Tirani Matahari Terbit

TIRANI MATAHARI TERBIT
OLEH DWI WIDIA (1906101020006)

PENDIDIKAN SEJARAH
FAKKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH, TAHUN 2021

1

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI................................................................................................

PETA KONSEP...........................................................................................

ABSTRAK ...................................................................................................

Tirani Matahari Terbit .............................................................................

A. Kedatangan Jepang ke Indonesia .......................................................

1. Masuknya Jepang ke Indonesia ..........................................................

2. Sambutan Rakyat Indonesia ..............................................................

3. Pembentukan Pemerintahan Militer ..................................................

4. Pemerintahan Sipil ............................................................................

B. Organisasi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang ...........................

1. Organisasi yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan .............................

2. Organisasi Semimiliter ......................................................................

3. Organisasi Militer ..............................................................................

C. Masa Penjajahan Jepang di Indonesia.................................................

1. Kebijakan Pemerintahan dan Politik ........................................

2. Kebijakan Sosial Ekonomi..................................................................

3. Kebijakan Moneter Perdagangan ........................................................

4. Sistem Ekonomi dalam Perang ............................................................

5. Kebijakan Bahasa Budaya....................................................................

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................

2

A. Kedatangan Jepang ke Indonesia
Jepang pernah menjadi satu-satunya negara di Asia yang mampu menjadi negara

imperialis dengan usaha-usaha yang dilakukannya yaitu melakukan politik ekspansi ke kawasan
Asia Pasifik termasuk Hindia Belanda. Kekuatan perang Jepang di Asia Pasifik mengintimidasi
eksistensi kolonialis Eropa dan Amerika Serikat. Di dalam negerinya, kekuatan fasisme
militeristik yang didukung oleh kelompok Zeibatsu (kapitalis) mendorong konfrontasi semakin
nyata dan seluruh potensi diarahkan untuk suksenya politik perang. Kampanye perang
pembebasan rakyat Asia dari cengkraman penjajahan berhasil memperoleh dukungan dari unsur-
unsur nasionalis dan mayoritas rakyat Jepang. Di luar Jepang, Sendenbu (organisasi propaganda)
sangat efektif membentuk opini di tengahtengah rakyat Asia Timur dan Asia Tenggara bahwa
perang Jepang adalah perang pembebasan untuk kemakmuran bersama Asia Timur Raya, maka
seluruh rakyat Asia harus berhimpun di bawah pimpinannya untuk melenyapkan penjajahan
(Hendri dan Apid, 2008 :15).

Sumber: Kemdikbud, 2014.
Gambar 5.1 Gua Jepang di Bukittinggi.

Pada masa pendudukan Jepang, Gua Jepang digunakan sebagai benteng perlindungan
tentara Jepang dari serangan musuh. Gua itu dibangun dengan mengerahkan tenaga kerja murah,

3

yang kemudian dikenal dengan istilah kerja paksa, atau Romusa. Meskipun masa pendudukan
Jepang hanya berlangsung relatif singkat, tetapi memberi dampak yang penting dalam perjalanan
sejarah bangsa Indonesia. Propaganda Jepang mengenai tata pemerintahan baru, keberpihakan
sebagai sesama bangsa Asia, dan janji akan kemerdekaan, memberi harapan bagi rakyat
Indonesia. Kendati sempat dirusak oleh pemerintah Jepang yang represif, terutama dengan
adanya program romusa, dorongan dan gerakan untuk mencapai kemerdekaan tetap digencarkan
oleh kaum pergerakan baik secara terang-terangan maupun gerakan “bawah tanah”. Istilah
‘tirani’ digunakan untuk menggambarkan tindakan otoriter dan kekejaman Jepang, sedangkan
istilah ‘matahari terbit’ digunakan untuk penamaan bagi tentara Jepang. Sebab, posisi negara
Jepang jika dilihat dari Indonesia, terletak di arah timur atau sama dengan arah saat matahari
terbit, sehingga Negara Jepang disebut Negara Matahari Terbit (Sardiman dan Amurwani,
2017:3).

1. Masuknya Jepang ke Indonesia

Pada tanggal 7 Desember 1941, terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu, Jepang
menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbour, Hawai. Nah, aksi Jepang ini merupakan
sebuah gerakan invasi (aksi militer) yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia
Tenggara. Sehingga di Januari-Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak,
Balikpapan, Palembang, Tarakan (Kalimantan Timur), dan Samarinda, yang mana waktu
itu bangsa Belanda Kapal USS Arizona adalah salah satu kapal perang AS masih berada di
wilayah Indonesia.

Yang tenggelam akibat serangan mendadak
Jepang ke Pangkalan AS Pearl Harbor,
Hawaii, pada 7 Desember 1941( National
Archives and Records Administration)
Selang beberapa minggu, Jepang berhasil
mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk
Banten pada tanggal 1 Maret 1942,
kemudian juga di Kragan (Jawa Timur),
dan di Eretan (Jawa Barat). Nah setelah itu,
empat hari kemudian kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942.
Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942
Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh

4

Sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa
Barat. Gubernur Jenderal Tjardaan Starkenborgh dan Jenderal Ter Poorten menjadi wakil Sekutu
dalam upacara tersebut, kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan
berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah
jajahan Jepang. bisa terbayang kan gimana kondisi masyarakat Indonesia pada waktu itu,
Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk masyarakat Indonesia pada
waktu itu. Politik imperialisme Jepang, bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya
alamnya saja, akan tetapi manusianya juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang melakukan
eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga-
tenaga masyarakat Indonesia mulai dikuras oleh Jepang. Untuk memenuhi semua keinginannya,
Jepang melakukan berbagai cara, mulai dari pernjanjian-perjanjian, hingga cara-cara kekerasan
(Anik Sulistiyowati, 2020 : 8).

Menyimak dari gerakan tentara Jepang untuk menguasai Indonesia berlangsung begitu
cepat itu memang menarik. Hal ini ada kaitannya dengan perkembangan sebelumnya. Sejak
Jepang atau Negeri Sakura atau Negeri Matahari Terbit berkembang menjadi negara industri dan
tampil sebagai imperialis, Jepang mulai membutuhkan daerah-daerah baru. Salah satu daerah
baru yang dimaksud adalah Indonesia. Keinginan Jepang untuk menguasai Indonesia karena
Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri
Jepang. Jepang dengan slogan Hakko Ichiu yang diperkenalkan oleh Kaisar Jimmu adalah
doktrin untuk menguasai dunia dan satu-satunya kekaisaran. Doktrin Hakko Ichiu ini kemudian
dimodifikasi sebagai alat propaganda dan alat politik untuk mencapai tujuan pemerintah Jepang.
Slogan ini juga diilhami oleh ajaran Shintoisme yang menerima dan memadukan semua tradisi
termasuk kehidupan spiritual yang masuk ke Jepang, tanpa menghilangkah tradisi aslinya.
Hakko ichiu telah menjadi slogan dan ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia. Ajaran
ini diterjemahkan bahwa Jepang sebagai negara maju bertanggung jawab untuk membentuk
kesatuan keluarga umat manusia dengan memajukan dan mempersatukan bangsa-bangsa di
dunia, termasuk Indonesia. Ajaran Hakko ichiu diperkuat oleh keterangan antropolog yang
menyatakan bahwa bangsa Jepang dan Indonesia serumpun. Untuk merealisasikan keinginannya
itu, maka sebelum gerakan tentara Jepang itu datang ke Indonesia, Jepang sudah mengirim para
spionase untuk datang ke Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya.

2.Sambutan Rakyat Indonesia

5

Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat
Indonesia. Jepang dielu-elukan sebagai “Saudara Tua” yang dipandang dapat membebaskan
bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda. Sikap simpatik bangsa Indonesia terhadap Jepang
antara lain juga dipengaruhi oleh kepercayaan ramalan Jayabaya. Di mana-mana terdengar
ucapan “banzai-banzai” (selamat datang-selamat datang). Sementara itu, pihak tentara Jepang
terus melakukan propagandapropaganda untuk terus menggerakkan dukungan rakyat Indonesia.
Setiap kali Radio Tokyo memperdengarkan Lagu Indonesia Raya, di samping Lagu Kimigayo.
Bendera yang berwarna Merah Putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan Bendera
Jepang Hinomaru. Melalui siaran radio, juga dipropagandakan bahwa barang-barang buatan
Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk
membelinya. Simpati dan dukungan rakyat Indonesia itu nampaknya juga karena perilaku Jepang
yang sangat membenci Belanda. Di samping itu, diperkuat pula dengan berkembangnya
kepercayaan tentang Ramalan Jayabaya Tentara Jepang juga mempropagandakan bahwa
kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajahan bangsa
Barat. Jepang juga akan membantu memajukan rakyat Indonesia. Melalui program Pan-Asia
Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk lebih meyakinkan rakyat
Indonesia, Jepang menegaskan kembali bahwa Jepang tidak lain adalah “saudara tua”, jadi
Jepang dan Indonesia sama. Bahkan untuk meneguhkan progandanya tentang Pan-Asia, Jepang
berusaha membentuk perkumpulan yang diberi nama “Gerakan Tiga A” (Sardiman dan
Amurwani, 2017:8-9).

mendapat perlawanan bahkan disambut senang hati sebagai saudara tua yang akan
membebaskan rakyat Indonesia dari penindasan dan penjajahan bangsa Barat khususnya
Belanda. Di Indonesia, Sendenbu (organisasi propaganda) mengombinasikan kampanyenya
dengan isu lokal yang sejak awal mengarahkan pandangan rakyat untuk menyambut dan
menerima kedatangan Jepang. Pamflet propaganda yang disebarkan melalui udara beberapa hari
sebelum perang isinya sangat Indonesia:

“Kami mempermaklumkan kepada saudara kedatangan balatentara Jepang. Bala tentara
Jepang akan mendarat di Indonesia untuk mewujudkan ramalan Sri Baginda Jayabaya. Ingat!
Sri Baginda Jayabaya telah berkata, orang-orang kuning akan datang dari utara untuk
membebaskan rakyat Indonesia dari perbudakan Belanda. Nantikan orang-orang berkulit
kuning (Benhard Dahm, 1987 : 266).”

6

Selanjutnya Jepang melancarkan imperialismenya
dengan doktrin Hakko I Chiu atau Pan Asia (Persemakmuran
bersama Asia Timur Raya). Pan Asia bertujuan untuk
meningkatkan kerja sama antara bangsa dan negeri kawasan
Asia serta menguatkan hubungan ekonomi perdagangan dan
kebudayaan di bawah kepemimpinan Jepang. Selain itu,
doktrin Pan Asia juga bertujuan untuk menghapuskan
imperialisme Barat di Asia dan Pasifik.

3. Pembentukan Pemerintahan Militer

Pemerintahan militer Jepang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
pemerintahan yang dikuasai oleh golongan militer atau pemerintahan yang mengatur negara
secara militer, yang mana sifat dari pemerintahan militer tersebut adalah keras dan disiplin
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989; 583). Karakter adalah sebuah pola baik itu pikiran, sikap,
maupun tindakan yang melekat pada diri seseorang yang sangat kuat dan sulit dihilangkan
(Fattah, 2010; 3) sedangkan militansi adalah semangat berjuang yang tertanam dalam bangsa
melalui perwujudan corak berfikir, sikap dan perilaku sehari-hari melalui jalur militer dan semi
militer ( Jumadi, 1990 ; 6 dalam Desiyana, Syah, dam Basri ).

Pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari Markas Besar Tentara Jepang agar
penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran
(termasuk semimiliter). Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk
pemerintahan militer. Di seluruh Kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya
dibagi menjadi tiga wilayah pemerintahan militer (Sardiman dan Amurwani, 2017: 10).

a. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Kedua Puluh Lima (Tomi Shudan)
untuk Sumatra. Pusatnya di Bukittinggi.
b. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Keenam Belas (Asamu Shudan)
untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian
ditambah dengan Angkatan Laut (Dai Ni Nankenkantai).

7

c. Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu (Armada Selatan Kedua) untuk daerah
Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makassar.

Dengan berhasil didudukinya Indonesia oleh tentara Jepang, maka mula-mula diadakan
pemerintahan pendudukan militer di pulau Jawa yang sifatnya adalah sementara. Hal ini
adalah sesuai Pembagian administrasi wilayah pendudukan semacam itu tentu juga terkait
dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi
militer maupun politik ekonomi. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang
sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan
Osamu Seirei (Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16). Di dalam
undang-undang itu antara lain berisi ketentuan sebagai berikut (Anik Sulistiyowati, 2020 :
10).

 Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala
kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh panglima tentara Jepang di
Jawa.

 Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap
diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan
Jepang.

 Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara
sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan
pemerintahan militer Jepang.

Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut.

a. Gunshirekan (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan (panglima
tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi
Imamura.

b. Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang
pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini
disebut Gun seikanbu. Di lingkungan Gun seikanbu ini terdapat empat bu (semacam departemen)
dan ditambah satu bu lagi, sehingga menjadi lima bu. Adapun kelima bu itu adalah sebagai
berikut.

1) Somobu ( Departemen Dalam Negeri )

8

2) Zaimubu ( Departemen Keuangan )

3) Sangyobu (Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan) atau urusan
Perekonomian

4) Kotsubu ( Departemen Lalu Lintas )

5) Shihobu (Departemen Kehakiman)

c. Gunseibu (koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan
keamanan atau semacam gubernur) yang meliputi:

1) Jawa Barat : pusatnya di Bandung.

2) Jawa Tengah : pusatnya di Semarang.

3) Jawa Timur : pusatnya di Surabaya.

Ditambah dua daerah istimewa (Kochi) yakni Yogyakarta dan Surakarta. Di dalam
pemerintahan itu, Jepang juga membentuk kesatuan Kempetai (Polisi Militer). Di samping
susunan pemerintahan tersebut, juga ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan
hanyalah Kimigayo. Padahal sebelum tentara Jepang datang di Indonesia, Lagu Indonesia Raya
sering diperdengarkan di radio Tokyo.

Pada bulan Agustus 1942 usaha pemerintah militer Jepang meningkat dengan
dikeluarkannya Undang-undang No. 27 (tentang aturan pemerintah daerah) dan Undang-undang
No.28 (tentang aturan pemerintahan Syu dan Tokubetsu Syi, yang menunjukkan berakhirnya
masa pemerintahan sementara. Kedua Undang-undang tersebut merupakan pelaksanaan
daripada struktur pemerintahan setelah datangnya tenaga pemerintahan sipil Jepang di pulau
Jawa. Mereka mulai dipekerjakan pada badan-badan pemerintahan guna melaksanakan tujuan
reorganisasi Jepang yang hendak menjadikan pulau Jawa sebagai sumber perbekalan perangnya
di Wilayah Selatan. Oleh karena itu, aparat-aparat pemerintahan harus berada di bawah
kekuasaan bangsa Jepang, terbukti dengan jumlah pegawainya yang ada di pulau Jawa. Menurut
Undang-undang No.27 (yaitu undang-undang tentang perubahan tata pemerintahan daerah)
seluruh pulau Jawa dan Madura, kecuali kedua Koci Surakarta dan Yogyakarta, dibagi atas Syu,
Syi, Ken, Gun, Son dan Ku. Daerah Syu sama dengan Karesidenan dahulu yang terbagi atas Syi
dan Ken. Daerah Syi sama dengan daerah Stadsgemeente dahulu (istilah sekarang Kotapraja),
daerah Ken sama dengan Kabupaten, daerah Gun sama dengan Kewedanan atau District, daerah
Son sama dengan Kecamatan atau Onderdistrict, sedangkan Ku sama dengan Kelurahan atau

9

Desa dahulu. Selaku kepala daerah pada Syi, Ken, Gun, Son, dan Ku masingmasing diangkat
seorang Syico, Kenco, Gunco, Sonco, dan Kuco. Dengan demikian pembagian daerah
pemerintahan yang pada zaman Hindia Belanda terdiri atas Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah
dan Jawa Timur dihapuska. Sebagai gantinya pada tanggal 08 Agustus 1942 ditetapkan daerah
pemerintahan yang tertinggi ialah Syu. Jumlahnya di pulau Jawa ada 17, terdiri dari Banten,
Batavia, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya,
Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki dan Madura. Meskipun tidak ada perubahan
struktural, namun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pemerintahannya. Meskipun luas
daerah Syu sama dengan karesidenan dahulu, namun fungsi dan kekuasaannya berbeda.
Residentie dahulu merupakan daerah pembantu gubernur (Resident). Sedangkan Syu merupakan
pemerintahan daerah yang tertinggi dan berotonomi, di bawah seorang Syucokan yang
kedudukannya sama dengan seorang gubernur. Seorang Syucokan memegang kekuasaan
tertinggi di daerah Shu karena ia mempunyai kekuasaan legislatif dan eksekutif, sehingga dapat
disebutkan sebagai satu otokrasi yang terdapat dari bawah sampai ke atas. Dengan demikian
struktur pemerintahan Syu berbeda dengan struktur pemerintahan Residentiepada zaman Hindia
Belanda, karena shucokan kekuasaannya sama dengan gubernur, meskipun daerah kekuasaannya
seluas daerah residentie setingkat wilayah kecamatan sekarang (Harry J, 1965;66 dalam
Desiyana, Syah, dam Basri)

4. Pemerintahan Sipil

Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer,
Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan
militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan UU No.
27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan UU No. 28 tentang
pemerintahan shu serta tokubetsushi. Dengan UU tersebut, pemerintahan akan dilengkapi
dengan pemerintahan sipil. Menurut UU No. 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah
shu (karesidenan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi
Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah shu (karesidenan), shi (kotapraja), ken (kabupaten), gun
(kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa/kelurahan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi
menjadi 17 shu. Pemerintahan shu itu dipimpin oleh seorang shucokan. Shucokan memiliki
kekuasaan seperti gubenur pada zaman Hindia Belanda meliputi kekuasaan legislatif dan
eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan shucokan dibantu oleh Cokan Kanbo (Majelis
Permusyawaratan Shu). Setiap Cokan Kanbo ini memiliki tiga bu (bagian), yakni Naiseibu

10

(bagian pemerintahan umum), Kaisaibu (bagian ekonomi), dan Keisatsubu (bagian kepolisian).
Pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi
sangat penting sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra (otonomi). Daerah ini
disebut tokubetsushi (kota istimewa), yang posisi dan kewenangannya seperti shu yang berada
langsung di bawah pengawasan gunseikan. Sebagai contoh adalah Kota Batavia, sebagai Batavia
Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetu shico. Pemerintah Jepang juga membentuk
tonarigumi, yang pada masa sekarang ini kita kenal dengan Rukun Tetangga (RT). Tanorigumi
ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi gerak-gerik rakyat agar dapat dipantau
oleh pemerintah Jepang (Sardiman dan Amurwani, 2017: 12).

