RANGKUMAN PEMBELAJARAN PKN DI SD (PDGK4201) Nama : Dian Fatma Octaviani NIM : 858740726 Prodi : S1 PGSD UPBJJ : Surabaya pokjar Mojokerto Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka 2024.4
MODUL 1 HAKIKAT, FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI SD KB 1 : Hakikat, Fungsi, dan tujuan PKn di Sd A. HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Awal Pendidikan Kewargaan negara baru ada pada kurikulum Sd tahun 1968 dengan mencakup pembelajaran Sejarah Indonesia, geografi, dan civics. Dalam kurikulum SMP 1968 PKN mencakup materi sejarah Indonesia dan Tata Negara, sedang dalam kurikulum SMA 1968 PKN lebih banyak berisikan materi UUD 1945. Dan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu denagn cakupan pembelajaran yang lebih banyak lagi. Terdapat perbedaan pengertian antara kewargaan negara dan kewarganegaraan. Menurut Somantri (1967) istilah Kewargaannegara merupakan terjemahan dari "Civics" yang merupakan mata pelajaran sosial yang bertujuan membina dan mengembangkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik (good citizen). Di lain pihak, istilah kewarganegaraan digunakan dalam perundangan mengenai status formal warga negara dalam suatu negara. Kedua konsep tersebut kini digunakan untuk kedua-duanya dengan istilah kewarganegaraan yang secara konseptual diadopsi dari konsep citizenship, yang secara umum diartikan sebagai hal-hal yang terkait pada status hukum (legal standing) dan karakter warga negara. B. FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Fungsi: • Sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yang secara kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan harus menjadi wahana psikologis-pedagogis yang utama. • Pasal 3 UU Sisdiknas 20/2003 yang menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan : • UUD 1945 dan Perubahannya alinea ke-4 yang menyatakan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dimaksudkan untuk: “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. • Tujuan dan isi PPKn SD 1994 berkenaan dengan konsep nilai, moral dan norma yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 45 serta penjabarannya dalam sumber hukum di bawah UUD 45. Untuk tingkat sekolah dasar, kurikulum PPKn SD 1994 menjabarkan konsep, nilai, moral dan norma Pancasila dan UUD 45 itu secara "Berjenjang berkelanjutan semakin meluas" mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI. • Pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat, melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran maka melalui PKn sekolah perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk membangun kehidupan demokrasi. • Pembelajaran sikap demokrasi dalam situasi yang demokratis untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis dan membangun kehidupan yang lebih demokratis.
KB 2: Ruang Lingkup PKn di SD Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dikemukakan bahwa ”Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945” Sedangkan tujuannya agar peserta didik dapat berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Struktur Kurikulum SD/MI Struktur kurikulum SD/MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kurikulum SD/MI memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Sedangkan Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah b. Substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD/MI merupakan “IPA Terpadu” dan “IPS Terpadu”. c. Struktur kurikulum SD/MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata Pelajaran. d. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. e. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 35 menit. f. Minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua semester) adalah 34−38 minggu.” Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum menurut perdiknas No. 22 Tahun 2006 meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Normanorma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional. c. Hak asasi manusia, meliputi: Hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. d. Kebutuhan warga negara, meliputi: Hidup gotong-royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat. e. Konstitusi Negara, meliputi Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi. f. Kekuasan dan Politik, meliputi Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
g. Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. h. Globalisasi, meliputi Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi. KB 3: Tuntutan Pedagogis PKn di SD Pedagogis berasal dari dari Bahasa latin paes dan ago (bahasa latin), artinya saya membimbing. Kemudian, muncul istilah paedagogy yang artinya ilmu mendidik atau ilmu pendidikan (Purbakawatja 1956). Atau jika dalam bahasa inggris disebut paedagogical. Tuntunan pedagogis dalam modul ini diartikan sebagai pengalaman belajar (learning experiences) yang bagaimana yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan. Semua kompetensi dasar untuk setiap kelas menuntut perilaku nyata (overt behavior). Dengan kata lain pelaksanaan pembelajaran PKn menuntut terwujudkannya pengalaman belajar yang bersifat utuh memuat belajar kognitif, belajar nilai dan sikap, dan belajar perilaku yang tidak memisahkan domain perilaku dan belajar. Tuntutan pedagogis ini memerlukan persiapan mental, profesionalitas, dan hubungan sosial guru-murid yang kohesif. PKn merupakan mata pelajaran dengan visi utama sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional karena merupakan pendidikan nilai demokrasi, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik Konsep nilai Pancasila yang telah dirumuskan sebagai butir materi PKn pada dasarnya harus memiliki aspek konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Contohnya, untuk butir materi tenggang rasa pembelajaran PKn harus menyentuh ketiga aspek seperti berikut : Konsep Moral : a. Kesadaran perlunya tenggang rasa b. Pemahaman tentang tenggang rasa c. Manfaat tenggang rasa di masa depan d. Alasan perlunya saling menenggang rasa e. Bagaimana memilih cara menenggang rasa f. Penilaian diri sendiri mengenai tenggang rasa Sikap Moral : a. Kata hati kita tentang orang lain b. Rasa percaya diri kita dalam berhadapan dengan orang lain c. Empati kita mengenai orang lain d. Cinta kita terhadap tenggang rasa e. Pengendalian diri kita untuk orang lain Perilaku Moral : a. Kemampuan menenggang rasa orang lain b. Kemauan menenggangkan rasa orang lain c. Kebiasaan menenggang rasa orang lain
MODUL 2 KATAKTERISTIK PKN SEBAGAI PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL KB 1: Pendekatan PKn sebagai Pendidikan Nilai dan Moral di SD Herman ( 1972 ) mengemukakan suatu prinsip yang sangat mendasar , yakni bahwa”...value is neither taugh nor cought, it learned”, yang artinya bahwa substansi nilai, tidak semata – mata ditangkap , diinternalisasi , dan dibakukan sebagai bagian melekat dalam kualitas pribadi seseorang melalui proses belajar. Proses pendidikan pada dasarnya merupakan proses pembudayaan atau enkulturasi untuk menghasilkan manusia yang berkeadaban, termasuk didalamnya yang berbudaya. Pada kehidupan bermasyarakat, proses pendidikan nilai telah berlangsung dalam konteks kehidupan masyarakat dalam berbagai bentuk tradisi. Misalnya tradisi seperti dongeng yang dulunya dibawakan oleh orang tua bersama anak cucunya, kini semakin tergantikan oleh film kartun atau sinetron di media massa. Di sinilah pendidikan nilai menghadapi tantangan konseptual, instrumental dan operasional. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, Pasal 3 UU Pendidikan No. 20 Tahun 2003 menegaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu proses pendidikan hendaknya tidak hanya menjadi proses pendidikan ideologi saja, namun juga merupakan proses pendidikan karakter seperti nilai dan perilaku. Dalam masyarakat Barat sendiri yang secara ekonomi merupakan bagian dari masyarakat modern, terdapat berbagai persoalan moral yang dinilai perlu mendapat perhatian pendidikan nilai. Melihat keadaan seperti itu dirasakan perlunya upaya pendidikan nilai moral yang dilakukan secara menyeluruh dengan pertimbangan sebagai berikut : • Pendidikan nilai merupakan suatu kebutuhan sosiokulturai yang jelas dan mendesak bagi kelangsungan kehidupan yang berkeadaban. • Pewarisan nilai antar generasi dan dalam satu generasi merupakan wahana sosiopsikologis dan selalu menjadi tugas dari proses peradaban. • Peranan sekolah sebaagai wahana psikopedagogis dan sosiopedagogik yang berfungsi sebagai pendidik moral menjadi semakin penting, pada saat dimana hanya sebagian kecil anak yang mendapat pendidikan moral dari orang tuanya dan peranan lembaga keagamaan semakin kecil. • Dalam setiap masyarakat sebagai terdapat landasan etika umum, yang bersifat universal melintasi batas ruang dan waktu, sekalipun dalam masyarakat pluralistik yang mengandung banyak potensi terjadinya konflik nilai. • Demokrasi mempunyai kebutuhan khusus akan pendidikan moral karena inti dari demokrasi adalah pemerintahan yang berakar dari rakyat dilakukan oleh wakil pembawa amanah rakyat, dan mengusung komitmen mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. • Pertanyaan yang selalu dihadapi baik individu maupun masyarakat adalah pertanyaan moral. • Terdapat dukungan yang mendasar dan luas bagi pendidikan nilai sekolah. • Komitmen yang kuat terhadap pendidikan moral sangatlah esensial untuk menarik dan membina guru-guru yang berkeadaban dan profesional. • Pendidikan nilai adalah pekerjaan yang dapat dan harus dilakukan sebagai suatu keniscayaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat global.
