Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026 | 1PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PAGERWOJODESA PAGERWOJO KECAMATAN BUDURANKABUPATEN SIDOARJOSekretariat : Jl KH Ali Mas’ud No.01 RT.10 RW.03 Pagerwojo Kode Pos : 61252PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PAGERWOJONomor : 02/ PAN.PKD / I / 2026TENTANGTATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA PAGERWOJOKECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJODENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PAGERWOJOMenimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, diperlukan pedoman tata tertib pemilihan Kepala Desa Pagerwojo;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang tata tertib pemilihan Kepala Desa Pagerwojo.Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);.2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026 | 22015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60);8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108);9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 112);10.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 5);11.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 87);12.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 92);13.Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 27);Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal Nomor : 100.3.5.5/5118/BPDtanggal 22 Oktober 2025 Hal Inventarisasi Data Pilkades Serentak dan PAW Tahun 2025 dan 2026;2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 400.10.2/15879/438.5.8/2025 tanggal 04 Desember 2025 perihalPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2026; 3. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pagerwojo Nomor : 188/01/KEP/I/BPD/2026 tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.MEMUTUSKANMenetapkan : Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026 | 3BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.3. Kecamatan adalah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.4. Camat adalah Camat Buduran Kabupaten Sidoarjo.5. Desa adalah Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.10. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak, tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu sampai terpilihnya atau ditetapkannya Kepala Desa difinitif.11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus pemilihan Kepala Desa Antar waktu.13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.14. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.16. Bakal Calon Kepala Desa adalah adalah warga Negara Republik Indonesia.17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.19. Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa terpilih yang telah disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati sebagai Kepala Desa.20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.21. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari penduduk Desa setempat.22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026 | 424. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar- besarnya secara lisan.28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemungutan suara di Tempat Pemungutuan Suara.30. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026 | 5BAB IIKEWAJIBAN, HAK dan TUGAS PANITIA2.1 Kewajiban PanitiaPASAL 21. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Pagrwojo terdiri atas:a. Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo dan Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Buduran ;b. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Sidoarjo.2. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD melalui musyawarah BPD yang dihadiri oleh Camat atau yang mewakili, Kepala Desa atau Pj. Kepala Desa, Ketua BPD beserta seluruh anggota, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa Pagerwojo dan Tokoh masyarakat.3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo bersifat mandiri dan tidak memihak.4. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo. bertanggung jawab kepada BPD serta melaporkan setiap tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa.5. Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat (4) adalah laporan tertulis hasil pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo dan dilengkapi berkas-berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pagerwojo.2.2 Hak PanitiaPASAL 31. Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo menyusun dan mengelola anggaran Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo yang bersumber dari APBD dan APBDesa;2. Panitia berhak menegur, memperingatkan dan memberikan sanksi terhadap Bakal Calon Kepala Desa maupun Calon Kepala Desa ketika melakukan tindakan atau pelanggaran yang ada dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;Teguran, peringatan dan sanksi sebagaimana pasal 3 ayat (3) bisa berupa lisan dan tertulis; sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 dan pijakan Surat Pernyataan (Pakta Integritas) dari Calon Kepala Desa yang tertuang pada Pada pasal 11 ayat (1) huruf t.`3. Panitia berhak mendapatkan fasilitas berupa tempat atau ruang sekretariat diBalai Desa.2.3 Tugas-tugas PanitiaPASAL 41. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilihan;2. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;3. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;4. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;5. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;6. menetapkan tata cara/ tata tertib pelaksanaan pemilihan;7. menetapkan tata cara/ tata tertib pelaksanaan kampanye;8. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;9. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;10. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;11. melaksanakan pemungutan suara;
