MAKALAH PEMBELAJARAN PKN DI SD “Penegakan Hak Asasi Manusia” Dosen Pengampu : Khurin’in, S.pd., M.Pd. Nama : Dian Fatma Octaviani NIM : 858740726 Prodi : S1 PGSD UPBJJ : Surabaya pokjar Mojokerto Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka 2024.4
PEMBAHASAN 1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Hak Asasi Manusia (human rights) atau biasa di sebut HAM merupakan seperangkat Hak yang di miliki oleh tiap-tiap individu dari lahir sebagai pemberian dari tuhan yang maha esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak tersebut melekat pada diri tiap individu kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga bersifat universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Ciri khas HAM adalah sebagai berikut: a) Kodrat, artinya Ham adalah pemberian Tuhan kepada setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. b) Hakikki,artinya HAM melekat di setiap manusia tanpa melihat latar belakang kehidupan dan status sosialnya. c) Universar, artinya HAM berlaku umum, tidak membeda-bedakan manusia satu dengan yang lainnya. d) Tidak dapat dicabut, artinya dalam keaadaan apapun hak asasi setiap orang pasti ada. e) Tidak dapat di bagi, artinya HAM tidak dapat diwakilkan atau dialihkan kepada orang lain. 1.2 NILAI-NILAI DASAR HAM a. Kebebasan/kemerdekaan b. Kemnusiaan/perdamaian c. Keadilan/kesederajatan/persamaan 1.3 HAM Dalam Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja, sedanggkan aturan operasional dibentuk: 1. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM 2. UU RI No.39 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM 3. Kepres No.50 Tahun 1993 tentang komisi nasional HAM Berikut rumusan pasal-pasal dan ayat yang mengandung muatan HAM adalah sebagai berikut: 1) Pasal 27 UUD 1945 : Menjamin bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." 2) Pasal 28 UUD 1945: Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 secara khusus mengatur tentang HAM. Pasal-pasal ini menjamin hak-hak dasar individu, seperti hak atas hidup, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, kebebasan berekspresi, dan hak atas keadilan. 3) Pasal 29 UUD 1945: Kemerdekaan memeluk agama masing-masing 4) Pasal 30 UUD 1945: hak usaha pertahanan dan keamanan Negara 5) Pasal 31 UUD 1945: Hak mendapat pendidikan 6) Pasal 32 UUD 1945: Negara menjamin kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya 7) Pasal 33 UUD 1945: Perekonomian disusun sebagai usaha bersma atas dasr asas kekeluargaan HAM dalam UUD 1945: a. Alinea pertama : Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oeh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
b. Alinea 4: Tertuang dalam rumusan dasar Negara pancasila yakni memuat Hak memeluk agama/kepercayaan, hubungan antarmanusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur agar dilaksanakan berlandaskan moralitas adil dan beradap, sikap toleransi dalam perbadaan di lingkungan sekitar, demokrasi berdasarkan pancasila dan mengedepankan keputusan musyawarah, kebersamaan dalam upaya mencapai cita-cita masyarakat adil dan makmur. HAM dalam UU RI No.39 tahun 1999: 1. Hak untuk hidup 2. Hak berkeluarga 3. Hak mengembangkan diri 4. Hak memperoleh keadilan 5. Hak kebebasan pribadi 1.4 Kasus-Kasus yang berkaitan dengan HAM • Kasus Pelanggaran HAM Berat: Ini meliputi kasus-kasus seperti Tragedi 1965 di mana diperkirakan jutaan orang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menjadi korban kekerasan, penangkapan, dan eksekusi tanpa proses hukum yang adil. • Diskriminasi: Diskriminasi rasial, agama, gender. • Pembatasan Kebebasan Beragama • Pelanggaran Hak Anak: Eksploitasi anak-anak, seperti kerja paksa, perdagangan anak Berikut adalah ciri-ciri bahwa suatu pembangunan telah melaksanakan HAM dengan baik: 1) Politik: Berupa kemauan pemerintah dan masyarakat untuk mengakui pluralism pendapat dan kepentingan dalam masyarakat. 2) Sosial: Ditandai adanya perlakuan yang sama dimata hokum terhhadap siapa saja dan adanya toleransi dalam masyarakat terhadap perbedaan agama dan ras warga Indonesia. 3) Ekonomi: Tidak adanya monooli dalam system ekoonomi yang berlaku. Penegakan HAM dalam Negara Hukum Republik Indonesia di atur dalam UU RI No.39 Tahun 1999 tentang HAM: 1) Pasal 2 ayat (2): Setiap manusia sama derajatnya untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. 2) Pasal 2 ayat (20): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlakuan dan perlindungan hokum. 3) Pasal 6 ayat (1): Hukum adat dipertahankan dan dilindungi oleh hokum masyarakat dan pemerintah. 4) Pasal 8: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Komisi Nasional HAM Dibentuk melalui Kepres No.50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Tujuan Komnas HAM dimuat dalam UU RI No. 93 Tahun 1993, yaitu: • Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan pancasila, UUD 1945, dan piagam PBB serta Deklarasi Universal HAM • Meningkatkan perlindungan dn penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya.