BAHAN Ajar KD 3.1 konsep wilayah dan tata ruang (Recovered)

Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan
kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar";
serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia
Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan
program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung
deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk
rakyat di tahun 2019.

6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama
bangsa-bangsa Asia lainnya.

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik.

8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan
kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek
pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional
aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa,
nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan
budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan
menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

Prinsip-prinsip pengembangan wilayah adalah sebagai berikut:
a) Pengembangan wilayah harus berbasispada sektor unggulan
Dimana sektor ini akan mengarahkan sumberdaya kepada sektor yang
diunggulkan melalui pemetaan antara sektor unggulan dengan sektor yang
menjadi pendukungnya.
b) Pengembangan wilayah dilakukan atas dasar karakteristik daerah yang
bersangkutan, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik
c) Penegmbangan wilayah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu
d) Pengembangan wilayah mutlak harus mempunyai keterkaitan kedepan dan
kebelakang (forward and back ward linkage) secara kuat atau
pengembangan kawasan prokdutif di hinterland harus dikaitkan dengan
penegmbangan kawasan industri pengolahan di perkotaan, untuk
memberikan nilai tambah yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan
perekonomian suatu wilayah.
e) Pengembangan wilayah dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi dan
desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk
mengembangkan sumber daya manusia, menciptakan iklim usaha untuk
dapat menarik modal dan investasi.

Konsep Wilayah dan Tata Ruang 51

Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA

Dengan demikian, pengembangan suatu wilayah atau kawasan harus
didekati berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan sekaligus
mengantisipasi perkembangan eksternal. Faktor-faktor kunci dari sisi internal
adalah pola-pola pengembangan sumber daya manusia, informasi, sumber-sumber
daya modal, dan investasi, kebijakan dalam investasi, pengembangan
infrastruktur, pengembangan kemampuan kelembagaan lokal, dan
kepemerintahan, serta berbagai kerja sama dan kemitraan yang harus digalang
untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Faktor eksternal adalah perhatian pada
masalah kesenjangan wilayah dan pengembang kapasitas otonomi daerah,
perdagangan bebas terutama pengembangan produk dalam pasar bebas untuk
meningkatkan daya saing.

4. Tantangan Penataan Ruang
Untuk menciptakan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan

dirasakan masih menghadapi tantangan berat. Tantangan berasal dari kondisi
lingkungan fisik, implementasi penataan ruang dan perubahan faktor eksternal.
Beberapa tantangan penataan ruang diantaranya:

a. Posisi indonesia di kawasan yang sangat cepat berkembang yaitu Pasific
ocean rim Indian ocean rim yang berimplikasi pada perlunya mendorong
daya saing perekonomian khusus dalam rangka pertumbuhan ekonomi
wilayah. Disisi lain penyediaan prasarana dan sarana dalam mendukung
pengembangan wilayah terutama wilayah timur Indonesia masih harus
terus ditingkatkan

b. Ketersediaan sumberdaya alam yang semakin terbatas di Pulau Jawa dan
Sumatera, dan sebaliknya lebih melimpah di kawasan Timur Indonesia
namun belum dimanfaatkan secara optimal. Adaoun peningkatan intensitas
kegiatan pemanfaatan ruang terutama yang terkait dengan eksploitasi
sumber daya alam yang terjadi dihampir seluruh wilayah Indonesia telah
sangat mengancam kelestarian lingkungan

c. Letak Indonesia pada kawasan pertemuan tiga lempeng tektonik, yang
mengakibatkan rawan bencana geologi geologi seperti gempa bumi,
tsunami, dan gunung berapi, menuntut prioritisasi pertimbangan aspek
mitigasi bencana dalam penataan ruang yang berbasis pada pengurangan
resiko bencana

d. Keberadaan pulau-pulau kecil terluar pada kawasan perbatasan negara
yang memerlukan perhatian khusus demi menjaga kedaulatan negara
Kesatuan Republik Indonesia

e. Kesenjangan pembangunan antar wilayah perlu dieleminir tidak hanya
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diseluruh wilayah
Indonesia, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

f. Ekspansi pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup saat ini,
apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan

Konsep Wilayah dan Tata Ruang 52

Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA

dihadapkan pada tiga ancaman, yaitu krisi pangan, krisi air, dan krisi
energi. Ketiga krisis itu menjadi tantangan nasional jangka panjang yang
perlu diwaspadai dan direspon oleh penataan ruang agar tidak
menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, yaitu
teramcamnya persatuan bangsa, meningkatnya semangat separatisme, dan
menurunnya kesehatan masyarakat. Krisis pangan diakibatkan
ketidakmampuan tata ruang melindungi lahan pertanian produktif (sawah),
serta krisis energi dalam penataan tata ruang untuk mengurangi
ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi gas,
batubara, serta energi terbarukan seperti biogas, biomassa, panas
(geothermal) energi matahari, arus laut, dan tenaga angin serta tenaga
nuklir yang tepat lokasi
g. Selain faktor-faktor tersebut, tantangan penataan ruang berasal dari faktor
eksternal khususnya respon dinamika persaingan global yang semakin kuat
berpengaruh pada pembangunan nasional pada masa yang akan datang.
Perekonomian nasional menjadi lebih terbuka dan akan berpengaruh
perkembangan dan pertumbuhan daerah-daerah di Indonesia. Selanjutnya
akan diikuti dengan peningkatan investasi pemanfaatan sumber daya dan
kebutuhan ruang yang meningkat dan harus direspon secara baik oleh
perangkat penataan ruang untuk memberikan kepastian hukum dalam
berinvestasi
h. Tantangan-tantangan baru penataan ruang muncul perubahan ragam
paradigma perencanaan, yang ditandai dengan globalisasi dan pasar
bebas/kapitalisme, demokratisasi dan desentralisasi, pluralisme, good
gove-nance, partisipatif, gender, kerusakan lingkungan, kemiskinan dan
ketidakadilan sosial, konsepsi peran negara, dan sebagainya. Selain itu
perubahan nilai-nilai perencanaan, seperti:
1) Orientasi oada asoek fisik-estetissemata mulai ditinggalkan
2) Lebih fokus pada kepentingan publik dan lingkungan
3) Tidak lagi berasumsi dan berorientasi pembuatan cetak biru
4) Mengakui pentingnya proses
5) Menyadari aspek politis perencanaan
6) Proses perencanaan adalah proses pembentukan kesepakatan dan

negoisasi
7) Keharusan untuk melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder
8) Model kerjasama regional

Ratna (2013) menambahkan bahwa sekarang yang menjadi bagian terberat
dari penataan ruang adalah pengendalian perizinannya. Metode perizinan harus
diteliti agar penataan ruang dapat dilakukan dengan baik. Penataan ruang yang
baik nantinya akan menjadikan suatu daerah nyaman, aman, lancar, produktif, dan
membantu pembangunan berkelanjutan. Sedangkan Triyana (2012)

Konsep Wilayah dan Tata Ruang 53

Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA

menggarisbawahi bahwa terdapat dua masalah atau tantangan besar terkait
pengelolaan ruang yaitu efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam
koordinasi dan pengelolaan rung diantara institusi-institusi di daerah.

Secara ringkas beberapa tantangan dan kendala penataan ruang secara
umum sering ditemui diantaranya:

a. Kebijakan dalam RTRW masih dirasakan bersifat makro dan tidak
operasional, sehingga sehingga perlu diterjemahkan dalam langkah-
langkah detil mulai dari tahap perencanaan, tahap pemanfaatan dan
tahap pengendalian pemanfaatan tat ruang

b. Belum ada instrumen atau peraturan perundang-undangan yang dapat
dijadikan dasar dalam penyelesaian permasalahan sengketa runag

c. Belum terintegrasinya peraturan perundang-undangan terkait penataan
ruang serta ego sektoral masih nampak pada masing-masing instansi

d. Perencanaan ruang relatif lebih jelas, sehingga perlu ada proses yang
lebih detil operasional dengan RDTR

e. Banyak kasus pemanfaatan ruang/pembangunan yang terjadi diluar
perencanaan

f. Pemanfaatan ruang lebih dinamis dan komples, termasuk yang
dilakukan oleh pihak swasta dan masyarakat sendiri

g. Masyarakat harus tetap waspada mengamati dan mengontrol proses-
proses pemanfaatan ruang

