Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 1
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN “SIPEKAKAS SDM LINMAS” transformaSI PElayanan peningKAtan KApasitaS SDM Linmas di Satpol PP Kab Karangasem. Oleh: I Nengah Sudana Wiryawan, SE.,MAP. NIP. 19720916 200701 1 015 PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS (PKP) ANGKATAN IV BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI TAHUN 2024
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | ii LEMBAR PERSETUJUAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK Judul : transformaSI PElayanan peningKAtan KApasitaS SDM Linmas Satpol PP Nama : I Nengah Sudana Wiryawan, SE.,MAP NIP : 197209162007011015 Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/ III/d Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Pol PP dan Linmas Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. Disetujui untuk disampaikan pada Seminar Rancangan Aksi Perubahan (RAP) Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Provinsi Bali Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024 Coach, I Made Gde Partha Kesuma Setiawan, S.STP.,M.Si NIP. 19780201 199711 1 002 Bali, Mentor, DRS Ida Made Amitaba. NIP. 19671226 200701 1 019
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | iii LEMBAR PENGESAHAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK Judul : transformaSI PElayanan peningKAtan KApasitaS SDM Linmas Satpol PP Nama : I Nengah Sudana Wiryawan, SE.,MAP NIP : 197209162007011015 Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/ III/d Jabatan : Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Pol PP dan Linmas Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem. Telah diseminarkan dan disempurnakan berdasarkan masukan dari Penguji, Coach dan Mentor pada tanggal pada Tanggal 21 Juni 2024 Coach, I Made Gde Partha Kesuma Setiawan, S.STP.,M.Si NIP. 19780201 199711 1 002 Bali, Mentor, Drs. Ida Made Amitaba. NIP. 19671226 200701 1 019 Penguji, I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H.,M.Si NIP. 19720822 199203 1 006
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | iv BIODATA PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN IV TAHUN 2024 Nama : I Nengah Sudana Wiryawan,SE.,MAP Jenis Kelamin : Laki-laki Tempat / Tgl Lahir : Karangasem/16 Sept 1972 Agama : Hindhu Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/III/d Jabatan : Kepala seksi Pengembangan kapasitas SDM Pol PP dan Linmas Instansi : Pemerintah Kabupaten Karangasem Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Karangasem Pendidikan : S.2 HP : 081353666992 Email : [email protected]
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | v KATA PENGANTAR Om Suastiastu, Puji dan syukur penulis haturkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Organisasi dengan judul “SIPEKAKAS SDM LINMAS” transformaSI PElayanan peningKAtan KApasitaS SDM Linmas di Satpol PP Kab Karangasem sebagai suatu gagasan untuk dapat diimplementasikan di bidang tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih atas segala petunjuk, bimbingan dan arahan yang diberikan kepada: 1. Plh. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, Bapak I Dewa Putu Sunartha, SE, MSi atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024. 2. Drs. Ida Made Amitaba. selaku Mentor dan Kabid Linmas pada Satpol PP Kabupaten Karangasem. 3. I Made Gde Partha Kesuma Setiawan, S.STP., M.Si selaku Coach dan Widyaiswara BKPSDM Provinsi Bali. 4. I Gede Agus Arjawa Tangkas, S.H.,M.Si Selaku penguji dalam seminar Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Provinsi Bali Tahun 2024; 5. Para Panitia Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Provinsi Bali Tahun 2024 Penulis menyadari bahwa penyusunan rancangan aksi perubahan ini masih banyak kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dari semua pihak yang ingin memberikan saran baiknya demi perkembangan positif bagi penulis ke depannya. Demikian tugas ini penulis susun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penulis sendiri. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Om Santhi, Shanti, Shanti Om. Bali, Penulis
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | vi DAFTAR ISI COVER i LEMBAR PERSETUJUAN ii LEMBAR PENGESAHAN iii BIODATA iv KATA PENGANTAR v DAFTAR ISI vi DAFTAR GAMBAR vii DAFTAR TABEL viii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Tujuan 4 1.3 Manfaat 5 1.4 Gambaran Umum Organisasi 5 BAB II RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 10 2.1 Ketepatan Perubahan 10 2.2 Terobosan Inovasi 14 2.3 Tahapan Kegiatan 15 2.4 Pengelolaan Sumber Daya 17 2.5 Potensi Kendala dan Alternative Solusi 23 2.6 Strategi Pengembangan Kompetensi 25 2.7 Adopsi dan Adaptasi Studi Lapangan 26 BAB III PENUTUP 27 DAFTAR PUSTAKA 28
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | vii DAFTAR TABEL Tabel 1 Analisis APKL 13 Tabel 2 Analisis USG 13 Tabel 3 Tahapan/Milestone Aksi Perubahan 15 Tabel 4 Klasifikasi dan Strategi Komunikasi 17 Tabel 5 Peran, Hubungan dan Dukungan Stakeholder 18 Tabel 6 Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder 20 Tabel 7 Potensi Kendala dan Alternative Solusi 23 Tabel 8 Strategi Pengembangan Kompetensi 25
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | viii DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Struktur Organisasi 8 Gambar 2 GAP Analisys 12 Gambar 3 Kuadran Stakeholder 16
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Kabupaten Karangasem dari tahun 2021 hingga Tahun 2026 memiliki cita-cita dan harapan sebagaimana tercermin dalam Visi Kabupaten Karangasem yakni “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” di Karangasem Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Karangasem Era Baru Yang Pradnyan, Kertha, Shanti dan Nadi (Prakerthi Nadi) Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan komitmen dan peran serta seluruh pemangku kepentingan (steakholders) antara lain Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum, Penegakan Perda, Peraturan dan Keputusan Bupati Secara Khusus tugas pokok Satpol.PP sesuai Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah Menyelenggarakan Pemeliharaan Kerentraman dan Ketertiban Umum, khususnya terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ataupun Kebijakan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat.
