PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 42 KOMPONEN INDIKATOR Rekomendasi yang Transparan dan Akuntabel secara mandiri yang transparan dan akuntabel. Membangun Kembali dengan Lebih Baik Mengusulkan alokasi anggaran untuk perencanaan untuk membangun fasilitas layanan dasar secara lebih baik melalui mekanisme musrenbang. 8.14. Kerangka Aksi Peningkatan Ketangguhan Bencana di Kel. Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kelurahan Lompo Riaja di Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan telah menyelesaikan Penilaian Ketangguhan Desa pada tahun 2023 dengan Indeks Desa Tangguh 46.80. Sesuai dengan PERKA BNPB 2012 Nomor.1 dikategorikan sebagai Desa TANGGUH PRATAMA, dengan rekomendasi kerangka aksi peningkatan Ketangguhan Bencana, pada tabel berikut : Tabel.15 Kerangka Aksi Kelurahan Lompo Riaja; Kec. Tanete Riaja KOMPONEN INDIKATOR Rekomendasi Layanan Dasar Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Melakukan evaluasi, perencanaan dan pelaksanaan perbaikan penyelenggaraan layanan pendidikan. Peraturan dan Kegiatan Keagamaan Pengusulan penyelenggaraan layanan keagamaan melalui mekanisme Musrenbang Kelurahan Lompo Riaja hingga Musrenbang Kabupaten, sesuai SPM bidang keagamaan. Peraturan dan Kegiatan Kebudayaan Mengusulkan penyusunan peraturan desa tentang kebudayaan, baik melalui Kepala Desa atau Perwakilan Masyarakat lainnya dan mengusulkan kegiatan kebudayaan melalui Musrembang Kelurahan Lompo Riaja. Peraturan dan Kegiatan Perlindungan Keamanan Mengusulkan penyusunan peraturan desa tentang perlindungan keamanan Desa, baik melalui Kepala Desa atau Perwakilan Masyarakat lainnya dan mengusulkan kegiatan perlindungan keamanan melalui Musrembang Kelurahan. Peraturan dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melakukan kerjasama dengan dinas/lembaga/organisasi untuk indentifikasi kebutuhan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan/peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Layanan Khusus (Difabel) Mengusulkan pembentukan lembaga, penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan peraturan untuk layanan khusus difabel. Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Melakukan kerjasama dengan dinas/lembaga/organisasi untuk indentifikasi kebutuhan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan/peningkatan
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 43 KOMPONEN INDIKATOR Rekomendasi penyelenggaraan layanan kesehatan formal/non formal di Kelurahan Lompo Riaja. Sarana dan Prasarana Transportasi Melakukan evaluasi, perencanaan dan pelaksanaan layanan sarana/prasarana transportasi. Penyediaan Air Bersih Mengusulkan program penyediaan air bersih melalui mekanisme Musrenbang Kelurahan Lompo Riaja. Program dan Kegiatan Pangan dan Gizi Mengusulkan program/kegiatan pangan dan gizi memalui mekanisme Musrenbang Kelurahan Lompo Riaja. Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan Peningkatan Ekonomi Melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Mengusulkan program pemberdayaan UMKM dan/atau pengembangan ekonomi melalui BUMDES dalam Musrenbang Kelurahan Lompo Riaja. Sarana dan Prasarana Komunikasi/Informasi Mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi/informasi dalam musrenbangkel sesuai SPM sarana dan prasarana komunikasi/informasi. Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Melakukan kerjasama dengan dinas/lembaga/organisasi untuk indentifikasi kebutuhan, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan/peningkatan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan kependudukan di Kelurahan Lompo Riaja. Peraturan/Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengusulan penyelenggaraan layanan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui mekanisme Musrenbang Kelurahan hingga Musrenbang Kabupaten, sesuai SPM bidang lingkungan hidup. Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Pengkajian Risiko Bencana Melakuan evaluasi, perencanaan dan pelaksanaan perbaikan kajian risiko bencana. Rencana Penanggulangan Bencana Melakukan evaluasi terhadap penyusunan dokumen RPB Kelurahan Lompo Riaja. Pelatihan Penanggulangan Bencana Mengusulkan program dan kegiatan pelatihan penanggulangan bencana dalam RPJM Kelurahan melalui musrenbangkel. Kelembagaan PB (Kelompok/Organisasi Penanggulangan Bencana) Melakukan evaluasi bersama secara rutin terhadap organisasi/kelompok Penanggulangan Bencana Kelurahan Lompo Riaja. Bantuan/Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana Mengevaluasi penyelenggaraan standart operasional prosedur kerjasama kegiatan penanggulangan bencana. Pencegahan dan Mitigasi Pencegahan Bencana Melakukan evaluasi terhadap aksiaksi pencegahan bencana yang telah dilakukan. Mitigasi Bencana Melakukan evaluasi terhadap aksiaksi mitigasi bencana yang telah dilakukan.
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 44 KOMPONEN INDIKATOR Rekomendasi Sosialisasi Pengetahuan Bencana Melakukan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi bencana yang telah dilakukan Kesiapsiagaan Darurat Peringatan Bahaya Kelurahan Lompo Riaja segera mengembangkan penyediaan peringatan bahaya efektif. Penyebarluasan Peringatan Bahaya Kelurahan Lompo Riaja melakukan penyusunan standar prosedur penyebarluasan peringatan bahaya kepada seluruh masyarakat termasuk penyandang difabel. Rencana Evakuasi Menyusun rencana evakuasi bencana dengan melibatkan masyarakat berpotensi terdampak bencana. Jalur Evakuasi Menetapkan jalur evakuasi menuju tempat aman sesuai jenis ancaman. Tempat Pengungsian Kelurahan Lompo Riaja perlu melakukan evaluasi untuk meningkatkan keberfungsian tempat pengungsian. Uji Kesiapsiagaan/Simulasi Kelurahan Lompo Riaja perlu melakukan uji kesiapsiagaan/simulasi menghadapi bencana secara rutin untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dan seluruh sistem kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan Pemulihan Mekanisme Penilaian Pasca Bencana Secara Mandiri Melakukan evaluasi terhadap mekanisme penilaian pasca bencana secara mandiri. Mekanisme Pemulihan Dini Mandiri Mengusulkan kegiatan penyusunan mekanisme pemulihan dini mandiri menggunakan Anggaran Kelurahan Lompo Riaja. Mekanisme Pengelolaan Bantuan Secara Mandiri yang Transparan dan Akuntabel Mengusulkan kegiatan penyusunan mekanisme pengelolaan bantuan secara mandiri yang transparan dan akuntabel menggunakan Anggaran Kelurahan Lompo Riaja. Membangun Kembali dengan Lebih Baik Mengusulkan kegiatan perencanaan untuk membangun fasilitas layanan dasar secara lebih baik menggunakan Anggaran Kelurahan Lompo Riaja. Keterkaitan hasil penilaian ketangguhan bencana Desa/Kelurahan dengan rekomendasi kerangka aksi sangat penting dalam memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan ketangguhan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang sebenarnya. Hasil penilaian memberikan gambaran tentang kondisi ketangguhan Desa/Kelurahan pada saat ini, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, serta area fokus yang perlu diperbaiki. Rekomendasi kerangka aksi merupakan upaya konkret yang diajukan untuk mencapai peningkatan ketangguhan tersebut. Berikut adalah strategi rencana tindakan di Desa/Kelurahan pada tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi kerangka aksi: Hasil penilaian akan memberikan informasi tentang kelemahan-kelemahan yang signifikan dalam ketangguhan Desa/Kelurahan. Pada penjabaran rencana kerja