Selain pemerintahan militer Jepang juga membentuk pemerintahan sipil untuk medukung
jalannya pemerintahan Jepang di Indonesia. Pemerintahan militer berusaha meningkatkan
sistem pemerintahan, antara lain dengan mengeluarkan UU No. 27 tentang aturan pemerintahan
daerah dan dimantapkan dengan UU No. 28 tentang pemerintahan shu serta tokubetsushi.
Dengan UU tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut UU
No. 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah shu (karesidenan). Seluruh Pulau Jawa
dan Madura, kecuali Kochi Yogyakarta dan Kochi Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah shu
(karesidenan), shi (kotapraja), ken (kabupaten), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku
(desa/kelurahan). Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 shu. Kota mana saja ya
yang dsbut sebagi Shi pada masa pendudukan Jepang ini. Pemerintahan shu itu dipimpin oleh
seorang shucokan. Shucokan memiliki kekuasaan seperti gubenur pada zaman Hindia Belanda
meliputi kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan shucokan dibantu
oleh Cokan Kanbo (Majelis Permusyawaratan Shu). Setiap Cokan Kanbo ini memiliki tiga bu
(bagian), yakni Naiseibu (bagian pemerintahan umum), Kaisaibu (bagian ekonomi), dan
Keisatsubu (bagian kepolisian). Pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk sebuah kota
yang dianggap memiliki posisi sangat penting sehingga menjadi daerah semacam daerah
swatantra (otonomi). Daerah ini disebut tokubetsushi (kota istimewa), yang posisi dan
kewenangannya seperti shu yang berada langsung di bawah pengawasan gunseikan. Sebagai
contoh adalah Kota Batavia, sebagai Batavia Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetu shico.
Pemerintah Jepang juga membentuk tonarigumi, yang pada masa sekarang ini kita kenal dengan
Rukun Tetangga (RT). Tanorigumi ini digunakan oleh pemerintah Jepang untuk mengawasi
gerakgerik rakyat agar dapat dipantau oleh pemerintah Jepang (Anik Sulistiyowati, 2020 : 15).

11

12

B. Organisasi Pergerakan Masa Pendudukan Jepang

Seperti yang kita ketahui bahwa meledaknya Perang Dunia kedua membawa fenomena
penting dalam sejarah mengenai dinamika hubungan Indonesia Jepang. Hubungan Jepang dan
Indonesia telah terjalin sebelum Indonesia dinyatakan telah merdeka, dimana pada saat itu
Indonesia termasuk dalam jajahan negara Jepang pada periode 1942- 1945. Pada periode tersebut
Jepang mengambil alih kekuasaan belanda sebagai negara penjajah Indonesia sebelumnya. Pada
tanggal 10 Januari 1942, Jepang menyerang Indonesia. Disini Jepang awalnya membantu rakyat
untuk mengusir belanda dari nusantara, namun pada akhirnya Jepang mencoba untuk menjajah
dan berkuasa di Indonesia. Pada saat itu Jepang membuat 3 kebijakan utama untuk mendapatkan
kekuasaan. 3 kebijakan tersebut adalah kebijakan politik pemerintahan, kebijakan sosial-
ekonomi, dan kebijakan bahasa dan budaya. Dilanjutkan pada 15 Febuari 1942 pangkalan inggris
di Singapura telah dikuasai oleh Jepang. dan pada tahun ini juga pasukan Jepang berhasil
menduduki beberapa wilayah Indonesia yaitu adalah Pontianak, Makassar, Banjarmasin,
Palembang dan Bali. Kemudian tak lama setelah itu pada 8 Maret 1942, Pemerintah Kolonial
Belanda yang berada di Jawa menyerah kepada Jepang dan kekuasaan hindia belanda di ambil
alih sepenuhnya oleh Jepang. kemudian Jepang memiliki program tujuan utama terhadap
Indonesia adalah ,

1. Menghapus paham atau pengaruh Barat dari rakyat Indonesia

2. Memobilisasi masyarakat Indonesia demi mendapatkan kemenangan pada perang
Asia Timur.

Dari dua program tujuan utama tersebut kemudian Jepang memulai untuk mebuat kebijakan
baru untuk dapat menguntungkan Jepang dalam menghadapi Perang Dunia kedua dimana
kebijakan tersebut banyak memakan korban rakyat Indonesia (Santoso ,Iwan .2004).

Ada satu perkembangan yang berbeda apabila kita memahami perkembangan organisasi
pergerakan antara zaman kolonial Belanda dengan era pendudukan Jepang. Pada masa kolonial
Belanda umumnya organisasi pergerakan yang muncul dan berkembang diprakarsai oleh para
pejuang rakyat Indonesia, tetapi pada zaman Jepang banyak organisasi atau perkumpulan yang
berdiri diprakarsai oleh Jepang, sementara para tokoh Indonesia mencoba memanfaatkan
organisasi itu untuk kepentingan perjuangan. Hal ini juga tampak berhubungan dengan
perkembangan pandangan sikap para tokoh Indonesia dalam menghadapi pendudukan Jepang.
Banyak di antara para tokoh Indonesia yang mencoba memanfaatkan masa pendudukan Jepang

13

untuk melanjutkan perjuangan menuju kemerdekaan. Mereka mengambil sikap dan strategi
bekerja sama dengan Jepang.

Sebagai contoh, pada masa pendudukan Jepang Sukarno bersedia bekerja sama dengan
Jepang. Faktor penyebabnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Sehingga
Sukarno merupakan salah seorang tokoh pergerakan kebangsaan yang terkesan pada kehebatan
Jepang, dan percaya bahwa Jepang akan memenangkan perang. Sementara, Moh. Hatta dan
Syahrir yang dikenal antifasisme, semestinya menentang Jepang. Namun, keduanya menyusun
strategi yang saling melengkapi. Moh. Hatta mengambil sikap kooperatif dengan Jepang,
sementara Syahrir akan menyusun “gerakan bawah tanah” (gerakan rahasia). Syahrir bergerak
di “bawah tanah” dan mendapat dukungan dari tokohtokoh lain, seperti Cipto Mangunkusumo
dan mantan anggota PNI Baru, Amir Syarifudin. Amir Syarifudin dikenal sebagai sosok yang
bersikap anti-Jepang. Bahkan Amir Syarifudin dimanfaatkan oleh Belanda untuk menyusun
gerakan perlawanan terhadap Jepang. Untuk ini Amir Syarifudin telah menerima sejumlah uang
dari seorang pejabat Belanda (Van der Plas), sebagai imbalan. Amir Syarifudin sebagai anggota
PKI terikat dengan kebijakan Commintern yang menjalankan doktrin Dimitrov yakni bekerja
sama dengan kapitalis untuk menghambat Fasisme karena itu Amir mau bekerja sama dengan
Belanda (Kapitalis).

1. Organisasi yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan

a. Gerakan 3A

Seperti yang telah dijelaskan diatas, Gerakan Tiga A (3A) punya tiga semboyan yakni:
Nippon Pelindung Asia Nippon Pemimpin Asia Nippon Cahaya Asia Gerakan Tiga A didirikan
pada tanggal 29 April 1942, tepat dengan Hari Nasional Jepang yakni kelahiran (Tencosetsu)
Kaisar Hirohito. Gerakan ini dipelopori oleh Kepala Departemen Propaganda (Sendenbu)
Jepang, Hitoshi Shimizu. Hitoshi Shimizu menunjuk tokoh pergerakan nasional, Mr Syamsudin
(Raden Sjamsoeddin) sebagai Ketua.

Gerakan ini meliputi berbagai bidang pendidikan. Bidang pendidikan dapat memenuhi
sasaran untuk menampung pemuda-pemuda dalam jumlah besar. Pendidikan ini berupa kursus
kilat, setengah bulan, bagi remaja berusia 14-18 tahun. Cara pendidikannya cukup unik. Peserta
harus bangun pagi-pagi buta, kemudian berolah raga, masak di dapur, mengurus kebun, dan
menyapu. Memasuki siang hari, mereka berlatih olah raga Jepang seperti sumo, jiu jitsu, adu
perang, dan sebagainya. Mereka dilatuh untuk disiplin, sopan, dan tertib dalam pekerjaan.

14

Malam harinya, mereka dilatih bahasa Jepang. Ada juga subseksi Islam yang disebut Persiapan
Persatuan Umat Islam. Subseksi Islam dipimpin oleh tokoh pergerakan Abikusno Cokrosuyoso.

Gerakan Tiga A (3A) tidak bertahan lama. Ini dikarenakan rakyat kurang bersimpati.
Gerakan ini terlalu menonjolkan Jepang dan bukan gerakan kebangsaan. Bagi golongan
intelektual yang bergerak dalam politik Tiga A (3A), gerakan ini juga dianggap kurang menarik
karena tidak ada manfaat dalam perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan. Maka pada akhir
1942, Gerakan Tiga A (3A) dibubarkan.

15

b. Putera (Pusat Tenaga Rakyat)

Empat Serangkai, Serangkai terdiri dari Soekarno, Moh

Hatta, KH Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara. para

pemimpin Putera, sedang menunggu

kedatangan Perdana Menteri Jepang Tojo pada 1943.

Sebagai ganti Gerakan Tiga A yang dibubarkan karena

tidak efektif, Jepang memprakarsai Pusat Tenaga

Rakyat atau Putera. Putera dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki Empat Serangkai.

Empat Dengan restu Jepang, Putera pun didirikan pada 16 April 1943. Tujuan Putera adalah

membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan Belanda. Menurut Jepang,

Putera bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang.

Selain tugas propaganda, Putera juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Gerakan ini

tidak dibiayai pemerintah Jepang. Walaupun demikian, para pemimpin bangsa diperbolehkan

untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Dengan cara ini, para pemimpin dapat

berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil

mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan dua tahun kemudian. Jepang

menyadari Putera lebih banyak menguntungkan bagi pegerakan nasional dibanding kepentingan

Jepang sendiri. Maka pada 1944, Jepang membubarkan Putera. Wah sayang sekali dibubarkan

padahal organisasi ini membawa manfaat bagi bangsa Indonesia ya.. lalu organsisasi apa lagi yang

dibentuk oleh Jepang.

16

c. Fujinkai

Dikutip dari Konflik Bersejarah - Ensiklopedi Pendudukan
Jepang di Indonesia (2013), Fujinkai awalnya bagian wanita dari
Putera. Setelah Putera dibubarkan, Jepang mempertahankan
bagian wanitanya. Bagian wanita itu dibuat organisasi sendiri
pada Agustus 1943 bernama Fujinkai. Selain beranggotakan para
ibu, Fujinkai juga punya Bagian Pemudi yang bernama Josi
Saimentai. Anggotanya para gadis yang berusia di atas 15 tahun.
Fujinkai bertugas meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Anggotanya menggelar
kegitan pendidikan dan kursus-kursus. Anggota Fujinkai dilatih membuat dapur umum dan
pertolongan pertama. Mereka juga melakukan kinrohoshi atau kerja bakti (wajib kerja tanpa upah).
Para wanita dikerahkan bercocok tanam sebab para pria yang tadinya menggarap ladang,
dikerahkan untuk urusan militer. Anggota Fujinkai juga diminta mengumpulkan dana wajib. Dana
wajib ini berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak, maupun keperluan lain yang bisa
digunakan untuk membiayai perang Jepang. Ketika situasi perang memanas, Fujinkai juga diberi
latihan militer sederhana. Bahkan pada April 1944 Fujinkai membentuk Barisan Wanita Istimewa
yang disebut sebagai Barisan Srikandi.

d. MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia ) sebuah organisasi Islam MIAI yang cukup berpengaruh
pada masa pemerintah kolonial Belanda, mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah pendudukan
Jepang. Pada tanggal 4 September 1942 MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan demikian, MIAI
diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk
keperluan perang. Dengan diaktifkannya kembali MIAI, maka MIAI menjadi organisasi
pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang. MIAI menjadi tempat
bersilaturakhim, menjadi wadah tempat berdialog, dan bermusyawarah untuk membahas berbagai
hal yang menyangkut kehidupan umat.

MIAI senantiasa menjadi organisasi pergerakan yang cukup diperhitungkan dalam
perjuangan membangun kesatuan dan kesejahteraan umat. Semboyan yang terkenal adalah “
berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah ”. Dengan
demikian, pada masa pendudukan Jepang, MIAI berkembang baik. Kantor pusatnya semula di

17

Surabaya kemudian pindah ke Jakarta

Adapun tugas dan tujuan MIAI waktu itu
adalah sebagai berikut.

1. Menempatkan umat Islam pada kedudukan
yang layak dalam masyarakat Indonesia.

2. Mengharmoniskan Islam dengan tuntutan
perkembangan zaman.

3. Ikut membantu Jepang dalam Perang Asia
Timur Raya.

Untuk merealisasikan tujuan dan melaksanakan tugas itu, MIAI membuat program yang lebih
menitikberatkan pada program-program yang bersifat sosio-religius.

Secara khusus program-program itu akan diwujudkan melalui rencana sebagai berikut:

1) pembangunan masjid Agung di Jakarta, 2) mendirikan universitas, dan 3) membentuk
baitulmal .

Dari ketiga program ini yang mendapatkan lampu hijau dari Jepang hanya program yang ketiga.
Coba perhatikan! Mengapa Jepang tidak memberi “restu” MIAI membangun masjid agung dan
universitas? Coba cari jawabnya! MIAI terus mengembangkan diri di tengah-tengah
ketidakcocokan dengan kebijakan dasar Jepang. MIAI menjadi tempat pertukaran pikiran dan
pembangunan kesadaran umat agar tidak terjebak pada perangkap kebijakan Jepang yang semata-
mata untuk memenangkan perang Asia Timur Raya.

Pada bulan Mei 1943, MIAI berhasil membentuk Majelis Pemuda yang diketuai oleh Ir.
Sofwan dan juga membentuk Majelis Keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjanah. Bahkan dalam
mengembangkan aktivitasnya, MIAI juga menerbitkan majalah yang disebut “Suara MIAI”.
Keberhasilan program baitulmal, semakin memperluas jangkauan perkembangan MIAI. Dana
yang terkumpul dari program tersebut sematamata untuk mengembangkan organisasi dan
perjuangan di jalan Allah, bukan untuk membantu Jepang.

18

November 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi
(Majelis Syura Muslimin Indonesia). Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang
dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan perang
Asia Timur Raya. Ketua Masyumi ini adalah Hasyim Asy’ari dan wakil ketuanya dijabat oleh
Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Orang yang diangkat menjadi penasihat dalam organisasi ini
adalah Ki Bagus Hadikusumo dan Abdul Wahab.

Masyumi sebagai induk organisasi Islam, anggotanya sebagian besar dari para ulama.
Dengan kata lain, para ulama dilibatkan dalam kegiatan pergerakan politik. Masyumi cepat
berkembang, di setiap karesidenan ada cabang Masyumi. Oleh karena itu, Masyumi berhasil
meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Dalam perkembangannya, tampil tokoh-tokoh
muda di dalam Masyumi antara lain Moh. Natsir, Harsono Cokroaminoto, dan Prawoto
Mangunsasmito. Perkembangan ini telah membawa Masyumi semakin maju dan warna politiknya
semakin jelas. Masyumi berkembang menjadi wadah untuk bertukar pikiran antara tokoh-tokoh
Islam dan sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Masyumi menjadi
organisasi massa yang pro rakyat, sehingga menentang keras adanya romusa. Masyumi menolak
perintah Jepang dalam pembentukannya sebagai penggerak romusa.

Dengan demikian Masyumi telah menjadi organisasi pejuang yang membela rakyat. Sikap
tegas dan berani di kalangan tokoh-tokoh Islam itu akhirnya dihargai Jepang. Sebagai contoh, pada
suatu pertemuan di Bandung, ketika pembesar Jepang memasuki ruangan, kemudian diadakan
acara seikerei (sikap menghormati Tenno Heika dengan membungkukkan badan sampai 90
derajat ke arah Tokyo) ternyata ada tokoh yang tidak mau melakukan seikerei, yakni Abdul Karim
Amrullah (ayah Hamka). Akibatnya, muncul ketegangan dalam acara itu. Namun, setelah tokoh
Islam itu menyatakan bahwa seikerei bertentangan dengan Islam, sebab sikapnya seperti orang
Islam rukuk waktu sholat. Menurut orang Islam rukuk hanya semata-mata kepada Tuhan dan
menghadap ke kiblat. Dari alasan itu, akhirnya orangorang Islam diberi kebebasan untuk tidak
melakukan seikerei.

e. Jawa Hokokai

19

Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik, tentara Sekutu dapat
mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di
Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16, Jenderal
Kumaikici Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai (Himpunan
Kebaktian Jawa). Untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan dan
semangat segenap rakyat baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberikan darma baktinya
terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud memuat tiga hal:

1) mengorbankan diri,

2) mempertebal persaudaraan, dan

3) melaksanakan suatu tindakan dengan bukti.