5. Permasalahan dan Strategi Penataan Ruang dan Wilayah
a. Problem penataan ruang
Penataan ruang sebagai pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan
telah memiliki landasan hukum sejak pemberlakuan Undang-Udang Nomor
24 Tahun 1992 tentang penataan ruang (diperbaharui melalui UU Nomor 26
Tahun 2007). Dengan penataan ruang di harapkan dapat terwujud ruang
kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tetapi hingga
saat ini kondisi yang tercipta masih belum sesuai dengan harapan.
Hal ini terlihat dari tantangan yang terjadi terutama semakin
meningkatnya permasalahan bencana banjir dan longsor. semakin
meningkatnya kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan belum
terselesaikannya masalah permukiman kumuh. semakin berkurangnya ruang
publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan; serta belum
terpecahkannya masalah ketidakseimbangan perkembangan antarwilayah.
Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penataan ruang secara
umum dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu : permasalahan lingkungan
dan wilayah dan permasalahan manajemen tata ruang.

Konsep Wilayah dan Tata Ruang 54

Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA

b. Permasalah Lingkungan
1) Menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dipicu oleh inkonsistensi
pemanfaatan ruang. Konversi lahan dari kawasan lindung menjadi
kawasan budidaya guna adalah praktek pembangunan yang kerap terjadi.
2) Penurunan luas hutan tropis (deferestasi) akibat pembalakan liar,
meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, atau untuk
pengembangan kepentingan budidaya seperti perkebunan dan
pertambangan.
3) Penurunan luas dan fungsi kawasan resapan air mislokasi pemanfaatan
ruang untuk kepentingan pemukiman, budidaya pertanian dan pariwisata
telah mempercepat kerusakan Daerah Aliran Sungai.
4) Meningkatnya fenomena bencana yang di akibatkan miss manajemen
relasi alam dan manusia seperti banjir, longsor dan kekeringan yang
terjadi secara merata di berbagai wilayah di indonesia.
5) Degradasi kualitas lingkungan pada kawasan pesisir yang di tandai
semakin rusak dan menurunnya luas hutan mangrove.
6) Ancaman dampak global warming semakin memperparah kondisi resiko
kerusakan lingkungan khususnya pada sebagian besar perkotaan pesisir
di Indonesia.
7) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan akibat imigrasi desa-
kota yang berimplikasi pada terjadinya alih fungsi lahan pertanian
produktif menjadi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman
secara signifikan.
8) Pengembangan struktur ruang dan sistem perkotaan yang terpusat pada
pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan saat ini masih sangat
terpusat di pulau Jawa-Bali, sedangklan pertumbuhan kota-kota
menengah dan kecil, terutama di luar jawa, berjalan lambat dan
tertinggal.
9) Masih tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah, seperti antara
Indonesia bagian barat (Sumatera, Jawa-Bali) dengan indonesia bagian
timur, antara kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan, dan kawasan di
wilayah perbatasan kawasan terpencil, terluar dan tertinggal.
10) Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah telah mengakibatkan
meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam
dan konflik peruntukan ruang, baik antarwilayah, antar pusat dan daerah,
serta antar penggunaan.

c. Permasalahan Pengelolaan Penataan Ruang
Rencana tata ruang wilayah belum sepenuhnya efektif menjadi acuan

dalam penataan ruang, sehingga menjadi inkonsistensi pelaksanaan
pembangunan terhadap rencana tata ruang serta lemahnya pengendalian dan
penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang. Hal ini juga di sebabkan
permasalahan internal penataan ruang khususnya terkait dengan aspek