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026 | 612. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing TPS;13. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;14. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;15. memberikan arahan, bimbingan dan melakukan pendampingan serta pengawasan kepada KPPS; dan16. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo melakukan pengecekan/seleksi terkait kelengkapan berkas persyaratan administratif, klarifikasi dan penetapan serta pengumuman nama Calon Kepala Desa;18. Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengecekan/seleksi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (17) secara akuntabel dan transparan;19. Pengecekan/seleksi terkait kelengkapan berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (17) meliputi Surat Permohonandan penelitian kelengkapan serta keabsahan administrasi pencalonan beserta lampirannya;20. Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (17) meliputi klarifikasi terhadap surat pencalonan beserta lampirannya kepada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan;21. Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon dan selanjutnya menetapkan Calon Kepala Desa serta melakukan pengundian nomor urut CalonKepala Desa;22. Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan DPS kepada masyarakat untuk diklarifikasi dan diteliti yang selanjutnya menetapkankan DPT serta mengumumkanya;23. Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo mengatur tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;24. Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan secara manual, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo memfasilitasi penyediaan peralatan, kelengkapan dan tempat dalam pelaksanaan pemungutan suara;25. Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;26. Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo menetapkan Calon Kepala Desa terpilih;27. Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;28. Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Kepala Desa terpilih berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara terbanyak kepada BPD selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026 | 7BAB IIIPENDAFTARAN DAN PENETAPAN PEMILIH3.1 Syarat-syarat PemilihPasal 5(1) Pemilih adalah penduduk Desa Pagerwojo yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :a. terdaftar sebagai penduduk Desa Pagerwojo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK), dan/atau dokumen resmi yang sah.b. pada tanggal pelaksanaan pemungutan suara (24 Mei 2026) telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun pada saat tanggal pelaksanaan pemungutan suara atau telah/pernah menikah. (Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020)c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.d. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan Kepala Desa, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih tetap dalam DPT. (Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015)e. Pemilih yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. (Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020)e. Bagi pemilih nyata-nyata tidak terindikasi atau memiliki riwayat sedang terganggu jiwa/ingatannya (ODGJ).f. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga. (maksimal tanggal 13 Oktober 2025)(2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih, apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) atau surat keterangan bukti domisili, untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.(3) Penduduk Desa Pagerwojo yang sudah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d tidak dapat hadir pada saat pemilihan karena sedang bekerja, belajar, atau sebagai TKI dan lainnya, maka tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.(4) Setiap pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1 ) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.3.2 Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih SementaraPasal 6(1) Panitia dapat menggunakan data base kependudukan yang dimiliki Pemerintah Desa sebagai salah satu acuan untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara(DPS).(2) Panitia pemilihan melakukan kegiatan pendaftaran pemilih dan dapat dibantu oleh pengurus Rukun Tetangga (RT) dan pengurus Rukun Warga (RW) setempat.(3) Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan output data kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) diolah oleh Panitia Pemilihan dan disusun berdasarkan satuan wilayah RT dan Kepala Keluarga.(4) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) disusun dengan format Nomor Urut, Nama Lengkap, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga, Tempat tanggal Lahir, Umur, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Alamat (RT/RW), dan Keterangan masing-masing pemilih yang selanjutnya
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026 | 8disebut Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan ditetapkan pada tanggal 14 April 2026.(5) Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4)diumumkan seluas-luasnya melalui media sosial dan cetak yang ada sekurangkurangnya dalam waktu 3 (tiga) hari berturut-turut, terhitung 15-17 April 2026.(6) Selama waktu pengumuman tersebut, masyarakat terkait pemilihan Kepala Desa mengontrol dan mengoreksi Daftar Pemilih Sementara dan melaporkan temuan-temuan yang perlu pembetulan kepada Panitia Pemilihan.(7) Panitia pemilihan menerima hasil kontrol dan koreksi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (6) melakukan perbaikan, pembetulan, dan pengurangan data dan atau jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya serta tertulis dalam Daftar Pemilih Sementara terhitung mulai tanggal 18 - 20 April 2026.3.3 Penyusunan dan Penetapan Daftar pemilih TambahanPasal 7(1) Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 dan perubahannya, serta Peraturan Bupati Sidoarjo tentang pelaksanaan Pilkades.(2) Pencatatan berupa penambahan pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diumumkan dilakukan selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal 21- 23 April 2026.(3) Hasil pencatatan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat(2) ditetapkan pada tanggal 24 April 2026.(4) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3)diumumkan pada tanggal 25 - 27 April 2026.3.4 Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih KhususPasal 8(1) Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan dalam forum rapat yang diselenggarakan khusus oleh Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kepala Desa kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan pada tanggal 28 April 2026.