Susunan dan kepemimpinan organisasi Jawa Hokokai berbeda dengan Putera. Jawa
Hokokai benar-benar organisasi resmi pemerintah. Oleh karena itu, pimpinan pusat Jawa Hokokai
sampai pimpinan daerahnya langsung dipegang oleh orang Jepang. Pimpinan pusat dipegang oleh
Gunseikan, sedangkan penasihatnya adalah Ir. Sukarno dan Hasyim Asy’ari. Di tingkat daerah
(syu/shu) dipimpin oleh Syucokan/Shucokan dan seterusnya sampai daerah ku (desa) oleh Kuco
(kepala desa/lurah), bahkan sampai gumi di bawah pimpinan Gumico. Dengan demikian, Jawa
Hokokai memiliki alat organisasi sampai ke desa-desa, dukuh, bahkan sampai tingkat rukun

20

tetangga (Gumi atau Tonarigumi). Tonarigumi dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh
penduduk dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 10-20 keluarga. Para kepala desa dan
kepala dukuh serta ketua RT bertanggung jawab atas kelompok masing-masing. Adapun program-
program kegiatan Jawa Hokokai sebagai berikut:

1) melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah
2) Jepang
3) memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan
4) semangat persaudaraan, dan
5) memperkokoh pembelaan tanah air

Jawa Hokokai adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam
hokokai (himpunan kebaktian) sesuai dengan bidang profesinya. Misalnya Kyoiku Hokokai
(kebaktian para pendidik guru-guru) dan Isi Hokokai (wadah kebaktian para dokter). Jawa
Hokokai juga mempunyai anggota istimewa, seperti Fujinkai (organisasi wanita), dan Keimin
Bunka.

2.Jepang dan Organisasi Semi Militer

a. Seindan

Seinendan (Korps Pemuda) adalah organisasi para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Pada
awalnya, anggota Seinendan 3.500 orang pemuda dari seluruh Jawa. Tujuan dibentuknya
Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan
mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Bagi Jepang, untuk mendapatkan tenaga
cadangan guna memperkuat usaha mencapai kemenangan dalam perang Asia Timur Raya, perlu
diadakannya pengerahan kekuatan pemuda. Oleh karena itu, Jepang melatih para pemuda atau
para remaja melalui organisasi Seinendan. Dalam hal ini Seinendan difungsikan sebagai barisan
cadangan yang mengamankan garis belakang.

Pengkoordinasian kegiatan Seinendan ini diserahkan kepada penguasa setempat. Misalnya
di daerah tingkat syu, ketuanya syucokan sendiri. Begitu juga di daerah ken, ketuanya kenco
sendiri dan seterusnya. Untuk memperbanyak jumlah Seinendan, Jepang juga menggerakkan

21

Seinendan bagian putri yang disebut Josyi Seinendan. Sampai pada masa akhir pendudukan
Jepang, jumlah Seinendan itu mencapai sekitar 500.000 pemuda. Tokoh-tokoh Indonesia yang
pernah menjadi anggota Seinendan antara lain, Sukarni dan Latief Hendraningrat.

b. Keibodan

Organisasi Keibodan (Korps Kewaspadaan) merupakan organisasi semimiliter yang
anggotanya para pemuda yang berusia antara 25-35 tahun. Ketentuan utama untuk dapat masuk
Keibodan adalah mereka yang berbadan sehat dan berkelakuan baik. Apabila dilihat dari usianya,
para anggota Keibodan sudah lebih matang dan siap untuk membantu Jepang dalam keamanan dan
ketertiban. Pembentukan Keibodan ini memang dimaksudkan untuk membantu tugas polisi,
misalnya menjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Untuk itu anggota Keibodan juga dilatih
kemiliteran. Pembina keibodan adalah Departemen Kepolisian (Keimubu) dan di daerah syu (shu)
dibina oleh Bagian Kepolisian (Keisatsubu). Di kalangan orang-orang Cina juga dibentuk
Keibodan yang dinamakan Kakyo Keibotai.

Untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan keibodan maka Jepang mengadakan
program latihan khusus untuk para kader. Latihan khusus tersebut diselenggarakan di sekolah
Kepolisian di Sukabumi. Jangka waktu latihan tersebut selama satu bulan. Mereka dibina secara
khusus dan diawasi secara langsung oleh para polisi Jepang. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh
kaum nasionalis. Organisasi Seinendan dan Keibodan dibentuk di daerah-daerah seluruh
Indonesia, meskipun namanya berbeda-beda. Misalnya di Sumatra disebut Bogodan dan di
Kalimantan disebut Borneo Konan Kokokudan. Jumlah anggota Seinendan diperkirakan mencapai
dua juta orang dan keibodan mencapai sekitar satu juta anggota.

c. Barisan pelopor

Pada pertengahan tahun 1944, diadakan rapat Chuo-Sangi-In (Dewan Pertimbangan
Pusat). Salah satu keputusan rapat tersebut adalah merumuskan cara untuk menumbuhkan
keinsyafan dan kesadaran yang mendalam di kalangan rakyat untuk memenuhi kewajiban dan
membangun persaudaraan untuk seluruh rakyat dalam rangka mempertahankan tanah airnya dari
serangan musuh. Sebagai wujud konkret dari kesimpulan rapat itu maka pada tanggal 1 November
1944, Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan “Barisan Pelopor”. Melalui organisasi

22

ini diharapkan adanya kesadaran rakyat untuk berkembang, sehingga siap untuk membantu Jepang
dalam mempertahankan Indonesia.Organisasi semimiliter “Barisan Pelopor” ini tergolong unik
karena pemimpinnya adalah seorang nasionalis, yakni Ir. Sukarno, yang dibantu oleh R.P. Suroso,
Otto Iskandardinata, dan Buntaran

Martoatmojo. Organisasi “Barisan Pelopor” berkembang di daerah perkotaan. Organisasi
ini mengadakan pelatihan militer bagi para pemuda, meskipun hanya menggunakan peralatan yang
sederhana, seperti senapan kayu dan bambu runcing. Di samping itu, mereka juga dilatih
bagaimana menggerakkan massa, memperkuat pertahanan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
kesejahteraan rakyat. Keanggotaan dari Barisan Pelopor ini mencakup seluruh pemuda, baik yang
terpelajar maupun yang berpendidikan rendah, atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama
sekali. Keanggotaan yang heterogen ini justru diharapkan menimbulkan semangat solidaritas yang
tinggi, sehingga timbul ikatan emosional dan semangat kebangsaan yang tinggi. Barisan Pelopor
ini berada di bawah naungan Jawa Hokokai. Anggotanya mencapai 60.000 orang. Di dalam
Barisan Pelopor ini, dibentuk Barisan Pelopor Istimewa yang anggotanya dipilih dari asrama-
asrama pemuda yang terkenal. Anggota Barisan Pelopor Istimewa berjumlah 100 orang, di
antaranya ada Supeno, D.N. Aidit, Johar Nur, dan Asmara Hadi. Ketua Barisan Pelopor Istimewa
adalah Sudiro. Barisan Pelopor Istimewa berada di bawah kepemimpinan para nasionalis. Oleh
karena itu, organisasi Barisan Pelopor ini berkembang pesat. Dengan adanya organisasi ini,
semangat nasionalisme dan rasa persaudaraan di lingkungan rakyat Indonesia menjadi berkobar.

d. Hisbullah

Pada tanggal 7 September 1944, PM Jepang, Kaiso mengeluarkan janji tentang
kemerdekaan untuk Indonesia. Sementara keadaan di medan perang, Jepang mengalami berbagai
kekalahan. Jepang mulai merasakan berbagai kesulitan. Keadaan tersebut memicu Jepang untuk
menambah kekuatan yang telah ada. Jepang merencanakan untuk membentuk pasukan cadangan
khusus dan pemuda-pemuda Islam sebanyak 40.000 orang. Rencana Jepang untuk membentuk
pasukan khusus Islam tersebut, cepat tersebar di tengah masyarakat. Rencana ini segera mendapat
sambutan positif dari tokoh-tokoh Masyumi, sekalipun motivasinya berbeda. Begitu pula para
pemuda Islam lainnya, mereka menyambut dengan penuh antusias. Bagi Jepang, pasukan khusus
Islam itu digunakan untuk membantu memenangkan perang, tetapi bagi Masyumi pasukan itu
digunakan untukpersiapan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Berkaitan dengan hal itu

23

maka para pemimpin Masyumi mengusulkan kepada Jepang untuk membentuk pasukan
sukarelawan yang khusus terdiri atas pemuda-pemuda Islam. Oleh karena itu, pada tanggal 15
Desember 1944 berdiri pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah (Tentara
Allah) yang dalam istilah Jepangnya disebut Kaikyo Seinen Teishinti. Tugas pokok Hizbullah
adalah sebagai berikut:

1) Sebagai tentara cadangan dengan tugas:

a) melatih diri jasmani maupun rohani dengan segiat-giat nya,

b) membantu tentara Dai Nippon

c) menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh, dan

d) menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepen tingan perang.

2) Sebagai pemuda Islam, dengan tugas:

a) menyiarkan agama Islam,

b) memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama, dan

c) membela agama dan umat Islam Indonesia.

