnya biaya yang
dikeluarkan. Oleh karena itu, pemilihan sumber pendanaan harus dilakukan dengan baik.
Dengan undang-undang no. Oktober 1998, sumber dana tersebut adalah:
1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Dana
Pihak Ke-1)
Dana itu sendiri sering disebut sebagai dana pihak pertama
dari pemegang saham atau pemilik. Pada dasarnya setiap
bank akan selalu berusaha untuk meningkatkan modalnya,
selain memenuhi kewajiban menyediakan modal
minimum (CAR = Capital adequacy ratio) juga
meningkatkan kemampuannya untuk berkembang dan
bersaing.
Secara besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri
terdiri dari :
Tambahan Modal Disetor
Cadangan- Cadangan bank
Laba bank yang belum dibagi
2. Dana yang bersumber dari lembaga
lainnya (Dana Pihak Ke-2)
Mencari sumber pendanaan tersebut relatif
lebih mahal dan hanya bersifat sementara.
Hasil dari sumber ini kemudian digunakan
untuk mendanai atau membayar transaksi
tertentu. Perolehan dana dari sumber ini
antara lain dapat diperoleh dari :
11
1. Pinjaman antar bank (interbank call money),
2. Repurchase Agreement atau disebut dengan “Rps atau “Repos”
3. Fasilitas diskonto
4. Pinjaman0dari bank-bank0luar negeri.
5. Pinjaman0dari Lembaga0Keuangan Bukan Bank (LKBB).
6. Surat0berharga pasar0uang (SBPU).
7. Obligasi (Bond) dan saham.
3. Dana yang berasal dari masyarakat (Dana Pihak Ke-3)
Dana masyarakat adalah dana masyarakat, baik perorangan
maupun badan usaha, yang dihimpun dari bank melalui berbagai
instrumen produk tabungan yang diselenggarakan oleh bank.
Untuk crowdfunding, bank dapat menggunakan tiga jenis tabungan
(rekening). Setiap jenis tabungan memiliki keunggulannya masing-
masing, sehingga bank harus berhati-hati dalam memilih sumber
permodalan. Sumber dana yang dimaksud adalah:
Giro (demand deposito) Tabungan (saving deposit)
adalah simpanan yang simpanan yang
penarikannya dapat penarikannya hanya dapat
dilakukannya setiap saat dilakukan menurut syarat
dengan cek, bilyet giro, atau tertentu yang disepakati,
dengan pemindagbukuan. tetapi tidak dapat ditarik
dengan cek.
Simpanan Deposito adalah jenis
simpanan yang penarikannya dapat
dilakukan pada waktu tertentu atas
dasar kesepakatan penyimpan
baik. Jenis deposito : deposito
berjangka, sertifikat deposito,
deposito on call.
12
MEDIA PEMBELAJARAN
13
14
15
16
INSRUMENT PENILAIAN
Lampiran Penilaian Pengetahuan :
KISI-KISI
Kompetensi Materi Level Indikator Soal No Bentuk
Kognitif Soal Soal
Dasar Bentukbentuk badan
hukum Bank C2 Mengidentifik 10 Tes
3.2 Memahami asi Tertulis
persyaratan dan persyaratan atau
pendirian bentuk pendirian pilihan
badan hukum ganda
Bank
bank.
Mengilustrasi
kan bentuk
badan hukum
bank.
Menelaah
kerahasian
bank.
Mengidentifik
asi sanksi
pelanggaran
kerahasian
bank.
17
Naskah Soal :
1. Persetujuan yang diberikan untuk melakukan persiapan pendirian bank, disebut
dengan ….
A. Izin prinsip
B. Izin usaha
C. Izin mendirikan bangunan
D. Izin keluarga
E. Izin lingkungan
2. Berikut ini yang termasuk dalam izin usaha adalah ….
A. Rencana organisasi
B. Rencana kerja tahun pertama
C. Rencana kegiatan usaha
D. Analisis terhadap peluang pasar dan potensi ekonomi
E. Bukti kesiapan operasional
3. Bukti kesiapan operasional mencangkup buktibukti sebagai berikut, kecuali ….
A. Daftar aktiva tetap dan inventaris
B. Proyeksi arus kas selama 12 bulan, neraca dan perhitungan laba rugi
C. Foto gedung dan tata letak ruangan
D. Contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional bank
E. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan
4. Berikut ini yang tidak termasuk dalam persyaratan umum Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi Bank adalah ….
A. Tidak termasuk daftar hitam BI
B. Memiliki kemampuan melaksanakan tugas
C. Memiliki integritas
D. Tidak memiliki hubungan kekeluargaan
E. Layak dan wajar
5. Berikut adalah bentuk-bentuk badan hukum Bank: 1. Perseroan Terbatas (PT) 2.
Badan Kredit Kecamatan (BKK) 3. Perusahaan Daerah (PD) 4. Bank Desa 5.
Koperasi 6. Bank Pasar Bentuk badan hukum yang diperkenankan untuk pendirian
Bank Umum adalah….
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (1), (4), dan (6)
D. (2), (3), dan (4)
E. (2), (4), dan (6)
6. Bentuk badan hukum bank yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya
terbagi dalam saham adalah …..
A. Perseroan Terbatas (PT)
B. Badan Kredit Kecamatan (BKK)
C. Perusahaan Daerah (PD)
D. Bank Desa
E. Koperasi
18
7. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan
dan simpanannya disebut dengan ….
