PowerPoint Presentation

PENCEGAHAN





KORUPSI








ANTARA SPIP, RB, ZI WBK, MCP KPK, IEPK, & FCP




















SUTIKNO, SH, M.Acc


Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo
Penyuluh AntiKorupsi Muda – LSP KPK Reg. 915.1.00021.2021






Disajikan pada Diklat SPIP Terintegrasi

Purworejo, 21 Maret 2022



S2 – Magister Akuntansi UGM Diklat/Kursus:

S1 – Fakultas Hukum UGM Integrity Short Course (ADB - UITM Malaysia)

SMA Taruna Nusantara Magelang ToT Pengelolaan Keuangan Daerah (Kemenkeu - UGM)
ToT New Adult Learning Method (ADB - UPI)
Audit PNPM-MPd (Kemendagri - BPKP)
Sertifikasi: Audit Kinerja (UNDIP – BPK - BPKP)

Ahli Akuntansi Pemerintahan (IAI) Pengadaan Barang Jasa (Kemenkeu – LKPP)

Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP – BNSP) Audit Investigatif (KPK - LKPP - BPKP)
Penyuluh Anti Korupsi Muda (LSP KPK – BNSP) Audit Investigatif (Kemendagri - BPKP)

Auditor Pertama (BPKP) Siswaskeudes (Bank Dunia – BPKP)

Auditor Muda (BPKP) Data Analytics (BPKP)
Auditor Madya (BPKP) Penilaian Maturitas SPIP (BPKP)

Certifed Government Accounting Associate (IAI) Bimtek SPIP Terintegrasi (BPKP)









Organisasi Profesi


Aktivitas: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
Auditor pada Inspektur Pembantu V (Investigasi & RB) Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

Koordinator Divisi Profesi PAK APIP Jawa Tengah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
Kelompok Penyuluh Anti Korupsi Jawa Tengah



Demi Allah saya bersumpah:





Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan,




akan menjunjung etika jabatan, bekerja



dengan sebaik baiknya,dan penuh



tanggungjawab.




Bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak



menyalahgunakan kewenangan serta



menghindari diri dari perbuatan tercela









SUMPAH JABATAN


( Perka BKN NO.7 Th 2017)

INTEGRITAS



bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan


tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai dapat


berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat


atau nilai moral pribadi)


Sumber: Kamus Kompetensi Perilaku KPK










Apakah







INTEGRITAS =






ANTIKORUPSI ???

Seseorang yang berintegritas,





belum tentu antikorupsi,








j i k a :




“nilai-nilai yang diyakini atau Kode Etik-nya




bertentangan dengan prinsip-prinsip




antikorupsi”

Sudahkah kita berintegritas?











1. Mengakui secara terbuka kepada orang lain bahwa telah



melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai integritas


yang Anda anut/yakini terkait antikorupsi


2. Mengingatkan, menegur, dan menyatakan kepada orang lain


adanya ketidaksesuaian dengan nilai-nilai/norma walaupun hal


tersebut sulit



3. Menyampaikan kebenaran dengan komitmen yang tinggi


meskipun sulit dan berisiko mengorbankan kepentingan pribadi

01


























apakah






KORUPSI






itu?

PENGERTIAN KORUPSI












Transparansi Internasional:
Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara
tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya,

dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.







World Bank & UNDP:

The Abuse of public office for private gain.
Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan

publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.








Korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001:

“Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan
dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.”




