BPBD KABUPATEN BARRU dan Indonesia Power PLTU Barru OMU DRAFT MATERI EXPOSE RANCANG BANGUN KERJA SAMA penerapan SPM Sub-Urusan Bencana Kabupaten
Indonesia Power telah menetapkan wilayah yang menjadi prioritas utama lingkup komunitas binaan melalui Keputusan Direksi Nomor 26.K/010/IP/2014 tanggal 11 Februari 2014, tentang Pedoman Pelaksanaan INPOWER-CARE. Dalam implementasinya Indonesia Power pun melakukan tindak pengembangan Masyarakat di luar wilayah tersebut. Dibagi atas 4 wilayah lingkup komunitas binaan, yaitu: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM PLANNING Scope of Corporate Social Responsibility within and beyond the Company’s Responsibility; IP-Annual Report 2021 page 631 Ring 1 : Wilayah yang terkena dampak dan memberikan dampak terkait operasional Perusahaan secara langsung, yaitu: - Wilayah administratif terkecil tempat Perusahaan berdiri (desa/kelurahan s.d tingkat kecamatan) - Wilayah yang memberikan dampak terhadap keberlanjutan Perusahaan, misal di PLTA: catchment area. Ring 2 : Wilayah administratif setingkat Kabupaten/Kota tempat beroperasi Perusahaan, Wilayah yang memiliki potensi SDA, sosial dan masyarakat untuk dikembangkan dan memberikan dampak positif terhadap citra Perusahaan. Ring 3 : Wilayah administratif Provinsi tempat beroperasi Perusahaan dan Wilayah rencana lokasi pengembangan perusahaan. Ring 4 : Wilayah yang mengalami bencana alam dan non alam di luar Ring 1 sampai dengan Ring 3 Tanggung jawab sosial Perusahaan ditetapkan sesuai perumusan tanggung jawab sosial Perusahaan berdasarkan hasil social mapping. Indonesia Power kemudian menentukan prioritas program tangung jawab sosial Perusahaan bedasarkan cakupan wilayah yang terkena dampak dan memberikan dampak terkait operasional Perusahaan secara langsung baik dari aspek lingkungan hidup; ketenagakerjaan, Kesehatan dan keselamatan kerja; produk dan layanan; pengembangan masyarakat; dan rantai pasok termasuk didalam terkait hak asasi manusia. Ring-2 Kabupaten Ring-1 Desa s/d Kecamatan Ring-3 Provinsi
MUTU PELAYANAN SUB KEGIATAN KOMPONEN KOMPONEN BIAYA d. INFORMASI RAWAN BENCANA B. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana 3. Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik 1.Perencanaan dan perizinan titik penempatan 2.Survei lokasi 3.Penyediaan lokasi penempatan rambu evakuasi dan papan informasi publik 4.Jumlah tim teknis 5.Honor tim teknis 6.Transportasi pemasangan 7.Akomodasi pemasangan INFORMASI RAWAN BENCANA Rambu Evakuasi Papan Informasi Publik KOMPONEN BIAYA MUTU PELAYANAN SPM-INFORMASI RAWAN BENCANA Lampiran PERMENDAGRI. 101/2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada SPM Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota; halaman. 13 Huruf (d) 3 TARGET PERIODIK KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI 1) Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana. 2) Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia.
KOMUNIKASI adalah penyampaian pesan secara langsung atau tidak langsung melalui saluran komunikasi kepada penerima pesan untuk mendapatkan tanggapan. Tanggapan (respon) diperoleh karena telah terjadi penyampaian pesan yang dimengerti oleh masing-masing pihak. Apa itu K.I.E ? Buku Saku Penggunaan Media KIE Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) INFORMASI adalah keterangan, gagasan maupun kenyataan yang perlu diketahui masyarakat (pesan yang disampaikan) dan dimanfaatkan seperlunya. EDUKASI adalah sesuatu kegiatan yang mendorong terjadinya penambahan pengetahuan, perubahan sikap, perilaku dan keterampilan seseorang/kelompok secara wajar.