Konsep Wilayah dan Tata Ruang 55

Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA

kelembagaan manajemen. Beberapa permasalahan pengelolaan lingkungan
adalah sebagai berikut:

1) Belum tepatnya kompetensi sumberdaya manusia dalam bidang
pengelolaan penataan ruang, karena banyak menajemen tata ruang di
daerah tidak memiliki kompetensi (pendidikan, keterampilan, dan
pengalaman) yang memadai untuk merencanakan, melaksanakan,
memantau atau mengawasi penyelenggaraan tata ruang;

2) Rendahnya kualitas hasil rencana tata ruang baik disebabkan sulitnya
memperoleh data dan peta dasar, kompetensi penyusun yang rendah
maupun proses penyusunan tata ruang yang tidak partisipatif dan
memperhatikan dinamika wilayah dan masyarakat-nya.

3) Belum diacukan perundangan penataan ruang sebagai payung
kebijakan pemanfaatan ruang bagi semua sektor, yang mengakibatkan
semakin menguatnya konflik kepentingan sektoral seperti
pertambangan, perkebunan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana
wilayah, dan sebaginya. Konflik kepentingan regional juga terjadi
khususnya antar daerah hulu dengan hilir dan serta antara kotan dan
pinggiran kota atau desa;

4) Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka
menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana
dan program sektoral dan wilayah;

5) Ego sektoral dan regional yang ditandai dengan kurangnya
kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan
masing-masing secara berlebihan;

6) Dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal, seperti
diindikasikan dari minimnya dukungan kebijakan sektor terhadap
pengembangan kawasan-kawasan strategis nasional dalam RTRWN
seperti kawasan perbatasan negara, kawasan andalan, dan kawasan
lainnya. Hasil serupa juga terjadi di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan
Kota.

7) Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan
norma yang seharusnya ditegakkan.

8) Masih belum lengkapnya alokasi fungsi-fungsi ruang pada skala detil
dan operasional yang secara langsung dapat digunakan untuk
pemberian ijin pemanfaatan ruang;

9) Masih lemahnya pemenuhan hak dan kewajiban serta peran serta
masyarakat dalam penataan ruang.

10) Lemahnya dukungan teknologi informasi dalam proses pengambilan
keputusan (decision support system) atau intervesnsi kebijakan
penataan ruang sehingga belum optiman pemanfaatannya, walaupun
komplesitas permasalahan perkembangan wilayah dan pemanfaatan
ruang semakin kompleks dan nyata;

Konsep Wilayah dan Tata Ruang 56

Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA

11) Masih terbatasnya kompatibilitas dan kesesuaian standar peta yang
digunakan dalam perencanaan tata ruang wilayah pada berbagai
macam skala (ketelitian peta), khususnya peta dasar;

12) Problem teknis materi dari peraturan tentang penataan ruang yang
meliputi :
a) Pembagian kewenangan secara tegas antara pemerintahan,
pemerintah provinsi dan pemerintahan Kabupaten/Kota;
b) Penegasan muatan rencana tata ruang;
c) Sifat komplementer antara RTRWN, RTRWP, dan RTRWK;
d) Penerapan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan
penataan ruang
e) Perhatian yang lebih besar terhadap kelestarian lingkungan hidup;
f) Keterkaitan antara rencana tata ruang dengan program
pembangunan;
g) Penegasan mengenai hak masyarakat
h) Penegasan kawajiban dan larangan serta ketentuan sanksi.
i) Batas waktu penyesuaian rencana tata ruang dengan ketentuan
undang-undang penataan ruang (Ernawi 2009).