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 45 Desa/Kelurahan yang merujuk pada kerangka aksi harus menetapkan prioritas pada kebutuhan-kebutuhan dalam rencana tindakan. Pembenaran dan dukungan data yang kuat dari hasil penilaian membantu memperkuat alasan mengapa langkahlangkah tertentu harus diambil. Penetapan Tujuan dan Sasaran rencana tindakan berdasarkan rekomendasi kerangka aksi. Misalnya, jika hasil penilaian menunjukkan bahwa Desa/Kelurahan memiliki sistem peringatan dini yang lemah, maka rencana tindakan dapat menetapkan tujuan untuk memperkuat sistem peringatan dini dan sasaran khusus untuk mencapainya. Hasil penilaian akan membantu mengidentifikasi solusisolusi potensial dalam Upaya peningkatan ketangguhan Desa/Kelurahan. Rekomendasi kerangka aksi menjadi referensi rencana tindakan yang lebih rinci pada penerapan solusisolusi ini. Misalnya, jika hasil penilaian menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang bencana, maka rekomendasi dapat menyertakan program edukasi dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Komponen hasil penilaian memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi spesifik desa, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi ketangguhan. Rencana Tindakan di Desa/Kelurahan harus menyesuaikan solusi-solusi yang diusulkan dengan konteks lokal dengan pertimbangan keunikan setiap Desa/Kelurahan. Hasil penilaian ketangguhan ini sebagai titik awal untuk memantau dan mengukur kemajuan implementasi Upaya pengurangan risiko bencana Desa/Kelurahan. Indikator yang digunakan dalam penilaian dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan peningkatan ketangguhan. Hasil penilaian dan Indeks Ketangguhan Desa/Kelurahan disosialisasikan kepada masyarakat dan diseminasi kepada para pemangku kepentingan di Desa/Kelurahan. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam implementasi kerangka aksi peningkatan ketangguhan bencana. Pemahaman yang jelas tentang kondisi desa yang ada dapat mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam merumuskan solusi dan mengambil tindakan. 9. KESIMPULAN dan SARAN 9.1. Kesimpulan Keselarasan antara hasil penilaian dan rekomendasi kerangka aksi merupakan langkah krusial dalam mencapai peningkatan ketangguhan yang berarti dan efektif. Rekomendasi yang berdasarkan pada hasil penilaian memberikan dasar yang kuat untuk mengatasi kelemahan yang ada dan memanfaatkan kekuatan yang ada dalam upaya meningkatkan ketangguhan desa secara holistik.
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 46 9.2. Saran-saran Pada pelaksanaa penilaian ketangguhan bencana desa secara mandiri menggunakan model Disaster Resilience of Place yang bermuatan kebijakan lokal, terdapat beberapa saran sebagai berikut: a) Libatkan stakeholder internal dari unsur Pemerintah Kabupaten Barru dalam penilaian ketangguhan bencana desa/kelurahan. Dukungan dan komitmen dari pemerintah lokal sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penilaian akan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program lokal yang ada. b) Penerapan model Disaster Resilience of Place (DROP) agar dilakukan penyesuaian dengan karakteristik unik dan kebijakan lokal desa/kelurahan. Hal ini akan memastikan relevansi dan keakuratan dalam mengukur tingkat ketangguhan bencana yang sesungguhnya. c) Selain OPD pada lingkup Pemerintah Kabupaten Barru, libatkan pihak-pihak terkait seperti lembaga bantuan, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan sektor swasta yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam peningkatan ketangguhan bencana desa/kelurahan. d) Pastikan bahwa hasil penilaian dan rekomendasi dari model Disaster Resilience of Place sejalan dengan rencana pembangunan daerah. Keterkaitan ini akan memudahkan integrasi ketangguhan bencana ke dalam agenda pembangunan yang lebih luas. e) Beri penekanan pada partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh proses penilaian. Libatkan masyarakat dalam identifikasi risiko, pengumpulan data, analisis, sampai pada kegiatan analisis implementasi rekomendasi. Partisipasi masyarakat akan memastikan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan aspirasi lokal. f) Memberikan dukungan dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas lokal dalam menghadapi bencana. Penguatan kapasitas termasuk peningkatan kemampuan dalam perencanaan, mitigasi, dan tanggap darurat bencana. g) Pastikan koordinasi yang baik antara sektor-sektor yang terlibat dalam peningkatan ketangguhan bencana desa/kelurahan di Kabupaten Barru. Koordinasi ini harus melibatkan lintas sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan, dan lain-lain, agar upaya ketangguhan menjadi holistik dan terintegrasi. h) Tetapkan mekanisme berupa Standard Operasianal Prosedur (SOP) dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan guna mengukur kemajuan implementasi kebijakan dan program ketangguhan. Evaluasi berbasis bukti akan membantu memastikan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan lokal terkait ketangguhan bencana. Saran-saran tersebut harus diarahkan untuk memperkuat kerangka kebijakan lokal yang berfokus pada ketangguhan bencana
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 47 desa/kelurahan. Integrasi hasil penilaian menggunakan model Disaster Resilience of Place (DROP) ke dalam kebijakan lokal akan menjadi langkah penting dalam menciptakan komunitas yang lebih TANGGUH dan SIAP menghadapi bencana. Barru,31 Juli 2023 Disiapkan Oleh, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Barru, SULSEL (Ir. AGUSTIAR, ST., IPM) Pangkat : Pembina, IV/a Nip. 19740817 200803 1 001 Diperiksa Oleh, Mengetahui, Sekretaris Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Barru, SULSEL BPBD Kabupaten Barru, SULSEL (HARTAWAN, S.Sos) (UMAR S, SKM., M.Kes) Pangkat : Pembina, IV/a Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19670923 199203 1 011 Nip. 19691007 199402 1 004
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 48 Lampiran-1 BERITA ACARA PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA DESA CILELLANG
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 49 Lampiran-2 BERITA ACARA PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA DESA LAWALLU
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 50 Lampiran-3 BERITA ACARA PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA DESA AJAKKANG
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 51 Lampiran-4 BERITA ACARA PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA DESA LAMPOKO
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 52 Lampiran-5 BERITA ACARA PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA DESA BALUSU
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 53 Lampiran-6 BERITA ACARA PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA KELURAHAN TAKKALASI