PENYUSUNAN STRATEGI PENERAPAN SPM SUB-URUSAN BENCANA Kuadran Pola Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana PENERAPAN SPM BIMBINGAN TEKNIS Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana ; DEPARTEMEN DALAM NEGERI 2021
KANVAS CETAK BIRU SPM Sub Urusan BENCANA Kabupaten PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAKSANAAN TP TARGET PERIODIK Menyusun target kerja tahunan daerah dalam memberikan layanan SPM untuk warga negara yang membutuhkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya daerah KP KAJIAN DAN PENDATAAN Mengumpulkan dan memanfaatkan data untuk menghitung kebutuhan SPM warga negara PP PERENCANAAN & PENGANGGARAN Menyusun KAK dan RAB berbagai kegiatan untuk mencapai target periodik RISIKO Identifikasi risiko bencana sebagai mandat dasar untuk menerapkan sekaligus mengevaluasi kepuasan warga negara atas pelaksanaan SPM suatu daerah R DP EK Re DUKUNGAN PENGELOLAAN Mengelola penerapan SPM, mengorganisasikan, membina serta mengawasi penerapan EVALUASI KINERJA Laporan kinerja disusun berdasarkan capaian implementasi vs target periodik REALISASI Bagaimana keselarasan dan berbagai perencanaan dilaksanakan oleh berbagai OPD terkait BIMBINGAN TEKNIS Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana ; DEPARTEMEN DALAM NEGERI 2021
4. POLA PARTISIPATIF Pola Partisipatif adalah alternatif model penerapan SPM yang memberikan kesempatan besar bagi pemangku kepentingan dari non pemerintah untuk mendorong kebijakan daerah dan berkonstribusi dalam upaya penanggulangan bencana di tingkat lokal o Pola Partisipatif dapat diterapkan pada daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dalam penerapan SPM sementara komitmen politis Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana kurang berjalan maksimal. o Pembuatan Rambu Bencana sebagai Dukungan Informasi PORTAL BENCANA menggunakan pola ini. BANJIR DI KEL.BOJO BARU Desa Bojo Desa Lampoko Desa Balusu Kel.Takkalasi Desa Lempag Desa Lomp.Tengah Kel. Lompo Riaja Pengelolaan Bersama BPBD, NGO, Dunia Usaha Desa dan Masyarakat Persentase (%) jumlah Penduduk di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik sebagai dukungan peringatan dini di Desa …. Rencana Kedaruratan Masyarakat di daerah BANJIR dan BANJIR BANDANG ▪ Investasi Awal Tanpa Anggaran daerah (Peralatan dan Pelatihan/Workshop) ▪ Operasional Lanjutan menggunakan Anggaran Rutin KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI RAWAN BENCANA RAMBU BENCANA sebagai Dukungan Informasi Peringatan Dini Berbasis Masyarakat dalam group WA-PORTAL BENCANA 3 2 1 4 5 6 7
Stakeholder PRIMER Peringatan Dini Bencana berbasis Masyarakat KEPALA DESA PEMERINTAHAN DESA MASYARAKAT DESA BPBD 1. Kepentingan: Menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan infrastruktur dan pemulihan pasca-bencana, serta meningkatkan reputasi dan kepemimpinan dalam penanggulangan bencana. 2. Kekuatan: Kepala desa memiliki otoritas dan wewenang untuk mengambil keputusan strategis, mengalokasikan sumber daya, dan memimpin upaya penanggulangan bencana di desa. 1. Kepentingan: Melaksanakan program-program pemerintah terkait penanggulangan bencana, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas sosial. 2. Kekuatan: Pemerintahan desa memiliki akses ke sumber daya dan informasi yang relevan, serta kapasitas administrasi untuk melaksanakan kebijakan dan program terkait Sistim Peringatan Dini Bencana. 1. Kepentingan: Meningkatkan keberhasilan penanggulangan bencana di daerah, melindungi nyawa dan harta benda masyarakat, serta menjaga kestabilan sosial dan ekonomi. 2. Kekuatan: BPBD memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam manajemen risiko bencana, akses ke sumber daya teknis dan finansial, serta kemitraan dengan lembaga terkait dan pemangku kepentingan lainnya. 1. Kepentingan: Menjaga keselamatan dan kesejahteraan pribadi, keluarga, dan komunitas, serta berkontribusi dalam upaya penanggulangan bencana untuk melindungi tempat tinggal dan sumber daya ekonomi. 2. Kekuatan: Masyarakat desa memiliki pengetahuan lokal tentang lingkungan, kemampuan untuk memobilisasi sumber daya lokal, dan partisipasi aktif dalam pelaporan, pemantauan, dan respons terhadap peringatan dini bencana. Stakeholder PRIMER
