PENILAIAN MATURITAS SPIP TERINTEGRASI

MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
























































Purworejo, 21-24 Maret 2022



GOALS
Tujuan Pembelajaran















Peserta dapat memahami maturitas



penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan proses



penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP



Terintegrasi

MATERI PENILAIAN MATURITAS SPIP


TERINTEGRASI












1 PENILAIAN MATURITAS


PENYELENGGARAAN SPIP



TERINTEGRASI














HASIL BASELINE PENILAIAN


2 PENYELENGGARAAN SPIP
MATURITAS








TERINTEGRASI

1. PENILAIAN MATURITAS




PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

A PENETAPAN TUJUAN

Mandat
Pimpinan

Instansi

Pemerintah
DASAR
PEMIKIRAN
PENILAIAN
PENETAPAN
TUJUAN SEBAGAI
KOMPONEN
PENILAIAN
MATURITAS 40% 30%
PENYELENGGARA 30%
AN SPIP

Kerangka Pikir
SPIP

Terintegrasi

TUJUAN PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN








• Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui


kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.




TUJUAN PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN




1. Memastikan tujuan organisasi (K/L/Pemda) telah sesuai dengan mandatnya.
2. Memastikan strategi pencapaian tujuan organisasi telah tepat.

3. Sarana menetapkan konteks pengendalian.

PENETAPAN TUJUAN


P. PEMERINTAH DAERAH

ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN
PEMERINTAH PERANGKAT
DAERAH DAERAH SASARAN SASARAN


PROGRAM OPD KEGIATAN OPD
SASARAN
STRATEGIS
OPD SASARAN
KEGIATAN OPD
SASARAN SASARAN
STRATEGIS/ PROGRAM OPD
SASARAN SASARAN
PEMBANGUNAN KEGIATAN OPD
DAERAH

SASARAN
SASARAN
SASARAN
STRATEGIS PROGRAM OPD KEGIATAN OPD
OPD





KUALITAS SASARAN KUALITAS SASARAN KUALITAS SASARAN
KUALITAS SASARAN STRATEGIS OPD, PROGRAM, YAITU: KEGIATAN, YAITU:
STRATEGIS PEMDA, YAITU: 1. KETEPATAN 1. KETEPATAN
YAITU: 1. KETEPATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
Sumber Dokumen: 1. KETEPATAN SASARAN PROGRAM 2. TARGET KINERJA
STRATEGIS
BAIK
• Perkin Kepala Daerah SASARAN 2. INDIKATOR KINERJA 2. KETEPATAN 3. KETERKAITAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
• Perkin Kepala OPD s.d Pengelola Kegiatan 2. KETEPATAN 3. TARGET KINERJA 3. TARGET KINERJA SASARAN
• DPA OPD INDIKATOR BAIK BAIK KEGIATAN DENGAN
KINERJA 4. KETERKAITAN 4. KETERKAITAN SASARAN
3. TARGET KINERJA SASARAN OPD SASARAN PROGRAM
BAIK DENGAN SASARAN PROGRAM DENGAN 4. RINCIAN KEGIATAN
STRATEGIS PEMDA SASARAN OPD RELEVAN

SASARAN STRATEGIS PEMDA








HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN


1. Berorientasi hasil atau dampak yang dirasakan masyarakat.


2. Sesuai dengan visi dan misi Pemerintah daerah.



3. Sesuai dengan prioritas daerah.


4. Sesuai dengan isu strategis daerah.







CONTOH SASARAN STRATEGIS





• Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten ABC






• Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan





• Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupeten ABC

MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA YANG DAN TARGET






Pentingnya Indikator Kinerja dan Syarat Indikator Kinerja yang baik:

Target, digunakan untuk :

1. Berorientasi Hasil
1. Mengukur keberhasilan
2. Terukur
2. Dasar pemberian Reward and

Punishment 3. Relevan dengan sasaran yang mau



diukur












SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA




Menurunnya kemiskinan Jumlah paket bantuan sosial




Menurunnya kemiskinan Persentase penurunan jumlah masyarakat miskin

MENETAPKAN TARGET







PERTIMBANGAN DALAM MENETAPKAN TARGET:



• Target Nasional/ Target tingkat yg lebih tinggi



• Trend/ capaian periode sebelumnya



• Standar Nasional



• Ketersediaan sumber daya

B STRUKTUR DAN PROSES

Mandat
Pimpinan

Instansi

Pemerintah
PENILAIAN
STRUKTUR DAN

PROSES SEBAGAI
KOMPONEN
PENILAIAN

MATURITAS
PENYELENGGARAAN

SPIP TERINTEGRASI

Kerangka Pikir
SPIP

Terintegrasi

PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES



MRI












PENILAIAN
RISIKO
(2 SUBUNSUR)





LINGKUNGAN KEGIATAN
PENGENDALIAN PENGENDALIAN
(8 SUBUNSUR) MEMBANGUN (11 SUBUNSUR) IEPK
SISTEM
PENGENDALIAN
INTERN YANG
MEMADAI



INFORMASI DAN
PEMANTAUAN KOMUNIKASI
(2 SUBUNSUR) (2 SUBUNSUR)












Sumber: gambar diolah dari PP 60 Tahun 2008

SUBUNSUR STRUKTUR DAN PROSES

MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) Panduan bagi

Unit Pengelola
Risiko (UPR)

dalam
menerapkan
manajemen
risiko di
lingkungan
kerjanya







Implementasi
penanganan
risiko oleh

K/L/D






Menunjukkan
kontribusi
penerapan
1. Kualitas penetapan Komitmen, Bagaimana Dukungan dari Langkah manajemen

tujuan meliputi pendekatan, dan K/L/D sisi kesadaran, yang risiko pada
penilaian keselarasan dorongan mengelola kompetensi, dilakukan pencapaian
2. Ketepatan indicator pimpinan K/L/D risiko yang dan K/L/D tujuan K/L/D
3. Kelayakan target terkait berhubung keterampilan dalam
kinerja sasaran penerapan an dengan terkait pengelola
strategis, program, manajemen mitra kerja manajemen an risiko
dan kegiatan risiko risiko

i EPK Pilar Kapabilitas

i EPK Pilar Penerapan

i EPK Pilar Penanganan

INTEGRASI PARAMETER PENILAIAN




SISTEM PENGENDALIAN INDEKS EFEKTIVITAS
MANAJEMEN RISIKO INDEKS
INTERN PEMERINTAH PENGENDALIAN KORUPSI



Perencanaan A. Penetapan Tujuan





B. Struktur dan Proses
1 Risiko
Kepemimpinan 1 1 Kapasitas
4
Lingkungan Pengendalian Kapabilitas Korupsi

Kebijakan 2 Penilaian Risiko 1 Kompetensi Anti Korupsi Pengelolaan
2
Kapabilitas Sumber Daya Manusia 1 3







Kemitraan 1 Kegiatan Pengendalian 2 Sistem Pencegahan Strategi
4 Pencegahan
Informasi dan Komunikasi Budaya Organisasi Anti
Proses Manajemen 2 1 Korupsi Penerapan
Risiko 5 5

Pemantauan


Aktivitas Penanganan 2 4 Sistem Respon Korupsi

Hasil Risiko C. Pencapaian Tujuan Penanganan

Outcome C C Tingkat Korupsi Kejadian



Adaptasi: HM Treasury Sumber: PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP Sumber: FRM

ALAT

PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES
MANDIRI

DISIMPULKAN MENJADI
KERTAS KERJA KERTAS KERJA KERTAS KERJA KERTAS KERJA SKOR STRUKTUR DAN
TUJUAN 1 TUJUAN 2 TUJUAN 3 TUJUAN 4 PROSES DI KERTAS
KERJA LEAD II





