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 54 Lampiran-7 BERITA ACARA PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA KELURAHAN TUWUNG
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 55 Lampiran-8 BERITA ACARA PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA KELURAHAN COPPO
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 56 Lampiran-9 BERITA ACARA PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA KELURAHAN SEPE’E
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 57 Lampiran-10 BERITA ACARA PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA DESA PAO-PAO
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 58 Lampiran-11 BERITA ACARA PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA DESA LALABATA
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 59 Lampiran-12 BERITA ACARA PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA DESA LEMPANG
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 60 Lampiran-13 BERITA ACARA PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA DESA LOMPO TENGAH
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 61 Lampiran-14 BERITA ACARA PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA KELURAHAN LOMPO RIAJA
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 62 Lampiran-15 FORM PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN https://katalogkesiapsiagaan.bnpb.go.id/index.php/penilaian-ketangguhan-desa/ Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012). Ketangguhan ini bersifat multi-disiplin dan multi-sektoral, khususnya yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Setiap penilaian membutuhkan bukti-bukti sebagai bahan verifikasi. Untuk verifikasi seluruh indikator berupa file softcopy (Word/Excel) atau PDF hasil scan, berupa : 1. Dokumen Profil Desa/Kelurahan 2. Dokumen RPJMDes/Kelurahan 3. Dokumen APBDes (RKP jika Kelurahan) 4. Dokumen APBDes Perubahan, dan 5. Dokumen RPKDes. Pilih Sifat Pelaporan ☐ Pelaporan Baru ☐ Perbaikan Pelaporan » INFORMASI DASAR Nama penginput data : ………………………………………………… Kontak yang dapat dihubungi : 08 Provinsi ☐ Sulawesi Utara ☐ Sulawesi Tengah ☒ Sulawesi Selatan ☐ Sulawesi Tenggara ☐ Gorontalo ☐ Sulawesi Barat Kabupaten/Kota Kabupaten Barru Kecamatan ………………………………. Desa/Kelurahan ………………………………. Status Administarsi Pemerintahan ☐ Desa ☐ Kelurahan Focus Group Discussion Tanggal FGD Jumlah Partisipan FGD ☐ < 10 Orang ☐ 11 – 20 Orang ☐ 21 – 30 Orang ☐ > 30 Orang Jumlah fasilitator desa yang terlibat
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 63 » FASILITATOR DAERAH Jumlah fasilitator daerah yang terlibat ….. Orang (tuliskan nama dan asal lembaga) Kebencanaan Jenis bencana di Desa/Kelurahan jenis bencana yang pernah terjadi dan kemungkinan bisa terjadi, sesuai kesepakatan FGD ☐ Banjir ☐ Banjir Bandang (Flash Flood) ☐ Longsor/Gerakan Tanah (Jatuhan, Rayapan) ☐ Kekeringan ☐ Angin Putting Beliung ☐ Angin Kencang/Badai (kelanggkaan air bersih) ☐ Gelombang Pasang ☐ Abrasi (sungai, pantai) ☐ Kebakaran hutan/lahan ☐ Gempa Bumi ☐ Tsunami ☐ Likuifaksi ☐ Erupsi Gunung Api ☐ Lahar Hujan ☐ Pencemaran Lingkungan ☐ Kecelakaan Transportasi ☐ Kegagalan Teknologi ☐ Konflik ☐ Terorisme ☐ Wabah ☐ Hama Tanaman ☐ Penyakit Hewan Penilaian ini berfokus pada jenis bencana ? Pilih satu jenis bencana fokus penilaian diatas XXXXX Dampak Bencana jenis dampak bencana sesuai kesepakatan (lebih dari satu) ☐ Meninggal Dunia ☐ Hilang ☐ Luka ☐ Gangguan Kesehatan ☐ Mengungsi ☐ Kerugian, Kehilangan (Harta Benda, Tanaman Pertanian, Ternak) ☐ Kerusakan Rumah dan ☐ Kerusakan Lingkungan Infrastrktur (Sumber Air, Lahan Pertanian, Udara,Hutan, Pantai/Sungai)
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 64 » KARAKTER BAHAYA BENCANA Karakter …………………… Keterangan ………………………………………………………………………… Asal/Penyebab Penyebab dan atau pemicu terjadinya ancaman ……………………………………. ………………………………………………………………………………... Faktor Perusak Hal pokok yang menjadi perusak → misal : suhu awan panas, kecepatan angin, genangan banjir, beban abu, kecepatan peluru, arus lahar ……………………………………. ………………………………………………………………………………... Tanda Peringatan Indikator ilmu pengetahuan maupun tradisional yang dapat menunjukkan kehadiran ancaman ……………………………………. ……………………………………………………………………………… Sela Waktu Sela waktu yang tersedia antara waktu tanda peringatan dan kedatangan ancaman ……………………………………. ………………………………………………………………………………... Kecepatan Hadir Kecepatan kedatangan ancaman → kecepatan tsunami mencapai 120 km/jam, kecepatan banjir mencapai 18 km/jam, kecapatan peluru (?) ……………………………………. ………………………………………………………………………………... Frekuensi Jumlah perulangan kehadiran ancaman dalam setiap perioda waktu tertentu → misal : setiap musim hujan terjadi 3 kali banjir.
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 65 Karakter …………………… Keterangan ………………………………………………………………………… Setiap perioda erupsi terjadi 5 kali guguran besar ……………………………………. ………………………………………………………………………………... Perioda Lama waktu setiap kecenderungan kehadiran kehadiran ancaman → misal : banjir hadir setiap musim hujan, erupsi gunung api setiap 5 tahun sekali. ……………………………………. ………………………………………………………………………………... Durasi Lama ancaman yang menerpa (dalam satuan waktu) → misal : gempa dalam 57 detik, banjir dalam 8 hari, erupsi dalam 4 jam, operasi militer dalam 6 bulan. ……………………………………. ………………………………………………………………………………... Intensitas Besaran ancaman yang menerpa → misal : banjir tinggi 2 m dengan luas 1200 ha, abu vulkanik tebal 12 cm dengan luasan 3599 ha. ……………………………………. ………………………………………………………………………………... Posisi Posisi sumber ancaman terhadap kelompok rentan ……………………………………. ………………………………………………………………………………...
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 66 DAFTAR bukti yang diperlukan untuk verifikasi penilaian » » Bukti Verifikasi Umum Untuk verifikasi seluruh indikator. Berupa file softcopy (MSWord/Excel/odt) atau PDF hasil scan ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. F.1.1. Dokumen profil Desa/Kelurahan. Untuk memberikan gambaran utuh tentang kondisi Desa/Kelurahan ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.1.1. Unggah profil Desa/Kelurahan. click here to upload file (< 10 MB) ………………………………………………………………………………………………………………... F.1.2. Dokumen RPJMDes/Kel. Untuk menjelaskan visi pembangunan jangka menengah. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.1.2. Unggah file RPJMDes/Kel. click here to upload file (< 10 MB) ………………………………………………………………………………………………………………... F.1.3. Dokumen APBDes (RKP jika Kelurahan). Untuk menjelaskan prioritas program pembangunan tahun berjalan. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.1.3. Unggah file APBDes/RKP. click here to upload file (< 10 MB) ………………………………………………………………………………………………………………... F.1.4. Dokumen APBDes Perubahan. Untuk menjelaskan perubahan prioritas pembangunan tahun berjalan. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.1.4. Unggah file APBDes Perubahan. click here to upload file (< 10 MB) ………………………………………………………………………………………………………………... F.1.5. Dokumen RKPDes. Untuk menjelaskan rencana kerja pemerintah Desa/Kelurahan tahun berjalan. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.1.5. Unggah file RKPDes. click here to upload file (< 10 MB) ………………………………………………………………………………………………………………...