Untuk mengoordinasikan program dan kegiatan Hizbullah, maka dibentuk pengurus pusat
Hizbullah. Ketua pengurus pusat Hizbullah adalah KH. Zainul Arifin, dan wakilnya adalah Moh.
Roem. Anggota pengurusnya antara lain, Prawoto Mangunsasmito, Kiai Zarkasi, dan Anwar
Cokroaminoto. Setelah itu, dibuka pendaftaran untuk anggota Hizbullah. Pada tahap pertama
pendaftaran melalui Syumubu (kantor Agama). Setiap keresidenan diminta mengirim 25 orang
pemuda Islam, rata-rata mereka para pemuda berusia 17-25 tahun. Berdasarkan usaha tersebut,
terkumpul 500 orang pemuda. Para anggota Hizbullah ini kemudian dilatih secara kemiliteran dan
dipusatkan di Cibarusa, Bogor, Jawa Barat. Pada tanggal 28 Februari 1945, latihan secara resmi
dibuka oleh pimpinan tentara Jepang. Pembukaan latihan ini dihadiri oleh pengurus Masyumi,
seperti K.H. Hasyim Asyari, K.H. Wahid Hasyim, dan Moh. Natsir. Dalam pidato pembukaannya,
pimpinan tentara Jepang menegaskan bahwa para pemuda Islam dilatih agar menjadi kader dan
pemimpin barisan Hizbullah. Tujuannya adalah agar para pemuda dapat mengatasi kesukaran
perang dengan hati tabah dan iman yang teguh. Para pelatihnya berasal dari komandan-komandan

24

Peta dan di bawah pengawasan perwira Jepang, Kapten Yanagawa Moichiro (pemeluk Islam, yang
kemudian menikah dengan seorang putri dari Tasik).
3. Jepang dan Organisasi Militer
a. Heiho

Heiho (Pasukan Pembantu) adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam
organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan
Laut. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho antara lain: 1) umur 18-25 tahun

1) berbadan sehat
2) berkelakuan baik, dan
3) berpendidikan minimal sekolah dasar.
Tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang. Kegiatannya antara lain,
membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kamp tahanan, dan membantu perang tentara Jepang
di medan perang. Sebagai contoh, banyak anggota Heiho yang ikut perang melawan tentara
Amerika Serikat di Kalimantan, Irian, bahkan ada yang sampai ke Birma.
Organisasi Heiho lebih terlatih di dalam bidang militer dibanding dengan organisasi-
organisasi lain. Kesatuan Heiho merupakan bagian integral dari pasukan Jepang. Mereka sudah
dibagi-bagi menurut kompi dan dimasukkan ke kesatuan Heiho menurut daerahnya, di Jawa
menjadi bagian Tentara ke16 dan di Sumatera menjadi bagian Tentara ke-25. Selain itu, juga
sudah terbagai menjadi Heiho bagian angkatan darat, angkatan laut, dan juga bagian Kempeitei
(kepolisian). Dalam Heiho, telah ada pembagian tugas, misalnya bagian pemegang senjata
antipesawat, tank, artileri, dan pengemudi.
b. Peta

25

Sekalipun tidak dapat dilepaskan dari rasa ketakutan akan adanya serangan Sekutu, Jepang
berusaha agar Indonesia dapat dipertahankan dari serangan Sekutu. Heiho sebagai pasukan yang
terintegrasi dengan pasukan Jepang masih dipandang belum memadai. Jepang masih berusaha agar
ada pasukan yang secara konkret mempertahankan Indonesia. Oleh karena itu, Jepang berencana
membentuk pasukan untuk mempertahankan tanah air Indonesia yang disebut Pasukan Pembela
Tanah Air (Peta). Jepang berupaya mempertahankan Indonesia dari serangan Sekutu secara
sungguh-sungguh. Hal ini bisa saja didasari oleh rasa was-was yang makin meningkat karena
situasi di medan perang yang bertambah sulit sehingga di samping Heiho, Jepang juga membentuk
organisasi Peta. Peta adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang
mendapatkan latihan kemiliteran. Mula-mula yang ditugasi untuk melatih anggota Peta adalah
seksi khusus dari bagian intelijen yang disebut Tokubetsu Han. Bahkan sebelum ada perintah
pembentukan Peta, bagian Tokuhetsu Han sudah melatih para pemuda Indonesia untuk tugas
intelijen. Latihan tugas intelijen dipimpin oleh Yanagawa. Latihan Peta itu kemudian berkembang

secara sistematis dan terprogram.
Penyelenggaraannya berada di dalam Seinen
Dojo (Panti Latihan Pemuda) yang terletak di
Tangerang. Mula-mula anggota yang dilatih
hanya 40 orang dari seluruh Jawa. Pada akhir
latihan angkatan ke-2 di Seinen Dojo, keluar
perintah dari Panglima tentara Jepang Letnan
Jenderal Kumaikici Harada untuk membentuk
Tentara “Pembela Tanah Air”(Peta). Berkaitan
dengan itu, Gatot Mangkuprojo diminta untuk mengajukan rencana pembentukan organisasi
Tentara Pembela Tanah Air. Akhirnya, pada tanggal 3 Oktober 1943 secara resmi berdirilah Peta.
Berdirinya Peta ini berdasarkan peraturan dari pemerintah Jepang yang disebut Osamu Seinendan,
nomor 44. Berdirinya Peta ternyata mendapat sambutan hangat di kalangan pemuda. Banyak di
antara para pemuda yang tergabung dalam Seinendan mendaftarkan diri menjadi anggota Peta.

Anggota Peta yang bergabung berasal dari berbagai golongan di dalam masyarakat. Peta
sudah mengenal adanya jenjang kepangkatan dalam organisasi, misalnya daidanco (komandan
batalion), cudanco (komandan kompi), shodanco (komandan peleton), bundanco (komandan
regu), dan giyuhei (prajurit sukarela). Pada umumnya, para perwira yang menjadi komandan

26

batalion atau daidanco dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang
terkemuka, misalnya pegawai pemerintah, pemimpin agama, politikus, dan penegak hukum.
Untuk cudanco dipilih dari mereka yang sudah bekerja, tetapi pangkatnya masih rendah, misalnya
guru-guru sekolah. Shodanco dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan. Adapun budanco dan
giyuhei dipilih dari para pemuda tingkat sekolah dasar. Untuk mencapai tingkat perwira Peta, para
anggota harus mengikuti pendidikan khusus.

Peta sangat berbeda berbeda dengan Heiho. Peta dimaksudkan sebagai pasukan gerilya
yang membantu melawan apabila sewaktu-waktu terjadi serangan dari pihak musuh. Jelasnya, Peta
bertugas membela dan mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan Sekutu.

Sampai akhir pendudukan Jepang, anggota Peta ada sekitar 37.000 orang di Jawa dan
sekitar 20.000 orang di Sumatra. Orang-orang Peta inilah yang akan banyak berperan di bidang
ketentaraan di masa-masa berikutnya. Beberapa tokoh terkenal di dalam Peta, antara lain Supriyadi
dan Sudirman.

Nah anak-anak memahami uraian tentang pendudukan Jepang seperti diterangkan di atas,
kenyataan menunjukkan bahwa Jepang sebenarnya memerintah dengan otoriter, bersifat tirani.
Semua organisasi yang dibentuk diarahkan untuk kepentingan perang. Oleh karena itu, program
pendidikan bersifat militer.

C. Masa Penjajahan Jepang di Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa meledaknya Perang Dunia kedua membawa fenomena penting
dalam sejarah mengenai dinamika hubungan Indonesia Jepang. Hubungan Jepang dan Indonesia
telah terjalin sebelum Indonesia dinyatakan telah merdeka, dimana pada saat itu Indonesia
termasuk dalam jajahan negara Jepang pada periode 1942- 1945. Pada periode tersebut Jepang
mengambil alih kekuasaan belanda sebagai negara penjajah Indonesia sebelumnya. Pada tanggal
10 Januari 1942, Jepang menyerang Indonesia (Santoso ,Iwan .2004; 25). Disini Jepang awalnya
membantu rakyat untuk mengusir belanda dari nusantara, namun pada akhirnya Jepang mencoba
untuk menjajah dan berkuasa di Indonesia. Pada saat itu Jepang membuat 3 kebijakan utama untuk
mendapatkan kekuasaan. 3 kebijakan tersebut adalah kebijakan politik pemerintahan, kebijakan
sosial-ekonomi, dan kebijakan bahasa dan budaya. Dilanjutkan pada 15 Febuari 1942 pangkalan
inggris di Singapura telah dikuasai oleh Jepang. dan pada tahun ini juga pasukan Jepang berhasil

27

menduduki beberapa wilayah Indonesia yaitu adalah Pontianak, Makassar, Banjarmasin,
Palembang dan Bali. Kemudian tak lama setelah itu pada 8 Maret 1942, Pemerintah Kolonial
Belanda yang berada di Jawa menyerah kepada Jepang dan kekuasaan hindia belanda di ambil alih
sepenuhnya oleh Jepang. kemudian Jepang memiliki program tujuan utama terhadap Indonesia
adalah ,

3. Menghapus paham atau pengaruh Barat dari rakyat Indonesia

4. Memobilisasi masyarakat Indonesia demi mendapatkan kemenangan pada perang
Asia Timur.

Dari dua program tujuan utama tersebut kemudian Jepang memulai untuk mebuat kebijakan
baru untuk dapat menguntungkan Jepang dalam menghadapi Perang Dunia kedua dimana
kebijakan tersebut banyak memakan korban rakyat Indonesia .