Stakeholder SEKUNDER Peringatan Dini Bencana berbasis Masyarakat LEMBAGA PENDIDIKAN OMS PERGURUAN TINGGI SEKTOR SWASTA 1. Kepentingan: Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang banjir, penanggulangan bencana, dan tindakan tanggap darurat, serta melibatkan siswa dalam upaya pencegahan dan respons terhadap bencana. 2. Kekuatan: Lembaga pendidikan memiliki akses ke siswa dan orang tua mereka sebagai target pesan edukasi, serta potensi untuk melaksanakan program edukasi dan pelatihan yang terintegrasi dengan kurikulum. 1. Kepentingan: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam penanggulangan bencana, memobilisasi sumber daya dan relawan, serta mendukung upaya kesadaran dan pencegahan bencana di tingkat komunitas. 2. Kekuatan: Organisasi masyarakat memiliki jaringan dan hubungan yang kuat dengan masyarakat, kemampuan untuk mengorganisir kegiatan partisipatif, dan pengetahuan lokal yang berharga tentang tantangan dan kebutuhan masyarakat. 1. Kepentingan: Melibatkan sektor swasta dalam dukungan finansial, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk pengembangan dan operasionalisasi SPD Bencana, serta membangun kemitraan dengan komunitas lokal. 2. Kekuatan: Sektor swasta memiliki sumber daya finansial, kemampuan teknis, dan pengalaman dalam pengembangan infrastruktur dan aplikasi teknologi terkait SPD Bencana. 1. Kepentingan: Mengembangkan pengetahuan teknis dan solusi inovatif dalam penanggulangan bencana, memberikan rekomendasi kebijakan, serta melibatkan mahasiswa dalam riset dan pengabdian masyarakat terkait bencana. 2. Kekuatan: Perguruan tinggi dan institusi riset memiliki keahlian dan kapasitas untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan penyebaran pengetahuan yang berkaitan dengan SPD Bencana. Stakeholder SEKUNDER
● PLTU-IP ● OMS ● PERGURUAN TINGGI ● BPBD Barru ● BMKG SUL-SEL ● Dinas PUPR-Pengairan ● Kehutanan ● Potensi SAR Barru ● BASARNAS SUL-SEL KWADRAN.1 Kepentingan Kecil, Kekuatan Kecil ● Masyarakat Desa ● Pemerintah Kelurarahan Bojo Baru ● Lurah Bojo Baru ● TRC-PB Barru Influence of stakeholders Interests of stakeholders Stakeholder Infographics-FGD Senin, 24 Juli 2023 KWADRAN.2 Kepentingan Kecil, Kekuatan Besar ● LEMBAGA PENDIDIKAN, SD, SMP, SMA KWADRAN.4 Kepentingan Besar, Kekuatan Kecil KWADRAN.3 Kepentingan Besar, Kekuatan Besar
Foto Kegiatan Identifikasi Stakeholder FGD Senin, 24 Juli 2023 by : JF. Analis Penanggulangan Bencana- Bidang.1 BPBD Barru by : JF. Penata Penanggulangan Bencana- Bidang.3 BPBD Barru by : Personil TRC Penanggulangan Bencana- PUSADALOPS-PB Barru
MUTU PELAYANAN SUB KEGIATAN KOMPONEN KOMPONEN BIAYA d. PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN BENCANA E. PUSDALOPS dan Penyediaan Sarana & Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 9. Penyediaan Sarana dan Prasarana berupa alat komunikasi dan EWS kebencanaan berbasis mayarakat 1. Perencanaan dan perizinan titik penempatan alat komunikasi dan sistem peringatan dini 2. Penyediaan sirene, radio HT dan repeater 3. Survei lokasi 4. Penyediaan system peringatan dini untuk jenis ancaman bencana meliputi : banjir dan tanah longsor 5. Jumlah tim teknis 6. Honor tim teknis 7. Transportasi pemasangan/pembangunan 8. Akomodasi pemasangan PENCEGAHAN Bencana SARPRAS Komunukasi EWS berbasis Masyarakat KOMPONEN BIAYA MUTU PELAYANAN SPM-PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAN BENCANA Lampiran PERMENDAGRI.101/2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada SPM Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota; halaman. 20 Huruf (e) 3 TARGET PERIODIK PUSDALOPS Sarana Kesiapsiagaan Prasarana Kesiapsiagaan 1) Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana. 2) Penyedian sarana dan prasarana operasional & kesiapsiagaan bencana. 3) Penyediaan layanan pesan singkat secara broadcast. 4) Sampai poin 8 adalah Instansi Kesehatan.
PERINGATAN DINI BENCANA UU.24/2017 Pasal.1 Angka.8 Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. UU.24/2017 Pasal.46 Angka.2 1) peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 44 huruf (b) dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. 2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dilakukan melalui: a. pengamatan gejala bencana; b. analisis hasil pengamatan gejala bencana; c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang; d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan e. pengambilan tindakan oleh masyarakat. UU.24/2017 Pasal.34 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana sebagai mana dimaksud Pasal. 33 huruf (a) meliputi; a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana; UU.24/2017 Pasal.44 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 34 huruf (b) meliputi; a. kesiapsiagaan; b. peringatan dini; dan c. mitigasi bencana UU.24/2017 Pasal.33 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi; a. prabencana; b. saat tanggap darurat; dan c. pascabencana
LEMBAGA PERINGATAN DINI ➢ BNPB ➢ BMKG ➢ PVMBG ➢ KEMEN-PU PUSLITBANG SDA ➢ KEMEN KEHUTANAN PRINSIP PERINGATAN DINI 1. TEPAT WAKTU 2. AKURAT 3. DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SPD berbasis Masyarakat (people-centered) memehuni empat komponen 1) Pengetahuan RISIKO 2) Pemantauan Bahaya & Layanan Peringatan 3) Penyebaran dan Komunikasi 4) Kemampuan Respon SISTIM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Pedoman Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA-2012 Informasi Peringatan dini di masyarakat dapat dikembangkan dengan mengacu pada skema peringatan yang ada pada tingkat nasional dimana sumber peringatan resmi berasal dari lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peringatan.