(2) Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) bersifat statis dan baku untuk dipedomani dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desadan diumumkan pada tanggal 29 April 2026 sampai dengan 01 Mei 2026.Pasal 9(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas kependudukan (KTP) yang disebut dengan Pemilih Khusus yang tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).(2) Dalam hal menggunakan hak pilihnya pada pasal 9 ayat (1), pemilih wajib mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.(3) Pemilih yang sudah mendapatkan format permohonan daftar pemilih khusus bisa menggunakan hak pilihnya pada TPS yang sudah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan menunjukkan surat permohonan tersebutkepada KPPS pada pukul 11.00 WIB sampai 12.00 WIB.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026 | 9BAB IVPENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA4.1 Penjaringan Bakal Calon Kepala DesaPasal 10(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan Bakal calon Kepala Desa dengan cara mengumumkan terlebih dahulu prosedur dan tata cara Pendaftaran Pemilihan Kepala Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) hari sebelum penetapan tanggal pendaftaran.(2) Penetapan tanggal pendaftaran, waktu dan tempat pendaftaran:a. Tanggal : 01 Pebruari 2026 s/d 09 Pebruari 2026 ;b. Waktu : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB ;c. Tempat : Sekretariat Panitia/Kantor Balai Desa Pagerwojo(3) Kegiatan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dan ketentuan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan (2), harus diumumkan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat desa secara luas dan terbuka.(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3), sekurangkurangnya berisi:a. waktu pembukaan, penutupan, serta tempat pendaftaran;b. syarat-syarat administrasi pendaftaran; danc. prosedur dan tata cara pendaftaran.(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (4), dapat dilakukan melalui selebaran dan atau bentuk-bentuk lain sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) hari sebelum pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.(6) Penetapan tanggal penutupan pendaftaran, waktu dan tempat pendaftaran:a. Tanggal : 09 Pebruari 2026 ;b. Waktu : 24.00 WIB ;c. Tempat : Sekretariat Panitia/Kantor Balai Desa Pagerwojo ;(7) Apabila sampai dengan habisnya waktu penjaringan belum atau hanyadiperoleh 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan harus melaporkan hal tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa dengan tembusan Kepala Desa, maka dilakukan penambahan waktu 15 hari (untuk masa perpanjangan pertama) dan tambahan kembali hingga 10 hari apabila belum mendapatkan Bakal calon sesuai persyaratan, dan apabila pada masa penambahan waktu masih tetap tidak memenuhi syarat maka Pemilihan Kepala Desa Pagerowjo ditunda hingga menyesuaikan regulasi baru adanya ketetapan dari Peraturan Pemerintah (PP) yang baru diterbitkan.4.2 Persyaratan Calon Kepala DesaPasal 11(1) Bakal Calon Kepala Desa Pagerwojo/Pelamar datang sendiri dengan menyerahkan surat lamaran diketik atau ditulis tangan, dibubuhi materai 10.000 (sepuluh ribu) yang ditujukan kepada Ketua Panitia pemilihan Kepala Desa Pagerwojo dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :a. Warga Negara Indonesia (Lampiran Form 19);b. surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan YME (Lampiran Form 18 & 19);c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup (Lampiran Form 18 & 19);d. fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bagi Calon Kepala Desa yang sudah dinyatakan lulus pendidikan dan ijazahnya masih dalam proses;
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026| 10e. foto copy akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan (Lampiran Form 18 & 19);g. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diacam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bagi seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada huruf h yang telah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun/lebih sejak terakhir menjalani hukuman sampai dengan pendaftran sebagai Bakal calon Kepala Desa;j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;k. Surat pernyataan tidak mendaftar sebagai calon kepala desa lain yang dibuat oleh yang bersangkutan (Lampiran Form 18);l. berbadan sehat, jasmani dan rohani di mana termaktub terkait dengan persyaratan Calon Kepala Desa pada Pasal 21 ayat (1) huruf l (surat keterangan berbadan Sehat dan Bebas Narkoba) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa terdiri dari 2 (dua) hal yaitu:1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani2. Surat Keterangan Bebas NarkobaSurat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah SakitUmum Daerah setempat.m.surat pernyataan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan surat keterangan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;n. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pemilihan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;o. pas foto ukuran 4 x 6 berwarna jumlah 4 lembar background/ latar belakang merah sesuai dengan pasal 15 ayat (2);p. Daftar Riwayat Hidup (DRH) (Lampiran Form 18 & 19), dan disertai SuratKeterangan Catatan Kepolisian (SKCK), untuk persyaratan pendaftarancalon kepala desa dengan catatan SKCK diterbitkan sesuai dengan KTP asal kota Calon kepala Desa.q. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak dilantik sebagai kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan (Lampiran Form 18);r. Surat Pernyataan Pengunduran Diri bagi Anggota BPD bermaterai cukup;s. Surat Pernyataan dan Keterangan daftar nama Tim sukses calon bermaterai cukup (nama lengkap NIK, alamat lengkap, dan No.Hp, serta Foto Copy KTP);t. Surat pernyataan (pakta integritas) sanggup tidak melakukan money politik dan black campaign (kampanye hitam), siap kalah dan bersedia dikenai sanksi siap mundur (sebagai bentuk wujud moral) ataupun dicoret dari daftar kontestan Calon Kepala Desa apabila sudah melewati batasan-batasan pelanggaran yang termaktub pada pasal 17 ayat (2) dan (3) serta ketentuan atau regulasi yang berlaku tentang sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015. Format Pakta Integritas akan diatur tersendiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan bersifat mengikat dan berlaku untuk semua Calon Kepala Desa Pagerwojo, (Lembar Form Disediakan Panitia Form 38A dan 38, Khusus Lembar (Form) Surat Pernyataan tersebut Berlaku Setelah Ditetapkan Sebagai Calon KADES dan wajib bawa materai cukup 2 lembar);u. Surat pernyataan kesanggupan mengganti biaya pemilihan Kepala Desa Pagerwojo diatas segel bermaterai cukup (Setelah Ditetapkan Sebagai Calon KADES);