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 2 Selain itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan keteriban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Yang mempunyai tugas dalam rangka penanggulangan dan penanganan pengungsi, membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan di desa/ kelurahan. Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Tugas Linmas anatara lain, 1)Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan, 2) Masyarakat serta pengamanan swakarsa, 3) Menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa, 4) Mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa, 5) Menyusun kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di TPS dan teknis pelaksanaan pembekalan pada pemilu, 6) Menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu, 7) Menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana, 8) Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat, 9) Membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat, 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem melalui Kasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas memiliki tugas melaksanakan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Linmas. Peningkatan SDM Linmas sangat diperlukan mengingat Kabupaten Karangasem
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 3 merupakan wilayah yang memiliki potensi anggota linmas sebanyak 2.614 Orang dari 75 Desa dan 3 Kelurahan. Selain itu Kabupaten Karangasem juga memiliki 12 potensi bencana alam yaitu Tanah Longsor, Banjir, Banjir Bandang, Gempa Bumi, Tsunami, Gelombang Pasang Laut, Angin Puyuh, Gunung Meletus, Kebakaran Hutan, Kekeringan Lahan dan Bencana Sosial Seperti Unjuk Rasa. Oleh sebab itu peningkatan kemampuan dan kompetensi Linmas diperlukan sebagai petugas yang paling dekat dengan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam hal ini sebagai pembina Linmas melalui Kasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas dalam pelaksanaan tugasnya mengalami beberapa permasalahan yaitu Cakupan Luas Wilayah Kerja Satpol PP Karangasem yang luas, Kurangnya pembinaan terhadap sumber daya aparatur Linmas yang hanya rata-rata 3 jam pembelajaran pertahun, Akurasi data Linmas yang baru 40 %, masih kurangnya pemenuhan sarana prasarana linmas yang baru mencapai 10 %, masih rendahnya anggaran pembinaan Linmas di Kabupaten Karangasem, kurangnya pelayanan Linmas kepada masyarakat. Dengan adanya permasalahan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja melalui Kasi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satpol PP dan Linmas dengan melakukan perubahan pelayanan peningkatan Kapasita SDM Satpol PP dan Linmas melalui Transformasi Pelayanan Peningkatan Kapasitas SDM Linmas di Satpol PP Kab Karangasem. Transformasi tersebut meliputi pembuatan Standar Operasional Prosedur Linmas, Pembuatan Petunjuk Teknis Tugas Linmas, Pembuatan Kurikulum dan Pembinaan Linmas melalui digitalisasi.
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 4 1.2. TUJUAN Tujuan Aksi Perubahan ini pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem adalah 1.2.1. Tujuan Jangka Pendek a. Terbentuknya Tim Kerja Internal Pembinaan Linmas di Kabupaten Karangasem b. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Pembinaan Anggota Linmas Kabupaten Karangasem c. Tersusunnya Kurikulum Pelatihan Dasar Linmas berupa PDF d. Tersusunnya Materi/ Bahan Pembinaan Linmas secara Digital (Vidio Tutorial) di Kabupaten Karangasem e. Tersusunnya Panduan Digital Sekolah Linmas f. Tersusunya Jadwal Pembelajaran Sekolah Linmas Digital g. Terlaksananya Kesepakatan Kerjasama Pembinaan Linmas di Kabupaten Karangasem bersama stakeholder h. Tersusunnya Learning Management Sistem Sekolah Linmas Digital i. Terlaksananya Pembinaan Kepada Linmas di 1 Kecamatan di Kabupaten Karangasem 1.2.2. Tujuan Jangka Menengah a. Tersusunnya Kurikulum Lanjutan Pelatihan Linmas b. Terlaksananya Pembinaan dan dan Pelatihan kepada Linmas di 5 Kecamatan 1.2.3. Tujuan Jangka Panjang a. Tersusunnya Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana Linmas di Kabupaten Karangasem b. Terlaksananya Pelatihan Pembinaan dan Pelatihan Linmas seKabupaten Karangasem
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 5 1.3. MANFAAT Manfaat yang diperoleh dalam aksi perubahan ini yaitu : A. Manfaat Bagi Pemerintah/ Organisasi 1. Adanya Tim Pembinaan Linmas yang aktif 2. Adanya Standar Pelayanan Linmas yang jelas 3. Meningkatnya Kompetensi Linmas dalam Kesiapsiagaan dan Menghadapi Bencana B. Manfaat Bagi Masyarakat 1. Meningkatkan Ketertiban, Keamanan dan Perlindungan Masyaraklat secara maksimal 2. Terciptanya Pemberdayaan Masyarakat yang aktif dalam menjadi keamanan dan ketertiban lingkungan 3. Meningkatnya Kompetensi Linmas dalam melaksanakan Pengamanan pada Pemilihan Umum 4. Meningkatkan kemampuan SDM Linmas dalam berbagai aspek keamanan dan penanggulangan bencana 1.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI Sesuai Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem adalah “Menyelenggarakan Pemeliharaan Kerentraman dan Ketertiban Umum, khususnya terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ataupun Kebijakan Kepala Daerah serta Perlindungan Masayarakat.” Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem, mempunyai fungsi :
