Tugas Manajemen ASN dan Smart ASN Di Unit Kerja

ANALISIS ISU MANAJEMEN ASN DAN SMART ASN DI UNIT KERJA
PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II

TUGAS INDIVIDU AGENDA 3 HARI KE 1
DISUSUN OLEH :

NAMA : KUKUH WIDIYANTORO

NIP : 19931125 202204 1 003

GOLONGAN : II

GELOMBANG : VIII

ANGKATAN : XXI

KELOMPOK : III

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2022

A. Analisa Isu Aktual Pada Unit Kerja
Berdasarkan pengamatan, ada 3 (tiga) isu terkait manajemen ASN dan
Smart ASN pada instansi Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, antara
lain :

1. Masih Rendahnya Jumlah Pemohon Pelayanan Pertanahan Pada
Program PELATARAN pada kantor pertanahan kota surabaya II
a. Deskripsi Isu
Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan serta lebih
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan
Surat Edaran Nomor 14/SE-HK.02/VII/2022 tentang Loket
Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Program Pelayanan Tanah
Akhir Pekan (PELATARAN). Program PELATARAN merupakan
bentuk pelayanan prima kepada masyarakat khususnya pemilik
tanah yang memiliki keterbatasan waktu pada jam kerja sehingga
dapat mengurus sendiri tanahnya di akhir pekan pada hari Sabtu
dan Minggu. Dalam hal ini kantor pertanahan kota surabaya II
turut melaksanakan membuka layanan pada hari sabtu dan
minggu, Namun pada kenyataan yang terjadi saat ini yaitu masih
rendahnya jumlah pemohon layanan yang datang pada program
Pelayanan Pertanahan akhir pekan PELATARAN.
b. Data dan fakta
- Sedikitnya jumlah pemohon yang datang seperti terlihat pada
gambar 2 pada laporan surat berita acara berikut ini

Gambar 1. Berita acara program PELATARAN

c. Dampak dan para pihak yang terkena dampak apabila isu tidak
diselesaikan
- Mengakibatkan rendahnya penilaian kinerja pegawai yang tidak
responsif dalam mempromosikan program PELATARAN
- Tidak maksimalnya jumlah sasaran capaian jumlah pemohon
layanan pada program PELATARAN

d. Keterkaitan isu terhadap substansi mata pelatihan manajemen
ASN dan smart ASN
- Belum relevan dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang aparatur
sipil negara terkait manajemen ASN pasal 11 yaitu pegawai ASN
bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan
berkualitas
- Belum relevan dengan smart ASN berupa profesionalitas karena
tidak dilakukanya sosialisasi atau penyebaran informasi kepada
masyarakat tentang adanya program PELATARAN

2. Masih Rendahnya Kesadaran Pegawai Dalam Disiplin Kehadiran
Sesuai Jam Kerja Yang Berlaku Pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya II
a. Deskripsi Isu
Kedisiplinan merupakan sifat seorang Pegawai yang secara sadar
mematuhi aturan dan peraturan organisasi tertentu. Kedisiplinan
sangat mempengaruhi kinerja Pegawai dan Pemerintah, karena
kedisiplinan sebagai bentuk latihan bagi Pegawai dalam
melaksanakan aturan-aturan Pemerintah. Semakin disiplin semakin
tinggi produktivitas kerja Pegawai dan kinerja Pemerintah. Dimana hal
tersebut diatur dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil
negara terkait manajemen ASN pasal 86 yaitu untuk menjamin
terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas PNS wajib
mematuhi disiplin PNS. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
akan dijatuhi hukuman disiplin. Namun pada kenyataanya masih

terdapat pegawai kantor pertanahan kota surabaya II yang selalu
datang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Hal ini
dapat menyebabkan nilai kinerja pegawai akan menjadi buruk serta
rendahnya tingkat kinerja pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan.
b. Data dan fakta

Terdapat pegawai yang tidak absen sesuai dengan ketentuan jam
masuk dan jam pulang yang sudah ditetapkan oleh kantor
c. Dampak dan para pihak yang terkena dampak apabila isu tidak
diselesaikan
- Menjadi penilaian kinerja yang buruk terhadap pegawai itu

sendiri
- Pegawai yang kurang disiplin dalam kehadiran akan

mendapatkan sanksi pemotongan tunjangan kinerja
- Akan menimbulkan kinerja yang buruk bagi pelayanan
- Menyebabkan rendahnya tingkat kinerja ASN dalam

menyelesaikan pekerjaan
- Berkurangnya kepercayaan masyarakat atas kinerja ASN dan

pelayanan terhadap masyarakat menjadi tidak optimal
d. Keterkaitan isu terhadap substansi mata pelatihan manajemen

ASN dan smart ASN
- Belum relevan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur

sipil negara terkait menajemen ASN pasal 5 ayat 2 yaitu kode
etik dan kode perilaku ASN dalam melaksanakan ketentuan
perundang-undangan mengenai disiplin ASN
- Belum relevan dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur
sipil negara terkait menajemen ASN pasal 4 yaitu
mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada
publik, karena jika disiplin tidak diterapkan pegawai maka yang
terjadi adalah kinerja yang buruk kepada pelayanan publik
- Belum relevan dengan Smart ASN berupa nilai profesionalisme
karena berpengaruh dengan hasil kinerja yang diberikan
pegawai yang kurang disiplin

3. Kurang optimalnya penataan dan penyimpanan arsip naskah dinas
pada ruang pengadministrasi umum sekpri kepala kantor
pertanahan kota surabaya II
a. Deskripsi Isu
Menurut Undang-undang Tentang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009,
Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Pengelolaan sebuah arsip sangat berpengaruh pada lancarnya sebuah
komunikasi administrasi. Kearsipan sebagai salah satu kegiatan
dalam sebuah manajemen perkantoran, merupakan hal yang vital dan
umum. Sebagai pusat pengingat tentang kejadian atau kegiatan
kegiatan yang telah berlangsung dan tempat untuk mencari berbagai
keterangan yang diperlukan bagi tindakan ataupun putusan yang
akan datang dalam instansi maka arsip harus diatur dan dipelihara
dengan sebaik mungkin. Namun dalam kenyataanya pada lingkungan
unit kerja kantor pertanahan kota surabaya II khususnya pada bagian
ruang pengadminitrasi umum sekpri kepala kantor pertanahan kota
surabaya II belum sepenuhnya menerapkan pengelolaan penataan
arsip yang sesuai ragulasi karena kurangnya sarana dan prasarana.
b. Data dan fakta
- Penataan arsip naskah dinas belum tertata rapi
- Bercampurnya arsip naskah dinas yang berbeda jenis arsip
- Pencatatan masih menggunakan buku manual

Gambar 2. Arsip naskah dinas

c. Dampak dan para pihak yang terkena dampak jika isu tersebut
tidak diselesaikan
- Apabila arsip naskah dinas akan dibutuhkan maka akan
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencari karena
penataan yang belum rapi
- Apabila arsip fisik hilang maka akan beresiko pada susahnya
mencari berkas itu kembali karena tidak adanya backup data
arsip

d. Keterkaitan isu terhadap substansi mata pelatihan manajemen
ASN dan smart ASN
- Belum relevan dengan UU No.5 Tahun 2014 Pasal 2 Huruf h
yaitu Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN asas
efektif dan efisien karena belum optimalnya dalam penataan
dan penyimpanan arsip
- Belum relevan dengan smart ASN yaitu nilai profesionalisme

B. Teknik Analisis Isu
Dalam hasil Pengamatan tentang isu Manajemen ASN dan Smart ASN
pada kantor pertanahan kota surabaya II terdapat 3 isu yang diangkat,
dan untuk menentukan isu prioritas yang harus segera diselesaikan,
maka menggunakan metode APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan,
Layak). Metode APKL adalah salah satu metode yang digunakan untuk
menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusinya.

a. Aktual : Isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat

dibicarakan dalam masyarakat.

b. Problematik : Isu tersebut memiliki dimensi masalah yang

kompleks.

c. Kekhalayakan : Isu yang diangkat secara langsung menyangkut

hajat hidup orang banyak.

d. Layak : Isu tersebut masuk akal, realistis, dan relevan.

Kriteria penilaian indikator :

Nilai 5 : Sangat Aktual, Sangat Bermasalah, Sangat Khalayak, dan
Sangat Layak
Nilai 4
: Cukup Aktual, Cukup Bermasalah, Cukup Khalayak, dan Cukup
Nilai 3 Layak
Nilai 2
: Aktual, Bermasalah, Khalayak, dan Layak
Nilai 1 : Kurang Aktual, Kurang Bermasalah, Kurang Khalayak, dan