Sumber: https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/apa-itu-korupsi

JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI

Titik Rawan Korupsi di Pemerintah Daerah








Uang Ketok

Pembahasan dan Pembahasan dan
Pembagian dan Pengesahan APBD Pelaksanaan PBJ Pengesahan Regulasi

Pengaturan Jatah Mark up, penurunan
Proyek APBD Pengenaan tarif atas
spek/kualitas, proses pendaftaran

pemotongan oleh pengelolaan

Bendahara pendapatan daerah
Dana Aspirasi Rekruitment,
promosi, mutasi dan
Meminta/menerima hadiah Rotasi Kepegawaian

pada proses perencanaan
APBD


Perizinan dan

Pelayanan Publik
Proses Penegakan

Pokir yang Tidak Hukum

Sah

KENALI DAN HINDARI








• Mempengaruhi Contoh:
Suap pengambilan keputusan Pengusaha menyuap pejabat
pemerintah untuk mendapatkan
dari penerima suap
• Ada kesepakatan proyek




• Pegawai Negeri/ Contoh:
Penyelenggara Negara Pejabat memaksa calon peserta
Pemerasan berperan aktif melakukan tender untuk memberikan sejumlah
uang dengan ancaman akan
pemerasan
• Ada unsur “pemaksaan”) menggugurkan calon peserta
• Penyalahgunaan kekuasaan tersebut



Contoh: Laporkan kepada

• Berhubungan dengan jabatan Pengusaha memberi Unit Pengendalian
Gratifikasi • Bersifat tanam budi hadiah voucher belanja Gratifikasi
• Tidak membutuhkan kepada PNS karena
kesepakatan merasa terbantu dalam
pengurusan perizinan



https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/perbedaan-gratifikasi-uang-
pelicin-pemerasan-dan-suap

Apakah





akibat dari






KO











RUP











SI











itu?

PENYEBAB KORUPSI




TRIANGLE FRAUD (Donald R. Cressey)





Adanya kesempatan karena control
yang lemah, SOP atau sistem tidak
berjalan dengan kondusif
Ada motivasi/ dorongan untuk
melakukan fraud




• Menutup celah korupsi dengan
pembangunan sistem/ tata

Pembangunan/ kelola pemerintahan
internalisasi nilai integritas • Membangun sistem
pengendalian dan pengawasan








PEMBENARAN (RATIONALIZE)
Mencegah korupsi dg
Alasan rasional sebagai pembelaan diri menutup peluang korupsi
sehingga kesalahan (fraud) menjadi wajar melalui pembangunan

dilakukan sistem

Pemberian kompensasi yang layak; kecukupan
anggaran; pembangunan sistem yang mencegah korupsi

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI








































Pendekatan pendidikan Pendekatan Pencegahan Pendekatan Penindakan
Masyarakat (Preventif approach) (Law enforcement approach)

(public education approach)





Membangun dan internalisasi nilai- Pembangunan sistem yang dapat Penindakan sebagai efek jera

nilai integritas/ antikorupsi mencegah korupsi

02

































KONSEP






SPIP TERINTEGRASI

FRAMEWORK PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAN SPIP TERINTEGRASI





PENETAPAN TUJUAN STRUKTUR DAN PROSES PENCAPAIAN TUJUAN SPIP


Penilaian Kualitas Penilaian Struktur dan Proses (Unsur SPIP) Penilaian Capaian 4 Tujuan SPIP
Perencanaan




LINGKUNGAN Efektivitas dan Efisiensi
PENGENDALIAN


Sasaran Strategis
K/L/D Keandalan Pelaporan
PENILAIAN Keuangan
PEMANTAUAN
RISIKO



Pengamanan Aset Negara

Strategi Pencapaian
Sasaran Strategis
Ketaatan Terhadap
INFORMASI DAN KEGIATAN Peraturan Perundang-
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PENGENDALIAN undangan
KOMUNIKASI





MANAJEMEN KUALITAS SEKTOR PUBLIK





NILAI MATURITAS SPIP

MANAJEMEN RISIKO INDEKS IEPK LEVEL KAPABILITAS APIP

PERENCANAAN/PENETAPAN TUJUAN MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENCAPAIAN TUJUAN



CAPAIAN KINERJA
PROV/KAB/KOTA: (OUTCOME DAN OUTPUT):
………………………. ………………………………..