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 67 » » Gambaran Umum Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan Terdapat 5 (lima) Komponen dan 32 (tiga puluh dua) Indikator dalam penilaian ketangguhan desa/kelurahan/nagari : • Komponen 1 : Layanan Dasar; 14 Indikator • Komponen 2 : Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana; 5 Indikator • Komponen 3 : Pencegahan dan Mitigasi; 3 Indikator • Komponen 4 : Kesiapsiagaan Darurat; 6 Indikator • Komponen 5 : Kesiapsiagaan Pemulihan; 4 Indikator PENILAIAN KETANGGUHAN DESA ➢ Komponen 1 – Layanan Dasar » » Komponen 1 – Indikator 1 – Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Pendidikan formal ; Sekolahan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) Pendidikan non formal ; Kursus atau Pelatihan Keterampilan Indikator 1. Penyelenggaraan Layanan Pendidikan YA TIDAK 1. Apakah di Desa/Kelurahan terselenggara layanan pendidikan formal atau non formal ? ☐ ☐ 2. Apakah penyelenggaraan layanan pendidikan tersebut sesuai dengan harapan/kebutuhan ? ☐ ☐ 3. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyelenggaraan layanan pendidikan tersebut ? ☐ ☐ 4. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan penyelenggaraan layanan pendidikan tersebut ? ☐ ☐ » » Komponen 1 – Indikator 2 – Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Penyelenggaraan layanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dapat berupa Puskesmas Pembantu, PUSKESDES, POLINDES, dan POSYANDU atau sejenisnya. Indikator 2. Penyelenggaraan Layanan Kesehatan YA TIDAK 5. Apakah di Desa/Kelurahan terselenggara layanan kesehatan ? ☐ ☐ 6. Apakah penyelenggaraan layanan kesehatan tersebut bermanfaat/bisa diandalkan ? ☐ ☐ 7. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyelenggaraan layanan kesehatan tersebut ? ☐ ☐ 8. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan penyelenggaraan layanan kesehatan tersebut ? ☐ ☐
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 68 » » Komponen 1 – Indikator 3 – Sarana dan Prasarana Transportasi Sarana/prasarana transportasi meliputi jalan (darat), alat transportasi umum (darat/air), pelabuhan/dermaga (air) Indikator 3. Sarana dan Prasarana Transportasi YA TIDAK 9. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia sarana/prasarana transportasi ? ☐ ☐ 10. Apakah sarana/prasarana transportasi tersebut dapat diandalkan ? ☐ ☐ 11. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan sarana/prasarana transportasi tersebut ? ☐ ☐ 12. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan sarana/prasarana transportasi tersebut ? ☐ ☐ » » Komponen 1 – Indikator 4 – Penyediaan Air Bersih Air bersih merupakan kebutuhan dasar rumah tangga yang harus dicukupi jumlah dan kualitasnya. Saat ini Desa/Kelurahan mendapat dukungan penyediaan air bersih dari Kementerian PUPR melalui program PAMSIMAS dan sejenisnya (dari Kementerian/Lembaga lain) atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha. ……………………………………………………………………………………………………………………… Indikator 4. Penyediaan Air Bersih YA TIDAK 13. Apakah di Desa/Kelurahan menyediakan air bersih ? ☐ ☐ 14. Apakah jumlah dan kualitas penyediaan air bersih tersebut dapat memenuhi kebutuhan ? ☐ ☐ 15. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyediaan air bersih tersebut ? ☐ ☐ 16. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan penyediaan air bersih tersebut ? ☐ ☐ » » Komponen 1 – Indikator 5 – Program dan Kegiatan Pangan dan Gizi Program/kegiatan pangan dan gizi menjadi prioritas pemerintah untuk mengatasi stunting dan mencegah kasus gizi buruk. Program/kegiatan pangan dan gizi di Desa/Kelurahan diwujudkan dalam program pangan tambahan diselenggarakan bersama POSYANDU, sekolahan atau secara terpisah. ……………………………………………………………………………………………………………………… Indikator 5. Program dan Kegiatan Pangan & Gizi YA TIDAK 17. Apakah di Desa/Kelurahan menyelenggarakan program/kegiatan pangan dan gizi ? ☐ ☐ 18. Apakah program/kegiatan pangan dan gizi tersebut dapat memenuhi kebutuhan ? ☐ ☐ 19. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan program/kegiatan pangan dan gizi tersebut ? ☐ ☐ 20. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan program/kegiatan pangan dan gizi tersebut ? ☐ ☐
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 69 » » Komponen 1 – Indikator 6 – Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan Peningkatan Ekonomi Melalui BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Program pemberdayaan UMKM dan/atau pengembangan ekonomi melalui BUMDES menjadi prioritas pemerintah di semua tingkatan. Dialokasikan dalam transfer Dana Desa atau memalalui Dinas Koperasi dari UMKM di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota. ……………………………………………………………………………………………………………………… Indikator 6. Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan Peningkatan Ekonomi Melalui BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) YA TIDAK 21. Apakah di Desa/Kelurahan menyelenggarakan program pemberdayaan UMKM dan/atau pengembangan ekonomi melalui BUMDES ? ☐ ☐ 22. Apakah program pemberdayaan UMKM dan/atau pengembangan ekonomi melalui BUMDES bermanfaat ? ☐ ☐ 23. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan program pemberdayaan UMKM dan/atau pengembangan ekonomi melalui BUMDES ? ☐ ☐ 24. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan dan peningkatan program pemberdayaan UMKM dan/atau pengembangan ekonomi melalui BUMDES ? ☐ ☐ » » Komponen 1 – Indikator 7 – Sarana dan Prasarana Komunikasi/Informasi Sarana dan prasarana komunikasi/informasi meliputi sinyal/sambungan telepon dan internet, group WhatsApp, radio atau material cetak untuk komunikasi/koordinasi antara pemerintah Desa/Kelurahan dengan masyarakat. ……………………………………………………………………………………………………………………… Indikator 7. Sarana dan Prasarana Komunikasi/Informasi YA TIDAK 25. Apakah di Desa/Kelurahan terdapat/tersedia sarana dan prasarana komunikasi/informasi ? ☐ ☐ 26. Apakah sarana dan prasarana komunikasi/informasi tersebut dapat diandalkan ? ☐ ☐ 27. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan sarana dan prasarana komunikasi/informasi tersebut ? ☐ ☐ 28. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana komunikasi/informasi tersebut ? ☐ ☐
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 70 » » Komponen 1 – Indikator 8 – Pelayanan Administrasi dan Kependudukan Penyelenggaraan layanan administrasi dan kependudukan menjadi prioritas agar masyarakat lebih mudah mengurus dokumen kependudukan (KTP/KK/dan lainnya) atau perijinanperijinan (misalnya izin usaha). ……………………………………………………………………………………………………………………… Indikator 8. Pelayanan Administrasi dan Kependudukan YA TIDAK 29. Apakah Pemerintah Desa/Kelurahan menyelenggarakan pelayanan administrasi dan kependudukan ? ☐ ☐ 30. Apakah penyelenggaraan pelayanan administrasi dan kependudukan tersebut dapat diandalkan (cepat dan mudah) ? ☐ ☐ 31. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan menyelenggarakan pelayanan administrasi dan kependudukan tersebut ? ☐ ☐ 32. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan menyelenggarakan pelayanan administrasi dan kependudukan tersebut ? ☐ ☐ » » Komponen 1 – Indikator 9 – Peraturan/Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan (berupa PERDES, SK Kades/SK Lurah) pengelolaan lingkungan hidup meliputi aturan tentang pembuangan sampah/limbah (cair,padat,gas), pemanfaatan bahan tambang, tata guna lahan, tanah hak ulayat dan hutan adat. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dapat meliputi konversi, pemanfaatan lingkungan hidup untuk wisata, dan gotong-royong perbaikan lingkungan. ……………………………………………………………………………………………………………………… Indikator 9. Peraturan/Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YA TIDAK 33. Apakah Pemerintah Desa/Kelurahan memiliki peraturan atau kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ? ☐ ☐ 34. Apakah peraturan atau kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut bermanfaat ? ☐ ☐ 35. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut ? ☐ ☐ 36. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut ? ☐ ☐