SPD berbasis Masyarakat (people-centered) memehuni empat komponen 1) Pengetahuan RISIKO 2) Pemantauan Bahaya & Layanan Peringatan 3) Penyebaran dan Komunikasi 4) Kemampuan Respon SISTIM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Pedoman Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA-2012 ANALISIS TANDA-TANDA KEJADIAN ALAM PEMANTAUAN BAHAYA & DETEKSI BENCANA PERINGATAN DINI PENTINGNYA RAMBU & PAPAN INFORMASI pada dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana;
SPD berbasis Masyarakat (people-centered) memehuni empat komponen 1) Pengetahuan RISIKO 2) Pemantauan Bahaya & Layanan Peringatan 3) Penyebaran dan Komunikasi 4) Kemampuan Respon SISTIM PERINGATAN DINI BERBASIS MASYARAKAT Pedoman Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA-2012 PEMANTAUAN BAHAYA & DETEKSI BENCANA Assesment TRC-PB PENGUNGSIAN TITIK KUMPUL PENTINGNYA RAMBU & PAPAN INFORMASI pada saat terjadi bencana
https://www.gidrm.net/en/products/local-flood-early-warning-systems Local Flood Early Warning System in the Philippines
PENTINGNYA RAMBU & PAPAN INFORMASI BENCANA dalam membangun EWS Berbasis Masyarakat Rambu bencana dan informasi potensi bencana memiliki peran penting dalam membangun Sistem Peringatan Dini (SPD) Bencana Banjir berbasis masyarakat. Berikut adalah pentingnya rambu bencana dan informasi potensi bencana dalam membangun sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat: 1) Kesadaran dan Pemahaman: Rambu bencana dan informasi potensi bencana membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman banjir dan pemahaman tentang tindakan yang harus diambil saat menghadapi bahaya bencana. Masyarakat akan lebih siap dan responsif dalam menghadapi situasi darurat. 2) Identifikasi Lokasi Aman: Rambu bencana memberikan petunjuk jelas tentang lokasi yang aman dan diizinkan untuk menghindari risiko banjir. Ini membantu masyarakat dalam mengambil keputusan evakuasi yang tepat dan mengarahkan mereka ke tempat-tempat yang aman. 3) Peringatan Dini dan Tindakan Cepat: Rambu bencana yang terhubung dengan SPD Bencana berbasis masyarakat memberikan peringatan dini kepada masyarakat tentang ancaman bencana yang akan datang. Informasi potensi bencana, seperti tinggi air sungai atau curah hujan ekstrem, dapat digunakan untuk memicu peringatan dan memicu tindakan respons cepat dari masyarakat. 4) Pencegahan dan Persiapan: Rambu bencana dan informasi potensi bencana memainkan peran penting dalam kegiatan pencegahan dan persiapan sebelum terjadinya banjir. Masyarakat dapat menggunakan informasi ini untuk mengambil tindakan pencegahan, seperti memasang peralatan penghalang air, memindahkan barang berharga ke tempat yang aman, atau melakukan pemeliharaan rutin pada saluran air. 5) Komunikasi dan Koordinasi: Rambu bencana dan informasi potensi bencana memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara pihak berwenang, relawan, dan masyarakat. Ini memungkinkan berbagi informasi yang relevan, perencanaan evakuasi, dan koordinasi dalam respons bencana yang efektif. 6) Keselamatan Masyarakat: Rambu bencana membantu masyarakat dalam menghindari risiko dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh banjir. Informasi potensi bencana membantu dalam pengambilan keputusan yang berpotensi menyelamatkan nyawa dan harta benda masyarakat. 7) Edukasi dan Pelatihan: Rambu bencana dan informasi potensi bencana juga berperan dalam pendidikan dan pelatihan masyarakat mengenai bahaya banjir, tindakan yang harus diambil, dan protokol keamanan. Ini meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi banjir dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi situasi darurat.
5. POLA KOMBINASI Pola Pertisipatif adalah alternatif model penerapan SPM dengan komplesitas dalam penerapan dan pengelolaan agar mendapatkan hasil yang maksimal Pola ini adalah pola dengan kondisi terumit. o Pola Partisipatif dapat diterapkan pada daerah yang memiliki keterbatasan anggaran daerah dan komitmen politis daerah belum memprioritaskan penerapan SPM. o Pola Penerapan KOMBINASI untuk SPD kebencanaan berbasis Masyarakat dengan pelibatan Dunia Usaha INISIATIF dan Pengelolaan Langsung dari Dunia Usaha, BPBD, dan Masyarakat Persentase (%) Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan PUSDALOPS-PB dan SARPRAS PB DUKUNGAN SARPRAS untuk SPDB berbasis Masyarakat Minimnya partisipasi aktif Masyarakat pada penerapan SPDB di daerah potensi BANJIR dan BANJIR BANDANG DUKUNGAN SWADAYA DARI DUNIA USAHA PUSDALPOS dan Penyediaan SARANA dan PRASARANA Kesiapsiagaan terhadap Bencana SPDB berbasis Masyarakat 3 1 4 5 6 7 2 BANJIR DI KEL.BOJO BARU Desa Bojo Desa Lampoko Desa Balusu Kel.Takkalasi Desa Lempag Desa Lomp.Tengah Kel. Lompo Riaja
SWOT Analysis Pelibatan Dunia Usaha; RAMBU EVAKUASI & INFORMASI POTENSI pada Sistim Peringatan Dini Berbasis Masyarakat (1/2) S W O T STRENGTHS WEAKNESS OPPORTUNITIES THREATS KEKUATAN a. Sumber daya keuangan: Dapat digunakan untuk mendukung pengembangan, produksi, dan pemasangan rambu evakuasi serta informasi potensi. Dukungan keuangan ini dapat membantu memastikan ketersediaan rambu dan informasi yang memadai bagi Masyarakat b. Infrastruktur dan jaringan distribusi: Rambu evakuasi dan informasi potensi dapat dengan mudah didistribusikan ke berbagai lokasi dan daerah yang membutuhkannya. c. Pengalaman manajemen risiko: Dunia usaha sering kali memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam mengelola risiko dan keamanan. Dengan keterampilan ini, mereka dapat memberikan kontribusi berharga dalam merancang rambu dan informasi potensi yang efektif dan mudah dimengerti oleh masyarakat. KELEMAHAN 1. Fokus pada profitabilitas: Sifat utama dunia usaha adalah mencari keuntungan, dan dalam beberapa kasus, fokus ini dapat mengurangi kepedulian terhadap inisiatif sosial, seperti sistem peringatan dini banjir. Ketidakpedulian atau kurangnya perhatian ini dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan dan komitmen mereka dalam mendukung inisiatif tersebut. 2. Kurangnya pemahaman tentang lingkungan lokal: Jika dunia usaha tidak memahami dengan baik lingkungan lokal dan risiko banjir di daerah tertentu, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam merancang rambu evakuasi dan informasi potensi yang relevan dan efektif untuk masyarakat setempat.