Efektivitas dan Ketaatan terhadap PARAMETER DALAM
Efisiensi Keandalan Pengamanan Aset Peraturan SETIAP SUBUNSUR
Pencapaian Pelaporan Negara Perundang- DIARAHKAN KE EMPAT
Keuangan
Tujuan Organisasi undangan TUJUAN SPIP








PARAMETER DALAM
SPIP SETIAP SUBUNSUR
SPIP SPIP SPIP MRI MEMUAT KRITERIA-
MRI MRI MRI
IEPK KRITERIA PENILAIAN
MRI DAN IEPK

PILIHAN JAWABAN STRUKTUR DAN PROSES






SPIP MANAJEMEN RISIKO

A A INDEKS


B B INDEKS EFEKTIVITAS


C C PENGENDALIAN
KORUPSI
D D

E E









PENGENDALIAN OPTIMAL A
PERBAIKAN BERKELANJUTAN DAN



EVALUASI ATAS KEBIJAKAN DAN B
IMPLEMENTASINYA Pilihan “A” merupakan

C pilihan yang
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN menggambarkan kondisi

ATAS SUBSTANSI KEBIJAKAN D menurun hingga pilihan “E”
PENGKOMUNIKASIAN & PEMAHAMAN optimal dan digradasi
yang menunjukkan kondisi
KEBIJAKAN E
FORMALITAS DAN KUALITAS pengendalian paling lemah

ALUR PENYIMPULAN
DAFTAR
URAIAN
HASIL URAIAN

PENGUJIAN PARAMETER
PENGUJIAN


WAWANCARA

BANDINGKAN

SIMPULKAN

GRADE YANG

DICAPAI Narasikan hasil pengujian dengan lengkap, runut, dan
rapi, serta mampu menjawab substansi parameter dan
kriteria penilaian



DOKUMEN NILAI/SKOR
A KARAKTERISTIK A
3



B KARAKTERISTIK B




C KARAKTERISTIK C




OBSERVASI D KARAKTERISTIK D




E KARAKTERISTIK E

CONTOH KERTAS KERJA DAN PENYIMPULAN HASIL PENGUJIAN T1






No Uraian Parameter Kode Parameter Grade Kriteria Penjelasan Cara Pengujian Hasil Hasil Hasil Kesimpulan
Pengujian Pengujian Pengujian Akhir
SPIP MRI IEPK
Satker 1 Satker 2 Satker 3 (Y/T)
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 3


1 K/L/D V - - A ………... ………….... Wawancara/
menegakkan Dokumentasi/

integritas dan Observasi
nilai etika dalam V - - B ………... ………….... Wawancara/ (..narasi..)
melaksanakan Dokumentasi/ Simpulan:
tugas dan fungsi Observasi Y
organisasi MODUS
V - - C ………... ………….... Wawancara/ (..narasi..) (..narasi..) Y
Dokumentasi/ Simpulan: Simpulan:
Observasi Y Y

V - - D ………... ………….... Wawancara/
Dokumentasi/
Observasi

V - - E ………... ………….... Wawancara/
Dokumentasi/
Observasi

CONTOH PENILAIAN




STRUKTUR DAN PROSES -



PEMDA

KERTAS KERJA T1 Parameter:
Subunsur 3.2 Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan
Pembinaan SDM organisasi.