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 71 » » Komponen 1 – Indikator 10 – Peraturan dan Kegiatan Keagamaan Peraturan (berupa PERDES, SK Kades/SK Lurah) yang mengatur penyelenggaraan kegiatan keagamaan serta kegiatan-kegiatan keagamaan rutin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan atau atas inisiatif masyarakat. ……………………………………………………………………………………………………………………… Indikator 10. Peraturan dan Kegiatan Keagamaan YA TIDAK 37. Apakah Pemerintah di Desa/Kelurahan memiliki peraturan atau kegiatan keagamaan ? ☐ ☐ 38. Apakah peraturan dan kegiatan keagamaan tersebut bermanfaat ? ☐ ☐ 39. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk penerapan aturan atau keberlanjutan peraturan dan kegiatan keagamaan tersebut ? ☐ ☐ 40. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan peraturan dan kegiatan keagamaan tersebut ? ☐ ☐ » » Komponen 1 – Indikator 11 – Peraturan dan Kegiatan Kebudayaan Peraturan (berupa PERDES, SK Kades/SK Lurah) yang mengatur penyelenggaraan kegiatan kebudayaan (seni dan tradisi) serta kegiatan-kegiatan keagamaan seni budaya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan atau atas inisiatif masyarakat. ……………………………………………………………………………………………………………………… Indikator 11. Peraturan dan Kegiatan Kebudayaan YA TIDAK 41. Apakah Pemerintah di Desa/Kelurahan memiliki peraturan atau kegiatan kebudayaan ? ☐ ☐ 42. Apakah peraturan atau kegiatan kebudayaan tersebut bermanfaat, sesuai kebutuhan ? ☐ ☐ 43. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk penerapan aturan atau kegiatan budaya tersebut ? ☐ ☐ 44. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan peraturan kegiatan budaya tersebut ? ☐ ☐
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 72 » » Komponen 1 – Indikator 12 – Peraturan dan Kegiatan Perlindungan Keamanan Peraturan (berupa PERDES, SK Kades/SK Lurah) yang mengatur perlindungan keamanan masyarakat. Kegiatan perlindungan masyarakat dapat berupa patroli keamanan, ronda, pembinaan oleh aparat keamanan (BABINSA/BHABINKAMTIBMAS) ……………………………………………………………………………………………………………………… Indikator 12. Peraturan dan Kegiatan Perlindungan Keamanan YA TIDAK 45. Apakah Pemerintah di Desa/Kelurahan memiliki peraturan atau kegiatan perlindungan keamanan ? ☐ ☐ 46. Apakah peraturan dan kegiatan perlindungan keamanan tersebut bermanfaat ? ☐ ☐ 47. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penerapan aturan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan keamanan tersebut ? ☐ ☐ 48. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan perlindungan keamanan tersebut? ☐ ☐ » » Komponen 1 – Indikator 13 – Peraturan dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ……………………………………………………………………………………………………………………… Indikator 13. Peraturan dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak YA TIDAK 49. Apakah Pemerintah di Desa/Kelurahan memiliki aturan atau kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ? ☐ ☐ 50. Apakah aturan atau kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Desa/Kelurahan tersebut bermanfaat ? ☐ ☐ 51. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut ? ☐ ☐ 52. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut? ☐ ☐ » » Komponen 1 – Indikator 14 – Layanan Khusus (Difabel) ……………………………………………………………………………………………………………………… Indikator 14. Layanan Khusus (DIFABEL) YA TIDAK 53. Apakah Pemerintah di Desa/Kelurahan memiliki aturan atau kegiatan layanan khusus penyandang difabel tersebut ? ☐ ☐ 54. Apakah aturan atau kegiatan layanan khusus penyandang difabel tersebut tersebut bermanfaat ? ☐ ☐ 55. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan layanan khusus penyandang difabel tersebut ? ☐ ☐ 56. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan layanan khusus penyandang difabel tersebut ? ☐ ☐
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 73 ➢ Komponen 2 – Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana » » Komponen 2 – Indikator 15 – Pengkajian Risiko Bencana Pengkajian Risiko Bencana merupakan upaya penyelidikan/penelitian sederhana tetapi sistematis untuk mengetahui tingkat risiko bencana (tinggi-sedang-rendah) pada semua jenis bencana di Desa/Kelurahan beserta faktor-faktor karakter bencana, kerentanan dan kapasitasnya. Hasil penyelidikan penelitian dituangkan dalam bentuk dokumen pengkajian risiko bencana yang menjadi dasar dari peraturan atau kebijakan penanggulangan bencana Desa/Kelurahan ……………………………………………………………………………………………………………………….. Indikator 15. Pengkajian Risiko Bencana YA TIDAK 57. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan telah melakukan pengkajian risiko bencana ? ☐ ☐ 58. Apakah pengkajian risiko bencana tersebut bermanfaat ? ☐ ☐ 59. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pembaruan pengkajian risiko bencana tersebut ? ☐ ☐ 60. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan pengkajian risiko bencana tersebut ? ☐ ☐ » » Komponen 2 – Indikator 16 – Rencana Penanggulangan Bencana Rencana Penanggulangan Bencana merupakan suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan semua jenis bencana di Desa/Kelurahan meliputi tahap Pra Bencana, saat Bencana (darurat), dan Pasca Bencana (rehabilitasi-rekonstruksi) ……………………………………………………………………………………………………………………….. Indikator 16. Rencana Penanggulangan Bencana YA TIDAK 61. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan telah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana ? ☐ ☐ 62. Apakah Rencana Penanggulangan Bencana tersebut bermanfaat ? ☐ ☐ 63. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penerapan Rencana Penanggulangan Bencana tersebut ? ☐ ☐ 64. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana tersebut ? ☐ ☐
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 74 » » Komponen 2 – Indikator 17 – Pelatihan Penanggulangan Bencana Latihan Penanggulangan Bencana merupakan upaya peningkatan keterampilan, sikap dan perilaku menangani bencana pada tahap Pra Bencana, saat Bencana (darurat), dan Pasca Bencana (rehabilitasi-rekonstruksi) ……………………………………………………………………………………………………………………….. Indikator 17. Pelatihan Penanggulangan Bencana YA TIDAK 65. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan menyelenggarakan Latihanlatihan Penanggulangan Bencana ? ☐ ☐ 66. Apakah Latihan-latihan Penanggulangan Bencana tersebut bermanfaat ? ☐ ☐ 67. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan Latihan-latihan Penanggulangan Bencana ? ☐ ☐ 68. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan Latihan-latihan Penanggulangan Bencana ? ☐ ☐ » » Komponen 2 – Indikator 18 – Kelembagaan Penanggulangan Bencana (Kelompok/Organisasi Penanggulangan Bencana) Kelompok atau Organisasi Penanggulangan Bencana merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan atau atas inisiatif masyarakat. Lembaga ini memiliki struktur kepengurusan, program kerja, kegiatan, yang bertujuan menanggulangi bencana. ……………………………………………………………………………………………………………………….. Indikator 18. Kelembagaan PB (Kelompok/Organisasi Penanggulangan Bencana) YA TIDAK 69. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan telah memiliki/membentuk kelompok atau Organisasi Penanggulangan Bencana ? ☐ ☐ 70. Apakah kelompok atau Organisasi Penanggulangan Bencana tersebut bermanfaat ? ☐ ☐ 71. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan kelompok/Organisasi Penanggulangan Bencana? ☐ ☐ 72. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan kelompok/Organisasi Penanggulangan Bencana ? ☐ ☐