SWOT Analysis Pelibatan Dunia Usaha; RAMBU EVAKUASI & INFORMASI POTENSI pada Sistim Peringatan Dini Berbasis Masyarakat (2/2) S W O T STRENGTHS WEAKNESS OPPORTUNITIES THREATS PELUANG a) Kemitraan dengan pemerintah dan LSM: Dunia usaha dapat mencari kemitraan dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang terlibat dalam peringatan dini banjir. Kemitraan ini dapat meningkatkan distribusi dan implementasi rambu evakuasi serta informasi potensi yang lebih luas dan terkoordinasi. b) Corporate Social Responsibility (CSR): Pelibatan dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menjadi kesempatan bagi dunia usaha untuk mendukung sistem peringatan dini banjir sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat dan lingkungan. ANCAMAN 1) Isu reputasi: Jika dunia usaha terlibat dalam skandal atau kontroversi yang merusak reputasi mereka, hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang keterlibatan mereka dalam inisiatif sosial, termasuk sistem peringatan dini banjir. 2) Regulasi dan kepatuhan: Perubahan regulasi atau kepatuhan hukum yang berkaitan dengan penggunaan rambu evakuasi dan informasi potensi dapat menjadi ancaman bagi keterlibatan dunia usaha dalam inisiatif ini jika mereka tidak dapat mematuhi aturan dan persyaratan yang berlaku.
Misi merupakan pernyataan singkat yang menggambarkan tujuan utama atau tujuan akhir “Meningkatkan kualitas hidup dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana” Tujuan adalah pernyataan yang lebih spesifik dan terukur tentang apa yang ingin dicapai Strategi adalah rencana besar untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan Taktik adalah langkah-langkah konkret yang diambil untuk melaksanakan strategi dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. MOST Analysis Pelibatan Dunia Usaha; RAMBU EVAKUASI & INFORMASI POTENSI pada Sistim Peringatan Dini Berbasis Masyarakat (1/4)
MOST Analysis Pelibatan Dunia Usaha; RAMBU EVAKUASI & INFORMASI POTENSI pada Sistim Peringatan Dini Berbasis Masyarakat (2/4) 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Sistem Peringatan Dini dan pentingnya mengikuti peringatan evakuasi. 2. Mendukung pemanfaatan Rambu evakuasi dan informasi potensi banjir sebagai alat untuk memberikan peringatan dini yang efektif kepada masyarakat. 3. Memastikan ketersediaan dan aksesibilitas Rambu evakuasi dan informasi potensi pada wilayah yang rawan banjir. 4. Mengintegrasikan teknologi terkini dan data cuaca BMKG dalam Sistem Peringatan Dini pada peningkatan akurasi peringatan dan respon cepat terhadap banjir. 5. Membangun partisipasi aktif dunia usaha dalam mendukung, membiayai, dan berkontribusi pada implementasi Sistem Peringatan Dini berbasis masyarakat.
MOST Analysis Pelibatan Dunia Usaha; RAMBU EVAKUASI & INFORMASI POTENSI pada Sistim Peringatan Dini Berbasis Masyarakat (3/4) a) Sosialisasi dan Kampanye Kesadaran: Menggunakan media, pertemuan masyarakat, dan kampanye lainnya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang Sistem Peringatan Dini dan pentingnya pemanfaatan Rambu evakuasi dan informasi potensi banjir. b) Membangun kemitraan secara “FORMAL” dan kolaborasi bersama dunia usaha dalam mendukung implementasi Sistem Peringatan Dini, termasuk penyediaan dana, dukungan teknologi, dan sumber daya lainnya. c) Integrasi Teknologi Terkini: Menggunakan teknologi terapan dan data cuaca BMKG berbasis android untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas Sistem Peringatan Dini Bencana dalam memberikan peringatan dan informasi evakuasi yang akurat serta tepat waktu. d) Penguatan Sistem Rambu Evakuasi: Memastikan rambu evakuasi dan tanda peringatan tersedia, mudah diakses, mudah dipahami oleh masyarakat, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memasang dan merawat rambu tersebut.