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 6 1. Memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja satuan polisi pamong praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 2. Perumusan kebijakan sinkronisasi dan fasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam satu daerah kabupaten 3. Perumusan kebijakan sinkronisasi dan fasilitasi penegakan Perda Kabupaten dan peraturan bupati 4. Perumusan kebijakan sinkronisasi dan fasilitasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kabupaten Karangasem 5. Perumusan Kebijakan sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan program penegakan Perda dan Pilkada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat 6. Perumusan kebijakan sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan perkada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat 7. Perumusan kebijakan sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan perkada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait 8. Perumusan kebijakan sinkronisasi dan fasilitasi pengawasan terhadap masyarakat aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Pilkada 9. Menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada badan atau lembaga ormas kelompok masyarakat dan individu atau keluarga sesuai bidang tugas yang dilaksanakan 10.Monitoring evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja satuan polisi pamong praja dan 11.Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satpol PP diatas secara khusus Tugas Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satpol PP dan
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 7 Linmas adalah 1. Menyusun program kerja seksi pengembangan kapasitas sumber daya manusia satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat 2. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia (HAM) 3. Menyusun laporan kinerja dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban 4. Memimpin mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik 5. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan dan 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis Berasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat. Satuan Linmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan. Beberapa tugas Linmas di Masyarakat yaitu: 1. Mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi satuan perlindungan Masyarakat serta pengamanan swakarsa 2. Menyusun prosedur tetap, petunjuk teknis dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa 3. Mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa 4. Menyusun kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di TPS dan teknis pelaksanaan pembekalan pada pemilu
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 8 5. Menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu 6. Menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana 7. Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat 8. Membuka pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem Gambar 1. Struktur Organisasi Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem didukung dengan Sumber Daya yang dimiliki, yaitu Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana. Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem berjumlah 138 orang, yaitu 1 (satu) orang Kepala Satuan, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Kasubag umum
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 9 dan Kepegawaian, 1 (satu) orang Kasubag Sunprog, Evaluasi dan Pelaporan, (1) Kasubag Keuangan, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 6 (enam) orang Kepala Seksi, 125 orang staf / anggota dengan pembagian tugas, 26 orang staf di Sekretariat, 15 orang pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan, 85 orang pada Bidang Ketertiban Umum, 13 orang pada Bidang Perlindungan Masyarakat Prinsip Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat merupakan wujud tanggung jawab dan peran serta segenap warga negara terhadap keselamatan umum masyarakat lingkungannya. Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) merupakan kekuatan utama dalam upaya perlindungan masyarakat pada saat terjadi bencana, pengungsian, kamtibmas dan sosial kemasyarakatan. Pengelolaan LINMAS adalah tanggung jawab Negara di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Satuan LINMAS dalam keadaan tidak terjadi bencana, dapat diberikan tugas membantu aparat pemerintah dalam memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta kegiatan sosial kemasyarakatan di desa / kelurahan termasuk juga ketika pelaksanaan pemilu Kada ( PILGUB ). Satuan LINMAS tersebar di 8 (delapan) Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem yaitu Kecamatan Kubu 370 Orang, Kecamatan Abang 442 Orang, Kecamatan Bebandem 219 Orang, Kecamatan Karangasem 486 Orang, Kecamatan Manggis 378 Orang, Kecamatan Rendang 192 Orang, Kecamatan Selat 257 Orang, Kecamatan Sidemen 270 Orang.