1. Kebijakan Pemerintahan dan Politik

Setelah itu, Era pendudukan Jepang di Indonesia telah dimulai. Kedatangan Jepang di
Indonesia adalah ingin untuk menjadikan wilayah nusantara sebagai cadangan keperluan Jepang
untuk membangun pembanguan industri, memberikan permasalahan baru bagi rakyat Indonesia
namun. Penempatan penguasaan wilayah Palembang mempunyai strategi penting terhadap
pemerintahan Jepang, bertujuan untuk memisahkan wilayah Batavia yang menjadi pusat
kedudukan pemerintah Belanda di Indonesia dan wilayah Singapura sebagai Pusat kedudukan
pemerintah Inggris. Pasukan Jepang melakukan penyerangan ke Jawa meliputi wilayah Banten,
Indramayu, kragan, yang dilanjutkan untuk menyerang batavia sebagai pusat kekuasaaan Belanda
pada 5 Maret 1942, dilanjtkan penyerangan terhadap bandung pada 8 Maret 1942, memberikan
hasil pasukan belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Bala Tentara Jepang Imamura pada 8
Maret 1942 di Kalijati, Subang. Dengan demikian, seluruh wilayah Indonesia sepenuhnya telah
menjadi bagian dari wilayah kekuasaan penjajahan Jepang.

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Jepang sangat berbeda dengan era penjajahan Belanda
yang bersifat Pemerintahan Sipil, Sistem yang dianut oleh Jepang lebih mengedepankan sistem
Militer. Pada wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 pemerintahan Kedudukan. Pemerintahan militer
Angkatan Darat ke-25 menguasai wilayah Sumatra yang berpusat di Bukittinggi. Pada Jawa,
dikuasai oleh Pemerintahan Militer Angkatan Darat ke-16 yang berpusat di Batavia, Jakarta.

28

Pemerintahan Militer Angkatan Laut Armada Selatan 2 menduduki Wilayah Indonesia bagian
timur yang berpusat di Makassar. Pembagian antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat terbagi
antara wewenang kekuasaan Administrasi pendudukan, dan pada wilayah kaya SDA. Angkatan
Darat menguasai wilayah Sumatra, sedangkan Angkatan Laut menguasai wilayah di Kalimantan.
Ketiga pemerintahan ini bertujuan untuk mengawasi dari bangsa eropa yang ingin kembali
menguasai Indonesia serta mengawasi rakyat Indonesia.

Setelah berhasil menaklukan Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia, Pemerintah kolonial
Jepang ingin memperkuat kedudukannya sebagai penguasa, dengan melakukan pendekatan
terhadap tokoh masyarakat. Jepang melakukan pengeluaran Undang-undang dalam penetapan
sistem pemerintahan baru, melakukan penghapusan terhadap sistem pemerintahan kolonial
belanda yang lama. Penghapusan tersebut agar menciptakan kondisi untuk memulihkan ketertiban,
keamanan, serta untuk mengisi kekuasaan pada kedudukan yang kosong oleh pemerintahan
Belanda. Usaha untuk menciptakan kondisi pemerintahan baru dinilai memiliki kekurangan dalam
hal Sumber daya manusia, sehingga pemerintah Jepang juga merekrut tenaga bangsa Indonesia
agar dapat memenuhi kekurangan tersebut. Ditambah dikeluarkannya penataan dengan
dikeluarkannya undang-undang no. 28 mengenai aturan pemerintahan syu dan tokubtsu syi.
Dengan adanya undang-undang tersebut pulau jawa terbagi dalam beberapa tingkatan pada
wilayah yaitu,

1. Karesiden

2. Kotapraja

3. Kabupaten

4. Distrik atau kawedanan

5. Kecamatan

6. Dan kelurahan atau desa

Tingkatan diatas bertujuan untuk memudahkan Jepang dalam mengontrol serta mengawasi
masyarakat Indonesia. Hingga saat itu dikenal dengan istilah RT dan RW yang hingga kini
digunakan di Indonesia sebagai suatu struktur terkecil dalam kependudukan.

29

Hal ini juga memberikan peluang dan pengalaman bagi orang Indonesia untuk menjalankan
pemerintahan walaupun dengan memiliki kewenangan yang sangat terbatas. Pada awalnya
kedatangan tentara Jepang pada tahun 1942, mendapat sambutan positif dari masyarakat oleh
karena itu, Pihak penguasa Jepang juga ingin dapat menggerakan masssa dalam melaksanakan
kebijakan politik dan ekonomi untuk kepentingan kekuasaan Jepang. Pendekatan yang dinilai
sangat penting pertama adalah para tokoh nasionalisme Indonesia yang ada sejak pemerintahan
Kolonial Belanda dalam mengobarkan aspirasi semangat kemerdekaan Indonesia agar terbebas
dari penajajahan kolonal Belanda. Pendekatan ini mempunyai pengaruh luas dalam masyarakat
Indonesia agar dapat menguntungkan posisi pemerintahan Jepang. Sebagai contoh penunjukan Ir
Soekarno sebagai Departemen Urusan Umum dan Moh Yamin sebagai departemen propoganda.

Pendekatan kepada para tokoh Nasionalis ini dengan memberikan Janji serta jaminan untuk
membantu Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Faktor pendorong para tokoh nasionalis
yang bersedia untuk bekerja sama dengan Jepang adalah karena menganggap kedatangan Jepang
sebagai kebangkitan asia untuk melawan bangsa eropa. Kemenangan Jepang ketika berperang
melawan Russia (pada tahun 19041905) telah dianggap sebagai awal mula kebangkitan
nasionalisme bangsa Asia agar dapat mengalahkan bangsa Barat. Maka dari itu, para tokoh
nasionalis akan mendapatkan harapan yang besar apabila Jepang membantu Indonesia dalam
mencapai kemerdekaan. Pendekatan kedua adalah kepada tokoh-tokoh Islam, alasan mengapa
pemerintah Jepang melakukan pendekatan kepada kelompok islam adalah karena kelompok islam
memiliki dasar pemikiran agama yang anti terhadap Barat. Mengingat bahwa beberapa tokoh
nasionalis mayoritas semua telah memperoleh pendidikan Belanda. Kelompok ketiga adalah,
kelompok pemuda yang berasal dari lingkungan sosial yang berbeda. Pemuda pada daerah
perkotaan dan perdesaan yang tersebar pada wilayah yang berbeda-beda. Pemikiran dasar pemuda
ini dinilai juga belum mendapatkan binaan atau pendidikan dari pemikiran Barat, Sehingga lebih
mudah dipengaruhi oleh propoganda.

Para pemuda dilatih dan di didik secara khusus pada seishin (semangat) atau Bushido (jiwa
kesatria) yang menekankan untuk kehormatan dan kesetiaan kepada pemimpin. Perlunya
penanaman sikap disiplin agar menghilangkan rasa rendah diri dan semangat jiwa budak pada

kemudian hari justru menguntungkan pemuda Indonesia. Yang dibuktikan pada perjuangan
pemuda Indonesia dalam mempertahankan dan membela bangsa dan negara untuk memperoleh

30

kemerdekaan Indonesia melawan pihak militer Jepang. pada peristiwa perang pasifik berbalik,
memaksa Jepang untuk mengambil tindakan defensive/pertahanan, memaksa pemerintah Jepang
untuk melatih dan mendidik kepada para pemuda untuk menjadi kekuataan pertahanan pada satu
komando. Agar tujuan ini terwujud, pemerintah Jepang lebih gencar dan giat untuk menebarkan
janji dan harapan untuk memperoleh kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pihak Jepang juga mengerahkan anggota masyarakat untuk dilatih dan di didik menjadi
kelompok semi militer atau militer. Dengan harapan mampu untuk mempertahankan wilayah
Indonesia dari kemungkinan adanya serangan dari tentara sekutu. Pada tanggal 29 April 1943
secara resmi diumumkan terbentuknya dua organisasi pemuda bernama Seinendan dan Keibodan
(Kementrian Kominfo, Monumen Pers Nasional, Keibodan dan Seinendan). Bertujuan untuk
dijadikan sebagai tenaga cadangan Jepang dalam menghadapi tentara sekutu yang hampir
menguasai wilayah pertempuran pada perang pasifik. Seinendan terbuka bagi pemuda Indonesia
yang memiliki usia antara 15- 25 tahun. Pada akhir perang pasifik, pemuda di pulau jawa
diperkirakan terdapat 500 ribu orang yang dilatih menjadi anggota Seinendan. Memiliki
kemampuan latihan militer, untuk dapat bertahan dan menyerang musuh. Seinendan tidak hanya
melatih pemuda namun juga melatih para pekerja dan petani. Sedangkan, keibodan, merupakan
organisasi yang membantu barisan kepolisian, bertugas untuk menjaga lalu lintas, mengamankan
desa dll. Dengan anggota pemuda yang memiliki usia antara 20-35 tahun. Seluruh peserta anggota
keibodan ini hanya terdiri dari pemuda/laki-laki. Kedua organisasi ini dibentuk pada berbagai
wilayah di seluruh Indonesia dengan memiliki tujuan yang sama.