PENURUNAN/KENAIKAN JUMLAH
TUJUAN: KEPEMIMPINAN TEMUAN DALAM LAPKEU:

……………………….. YANG KONDUSIF …………………………………
SASARAN: HUBUNGAN
……………………….. KERJA/ KONDISI KEAMANAN ASET

KEMITRAAN (FISIK DAN ADMINISTRASI):

INDIKATOR: ………………………………….
……………………….. KETEPATAN

STRUKTUR PENURUNAN/KETERJADIAN
STRATEGI PENCAPAIAN ORGANISASI
FRAUD/TIPIKOR:

…………………………………..
PROGRAM:
………………………..
KEGIATAN: PERAN APAKAH TERCAPAI?

……………………….. APIP

INDIKATOR: BPKP MELAKUKAN

……………………….. PEMANTAUAN PENILAIAN TATA KELOLA
DENGAN MENGKAITKAN
3 ASPEK TERSEBUT
APAKAH SUDAH TEPAT? APAKAH TERUS DITINGKATKAN ASSESS TO ASSIST
DALAM RANGKA
KUALITASNYA?

03





































SPIP & REFORMASI BIROKRASI



SPIP & ZONA INTEGRITAS WBK

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024






1 Birokrasi yang ❖ Deregulasi





❖ Akuntabilitas
bersih dan

akuntabel ❖ Pengawasan







2 Birokrasi yang ❖ Manajemen
Perubahan


❖ Organisasi
kapabel

❖ Tatalaksana


❖ SDM Aparatur




3 Pelayanan ❖ Pelayanan Publik

Publik yang


Prima



LKE PMPRB PEMDA

SPIP & ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK





Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021
SYARAT
Menuju WBK Menuju WBBM Menuju WBK Menuju WBBM
Opini BPK minimal “WTP” Opini BPK minimal “WTP”


Predikat SAKIP minimal “B” Predikat SAKIP minimal “B” Predikat SAKIP minimal “BB”
Tingkat
- - Indeks RB Minimal CC Indeks RB Minimal B untuk
Instansi
untuk Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

SYARAT pemerintah Indeks RB Minimal B untuk Indeks RB Minimal BB untuk
kementerian/lembaga kementerian/lembaga
PENGUSULAN - - Level Maturitas SPIP Minimal Level 3


SATUAN KERJA Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan core layanan utama
pelayanan strategis dari instansinya
WBK DAN Dianggap telah melaksanakan program- Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat

WBBM program reformasi birokrasi secara baik; tentang kualitas birokrasi
Mengelola sumber daya yang cukup besar -
Tingkat unit
- - Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari
kerja/satuan
APIP/BPK 100%
kerja
- - LHKASN dan LHKPN 100%
- - Sudah melakukan
pembangunan ZI menuju Sudah melakukan pembangunan ZI
WBK minimal satu tahun menuju WBBM minimal satu tahun

- - Predikat SAKIP dari evaluasi Predikat SAKIP dari evaluasi internal
internal minimal “B” minimal “BB”



NILAI SPIP TAHUN 2018 NILAI SPIP TAHUN 2021

04





































SPIP & MCP KPK

MCP - KPK












TATA KELOLA

KEUANGAN PERENCANAAN DAN
DESA PENGANGGARAN APBD







MANAJEMEN ASET PENGADAAN

DAERAH BARANG DAN JASA








OPTIMALISASI

PENDAPATAN PELAYANAN TERPADU

DAERAH SATU PINTU







MANAJEMEN ASN PENINGKATAN
KAPABILITAS APIP

KETERKAITAN
Penilaian Kualitas Perencanaan
Perencanaan dan
1
Sasaran Strategis K/L/D Penganggaran
PENETAPAN
TUJUAN
Strategi Pencapaian
Sasaran Strategis 3 Perizinan M

- Pendelegasian Wewenang &
Tanggung Jawab yang Tepat
Penilaian Struktur & Proses - Hubungan Kerja yang Baik C
(25 Subunsur SPIP)
dengan IP Terkait
S Lingkungan Pengendalian - Perwujudan Peran APIP yang 4 Pengawasan APIP