MOST Analysis Pelibatan Dunia Usaha; RAMBU EVAKUASI & INFORMASI POTENSI pada Sistim Peringatan Dini Berbasis Masyarakat (4/4) 1. Menggelar workshop dan pelatihan bagi masyarakat tentang Sistem Peringatan Dini, penggunaan Rambu evakuasi, dan respon bencana banjir. 2. Menyebarluaskan informasi cuaca BMKG, peringatan Dini Cuaca Ekstrim dari aplikasi berbasis android yang mudah diakses oleh Masyarakat melalui Media Sosial (WA Group PORTAL BENCANA) yang mendukung respon cepat Masyarakat terhadap potensi dampak bencana. 3. Melakukan Survei dan Analisis penempatkan rambu evakuasi dan tanda peringatan di lokasi yang strategis dan mudah dilihat oleh masyarakat. 4. Membangun Kerjasama Harmonis dengan Dunia Usaha: Mengadakan pertemuan dan diskusi dengan perusahaan dan dunia usaha untuk mengajak mereka berpartisipasi dalam mendukung pemanfaatan Rambu evakuasi dan Sistem Peringatan Dini secara aktif.
inovasi
FAKTOR EKSTERNAL Kebingungan yang ada dalam menentukan dan juga mengatur RISIKO yang pasti dialami pada tahap implementasi kegiatan sampai pada proses evaluasi ; Analisis PESTLE adalah solusinya.
Ringkasan Penyelenggaraan SPDB PEMANTAUAN BAHAYA dan RISIKO BENCANA KAMAMPUAN MENANGGAPI PERINGATAN DINI BAHAYA KOMUNIKASI PERINGATAN DINI BENCANA Tindak Lanjut, Review dan Keberlanjutan 1. Penjaminan SPDB sebagai prioritas Jangka Panjang 2. Penetapan Kerangka Hukum dan Kebijakan 3. Assesment dan Peningkatan Kapasitas Lembaga 4. Penjaminan Sumber Keuangan 5. Penyusunan Panduan Operasional Instrument SPDB PENGETAHUAN TENTANG RISIKO BENCANA 1. Pengembangan Sistem Pemantauan BAHAYA 2. Penyampaian Peringatan 3. Protokol Status PERINGATAN dan TINDAKAN 4. Pengembangan Protokol Perjanjian Antar Lembaga dan Antar Wilayah PERSIAPAN ROAD MAP Agst; Sept; Okt 1. Identifikasi Pemangku Kepentingan Otoritas. 2. Pengumpulan Informasi. 3. Rapport Building 1. Kajian dan Pemetaan Bahaya 2. Kajian dan Pemetaan Kerentanan 3. Kajian dan Pemetaan Kapasitas 4. Kajian dan Pemetaan RISIKO BENCANA 5. Kajian Risiko Bencana Periode Tertentu 6. Penyimpanan dan Pengelolaan Data/Informasi 1. Pembentukan Tim Siaga Bencana 2. Pelatihan/ Workshop Pemantauan dan Analisis (Evaluasi/ Penilaian) 3. Gladi Sistem Peringatan dan Evakuasi 1. Pemasangan Sistem Komunikasi dan Peralatan yang Efektif 2. Pengenalan dan Pemahaman Pesan Peringatan
MILESTONE USULAN KERJA SAMA DENGAN Indonesia Power 2023 Juli Agustus Sept Oktober Nop Desember 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 NO U R A I A N 1. Audence PLTU-IP di Kantor BPBD 2. Penyusunan Rancang Bangun Kerja Sama dengan Dunia Usaha 3. Penyusunan TOR Sub-Kegiatan dalam SPM sebagai rencana pelaksanaan KOMPONEN SPM yang dilakukan Kerjasama dengan Dunia Usaha 4. Expose Rancang Bangun dan TOR di Kantor PLTU-IP 5. Survei Titik Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Bencana dilanjutkan pemetaan titik Rambu-sesuai KRB, RENKON yang ada 6. PRA DESIGN : FGD pada lokasi Desa/Kel Kegiatan “Pengembangan SPDB Inklusif” 7. Penentuan Design, Jumlah dan Jenis Rambu dan Papan Informasi 8. Pembuatan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi 9. Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi 10. Workshop Penyelenggaraan Peringatan Dini Berbasis Masyarakat 11. MONITORING dan EVALUASI pemanfaatan rambu dan implementasi pengetahuan dari WORKSHOP SPDB
Lembar Kerja FGD “Pengembangan SPDB Inklusif” – pada tahap pra design Jenis ancaman Desa/Kelurahan Kecamatan BANJIR Bbbbb xxxxxxx Pemanfaatan dan Peringatan Bahaya Sumber peringatan bahaya Petugas yang diberi mandat oleh Masyarakat : • Pengelola Lahan di “HULU Sungai” • Masyarakat di bantaran Sungai • Forum PRB Desa • Pihak lain baik formal maupun non fotmal Bentuk peringatan bahaya ❑ Informasi adanya pengkatan debit dan tinggi muka air Sungai ❑ Informasi dengan sirine ….