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026| 11v. Calon Kepala Desa tidak dapat mengundurkan diri, dan apabila bakal calon yang sudah ditetapkan mengundurkan diri, maka wajib mengganti biaya keseluruhan seperti di huruf u, pengecualian disesuaikan dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.(2) Berkas persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan Aslinya.Pasal 12(1) Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi semua persyaratan sebagaimana tertuang pada pasal 11dan mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang yang dibuktikan dengan surat keterangan persetujuan dari atasannya.(2) Tentang hal-hal yang terkait dengan masa jabatan Kepala Desa yang diperbolehkan mendaftar agar berpedoman pada pasal 21 ayat 1 (satu) huruf m Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu kewenangan Camat untuk mengeluarkan Surat Keterangan dimaksud dan Calon Kepala Desa mendapatkan persetujuan dari pejabat/atasanberwenang, maka wajib dibuktikan dengan surat keterangan persetujuan dari pejabat/atasannya berwenang. serta Calon Kepala Desa juga berkewajiban memenuhi semua persyaratan sebagaimana tertuang pada pasal 11.(3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon Kepala Desa terpilih,Dimana Calon Kepala Desa selain harus memenuhi semua persyaratan sebagaimana tertuang pada pasal 11 dan mendapat persetujuan dari pejabat/atasan yang berwenang yang dibuktikan dengan surat keterangan persetujuan dari pejabat/atasannya yang berwenang.(4) Khusus persyaratan yang dimaksud pada pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) dan apabila ada perubahan peraturan atau regulasi maka menyesuaikan denganketetapan regulasi yang baru atau Peraturan Pemerintah (PP) terbaru bila sudah diterbitkan.4.3 Penyaringan Bakal Calon Kepala DesaPasal 13(1) Hasil proses pengecekan/seleksi terhadap kelengkapan berkas lamaran Bakal calon kepala Desa yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh panitia pemilihan yang dalam hal ini adalah ketua, sekretaris dan seksi pendaftaran dan penyaringan.(2) Dalam proses pengecekan/seleksi kelengkapan berkas administrasi persyaratan yang mana dimaksud pada ayat 1 (satu) Panitia dapat melakukan koordinasi, meminta keterangan dalam rangka membuktikan keabsahan berkas-berkas bakal calon kepada pihak-pihak yang berwenang.(3) Daftar pelamar yang memenuhi syarat sebagaimana pada pasal 13 ayat (1)ditetapkan sebagai Calon kepala desa yang berhak untuk mengikuti pemilihan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa. Dan apabila pada hasil penyaringan terdapat bakal calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 12, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon Kepala Desa bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat administratif pada pencalonan Kepala Desa.(4) Dalam proses penyaringan Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk mengikuti tahapan selanjutnya, apabila tidak memenuhi persyaratan maka mengikuti sebagaimana diatur pada pasal 10 ayat (7).(5) Dalam hal perpanjangan kembali pada masa pendaftaran calon Kepala Desa berakhir sebagaimana termaktub pada pada pasal 10 ayat (7) dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar pada saat penyaringan, Pemilihan Kepala Desa pada Desa tersebut ditunda menyesuaikan dengan regulasi yang baru atau Peraturan Pemerintah (PP) yang baru diterbitkan.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026| 12(6) Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015Tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa dalam hal hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi syarat administratif maka untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang calon Kepala Desa dilakukan seleksi berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan seleksi ujian meliputi pengetahuan umum, bidang pemerintahan dan bahasa indonesia. (7) Seleksi ujian dimaksud pada pasal 13 ayat (6) akan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan hasil seleksi akan diumumkan oleh pihak Panitia Kepala Desa.4.4 Penetapan Calon Kepala DesaPasal 14(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 18 (delapan belas) hari sebelum waktu pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan mengumumkan penetapan bakal calon menjadi Calon Kepala Desa.(2) Bakal Calon Kepala Desa dan yang memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.(3) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2), dilakukan dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu dan hasilnya dituangkan dalam berita acara serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan.(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa secara luas dan terbuka dan dapat dilakukan dengan cara- cara sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (3).(5) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa wajib mendaftarkan saksi sejumlah Tempat Pemilihan Suara (TPS) yang dibuktikan dengan surat kuasa untuk menjadi saksi dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan.(6) Data saksi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (5), terdiri-dari Nama, tempat/tanggal lahir, agama pekerjaan, dan tempat tinggal serta mencantumkan nomor pemilih saksi bersangkutan yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.(7) Panitia pemilihan mengumumkan daftar calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 ayat (4)kepada warga desa dengan ditempel pada papan pengumuman di Balai Desa, RT/RW, dan tempat-tempat strategis lainnya.