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 10 BAB II RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2.1. KETEPATAN PERUBAHAN Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat berasal dari internal organisasi dan juga berasal dari eksternal organisasi. Identifikasi dari peluang dan tantangan yang tepat dan terukur bisa memperkuat posisi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Berikut ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja antara lain: a. Cakupan luas wilayah kerja yang luas belum sepadan dengan jumlah personil. b. Cakupan demografi yang besar belum sepadan dengan jumlah personil c. Standar Operasi Prosedur yang belum optimal sebagai pedoman kegiatan pelaksanaan kegiatan anggota satuan polisi pamong praja. d. Kompensasi terhadap Beban kerja yang belum memadai bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja. e. Peningkatan wawasan dan kemampuan yang sesuai dengan Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang mencukupi sehingga personil yang ada kurang optimal dalam bertugas. Adapun potensi yang bisa memperkuat kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut: a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Payung hukum ini bisa memperkuat kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah. b. Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem yang luas dan masih belum dilaksanakan optimal membuka kesempatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengembangkan kemampuan anggota. c. Peran anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem diluar tugas seperti menjadi tokoh masyarakat bisa mendukung efektifitas kinerja
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 11 dalam menjalankan tugas penegakkan perda dan memelihara Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Selain itu beberapa hal yang menjadi isu kinerja khususnya Bidang Perlindungan Masyarakat yaitu 1. Kondisi Saat ini a. Belum terjangkaunya Pembinaan Perlindungan Masyarakat yang Luas 8 Kecamatan ( 75 Desa dan 3 Kelurahan) b. Kurangnya pembinaan terhadap sumber daya aparatur Linmas yang hanya rata-rata 3 jam pembelajaran pertahun c. Akurasi data Linmas yang baru 40 % d. Kurangnya pemenuhan sarana prasarana linmas yang baru mencapai 10 % e. Kurangnya anggaran pembinaan Linmas di Kabupaten Karangasem 2. Kondisi yang diinginkan a. Terjangkaunya Pembinaan Perlindungan Masyarakat yang Luas 8 Kecamatan ( 75 Desa dan 3 Kelurahan) b. Terpenuhinya pembinaan terhadap sumber daya aparatur Linmas yang hanya rata-rata 20 jam pembelajaran pertahun c. Akurasi data Linmas yang Terupdate d. Terpenuhinya sarana prasarana linmas yang mencapai 70 %, e. Terpenuhinya anggaran pembinaan Linmas di Kabupaten Karangasem dengan maksimal Untuk lebih jelasnya permasalahan diatas dapat digambarkan melalui Gap Analysis berikut ini :
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 12 Gambar 2. Gap Analysis TUPOKSI SATPOL PP Menyelenggarakan Pemeliharaan Kerentraman dan Ketertiban Umum, khususnya terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ataupun Kebijakan Kepala Daerah serta Perlindungan Masayarakat Tusi Kasi Pengembangan Kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas Melaksanakan perumuskan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Linmas Kondisi Saat Ini 1. Belum terjangkaunya Pembinaan Perlindungan Masyarakat yang Luas 8 Kecamatan ( 75 Desa dan 3 Kelurahan) 2. Kurangnya pembinaan terhadap sumber daya aparatur Linmas yang hanya rata-rata 3 jam pembelajaran pertahun 3. Akurasi data Linmas yang baru 40 % 4. Kurangnya pemenuhan sarana prasarana linmas yang baru mencapai 10 % 5. Kurangnya anggaran pembinaan Linmas di Kabupaten Karangasem Kondisi yang diharapkan 1.Terjangkaunya Pembinaan Perlindungan Masyarakat yang Luas 8 Kecamatan ( 75 Desa dan 3 Kelurahan) 2.Terpenuhinya pembinaan terhadap sumber daya aparatur Linmas yang hanya ratarata 20 jam pembelajaran pertahun 3.Akurasi data Linmas yang terupdate 4.Terpenuhinya sarana prasarana linmas yang mencapai 70 %, 5.Terpenuhinya anggaran pembinaan Linmas di Kabupaten Karangasem dengan maksimal GAP Belum Optimalnya Pembinaan Terhadap SDM Linmas SOLUSI Melakukan Pembinaan dan Pelatihan melalui digitalisasi 1. INOVASI Transformasi Pelayanan Peningkatan Kapasitas SDM Linmas di Satpol PP Kab Karangasem
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 13 Berdasarkan Kondisi tersebut diatas maka terlihat kesenjangan antara kondisi pelayanan saat ini dan kondisi pelayanan yang diinginkan maka dapat disimpulkan Isu Strategis yaitu: 1. Rendahnya frekuensi pembinaan sumber daya aparatur Linmas 2. Rendahnya tingkat akurasi data Linmas 3. Kurangnya Pelayanan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan permasalahan diatas selanjutnya dilakukan identifikasi isu dengan menggunakan metode APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Kelayakan) seperti di bawah ini: Tabel 1 Analisis APKL No Identifikasi Masalah A P K L Ket 1. Rendahnya frekuensi pembinaan sumber daya aparatur Linmas v v v v valid 2. Rendahnya tingkat akurasi data Linmas v v v v valid 3 Kurangnya Pelayanan Perlindungan Masyarakat v v v v valid Keterangan : A = Aktual P = Problematiak K = Kekhalayakan L = Kelayakan Berdasarkan identifikasi isu tersebut diatas maka selanjutnya ditetapkan prioritas isu dengan metode U (Urgency ), S (Seriousness), dan G (Growth). Scoring dilakukan menggunakan scala nilai 1-5. Isu/masalah yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Adapun hasil analisis USG, disajikan pada tabel dibawah : Tabel 2 Analisis USG No ISU STRATEGIS U S G Total Rangking 1. Rendahnya frekuensi pembinaan sumber daya aparatur Linmas 5 4 4 13 I 2. Rendahnya tingkat akurasi data Linmas 4 4 3 11 II 3 Kurangnya Pelayanan Perlindungan Masyarakat 3 3 4 10 III