13) Lemahnya penerapan hukum berkenaan dengan pemanfaatan ruang
dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berkenaan dengan
pemanfaatan ruang.

d. Strategi Penataan Ruang dan Wilayah Di Indonesia
1) Strategi Kutub Pertumbuhan (Growth Poles)

Pengertian Growth Poles yang terkait dengan ruang sebagai suatu
kumpulan kekuatan ekonomi, yang didefinisi oleh Perroux sebagai pusat memiliki
gaya sentrifugal dengan kekuatan untuk mendorong, dan gaya sentripetal dengan
kekuatan untuk menarik. Setiap pusat mempunyai daya tarik dan daya tolak dalam
suatu medan bersama dengan pusat lainnya. Dalam kutub pertumbuhan terdapat
kecenderungan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi pada titik tertentu karena
adanya faktor saling keterkaitan dan ketergantungan aglomerasi (munir, 1984)

Dari hirarki kota ini diharapkan dapat terjadi proses penyebaran kemajuan
antar kota di wilayah yang pada dasarnya berlangsung dalam beberapa cara
(munir, 1984) yaitu sebagai berikut:
a) Perluasan kegiatan ekonomi kewilayah pasar yang baru yaitu dari pusat

terbesar epada yang kecil.
b) Perpindahan kegiatan berupah rendah dari pusat yang besar kepusat yang lebih

kecil karena meningkatnya upah dikota (pusat) yang lebih besar
c) Memberikan alternative lokasi yang lebih baik untuk kegiatan industri yang

mempunyai wilayah pasar dan kebutuhan prasarana yang berbeda sehingga
operasinya lebih efisien
d) Dorongan investasi dari kewirausahaan yang disebarkan melalui hirarki

Konsep Wilayah dan Tata Ruang 57

Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA

Dampak positif : Growth Pole
Konsep kutub pertumbuhan memberikan peluang untuk mendekatkan dua

cabang penting dalam analisis regionalyaitu analisis mengenai pertumbuhan
ekonomi regional dan analisis struktur ruang regional.

a) Konsep kutub pertumbuhan memberikan kemungkinan pemakaian dan
pengembangan teknik-teknik analisis seperti analisis input-auput, analisis
aglomerasi

b) Konsep kutub pertumbuhan ini dapat digunakan sebagai alat strategi
intervensi oleh pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan
investasi bagi pembangunan daerah
Dampak negative (Growth Pole)

a) Kerangka permasalahan dikembangkan dalam setting masyarakat industry
dan cenderung tidak melihat problem spesifik wilayah, khususnya wilayah
pedesaan yang di dominasi sector pertanian

b) Dalam hubungan pusat pinggiran, efek balik, sering bekerja lebih cepat dari
efek pemancaran, sehingga kesenjangan wilayah semakin melebar. Kondisi
ini terjadi karena kurang jelasnya hirarki kota-kota dan wilayah pinggiran
tidak memiliki kekuasaan untuk mengendalikan sumber dayanya (Firman
1989)

2) Strategi Desentralisasi Teritorial
Pendekatan desentralisasi territorial merupakan strategi pembangunan dari

bawah (development from bellow). Strategi dari bawah ini memberikan alternative
bagi elemen-elemen dalam pembangunan seperti alokasi faktor produksi, sistem
pertukaran, pembentukan organisasi soaial ekonomi yang spesifik, dan perubahan
konsep dasar pembangunan yang hanya menekankan aspek ekonomi.

Menurut Stohr 1981 strategi pembangunan disentralisasi ini didasarkan
pada hipotesa yaitu:
a) Kegagalan strategi development from above di banyak Negara (terutama

Negara berkembang) dalam menciptakan integrasi ekonomi wilayah, yang
berakibat pada ketimpangan wilayah.
b) Kondisi fisik dan sosial ekonomi internal merupakan kunci sukses penerapan
strategi pembangunan. Oleh kerena itu banyak factor internal yang harus
dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu onsep
pembangunan
c) Dorongan bagi pengembangan suatu konsep pembangunan hendaknya berasal
dari masyarakat dengan mempertimbangkan sumber daya lokal.
d) Sistem ekonomi lokal berperan dalam membentuk pola interaksi ekonomi
antar wilayah untuk meningkatkan nilai tukar barang-barang produksi lokal
sehingga tidak hanya memiliki nilai guna, namun juga memiliki nilai tukar
dan meningkatkan nilai tambah.

Konsep Wilayah dan Tata Ruang 58

Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA

3) Strategi Agropolitan
Strategi ini muncul sebagai respon kegagalan development from above,

seperti kutub pertumbuahan. Menurut strategi ini pengertian pembangunan tidak
hanya kemajuan ekonomi yang sentralistik, tetapi memberikan kesempatan bagi
individu-individu, kelompok-kelompok sosial dan organisasi masyarakat untuk
memobilitasi kemampuan dan sumber daya lokal bagi kemajuannya. Pendekatan
ini menitik beratkan pada upaya untuk menciptakan dorongan bagi pembangunan
dinamis di wilyah-wilayah (pedesaan) yang relative terbelakang.

Agropolitan merupakan pendekatan pengembangan wilayah yang menitik
bertkan pada upaya untuk menciptakan dorongan bagi pembangunan dinamis di
wilayah-wilayah pedesaan dan wilayah yang relatif terbelakang.

4) Strategi Integrasi Spasial
Strategi ini merupakan jalan tengah antara pendekatan sentralisasi yang

menekankan pertumbuhan pada wilayah perkotaan (metropolitan) dan
desentralisasi yang menekankan penyebaran investasi dan sumber daya
pembangunan pada kota-kota kecil dan pedesaan.

5) Strategi Pengembangan Kota Kecil Menengah
Menurut Anwar (2001) pembangunan kota kecil menengah sangat

diperlukan untuk mendorong kegiatan sektor pertanian dan sector komplemennya
di wilayah pedesaan. Sedangkan menurut Rondinelli (1985) kota kecil menengah
dapat menunjang berbagai fungsi sosial, ekonomi, dan jasa yang sangat penting
bagi proses pengembangan wilayah baik secara regional maupun nasional,
meskipun tidak semua kota-kota itu bisa menyediakan berbagai fungsi dengan
baik.

Peranan yang harus dilakuksn oleh kota-kota kecil menengah dalam
mendorong pembangunan wilayah pedesaan sebagai berikut (Rondinelli, 1979, De
Jong, 1998) :
a) Pusat untuk menyediakan barang-barang tahan lama dan tidak tahan lama
b) Pusat jasa public dan jasa privat
c) Sebagai penghubung ke pasar yang lebih besar bagi produk-produk pedesaan
d) Pusat suplai factor-faktor prouksi
e) Pusat agro-prosesing dan resource-prosesing
f) Pusat pengetahuan dan informasi

6) Strategi Rural Urban Lingkages
Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan

penerapan strategi kutub-kutub pertumbuhan telah mengakibatkan polarisasi atau
kesenjangan spasial antar wilayah khususnya wilayah pedesaan dan perkotaan.
Strategi growth poles mengakibatkan munculnya primate city yang berupa
dominasi kota-kota besar dalam distribusi penduduk dan perekonomian wilayah.

Konsep Wilayah dan Tata Ruang 59

Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA

Model interaksi dwesa-kota dalam konteks ekonomi pembangunan,
khususnya ketenaga kerjaan dikemukakan oleh Lewis. Dalam bukunya Economic
Development With Unlimited Suplies of Labour, mengemukakan model perubahan
struktur ekonomi dan sektor secara implisit mensyaratkan proses perpindahan
tenaga kerja dari desa ke kota.

Pradhan (2003) mengemukakan bahwa dalam sistem interaksi antar
wilayah khususnya perdesaan dan perkotaan terdapat tiga komponen utama, yaitu:

a) Wilayah perkotaan, adalah tempat produksi barang (industri), pelayanan,
teknologi, ide-ide dan kesempatan kerja dan upah yang tinggi

b) Wilayah pedesaan merupakan tempat dihasilkannya bahan mentah, produksi
pertanian, kerajinan dan industri kecil rumah tangga, tenaga kerja dan modal

c) Sarana dan prasarana serta kelembagaan yang memungkinkan terjadinya
interaksi antara wilayah perkotaan dan pedesaan khususnya transportasi
(darat, laut, dan udara) dan komunikasi.