Dari segi isi dan proses, Licona (1992: 53-63) berpendapat bahwa pendidikan nilai perlu menanamkan nilai-nilai karakter yang baik, yang mencakup tiga dimensi nilai moral, yaitu dimensi wawasan moral dan dimensi nilai moral. Dimensi wawasan, dimensi emosi moral, dimensi perilaku moral. Kurikulum Pendidikan Nilai Moral terdapat pada Pendidikan Kewarganegaraan (Kurikulum 1994) atau PKn (UU RI No.20 Tahun 2003) dan pada Pendidikan Agama dan Bahasa. Pendidikan kewarganegaraan berisi muatan pokok pendidikan nilai-nilai moral sosial/etika, pendidikan agama mengandung nilai-nilai agama, dan bahasa memuat nilainilai estetika dan etika. Dari penelitian dan pembahasan mengenai konsep, isi dan strategi pendidikan nilai di dunia Barat, nampaknya ada beberapa poin yang menyatakan bahwa pendidikan nilai di dunia Barat lebih bersifat sekuler, berbasis dan mengarah pada kognitif yakni pengembangan moral. Secara konstitusional demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang Theistis atau demokrasi yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pendidikan nilai bagi Indonesia seyogyanya berpijak pada nilai – nilai keagamaan , nilai – nilai demokrasi yang ber Bhinneka Tunggal Ika . Dalam konteks itu maka teori perkembangan moral dari Piaget dan Kohlberg yang dapat diadaptasikan adalah terhadap nilai moral sosial- kultural selain nilai yang berkenaan atau boleh dirasionalkan. Konsep pendidikan nilai moral Piaget yang menitikberatkan pada pengembangan kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah moral dalam kehidupan dapat diadaptasikan dalam pendidikan nilai di Indonesia dalam konteks demokrasi konstitusional Indonesia dan konteks sosial- kultural masyarakat Indonesia yang ber Bhinneka Tunggal Ika termasuk dalam keyakinan agama. Konsep pendidikan nilai-nilai moral Kohlberg yang menitikberatkan pada penalaran moral dengan pendekatan interpretasi nilai yang memberikan kebebasan individu siswa untuk memilih posisi moral, dapat digunakan dalam konteks pembahasan nilai-nilai selain aqidah yang didasarkan pada keyakinan pribadi. Pada saat yang sama, teori tingkatan dan tahapan perkembangan moral Kohlberg secara konseptual dapat dijadikan landasan untuk membangun paradigma penelitian tentang kemajuan moral masyarakat Indonesia. Kerangka konseptual Licona yaitu Good Character ( komponen karakter yang baik ) membagi karakter menjadi wawasan moral, emosi moral, dan perilaku moral. Dalam pendidikan nilai-nilai moral tersebut dapat diklasifikasikan dengan menambahkan aspek pada setiap dimensinya. nilai yang berkenaan dengan konteks keagamaan seperti wawasan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam dimensi Wawasan Moral , perasaan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam dimensi Perasaan Moral, dan perilaku moral kekhalifahan dalam dimensi Perilaku Moral. KB 2: Pendidikan Nilai dan Moral dalam Standar Isi PKn di SD Muatan isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamankan oleh Pancasila dan UUD 1945. Secara umum PKn diSD bertujuan untuk mengembangkan kemampuan: 1. Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secaracerdas dalam kegiatanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi. 3. Berkembang secara positif dan demokrasi untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter Masyarakat Indoensia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam persatuan dunia secara langsung atau tidak langsun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Struktur kurikulum di SD meliputi susbtansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai kelas 1 sampai dengan Kelas VI. Struktur kurikulum SD/MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah, menurut Permendiknas No.22 Tahun 2006 secara umum meliputi substansi kurikuler yang didalamnya mengandung nilai dan moral sebagai beriku : • Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi; Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta Lingkungan, kebanggaan, sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara, Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. • Norma, hukum dan peraturan, meliputi; Tata tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib disekolah, norma yang berlaku dimasyarakat, Peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam dalam kehidupan berbangsa, sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional. • Hak asasi manusia meliputi; hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional Ham, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. • Kebutuhan warga negara meliputi; hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi kedudukan warga negara. • Konstitusi Negara meliputi; Proklamasi Kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi- konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan agar negara dengan konstitusi. • Kekuasaan dan Politik meliputi; Pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan pers dalam masyarakat demokrasi. • Pancasila meliputi; kedudukan Pancasila sebagai dasaar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari- hari Pancasila sebagai ideologi terbuka. • Globalisasi meliputi; globalisasi di lingkungannya, poloitik luar negeri Indonesia di era globalisasi dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globaalisasi. KB3: Hubungan Interaktif Pengembangan Nilai dan Moral dalam PKn di SD Konsep “values eduation, moral education, education for vitues” sebagai program dan proses pendidikan yang tujuannya selain mengembangkan pikiran, juga mengembangkan nilai dan sikap. Lickona (1992:6-7) “pendidikan moral merupakan aspek yang esensial bagi pekembangan dan berhasilnya kehidupan demokrasi” Yakni: Menghormati hak orang lain Mematuhi hukum yang belaku, Partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan Peduli terhadap perlunya kebaikan bagi umat Secara teoritik nilai dan moral berkembang secara psikologis dalam diri individu mengikuti perkembangan usia dan konteks social. Piaget merumuskan perkembangan kesadaran dan pelaksanaan aturan yang dibagi menjadi dua domain yaitu sebagai berikut : 1. Tahapan Domain Kesadaran Mengenai Aturan Terdiri dari usia, 0-2 tahun, aturan dirasakan sebagai susatu hal yang bersifa tidak memaksa, usia 2-8 tahun, aturan disikapi dengan hal yang bersifat sacral dan diterima tanpa pemikiran, usia 8-12 tahun aturan diterima sebagai hasil
kesepakatan. 2. Tahapan Domain Pelaksanaan Aturan Dari usia 0-2 tahun, aturan dilakukan sebagai susatu hal yang bersifa monorik saja, usia 2-6 tahun aturan dilakukan sebagai perilaku yang lebih berorientasi diri sendiri, usia 6-10 tahun diterima sebagai hasil kesepakatan. Piaget menyimpulkan bahwa pendidikan sekolah seyogyanya menitik beratkan pada pengembangan kemampuan mengambil keputusan (decision making skills) dan memecahkan masalah (problem solving) dan membina pengembangan moral yang dilakukan dengan cara menutut peserta didik untuk mengembangkan aturan berdasarkan keadilan (fairness). Sedangkan Koherlberg merumuskan adanya tiga tingkat / level yang terdiri atas enam tahap/stage yaitu sebagai berikut : 1. Tingkat I : Prakonvensional (Preconventional) a. Tahap 1, Orientasi hukuman dan kepatuhan. b. Tahap 2, Orientasi instrumental nisbi. 2. Tingkat II : Konvensioanal (Conventional) a. Tahap 3, Orientasi kesepakatan timbal balik. b. Tahap 4, Orientasi hokum dan ketertiban. 3. Tingkat III : Poskonvensional (Postconventional) a. Tahap 5, Orientasi kontrak social lagalistik b. Tahap 6, Orientasi prinsip etika universal Dengan kata lain pendekatan pendidikan nilai yang ditawarkan Kohlberg sama dengan yang ditawarkan Piaget dalam hal fokusnya terhadap perilaku moral yang dilandasi oleh penalaran moral, namun berbeda dalam hal titik berat pembelaarannya dimana Piaget menitikberatkan pada pengembangan kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah, sedangkan Kohlberg menitikberatkan pada pemilihan nilai yang dipegang terkait dengan alternative pemecahan terhadap suatu dilemma moral melalui proses klarifikasi bernalar.
TERIMA KASIH