Efektif P
P Penilaian Risiko - Komitmen thd Kompetensi 5 Manajemen ASN

STRUKTUR - Penyusunan Penerapan
Kebijakan Pembinaan SDM
I DAN PROSES Kegiatan Pengendalian - Pemisahan Fungsi
- Pembinaan SDM
Pengadaan
Informasi dan Komunikasi - Otorisasi atas Transaksi 2 Barang & Jasa K
P Tepat Waktu
- Pencatatan yang Akurat dan
Pemantauan - Akuntabilitas Pencatatan atas P
Transaksi & Kejadian Penting Optimalisasi
- Dokumentasi yang baik atas 6 PAD
SPI
Penilaian Pencapaian 4 Tujuan SPIP K
- Pengendalian Fisik atas Aset
Tata Kelola
Efektivitas dan Efisiensi 7 Keuangan Desa
PENCAPAIAN PROGRAM
TUJUAN SPIP Keandalan Pelaporan Keuangan KORSUPGAH

Pengamanan Aset Negara Manajemen Aset
8
Ketaatan terhadap Per-UU Daerah

GAMBARAN IMPLEMENTASI SPIP, MR, PENCEGAHAN KORUPSI, DAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP PADA PEMDA


Manajemen Risiko Indeks
(MRI) menilai kualitas DITINGKATKAN
penerapan Manajemen DAN DINILAI
Risiko pada pemda KAPABILITASNYA

APIP KOMITMEN
PIMPINAN


Risiko fraud dimitigasi melalui

OPD berbagai macam upaya
pencegahan yang terus dipantau
8 area perbaikannya melalui
Monitoring Centre for Prevention

OPD SASARAN OPD (MCP)
STRATEGIS
PEMDA
Kualitas perencanaan,
pengendalian yang dibangun, dan KEPALA DAERAH DAN WAKIL
hasil yang dicapai dinilai melalui
penilaian maturitas
OPD P E N C A P A I A N
OPD penyelenggaraan
SPIP TERINTEGRASI S A S A R A N


OPD R P J M D



TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

Indeks Efektivitas AOI AOI AOI AOI
Pengendalian Korupsi
(IEPK) menilai upaya
pengendalian korupsi PENILAIAN MATURITAS SPIP MELAKSANAKAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN
yang dibangun pemda SECARA TAHUNAN

IDENTIFIKASI TITIK RAWAN KORUPSI


PADA 8 AREA INTERVENSI MCP





01 02 03 04




Perencanaan dan Pengawasan APIP
Penganggaran APBD Pengadaan Barang dan Jasa Perizinan



❑ Mark up anggaran ❑ UKPBJ tidak independen dan permanen ❑ Perizinan yang tidak transparan dan ❑ Kurangnya jumlah APIP
❑ Alokasi pokir yang tidak sah ❑ PBJ yang tidak transparan dan akuntabel akuntabel ❑ Kompetensi APIP yang kurang
❑ Keterlambatan pengesahan APBD ❑ Adanya kepentingan tertentu dalam ❑ Pelayanan yang tidak memadai/ memadai
❑ Praktik suap/ pemerasan/ gratifikasi pelaksanaan PBJ representatif ❑ Peran APIP belum optimal dalam
dalam pengesahan anggaran ❑ Persekongkolan pelelangan ❑ Pendelegasian kewenangan perizinan melakukan pendampingan kepada
belum sepenuhnya dilaksanakan Perangkat Daerah



05 06 07 08




Tata Kelola Keuangan
Manajemen ASN Optimalisasi Pajak Daerah Manajemen Aset Daerah Desa



❑ Standar pengelolaan ASN belum ❑ Database pajak kurang optimal dan tidak ❑ Rendahnya komitmen pengelolaan aset ❑ SDM Desa yang masih belum
diimplementasikan (ANJAB ABK, up to date ❑ Tidak dilaksanakan/optimal pelaksanaan memahami tata kelola keuangan
kompetensi) koordinasi dan rekonsiliasi aset sampai pertanggungjawaban
❑ Belum ada mekanisme penilaian ❑ Data pajak belum sesuai dengan potensi ❑ Pengamanan aset tidak menjadi prioritas ❑ Tingginya potensi digunakan pihak
sebenarnya
kinerja dan pemberian reward & ❑ Tidak ada inovasi peningkatan pajak sehingga banyak aset belum bersertifikat tertentu
punishment ❑ Tunggakan pajak yang tidak tertagih bahkan bermasalah ❑ Belum dimanfaatkan sesuai dengan
❑ Jual beli jabatan tujuan alokasinya