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 14 Keterangan : 5 = Sangat Kuat 4 = Kuat 3 = Sedang 2 = Kurang 1 = Sangat Kurang 2.2. TEROBOSAN INOVASI Sebagai Pelayan publik pada Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas yang mempunyai tupoksi yang salah satunya adalah melaksanakan perumuskan kebijakan dan fasilitas pelaksanaan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Linmas. Untuk menjadwab permasalahan yang ada yaitu Cakupan Luas Wilayah Kerja Satpol PP Karangasem yang luas, Kurangnya pembinaan terhadap sumber daya aparatur Linmas yang hanya rata-rata 3 jam pembelajaran pertahun, Akurasi data Linmas yang baru 40 %, masih kurangnya pemenuhan sarana prasarana linmas yang baru mencapai 10 %, masih rendahnya anggaran pembinaan Linmas di Kabupaten Karangasem, kurangnya pelayanan Linmas kepada masyarakat. Maka dipandang perlu melakukan transformasi pelayanan melalui digitalisasi untuk meciptakan sistem pembinaan dan pelatihan Linmas secara modern. Memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka ide gagasan yang disusun adalah tranformasi kinerja pelayanan pembinaan Linmas melalui penyusunan sekolah Linmas digital meliputi : 1. Panduan pelaksanaan sekolah Linmas digital 2. Penetapan pengelola, penyelenggara dan pengajar Sekolah Linmas Digital 3. SOP sekolah Linmas digital 4. Penyusunan jadwal pembelajaran sekolah Linmas digital 5. Penyusunan materi pembelajaran sekolah Linmas digital dan 6. Pembangunan Learning Management System sekolah Linmas digital
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 15 2.3. TAHAPAN KEGIATAN Dalam rencana aksi perubahan ini transformasi pelayanan peningkatan kapasitas SDM Linmas dilaksanakan guna mencapai peningkatan kompetensi Linmas dan pemenuhan sarana prasarana Linmas sebagai petugas yang paling dekat dengan masyarakat. Tahapan pelaksanaan Aksi Perubahan disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 3 Milestone/Tahapan Aksi Perubahan NO KEGIATAN Juni Juli Agust OUTPUT PENANGGUNG JAWAB IV I II III IV V I II III A JANGKA PENDEK I Tahap Persiapan 1 Melaksanakan Pertemuan dengan Mentor Foto bimbingan dengan mentor Project Lender 2 Melaksanakan Rapat dan Penyusunan Tim Kerja Internal Dokumentasi Koordinasi Project Lender 3 Melaksanakan Koordinasi dengan Stakeholder Terkait Tim kerja efektif Project Lender II Tahap Pengorganisasian 4 Menyusun Standar Operasional Prosedur Pembinaan Anggotan Linmas Standar Operasional Prosedur Pembinaan Anggotan Linmas Project Lender dan tim efektif 5 Menyusun Kurikulum Pelatihan Dasar Linmas Kurikulum Latihan Dasar Linmas (ebook) Project Lender dan tim efektif 6 Menyusun Materi/Bahan Pelatihan Linmas secara Digital di Kabupaten Karangasem Materi/Bahan Pembinaan Linmas Project Lender dan tim efektif 7 Menyusun Jadwal Pembelajaran Sekolah Linmas Jadwal Pembelajaran Sekolah Linmas Project Lender dan tim efektif
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 16 NO KEGIATAN Juni Juli Agust OUTPUT PENANGGUNG JAWAB IV I II III IV V I II III 8 Menyusun Panduan Sekolah Linmas secara Digital Panduan Sekolah Linmas Project Lender dan tim efektif 9 Melaksanakan Kerjasama dengan Stakeholder terkait Pembinaan Linmas Kesepakatan Kerjasama Project Lender, tim efektif dan stakeholder III Tahap Pelaksanaan 10 Menyusun Leraning Management Sistem Sekolah Linmas Digital LMS Sekolah Linmas Project Lender dan tim efektif 11 Melaksanakan Sosialisasi Sekolah Linmas Digital di 1 Kecamatan di Kabupaten Karangasem ( Pilot Project) Surat, Dokumentasi, Daftar Hadir Project Lender dan tim efektif, Anggota Linmas 12 Melaksanakan Uji Coba Pelaksanaan Sekolah Linmas 1 Kecamatan di Kabupaten Karangasem Dokumentasi, Surat, Daftar Hadir Project Lender dan tim efektif Anggota Linmas IV Tahap Evaluasi 13 Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Linmas Laporan Evaluasi Project Lender dan tim efektif NO KEGIATAN WAKTU OUTPUT PENANGUNG JAWAB B JANGKA MENENGAH 1 Menyusun Kurikulum Lanjutan Pelatihan melalui Sekolah Linmas Agustus 2024 s.d Pebruari 2025 Kurikulm Sekolah Linmas Project Lender dan tim efektif 2 Menyusun Jadwal Pelaksanaan Sekolah linmas kepada 7 Kecamatan di Kabupaten Karangasem Jadwal Pelaksanaan Sekolah Linmas di 5 Kecamatan Project Lender dan tim efektif 3 Menyusun Rencana Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Linmas Tahun 2025 Rencana Kebutuhan sarana prasarana tahun 2025 Project Lender dan tim efektif NO KEGIATAN WAKTU OUTPUT PENANGUNG JAWAB C JANGKA PANJANG