(sepakati dengan Masyarakat) Cara pemantauan bahaya ❖ Pengamatan tinggi dan volume muka air Sungai ❖ Pemantauan curah hujan dan dukungan data harian BMKG Cara penyampaian peringatan bahaya o Pengelola Lahan di “HULU Sungai” melaporkan tanda-tanda banjir ke Kepala Desa/perangkat lain di Kawasan rawan banjir o Melalui grop WhatsApp o Menggunakan pengeras suara Cara memastikan kebenaran peringatan ✓ Menghubungi pihak pengelola Lahan di “HULU Sungai”, dan BPBD Penyebarluasan Peringatan Bahaya Penyampaian peringatan ❑ Kepala Desa/perangkat dan RT/RW ❑ Forum yang telah ditunjuk menyebarluaskan peringatan Sasaran peringatan ❖ RW……; Dusun ………. ❖ Masyarakat disekitar Sungai terutama renta, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya Cara penyampaian peringatan umum dan khusus difabel • Melaluli grup WA, HT dan/atau Telepon • Melalui penjemputan langsung kepada Masyarakat rentan dan difabilitas • Menggunakan kentongan atau pengeras suara dari Masjid dll Bentuk Peringatan ✓ Seluruh Masyarakat diminta untuk tidak panik ✓ Seluruh Masyarakat didaerah rawan banjir untuk segera mengamankan barang berharga ✓ Seluruh Masyarakat diminta untuk menjauhi Sungai dan daerah sering banijir lainnya ✓ Seluruh Masyarakat melakukan evakuasi Respon/Tindakan Terhadap Peringatan Tindakan RT/RW/Kepala Dusun ✓ Verifikasi/memastikan kebenaran Info peringatan ke Kepala Dusun ✓ Mempersiapkan warga untuk melakukan evakuasi ✓ Menyiapkan tempat evakuasi Tindakan Mayarakat ✓ Menjauh/tidak beraktivitas di Sungai ✓ Mengemas surat penting dan barang berharga lainnya ✓ Menyelamatkan diri ✓ Mengevakuasi kelompok rentan (difabel, lansia, anak, Ibu Hamil. Dll) Outfut FGD: 1. SK Tim SKPD Desa 2. Struktur Kelompok Peringatan Dini tingkat Masyarakat 3. Skema Peringatan Dini 4. Bagan Alur Peringatan Dini 5. SOP SPDB berbasis Masyarakat berisi rantai alur SPDB … Lembar kerja curah pendaapat pengertian dan prinsip-prinsip SPDB 1. Apa Pengertian SPDB ? ……………………………………………………………………….. 2. Apa pengertian SPDB tepat guna di Masyarakat ? ………………………… 3. Apa penyebab SPDB Lembaga pemerintah seringkali gagal dipahami Masyarakat ? ………………………. ………………. …… …………………………. 4. Apa saja empat prinsip SPDB efektif menurut UNISDR ? .. ……. ……………………………………………….. ……
RUAS JALAN KABUPATEN muka air normal muka air banjir 1 mtr 50 centimeter 50 centimeter 2 meter Peringatan ! anda telah berada pada kawasan rawan bencana banjir Di buat portable dengan dua kaki penyangga, terpasang pada masa siaga darurat banjir di jalan nasional, prov atau ruas jalan kabupaten Draft Design Rambu Informasi Potensi Bencana BARANG-BARANG DIAMANKAN DARI AIR 50 CM EVAKUASI ANAK-ANAK, MANULA, BUMIL, ORANG SAKIT 1 M NAIK KE TINGKAT 2 ATAU HARUS DIEVAKUASI 2 M SELURUH WARGA HARUS DIEVAKUASI 3 M PEMUKIMAN SUDAH KOSONG 3,5 M REKOMENDASI TINDAKAN 3 meter 3,5 meter
TANTANGAN Peringatan Dini Bencana Banjir 1 2 RUAS JALAN PROVINSI/NAS. Cars begin to be shunted by flood waters 0 3
Pemasangan Rambu Informasi Potensi Bencana
RUNDOWN ”Workshop Sistim Peringatan Dini Berbasis Masyarakat” 1. SESI-1 : Pembukaan dan Penjelasan Tujuan Workshop ➢ Acara Pembukaan Oleh PANITIA : Sambutan dan dibuka oleh : ………………….. ➢ Materi ke 1 : Penjelasan Tujuan Workshop sebagai Implementasi Kerjasama PLTU-IP dan BPBD Oleh Managemen PLTU IP ➢ Materi ke 2 : Pengenalan tentang pentingnya Sistem Peringatan Dini Bencana dan peran individu dalam menghadapi bencana banjir, Oleh KALAKSA BPBD Kabupaten Barru. 2. SESI-2 : Jenis Peringatan Cuaca Ekstrim dan Interprestasinya Oleh BMKG SULSEL o Pengenalan berbagai jenis peringatan cuaca ekstrim yang dikeluarkan oleh GMKG SULSEL o Metodologi interprestasi peringatan cuaca ekstrim terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya bencana HIDRO METEOROLOGI 3. SESI-3 : Pemanfaatan Rambu Bencana yang ada di Pemukiman oleh KABID-3 BPBD Kabupaten Barru o Penjelasan tentang eksistensi keberadaan rambu potensi bencana yang ada di lokasi pemukiman o Mengidentifikasi lokasi dan informasi yang terdapat pada rambu evakuasi dan potensi bahaya bencana HARI KE - PERTAMA PENGENALAN DAN PEMAHAMAN SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA BANJIR HARI KE - DUA PENINGKATAN RESPON INDIVIDU TERHADAP BAHAYA BENCANA BANJIR 1. SESI-4 : Kesadaran Bahaya Bencana Banjir dan Pemanfaatan Rambu Evakuasi Oleh KABID-1 BPBD Kabupaten Barru o Kampanye kesadaran tentang bahaya bencana banjir dan pentingnya pemanfaatan rambu evakuasi, rambu potensi bencana dan papan informasi lainnya. o Penekanan pada peran Masyarakat sebagai individu dalam mengenali tanda bahaya dan merespon peringatan. 