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 75 » » Komponen 2 – Indikator 19 – Bantuan/Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana Bantuan/Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana dapat berasal dari pemerintah dan pemerintah daerah (BNPB/Kementerian, BPBD atau OPD lainnya), Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa/Keagaan, Perguruan Tinggi. ……………………………………………………………………………………………………………………….. Indikator 19. Bantuan/Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana YA TIDAK 73. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan menerima bantuan atau kerjasama dengan pihak luar dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana ? ☐ ☐ 74. Apakah bantuan atau kerjasama kegiatan penanggulangan bencana tersebut bermanfaat ? ☐ ☐ 75. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan kegiatan hasil bantuan atau kerjasama tersebut? ☐ ☐ 76. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan meningkatkan kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan Penanggulangan Bencana ? ☐ ☐
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 76 ➢ Komponen 3 – Pencegahan dan Mitigasi » » Komponen 3 – Indikator 20 – Pencegahan Bencana Aksi pencegahan adalah aksi untuk menghindar total dari potensi dampak merugikan yang mulai diakibatkan bencana. …………………………………………………………………………………………………………………….….. Indikator 20. Pencegahan Bencana YA TIDAK 77. Apakah telah dilakukan kegiatan pencegahan bencana ? ☐ ☐ 78. Apakah kegiatan pencegahan bencana tersebut bermanfaat/bisa diandalkan ? ☐ ☐ 79. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pencegahan bencana? ☐ ☐ 80. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan pencegahan bencana ? ☐ ☐ » » Komponen 3 – Indikator 21 – Mitigasi Bencana Aksi mitigasi adalah aksi untuk mengurangi dampak merugikan yang diakibatkan dari bencana. ………………………………………………………………………………………………………….…………….. Indikator 21. Mitigasi Bencana YA TIDAK 81. Apakah telah dilakukan kegiatan mitigasi bencana ? ☐ ☐ 82. Apakah kegiatan mitigasi bencana tersebut bermanfaat/bisa diandalkan ? ☐ ☐ 83. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana ? ☐ ☐ 84. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana ? ☐ ☐ » » Komponen 3 – Indikator 22 – Sosialisasi Pengetahuan Kebencanaan Sosialisasi pengetahuan kebencanaan dapat dilakukan secara luar jaringan maupun dalam jaringan, melalui media print, pertemuan, maupun cara lain. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesadaran masyarakat atas risiko bencana di Desa. …………………………………………………………………………………………………………….………….. Indikator 22. Sosialisasi Pengetahuan Kebencanaan YA TIDAK 85. Apakah ada sosialisasi pengetahuan kebencanaan yang sesuai dengan bahaya yang ada di desa ? ☐ ☐ 86. Apakah sosialisasi pengetahuan kebencanaan tersebut bermanfaat ? ☐ ☐ 87. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyelenggaraan sosialisasi pengetahuan kebencanaan ? ☐ ☐ 88. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan sosialisasi pengetahuan kebencanaan ? ☐ ☐
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 77 ➢ Komponen 4 – Kesiapsiagaan Darurat » » Komponen 4 – Indikator 23 – Peringatan Bahaya Peringatan bahaya dari petugas khusus, organisasi kelompok, atau pengamatan yang dilakukan sendiri. ………………………………………………………………………………………………………………………... Indikator 23. Peringatan Bahaya YA TIDAK 89. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan memperoleh / mendapatkan / menerima peringatan bahaya sebelum terjadi bencana ? ☐ ☐ 90. Apakah peringatan bahaya tersebut bermanfaat ? ☐ ☐ 91. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penerimaan peringatan bahaya tersebut ? ☐ ☐ 92. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan peringatan bahaya tersebut ? ☐ ☐ » » Komponen 4 – Indikator 24 – Penyebarluasan Peringatan Bahaya Desa/Kelurahan memiliki tata cara menyebarluaskan peringatan bahaya ke masyarakat. ………………………………………………………………………………………………………………………... Indikator 24. Penyebarluasan Peringatan Bahaya YA TIDAK 93. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan memiliki cara menyebarluaskan peringatan bahaya kepada seluruh masyarakat ? ☐ ☐ 94. Apakah penyebarluasan peringatan bahaya tersebut dapat menjangkau semua masyarakat tanpa kecuali ? Termasuk difabel atau kelempok rentan lainnya ? ☐ ☐ 95. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyebarluasan peringatan bahaya tersebut ? ☐ ☐ 96. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan penyebarluasan peringatan bahaya tersebut ? ☐ ☐ » » Komponen 4 – Indikator 25 – Rencana Evakuasi Rencana evakuasi berupa tata cara (kapan, bagaimana, siapa) penyelamatan sebelum terjadi bencana. Dapat berupa dokumen tertulis atau kesepakatan bersama masyarakat. ………………………………………………………………………………………………………………………... Indikator 25. Rencana Evakuasi YA TIDAK 97. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan memiliki rencana evakuasi jika terjadi bencana ? ☐ ☐ 98. Apakah rencana evakuasi tersebut bermanfaat/berfungsi untuk penyelamatan diri saat bencana ? ☐ ☐ 99. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan fungsi rencana evakuasi bencana tersebut ? ☐ ☐ 100. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan rencana evakuasi bencana tersebut ? ☐ ☐
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 78 » » Komponen 4 – Indikator 26 – Jalur Evakuasi Jalur evakuasi berupa jalan/route yang dipilih untuk melakukan penyelamatan secara cepat ke tempat lebih aman atau terhindar dari bahaya. ………………………………………………………………………………………………………………………... Indikator 26. Jalur Evakuasi YA TIDAK 101. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia jalur evakuasi bencana ? ☐ ☐ 102. Apakah jalur evakuasi bencana tersebut bermanfaat ? ☐ ☐ 103. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan jalur evakuasi bencana tersebut ? ☐ ☐ 104. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan jalur evakuasi bencana tersebut? ☐ ☐ » » Komponen 4 – Indikator 27 – Tempat Pengungsian Tempat pengungsian aman dari bahaya dapat berupa gedung (sekolah, kantor, balai) atau lapangan yang berlokasi di wilayah Desa/Kelurahan sendiri atau Desa/Kelurahan lain. Baik disediakan pemerintah atau inisiatif/pilihan sendiri. ………………………………………………………………………………………………………………………... Indikator 27. Tempat Pengungsian YA TIDAK 105. Apakah di Desa/Kelurahan tersedia atau sudah menentukan tempat pengungsian bencana ? ☐ ☐ 106. Apakah tempat pengungsian tersebut bermanfaat untuk menyelamatkan diri dari bencana ? ☐ ☐ 107. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan tempat pengungsian tersebut ? ☐ ☐ 108. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan tempat pengungsian tersebut? ☐ ☐ » » Komponen 4 – Indikator 28 – Uji Kesiapsiagaan/Simulasi Uji lapangan menghadapi bencana melibatkan masyarakat dengan melakukan evakuasi menuju tempat pengungsian. ………………………………………………………………………………………………………………………... Indikator 28. Uji Kesiapsiagaan/Simulasi YA TIDAK 109. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan menyelenggarakan uji kesiapsiagaan/simulasi menghadapi bencana ? ☐ ☐ 110. Apakah uji kesiapsiagaan/simulasi tersebut bermanfaat ? ☐ ☐ 111. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan uji kesiapsiagaan/simulasi bencana tersebut ? ☐ ☐ 112. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan/peningkatan uji kesiapsiagaan/simulasi bencana tersebut? ☐ ☐