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 17 1 Pelatihan Pembinaan dan Pelatihan Linmas seKabupaten Karangasem melalui sekolah Linmas secara Berkala Tahun 2025 Pembinaan Linmas mencapai 20 Jam Pelajaran Setiap Tahun Project Lender dan tim efektif 2.4. PENGELOLAAN SUMBER DAYA Suksesnya pelaksanaan suatu kegiatan tidak lepas dari dukungan dan kerjasama para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam organisasi berbagai stakeholders ada di dalamnya dan saling mempengaruhi untuk mensukseskan pelaksanaan suatu kegiatan. Identifikasi stakeholders terbagi menjadi dua, yaitu stakeholders internal dan eksternal. a. Klasifikasi dan Strategi Komunikasi Stakeholders Dari pengaruh kepentingan kelompok maka dapat digambarkan dalam suatu kuadran klasifikasi stakeholders Tabel 4 Klasifikasi dan Strategi Komunikasi Promoters Menjaga dan meningkatkan dukungan dengan komunikasi yang intensif dan berkoordinasi secara berkelanjutan, melibatkan dalam kegiatan proper melalui rapat koordinasi, laporan perkembangan aksi perubahan secara berkala sehingga terjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder Defenders Meyakinkan stakeholders mengenai tujuan pelaksanaan aksi perubahan dan melibatkan dalam evaluasi dan penyempurnaan terhadap aksi perubahan Latents Strategi yang dilakukan adalah yang dapat menarik minat terhadap aksi perubahan yaitu dengan diskusi agar mendukung/memberikan masukan terhadap rencana aksi Perubahan Apathetics Melakukan komunikasi yang dapat meningkatkan minat stakeholders agar mendukung aksi perubahan b. Hubungan dan Peran Stakeholders Pelaksanaan suatu kegiatan tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa dukungan dari pihak lain yang memangku kepentingan. Demikian halnya dengan Rencana Aksi Perubahan ini tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua orang saja, namun harus melibatkan stakeholder baik langsung maupun tidak langsung. Stakeholder yang akan terlibat dalam Rencana Aksi
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 18 Perubahan ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5. Peran, Hubungan, dan Dukungan Stakeholder No Stakeholder Peran Hubungan Dukungan A. Stakeholder Internal 1 Kepala Satpol PP Penentu kebijakan Meningkatkan citra organisasi Sangat mendukung 2 Sekretaris Satpol PP Penentu kebijakan dan mentor Penanggung jawab Sangat mendukung 3 Kasubag Umum Satpol PP Memberikan masukan Kerjasama Sangat mendukung 4 Kepala Bidang Linmas Memberikan masukan Kerjasama Sangat mendukung 5 Kepala Bidang Trantib Memberikan masukan Kerjasama Sangat mendukung 6 Kapala Bidang Penegakan Hukum Memberikan Masukan Kerjasama Sangat mendukung 7 Kasi Pemberdayaan Linmas Mitra kerja Kerjasama Sangat mendukung 8 Anggota Satpol PP Mitra kerja Kerjasama Sangat mendukung B. Stakeholder Eksternal 1 BKPSDM Instansi pendukung Kerjasama Sangat mendukung 2 Dinas Kominfo Instansi pendukung Kerjasama Sangat mendukung 3 Bagian Hukum Setda Instansi pendukung Kerjasama Sangat mendukung 4 BPBD Instansi pendukung Kerjasama Sangat mendukung 5 Dinas Pemadam Kebakaran Instansi pendukung Kerjasama Sangat mendukung 6 Komisi Pemilihan Umum Instansi pendukung Kerjasama Sangat mendukung 7 Bawaslu Instansi pendukung Kerjasama Sangat mendukung 8 POLRI (Babinkamtinmas) Instansi pendukung Kerjasama Sangat mendukung 9 TNI ( Babinsa) Instansi pendukung Kerjasama Sangat mendukung 10 Camat se Kab. Karangasem Instansi pendukung Kerjasama Sangat mendukung
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 19 11 Kepala Desa se Kab. Karangasem Instansi pendukung Kerjasama Sangat mendukung c. Pengaruh dan Kepentingan Stakeholders Adapun stakeholder dalam pelaksanaan aksi perubahan ini, melibatkan pihak-pihak lain baik internal maupun eksternal. Agar pelaksanaan aksi perubahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan dari aksi perubahan ini, maka perlu adanya identifikasi dari pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung sebagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengetahui pengaruh (influence), dukungan/kepentingan (interest), kemungkinan adanya hambatan/penolakan (resistance), seberapa besar pengaruhnya terhadap aksi perubahan ini baik hubungan formal dan juga informal, pada aksi perubahan ini terdiri stakeholder internal dan stakeholder eksternal. a. Stakeholders Internal 1. Kepala Satpol PP 2. Sekretaris Satpol PP 3. Kasubag Umum Satpol PP 4. Kepala Bidang Linmas 5. Kepala Bidang Kertertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 6. Kepala Bidang Penegakan Hukum 7. Kasi Pemberdayaan Linmas 8. Anggota Satpol PP b. Stakeholders Eksternal 1. BKPSDM 2. Dinas Kominfo 3. Bagian Hukum Setda 4. BPBD 5. Dinas Pemadam Kebakaran 6. Komisi Pemilihan Umum 7. Bawaslu
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 20 8. POLRI (Babinkamtinmas) 9. TNI ( Babinsa) 10.Camat se Kab. Karangasem 11.Kepala Desa se Kab. Karangasem Identifikasi Stakeholder pengaruh terhadap aksi perubahan. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif yang berarti mendukung/berkepentingan, negatif yaitu menjadi sumber penghambat, atau netral yaitu pengaruhnya tidak mendukung dan menghambat aksi perubahan. Tabel 6 Tabel Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder No . Stakeholders Strategi Komunikasi Pegaruh Kepentingan Analisis Stakeholder A Stakeholders Internal 1 Kepala Satpol PP Memberikan masukan Tinggi Tinggi Promotors 2 Sekretaris Satpol PP Memberikan masukan Tinggi Tinggi Promotors 3 Kasubag TU Satpol PP Memberikan masukan Rendah Tinggi Defenders 4 Kepala Bidang Linmas Memberikan masukan Tinggi Tinggi Promotors 5 Kepala Bidang Trantib Memberikan masukan Tinggi Tinggi Promotors 6 Kepala Bidang Penegakan Hukum Memberikan masukan Rendah Tinggi Defenders 7 Kasi Pemberdayaan Linmas Memberikan masukan Tinggi Tinggi Promotors 8 Anggota Satpol PP Koordinasi Rendah Rendah Apathetic B Stakeholders Eksternal 1 BKPSDM Memberikan Dukungan Tinggi Tinggi Promotors 2 Dinas Kominfo Memberikan masukan dan Dukungan Tinggi Rendah Latens 3 Bagian Hukum Setda Memberikan masukan dan Dukungan Rendah Rendah Aphatetic