Pada bulan April 1943 para pemuda Indonesia memperoleh kesempatan untuk dilatih
sebagai militer membantu tentara Jepang, yang juga disebut sebagai Heiho. Heiho memiliki
dibawah komando tentara Jepang yang berada pada angkatan darat dan angkata laut pada wilayah
nusantara. Pemuda dengan usia 18-25 tahun, dengan memiliki syarat berpendidikan sekolah dasar
(sekolah Rakyat), memiliki badan sehat, dan berkelakuan baik. Didalam pasukan heiho tidak ada
penamaan terhadap pangkat kecuali terhadap orang Jepang. kemudian, PETA didirikan secara
resmi pada tanggal 3 Oktober 1943, yang beranggotakan seluruh pemuda dan golongan masyarakat
Indonesia. Memiliki tugas untuk melakukan pendidikan secara militer agar dijadikan sebagai
Komandan Batalion, komandan Kompi, komandan Pleton, komanda Regu, dan Komandan
Pasukan Sukarela. Perkembangan pembentukan PETA ini dikarenakan anggota PETA tidak

31

merasa puas terhadap perlakuan maupun tindakan orang Jepang mengenai masyarakat maupun
status yang dianggap lebih rendah dari tentara Jepang sehingga muncul pemberontakan. Yang
terakhir adalah Fujinkai merupakan organisasi himpunan wanita yang memiliki usia 15 tahun.
Bertugas untuk mengerahkan tenaga perempuan turut serta dalam memperkuat barisan pertahanan
dengan mengumpulkan berupa dana wajib yaitu perhiasan, bahan makanan, minuman dll, Yang
nantinya digunakan dalam berperang.

2. Kebijakan Sosial Ekonomi

Keadaaan pasukan Jepang yang semakin terdesak pada hampir seluruh wilayah pertempuran dan
keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan pemerintah Jepang terpaksa mengerahkan semua
kemampuan dan sumber daya untuk mendukung kebutuhan yang dibutuhkan dalam berperang.
Masyarakat Indonesia juga dipaksa untuk menyerahkan semua apa yang dimiliki untuk kebutuhan
perang tersebut. Hal ini mengakibatkan mayoritas masyarakat Indonesia semakin menderita dan
semakin miskin. Dalam rangka menghadapi dan menutup kemungkinan terhadap adanya serangan
balik dari pihak sekutu, pemerintahan Jepang ingin membangun prasarana pertahanan yang
membutuhkan biaya serta tenaga untuk terwujudnya pembangunan tersebut. Pemerintah Jepang
kemudian membentuk “Romusha” (Amazon, “Upaya Pemerintah Militer Jepang membentuk
pemerintahan).

Karena kebutuhan akan tenaga kerja semakin dibutuhkan, pihak pemerintah Jepang
mengerahkan seluruh tenaga sehingga terjadi perekrutan besar-besaran terhadap masyarakat sipil
untuk ikut turut serta dalam melakukan pembangunan prasarana pertahanan dan infrastruktur
lainnya yang dibutuhkan dalam berperang. Seperti pekerjaan pembuatan rel kereta api
,mengangkut hasil perkebunan dan mengangkut hasil tambang (batu bara), Hingga berkembang
menjadi penggerakan tenaga “Paksa” dalam jumlah yang sangat besar. Tenaga pekerja dikirim
pada Burma, Malaya, Vietnam dan sebagainya. Sebagian besar dari para tenaga tersebut adalah
para Petani yang dipaksa untuk dijadikan tenaga Romusha tersebut. Untuk mendapatkan simpati
masyarakat Indonesia terhadap romusha tersebut, Jepang menyebut romusha sebagai

“Pahlawan atau prajurit dalam ekonomi”. Mengakibatkan produksi pertanian menjadi menipis dan
terjadi kelaparan secara besar-besaran (Shigeru Sato).

32

Selain diperlakukan secara buruk, tenaga kerja romusha dipaksa untuk melakukan kerja rodi
tanpa makanan dan minuman bahkan perawatan yang memadai. Korban berjatuhan diantaranya
meninggal, menderita sakit dan kelaparan. Sejumlah 300 ribu orang yang dibawa dari pulau Jawa
diperkirakan sekitar 70 ribu orang meninggal atau menderita akibat sakit. Untuk dapat memenuhi
kekuatan dan kebutuhan perang, pemerintah Jepang juga mengeluarkan kebijakan ekonomi yaitu,

1. Pengambilan aset terhadap pemerintah Hindia Belanda
Aset yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial belanda disita menjadi milik pemerintah
pendudukan Jepang seperti bank, pabrik, pertambangan, sarana telekomunikasi, perusahaan
transportasi dan tanah perkebunan.

2. Kontrol terhadap pertanian dan perkebunan milik rakyat
Terdapat beberapa tanaman perkebunan dan pertanian yang mendapat perhatian dari pemerintah
pendudukan Jepang, seperti perkebunan kopi, teh, tembakau, karet dan kina. Yang dikategorikan
sebagai keperluan yang memiliki keperluan yang kurang dalam perang sehingga digantikan
dengan tanaman yang lebih menghasilkan bahan makanan.
3. Kebijakan Moneter perdagangan.
Pemerintah kedudukan Jepang tetap menggunakan sistem mata uang gulden atau rupiah Hindia
Belanda sebagai alat tukar menukar dalam perekonomian. Bertujuan agar hargaharga barang dapat
dipertahankan seperti sebelu terjadinya perang.
4.Sistem Ekonomi dalam Perang
Dalam situasi perang, setiap daerah harus menetapkan sistem ekonomi autarki, yaitu suatu sistem
ekonomi mengharuskan setiap daerah mengupayakan untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok
secara mandiri, tanpa mengandalkan adanya bantuan dari daerah lainnya. Jadi setiap daerah
mempunyai tugas pokok untuk dapat memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan dan berusaha
memproduksi suatu barang guna keperluan perang.
5. Kebijakan Bahasa Budaya

33

Kebijakan budaya dan bahasa di buat guna menghapus segala unsur budaya Barat yang melekat
pada Masyarakat Indonesia, baik segi bahasa, kesenian, maupun budaya. Sejak awal mula
kedatangan Jepang menginginkan penghapusan pengaruh barat pada wilayah Asia, termasuk pada
Indonesia. Kedatangan Jepang membawa ajaran budaya dan bahasa baru bagi Indonesia yang
beberapa ratus tahun telah dijajah oleh Kolonial Belanda. Jepang mengajarakan budayanya di
Indonesia bertujuan untuk menyatukan wilayah Asia sehingga tidak adanya lagi baik dari pengaruh
budaya barat, Eropa maupun Amerika (Sartono Kartodirdjo. 1975:181).

1. Pada masa pendudukan Jepang, selain mengakibatkan efek negarif juga memiliki dampak
yang posotif dalam soal budaya dan bahasa. Setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia,
segala hal yang berbau barat dilarang pada semua tempat umum. Beralih menjadi bahasa
Indonesia dan Jepang. pada waktu inilah bahasa Indonesia mengalami perkembangan. Pada
tahun 1943, Jepang memberikan izin untuk berdirinya komisi penyempurnaan bahasa
Indonesia pada akhirnya membuahkan 7.000 istilah bahasa Indonesia modern.
2. Pada tanggal 1 April 1943 di jakarta, Jepang mendirikan Keimin Bunka Shidosho (pusat
kebudayaan), bertujuan untuk mewadahi aktivitas para budayawan Indonesia agar tidak
memiliki tujuan yang menyimpang dari Jepang. Lembaga ini juga mengadakan pameran
karya pelukis seperti Agus Djajasoeminta,Basuki Abdoellah, Otto Djaja Soetara, Kartono
Joedokoesoemo dan Emira Soenassa. Pameran tersebut digelar pada tanggal 29 Agustus
1942. Selain itu, Jepang juga memfasilitasi R Koesbini dan Colnel Simanjuntak untuk
membentuk grup seni suara yang kemudian melahirkan lagu-lagu nasional Indonesia.
Seperti Tanah Air Tumpah Darahku, dll. Pada Agustus 1943 Jepang kemdian juga
membentuk Persatuan Aktris Film Indonesia (Persafi) . bertujuan untuk mendorong artis
profesional dan amatir Indonesia melakukan eksperimen mementkan lakon terjemahan
bahasa asing kepada bahasa Indonesia.

34

DAFTAR PUSTAKA
Laxsmi Desiyana, Iskandar Syah, Muhammad Basri . UPAYA PEMERINTAH MILITER

JEPANG MEMBENTUK KARAKTER MILITANSI PEJUANG BANGSA
INDONESIA TAHUN 1942-1945. FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro
No. 1 Bandar Lampung 35145 Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624.
Sardiman dan Amurwani. 2017. Sejarah Indonesia. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang,
Kemendikbud.
Sulistiyowati Anik. 2020. Sejarah Indonesia. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah Direktorat Sekolah Menengah Atas.

35