Kurang Layak
: Sangat Kurang Aktual, Sangat Kurang Bermasalah, Sangat

Kurang
Khalayak, dan Sangat Kurang Layak

No Peringka
Isu A P K L Total

. t

Masih Rendahnya Jumlah

Pemohon Pelayanan Pertanahan

1. Pada Program PELATARAN Pada 3 3 4 4 14 I

Kantor Pertanahan Kota

Surabaya II

Masih Rendahnya Kesadaran

Pegawai Dalam Disiplin

2. Kehadiran Sesuai Jam Kerja 2 3 2 3 10 III

Yang Berlaku Pada Kantor

Pertanahan Kota Surabaya II

Kurang Optimalnya Penataan

dan Penyimpanan Arsip Naskah

Dinas Pada Ruang
3. 3 3 3 3 12 II
Pengadministrasi Umum Sekpri

Kepala Kantor Pertanahan Kota

Surabaya II

Tabel 1. Teknik Analis Isu APKL

Berdasarkan hasil total skor dan peringkat yang diperoleh dari analisis
isu menggunakan APKL maka terpilih prioritas isu yaitu “Masih
Rendahnya Jumlah Pemohon Pelayanan Pertanahan Pada Program
PELATARAN Pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II”

C. Analisis Penyebab Isu
Untuk menganalisa isu tersebut, dimana analisa akan dilakukan
menggunakan analisis isu dengan motode fishbone diagram untuk
menemukan hubungan sebab-akibat pada isu Masih Rendahnya Jumlah
Pemohon Pelayanan Pertanahan Pada Program PELATARAN pada kantor
pertanahan kota surabaya II

Machine Method

Belum optimalnya pemanfaatkan Belum dilakukannya
media sosial sebagai bahan penyebaran brosur
promosi PELATARAN kepada masyarakat

Masih Rendahnya
Jumlah Pemohon
Pelayanan
Pertanahan Pada
Program
PELATARAN

Tidak adanya anggaran Tidak adanya kegiatan sosialisasi
untuk kegiatan promosi mengenai program PELATARAN
PELATARAN

Money Man

Belum dilakukannya
penyebaran brosur
kepada masyarakat

Bagan 1. Metode Fishbone Diagram Pemecahan Isu
Dari analisa isu menggunakan Diagram Fishbone maka telah
ditemukan penyebab isu utama yaitu “Belum dilakukannya
penyebaran brosur kepada masyarakat”

D. Gagasan Penyelesaian Isu
Penyebab potensial isu dari beberapa kategori yang diperoleh dari hasil
analisis Fishbone Diagram kemudian digunakan sebagai dasar dalam
merumuskan gagasan alternatif pemecahan isu (problem solving). Berikut
merupakan gagasan alternatif pemecahan isu berdasarkan beberapa
kategori penyebab potensial Fishbone Diagram :

1. Man (Sumber Daya Manusia)

Penyebab Potensial :

Tidak adanya kegiatan sosialisasi program PELATARAN

Gagasan Kreatif :

Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang layanan

prioritas program PELATARAN

Gagasan ini relevan dengan UU No. 5 tentang aparatur sipil negara

terkait

manajemen ASN pasal 11 yaitu pegawai ASN bertugas memberikan

pelayanan publik yang profesional dan berkualitas

Gagasan ini relevan dengan smart ASN berupa profesionalitas

2. Machine (Teknologi)

Penyebab Potensial :

Belum optimalnya pemanfaatkan media sosial sebagai bahan promosi

PELATARAN

Gagasan Kreatif :

Melakukan pengupload konten-konten yang berkaitan dengan

Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan (Pelataran) ke dalam youtube,

istagram, dan media sosial lainnya

Gagasan ini relevan dengan UU No, 5 tahun 2014 tentang aparatur

sipil negara terkait manajemen ASN yaitu pasal 2 poin b yaitu

profesionalitas mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik

dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Gagasan ini relevan dengan smart ASN yaitu memiliki kemampuan

beradaptasi dengan dunia digital yaitu digital skill

3. Method (Metode)

Penyebab Potensial :

Belum dilakukannya penyebaran brosur kepada masyarakat

Gagasan Kreatif :

Membuatkan desain dan mecetak brosur kemudian menyebarkan

kepada masyarakat baik dijalan di pusat perbelanjaan maupaun

ditempat lainya

Gagasan ini relevan dengan UU No, 5 tahun 2014 tentang aparatur

sipil negara terkait manajemen ASN yaitu pasal 2 poin b yaitu

profesionalitas mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik

dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Gagasan ini relevan dengan smart ASN yaitu memiliki kemampuan

beradaptasi dengan dunia digital yaitu digital skill

4. Money (Uang)

Penyebab Potensial :

Tidak adanya anggaran untuk kegiatan promosi mengenai program

PELATARAN

Gagasan Kreatif :

Membuatkan anggaran untuk promosi agar kegiatan dapat berjalan

maksimal dan sesui dengan tujuan organisasi

Gagasan ini relevan dengan UU No, 5 tahun 2014 tentang aparatur

sipil negara terkait manajemen ASN yaitu pasal 2 poin b yaitu

profesionalitas mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik

dan ketentuan peraturan perundang-undangan