A. Informasi bank
B. Data bank
C. Keterangan bank
D. Rahasia bank
E. Kredit bank
8. Dalam hal pengecualian rahasia bank, Bank tidak boleh merahasiakan(boleh
mengungkapkannya) dalam hal sebagai berikut, kecuali ….
A. Kepentingan perpajakan
B. Penyelesaian piutang bank
C. Peradilan pidana dan perdata
D. Kepentingan umum
E. Tukar menukar informasi antar bank
9. Berikut ini yang merupakan sumber pendanaan bank yang bersumber dari masyarakat
adalah ….
A. Setoran modal pemegang saham
B. Cadangan laba
C. Simpanan deposito
D. Pinjaman antar bank (call money)
E. Surat berharga pasar uang
10. Sumber pendanaan bank yang merupakan laba yang setiap tahun di cadangkan oleh
bank dan sementara waktu belum digunakan adalah ….
A. Setoran modal
B. Laba yang belum dibagi
C. Cadangan laba
D. Laba usaha
E. Laba
19
Kunci Jawaban :
1. A. Izin prinsip
2. E. Bukti kesiapan operasional
3. B. Proyeksi arus kas selama 12 bulan, neraca dan perhitungan laba rugi
4. E. Layak dan wajar
5. B. (1), (3), dan (5)
6. A. Perseroan Terbatas (PT)
7. D. Rahasia bank
8. D. Kepentingan umum
9. C. Simpanan deposito
10. C. Cadangan laba
Pedoman Penilaian :
Skor Nilai Pilihan Ganda
Skor salah = 0
Skor benar = 1
= Jumlah jawaban benar x 100
Jumlah seluruh butir soal
20
Biodata Penulis LAMPIRAN
Nama
Nim : Febianti Ayu Utami
Ponsel : A210190019
E-mail : +62 85225933427
Alamat Rumah : [email protected]
Biodata keahlian : Kec. Kradenan, Kab. Grobogan – Jawa Tengah
Fakultas : Pendidikan Akuntansi
Institut : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Universitas Muhammadiyah Surakarta
Background Pendidikan :
1. Universitas Muhammadiyah Surakarta (2019 – Sekarang)
2. SMA Negeri 1 Kradenan (2016 – 2019)
3. SMP Negeri 2 Kradenan (2014 – 2016)
Informasi Lain :
Lahir di Grobogan 23 Januari 2001. Masih mengenyam Pendidikan di Universitas
Muhammadiyah Surakarta Program Studi Pendidikan Akuntansi. Saat ini berdomisili di
Wisma Ari Jl. Pabelan I No. 3 Rt 02, Gatak, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa
Tengah 57169.
21
DAFTAR PUSTAKA
Bentuk Badan Hukum Bank. In Mikirbae.com. Retrieved from
https://www.mikirbae.com/2016/09/bentuk-badan-hukum-bank.html
Persyaratan Pendirian Bank. In Mikirbae.com. Retrieved from
https://www.mikirbae.com/2016/09/persyaratan-pendirian-bank.html
Pengecualian Rahasia Bank Kerahasiaan Bank a. Pengertian. In 123dok. Retrieved from
https://text-id.123dok.com/document/7q0x1rllq-pengecualian-rahasia-bank-
kerahasiaan-bank-a-pengertian.html
Sanksi Atas Pelanggaran Rahasia Bank. In NIANOPITASURYANI’S. Retrieved from
https://nianopitasuryani.wordpress.com/2013/10/27/sanksi-atas-pelanggaran-rahasia-
bank/
Syarat Umum Pendirian Bank. In ASTALOG. Retrieved from
https://www.astalog.com/6250/syarat-umum-pendirian-bank.htm
Kerahasiaan bank. In Glosarium online. Retrieved from https://glosarium.org/arti-
kerahasiaan-bank/
Teori Kerahasiaan Bank: Sifat Mutlak Reatif Sanksi Pengecualian Bank. In ardra.biz.
Retrieved from https://ardra.biz/teori-kerahasiaan-bank/
Rahasia Bank : Dasar Hukum, Pengecualian Dan Sanksi Pelanggaran Rahasia Bank. In
Love&Respect. Retrieved from
https://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2015/05/rahasia-bank-dasar-hukum-
pengecualian.html
SUMBER - SUMBER DANA BANK. In bukharawrite. Retrieved from
https://bukharawrite.wordpress.com/2014/08/16/sumber-sumber-dana-bank/
22
BUKTI PRAKTIK
23
24
PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN
Remedial
1. Remedial diberikan pada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun pada
peserta didik yang sudah melampui KKM. Remedial terdiri atas dua bagian
remedial karena belum mencapai KKM dan remedial karena belum mencapai
Kompetensi Dasar.
2. Guru memberi semangat untuk peserta didik yang belum mencapai KKM (Kriteria
Ketuntasan Minimal). Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang
belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), misalnya sebagai berikut.
1) Siswa diminta untuk mempelajari kembali bagian yang belum tuntas.
2) Siswa diminta membuat rangkuman materi yang belum tuntas.
3) Siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada teman yang sudah tuntas
tentang materi yang belum tuntas.
4) Memberikan lembar kerja untuk dikerjakan oleh siswa yang belum tuntas.
Pengayaan
Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi
pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai
KKM atau mencapai Kompetensi Dasar. Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak
ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Direncanakan berdasarkan IPK
atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengebangan lebih luas misalnya :
a. Belajar kelompok, dengan memberi siswa tugas pengayaan untuk dikerjakan
bersama pada jam pelajaran atau diluar jam pelajaran.
b. Belajar mandiri, dengan memberi siswa tugas pengayaan untuk dikerjakan
sendiri.
25