(8) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desaharus dan wajib melaksanakan serta mentaati semua ketentuan yang telahdituangkan dalam Tata Tertib dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku serta menyesuaikan Regulasi yang baru atau Peraturan Pemerintah (PP) yang baru bila sudah diterbitkan.Pasal 15(1) Sebelum pengundian nomor urut calon kepala desa, panitia menetapkan penggunaan gambar atau foto yang akan digunakan pada surat suara dan kelengkapan pemilihan lainnya.(2) Penggunaan Foto yang dimaksud pada pasal 15 ayat (1), meliputi;a. foto berwarna (berjas hitam, pakaian putih, berdasi, bersongkok hitam nasional tanpa kacamata bagi pria dan berhijab bagi muslimah);b. background/latar belakang berwarna merah.(3) Pengundian nomor urut calon kepala desa dilaksanakan 1 (satu) hari setelah penetapan nama-nama calon kepala desa.(4) Pengambilan nomor urut calon Kepala Desa, berdasarkan nomor urut pendaftaran.(5) Surat suara dan kelengkapan pemilihan lainnya menggunakan foto calon kepala desa, maka penggunaan nomor urut pada foto calon berdasarkan pengundian, nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan dituangkan dalam berita acara desa oleh panitia.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026| 13(6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui papan pengumuman dan tempattempat strategis lainnya tentang nama calon dan nomor urut yang telah ditetapkan, Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.Pasal 16(1) Pengundian nomor urut dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.(2) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dihadiri oleh:a. Calon Kepala Desa;b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan seluruhanggota c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pengawas tingkat kabupaten;d. 1 (satu) orang perwakilan pengawas tingkat kecamatan;e. Ketua dan 2 (dua) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.(3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara dan tidak membatalkan pengundian nomor urut.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026| 14BAB VKAMPANYE DAN MASA TENANG5.1. Pelaksanaan KampanyePasal 17(1) Kampanye Pilkades oleh calon Kepala Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. Untuk pelaksanaan kampanye yaitu tanggal 18 Mei 2026 - 20 Mei 2026 dan waktu kampanye dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan paling lama pukul 21.00 WIB.(2) Dalam kampanye Calon Kepala Desa dilarang :a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain.d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat, mengganggu keamanan, ketrentaman dan ketertiban umum.e. Mengancam untuk melalukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, kelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon.f. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan/atau pemerintah desa.g. Mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, serta Petugas KPPS, baik secara langsung ataupun tidak langsung terlibat atau dilibatkan sebagai Tim Sukses.h. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan.i. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan umum serta memberikan dan/atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pilkades.j. Melakukan kegiatan yang mengandung salah satu unsur KKN atau gratifikasi sejak ditetapkannya sebagai Calon Kepala Desa Pagerwojo.(3) Apabila Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan melanggar aturan kampanye akan mendapat surat teguran 1 (pertama) sampai ke 3 (ketiga) kali, dan apabila teguran sampai ke 3 (tiga) kali tidak diindahkan maka sanksi akan berlaku sesuai dengan konsekuensi pakta integritas yang telah ditanda tanganinya sebagaimana termaktub pada pasal 11 ayat (1) huruf t, yang mana memenuhi salah satu unsur pelanggaran yang tertera pada pasal 17 ayat (2)oleh panitia pemilihan telah dibuktikan memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang dimaksud dengan bukti otentik dan saksi. serta ketentuan atau regulasi yang berlaku tentang sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015.(4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) membuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa yang dilakukan dengan cara:a. pertemuan terbatas;b. tatap muka;c. dialog;d. penyebaran alat peraga kampanye kepada umum;e. memasang alat peraga di tempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;dan/atauf. kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026| 15(5) Visi sebagaiman dimaksud pada pasal 17 ayat (4) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.(6) Misi sebagaimana dimaksud pada pada pasal 17 ayat (4) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.(7) Dalam pelaksanaan kampanye, para calon kepala desa harus mengarah pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa dengan cara membacakan program kerja calon kepala desa di tempat yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan diantaranya berkaitan dengan dampak sosial, pembangunan SDM, pengembangan ekonomi, Infrastruktur di Desa.(8) Diperbolehkan menampilkan hasil wujud prestasi atau bentuk kegiatan lainnya (sosial, dsb) yang pernah dilakukan oleh Calon Kepala Desa Pagerwojokhususnya di wilayah administratif Desa Pagerwojo dengan ketentuan pelaksanaannya dilakukan sebelum ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, dan apabila perihal tersebut dilakukan setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa maka terpenuhi salah satu unsur-unsur pelanggaran yang mana termaktub pada pasal 17 ayat (2) dan pasal 11 ayat (1) huruf t. Serta ketentuan atau regulasi yang berlaku tentang sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015.5.2. Masa TenangPasal 18(1) Masa tenang dalam pemilihan kepala desa adalah 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yaitu tanggal 21 Mei 2026 – 23 Mei 2026.(2) Calon Kepala Desa dapat melaksanakan perkenalan atau silaturahni kepada warga desa selama masa pencalonan sepanjang tidak seperti kegiatan kampanye pemilihan.