2. SESI-5 : Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Tanggap Bencana Banjir Oleh JF. Bidang-1 BPBD Kabupaten Barru o Pembahasan tentang kesiapsiagaan individu dalam menghadapi bencana banjir. o Pemahaman mengenai tindakan awal tanggap bencana yang harus diambil saat menerima peringatan cuaca ekstrim. 3. SESI-6 : Praktek Respon Individu /evakuasi mandiri terhadap Bahaya Bencana Banjir oleh BASARNAS SULAWESI-SELATAN o SIMULASI RUANG, respon individu terhadap Bahaya Bencana Banjir, termasuk Medical First Rensponder. o Peserta akan berpartisipasi langsung terhadap Latihan praktis yang dilakukan untuk meningkatkan respon kelompok Masyarakat. 1. SESI-7 : Evaluasi dan Diskusi hasil Praktek SESI-6 Oleh Tim Gabungan BPBD, PLTU-IP dan BASARNAS SULSEL o Evaluasi SIMULASI RUANG dan Praktek Medical First Responder dipandu Moderator didukung para NARASUMBER. o Diskusi AWAL tentang pengembangan “model” sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat dipandu Moderator didukung para NARASUMBER. 2. SESI-8 : Penyusunan Matriks Rencana Tindak Lanjut Pemanfaatan dan Pengembangan SPDB berbasis masyarakat Oleh Tim Gabungan BPBD, PLTU-IP dan BASARNAS SULESL o Curah pendapat pada pembuatan rencana tindakan bersama untuk meningkatkan pemanfaatan prasarana pendukung SPDB berbasis masyarakat,. o Penandatanganan Kesepakatan Matriks Rencana Tindak lanjut oleh stakeholder kunci. 3. SESI-9 : PENUTUPAN dan penyampaian harapan peserta workshop oleh PANITIA PELAKSANA WORKSHOP o Ringkasan keseluruhan workshop dan penghargaan kepada peserta, narasumber dan anggota tim pelaksana. o SELESAI HARI KE - TIGA EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)
MONEV ”menggunakan daftar periksa ISDR” Contoh Elemen Kunci-3 : “PENYEBARLUASAN dan KOMUNIKASI” Contoh Elemen Kunci-4 : “KEMAMPUAN MERESPONS”
ROAD MAP PADA SEMESTER-2 Tahun 2023 ”manis madu” pada penerapan SPM Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota SEPT OKT DES NOP A G U S T 1. Ekspose Rancang Bangun dan TOR Kerja Sama dengan IP 2. Survei Ttiik Rambu Peringatan Potensi Bencana dan Dampaknya 1. Design, Estimasi Jumlah dan Jenis Rambu serta Papan Info-Bencana 2. Pembuatan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi (TAHAP AWAL) “penyelenggaraan SPDB berbasis Masyarakat” WORKSHOP SPDB 3 HARI Manfaat RAMBU dan Implementasi pengetahuan dari WORKSHOP pada Desa terdampak Banjir 1. Pembuatan Rambu Evakuasi dan MONITORING & EVALUASI Papan Informasi (TAHAP AKHIR) 2. Pemasangan Rambu dan Papan InfoBencana dan terdokumentasi dalam DOKUMEN PETA koordinat titik rambu 6. PRA DESIGN-FGD
TERIMA KASIH Inappropriate communication and dissemination of warning usually results in inappropriate (or absent) response. Historically, most failures in EWS occurred due to miscommunication–not equipment or infrastructure failure – further underscoring the gravity of this element five approaches to build functional EARLY WARNING SYSTEM Page.18 UNDP-2018
As this definition highlights, an early warning system is much more than just hazard forecasting in combination with a network for transmitting warnings to the public. For an early warning system to be effective, the inclusion and interaction between four key elements is vital: risk knowledge, monitoring and warning services, dissemination and communication, and response capability. five approaches to build functional EARLY WARNING SYSTEM “UNDP 2018; Page-16”