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 21 No . Stakeholders Strategi Komunikasi Pegaruh Kepentingan Analisis Stakeholder 4 BPBD Memberikan masukan dan Dukungan Tinggi Tinggi Promotors 5 Dinas Pemadam Kebakaran Memberikan masukan dan Dukungan Tinggi Tinggi Promotors 6 Komisi Pemilihan Umum Memberikan masukan dan Dukungan Rendah Tinggi Defenders 7 Bawaslu Memberikan masukan dan Dukungan Rendah Tinggi Defenders 8 POLRI (Babinkamtinmas) Memberikan masukan dan Dukungan Tinggi Tinggi Promotors 9 TNI (Babinsa) Memberikan masukan dan Dukungan Tinggi Tinggi Promotors 10 Camat se Kab. Karangasem Memberikan masukan dan Dukungan Rendah Tinggi Defenders 11 Kepala Desa se Kab. Karangasem Memberikan masukan dan Dukungan Rendah Tinggi Defenders Keterangan: 1. Promoters (+/+) memiliki kepentingan sangat tinggi terhadap upaya dan juga kekuatan untuk membantu aksi perubahan agar berhasil 2. Defenders (+) memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi upaya 3. Latens (+/-) tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam upaya, tetapi memiliki kekuaan besar untuk mempengaruhi upaya jika mereka menjadi tertarik
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 22 4. Apathetics (-/-) kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya upaya Untuk mengetahui pengaruh dan kepentingan stakeholder dapat di lihat pada gambar di bawah ini : Gambar 4 Gambar Kuadran Stakeholder Adapun peran stakeholders terkait dengan aksi perubahan yaitu sebagai berikut: 1. Dalam gambar terlihat hubungan masing-masing stakeholder serta sikap dan pengaruhnya terhadap aksi perubahan yang akan dilaksanakan. 2. Stakeholders Internal yang pada gambar yang disebut sebagai Promotors dianggap mempunyai sikap yang positif terhadap pelaksanaan aksi perubahan karena berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan administrasi anggaran. PROMOTORS 1. Kepala Satpol PP 2. Sekretaris Satpol PP 3. Kepala Bidang Linmas 4. Kasi Pemberdayaan Linmas 5. BKPSDM 6. Kepala Desa se Kab. Karangasem 7. POLRI (Babinkamtinmas) 8. TNI ( Babinsa) 9. Damkar 10. BPBD LATENS 1. Bagian Hukum Setda APATHETIC 1. Anggota Satpol PP 2. Dinas Kominfo DEFENDERS 1. Kepala Bidang Kertertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 2. Kepala Bidang Penegakan Hukum 3. Kasubag Umum dan kepegawaaian Satpol PP 4. Camat se Kab. Karangasem 5. Kpu 6. Bawaslu P E N G A R U H P E N G A R U H P E N G A R U H
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 23 3. Stakeholder pada gambar yang disebut Latens tidak memiliki kepentingan tinggi terhadap tujuan aksi perubahan, tetapi mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan aksi perubahan, tanpa dukungannya yang positif dapat berpotensi menggagalkan pelaksanaan Aksi Perubahan 4. Stakeholder (pada gambar yang disebut Defenders) yang bisa mempunyai sikap negatif maupun positif, karena tidak memiliki kepentingan tinggi terhadap tujuan aksi perubahan, juga tidak terlalu tinggi pengaruh dan potensinya untuk menggagalkan aksi perubahan. Potensi sikap dari masing-masing Stakeholder harus dijaga agar tetap memberikan dukungan terhadap keberhasilan aksi perubahan.Dalam rangka pelaksanaan rancangan aksi perubahan diperlukan pengembangan diri didalamnya tentunya tidak bisa dilakukan sendiri diperlukan keterlibatan pihakpihak tertentu dalam hal ini stakeholder untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Stakeholder adalah siapa saja (orang, organisasi, institusi, kelompok) yang dipengaruhi oleh atau mempengaruhi suatu upaya perubahan organisasi. 2.5. POTENSI KENDALA DAN ALTERNATIVE SOLUSI Alternative solusi dilakukan untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang dapat terjadi sehingga mempengaruhi proses capaian kinerja pelayanan dan kendala dapat memberikan ancaman terhadap kelancaran proses aksi perubahan sebagai berikut: Tabel 7 . Potensi, Dampak & Antisipasi Kendala No Kegiatan Potensi Kendala Dampak Alternative Solusi 1 Melaksanakan Pertemuan dengan Mentor Sulitnya bertemu Atasan langsung dengan kegiatan yang padat Terhambatnya koordinasi Melapor melalui media whatsapp atau telepon 2 Melaksanakan Rapat dan Penyusunan Tim Kerja Sulitnya memetakan kompetensi tim Kemampuan timTidak sesuai dengan kompetensinya Melakukan pemetaan kompetensi dengan menanyakan