(3) Perkenalan atau silaturahmi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2)tidak diperbolehkan memasang gambar Calon Kepala Desa, mengerahkan massa, orasi di tempat umum dan kegiatan lain yang bersifat kampanye.(4) Apabila Bakal Calon Kepala Desa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1), (2), dan (3), maka diberikan peringatan (teguran) sebagaimana telah diatur pasal 11 ayat (1) huruf t dan pasal 17 ayat (2) dan (3)oleh panitia pemilihan telah dibuktikan memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang dimaksud. Dan kegiatan tersebut bisa dibubarkan atau dihentikan oleh Pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo.(5) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan tindakan teguran atas Baliho atau Atribut dari Calon Kepala Desa Pagerwojo yang terpampang di area jala-jalan strategis terkecuali di Rumah/Posko Pemenangan Calon Kepala Desa Pagerwojo wajib bagi Calon Kepala Desa atau timnya mencopot, membongkar atau membersihkan Baliho atau Atribut tanpa membuat kotor area tersebut dan ketentuan tersebut berlaku paling lambat tanggal 21 Mei 2026 Pukul 24.00 WIB, dan apabila tidak diindahkan, maka perihal tersebut dianggap sebagai salah satu tindak pelanggaran. (6) Tindakan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 ayat (5) sebagai bentuk wujud netralitas demimenjaga ketertiban dan kelacaran serta suksesnya Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026| 16BAB VIPEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA6.1. Tahapan Pemungutan SuaraPasal 19Tahapan pemungutan suara Pilkades meliputi persiapan di TPS diantaranya :A. Tahapan di Hari Pemungutan Suara antara lain :1. Persiapan TPS :a) Petugas KPPS melaksanakan upacara pembukaan.b) Petugas KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi logistik.c) Memastikan semua logistik (surat suara, tinta, dll.) sesuai dengan jumlah DPT.d) Bersama para saksi masing-masing calon, panitia KPPS memeriksa biliksuara dan kelengkapan alat coblos beserta alasnya.e) Ketua KPPS menandatangani surat suara.f) Pemberian penjelasan tata cara pemungutan suara kepada pemilih.g) Ketua KPPS memastikan kembali disekitar tempat pemungutan suaraharus bersih dari gambar maupun nomor urut calon Kepala Desa.2. Pemberian Suara :a) Pemilih datang ke TPS sesuai nomor urut kehadiran (calon kepala desa diberi kesempatan pertama).b) Pemilih menerima surat suara, mencoblos salah satu calon di bilik suara, lalu memasukkannya ke kotak suara.c) Jika surat suara rusak, pemilih bisa meminta pengganti satu kali.d) Pemilih yang tidak bisa menulis/mencoblos dapat dibantu panitia atau orang lain dengan rahasia.3. Penghitungan Suara (setelah jam 13.00 WIB):a) Setelah pemungutan suara selesai, panitia langsung melakukan penghitungan suara di TPS.b) Surat suara yang sah dan tidak sah dihitung.c) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara B. Tahapan Setelah Pemungutan Suara diantaranya meliputi :1. Rekapitulasi : Hasil penghitungan suara di umumkan oleh KPPS di setiap TPS dimana KPPS bertugas. Dan hasil rekapitulasinya dari setiap TPS direkapitulasi di tingkat desa untuk dibacakan kembali secara umum oleh petugas KPPS masing-masing TPS, agar mendapatkan hasil total suara.2.Penyampaian Hasil : Berita Acara hasil rekapitulasi disampaikan ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa).3.Penetapan & Pelantikan: BPD meneruskan hasil ke Bupati untuk penetapan dan pengesahan calon terpilih, lalu dilantik oleh Bupati.6.2 Tempat Pemungutan SuaraPasal 20Tempat Pemungutan Suara berpedoman dengan Pasal 38 Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2020, sebagai berikut :(1) Pemungutan suara dilaksanakan di TPS dimasing-masing wilayah administrasi Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan diprioritaskantempat-tempat seperti dekat dengan jalan utama, di lapangan atau lahan terbuka.(2) Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati sarana peribadatan, pendidikan dan pasar.(3) Jumlah pemilih disetiap TPS paling banyak 500 pemilih dalam DPT.(4) Jumlah bilik suara 3 buah pada masing-masing TPS dengan jumlah total lebih kurang 21 TPS tersebar di titik-titik tertentu di wilayah Administratif Desa Pagerwojo.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026| 176.3 SaksiPasal 21Hak dan Kewajiban saksi diantaranya :(1) Seseorang dapat menjadi saksi apabila:a. berusia sekurang-kurangnya 20 tahun dan maksimal 55 tahun dengan dibuktikan KTP atau akta kelahiran;b. menunjukkan surat mandat dari salah satu calon Kepala Desa yang dibubuhi dengan meterai cukup;c. setiap calon boleh menunjuk 1 (satu) orang saksi dimasing-masing TPS dan saksi wajib menunjukan Form resmi kepetugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);(2) Saksi wajib mengikuti proses awal pemungutan sampai perhitungan suara selesai;(3) Saksi wajib menjaga kelancaran dan ketertiban proses pemungutan suara dan perhitungan suara;(4) Apabila saksi tidak dapat memenuhi/melanggar peraturan sebagai mana pada pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) maka saksi dinyatakan gugur.Hal–hal yang dilarang dilakukan oleh saksi :(5) Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya;(6) Memberikan perintah kepada panitia pemilihan Kepala Desa;(7) Melihat pemilih dalam memberikan pilihan, kecuali untuk membantu bersamapanitia, bagi pemilih yang tuna netra, sakit, atau tidak bisa berjalan sendiri;(8) Menangani perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara;(9) Mengganggu panitia pemilihan Kepala Desa maupun Petugas KPPS dalammelaksanakan tugas dan wewenangnya;(10) Mengenakan atribut calon Kepala Desa.6.4 Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasal 22(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber dan Jurdil) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026.(2) Pelaksana pemungutan suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2020.(3) Untuk menghindari kerumunan pada saat pemungutan suara jadwal pemungutan suara telah diatur sesuai ketetapan jam pelaksanaanya dengan penempatan TPS-TPS disebar ke semua wilayah pemilihan adminsitratif Desa Pagerwojo dengan titik-titik TPS telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo.(4) Pelaksanaan pemungutan suara yang dimaksud pada pasal 19 ayat (3) dimulai pada pukul 07.00 WlB dan diakhiri pada pukul 12.00 WlB sebagaimana diatur Pasal 65D ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 92 Tahun 2020 Dan pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing TPS yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dimana penempatan TPS berada di wilayah administratif Desa Pagerwojo.(5) Para saksi Calon Kepala Desa harus hadir ditempat pemungutan suaraselambat-lambatnya 30 menit sebelum dimulainya pelaksanaan pemungutansuara.(6) Sebelum pemungutan suara dimulai oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membuka acara secara resmi, dan membuka kotak suara, mengeluarkan dan meneliti isinya, selanjutnya memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, serta mengunci dan menyegelnya bersama saksi-saksi calon.(7) Surat undangan wajib dibawa dan diserahkan oleh pemilih pada panitia pada saat akan menggunakan hak pilihnya untuk ditukar dengan kartu suara.(8) Pemilih tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi, HP, memfoto gambar atau lainnya di dalam bilik suara, membawa alat tulis atau barang lainnya yang tidak diperbolehkan ke dalam bilik suara.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026| 18(9) Untuk membuktikan keabsahan pemilih pada saat akan menggunakan hak pilihnya, panitia menvalidasi data pemilih yang bersangkutan dengan data di Daftar Pemilih Tetap (DPT).(10) Apabila surat undangan hilang, harus menunjukkan KTP/KK Asli dan menandatangani berita acara.(11) Setelah menerima kartu suara pemilih memeriksa/menelitinya, dan apabila terdapat kerusakan, pemilih berhak meminta ganti surat suara kepada Panitia.(12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hanya mengganti surat suara rusak sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali, dan dibuatkan berita acara.(13) Pemberian suara (pemilih) untuk pemilihan dilakukan di dalam bilik suara yang disediakan dengan mencoblos salah satu tanda gambar yang terdapat pada surat suara dengan menggunakan perlengkapan yang telah disediakan.(14) Kartu suara yang telah dicoblos, dilipat kembali dan dimasukkan ke dalam kotak suara oleh pemilih.(15) Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai, maka 15 (lima belas) menit sebelum dimulai penghitungan suara, KPPS dan para saksi menandatangani Berita Acara hasil pemungutan suara;Pasal 23(1) Pemilih karena sakit, cacat badan, lanjut usia, jompo, tuna netra yang telah hadir namun tidak mampu menggunakan hak pilihnya dapat dibantu Panitia yang ditunjuk oleh pemilih dan disaksikan oleh Saksi.(2) Panitia yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib merahasiakan pilihan pemilih.6.5 Pelaksanaan Penghitungan SuaraPasal 24Setelah acara pemungutan suara selesai dimasing-masing TPS, maka Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dimasing-masing TPS berkewajiban untuk :(1) Melaksanakan Penghitungan suara di TPS dimasing-masing wilayah adminsistrasi Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang telah ditentukan.(2) Memulai penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 WIB sampai selesai.(3) Penghitungan suara dimulai oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) membuka kotak suara, mengeluarkan dan meneliti isinya, selanjutnya memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan kosong.(4) Penghitungan suara dimulai dengan cara mengambil dan menunjukan satu per satu surat suara untuk dibacakan, yang disaksikan oleh para saksi serta keselurahan yang hadir pada waktu penghitungan suara;(5) Pada saat peghitungan surat suara dianggap sah apabila terdapat satu coblosan dan atau beberapa coblosan atau lubang di dalam gambar kotak calon yang di coblos dengan menggunakan alat coblos yang disediakan panitia.(6) Surat Suara dianggap tidak sah apabila terdapat lubang lebih dari satu yangberada dalam dua kotak gambar yang berbeda atau diluar kotak garis gambaratau tidak dicoblos sama sekali.(7) Apabila terjadi selisih antara surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir, maka yang dijadikan pedoman yang benar adalah jumlah surat suara yang adadidalam kotak suara atau surat suara yang telah dibacakan/ dihitung tersebut.(8) Petugas KPPS mencatat perolehan suara masing-masing calon pada papantulis / Plano yang telah disediakan.(9) Mengumumkan hasil penghitungan suara.(10) Menandatangani berita acara bersama saksi.(16) Hasil Penghitungan suara dimasukkan kembali dalam kotak dan alat perlengkapan penghitungan suara serta dengan mengunci dan menyegelnya bersama disaksikan oleh para saksi-saksi calon, kemudian diserahkan dan melaporkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa (di Balai Desa Pagerwojo) dengan disertai menyerahkan berita acara.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026| 19(11) Selanjutnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berkewajiban membacakan rekapitulasi hasil pemungutan suara ditingkat Desa (di Balai Desa Pagerwojo). (12) Saat pembacaan/pengumuman Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di Balai Desa oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan diserahkan ke Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihadiri oleh Saksi Calon Kepala Desa/Calon kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Perwakilan Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan dan/atau Tim Fasilitasi Kecamatan.(13) Dalam hal terdapat salah satu unsur yang hadir yang tertuang pada pasal 24ayat (12), dimana salah satu unsur tidak hadir tidak membatalkan hasil proses penghitungan suara dan hasil penghitungan dianggap sah.(14) Setelah pembacaan atau pengumuman rekapitulasi penghitungan Suaraselesai, Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon Kepala Desa.(15) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (14), dibuat paling sedikit rangkap 5 (lima) dan paling banyak rangkap 9 (sembilan), masing-masing untuk saksi calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) rangkap, Panitia Pemilihan Kepala Desa sebanyak 1 (satu) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 2 (dua) rangkap.(16) Apabila pada saat penghitungan suara, sedang atau telah berlangsung adasalah satu orang / kelompok melakukan gangguan / pelanggaran makaPanitia Pemilihan Kepala Desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak bertanggung jawab dan akan menjadi tanggung jawabpihak keamanan.(17) Panitia Pemilihan kepala Desa atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan menghentikan penghitungan suara jika dipandang situasidan kondisi tidak terjamin keamanannya dan akan melanjutkan kembalisetelah mendapat jaminan keamanan dari pihak yang berwenang.6.6 Perolehan Hasil Penghitungan Suara SamaPasal 25(1) Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon, maka calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. (2) Dalam hal jumlah Pemilih terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) TPS, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah suara terbanyak dari masing-masing TPS pemilih terbanyak yang sama. (3) TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud poin 1 dan poin 2 merupakan jumlah pemilih yang memberikan suara pada pemungutan suara. (4) Dalam hal jumlah suara terbanyak dari masing-masing TPS pemilih terbanyak yang sama tetap sama, maka penentuan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan KK (Kartu Keluarga) Calon Kepala Desa yang pemilihnya terbanyak. (5) Dalam hal perolehan suara masih tetap sama sebagaimana dimaksud pasal 25ayat (4), maka penentuan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, selanjutnya dikembalikan kepada Instansi Pemerintah Daerah Sidoarjo dalam hal ini Bapak Bupati untuk menentukan langkah dalam penentuan dan penetapan Calon Kepala Desa yang terpilih.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026| 20BAB VIIPENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIHPasal 26(1) Calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.(2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak/sama lebih dari 1 (satu) orang Calon, maka yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan banyaknya wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 25.(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan melaporkan kepada BPD dengan tembusan Camat yang dilampiri Berita Acara.(4) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) atau ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara hasil penghitungan suara.(5) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (4),dilaporkan kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.(6) BPD menyampaikan laporan hasil penetapan Calon Kepala Desa Terpilih palinglambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa yang dilampiri :a. asli dan foto copy Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan CalonTerpilih;b. asli dan foto copy Berita Acara jalannya pemungutan suara;c. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan surat suara;d. asli dan foto copy Berita Acara hasil Penghitungan Ulang Surat Suara (apabila terjadi penghitungan ulang);e. asli dan foto copy berkas Calon Kepala Desa Terpilih.(7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (5)Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa, BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak-pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.(8) Apabila setelah 7 (tujuh) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (6) BPD tidak menetapkan hasil pemilihan kepala desa, Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi di lapangan kepada Bupati.(9) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (8), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026| 21BAB VIIIPERSILISIHAN HASIL PEMILIHANPasal 27(1) Dalam hal calon Kepala Desa keberatan, calon Kepala Desa dapat mengajukan Permohonan keberatan;(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.Pasal 28(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) diajukan kepada Bupati;(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil;(3) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan laporan BPD tentang Calon Kepala Desa terpilih.Pasal 29(1) Dalam rangka menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;(2) Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) memperhatikan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten;(3) Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.Pasal 30(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim, Bupati menetapkan Keputusan Bupati;(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) bersifat final dan mengikat.
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026| 22BAB IXBIAYA PEMILIHAN KEPALA DESAPasal 31(1) Besarnya biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pagerwojo ditetapkan oleh BPD Desa Pagerwojo atas usulan panitia pemilihan Kepala Desa.(2) Besarnya Rencana Anggaran Biaya pemilihan Kepala Desa Pagerwojo ditetapkan pada rapat Panitia Pemilihan tanggal 21-31 Januari 2026 (Rencana anggaran biaya terlampir)(3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (2)diperoleh dari:a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (APBD);
Panitia Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Tahun 2026| 23BAB XKETENTUAN PENUTUPPasal 32(1) Apabila ada kekeliruan dalam pengaturan isi dari pasal-pasal dalam penetapan Tata Tertib ini akan ada koreksi atau pasal perbaikan yang akan dituangkan tersendiri dalam Peraturan Panitia terkait isi Pasal Perbaikan dan apabila ada hal-hal khusus atau dianggap perlu akan diatur tersendiri dalam Peraturan Khusus Panitia.(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur lebih lanjut dengan mengacu pada regulasi yang berlaku pada Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bupati dan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Kepala Desa, serta menyesuaikan regulasi baru adanya ketetapan dari Peraturan Pemerintah (PP) yang baru diterbitkan.Pasal 33Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Pagerwojo Kecamatan Buduiran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan.Ditetapkan di : SidoarjoPada tanggal, 13 Januari 2026Disetujui oleh, PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PAGERWOJOKETUA BPD PAGERWOJO KETUA H. BUDI ISKANDAR AMIN RAFIK, ST.,M.Si. Mengetahui, Kepala Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. H. ACHMAD MULYANTO, S.H.ttd ttdttd