05
































IEPK - SPIP &






FCP - MCP

iEPK indeks EFEKTIVITAS



PENGENDALIAN KORUPSI





ADALAH KERANGKA PENGUKURAN ATAS KEMAJUAN

SEGALA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
RISIKO KORUPSI DI DALAM ORGANISASI (Perban

Kepala BPKP No.5/2021 Pasal 1 butir 7)






















Pilar 1: Kapabilitas Pengelolaan
Risiko Korupsi



Pilar 2: Penerapan Strategi
Pencegahan


Pilar 3: Penanganan Kejadian
Korupsi

PENJABARAN



PILAR KE



DALAM


DIMENSI DAN



INDIKATOR







FRAUD CONTROL PLAN




RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN


















































FCP adalah keseluruhan strategi pengendalian kecurangan yang diikhtisarkan dalam

suatu dokumen dan disahkan oleh Pimpinan Entitas Pemilik Risiko Kecurangan.

Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko Lindal

fraud sbg bagian dari tata kelola

organisasional





Monev





Memonitor proses pengelolaan risiko fraud, Melaksanakan asesmen risiko fraud

melaporkan hasilnya & melakukan perbaikan komprehensif







Penris





Menyelenggarakan proses pelaporan fraud dan Memilih, mengembangkan, dan menerapkan

pendekatan terkoordinasi untuk investigasi & aktivitas pengendalian preventif & detektif

tindakan korektif





Kendal
Inkom

KETERKAITAN FCP dan SPIP






SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH




Lingkungan Penilaian Kegiatan Informasi dan

Pengendalian Risiko Pengendalian Komunikasi Monitoring








Kebijakan Makro Penilaian Kepedulian Sistem

Terintegrasi Risiko Fraud Prosedur Investigasi Karyawan Pelaporan
Fraud

Struktur
Perlindungan
Pelapor Pertanggungjawaban Kepedulian
Pelanggan
dan
Standar Perilaku dan Masyarakat
Disiplin


Pelaporan
Eksternal




FRAUD CONTROL PLAN

KETERKAITAN IEPK DENGAN FCP





No Indikator IEPK Atribut FCP

1Kebijakan Antikorupsi Kebijakan Antikecurangan;


2Seperangkat Sistem Antikorupsi Struktur Antikecurangan;

3Dukungan Sumber Daya Manajemen Sumber Daya Manusia;


4Power (Kuasa dan Wewenang) Standar Perilaku dan Disiplin;


5Pembelajaran Antikorupsi Standar Perilaku dan Disiplin;

6Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi Penilaian Risiko Kecurangan;


7Saluran Pelaporan Internal Sistem Whistleblowing;

8Kepemimpinan Etis Standar Perilaku dan Disiplin;


9Integritas Organisasional Standar Perilaku dan Disiplin;

Manajemen Pihak Ketiga;

10Iklim Etis Prinsip Standar Perilaku dan Disiplin;

Manajemen Pihak Ketiga;

11Investigasi Investigasi

Deteksi Proaktif;

12Tindakan Korektif Tindakan Korektif.

"Gerakan budaya antikorupsi



harus terus kita galakkan.


Masyarakat harus tahu apa itu korupsi.


Kita semua tahu apa itu gratifikasi.


Masyarakat harus menjadi bagian untuk


mencegah korupsi,


anti korupsi kepantasan dan kepatutan


yang harus menjadi budaya“









Terima Kasih





Bunga Kertas, Bunga Melati, Saatnya Bersama Tumbuhkan Integritas dan Lawan Korupsi

coffee break