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 79 ➢ Komponen 5 – Kesiapsiagaan Pemulihan » » Komponen 5 – Indikator 29 – Mekanisme Penilaian PascaBencana Secara Mandiri Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana adalah upaya memperoleh informasi yang akurat mengenai kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh suatu bencana. ………………………………………………………………………………………………………………………... Indikator 29. Mekanisme Penilaian PascaBencana Secara Mandiri YA TIDAK 113. Apakah sudah ada mekanisme untuk menilai kerusakan dan kerugian pascabencana secara mandiri untuk rumah, perekonomian, atau fasilitas layanan dasar yang rusak ? ☐ ☐ 114. Apakah mekanisme untuk menilai kerusakan dan kerugian pascabencana secara mandiri dapat bermanfaat/bisa diandalkan ? ☐ ☐ 115. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyelenggaraan mekanisme penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana secara mandiri ? ☐ ☐ 116. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan mekanisme penilaian kerusakan dan kerugian pascabencana secara mandiri ? ☐ ☐ » » Komponen 5 – Indikator 30 – Mekanisme Pemulihan Dini Mandiri Pemulihan dini secara mandiri adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup, dan pelayanan publik yang terkena bencana. ………………………………………………………………………………………………………………………... Indikator 30. Mekanisme Pemulihan Dini Mandiri YA TIDAK 117. Apakah sudah ada mekanisme untuk pemulihan dini secara mandiri untuk fungsi-fungsi layanan dasar yang rusak ? ☐ ☐ 118. Apakah mekanisme untuk pemulihan dini secara mandiri bermanfaat/bisa diandalkan ? ☐ ☐ 119. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyelenggaraan mekanisme pemulihan dini secara mandiri ? ☐ ☐ 120. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan mekanisme pemulihan dini secara mandiri ? ☐ ☐
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 80 » » Komponen 5 – Indikator 31 – Mekanisme Pengelolaan Bantuan Secara Mandiri yang Transparan dan Akuntabel Pengelolaan bantuan secara mandiri adalah upaya mengelola bantuan yang ada di desa baik dari dalam maupun dari luar Desa/Kelurahan sehingga terdistribusi secara adil, efektif dan efisien, kepada korban bencana. ………………………………………………………………………………………………………………………... Indikator 31. Mekanisme Pengelolaan Bantuan Secara Mandiri yang Transparan dan Akuntabel YA TIDAK 121. Apakah sudah ada mekanisme untuk pengelolaan bantuan secara mandiri yang transparan dan akuntabel ? ☐ ☐ 122. Apakah mekanisme untuk pengelolaan bantuan secara mandiri yang transparan dan akuntabel tersebut bermanfaat/bisa diandalkan ? ☐ ☐ 123. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan penyelenggaraan mekanisme pengelolaan bantuan secara mandiri yang transparan dan akuntabel ? ☐ ☐ 124. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan pengelolaan bantuan secara mandiri yang transparan dan akuntabel ? ☐ ☐ » » Komponen 5 – Indikator 32 – Membangun Kembali dengan Lebih Baik Membangun kembali dengan lebih baik adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan membangun secara lebih aman dan kuat. ………………………………………………………………………………………………………………………... Indikator 32. Membangun Kembali dengan Lebih Baik YA TIDAK 125. Apakah ada rencana untuk membangun fasilitas layanan dasar yang berada di daerah rawan secara lebih baik pasca bencana ? ☐ ☐ 126. Apakah rencana untuk membangun fasilitas tersebut secara lebih kuat dan aman pasca bencana dapat bermanfaat/bisa diandalkan ? ☐ ☐ 127. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk keberlanjutan rencana untuk membangun fasilitas tersebut secara lebih kuat dan aman pasca bencana ? ☐ ☐ 128. Apakah pemerintah Desa/Kelurahan bekerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan/peningkatan rencana untuk membangun fasilitas tersebut secara lebih kuat dan aman pasca bencana ? ☐ ☐
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 81 » BUKTI VERIFIKASI KOMPONEN » » Verifikasi Komponen 1. Layanan Dasar Daftar bukti verifikasi berdasarkan jawaban “YA” ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. F.2.1. Bukti verifikasi berupa foto-foto fasilitas dan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.2.1.a. Foto #1 Unggah foto #1 fasilitas dan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal click here to upload file (< 10 MB) ……………………………………………………………………………………………………………... F.2.1.b. Foto #2 Unggah foto #1 fasilitas dan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal click here to upload file (< 10 MB) ……………………………………………………………………………………………………………... F.2.2. Bukti verifikasi berupa foto-foto fasilitas dan penyelenggaraan layanan kesehatan. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.2.2.a. Foto #1 Unggah foto #1 fasilitas dan penyelenggaraan layanan kesehatan click here to upload file (< 10 MB) ……………………………………………………………………………………………………………... F.2.2.b. Foto #2 Unggah foto #1 fasilitas dan penyelenggaraan layanan kesehatan click here to upload file (< 10 MB) ……………………………………………………………………………………………………………... F.2.3. Bukti verifikasi berupa foto-foto sarana/prasarana transportasi. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.2.3.a. Foto #1 Unggah foto #1 sarana/prasarana transportasi click here to upload file (< 10 MB) ……………………………………………………………………………………………………………... F.2.3.b. Foto #2 Unggah foto #2 sarana/prasarana transportasi click here to upload file (< 10 MB) ……………………………………………………………………………………………………………... F.2.4. Bukti verifikasi berupa foto-foto sarana/prasarana penyediaan air bersih. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.2.4.a. Foto #1 Unggah foto #1 sarana/prasarana penyediaan air bersih click here to upload file (< 10 MB) ……………………………………………………………………………………………………………... F.2.4.b. Foto #2 Unggah foto #2 sarana/prasarana penyediaan air bersih click here to upload file (< 10 MB) ……………………………………………………………………………………………………………...
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 82 F.2.5. Bukti verifikasi berupa foto-foto kegiatan program pangan dan gizi. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.2.5.a. Foto #1 Unggah foto #1 kegiatan program pangan dan gizi click here to upload file (< 10 MB) ……………………………………………………………………………………………………………... F.2.5.b. Foto #2 Unggah foto #2 kegiatan program pangan dan gizi click here to upload file (< 10 MB) ……………………………………………………………………………………………………………... F.2.6. Bukti verifikasi berupa dokumen foto-foto sarana dan prasarana usaha mikro, kecil, dan koperasi untuk pengembangan ekonomi. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.2.6.a. Foto #1 Unggah foto #1 sarana dan prasarana usaha mikro, kecil, dan koperasi untuk pengembangan ekonomi click here to upload file (< 10 MB) ……………………………………………………………………………………………………………... F.2.6.b. Foto #2 Unggah foto #2 sarana dan prasarana usaha mikro, kecil, dan koperasi untuk pengembangan ekonomi click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.2.7. Bukti verifikasi berupa dokumen prosedur layanan informasi/komunikasi (dalam format MS Word/Excel/PDF). ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.2.7.a. File Unggah file prosedur layanan informasi/komunikasi (dalam format MS Word/Excel/PDF) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.2.8. Bukti verifikasi berupa dokumen prosedur layanan administrasi dan kependudukan (dalam format MS Word/Excel/PDF) dan foto-foto kegiatan. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.2.8.a. File Unggah file prosedur layanan administrasi dan kependudukan (dalam format MS Word/Excel/PDF) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.2.8.b. Foto Unggah foto-foto kegiatan layanan administrasi dan kependudukan click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.2.9. Bukti verifikasi berupa dokumen peraturan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (dalam format MS Word/Excel/PDF) dan foto-foto kegiatan. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.2.9.a. File Unggah file peraturan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup (dalam format MS Word/Excel/PDF) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………...