Kriteria E: Kriteria D: Kriteria C: Kriteria B: Kriteria A:
Terdapat kebijakan yang Kebijakan terkait pembinaan Pembinaan SDM telah Kebijakan dan implementasi Pembinaan SDM organisasi
mengatur pembinaan SDM SDM telah dikomunikasikan dilaksanakan sesuai terkait pembinaan SDM telah diperbaiki secara
untuk mendukung pelaksanaan dan dipahami oleh pihak yang kebijakan/prosedur yang organisasi telah dievaluasi berkelanjutan dan secara
tugas dan fungsi organisasi berkepentingan ditetapkan organisasi sehingga dapat diketahui optimal mampu mendukung
efektivitasnya pencapaian tujuan organisasi

Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan:
Kebijakan telah mengatur: - Kebijakan telah dipahami oleh - Pembinaan SDM dilakukan Kebijakan dan implementasi - Pembinaan SDM telah
- Prosedur pendidikan dan penanggungjawab pengelolaan sebagai upaya untuk mencapai telah dievaluasi dengan mampu menyesuaikan dengan
pelatihan pegawai SDM visi, misi, tujuan dan sasaran ketentuan: perubahan lingkungan strategis
- Rencana pengembangan karir - Kebijakan telah organisasi - Berkala - Pembinaan SDM telah
pegawai dikomunikasikan kepada - Pembinaan SDM dilakukan - Terdokumentasi berhasil meningkatkan kinerja
- Sistem penilaian kinerja pimpinan (struktural) dan sesuai dengan perencanaan - Dilakukan untuk menangani yang memberikan dampak bagi
pegawai pegawai yang disusun residual risk pencapaian tujuan organisasi
- Sistem kompensasi, program - Perencanaan pembinaan - Hasil evaluasi telah ditindak - Keberhasilan pencapaian
kesejahteraan, dan fasilitas SDM disusun dengan lanjuti kinerja organisasi dapat
pegawai mempertimbangkan gap - Perbaikan telah menghasilkan dihubungkan dengan
untuk seluruh pegawai baik kompetensi pegawai dan kinerja yang lebih baik pembinaan SDM-nya
pimpinan maupun staf penugasan yang akan
dilaksanakannya
- Pembinaan SDM dilakukan
sebagai upaya untuk
menangani risiko yang
disebabkan kelemahan
SDM/Man

Kondisi Kabupaten Sunagakure:


Pemkab Sunagakure sudah memiliki Perbup No. 17 Tahun 2019 tentang Manajemen SDM yang diantaranya mengatur pelaksanaan C
diklat. Perbup tersebut telah disosialisasikan melalui kegiatan tatap muka dan website. DPMPTSP telah menugaskan pegawainya
untuk mengikuti Diklat Investasi dan Penanaman Modal sebagai upaya mengembangkan SDM-nya dalam rangka mencapai Sasaran
Strategis Pemkab.

KERTAS KERJA T2 Parameter:
Subunsur 3.2 Pembinaan SDM terkait pengelolaan keuangan dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal
Pembinaan SDM dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kriteria E: Kriteria D: Kriteria C: Kriteria B: Kriteria A:
Terdapat kebijakan yang Kebijakan terkait pembinaan Pembinaan SDM telah Kebijakan dan implementasi Pembinaan SDM organisasi
mengatur pembinaan SDM SDM telah dikomunikasikan dilaksanakan sesuai terkait pembinaan SDM telah diperbaiki secara
untuk mendukung pelaksanaan dan dipahami oleh pihak yang kebijakan/prosedur yang organisasi telah dievaluasi berkelanjutan dan secara
tugas dan fungsi organisasi berkepentingan ditetapkan organisasi sehingga dapat diketahui optimal mampu mendukung
efektivitasnya pencapaian tujuan organisasi

Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan:
Kebijakan telah mengatur: - Kebijakan telah dipahami oleh - Pembinaan SDM dilakukan Kebijakan dan implementasi - Pembinaan SDM telah
- Prosedur pendidikan dan penanggungjawab pengelolaan sebagai upaya untuk mencapai telah dievaluasi dengan mampu menyesuaikan dengan
pelatihan pegawai SDM visi, misi, tujuan dan sasaran ketentuan: perubahan lingkungan strategis
- Rencana pengembangan karir - Kebijakan telah organisasi - Berkala - Pembinaan SDM telah
pegawai dikomunikasikan kepada - Pembinaan SDM dilakukan - Terdokumentasi berhasil meningkatkan kinerja
- Sistem penilaian kinerja pimpinan (struktural) dan sesuai dengan perencanaan - Dilakukan untuk menangani yang memberikan dampak bagi
pegawai pegawai yang disusun residual risk pencapaian tujuan organisasi
- Sistem kompensasi, program - Perencanaan pembinaan - Hasil evaluasi telah ditindak - Keberhasilan pencapaian
kesejahteraan, dan fasilitas SDM disusun dengan lanjuti kinerja organisasi dapat
pegawai mempertimbangkan gap - Perbaikan telah menghasilkan dihubungkan dengan
untuk seluruh pegawai baik kompetensi pegawai dan kinerja yang lebih baik pembinaan SDM-nya
pimpinan maupun staf penugasan yang akan
dilaksanakannya
- Pembinaan SDM dilakukan
sebagai upaya untuk
menangani risiko yang
disebabkan kelemahan
SDM/Man


Kondisi Kabupaten Sunagakure:

Pemkab Sunagakure sudah memiliki Perbup No. 17 Tahun 2019 tentang Manajemen SDM yang diantaranya mengatur pelaksanaan diklat. C
Perbup tersebut telah disosialisasikan melalui kegiatan tatap muka dan website. DPMPTSP telah menugaskan pegawainya untuk mengikuti
Diklat Pengelolaan Keuangan dan Diklat Pelaporan Keuangan sebagai upaya mengembangkan SDM-nya dalam rangka mendukung
keandalan pelaporan keuangan.

C PENCAPAIAN TUJUAN

DALAM PP 60 TAHUN 2008

PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK:




1 3

MENYUSUN MENCAPAI TUJUAN
PERENCANAAN PENILAIAN

DAN MENETAPKAN RISIKO ORGANISASI
TUJUAN (2 SUBUNSUR) MELALUI 4 TUJUAN
ORGANISASI SPIP





LINGKUNGAN 2 KEGIATAN
PENGENDALIAN PENGENDALIAN

(8 SUBUNSUR) (11 SUBUNSUR)
MEMBANGUN
SISTEM

SESUAI VISI MISI PENGENDALIAN EFEKTIVITAS & EFISIENSI
INTERN YANG

MEMADAI KEANDALAN

CASCADING SELARAS PELAPORAN KEUANGAN

INFORMASI DAN
PEMANTAUAN KOMUNIKASI PENGAMANAN ASET

ORIENTASI HASIL/ (2 SUBUNSUR) (2 SUBUNSUR) NEGARA
OUTCOME
KETAATAN TERHADAP
PERATURAN

PROGRAM DAN PERUNDANG UNDANGAN
KEGIATAN TEPAT
Sumber: gambar diolah dari PP 60 Tahun 2008

- Capaian Outcome (efektivitas A : >100% PENILAIAN
pencapaian tujuan organisasi) B : ≥90%-100%
A. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤5 selama 4th berturut dan C : ≥70%-90%
tidak mempengaruhi opini - Capaian Output (efisiensi pencapaian D : ≥50%-70% PENCAPAIAN
B. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤5 selama 3th berturut dan tujuan kegiatan) E : 0-50%
tidak mempengaruhi opini TUJUAN
C. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤5 selama 2th berturut dan
tidak mempengaruhi opini
D. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤5 dalam TA terakhir dan
tidak mempengaruhi opini EFEKTIVITAS
E. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK >5 dalam TA terakhir
DAN EFISIENSI
PENCAPAIAN
TUJUAN

- Pengamanan Administrasi (kualitas

KETAATAN PENGAMANAN penatausahaan);
- Temuan Ketidakpatuhan dalam LHP TUJUAN - Pengamanan Hukum(upaya melindungi
BPK TERHADAP PENYELENGGARAAN ASET NEGARA/ keabsahan kepemilikan);
- Keterjadian Tipikor PERATURAN DAERAH
SPIP - Pengamanan Fisik (upaya mengatasi
penurunan fungsi).




Kejadian Tipikor KEANDALAN
menjadi pengurang A. WTP min. 5x berturut, tidak ada catatan terkait aset,
selama 5th tidak terdapat aset bermasalah hukum dan
skor keseluruhan PELAPORAN 100% BMN/D berfungsi baik dan aman
(veto) jika terjadi KEUANGAN B. WTP min. 3x berturut, tidak ada catatan terkait aset,
selama 3th tidak ada aset bermasalah hukum dan 100%
BMN/D berfungsi baik dan aman
C. WTP min. 1x, masih ada catatan terkait aset, selama 2th
tidak ada aset bermasalah hukum, 100% BMN/D berfungsi
baik dan aman
D. WDP/terdapat catatan terkait aset, terdapat aset
Opini BPK-RI atas LK K/L/P bermasalah hukum namun tidak mempengaruhi opini
A : WTP min. 5x berturut-turut tanpa temuan berulang BPK, 75-99% BMN/D berfungsi baik dan aman
B : WTP 3-4x berturut-turut tanpa temuan berulang E. Tidak Memberikan Pendapat/Tidak Wajar dan/terdapat
C : WTP 1-2x berturut-turut, ada temuan berulang catatan terkait aset, terdapat aset bermasalah hukum
D : WDP/WTP Dengan Paragraf Penjelas yang mempengaruhi opini BPK, <75% BMN/D berfungsi
E : Tidak Memberikan Pendapat/Tidak Wajar baik dan aman

PENILAIAN ATAS PENCAPAIAN TUJUAN – Alur Penilaian






Penilaian atas Simpulan
Pencapaian Sumber Informasi Langkah Kerja Penilaian
Tujuan

• Dapatkan Perkin Kepala K/L/D • Hitung rata-rata pencapaian Indikator Kinerja Utama dari
Efektivitas dan Sasaran Strategis K/L/D. Capaian Outcome
Efisiensi Pencapaian • dan Laporan Kinerja K/L/D
Dapatkan Perkin Kepala Satker
Tujuan • Hitung rata-rata pencapaian indikator output dari kegiatan
dan Laporan Kinerja Satker satuan kerja Capaian Output

Dapatkan Buku I dan Buku II LHP • Capaian subkomponen Keandalan
Keandalan Pelaporan BPK-RI atas LK K/L/D, untuk 5 Identifikasi informasi terkait Opini Laporan Keuangan K/L/D Pelaporan Keuangan;
Keuangan dalam 5 tahun terakhir.
tahun terakhir. • Subunsur SPIP terkait.

• Capaian pengamanan administratif
• Identifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan BMN/D;
administrasi BMN/D dalam 5 tahun terakhir;
• Subunsur SPIP terkait.
Dapatkan Buku I dan Buku II LHP • Capaian pengamanan hukum
Pengamanan atas Aset BPK-RI atas LK K/L/D, untuk 5 • Identifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalaha BMN/D;
tahun terakhir. kepemilikan BMN/D dalam 5 tahun terakhir;
• Subunsur SPIP terkait.

• Hitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi baik • Capaian pengamanan fisik BMN/D;
dan aman dalam 5 tahun terakhir. • Subunsur SPIP terkait.

• Capaian ketaatan dalam LHP BPK-
• Dapatkan Buku II LHP BPK-RI • Hitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait RI;
Ketaatan terhadap atas LK K/L/D, untuk 4 tahun Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; • Subunsur SPIP terkait.
Peraturan Perundang- terakhir;
undangan • Dapatkan informasi terkait • Identifikasi kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik Veto atas hasil penilaian subunsur
keterjadian korupsi di K/L/D. atau minimal pejabat eselon II dalam periode yang dinilai terkait
dan/atau saat penilaian.

PERISTIWA







KORUPSI

PERISTIWA AKTUAL KORUPSI














NEW Digunakan sebagai pengurang nilai (penalti)






SPIP Berlaku bagi skor IEPK maupun SPIP (termasuk MRI)








Kasus korupsi yang telah memasuki tahapan penuntutan sampai dengan putusan (inkracht),
terkecuali kasus hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang langsung dapat dijadikan dasar
penalti


Identifikasi waktu terjadinya korupsi krusial untuk menentukan apakah tindakan korektif telah
dilakukan sehingga mencegah terulangnya kasus yang sama, dan apakah efektivitas
pengendalian pada saat periode penilaian masih dipengaruhi oleh kasus korupsi

PROSES PENALTI












Institusional
Dilakukan secara bersama-sama yaitu melibatkan
pejabat dan staf K/L/D secara lintas hierarki
dan/atau lintas fungsi



Informasi dari APH


• Kasus Korupsi Berjalan S Institusional
U &
M Individual
Aset
Laporan Auditor B Dilakukan oleh pribadi atau individu ASN tanpa
Eksternal E melibatkan pihak lain, baik secara hierarki
maupun lintas fungsi
• BPK R

I
Laporan APIP N

F
• Inspektorat dan BPKP
O Terhadap seluruh pilar
R dari IEPK
Media Massa M
A
• Isu yang berkembang di S Terhadap sub unsur
masyarakat (Informasi I SPIP dan MRI terkait
Tambahan/Penguat) dengan kasus korupsi

METODE PENALTI

Penalti dilaksanakan dengan
menurunkan gradasi per
parameter










Institusional Individual






Penurunan maksimal
adalah sampai dengan
Penalti terhadap MRI kebijakan (Gradasi E)
bergantung pada sub untuk SPIP
unsur SPIP terkait




















Penalti terhadap pilar-pilar IEPK
menyesuaikan pada hasil analisis

Catatan: Tabel di atas dapat digunakan sebagai referensi namun tidak membatasi Tim Penjamin Kualitas dalam menganalisis
hubungan kausalitas dan melakukan pengurangan nilai pada sub unsur

PENGURANGAN
Uraian VETO Uraian VETO STRUKTUR DAN PROSES
Kode No Uraian Parameter KESIMPULAN NILAI NILAI AKHIR Kode No Uraian Parameter KESIMPULAN NILAI NILAI AKHIR NILAI
Subunsur (YA/TIDAK) Subunsur (YA/TIDAK) I Lingkungan Pengendalian
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 2,75 TIDAK 2,75 1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 2,75 YA 1,75 Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1) YA
1.1 1 Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas 1.1 1 Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas Komitmen terhadap Kompetensi (1.2) TIDAK
dan fungsi organisasi dan fungsi organisasi Kepemimpinan yang Kondusif (1.3) TIDAK
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4) TIDAK
Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5) TIDAK
keuangan keuangan Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
3 3,00 3 1,75
(1.6) TIDAK
Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan aset Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan aset Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7) TIDAK
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8) TIDAK
Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan II Penilaian Risiko TIDAK
tugasnya sesuai peraturan yang berlaku tugasnya sesuai peraturan yang berlaku Identifikasi Risiko (2.1) TIDAK
1.1 2 Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan 1.1 2 Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan Analisis Risiko (2.2) TIDAK
kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku 3 3,00 kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku 3 1,75 III Kegiatan Pengendalian TIDAK
antikorupsi antikorupsi Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1) TIDAK
1.1 3 Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup 1.1 3 Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2) TIDAK
tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, 1 1,00 tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, 1 1,75 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3) TIDAK
dan respons. dan respons. Pengendalian Fisik atas Aset (3.4) TIDAK
1.1 4 Unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai 1.1 4 Unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5) TIDAK
di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari 1 1,00 di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari 1 1,75 Pemisahan Fungsi (3.6) TIDAK
perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7) TIDAK
situasi yang memicu perilaku korupsi situasi yang memicu perilaku korupsi
1.1 5 Integritas organisasional yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas 1.1 5 Integritas organisasional yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8) TIDAK
telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja 2 2,00 telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja 2 1,75 Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9) TIDAK
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10) TIDAK
1.1 6 Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai 2 2,00 1.1 6 Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai 2 1,75 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11) TIDAK
perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional IV Informasi dan Komunikasi TIDAK
1.1 7 Kejadian korupsi/perilaku koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang 2 2,00 1.1 7 Kejadian korupsi/perilaku koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang 2 1,75 Informasi yang Relevan (4.1) TIDAK
kompeten dan independen kompeten dan independen
1.1 8 Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka 1.1 8 Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka Komunikasi yang Efektif (4.2) TIDAK
memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalam 2 2,00 memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalam 2 1,75 V Pemantauan TIDAK
organisasi berupa pemastian pengenaan sanksi dan perbaikan melalui organisasi berupa pemastian pengenaan sanksi dan perbaikan melalui Pemantauan Berkelanjutan (5.1) TIDAK
pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian. pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian. Evaluasi Terpisah (5.2) TIDAK


• Apabila nilai parameter MRI dan pilar • Apabila nilai parameter MRI dan pilar IEPK

IEPK sebelum dikurangkan adalah sebelum dikurangkan adalah lebih kecil atau sama

lebih besar dari nilai subunsur terkait dengan nilai subunsur terkait setelah diturunkan
setelah diturunkan nilainya, maka nilai nilainya, maka nilai dari parameter MRI dan pilar

dari parameter MRI dan pilar IEPK IEPK tersebut tidak berubah.

tersebut menjadi sama dengan nilai
subunsur.

2. HASIL BASELINE PENILAIAN MATURITAS



PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

SKOR SPIP



TERINTEGRASI 2,34


















PENETAPAN PENCAPAIAN
KOMPONEN STRUPO

TUJUAN TUJUAN






BOBOT 40% 30% 30%











NILAI 1,5 2,36 3,45

MRI & IEPK


















1,91 BOBOT NILAI 2,27 BOBOT NILAI



KAPABILITAS
PERENCANAAN 40% 0,60 PENGELOLAAN RISIKO 48% 1,10


MRI KAPABILITAS 30% 0,47 IEPK PENCEGAHAN 36% 0,79
STRATEGI






HASIL 30% 0,84 PENANGAN 16% 0,38
KEJADIAN

PENETAPAN TUJUAN AOI










Indikator kinerja dan

target kinerja Program indikator kinerja kegiatan “Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rencana

dan Kegiatan belum Anggaran Daerah”, target kinerja kegiatannya masih berupa bulan, yaitu “12

spesifik, dapat dicapai bulan”, sehingga kurang spesifik untuk mengukur jumlah yang ingin dicapai
dan relevan












Sasaran Program


dan kegiatan Penetapan indikator tidak


belum Akibatnya akurat

ditetapkan

STRUKTUR DAN PROSES AOI










Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo belum menetapkan Kebijakan


Pengendalian Manajemen Risiko Fraud








Pemerintah Kab. Purworejo belum sepenuhnya melaksanakan
identifikasi dan analisis risiko fraud.
Penilaian
Pemerintah Kab. Purworejo belum melaksanakan penilaian risiko strategis.
Risiko
Pemerintah Kab. Purworejo belum melaksanakan penilaian risiko strategis.











Pemda dan OPD sampel belum sepenuhnya memenuhi
Pemantauan bukti parameter MRI dan IEPK terkait pemantauan dan


reviu terhadap pengelolaan risiko.

PENCAPAIAN TUJUAN AOI




















LHP BPK RI atas LKPD 5




tahun terakhir masih terdapat





temuan berulang,




ketidakpatuhan, dan masalah




administrasi aset



Terima Kasih