7) Strategi Regional Networking
Model strategi ini merupakan respon kegagalan konsep growth poles yang

justru memberikan efek balik yang merugikan pembanguna pedesaan dan
menimbulkan kesenjangan yang semakin melebar antara pedesaan dan perkotaan.
Selain itu konsep ini juga memberikan koreksi dari model hubungan desa kota,
dari yang sifatnya hubungan satu arah baik desa ke kota mauypun dari kota ke
desa menjadi hubungan yang lebih melebardalam bentuk jejaring yang lebih
kompleks dan berdampak signifikan bagi pengembangan wilayah secara
keseluruhan.

Douglas (1998) menyajikan perbandingan perbedaan antara konsep growth
poles dengan regional network, yang terdiri dari lima aspek :
a) Aspek pengembangan sektor basis, dalam regional network semua sektor

dapat dijadikan sebagai leading sector dalam pengembangan ekonomi
wilayah tergantung potensi masing-masing wilayah khususnya berbasis pada
wilayah dengan ukuran kecil menengah. Sedangkan growth poles lebih
terfokus pada industry perkotaan di kota besar sebagai leading sector dalam
pembanguna regional, terutama penekanannya pada leading orpropulsive
industries yang berskala besar dan footloose production
b) Aspek sistim perkotaan
Pada model growth pole pengembangan sistem perkotaan berdasarkan sistem
center place dengan menerapkan hubungan pusat dan hinterland yang lebih
bersifat hirarki top-down, dengan pengandalkan pusat kota besar yang
memiliki peran dominan yang dicirikan oleh konsentrasi jumlah penduduk
dan pusat pelayanan terpusat..
c) Aspek keterkaiatan desa kota (urban-rural lingkages)
d) Aspek perencanaan
e) Aspek kebijakan

Konsep Wilayah dan Tata Ruang 60

Bahan Ajar Geografi Kelas XII SMA

DAFTAR PUSTAKA

Djamaluddin, H. M. Arief. 2006. Diktat Kuliah Perencanaan Pembangunan.
Universitas Borobudur: Jakarta.

Endarto, Danang.,dkk. 2006. Geografi untuk Kelas XII SMA/MA. Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional

Huki, Luci. 2016. Pengaruh Pusat Pertumbuhan terhadap Perubahan
Lingkungan.

K. Wardiyatmoko, 2013. Geografi untuk SMA Kelas XI. Jakarta : Erlangga.
Krugman, Paul R., dan Obstfeld, Maurice. 2004. Ekonomi Internasional, Teori

dan Kebijakan, Edisi Kelima, Jilid 1. PT Indeks Kelompok
Gramedia:Jakarta.
Lembaga Olimpiade Pendidikan Indonesia. 2014. Suplemen Sumber Belajar
Olimpiade Geografi. Jakarta : Bian Prestasi Insani.
Mulyono Ssdyohutomo, 2008. Manajemen Kota dan Wilayah. Jakarta : Bumi

Aksara.
Muta’ali. 2013. Penataan Ruang Wilayah dan Kota. Badan Penerbit Fakultas

Geografi: Yogyakarta
Suwastono, Andik dan Mustofa. 2016. Modul Pelatihan Geografi. Jakarta :

Kemendikbud
Tarigan, Robinson. 2010. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta : PT.

Bumi Aksara
Utoyo, Bambang. 2006. Geografi untuk Kelas XII SMA/MA. Jakarta: Departemen

Pendidikan Nasional
Wardiyatmoko. 2012. Geografi SMA Kelas XII. Jakarta : Erlangga
Wirasasmita, Yuyun. 2006. Catatan Kuliah Ekonomi Pembangunan. Universitas

Borobudur: Jakarta.

Konsep Wilayah dan Tata Ruang 61