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 83 F.2.9.b. Foto Unggah foto-foto kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.2.10. Bukti verifikasi berupa dokumen peraturan keagamaan (dalam format MS Word/Excel/PDF) dan foto-foto kegiatan. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.2.10.a. File Unggah file peraturan keagamaan (dalam format MS Word/Excel/PDF) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.2.10.b. Foto Unggah foto kegiatan keagamaan click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.2.11. Bukti verifikasi berupa dokumen peraturan kebudayaan (dalam format MS Word/Excel/PDF) dan foto-foto kegiatan. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.2.11.a. File Unggah file peraturan kebudayaan (dalam format MS Word/Excel/PDF) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.2.11.b. Foto Unggah foto kegiatan kebudayaan click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.2.12. Bukti verifikasi berupa dokumen peraturan perlindungan keamanan (dalam format MS Word/Excel/PDF) dan foto-foto kegiatan. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.2.12.a. File Unggah file peraturan perlindungan keamanan (dalam format MS Word/Excel/PDF) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.2.12.b. Foto Unggah foto kegiatan perlindungan keamanan (dalam format MS Word/Excel/PDF) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.2.13. Bukti verifikasi berupa dokumen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dalam format MS Word/Excel/PDF) dan foto-foto kegiatan. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.2.13.a. File Unggah dokumen pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dalam format MS Word/Excel/PDF) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.2.13.b. Foto Unggah foto kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………...
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 84 F.2.14. Bukti verifikasi berupa dokumen peraturan layanan khusus difabel (dalam format MS Word/Excel/PDF) dan foto-foto kegiatan. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.2.14.a. File Unggah dokumen peraturan layanan khusus difabel (dalam format MS Word/Excel/PDF) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.2.14.b. Foto Unggah foto kegiatan layanan khusus difabel (dalam format MS Word/Excel/PDF) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... » » Verifikasi Komponen 2. Peraturan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daftar bukti verifikasi berdasarkan jawaban “YA” ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. F.3.1. Bukti verifikasi berupa dokumen pengkajian risiko bencana (dalam format MS Word/Excel/PDF). ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.3.1.a. File Unggah file pengkajian risiko bencana (dalam format MS Word/Excel/PDF) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.3.2. Bukti verifikasi berupa dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (dalam format MS Word/Excel/PDF) dan foto-foto kegiatan. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.3.2.a. File Unggah file Rencana Penanggulangan Bencana (dalam format MS Word/Excel/PDF) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.3.3. Bukti verifikasi berupa foto-foto atau dokumen laporan latihan penanggulangan bencana (dalam format MS Word/Excel/PDF) dan foto-foto kegiatan. ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.3.3.a. File Unggah file laporan latihan penanggulangan bencana (dalam format MS Word/Excel/PDF) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.3.3.b. Foto Unggah foto latihan penanggulangan bencana click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………...
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 85 F.3.4. Bukti verifikasi berupa foto-foto atau dokumen struktur organisasi/kelompok penanggulangan bencana (dalam format MS Word/Excel/PDF). ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.3.4.a. File Unggah file struktur organisasi/kelompok penanggulangan bencana (dalam format MS Word/Excel/PDF) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.3.4.b. Foto Unggah foto struktur organisasi/kelompok penanggulangan bencana click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.3.5. Bukti verifikasi berupa foto-foto atau dokumen laporan kerjasama kegiatan penanggulangan bencana dengan pihak luar (dalam format MS Word/Excel/PDF). ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.3.5.a. File Unggah file laporan kerjasama kegiatan penanggulangan bencana dengan pihak luar (dalam format MS Word/Excel/PDF) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.3.5.a. Foto Unggah foto kerjasama kegiatan penanggulangan bencana dengan pihak luar (dalam format MS Word/Excel/PDF) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... » » Verifikasi Komponen 4. Kesiapsiagaan Darurat Daftar bukti verifikasi berdasarkan jawaban “YA” ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. F.4.1. Bukti verifikasi berupa foto atau dokumen penerimaan peringatan bahaya ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.4.1.a. File Unggah file dokumen penerimaan peringatan bahaya click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.4.1.b. Foto Unggah foto penerimaan peringatan bahaya click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.4.2. Bukti verifikasi penyebarluasan peringatan bahaya, dapat berupa : 1) dokumen SOP penyebarluasan peringatan bahaya banjir (jika ada); atau 2) foto alat yang digunakan untuk penyebarluasan peringatan bahaya kepada masyarakat ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh)
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 86 F.4.2.a. File Unggah file SOP penyebarluasan peringatan bahaya (jika ada) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.4.2.b. Foto Unggah foto alat yang digunakan untuk penyebarluasan peringatan bahaya kepada masyarakat click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.4.3. Bukti verifikasi berupa foto peta evakuasi atau dokumen rencana evakuasi bencana ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.4.3.a. File Unggah file rencana evakuasi bencana (dalam format MS Word/Excel/PDF) click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.4.3.b. Foto Unggah foto peta evakuasi click here to upload file (< 10 MB) …………………………………………………………………………………………………………... F.4.4. Bukti verifikasi berupa foto jalur dan rambu evakuasi bahaya ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.4.4.a. Foto #1 Unggah foto #1 jalur evakuasi bahaya click here to upload file (< 10 MB) ……………………………………………………………………………………………………………... F.4.4.b. Foto #2 Unggah foto #2 rambu evakuasi bahaya click here to upload file (< 10 MB) ……………………………………………………………………………………………………………... F.4.5. Bukti verifikasi berupa foto-foto tempat pengungsian ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.4.5.a. Foto #1 Unggah foto #1 tempat pengungsian click here to upload file (< 10 MB) ……………………………………………………………………………………………………………... F.4.5.b. Foto #2 Unggah foto #2 tempat pengungsian click here to upload file (< 10 MB) ……………………………………………………………………………………………………………... F.4.6. Bukti verifikasi berupa foto-foto pelaksanaan uji kesiapsiagaan/simulasi bencana ☐ Ada (Tersedia/Diperoleh) ☐ Tidak (Tidak tersedia/Tidak diperoleh) F.4.6.a. Foto #1 Unggah foto #1 pelaksanaan uji kesiapsiagaan/simulasi bencana click here to upload file (< 10 MB) ……………………………………………………………………………………………………………... F.4.6.b. Foto #2 Unggah foto #2 pelaksanaan uji kesiapsiagaan/simulasi bencana click here to upload file (< 10 MB) ……………………………………………………………………………………………………………...
PENILAIAN KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN-BPBD Kab.Barru, JULI 2023 87 KOP DESA/KELURAHAN BERITA ACARA Penilaian Ketangguhan Bencana Desa Dan Kelurahan Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa telah melakukan penilaian ketangguhan bencana desa dan kelurahan dengan memberikan jawaban-jawaban pertanyaan penilaian berdasarkan kesepakatan bersama para partisipan FGD. Desa/Kelurahan : ………………………………………………………………. Kecamatan : ………………………………………………………………. Kabupaten/Kota : BARRU Provinsi : Sulawesi Selatan Waktu penilaian : ……… WITA s/d ……… WITA Lokasi penilaian : Kantor Desa/Kelurahan ……………………………… No. N a m a A l a m a t Tandatangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. dst (ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah)