MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
Purworejo, 21-24 Maret 2022
B STRUKTUR DAN PROSES
Mandat
Pimpinan
Instansi
Pemerintah
PENILAIAN
STRUKTUR DAN
PROSES SEBAGAI
KOMPONEN
PENILAIAN
MATURITAS
PENYELENGGARAAN
SPIP TERINTEGRASI
Kerangka Pikir
SPIP
Terintegrasi
PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES
MRI
PENILAIAN
RISIKO
(2 SUBUNSUR)
LINGKUNGAN KEGIATAN
PENGENDALIAN PENGENDALIAN
(8 SUBUNSUR) MEMBANGUN (11 SUBUNSUR) IEPK
SISTEM
PENGENDALIAN
INTERN YANG
MEMADAI
INFORMASI DAN
PEMANTAUAN KOMUNIKASI
(2 SUBUNSUR) (2 SUBUNSUR)
Sumber: gambar diolah dari PP 60 Tahun 2008
SUBUNSUR STRUKTUR DAN PROSES
MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) Panduan bagi
Unit Pengelola
Risiko (UPR)
dalam
menerapkan
manajemen
risiko di
lingkungan
kerjanya
Implementasi
penanganan
risiko oleh
K/L/D
Menunjukkan
kontribusi
penerapan
1. Kualitas penetapan Komitmen, Bagaimana Dukungan dari Langkah manajemen
tujuan meliputi pendekatan, dan K/L/D sisi kesadaran, yang risiko pada
penilaian keselarasan dorongan mengelola kompetensi, dilakukan pencapaian
2. Ketepatan indicator pimpinan K/L/D risiko yang dan K/L/D tujuan K/L/D
3. Kelayakan target terkait berhubung keterampilan dalam
kinerja sasaran penerapan an dengan terkait pengelola
strategis, program, manajemen mitra kerja manajemen an risiko
dan kegiatan risiko risiko
i EPK Pilar Kapabilitas
i EPK Pilar Penerapan
i EPK Pilar Penanganan
INTEGRASI PARAMETER PENILAIAN
SISTEM PENGENDALIAN INDEKS EFEKTIVITAS
MANAJEMEN RISIKO INDEKS
INTERN PEMERINTAH PENGENDALIAN KORUPSI
Perencanaan A. Penetapan Tujuan
B. Struktur dan Proses
1 Risiko
Kepemimpinan 1 1 Kapasitas
4
Lingkungan Pengendalian Kapabilitas Korupsi
Kebijakan 2 Penilaian Risiko 1 Kompetensi Anti Korupsi Pengelolaan
2
Kapabilitas Sumber Daya Manusia 1 3
Kemitraan 1 Kegiatan Pengendalian 2 Sistem Pencegahan Strategi
4 Pencegahan
Informasi dan Komunikasi Budaya Organisasi Anti
Proses Manajemen 2 1 Korupsi Penerapan
Risiko 5 5
Pemantauan
Aktivitas Penanganan 2 4 Sistem Respon Korupsi
Hasil Risiko C. Pencapaian Tujuan Penanganan
Outcome C C Tingkat Korupsi Kejadian
Adaptasi: HM Treasury Sumber: PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP Sumber: FRM
ALAT
PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES
MANDIRI
DISIMPULKAN MENJADI
KERTAS KERJA KERTAS KERJA KERTAS KERJA KERTAS KERJA SKOR STRUKTUR DAN
TUJUAN 1 TUJUAN 2 TUJUAN 3 TUJUAN 4 PROSES DI KERTAS
KERJA LEAD II
Efektivitas dan Ketaatan terhadap PARAMETER DALAM
Efisiensi Keandalan Pengamanan Aset Peraturan SETIAP SUBUNSUR
Pencapaian Pelaporan Negara Perundang- DIARAHKAN KE EMPAT
Keuangan
Tujuan Organisasi undangan TUJUAN SPIP
PARAMETER DALAM
SPIP SETIAP SUBUNSUR
SPIP SPIP SPIP MRI MEMUAT KRITERIA-
MRI MRI MRI
IEPK KRITERIA PENILAIAN
MRI DAN IEPK
PILIHAN JAWABAN STRUKTUR DAN PROSES
SPIP MANAJEMEN RISIKO
A A INDEKS
B B INDEKS EFEKTIVITAS
C C PENGENDALIAN
KORUPSI
D D
E E
PENGENDALIAN OPTIMAL A
PERBAIKAN BERKELANJUTAN DAN
EVALUASI ATAS KEBIJAKAN DAN B
IMPLEMENTASINYA Pilihan “A” merupakan
C pilihan yang
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN menggambarkan kondisi
ATAS SUBSTANSI KEBIJAKAN D menurun hingga pilihan “E”
PENGKOMUNIKASIAN & PEMAHAMAN optimal dan digradasi
yang menunjukkan kondisi
KEBIJAKAN E
FORMALITAS DAN KUALITAS pengendalian paling lemah
ALUR PENYIMPULAN
DAFTAR
URAIAN
HASIL URAIAN
PENGUJIAN PARAMETER
PENGUJIAN
WAWANCARA
BANDINGKAN
SIMPULKAN
GRADE YANG
DICAPAI Narasikan hasil pengujian dengan lengkap, runut, dan
rapi, serta mampu menjawab substansi parameter dan
kriteria penilaian
DOKUMEN NILAI/SKOR
A KARAKTERISTIK A
3
B KARAKTERISTIK B
C KARAKTERISTIK C
OBSERVASI D KARAKTERISTIK D
E KARAKTERISTIK E
CONTOH KERTAS KERJA DAN PENYIMPULAN HASIL PENGUJIAN T1
No Uraian Parameter Kode Parameter Grade Kriteria Penjelasan Cara Pengujian Hasil Hasil Hasil Kesimpulan
Pengujian Pengujian Pengujian Akhir
SPIP MRI IEPK
Satker 1 Satker 2 Satker 3 (Y/T)
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 3
1 K/L/D V - - A ………... ………….... Wawancara/
menegakkan Dokumentasi/
integritas dan Observasi
nilai etika dalam V - - B ………... ………….... Wawancara/ (..narasi..)
melaksanakan Dokumentasi/ Simpulan:
tugas dan fungsi Observasi Y
organisasi MODUS
V - - C ………... ………….... Wawancara/ (..narasi..) (..narasi..) Y
Dokumentasi/ Simpulan: Simpulan:
Observasi Y Y
V - - D ………... ………….... Wawancara/
Dokumentasi/
Observasi
V - - E ………... ………….... Wawancara/
Dokumentasi/
Observasi
CONTOH PENILAIAN
STRUKTUR DAN PROSES -
PEMDA
KERTAS KERJA T1 Parameter:
Subunsur 3.2 Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan
Pembinaan SDM organisasi.
Kriteria E: Kriteria D: Kriteria C: Kriteria B: Kriteria A:
Terdapat kebijakan yang Kebijakan terkait pembinaan Pembinaan SDM telah Kebijakan dan implementasi Pembinaan SDM organisasi
mengatur pembinaan SDM SDM telah dikomunikasikan dilaksanakan sesuai terkait pembinaan SDM telah diperbaiki secara
untuk mendukung pelaksanaan dan dipahami oleh pihak yang kebijakan/prosedur yang organisasi telah dievaluasi berkelanjutan dan secara
tugas dan fungsi organisasi berkepentingan ditetapkan organisasi sehingga dapat diketahui optimal mampu mendukung
efektivitasnya pencapaian tujuan organisasi
Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan:
Kebijakan telah mengatur: - Kebijakan telah dipahami oleh - Pembinaan SDM dilakukan Kebijakan dan implementasi - Pembinaan SDM telah
- Prosedur pendidikan dan penanggungjawab pengelolaan sebagai upaya untuk mencapai telah dievaluasi dengan mampu menyesuaikan dengan
pelatihan pegawai SDM visi, misi, tujuan dan sasaran ketentuan: perubahan lingkungan strategis
- Rencana pengembangan karir - Kebijakan telah organisasi - Berkala - Pembinaan SDM telah
pegawai dikomunikasikan kepada - Pembinaan SDM dilakukan - Terdokumentasi berhasil meningkatkan kinerja
- Sistem penilaian kinerja pimpinan (struktural) dan sesuai dengan perencanaan - Dilakukan untuk menangani yang memberikan dampak bagi
pegawai pegawai yang disusun residual risk pencapaian tujuan organisasi
- Sistem kompensasi, program - Perencanaan pembinaan - Hasil evaluasi telah ditindak - Keberhasilan pencapaian
kesejahteraan, dan fasilitas SDM disusun dengan lanjuti kinerja organisasi dapat
pegawai mempertimbangkan gap - Perbaikan telah menghasilkan dihubungkan dengan
untuk seluruh pegawai baik kompetensi pegawai dan kinerja yang lebih baik pembinaan SDM-nya
pimpinan maupun staf penugasan yang akan
dilaksanakannya
- Pembinaan SDM dilakukan
sebagai upaya untuk
menangani risiko yang
disebabkan kelemahan
SDM/Man
Kondisi Kabupaten Sunagakure:
Pemkab Sunagakure sudah memiliki Perbup No. 17 Tahun 2019 tentang Manajemen SDM yang diantaranya mengatur pelaksanaan C
diklat. Perbup tersebut telah disosialisasikan melalui kegiatan tatap muka dan website. DPMPTSP telah menugaskan pegawainya
untuk mengikuti Diklat Investasi dan Penanaman Modal sebagai upaya mengembangkan SDM-nya dalam rangka mencapai Sasaran
Strategis Pemkab.
KERTAS KERJA T2 Parameter:
Subunsur 3.2 Pembinaan SDM terkait pengelolaan keuangan dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal
Pembinaan SDM dalam pencapaian tujuan organisasi.
Kriteria E: Kriteria D: Kriteria C: Kriteria B: Kriteria A:
Terdapat kebijakan yang Kebijakan terkait pembinaan Pembinaan SDM telah Kebijakan dan implementasi Pembinaan SDM organisasi
mengatur pembinaan SDM SDM telah dikomunikasikan dilaksanakan sesuai terkait pembinaan SDM telah diperbaiki secara
untuk mendukung pelaksanaan dan dipahami oleh pihak yang kebijakan/prosedur yang organisasi telah dievaluasi berkelanjutan dan secara
tugas dan fungsi organisasi berkepentingan ditetapkan organisasi sehingga dapat diketahui optimal mampu mendukung
efektivitasnya pencapaian tujuan organisasi
Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan: Penjelasan:
Kebijakan telah mengatur: - Kebijakan telah dipahami oleh - Pembinaan SDM dilakukan Kebijakan dan implementasi - Pembinaan SDM telah
- Prosedur pendidikan dan penanggungjawab pengelolaan sebagai upaya untuk mencapai telah dievaluasi dengan mampu menyesuaikan dengan
pelatihan pegawai SDM visi, misi, tujuan dan sasaran ketentuan: perubahan lingkungan strategis
- Rencana pengembangan karir - Kebijakan telah organisasi - Berkala - Pembinaan SDM telah
pegawai dikomunikasikan kepada - Pembinaan SDM dilakukan - Terdokumentasi berhasil meningkatkan kinerja
- Sistem penilaian kinerja pimpinan (struktural) dan sesuai dengan perencanaan - Dilakukan untuk menangani yang memberikan dampak bagi
pegawai pegawai yang disusun residual risk pencapaian tujuan organisasi
- Sistem kompensasi, program - Perencanaan pembinaan - Hasil evaluasi telah ditindak - Keberhasilan pencapaian
kesejahteraan, dan fasilitas SDM disusun dengan lanjuti kinerja organisasi dapat
pegawai mempertimbangkan gap - Perbaikan telah menghasilkan dihubungkan dengan
untuk seluruh pegawai baik kompetensi pegawai dan kinerja yang lebih baik pembinaan SDM-nya
pimpinan maupun staf penugasan yang akan
dilaksanakannya
- Pembinaan SDM dilakukan
sebagai upaya untuk
menangani risiko yang
disebabkan kelemahan
SDM/Man
Kondisi Kabupaten Sunagakure:
Pemkab Sunagakure sudah memiliki Perbup No. 17 Tahun 2019 tentang Manajemen SDM yang diantaranya mengatur pelaksanaan diklat. C
Perbup tersebut telah disosialisasikan melalui kegiatan tatap muka dan website. DPMPTSP telah menugaskan pegawainya untuk mengikuti
Diklat Pengelolaan Keuangan dan Diklat Pelaporan Keuangan sebagai upaya mengembangkan SDM-nya dalam rangka mendukung
keandalan pelaporan keuangan.