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 24 No Kegiatan Potensi Kendala Dampak Alternative Solusi teman sejawatnya 3 Melaksanakan Koordinasi dengan Stakeholder Terkait Sulitnya Koordinasi dan Mengumpulkan Stakeholder internal Kurangnya pemahaman stakeholder Melakukan pendekatan persuasif dan edukatif dengan Daring/Online 4 Menyusun Standar Operasional Prosedur Pembinaan Anggotan Linmas Tidak Mengertinya Penyusunan SOP Tidak Terselesaikkannya SOP Melakukan Koordinasi kepada yang memahami 5 Menyusun Materi/Bahan Pembinaan Linmas secara Digital di Kabupaten Karangasem Kurangnya Referensi Tidak terselesaikannya Bahan Pembinaan Mengumpulkan Referensi lebih awal 6 Menyusun Jadwal Pembelajaran Sekolah Linmas Tidak sesui dengan waktu yang di tetapkan Melakukan Penyesuaian Jadwal Melakukan Recedule Jadwal 7 Menyusun Panduan Sekolah Linmas secara Digital Kurangnya referensi Tidak terselesaikannya panduan Melakukan Koordinasi dan pencarian referensi 8 Melaksanakan Kerjasama dengan Stakeholder terkait Pembinaan Linmas Tidak terjadinya kesepakatan Tidak terlaksananya kesepakatan Melaksanakan pendekatan secara persuasive 9 Menyusun Leraning Management Sistem Sekolah Linmas Digital Tidak pahamnya menyusun LMS Tidak selesainya LMS Meminta bantuan ahli IT 10 Melaksanakan Sosialisasi Sekolah Linmas Digital di 1 Kecamatan di Kabupaten Karangasem ( Pilot Project) Kurangnya antusias LINMAS Tidak terlaksananya sosialisasi Memberikan motivasi
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 25 2.6. STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI Adapun rencana pengembangan kompetensi dalam Rancangan Aksi Perubahan yaitu : Tabel 8 Pengembangan Kompetensi Rencana Strategi Pengembangan Diri N No Gap Potensi Diri Mandiri Penugasan Out Put Ket 1 Melakukan Kerjasama a. Penyusunan SK Tim b. Rapat koordinasi Dilibatkan dalam pekerjaan yg melibatkan pihak eksternal SK Tim Dok hasil rapat/notulen Milestone jangka pendek 2 Pengelola perubahan a. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pembinaan Anggotan Linmas Melaksanakan penyusunan SOP SOP Milestone jangka pendek b. Menyusun Materi/Bahan Pembinaan Linmas secara Digital di Kabupaten Karangasem Pelaksanaan Penyusunan Materi Pembinaan Linmas secara Digital Materi berupa Vidio Tutorial Milestone jangka pendek c. Menyusun Panduan Sekolah Linmas secara Digital Menyusun Panduan Sekolah Linmas secara Digital Panduan Sekolah Linmas berupa e-book Milestone jangka pendek d. Menyusun Leraning Management Sistem Sekolah Linmas Digital Menyusun LMS LMS Sekolah Linmas Milestone jangka pendek e. Menyusun Kurikulum Pembinaan dan Menyusun Kurikulum Kurikulum Pelatihan Milestone jangka pendek
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 26 Pelatihan melalui Sekolah Linmas Pelatihan Linmas Linmas berupa e-book dan menengah 2.7. ADOPSI DAN ADAPTASI STUDI LAPANGAN Studi Lapangan adalah proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi terhadap proses operasi terbaik dikelasnya sebagai inspirasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan organisasi. Tujuan dilaksanakannya studi lapangan adalah untuk mengetahui keberhasilan dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh best practice dalam mengelola tugas dan fungsi organisasi dalam bentuk best lesson. Manfaat dari kegiatan studi lapangan ini adalah adanya data yang dipergunakan sebagai bahan adopsi dan adaptasi pada pelaksanaan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024. Dengan memperhatikan dan mengamati kondisi pada locus yang dilaksanakan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung pada tanggal 10 Juni sampai dengan 13 Juni 2024. Dalam pelaksanaan studi lapangan dilaksanakan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dapat kami adopsi dan adaptasi beberapa hal yang bisa diterapkan dalam pelaksanaan aksi perubahan sebagai berikut: a. Mengadopsi peran Pemimpin dengan Komitmen Bersama untuk mencapai tujuan organisasi . b. Mengadapatasi Layanan di bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dalam penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan . c. Komunikasi yang efektif oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dengan rekan kerja di lingkungan pemerintahaan Kabupaten Klungkung d. Membangun Tim efektif Tim efektif terdiri dari orang – orang yang berkompeten di bidangnya, memiliki keahlian teknologi informasi dan visi misi yang sama untuk melaksanakan tugas sebagai anggota tim dengan penuh tanggung jawab.
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 27 BAB III PENUTUP Dari uraian yang telah penulis sampaikan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa permasalahan utama dari rencana aksi ini adalah Belum Optimalnya Pembinaan Terhadap SDM Linmas. Tujuan Aksi Perubahan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kompetensi anggota Linmas melalui pelatihan sekolah linmas agar memahami tugas pokok dan fungsi dalam perlindungan masyarakat. Output aksi perubahan ini adalah Terciptanya Standar Operasional Prosedur Pelatihan Linmas, Pelatihan melalui sekolah Linmas, Kurikulum Pelatihan Linmas dengan metode Learning Management System Harapannya ke depan terhadap Rencana Aksi Perubahan ini dapat mengaktualisasikan kinerja pelayanan organisasi. Kinerja pelayanan organisasi dalam hal ini seorang pemimpin mampu menciptakan meningkatkan etos kerja dan motivasi serta pelayanan publik sehingga dapat memberikan layanan prima dengan kinerja optimal.
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2024 | 28 DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang ASN No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE) LAN RI.2019. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Jakarta: Lembaga 222 Administrasi Negara LAN RI. (2019). Modul Pelayanan Publik Digital Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia LAN RI. (2019). Modul Bela Negara Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem